Akankah Boediono Jadi Tumbal Century? http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/akankah-boediono-jadi-tumbal-century/33703
Kamis, 11 April 2013 | 8:48 Wakil Presiden Boediono. [google] Berita Terkait
Surat Ini Pintu Masuk Penyelesaian Kasus Century Fahri Hamzah: Ini Tindak Pidana Korupsi
Kali ini, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono tidak bisa mengelak lagi. Sebuah surat yang diterima Tim Pengawas DPR RI untuk Penuntasan Kasus Bank Century (Timwas Century), Rabu (10/4) sore, tertera jelas nama dan tanda tangan Boediono, sebagai pemberi kuasa kepada pejabat BI untuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century tahun 2008. Surat itu ditujukan ke tiga pejabat teras BI. Pertama, Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter BI, Eddy Sulaiman Yusuf. Kedua, Kepala Biro Pengembangan dan Pegaturan Pengelolaan Moneter BI, Sugeng, dan ketiga, Kepala Biro Operasi Moneter BI, Dody Budi Waluyo. "Surat itu difoto kopi oleh orang Bank Indonesia, dikirim ke sini, ke Tim Pengawas Century DPR RI. Itu surat asli," kata anggota Tim Pengawas DPR RI untuk Penuntasan Kasus Bank Century (Timwas Century), Fahri Hamzah kepada SP di Jakarta, Rabu malam. Ibarat amunisi baru, anggota Timwas Century bereaksi. Fahri Hamzah mengatakan, surat ini pintu masuk penyelesaian kasus Bank Century. "Ini menjadi pintu masuk penyelesaian kasus Bank Century. Kita harapkan kasus Century jangan sampai seperti BLBI yang bangkainya terus diungkit," katanya. Surat yang beredar di kalangan wartawan itu, kata Fahri, berasal dari BI, lampiran yang dikirim Darmin Nasution. Beodiono menugaskan tiga orang untuk mencairkan dana Rp 600 miliar ke Bank Century. Dari tiga orang pejabat BI itu, satu orang sudah pensiun dan 2 lainnya masih aktif. 1
Fahri Hamzah lebih jauh mengatakan, perbuatan Boediono ini masuk delik tindak pidana korupsi. "Ini sudah masuk tindak pidana korupsi karena jelas melanggar UU, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan kekayaan negara," katanya. Dalam konteks ini, Boediono telah melanggar UU, memperkaya atau menguntungkan diri sendiri ketika dia menjadi wakil presiden, dan memperkaya orang lain dalam hal ini Bank Century, dan merugikan keuangan negara. Anggota Timwas Kasus Bank Century lainnya, Bambang Soesatyo mengatakan, mereka akan segera mengambil langkah pemanggilan paksa terhadap unsur pejabat BI yang mangkir dalam rapat bersama tim. Anggota Komisi III DPR RI itu menyesalkan mangkirnya tiga pejabat BI yakni Eddy Sulaiman Yusuf, Sugeng dan Dodi Budi Waluyo beserta Notaris Buntario Tigris yang tidak hadir salam rapat dengan Timwas Century. "Timwas DPR akan segera mengambil langkah pemanggilan paksa sesuai ketentuan yang berlaku pada pemanggilan berikutnya," kata Bambang. Timwas menilai banyak penyimpangan dalam proses pencairan FPJP, yang merupakan embrio pembobolan uang negara dengan modus penyelamatan bank atau bailout Rp6,7 triliun itu. Timwas menilai, surat kuasa pencairan FPJP yang dibuat Boediono itu ganjil. "Ganjil karena Gubernur BI memberikan kuasa kepada bawahan untuk pencairan FPJP kepada Bank Century yang tidak memenuhi syarat," ujarnya. Padahal, permohonan FPJP untuk Bank Century sebesar Rp689 miliar itu sedianya digunakan untuk kebutuhan melunasi transaksi antarbank sebesar Rp28,2 miliar, dan keperluan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp661 miliar. "Itu artinya, begitu dikucuri FPJP, para nasabah banyak yang menarik dana melalui rekening masing-masing, sehingga kucuran FPJP ini bak menyiram air di padang pasir," katanya. Namun, hal tersebut, lanjut Bambang, bukanlah bagian yang terburuk. Dia menuturkan dari sekitar Rp661 miliar kucuran FPJP yang ditarik para nasabah Century itu, sekitar Rp273 miliar di antaranya adalah penarikan oleh pihak-pihak terkait yang mestinya diharamkan dan tak boleh lolos dari pengawasan BI.
2
Politisi asal Partai Golkar itu berpendapat sulit membayangkan saat BI "menggerojok" dana hingga Rp689 miliar (input), tapi tidak memperketat pengawasan di jalur keluarnya uang (output). "Inilah keganjilan yang kesekian dari banyak keganjilan yang membelit kisah bailout Bank Century. Jadi, tidak tertutup kemungkinan Timwas akan memanggil kembali Boediono untuk meminta penjelasan pada masa sidang mendatang," tuturnya. KPK Yakin Sebelumnya, dalam pemberitaan media massa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Wakil Presiden Boediono terlibat dalam pemberian FPJP Bank Century. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dianggap mengetahui kucuran dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun. “Kalau peran Boediono pasti ada dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bank Century. Sebagai Gubernur BI tentu dia mengerti dan tahu tentang pemberian FPJP,” ujar Abraham di kantor KPK, Rabu 21 November 2012. Merespon pernyataan KPK ketika itu, Boediono mengaku siap membantu memproses penegakan hukum kasus Century hingga tuntas. “Wakil Presiden Boediono tidak akan berusaha menghalangi proses hukum oleh KPK dengan cara apapun. Ia menghormati KPK sebagai badan yang independen dari campur tangan pihak manapun,” ujar Juru Bicara Wapres RI, Yopie. Yopie menjelaskan, Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia dan pengambil kebijakan pada saat pemberian dana talangan Bank Century tahun 2008, meyakini kebijakan penyelamatan Bank Century adalah langkah tepat. Kebijakan itu diambil agar sistem keuangan dan ekonomi Indonesia tidak terjerumus ke dalam krisis keuangan global yang saat itu sudah membelit perekonomian negara lain. “Bahwa Bank Century dalam keadaan buruk pada saat krisis itu, sehingga terpaksa dilakukan penyelamatan. Apabila keburukan dan kerusakan Bank Century itu selain disebabkan oleh pengurus dan pemiliknya, ternyata juga akibat pelanggaran yang disangka dilakukan oleh pejabat BI, maka sewajarnya KPK mengusut dengan tuntas dan adil,” kata Yopie. Namun, berdasarkan temuan investigasi Bank Century yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2009, disebutkan pada tanggal 14 November 2008, 3
Boediono mengubah persyaratan CAR untuk mendapatkan FPJP menjadi positif. Sementara penelitian lebih lanjut menyebutkan, posisi CAR Bank Century pada tanggal 31 Oktober 2008 ada pada titik negatif 3,53 persen. Dengan demikian, menurut peraturan baru seharusnya Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, BPK juga menemukan bahwa sebagian jaminan FPJP yang disampaikan Bank Century senilai Rp 467,99 miliar nyata-nyata tidak secure. Pada 20 November 2008, Boediono menandatangani surat bernomor 10/232/GBI/Rahasia tentang Penetapan Status Bank Gagal PT Bank Century Tbk. dan Penanganan Tindak Lanjutnya. Di dalam surat yang ditantadangani malam hari itu disebutkan salah satu cara mendongkrak rasio kecukupan modal Bank Century dari negatif 3,53 persen (per 31 Oktober 2008) menjadi positif 8 persen adalah dengan menyuntikkan dana segar sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 632 miliar. Keterlibatan Boediono semakin jelas ketika KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa, Budi Mulya dan Deputi Bidang V Bidang Pengawasan, Siti Fadjrijah. Keduanya terbukti bersalah karena melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian FPJP dan memberikan rekomendasi penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Atas temuan BPK itu, pakar hukum tata negara, Saldi Isra menilai sudah saatnya DPR melekukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Wakil Presiden Boediono pada skandal kasus korupsi Bank Century. "Seharusnya, kalau mau menyatakan pendapat dari sekarang, karena bukti-bukti sudah cukup kuat," ujar Saldi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/2/2013). Bukti kuat keterlibatan Boediono menyusul terungkapnya putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 977/K/PID/2004; No. 979/K/PID/2004; dan No. 981/K/PID/2004. Karenanya, lanjut Saldi, adalah janggal ketika orang nomor dua di negeri itu tidak diseret ke Pengadilan. Sampai saat ini Boediono belum juga diseret ke Pengadilan. Begitu juga dengan DPR yang sampai saat ini juga belum mengambil langkah untuk menyelenggarakan hak menyatakan pendapat pada kasus BLBI tersebut.
4
Lalu apakah DPR akan berani mengambil langkah HMP untuk Boediono terkait ditemukan surat bukti baru keterlibatan Boediono? Apakah Boediono akan menjadi tumbal kasus Bank Century? Kita tunggu keberanian DPR RI dan KPK untuk mengambil keputusan. [L-8]
5
