aintis Volume 14 Nomor 1, April 2014, 70-81

Jurnal

aintis

ISSN: 1410-7783

Volume 14 Nomor 1, April 2014, 70-81

Analisa Strategi Penataan Permukiman dan Infrastruktur di Kabupaten Pelalawan

Strategic Analysis of settlement and infrastructure arrangement in Pelalawan District Cihe Aprilia Bintang, ST, MT

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik-Universitas Islam Riau Jalan Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru 28284 [email protected]

Abstrak Peningkatan jumlah penduduk perkotaan akan memacu kebutuhan ruang dan infrastruktur pelayanan perkotaan, sehingga kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota tersebut. Keadaan yang terjadi saat ini adalah masih lemahnya sinergitas perencanaan tata ruang (spatial plan) dan perencanaan pembangunan (development plan), terutama pada pelaksanaan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang merupakan tuntutan dari pesatnya pertambahan penduduk perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu disiapkan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berskala kota dan terintegrasi antar sektor pembangunan. Penyediaan perumahan di Kabupaten Pelalawan menghadapi berbagai kendala antara lain; masalah daya beli, ketersediaan perumahan, urbanisasi/pertambahan penduduk, sistem pelayanan infrastruktur, sistem manajemen pembangunan perkotaan, dsb yang mana tidak selalu dapat mengikuti arah pesatnya perkembangan penduduk perkotaan serta tingginya kebutuhan akan ketersediaan hunian dan permukiman yang layak. Ketidakseimbangan tersebut memicu berbagai permasalahan generik aspektual (fisik keruangan, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, manajemen kelembagaan, regulasi) sebagai dampak ikutannya. Untuk itu pada penelitian ini akan merumuskan permasalahan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan dan strategi penanganannya. Kata – Kata Kunci : Strategi Penataan, Permukiman, Infrastruktur

Abstract Increasing of population in the city would be need spatial area and infrastructure in the city so cities will growth with potency and challenges. This condition have to prepare good planning system with looking conditions, potency, opportunity that have on each district. Nowadays, happened the is no integrated system between spatial planning and development plan especially in settlement and infrastructure in the city that become important think in development of a city. From that case so need development strategy of settlement and infrastructure that have integrated on all of the sectors and stakeholder. There is some problems of settlement and infrastructure in Pelalawan District as economic challenges, settlement needed, urbanization, served of infrastructure system, development management system etc. it’sproblem usually happened because population growth significantly and need role of sustainable development . So that, in this research would be identifying some of problems settlement and infrastructure in Pelalawan District and then make arrangement strategies analysis from those problems. Key words : Arrangement Strategy, Settlement, Infrastructure

PENDAHULUAN Analisis Strategi Penataanpemukiman dan Infrastruktur(Cihe Aprilia Bintang) 70

Volume 14 Nomor 1, April 2014

Kebijakan penyediaan perumahan seharusnya sesuai dan mendukung kebijakan pengembangan kota sebagai kebijakan yang terintegrasi dan sinergis. Namun pada kenyataannya banyak kebijakan penyediaan perumahan sering tidak berdaya menghadapi kondisi obyektif yang ada, cepatnya fenomena perkembangan kota dan tarikmenarik dari berbagai kepentingan praktis. Pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir fenomena perkembangan aktifitas perkotaan yang ada akan menimbulkan persoalan seperti : (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, (b) ketidaktersediaannya lingkungan permukiman yang layak, (c) perkembangan permukiman yang tidak terkendali pada daerah-daerah pengembangan nonpermukiman, dan (d) permukiman kumuh. Adapun berbagai persoalan permukiman dan infrastruktur perkotaan tersebut apabila berbenturan dengan persoalan pembangunan lainnya akan semakin mengaburkan arah pembangunan kota yang pada akhirnya memperburuk citra kota dan kawasan perkotaannya. Kompleksitas permasalahan ini merupakan akumulasi dari ketidakseimbangan antara penyediaan dan permintaan perumahan bagi suatu kota sehingga mencerminkan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Sebagai hubungan sebab-akibat, ketidakberdayaan kebijakan dan strategi menghadapi kondisi obyektif dideterminasi oleh faktor karakteristik lokal, yang ditetapkan berdasar hasil kajian lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Artinya, arah kecenderungan perkembangan kota sangat ditentukan oleh bagaimana cara pandang terhadap fungsi dan kedudukan kota tersebut serta potensi yang dimiliki. Permukiman sebagai unsur pokok pembentuk struktur ruang kota sangat deterministik, sehingga perencanaan pengembangan dan pembangunannya berpengaruh terhadap fungsi dan peranan kota. Setiap kawasan perkotaan memiliki perbedaan intensitas permasalahan permukiman baik secara kuantitas maupun kualitas bergantung kepada kompleksitas permasalahan sebab-akibat di dalamnya. Kebijakan dan strategi yang dapat mengantisipasi permasalahan dan kemungkinan munculnya hambatan mendatang menjadi kebutuhan. Kebutuhan tempat tinggal nyaman, sehat, dan layak disertai tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan yang berkualitas menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dan strategi. Sehingga rancang bangun sistem infrastruktur perkotaan yang secara eksisting melayani permukiman akan dapat dikoreksi dan diproyeksikan skala pelayanannya di masa datang. Ketepatan dugaan dan analisis permasalahan sistem infrastruktur menjadi dua hal penting sebelum menyusun strategi. Strategi harus fungsional dan dapat diimplementasikan ke dalam program-program yang tepat sasaran. Permukiman terbentuk dari kawasan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar serta fasilitas penunjang lingkungan lainnya untuk menjamin terselenggaranya aktivitas kehidupan penduduknya. Kawasan permukiman perkotaan terutama dicirikan dari keberadaan sistem prasarana dan sarana dasar/infrastruktur –selain fasilitas lingkungan- sesuai dengan kebutuhan aktivitas penduduknya. Sistem air bersih, sistem persampahan, sistem drainase, sistem transportasi, sistem jaringan jalan, system energi (listrik,gas), dan sistem telekomunikasi menjadi sistem pelayanan perkotaan untuk kawasan permukiman. Sistem infrastruktur perkotaan yang baik menjadi salah satu indikator pengukur tingkat kenyamanan kawasan permukiman. Sedangkan kenyamanan bertempat tinggal dalam kawasan permukiman dengan lingkungan yang sehat menjadi tujuan utama penyediaan perumahan. Sehingga dapat dinyatakan kualitas permukiman ditentukan oleh layak/tidaknya perumahan sebagai tempat tinggal/hunian dan keberadaan sistem infrastruktur yang memadai. Penyediaan perumahan di Kabupaten Pelalawan menghadapi berbagai kendala antara lain; masalah daya beli, ketersediaan perumahan, urbanisasi/pertambahan penduduk, sistem pelayanan infrastruktur, sistem manajemen pembangunan perkotaan, dsb yang mana tidak selalu dapat mengikuti arah pesatnya perkembangan penduduk perkotaan serta tingginya kebutuhan akan ketersediaan hunian dan permukiman yang layak. Ketidakseimbangan Analisis Strategi Penataanpemukiman dan Infrastruktur(Cihe Aprilia Bintang) 71


tersebut memicu berbagai permasalahan generik aspektual (fisik keruangan, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, manajemen kelembagaan, regulasi) sebagai dampak ikutannya. Kebijakan penyediaan perumahan seharusnya sesuai dan mendukung kebijakan pengembangan kota sebagai kebijakan yang terintegrasi dan sinergis. Namun pada kenyataannya banyak kebijakan penyediaan perumahan sering tidak berdaya menghadapi kondisi obyektif yang ada, cepatnya fenomena perkembangan kota dan Tarik menarik dari berbagai kepentingan praktis. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi Permasalahan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan 2. Melakukan Analisa kebutuhan penanganan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan 3. Strategi penataan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Permasalahan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan hasil identifikasi lapangan ditemukan beberapa permasalahan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan sebagai berikut : Tabel 1 Identifikasi Permasalahan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Sumber :Hasil Analisa, 2013 Dari hasil analisa tersebut terlihat beberapa permasalahan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan yang meliputi sector air bersih, permukiman, drainase, persampahan dan jalan lingkungan.

Analisis Strategi Penataanpemukiman dan Infrastruktur(Cihe Aprilia Bintang) 72


Gambar 1 Peta Kondisi Eksisting Sebaran Permukiman dan Infrastrutur di Kabupaten Pelalawan

Setalah melihat hasil permasalahan permukiman dan infrastruktur berdasarkan hasil pengamatan perlu pula adanya kajian isu-isu permasalahan permukiman dan infrastruktur dari berbagai dokumen kebijakan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan, Masterplan Persampahan, Masterplan Air Minum, Masterplan Kawasan Kumuh dan rencana sektoral lainnya, sehingga didapat hasil kajian isu di Kabutaen Pelalawan sebagai berikut: Tabel 2. Isu-Isu Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan

Sumber : Hasil Analisa, 2014 Dari hasil permasalahan dan isu-isu permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan berikut di petakan dalam bentuk peta permasalahan permukiman dna infrastruktur di Kabupaten Pelalawan :



Gambar 2. Peta Permasalahan Permukiman dan Infrastruktur di Kabupaten Pelalawan

Analisa kebutuhan penanganan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan a. Pemukiman Kajian terhadap kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan di kabupaten Pelalawan dilakukan berdasarkan rumusan potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dan karakteristik kawasan terkait dengan permasalahan yang dihadapi pada setiap kawasan perkotaan di Kabupaten Pelalawan. Perumusan kebutuhan pembangunan disusun berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen kebijakan sektoral, renstra dinas serta hasil permasalahan dan kebutuhan penanganan dengan dinas/instansi terkait. Kondisi permukiman perkotaan di Kabupaten Pelalawan cukup beragam dan rata-rata tumbuhan dan berkembang secara linier disepanjang jalan lintas timur sebagai jalur utama kawasan. Ada 5 kawasan perkotaan kecil dan bakal perkotaan yang berkembang disepanjang jalur lintas timur yaitu; Kota Pangkalan Kerinci, Sorek, Ukui, Pangkalan lesung dan Sikijang. Posisinya yang strategis ini membuat pertumbuhan ekonomi kawasan berkembang sangat pesat dan dalam perkembangannya menjadi daerah tujuan urbanisasi yang berdampak pada tingginya pertumbuhan penduduk pada kawasan tersebut, terutama setelah menjadi kabupaten sendiri dan pemberlakukan otonomi daerah. Seperti halnya tipikal wilayah urbanisasi di beberapa kawasan kota Pangkalan Kerinci dan beberapa kawasan bakal perkotaan mulai muncul beberapa permasalahan terkait permukiman antara lain; berkembangnya permukiman liar, permukiman kumuh dan pembangunan rumah swadaya yang kurang teratur dan tidak terkendali. Selain itu masalah lainnya adalah sebagian besar kawasan permukiman dikelilingi lahan konsesi Perusahaan/ Hak Guna Usaha seperti HPH, Analisis Strategi Penataanpemukiman dan Infrastruktur(Cihe Aprilia Bintang) 74


HTI dan kawasan Lindung sehingga perluasan wilayah permukiman menjadi terbatas. Berbagai permasalahan permukiman diatas membutuhkan penanganan segera yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang sehat dan layak terutama kelompok MBR serta menciptakan lingkungan permukiman yang berkualitas dalam mendukung fungsi pelayanan yang dimiliki oleh setiap kawasan perkotaan dan bakal perkotaan. Tabel 3. Isu,Fakta, Potensi, Permasalahan & Kebutuhan Penanganan Permukiman

b. Jalan Lingkungan

Kondisi jalan lingkungan di kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Pelalawan pun cukup beragam mulai dari lebar jalan yang rata-rata sempit/kurang lebar dan kontruksi jalan yang sebagian telah terbangun baik (±1.243,05 KM ) namun sebagian lainnya masih berupa jalan tanah (±1.139,31KM). Untuk jalan yang telah terbangunpun kondisinya beragam mulai dari yang masih baik, rusak sedang dan rusak berat. Konstruksi jalan lingkungan yang telah terbangun sebagian besar terbuat dari coran beton (semenisasi) dan sebagian kecil lainnya terbuat dari aspal/hotmix. Permasalahan lainnya adalah banyak dari jalan lingkungan yang rusak selain karena banjir juga karena dilewati oleh kenderaan yang melebihi tonase jalan seperti truck sawit yang mengangkut hasil perkebunan sawit keluar atau mobil besar yang keluar masuk area permukiman. Masuknya truck sawit ke jalur jalan lingkungan karena beberapa jalur lintas utama kawasan belum terbangun/masih berupa jalan tanah. Untuk itu kedepan perlu penanganan berbagai permasalahan infrastruktur jalan lingkungan yang ada, mulai dari pengembangan dan peningkatan kualitas serta kuantitas jaringan jalan perkotaan termasuk jalan lingkungan, memperkuat pengawasan dan manajemen transportasi perkotaan dan pengembangan sarana dan prasarana tranportasi perkotaan untuk meningkatkan mobilitas dan aksessibilitas masyarakat antar kawasan permukiman dan antar wilayah perkotaan.

Tabel 4. Isu,Fakta, Potensi, Permasalahan & Kebutuhan Penanganan Jalan Lingkungan



Sumber : Hasil Analisa, 2013

c. Persampahan Kondisi penanganan persampahan masih belum optimal karena hampir setiap kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Pelalawan masih terlihat banyak tumpukan sampah baik itu yang ada didepan rumah, di pinggiran jalan, yang masuk ke saluran air serta yang berserak di belakang dan sekitar lingkungan pasar. Pemerintah Kabupaten Pelalawan saat ini telah memiliki beberapa sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, seperti TPA (sanitary landfill di Kemang dan Open dumping di Sorek dan Ukui) yang melayani perkotaan dan kawasan sekitar, sarana angkutan sampah dan bak/container untuk penampungan sampah sementara. Namun sarana dan prasarana yang ada masih kurang mencukupi, termasuk sarana dan prasarana persampahan dilingkungan permukiman yang juga masih sangat kurang. Selain itu kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan persampahan masih sangat kurang karena ada anggapan bahawa masalah sampah adalah masalah pemerintah. Untuk itu kebutuhan penanganan persampahan di Kabupaten Pelalawan selain memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan yang telah ada sehingga cukup untuk melayani kebutuhan seluruh masyarakat, peningkatan pengelolaan dan pengurangan persampahan, juga memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam menjaga kesehatan lingkungan permukiman termasuk berpartisipasi dalam penanganan persampahan. Tabel 5. Isu,Fakta, Potensi, Permasalahan & Kebutuhan Penanganan Persampahan




d. Sanitasi / Air Limbah Hampir semua hunian permukiman perkotaan di Kabupaten Pelalawan telah memiliki jamban dan septick tank baik kepemilikan sendiri maupun bersama dengan kondisi dan kelayakannya cukup beragam. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten elalawan pada tahun 2012 untuk 3 (tiga) kawasan perkotaan yaitu Pangkalan Kerinci, Sorek dan Ukui, rata-rata hanya 67% jamban keluarga yang memenuhi syarat. Sedangkan total kepemilikan jamban sehat di Kabupaten Pelalawan secara keseluruhannya adalah ± 55%. Menurut data statistik Kecamatan Dalam Angka 2012, dari 3 (tiga) kawasan perkotaan diatas jumlah paling tinggi masyarakat yang melaksanakan hajat tidak melalui jamban atau tidak memiliki jamban layak adalah di kota Sorek (Sorek I dan II sekitar ±75 KK) atau Kecamatan Pangkalan Kuras pada umumnya ( ± 503 KK yang menyebar di 15 desa lainnya). Sebagian penduduk yang tidak memiliki jamban, buang air besar dilakukan di sungai yang digunakan juga untuk kegiatan mandi dan mencuci. Untuk penanganan pembuangan lumpur tinja, saat ini dilakukan bersama antara pihak swasta dan pemerintah daerah yang memiliki 1 kenderaan operasional berupa truck pengangkutan lumpur tinja yang melayani 3 kawasan perkotaan diatas dan sekitarnya. Hal ini dirasakan sangat kurang. Meski telah memiliki kenderaan lumpur tinja, pemerintah daerah sendiri belum memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang memadai dan masih menggunakan instalasi milik swasta. Dengan kondisi diatas kebutuhan penanganan lumpur tinja diarahkan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi rumah tangga melalui pembangunan sistim pembuangan air limbah permukiman baik On Site maupun Off Site, berupa jamban keluarga dan septick tank komunal yang ramah lingkungan dibeberapa lingkungan permukiman perkotaan yang membutuhkan, penambahan sarana dan prasarana pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan IPAL untuk pengolahan air limbah sistim Off Site di kawasan perkotaan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan keluarga dan lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi rumah tangga yang layak dan ramah lingkungan. Tabel 6. Isu,Fakta, Potensi, Permasalahan & Kebutuhan Penanganan Air Limbah


e. Air Minum Kondisi saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Pelalawan mendapat air bersih melalui sumur/air tanah sekitar ±67% dan sisanya melalui SPAM IKK, sungai dan tadah hujan. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan saat ini telah membangun SPAM IKK di semua ibukota kecamatan yang dikelola oleh unit pengelolaan tersendiri yaitu UPT-BPAB. Namun Analisis Strategi Penataanpemukiman dan Infrastruktur(Cihe Aprilia Bintang) 77


pelayanan air minum melalui unit ini masih sangat terbatas (rata-rata ±17%) sehingga belum bisa melayani kebutuhan seluruh masyrakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; kapasitas air yang dihasilkan setiap UPT masih sedikit, debit air baku beberapa SPAM IKK kecil dan tidak mencukupi serta secara geografis jarak antara unit pengolahan dan permukiman masyarakat cukup jauh. Selain itu pengelolaan melalui UPT belum dilakukan secara professional dengan manajemen yang baik, professional dan efektif. Dengan kondisi diatas maka kebutuhan penanganan air minum dilakukan melalui pengembangan sumber baku baru dengan kapasitas debit yang mampu memenuhi kebutuhan air minum di masyarakat, peningkatan kualitas manajemen pengelolaan air minum daerah sehingga lebih efektif, professional dan akuntabel mulai dari proses pengolahan sampai pendistribusian, peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesadaran masyakat mengenai air minum yang layak dan sehat. Tabel 7. Isu,Fakta, Potensi, Permasalahan & Kebutuhan Penanganan Air Minum


f. Drainase Kondisi drainase beberapa kawasan perkotaan di Kabupaten Pelalawan masih sangat minum. Khusus untuk kota Pangkalan Kerinci, kawasan perkotaan ini merupakan daerah langganan banjir dan beberapa tahun belakang ini mengalami penambahan intensitas, terutama pada musim penghujan. Hal ini dikarenakan kualitas drainase kota yang buruk sehingga meskipun beberapa drainase lingkungan telah terbangun permanen namun tidak memiliki saluran pembuangan akhir sehingga air didalam saluran drainase tergenang begitu saja/tidak mengalir. Topografi kota Pangkalan Kerinci sendiri berdasarkan hasil photo udara berada diwilayah cekungan dibanding wilayah sekitar dan dilewati oleh beberapa anak sungai. Selain itu di tengah-tengah kota Pangkalan Kerinci juga dilewati oleh pipa gas PGN dengan jarak dari permukaan tanah cukup dekat. Dengan karakteristik ini maka kota Pangkalan Kerinci selain memerlukan upaya normalisasi kembali saluran primer perkotaan juga membutuhkan beberapa kolam reservoir untuk tangkapan air (cathment area). Berdasarkan kondisi diatas maka kebutuhan penanganan drainase perkotaan di Kabupaten Pelalawan adalah melalui pengembangan dan peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan dan saluran drainase lingkungan permukiman yang dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang jelas dan saling terintegrasi, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan banjir khususnya untuk kota Pangkalan Kerinci dan kawasan perkotaan lainnya yang dilewati oleh sungai dan anak sungai dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga prasarana lingkungan. Analisis Strategi Penataanpemukiman dan Infrastruktur(Cihe Aprilia Bintang) 78


Tabel 8. Isu,Fakta, Potensi, Permasalahan & Kebutuhan Penanganan Drainase


Strategi Penataan Permukiman Dan Infrastruktur Di Kabupaten Pelalawan a. Fisik Lingkungan Berdasarkan permasalahan umum yang dihadapi hampir semua kawasan perkotaan di Kabupaten Pelalawan maka terdapat beberapa konsep strategis pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan melalui pendekatan aspek fisik lingkungan untuk skala kabupaten, antara lain: 1. Mendorong pengembangan komplek perumahan terencana disetiap kawasan perkotaan di Kabupaten Pelalawan 2. Mengembangkan perumahan sederhana untuk MBR 3. Menata kembali lahan permukiman dalam rangka penyediaan lahan perumahan dan fasilitas umum 4. Mengembangkan kawasan permukiman sesuai peruntukannya. 5. Meningkatkan pelayanan infrastruktur pendukung permukiman baik yang telah berkembang maupun yang sedang berkembang. 6. Mengembangkan fungsi pelayanan di setiap kawasan permukiman dalam rangka mendukung aktifitas perkotaan b. Sosial Ekonomi

Berpijak pada konsep strategi dari aspek fisik lingkungan diatas maka dapat dikembangkan beberapa konsep strategi melalui pendekatan aspek sosial ekonomi sehingga program strategis yang akan dilaksanakan nantinya memperoleh penerimaan dan sambutan baik dari masyarakat sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Beberapa konsep strategi tersebut antara lain; 1. Mengembangkan pola Pemberdayaan Masyarakat pada program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat seperti mengembangkan 2. Perumahan sederhana untuk MBR dan pengembangan kawasan permukiman. 3. Mengembangkan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat pada program kegiatan yang membutuhkan partisipasi/keterlibatan peran masyarakat serta peningkatan kesadaran setiap anggota masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan pelayanan infrastruktur pendukung permukiman. Analisis Strategi Penataanpemukiman dan Infrastruktur(Cihe Aprilia Bintang) 79


4. Mengembangkan kegiatan diskusi dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk program kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat seperti kegiatan penataan lahan permukiman untuk penyediaan lahan. 5. Mengembangkan program kegiatan yang dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya lokal sehingga bermanfaat bagi peningkatan kehidupan dan daya beli masyarakat tempatan terutama pada pengembagan fungsi pelayanan di setiap kawasan permukiman. c.

1. 2.

3.

4.

Pembiayaan Dari sisi pembiayaan, strategi yang dilaksanakan untuk mengembangkan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Pelalawan tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar dan tidak bisa dilaksanakan sekaligus dalam satu periode waktu atau satu tahun anggaran namun harus secara dilaksanakan bertahap, terprogram dan berkesinambungan. Untuk itu beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk menyikapi besarnya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ini antara lain; Mengembangkan skema pembiayaan melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta dan perbankan untuk pembangunan rumah dan perumahan. Menjalin kerjasama dan konsolidasi anggaran belanja pemerintahan baik antar dinas dan instansi terkait dibidang pembangunan permukiman di daerah maupun antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat dalam rangka memaksimalkan potensi anggaran yang tersedia. Menjalin kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam memanfaatkan anggaran CSR (Company Social Responsibility) yang ada untuk membantu peningkatan kualitas permukiman dan infrastruktur perkotaan yang ada diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Mengembangkan pembiayaan non konvensional berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi anggaran pada lembaga ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan hidup anggotanya.

d. Kelembagaan Sedangkan dilihat dari aspek kelembagaan, strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dikembangkan nanti harus pula mengikutsertakan semua potensi yang ada melalui kerjasama dan penguatan secara kelembagaan. Untuk itu eberapa konsep strategi dari aspek kelembagaan yang perlu dilakukan antara lain; 1. Mengembangkan kerjasama kelembagaan antar organisasi, instansi dan dinas dalam struktur kepemerintahan baik pusat maupun daerah dalam rangka membangun koordinasi dan konsolidasi khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan. 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan yang telah ada dibidang pembangunan permukiman baik melalui peningkatan manajemen, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. 3. Mengembangkan kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta, perbankan dan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan dasil penelitian berikut erah melalui partisipasi aktif semua pihak baik secara individu maupun kelembagaan. PENUTUP Kesimpulan Berikut kesimpulan dari penelitian strategi penataan dan permukiman di Kabupaten Pelalawan : Analisis Strategi Penataanpemukiman dan Infrastruktur(Cihe Aprilia Bintang) 80


1. Berdasarkan hasil analisa dibutuhkan strategi pengembangan secara fisik melalui beberapa hal antara lain : Mendorong pengembangan komplek perumahan terencana disetiap kawasan perkotaan di Kabupaten Pelalawan, Mengembangkan perumahan sederhana untuk MBR, Menata kembali lahan permukiman dalam rangka penyediaan lahan perumahan dan fasilitas umum dll 2. Strategi sosial ekonomi membutuhkan beberapa hal antara lain : pengembangan pola Pemberdayaan Masyarakat pada program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat seperti mengembangkan Perumahan sederhana untuk MBR dan pengembangan kawasan permukiman. 3. Strategi pembiayaan dapat dilakukan melalui mengembangkan skema pembiayaan melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta dan perbankan untuk pembangunan rumah dan perumahan. 4. Mengembangkan kerjasama kelembagaan antar organisasi, instansi dan dinas dalam struktur kepemerintahan baik pusat maupun daerah dalam rangka membangun koordinasi dan konsolidasi khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan. Saran Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Perlu dilakukan penataan perumahan dan permukiman dalam skala yang lebih detail seperti skala dalam 20 Ha dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan 2. Perlu adanya koordinasi yang terintegrasi antara stakeholder seluruh instansi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pembangunan permukiman yang mengacu pada ekologi lingkungan DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Raharjo. 2005. Pembangunan Ekonomi Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Rustiadi, ernan dkk. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta : Yayasan pustaka obor Indonesia Silas, Johan. 2008. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Surabaya : ITS Taftazani. 2003. Pengendalian Lingkungan. Jakarta : P3TM Masterplan Kawasan Kumuh Kabupaten Pelalawan 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan 2011 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan 2009 Rencana Investasi Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Rencana Pembangnan Jangka Panjang Kabupaten Pelalawan 2012 Rencana Pembangnan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan 2012 Statistika dalam angka. 2012. Kecamatan Dalam Angka. BPS Kabupaten Pelalawan Statistika dalam angka. 2012. Kabupaten Dalam Angka. BPS Kabupaten Pelalawan


aintis Volume 14 Nomor 1, April 2014, 70-81

Recommend Documents