AK 517 PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH, S-1, 3 SKS, Semester 6

Deskripsi Mata Kuliah: AK 517 PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH, S-1, 3 SKS, Semester 6 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian akademik yang wajib diberikan kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia yang memilih konsentrasi Sektor Publik. Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi mengenai: - Reinventing Goverment dan Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik - Otonomi Daerah - Keuangan Daerah - Perencanaan dan Penganggaran Daerah - Penyusunan APBD - Pelaksanaan APBD - Perubahan APBD - APBD dan Permasalahannya - Analisis dan Strategi Penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan metode ceramah bervariasi (dengan menggunakan LCD Projector dan Papan tulis, pemberian tugas berupa penyusunan makalah yang kemudian dipresentasikan dan didiskusikan. Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan dengan berdasarkan pada partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, pengerjaan tugas-tugas dan keikutsertaan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Buku dan Literatur: - Sony Yuwono, dkk., Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah), 2007, edisi ke 1, Bayumedia Publishing, Malang. - Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002, Andi, Yogyakarta - Permendagri No. 59 Tahun 2007.

Silabus 1. Identitas Mata Kuliah Nama mata kuliah Nomor kode Jumlah SKS Semester Kelompok mata kuliah Program Studi/Program Status Mata Kuliah Pra syarat Dosen

: PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH : AK 517 :3 :6 : Keahlian Akademik : Akuntansi / S1 : Pilihan Wajib :: Dr. Memen Kustiawan, SE., M.Si., Ak. Budi S. Purnomo, S.E., M.M., M.Si.

2. Tujuan Perkuliahan Tujuan pembelajaran Mata kuliah ini adalah agar mahasiswa: - Dapat menjelaskan konsep Reinventing Goverment dan Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik - Dapat menjelaskan konsep Otonomi Daerah dan Keuangan Daerah. - Dapat menjelaskan tahapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah. - Dapat memahami Prinsip-prinsip, Kebijakan dan Prosedur Penyusunan APBD - Dapat menjelaskan pelaksanaan APBD - Dapat memahami Asumsi dan Prosedur Penyusunan APBD Perubahan - Dapat memahami APBD dan seluk-beluk permasalahannya - Dapat melakukan Analisis dan Startegi Implementasi Permendagri No. 59 Tahun 2007

3. Deskripsi Isi Mata kuliah ini mengkaji mengenai: konsep Reinventing Goverment dan Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik; konsep Otonomi Daerah; Reformasi di bidang Keuangan Daerah; Sistem Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah; Prinsip-prinsip dan Tahapan-tahapan dalam penyusunan APBD; Pelaksanaan APBD; Asumsi-asumsi dan Prosedur Penyusunan APBD Perubahan; Seluk-beluk permasalahan APBD; dan Analisis serta Strategi Penerapan Permendagri no. 59 Tahun 2007.

4. Pendekatan Pembelajaran Dilakukan secara ekspositori yaitu : ceramah, tanya jawab, dan presentasi dengan memanfaatkan media LCD proyektor, serta secara inkuiri yaitu : tugas dan diskusi.

5. Evaluasi Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan dengan berdasarkan pada partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, pengerjaan tugas-tugas dan keikutsertaan dalam ujian. Nilai akhir ditentukan dari komponen nilai tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai tugas diperoleh dari tugas individu dan kelompok, sedangkan nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis yang menitikberatkan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan mengerjakan soal ujian.

6. Rincian Materi Perkuliahan Setiap Pertemuan Pertemuan Materi 1 Reinventing Goverment dan Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik 2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah 3 Reformasi Keuangan Daerah serta Siklus dan Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Daerah 4 Reformasi Anggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah 5 Perencanaan Daerah dan Anggaran Kinerja 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 7 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 8 UJIAN TENGAH SEMESTER 9 Prinsip-prinsip dan Kebijakan dalam Penyusunan APBD 10 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas, Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 11 Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah 12 Pelaksanaan Penerimaan serta Pengeluaran Pembiayaan 13 Penyusunan Perubahan APBD 14 APBD dan Permasalahannya 15 Analisis dan Strategi Penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 16 UJIAN AKHIR SEMESTER

7. Daftar Buku 1. Sony Yuwono, dkk., Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah), 2007, edisi ke 1, Bayumedia Publishing, Malang. 2. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002, Andi, Yogyakarta 3. PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Jumlah SKS Semester Kelompok Mata Kuliah Program Studi/Program Pertemuan Ke Dosen

Pokok Bahasan

Indikator

Reinventing Goverment dan Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

1. Dapat menjelaskan pengertian, kritik dan kegagalan Birokrasi 2. Dapat menjelaskan konsep Rethinking & Reinventing Goverment. 3. Dapat menjelaskan paradigma baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik untuk mewujudkan Good Goverment Governance

: : : : : : : :

Perencanaan Keuangan Daerah AK 517 3 6 Mata Kuliah Keahlian Akademik Akuntansi/S1 1 - Dr. Memen Kustiawan, SE., M.Si., Ak. - Budi S. Purnomo, S.E., M.M., M.Si.

Uraian Materi Perkuliahan

Metode dan Media 1. Birokrasi dan Permasalahannya Metode : 2. Rethinking & Reinventing - ceramah Goverment - tanya jawab 3. Paradigma Baru Pengelolaan - diskusi Keuangan Sektor Publik Media : - whiteboard - LCD Projector

Buku Sumber/ Referensi 2


Pokok Bahasan

Indikator

Desentralisasi 1. Dapat menjelaskan makna dan dan Otonomi sejarah Desentralisasi Daerah di Daerah Indonesia 2. Dapat menjelaskan Kebijakan Otonomi Daerah yang berlaku saat ini.

: : : : : : : :


Uraian Materi Perkuliahan 1. Sejarah Desentralisasi Daerah di Indonesia 2. Kebijakan Otonomi Daerah saat ini

Metode dan Media Metode : - ceramah - tanya jawab - diskusi Media : - whiteboard - LCD Projector

Buku Sumber/ Referensi 1,2


Pokok Bahasan Reformasi Keuangan Daerah serta Siklus dan Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Daerah

: : : : : : : :

Indikator 1. Dapat menjelaskan beberapa perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah 2. Dapat menjelaskan Siklus (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian) Keuangan Daerah



Metode dan Media 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Metode : Konteks Otonomi Daerah - ceramah 2. Siklus dan Prinsip-prinsip - tanya jawab Manajemen Keuangan Daerah - diskusi Media : - whiteboard - LCD Projector



Pokok Bahasan

Reformasi Anggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator

: : : : : : : :



1. Dapat menjelaskan perubahan 1. Reformasi Anggaran Daerah dari traditional budget ke 2. Reformasi Akuntansi Keuangan sistem anggaran berbasis kinerja Daerah (performance budget). 2. Dapat menjelaskan beberapa perubahan mendasar di bidang akuntansi keuangan daerah dan peraturan yang melandasinya.




Pokok Bahasan

Perencanaan Daerah dan Anggaran Kinerja

Indikator

1. Dapat menjelaskan Prinsip Umum Perencanaan Pembangunan dan Konsep Perencanaan bagi Pemerintah Daerah 2. Mampu memahami dan menjelaskan makna dari Anggaran Kinerja berserta seluruh komponennya dan Konsep Value for Money.

: : : : : : : :



1. Perencanaan Daerah 2. Anggaran Kinerja




: : : : : : : :

Pokok Bahasan

Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dari APBD 2. Mampu menjelaskan makna Biaya dan Beban Kerja yang Wajar 3. Mampu menentukan Biaya dan Beban Kerja yang Wajar



1. Pengertian dan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Teknik Penilaian Kewajaran Biaya dan Beban Kerja




Pokok Bahasan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Indikator

1. Dapat menjelaskan Struktur APBD secara keseluruhan 2. Dapat menjelaskan makna dari Pendapatan Daerah beserta unsur-unsurnya 3. Dapat menjelaskan makna dari Belanja Daerah beserta unsurunsurnya 4. Dapat menjelaskan makna dari Pembiayaan Daerah beserta unsur-unsurnya, termasuk Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Silkpa)

: : : : : : : :



1. Struktur Pendapatan Daerah 2. Struktur Belanja Daerah 3. Struktur Pembiayaan Daerah




Pokok Bahasan

Prinsip-prinsip dan Kebijakan dalam Penyusunan APBD

: : : : : : : :


Indikator

1. Dapat menjelaskan Proses penyusunan APBD secara Umum, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan APBD 2. Dapat menjelaskan Prinsip-prinsip dan Kebijakan dalam penyusunan APBD 3. Dapat menjelaskan proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), beserta asumsiasumsi yang mendasarinya. 4. Dapat menjelaskan makna dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)


1. 2. 3. 4.

Proses Penyusunan APBD Prinsip-prinsip Penyusunan APBD Kebijakan dalam penyusunan APBD Penyusunan Kebijakan Umum APBD 5. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)




Pokok Bahasan

: : : : : : : :

Indikator

Penyusunan 1. Dapat menjelaskan Tahapan dan Kebijakan Pihak-pihak yang terlibat dalam Umum, penyusunan RKA-SKPD Prioritas, Plafon 2. Dapat menjelaskan makna dari Anggaran Analisa Standar Belanja, Tolok Sementara, dan Ukur Kinerja, dan Standar Rencana Kerja Biaya, serta penggunaan dan Anggaran ketiganya dalam proses SKPD penyusunan RKA-SKPD 3. Dapat menggunakan formulirformulir yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD



Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD




Pokok Bahasan

Indikator

Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Dapat menjelaskan persiapanpersiapan yang harus dilakukan pemeritah daerah, termasuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terlibat dan formulirformulir yang akan digunakan untuk melaksanakan APBD. 2. Dapat menjelaskan proses pelaksanaan APBD meliputi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah dan Dana Cadangan.

: : : : : : : :



1. 2. 3. 4. 5.

Persiapan Pelaksanaan APBD Pelaksanaan Pendapatan Daerah Pelaksanaan Belanja Daerah Pelaksanaan Pembiayaan Daerah Pelaksanaan Dana Cadangan




Pokok Bahasan

Pelaksanaan Penerimaan serta Pengeluaran Pembiayaan

Indikator

Dapat menjelaskan proses pelaksanaan APBD meliputi Penerimaan yang berasal dari Pinjaman dan Obligasi Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan berupa Piutang dan Investasi Daerah.

: : : : : : : :



1. Pelaksanaan Investasi dan Pinjaman Daerah 2. Pelaksanaan Piutang Daerah




Pokok Bahasan

Penyusunan Perubahan APBD

Indikator

1. Dapat menjelaskan asumsiasumsi yang memungkinkan Perubahan APBD 2. Dapat menjelaskan prosedur penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 3. Dapat menjelaskan prosedur penyusunan Raperda dan penetapannya sebagai Perda Perubahan APBD

: : : : : : : :



1. Asumsi Perubahan APBD 2. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 3. Penyiapan Raperda dan Penetapan Perubahan APBD




: : : : : : : :

Pokok Bahasan

Indikator

APBD dan Permasalahannya

1. Dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan APBD 2. Dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul/ada dalam proses Perubahan APBD 3. Dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul/ada dalam proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



1. Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran 2. Permasalahan Pelaksanaan 3. Permasalahan Perubahan APBD 4. Permasalahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD




Pokok Bahasan

Analisis dan Strategi Penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007

: : : : : : : :


Indikator


1. Dapat menganalisis dan menjelaskan secara umum mengenai Permendagri No. 59 Tahun 2007 2. Dapat menganalisis dan menjelaskan Perubahan atas Aturan Pengelolaan APBD 3. Dapat menjelaskan Strategi Penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007

4. Analisis Umum atas Permendagri No. 59 Tahun 2007 5. Analisis Perubahan atas Aturan Pengelolaan APBD 6. Strategi Penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007



AK 517 PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH, S-1, 3 SKS, Semester 6

Recommend Documents