Akankah Tahun Depan Tidak Ada Lagi RRI dan TVRI .?. 12 September 2013 Oleh: Bochri Rachman Apakah tanggal 11 September 2013 adalah HUT terakhir bagi RRI yang telah berusia enam puluh delapan tahun ?.Dan apakah tanggal 24 Agustus 2013 juga merupakan HUT terakhir bagi saudara kandungnya TVRI ?. Pertanyaan ini mungkin mengganggu para angkasawan RRI dan TVRI . Mengapa demikian ?. Sebab penggabungan atau bahkan peleburan RRI dan TVRI kedalam satu Lembaga baru bukan sekedar wacana , tetapi sudah masuk kedalam RUU . Kalangan RRI maupun TVRI sudah dapat dipastikan tidak menginginkan berakhirnya sejarah panjang kedua Lembaga Penyiaran Publik itu. Lebih-lebih bagi RRI yang lahir ditengah membaranya api revolusi kemerdekaan bangsa , tentu tidak ingin eksistensinya berakhir . Demikian pula bagi TVRI yang merupakan satu-satunya stasiun televisi pertama yang lahir dari Republik ini 51 tahun silam . Namun sejarah tidak akan pernah berhenti . Publik memerlukan perubahan terhadap RRI dan TVRI untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar ketimbang kebanggan akan sejarah masa lalu . Disatu sisi publik memerlukan ekselerasi yang lebih dinamis dari anak sejarah RRI dan TVRI . Disisi lain , sejarah tidak boleh dilupakan . Kedua sisi ini barangkali bisa dicarikan solusi yang tepat dalam kerangka revitalisasi secara total dua lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI . Mungkinkah eksistensi RRI dan TVRI tetap ada dalam penggabungan itu nanti ?. Ataukah RRI dan TVRI akan dilebur total menjadi satu lembaga baru ?. Suka atau tidak suka , setuju atau tidak setuju . Yang pasti DPR RI sudah menyetujui RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia resmi masuk Prolegnas akhir bulan Agustus 2013 setelah melalui proses panjang . Didalam RUU itu sendiri tercantum dengan tegas adanya LPP baru yaitu Radio Televisi Republik Indonesia disingkat RTRI . Lembaga penyiaran Publik ini merupakan jelmaan dari dua lembaga yaitu RRI dan TVRI . Ini artinya Lembaga Penyiaran
Publik RTRI akan segera lahir jika RUU RTRI itu disyahkan menjadi UU setidaknya tahun 2014 . Sangat kuat keinginan kalangan anggota DPR RI khususnya komisi I untuk mempercepat proses pembahasan RUU RTRI itu . Sehingga tahun 2013-2014 bertambah lagi 5 RUU yang masuk kedalam prolegnas termasuk didalamnya RUU Radio Televisi Republik Indonesia . Alasannya menurut anggota Komisi I dari Partai Demokrat Hayono Isman RUU RTRI sangat strategis karena terkait simbol Negara dan wilayah geografis . Alasan lain menurut kalangan anggota Komisi I adalah RUU tentang revisi UU Penyiaran seyogyanya dibahas paralel dengan RUU RTRI sebab memiliki kaitan yang kuat . Misalnya didalam RUU tentang revisi UU Penyiaran disebutkan bahwa LPP RRI dan TVRI diatur didalam UU sendiri yaitu UU RTRI . Walaupun RRI dan TVRI sudah menjadi LPP sejak tahun 2005 yang lalu , tetapi kondisinya belum seperti yang diharapkan . Terkesan Pemerintah dan kalangan legeslatif masih setengah hati memperhatikan kedua Lembaga Penyiaran Publik RRI . Persoalan anggaran bagi RRI misalnya baru pada 2013 memiliki bagian anggaran sendiri didalam APBN , sebelumnya pada tahun 2012 tertera pada mata anggaran lain-lain . Bahkan lebih parah lagi sejak tahun 2005 sampai dengan 2011 mata anggaran LPP RRI didalam APBN tidak jelas . Demikian pula dengan TVRI yang sempat disediakan anggaran hampir sama dengan RRI padahal kebutuhan anggaran televisi jauh lebih besar ketimbang radio . Belum lagi persoalan kepegawaian yang masih dititipkan pada Kementerian Keuangan bagi LPP RRI dan Kementerian Kominfo bagi TVRI . Kedua lembaga ini tidak memiliki kewenangan sebagai pembina kepegawaiannya. Belum semua pejabat Negara memahami eksistensi RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen dan netral . Bahkan ada pejabat Negara yang masih beranggapan jika RRI dan TVRI adalah corong Pemerintah . Koran Tempo pernah menyorot sambutan Wakil Presiden pada HUT ke 72 LKBN Antara tanggal 14 Desember 2009 . Wapres seperti dikutip Koran Tempo menyatakan untuk mengimbangi media massa diluar Pemerintah , unit-unit media massa Pemerintah yaitu Antara, RRI dan TVRI diminta bersinergi . Ini artinya masih ada anggapan Antara, RRI dan TVRI adalah corong Pemerintah. Padahal berdasarkan UU Penyiaran RRI dan TVRI bersifat Independen dan netral . Kondisi seperti itulah yang menyebabkan kita gusar melihat keberadaan RRI dan TVRI yang mendapat perhatian setengah hati baik kalangan eksekutif , legeslatif maupun regulator penyiaran di tanah air ... Kegusaran juga melanda Anggota Komisi I DPR RI Hayono Isman terhadap keberadaan RRI dan TVRI saat ini . Menurut Politisi Partai Demokrat ini kedepan posisi RRI dan TVRI harus jelas , termasuk dari penyediaan anggaran . Ia berharap RRI dan TVRI menjadi kebanggan bangsa . Keinginan Hayono Isman agar RRI dan TVRI seperti BBC di Inggeris , NHK di Jepang dan ABC di Australia . Adalah tidak mungkin RRI dan TVRI memenuhi keinginan tersebut jika belum jelas posisinya , kepegawaian dan penganggarannya . Selama bertahun-tahun LPP RRI dan TVRI mendapat anggaran yang tidak memadai , tidak sesuai dengan kebutuhan sebuah media Televisi dan Media Radio dengan jaringan terluas di tanah air . Sebelum tahun 2012 , RRI dan TVRI masing-masing
mendapat anggaran dibawah Rp 1 trilyun , padahal untuk meningkatkan kwalitas produksi siaran diperlukan anggaran antara Rp 2 trilyun sampai dengan Rp 5 trilyun setiap tahun . Disatu sisi RRI dan TVRI dalam posisi tidak mencari keuntungan , tetapi tidak disediakan anggaran yang memadai . Dalam posisi ini kedua lembaga penyiaran publik itu tidak mungkin bersaing dengan Televsi dan Radio swasta yang memang komersial . RRI dan TVRI harus mampu memberikan layanan siaran kendati daerah itu tidak menguntungkan dari segi pendapatan . Belum lagi berbicara tentang kontribusi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota kepada RRI dan TVRI di sejumlah wilayah di Indonesia . Tidak banyak Pemerintah Daerah yang menyediakan anggaran didalam APBD untuk menunjang anggaran RRI dan TVRI di daerahnya . Padahal didalam UU Penyiaran sangat jelas disebutkan bahwa APBD menjadi salah satu sumber anggaranLembaga Penyiaran Publik selain dari APBN . Tidak perlu diragukan lagi kiprah RRI dan TVRI terhadap program Pemerintah baik pusat maupun daerah. Mengutip pendapat ketua KPI D NTB Badrun bahwa dari 100 Lembaga Penyiaran di NTB tidak sampai 10 % yang sensitif terhadap program Pemerintah Daerah.Semua mengetahui bahwa RRI Mataram dan TVRI NTB termasuk yang sensitif terhadap pembangunan NTB . Yang perlu digaris bawahi adalah sikap tanggap Kepala RRI Mataram Drs.Salman dan Kepala TVRI NTB Alri Pamuncak terhadap rencana penggabungan kedua Lembaga itu kedalam RTRI. Mereka sudah memulai melakukan sinergisitas program siaran bersama . Tentunya kita tidak hanya mengkritisi sikap Pemerintah , termasuk Pemerintah Daerah , pihak legeslatif terhadap RRI dan TVRI . Sebab tidak semua persoalan pada kedua lembaga itu berasal dari ekternal . Persoalan internal RRI dan TVRI tidak kalah serunya baik didalam pengelolaan siaran maupun didalam memperjuangkan posisi yang jelas bagi RRI dan TVRI ke depan . Kedua lembaga ini masih belum merubah secara signifikan . Ketika media massa merubah orientasi kepada pemberitaan berbasis publik , RRI dan TVRI masih terkesan berbasis kekuasaan . Masih terdapat pola berpikir lama yang sangat birokratis dikalangan pengelola termasuk para petinggi RRI maupun TVRI setelah perubahan dari Perjan menjadi LPP yang menyebabkan kedua lembaga ini tidak bisa bergerak cepat . Konplik internal baik RRI maupun TVRI yang pernah terjadi menguras banyak energi . Lembaga ini belum peka benar terhadap perkembangan yang terjadi didalam masyarakat yang kebutuhan akan layanan media massa terus meningkat . Sebenarnya posisi LPP sangat memungkinkan untuk lebih cepat didalam menyiarkan perkembangan dibanding dengan Lembaga Penyiaran Swasta .Tetapi faktanya RRI-TVRI masih belum mampu mengimbangi persaingan itu . Apalagi dilihat dari kualitas produksi , RRI dan TVRI masih harus bekerja keras dengan melakukan perubahan dan penataan SDM serta peralatannya . Dan banyak lagi persoalan internal yang mengganggu pelayanan kepada publik termasuk dalam masalah keuangan dan pengadaan . Persoalan profesionalisme didalam manajemen LPP RRI masih terjadi misalnya didalam melakukan promosi jabatan yang menimbulkan persoalan baru .
Faktor-fektor tersebut akan terjawab dengan jelas didalam RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia yang sudah masuk kedalam prolegnas . Disana harus jelas posisi RTRI , anggarannya , kepegawaiannya , bentuk kelembagaannya , tugas dan fungsi serta jaringannya di daerah . Yang menjadi persoalan adalah apakah didalam RTRI itu RRI dan TVRI masih eksis , atau lebur secara total menjadi RTRI . Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya yang dihubungi penulis mengatakan belum tahu tentang hal itu . Alasannya masih menunggu saran dan pendapat dari para pemangku kepentingan termasuk dari LPP RRI dan LPP TVRI sendiri . Menurut saya ada tiga opsi didalam penyatuan RRI dan TVRI kedalam RTRI . Opsi pertama adalah usul draf RUU RTRI yang diajukan LPP RRI dan TVRI , kedua lembaga itu masih tetap eksis . Jadi didalam RTRI masih ada RRI dan TVRI baik secara kelembagaan maupun operasional siaran . Kalangan RRI dan TVRI menginginkan yang disinergikan adalah Program dan pendayagunaan SDM ,peralatan dan tentunya anggarannya . Dengan kata lain , mereka menyetujui penggabungan RRI dan TVRI menjadi satu yaitu RTRI , tetapi bukan peleburan secara total . Kelompok ini menginginkan Lembaga Penyiaran Publik ( LPP ) RRI dan LPP TVRI semakin diperkuat . Kabul Budiono Direktur Program dan Produksi LPP RRI berharap RRI –TVRI tetap eksis didalam UU RTRI yang akan datang . Opsi kedua adalah RRI dan TVRI dilebur secara total menjadi RTRI . Dengan demikian tidak akan ada lagi RRI dan TVRI tetapi yang ada satu-satunya lembaga baru Radio Televisi Republik Indonesia seperti RTM di Malaysia , NHK di Jepang , BBC Inggeris dan ABC di Australia . Kelompok ini lebih mengutamakan profesionalisme RTRI , dayaguna dan hasil guna , sinergisitas secara utuh , bahkan effisiensi total yang bisa ditumbuhkan dengan peleburan RRI dan TVRI menjadi RTRI . Apabila opsi ini yang dipilih maka RRI dan TVRI hanya sejarah masa lalu , tetapi peran dan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran yang independen dan netral tentunya akan semakin kuat dijalankan oleh RTRI . Jadi opsi ini menginginkan hanya ada satu Lembaga Penyiaran Publik yaitu Radio Televisi RI . Opsi ini sangat cocok dengan era konvergensi media dan era digital yang sedang berkembang dewasa ini . Opsi ketiga yang mengambil jalan tengah menurut hemat saya adalah hanya ada satu LPP yaitu Radio Televisi Republik Indonesia ( RTRI ), tetapi didalamnya masih ada RRI dan TVRI . Dalam opsi ini status RRI dan TVRI hanya sebagai bagian yang utuh berada dibawah RTRI . Operasional siaran dilakukan secara sinergi oleh RRI dan TVRI dibawah RTRI . Dalam hal ini sasaran sinergisitas dalam wujud konvergensi media terlaksana dengan baik , sehingga lebih effisien , effektif , berdaya guna dan berhasil guna . RTRI akan menjadi lembaga penyiaran yang mampu bersaing dalam era digital . Disisi lain keberadaan RRI dan TVRI tetap eksis kendati sebagai bagian dari RTRI . Lalu bagaimana bentuk kelembagaannya ?. Kalangan RRI menginginkan RTRI dikelola oleh sebuah Lembaga Negara independen .. Tetapi ada juga yang menginginkan tetap Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Negara . Apapun bentuk kelembagaannya , tetapi yang paling penting adalah harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip Lembaga Penyiaran Publik yang independen , netral dan tidak komersial .Memang didalamnya harus jelas sejelas-jelasnya posisi RTRI , anggarannya ,
kepegawaiannya , tugas dan fungsinya sehingga tidak ada lagi pertanyaan seperti ini “ LPP itu binatang apa ?”. Posisi dan peran RTRI harus juga mampu mengantisipasi era digital di Negara ini . RTRI harus diberi peran sebagai Lembaga Penyiaran penyelenggaran Penyiaran Multiplexing ( LPPPM ). Persoalannya Kanal Digital yang diberikan kepada LPP hanya dibawah 20 % dari kanal yang ada di satu Zone . Kalangan masyarakat dalam suatu Loka Karya di Makassar mengusulkan agar LPP diberikan mengelola 50 % dari Kanal yang tersedia di satu Zone . ( oleh : Bochri Rachman dikutip dari Harian Lombok Post )
