ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS POLITIK TATA RUANG: RELASI KEKUASAAN ANTARA KORPORASI, DPRD, DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENERBITAN IJIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN DI KOTA SURABAYA

WIRA YUDHA ALAM S.IP., M.S.M. 071414453009

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

TESIS

POLITIK TATA RUANG ...

WIRA YUDHA ALAM



WIRA YUDHA ALAM S.IP., M.S.M. 071414453009

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016 i

TESIS


WIRA YUDHA ALAM



TESIS Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Magister Ilmu Politik Pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

OLEH: WIRA YUDHA ALAM S.IP., M.S.M. 071414453009

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016 ii

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


Lembar Persetujuan

PENULISAN TESIS INI TELAH DI SETUruI

TANGGAL, 2I JANUARI 2016 Oleh Pembimbing Ketua

.-/--a-----

\

Dr. Siti Aminah, Dra., MA.

Nip. I 96s02241989a32002

Wisnu Pramutanto Drs., M.Si.

Nip.

19580601 1985021001

Mengetahui KPS

--::1, -.' ----------

,

Dr. Siti Aminah, Dra, MA.

Nip. I 96502241989032002

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


LENIBAR PERSETTTJTTAN TESIS

POLITTK TATA RUANG: RELASI KEKUASAAN ANTARA KORPORASI, DPRD, DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENERBITAN IJIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN DI

KOTA SURABAYA Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh

:

Wira Yudha Alam S.IP., M.S.M

Nama

:

NIM

.071414453009

Prograrn Studi

. Magister

Ilmu Politik

Telah Dipertahankan Didepan Sidang Penguji Pada Tanggal,9 Februari 20 I 6

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SIDANG PENGUJI

l.

Ketua

Dr. Dwt Windyastuti, Dra., M.A.

NrP.

2.

Anggota

196 I 0927 19881 02001

Ucu Martanto, S.IP., M.A. }\tIP. 1 97903272009121003

3.

Anggota

Dr. Siti Aminah, Dra., MA

NIP. I 96502241989032002

4.

Anggota

Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si

NIP 1958060 I 198502

1001

ilt

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT Bagian atau keseluruhan isi Penulisan Tesis ini yang berjudul Politik Tata Ruang

:

Relasi Kekuasaan Antara Korporasi, DPRD, dan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penerbitan Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan

Di Kota

Surabaya,

tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain

penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam

isi Penulisan

Proposal Tesis dan Penulisan Tesis

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 9 Februari 2016

ffim=m-_w

ffi'*i*'i'i5"' @"-o,,,9

&

Wira Yudha Alam S.IP., M.S.M

tv

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


KATA PENGANTAR

‫بِـــسم اللــه الر من الرحــيم‬ Alhamdulillahi Rabbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahNya kepada penulis sehingga penulis bisa menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “Politik Tata Ruang: Relasi Kekuasaan Antara DPRD, Pemerintah Kota, dan Korporasi dalam Penerbitan Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kota Surabaya” ini. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menempuh gelar Magister Ilmu Politik Di Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penelitian tesis ini penulis telah banyak menerima bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Dr. Siti Aminah, Dra., MA, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga yang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Ketua. 2. Dr. Dwi Windyastuti, Dr. Siti Aminah, Dra., MA., Wisnu Pramuntato, M.Si., Ucu Martanto, S.IP., M.A. selaku dosen penguji. 3. Ayah Drs. H. M. Susiono dan Ibu Hj. Tutiek Sriyani, S.Pd. serta ayah mertua Dr. H. Fanani, SE., MM., dan ibu mertua Dra. Hj. Zulaikhah, M.Pd., yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan banyak dukungan, baik moral maupun spiritual, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah Magister Ilmu Politik. v

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


4. Istri Khusnul Fikriyah, SE., M.SEI. yang terus memotivasi saya, putra saya Muhammad

Zaidan

Aljibran

yang

selalu

menjadi

penghibur

dan

penyemangat, sehingga tesis ini bisa selesai tepat waktu. Serta saudara – saudara tersayang Wira Mei Rio dan Wira Yudha Nata. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dalam penulisan tesis nantinya bisa lebih baik lagi.

vi

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


RINGKASAN POLITIK TATA RUANG: RELASI KEKUASAAN ANTARA KORPORASI, DPRD, DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENERBITAN IJIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN DI KOTA SURABAYA Relasi kekuasaan dalam proses penerbitan ijin pengelolaan dan pemanfaatan lahan merupakan proses politik antara korporasi, pemerintah kota dan DPRD kota Surabaya. Ijin pemanfaatan dan pengelolaan lahan menjadi hal penting bagi korporasi properti untuk melakukan pembangunan dan menghasilkan produk baik berupa apartemen, perumahan, hotel dan bangunan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ini menjadikan peluang bagi korporasi untuk melakukan hubungan kerjasama baik secara formal, informal, legal maupun illegal kepada pihak berwenang untuk menerbitkan ijin pemanfaatan lahan. Penataan ruang merupakan aspek politik yang mempunyai implikasi ekonomi dan sosial baik kepada masyarakat maupun pemerintah kota. Relasi pada DPRD dan Pemkot Surabaya yang cenderung mengafirmasi kepentingan developer tentang penggunaan ruang sebagai area-area privat, seperti Mall (Pusat Perbelanjaan), apartemen, perumahan. Kecenderungan ini menghasilkan dua sisi efek. Efek positif, yaitu ketika relasi mutualisme tersebut (Pemkot, DPRD Kota dan korporasi) mendukung pembangunan yang tumbuh secara massif dan ekspansif. Sedangkan salah satu Efek negatifnya adalah ketersediaan ruang publik yang ada lebih diutamakan untuk kepentingan capital (korporasi) sehingga tidak ada ketersediaan perumahan untuk masyarakat miskin maupun ruang publik untuk berinteraksi. Penulis mengangkat tema dan fokus penelitian tentang relasi kekuasaan dalam penataan ruang perkotaan dengan judul penelitian “Politik Tata Ruang : Relasi kekuasaan antara korporasi, DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerbitan ijin pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Kota Surabaya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana dinamika relasi kekuasaan antara DPRD Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dan korporasi dalam penerbitan ijin pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Kota Surabaya; 2) Bagaimana dampak relasi kekuasaan tersebut terhadap tata ruang Kota Surabaya. permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah kota Surabaya melakukan negosiasi dan kompromi dengan korporasi properti yang mengakibatkan pelaksanaan aturan tata ruang tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Kepentingan korporasi jika tidak bisa diakomodasi oleh pemerintah kota maka akan menggunakan jalur legislatif (DPRD Kota Surabaya) begitupula sebaliknya jika kepentingan korporasi tidak bisa diakomodasi oleh pemerintah. kota maka menggunakan relasi di legislatif. Dengan demikian maka kepentingan korporasi properti akan diutamakan oleh pemerintah kota maupun DPRD. vii

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


SUMMARY

SPATIAL POLITICS : RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE POWER , PARLIAMENT , AND THE GOVERNMENT OF PERMIT ISSUANCE IN SURABAYA CITY MANAGEMENT AND LAND USE IN SURABAYA Power relations in the process of issuing permits and land-use management is a political process between the corporate, municipal and DPRD Surabaya. Permit the use and management of land to be crucial for corporations to undertake property development and produce products in the form of apartments, residential, hotel and other buildings that have high economic value. This creates the opportunity for corporations to do a good cooperative relationship formally, informally, legally and illegally to the authorities to issue a land use permit. Spatial planning is a political aspect that has economic and social implications of both the community and the city government. Relations on Parliament and the Surabaya City Government that tends to affirm the interest of developers on the use of space as private areas, such as the Mall (Shopping Center), apartment, residential. This trend resulted in a two-sided effect. Positive effect, namely when the mutualistic relationship (municipal, corporate and City Council) to promote development that is growing massively and expansive. While one of the negative effects is the availability of public space that is preferred for the interests of capital (corporation) so there is no availability of housing for the poor and public space to interact. Authors theme and focus research on the arrangement of power relations in the urban space with the title "Spatial Politics: Relations of power between corporations, Parliament and city officials in the issuance of permits and land-use management in the city of Surabaya. Issues raised in this research are: 1) How do the dynamics of power relations between the DPRD Surabaya, Surabaya City Government and corporations in the issuance of permits and land-use management in Surabaya; 2) What is the impact of the power relations of the spatial Surabaya. This problem analyzed using qualitative methods. The results of this study explains that the Surabaya city government to negotiate and compromise with the property that resulted in the implementation of corporate governance rules in accordance room could not walk properly. Corporate interests if it could not be accommodated by the city government will use the path the legislature (DPRD Surabaya) nor vice versa if the interests of the corporation can not be accommodated by the government. the town then use the relationships in the legislature. Thus, the corporate interests will take precedence property by the city government and parliament. viii

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


POLITIK TATA RUANG: RELASI KEKUASAAN ANTARA KORPORASI, DPRD, DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENERBITAN IJIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN DI KOTA SURABAYA

Abstrak Studi Penataan ruang merupakan kebijakan yang tidak terlepas dari aspek politik. penataan ruang perkotaan menjadi ruang bagi berbagai kepentingan khususnya kepentingan korporasi properti. Politik tata ruang menjadi arena bagi semua pihak baik eksekutif, legislatif, korporasi dan juga masyarakat. Surabaya saat ini menjadikan kota yang kondusif bagi investasi jangka panjang dan memiliki banyak prospek. Surabaya juga tidak terlepas dari perhatian para pengembang-pengembang besar dan para pelaku bisnis. Pesatnya pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari faktor birokrasi sebagai pintu masuk utama keberadaan investor dan awal mula pembangunan massif tersebut. Hal ini pula akan mengubah wajah perkotaan Surabaya kedepan menjadikan kota yang kapitalistik dengan kehadiran korporasi – korporasi properti besar yang membangun kawasan propertinya di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan dinamika relasi kekuasaan DPRD Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dan Korporasi yang ada di Surabaya. Selain itu untuk mengetahui dan menjelaskan dampak adanya relasi tersebut terhadap penataan kota di Surabaya. Penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan informasi dari informan yang sesuai dengan keperluan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ruang yang dijelaskan Henri Lefebvre. Teori ini menjelaskan bahwa ruang tidak terlepas secara korelatif dengan konteks politik, dan konteks politik melingkupi bagianbagian dari area spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika relasi antara korporasi, DPRD, dan Pemerintah Kota Surabaya terjadi khususnya dalam kebijakan penerbitan perijinan pemanfaatan dan pengelolan lahan yang dilakukan oleh korporasi properti. Korporasi properti telah membangun jejaring kekuasaan baik ditingkat eksekutif maupun legislatif sehingga kepentingan korporasi lebih mudah terakomodasi. Selain itu dampak relasi tersebut maka penataan ruang perkotaan Surabaya lebih mengutamakan kepentingan kapital dari korporasi properti sehingga ruang untuk masyarakat kelas bawah tidak menjadi prioritasi kebijakan pemerintah kota. Kata Kunci : Politik Tata Ruang, Relasi Kekuasaan, Dampak Relasi

ix

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


SPATIAL POLITICS : RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE POWER , PARLIAMENT , AND THE GOVERNMENT OF PERMIT ISSUANCE IN SURABAYA CITY MANAGEMENT AND LAND USE IN SURABAYA

Abstract Study of Spatial planning is a policy that can not be separated from the political aspect. arrangement of urban space into space for a wide range of interests, especially the interests of corporate property. Spatial politics into an arena for all parties, the executive, legislative, corporations and communities. Surabaya is to make the city conducive to long-term investment and has a lot of prospects. Surabaya is also inseparable from the attention of the big developers and business people. The rapid infrastructure development is inseparable from bureaucratic factors as the main entrance where the investor and the beginning of the massive construction. It also would change the face of urban Surabaya making the city a capitalistic future with the presence of corporations - corporations that build large property in Surabaya district property. The method used is descriptive qualitative research method to explain the dynamics of power relations DPRD Surabaya, Surabaya City Government and Corporations in Surabaya. In addition to identify and explain the impact of their relation to settlement of the city of Surabaya. This study uses primary data based on information from informants in accordance with the need to explain the research problems. The theory used in this research is the theory described space Henri Lefebvre. This theory explains that the space can not be separated is correlative with the political context and the political context surrounding parts of the spatial area. The results of this study indicate that the dynamics of relations between the corporation, parliament, and the government of Surabaya occurred particularly in the issuance policy permitting the use and management of land carried out by the corporation property. The corporation property has built a network of power both at the executive and legislative branches so that corporate interests more easily accommodated. Besides the impact of these relationships, spatial planning of urban Surabaya prioritize the interests of corporate capital property so the space for the lower classes do not become government policy prioritization city. Keywords: Spatial Politics, Power Relations, Impact Relationships

x

TESIS


WIRA YUDHA ALAM


DAFTAR ISI HALAMAN COVER DEPAN HALAMAN COVER DALAM ........................................................................i HALAMAN PRASYARAT GELAR ...............................................................ii HALAMAN PERSETUJUAN..........................................................................iii HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..........................................iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.............................................iv KATA PENGANTAR .......................................................................................v RINGKASAN ....................................................................................................vii SUMMARY .......................................................................................................viii ABSTRAK .........................................................................................................ix ABSTRACT .......................................................................................................x DAFTAR ISI ......................................................................................................xi DAFTAR TABEL..............................................................................................xiii DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xiv DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................xv BAB 1 PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................1 I.2 Rumusan Masalah ..........................................................................................10 I.3 Tujuan Penelitian ...........................................................................................10 I.4Manfaat Hasil Penelitian.................................................................................10 I.4.1 Manfaat Akademis .................................................................................10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Penelitian Terdahulu .....................................................................................12 II.2 Kerangka Teori .............................................................................................30 II.2.1 Teori Ruang .........................................................................................30 II.3 Konseptualisasi .............................................................................................35 II.3.1 Politik Tata Ruang ..............................................................................35

x TESIS


WIRA YUDHA ALAM


II.3.2 Relasi Kekuasaan................................................................................36 BAB III METODE PENELITIAN III.1 Jenis Penelitian ............................................................................................37 III.2 Lokasi Penelitian .........................................................................................38 III.3 Fokus Penelitian ..........................................................................................39 III.4 Sumber Data ................................................................................................40 III.5 Instrumen Penelitian....................................................................................40 III.6 Teknik Pengumpulan Data ..........................................................................42 III.6.1 Wawancara .......................................................................................44 III.6.2 Deskripsi Informan...........................................................................45 III.6.3 Observasi ..........................................................................................50 III.6.4 Dokumentasi ....................................................................................51 III.7 Teknik Analisa Data ....................................................................................52 III.7.1 Pengolahan Data..............................................................................52 III.7.2 Analisis Data ...................................................................................54 BAB IV POTENSI TATA RUANG KOTA SURABAYA IV.1 Profil Wilayah .............................................................................................57 IV.1.1 Orientasi Wilayah ............................................................................58 IV.1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk ....................................................60 IV.2 Ekonomi ......................................................................................................61 IV.2.1 Kondisi Perekonomian Daerah ........................................................61 IV.2.2 Keuangan Daerah .............................................................................64 IV.3 Fasilitas Sosial dan Umum..........................................................................66 IV.3.1 Pendidikan dan Kesehatan ...............................................................66 IV.3.2 Jalan dan Transportasi......................................................................68 IV.4 Tata Ruang Kota Surabaya .........................................................................70

xi TESIS


WIRA YUDHA ALAM


BAB V Relasi Kekuasaan Dalam Penataan Ruang Kota Surabaya V.1 Penertiban Ijin Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Surabaya ......................................................................................................... 73 V.1.1 Aturan dan Impelementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penerbitan Ijin ......................................................................... 75 V.1.2 Pengembangan Potensi Ruang Kota Surabaya..................................... 79 V. 2 Relasi Kekuasaan Institusi Negara dengan Korporasi .................................. 83 V.2.1 Interaksi Kepentingan Pemerintah Kota dengan DPRD Surabaya ................................................................................. 87 V.2.2 Interaksi Kepentingan APERSI, HIPMI, dan KADIN dengan Pemkot Surabaya ................................................................................ 92 V.2.3 Interaksi Kepentingan PT. Pakuwon Group dengan DPRD Surabaya ............................................................................................. 99 V.2.4 Interaksi Kepentingan PT. Pakuwon Group dengan Pemkot Surabaya ............................................................................................. 102 V.3 Dampak Relasi Kekuasaan Terhadap Tata Ruang Kota Surabaya ......................................................................................................... 106 V.3.1 Implikasi Politik dan Ekonomi dalam Penataan Ruang Kota Surabaya ............................................................................................. 109 V.3.2 Implikasi Relasi Kekuasaan Antar Institusi Negara Dengan Korporasi Terhadap Penataan Ruang Kota Surabaya ........................ 124 BAB VI Kesimpulan dan Saran VI.1Kesimpulan .................................................................................................... 144 VI.2 Saran ............................................................................................................. 146 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

xii TESIS


WIRA YUDHA ALAM


DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Penggunaan Lahan Kota Surabaya ..................................................... 58 Tabel IV.2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan hasil Sensus Penduduk ....................................................................... 60 Tabel IV.3 Jumlah Sekolah dan Murid yang Ada di Surabaya ............................................................................................. 66 Tabel IV.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Surabaya ....................................... 67 Tabel IV.5 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi Jalan Beraspal dan Kelas Jalan di Kota Surabaya ...................................................... 69 Tabel V.1 APBD Kota Surabaya Menurut SKPD tahun 2010-2014 .................... 81 Tabel V.2 Proporsi Luas Area yang Telah Terlayani Rencana Tata Ruang ......... 82 Tabel V.3 Jumlah Penanaman Modal di Kota Surabaya tahun 2010-2014 .......... 84 Tabel V.4 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2014 ................................................................................... 85 Tabel V.5 Pendapatan Daerah Kota Surabaya Menurut SKPD tahun 2010-2014 ................................................................................... 94 Tabel V.6 Realisasi Retribusi Mendirikan Bangunan tahun 2011-2014............... 96 Tabel V.7 Jumlah Sentra PKL Baru Kota Surabaya tahun 2011-2015 ................. 107 Tabel V.8 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya tahun 2010-2014 .................. 108 Tabel V.9 Pertumbuhan Ekonomi (%) Surabaya tahun 2011-2014 ...................... 109 Tabel V.10 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara tahun 2011-2014 ............................................................... 112 Tabel V.11 Jumlah Hotel di Kota Surabaya tahun 2010-2014 ............................. 130 Tabel V.12 Peranan Ekonomi Sektural terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2010-2014 ................................................................. 131 Tabel V.13 Realisasi Pajak Daerah tahun 2011-2014 ........................................... 132 Tabel V.14 Realisasi Peningkatan dan Rata-Rata Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2014 ........................................... 137

xiii TESIS


WIRA YUDHA ALAM


DAFTAR GAMBAR Gambar II.1 Pola Regulasi Penataan Ruang Perkotaan....................................

35

Gambar IV.1 Peta Surabaya ............................................................................. 59 Gambar IV.2 Presentase Penempatan Pencari Kerja pada Pasar Kerja............

63

Gambar IV.3 Diagram Pembagian APBD Kota Surabaya ..............................

65

Gambar V.1 Presentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD Kota Surabaya tahun 2011-2015...................................... 102 Gambar V.2 Korporasi dan Pemerintah Kota.................................................... 114 Gambar V.3 Relasi dan Jejaring Pengusaha Properti REI di Surabaya............. 116 Gambar V.4 Relasi dan Jejaring Pengusaha HIPMI di Surabaya...................... 118 Gambar V.5 Relasi dan Jejaring Pengusaha KADIN di Surabaya.................... 121 Gambar V.6 Relasi dan Jejaring DPRD Kota dan Pengusaha di Surabaya........ 123 Gambar V.7 Relasi dan Jejaring Pemerintah Kota Surabaya dalam Penerbitan Ijin Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan...................................... 136

xiv TESIS


WIRA YUDHA ALAM


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian Lampiran 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Lampiran 3. Undangan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat

xv TESIS


WIRA YUDHA ALAM

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS

Recommend Documents