ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERJANJIANKERJA SAMA ANTARA BANK SYARIAH X DENGAN PT

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERJANJIANKERJA SAMA ANTARA BANK SYARIAH X DENGAN PT.DSB

Oleh : NUR FADHILAH, S.H. NIM. 031214253093 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2014

1 tesis

Pembiayaan musyarakah dalam .......

nur fadhilah


PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK SYARIAH X DENGAN PT.DSB

TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitaas Airlangga

OLEH : NUR FADHILAH, S.H. NIM. 031214253093 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2014

2 tesis


nur fadhilah


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui, Tanggal 4 Juli 2014

Oleh Dosen Pembimbing :

Prof.Dr.Drs. Abd. Shomad,S.H.,M.H. NIP. 196705201992031002

Mengetahui : Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof.Dr.Drs. Abd. Shomad,S.H.,M.H. NIP. 196705201992031002

3 tesis


nur fadhilah


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, Pada tanggal 4 Juli 2014

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua

: Dr.Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,M.H.

Anggota

: 1. Prof.Dr.Drs. Abd. Shomad,S.H.,M.H.

2. Lisman,S.H.,M.H.

4 tesis


nur fadhilah


ABSTRAKSI

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia merupakan wujud dari keinginan masyarakat yang memerlukan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk bank syariah yang utama adalah menggunakan pola bagi hasil, sebagai pembeda utama dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam rangka penyaluran pembiayaan produktif, salah satu bentuk penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah X adalah dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.DSB. Fokus pembahasan pada tesis ini adalah mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB yaitu pemberian fasilitas pembiayaan musyarakah kepada rekanan PT.DSB. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah memberikan analisa atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama serta aplikasi pembiayaan musyarakah yang diterapkan sehingga kedepan disesuaikan dengan prinsip dan doktrin sesuai hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan perwujudan dari kebutuhan kedua belah pihak dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui penyaluran pembiayaan kepada rekanan PT.DSB. Pembiayaan yang diatur dalam perjanjian adalah pembiayaan musyarakah mana disini terjadi kesepakatan secara sukarela antara Bank Syariah dengan nasabah penerima pembiayaan musyarakah untuk bekerjasama dalam suatu usaha tertentu, baik usaha baru ataupun yang sudah berjalan dimana masing masing pihak memberikan kontribusi modal dan merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

5 tesis


nur fadhilah


ABSTRACT The development of the Islamic financial system in Indonesia is a manifestation of the desire of the people who require alternative financial systems in accordance with Islamic principles. The main products of Islamic banks are using the pattern of results, as the key differentiator with conventional banks that implement the system of interest in raising and fund distribution activities. Financing is one of the bank's main task, namely providing facilities for the provision of funds to meet the needs of those who are deficit units. In order financing productive, one form of financing undertaken by the Islamic Bank X is entered into cooperation agreements with PT.DSB. The focus of this thesis is the discussion on the cooperation agreement between the Islamic Bank X with PT.DSB that Musharaka financing facility to associate PT.DSB. Target constituent in this thesis is to provide an analysis of the implementation of the cooperation agreement and Musharaka financing application is applied to the fore adjusted in accordance with the principles and doctrines of Islamic law and positive law in force in Indonesia. This agreement is a manifestation of the need for both sides to improve and expand its business through the distribution of funding to partners PT.DSB.Pembiayaan set forth in Musharaka financing agreement is an agreement where it is voluntarily between Islamic Bank with beneficiary Musharaka financing customers to work together in a certain businesses, both new business or already running in which each party contributes capital and they have agreed to share profits and losses. Hopefully this thesis can be useful reading and add insight to the readers.

6 tesis


nur fadhilah


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., atas ridho serta kuasanaya, saya dapat menyeleseaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pembimbing penulisan dan anggota tim penguji tesis yang telah membantu memberi pengarahan selama menyelesaikan tesis ini; 3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku ketua tim penguji tesis yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penulisan tesis ini; 4. Bapak Lisman, S.H., M.S., selaku anggota penguji tesis yang telah memberikan arahan pada penulisan tesis ini. 5. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan masa studi sesuai target; 6. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Agus Sutjahjo dan Ibu Latifah, atas doa, dukungan dan motivasi dalam perjalanan pendidikan dan karirku selama ini.

7 tesis


nur fadhilah


7. Yang tercinta dan tidak tergantikan suamiku Syaiful Arif, putri cantikku Ramiza Naura Syarifah, dan adik bayi di perut, atas cinta dukungan, pengorbanan penuh lahir dan batin selama ini, I couldn’t have made it without you; 8. Saudara-saudaraku tersayang, kakakku Imam Effendy, adik-adikku Yanu Nur Hamzah dan M. Yunus Bachtiar yang ikut memberikan doa dan semangatnya, Ayo…bunda sudah selesaikan S2, kalian pasti juga bisa menyusul; 9. Bapak Hendriawan dan Ibu Putri Wulandari selaku manajemen di kantor tempat saya bekerja, yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saya selama menempuh kuliah dan memberikan dorongan sehingga saya dapat lulus tepat waktu; 10. Bank Syariah Bukopin, yang memberikan pelajaran dan perjalanan karir yang luar biasa selama bekerja, serta rekan-rekan di kantor Bank Syariah Bukopin Surabaya atas dorongan motivasi selama ini khususnya adikadikku Resa dan Ika, Ayo… segera lanjutkan studi S2; 11. Bapak dan Ibu staf administrasi pada program Studi Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan selama masa kuliah hingga akhir masa studi; 12. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2012, Nay, Ce Eva, Karina, Mbak Linda, Nanda, Mbak Fera, Ari dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu yang telah menjadi teman berbagi ilmu;

8 tesis


nur fadhilah


13. Siapa saja yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung selama kuliah sampai selesainya tesis ini. Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 4 Juli 2014 Penyusun

Nur Fadhilah, S.H.

9 tesis


nur fadhilah


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN................................................................................ ii ABSTRAKSI..................................................................................................... iv KATA PENGANTAR....................................................................................... vi DAFTAR TABEL..............................................................................................ix DAFTAR SKEMA..............................................................................................x DAFTAR ISI......................................................................................................xi BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................... 1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.................................... 1 1.2. Tujuan Penelitian............................................................................7 1.3. Manfaat Penelitian..........................................................................7 1.4. Tinjauan Pustaka............................................................................ 7 1.5. Metode Penelitian.........................................................................12 1.6. Sistematika Penulisan...................................................................14 BAB II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN….. KERJA SAMA ANTARA BANK SYARIAH X DENGAN PT.DSB... 2.1. Perjanjian...................................................................................... 16 2.1.1. Syarat-syarat Sah Perjanjian.............................................. 20 2.1.2. Akibat Hukum dari Perjanjian yang Sah........................... 23 2.2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB.....................................................

12 tesis


nur fadhilah


2.2.1. Hubungan Hukum antara Bank Syariah x dengan................. PT.DSB.............................................................................25 2.2.2. Hubungan Hukum antara PT.DSB dengan rekanan.............. PT.DSB.............................................................................. 34 2.2.3. Hubungan Hukum antara Bank Syariah X dengan................ Rekanan PT.DSB............................................................... 35 BAB III. POLA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ANTARA BANK .............. SYARIAH X DENGAN REKANAN PT.DSB...................................... 3.1. Ruang Lingkup Pembiayaan........................................................39 3.1.1. Pembiayaan Musyarakah................................................... 42 3.1.2. Jenis-jenis Musyarakah......................................................43 3.2. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah dalam Perbankan...................... 3.2.1. Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah X.................... 56 3.2.2. Analisa Pola Pembiayaan Musyarakah antara Bank ............. Syariah X dengan Rekanan PT.DSB..................................59 BAB IV. PENUTUP............................................................................................. 4.1. Kesimpulan...................................................................................70 4.2. Saran............................................................................................. 71

13 tesis


nur fadhilah


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah Meningkatnya pembangunan nasional, yang bertitik berat pada bidang

ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil adalah dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada, sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut, yang membutuhkan penyediaan dana cukup besar. Peran perbankan dalam pembangunan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih produktif. Salah satu alternatif dalam pendanaan yang digunakan adalah melalui bank. Sejak 1992 terbukalah kemungkinan untuk menjalankan sistem perbankan yang sesuai syariah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum bagi berdirinya bank syariah di Indonesia dan menandai dimulainya dual banking system.

14 tesis


nur fadhilah


Pada tahun 2002, BI menerbitkan ”Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Cetak biru (blue print) ini dibuat untuk memberikan arahan yang

ingin

dicapai

serta

tahapan-tahapan

untuk

mewujudkan

pengembangan jangka panjang.1 Adapun sasaran perkembangan

sasaran

perbankan

syariah yang digariskan dalam Cetak Biru tersebut adalah: 1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan. 2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah. 3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien. 4. Terciptanya

stabilitas

sistemik

serta

terealisasinya

kemanfaatan

bagi

masyarakat luas. Visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam ”Cetak Biru” tersebut adalah : ”terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolongmenolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat.” Dari

visi

yang

dicanangkan

tersebut

antara

lain

disebutkan

mengenai ”kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil”. Terkait hal tersebut selanjutnya dalam ”Cetak Biru” juga disebutkan : ” Skim bagi hasil pada dasarnya merupakan model pembiayaan primer bank syariah...... Manfaat skim bagi hasil pada level mikro maupun makro sebenarnya telah dapat dilihat hasilnya di beberapa komunitas. Namun demikian dibutuhkan suatu kajian berkesinambungan Rizal Yaya, Ajil Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Konetemporer, Salemba Empat, Jakarta, 2009, h.28 1

15 tesis


nur fadhilah


bagi penerapan skim pembiayaan bagi hasil sehingga memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat.2 Fungsi Bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan Bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya, Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahnya berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip pembiayaan keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing atau PLS Principle).3 Produk bank syariah yang utama adalah menggunakan pola bagi hasil, sebagai pembeda utama dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana. Selain itu juga terdapat produk-produk dengan pola non bagi hasil. Pembahasan mengenai produk bank syariah tidak dapat dilepaskan dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan biasanya melekat pada nama produk tersebut. Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia adalah akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Klasifikasi akad yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia antara lain adalah akad untuk pendanaan, yaitu : wadiah dan mudharabah, akad untuk Pembiayaan, yaitu : murabahah, salam, mudharabah, istishna, musyarakah, Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, 2002, h. 26 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h.4 2 3

16 tesis


nur fadhilah


ijarah, qardh, rahn dan hawalah, akad untuk jasa perbankan lainnya, yaitu : wakalah, kafalah, hawalah, rahn, sharf, ujr dan mudharabah muqayyadah. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank syariah harus pada usaha-usaha yang halal mengikuti kriteria-kriteria syariah, Disamping juga mempertimbangkan keuntungan. Nasabah yang menginvestasikan dananya kepada Bank Syariah, tidak diperbolehkan dana tersebut disalurkan pada usaha yang tidak halal misalnya membiayai suatu jenis usaha yang memproduksi minuman dan makanan yang diharamkan, oleh karena sebagian besar dana nasabah (shahibul mall) yang diinvestasikan pada bank syariah tersebut disalurkan pada pembiayaan. Bank Syariah mempunyai kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah dan tingkat kesehatan perbankan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut: 1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.4 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta,2001,h. 160 4

17 tesis


nur fadhilah


Dalam rangka penyaluran pembiayaan produktif, salah satu bentuk penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah X (Bank Umum Syariah swasta di Surabaya) adalah dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.DSB, yaitu sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, alat apung, konstruksi bangunan lepas pantai, pekerjaan dibawah air serta pabrikasi struktur baja. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan perwujudan dari kebutuhan kedua belah pihak dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui penyaluran pembiayaan kepada rekanan PT.DSB. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Bank Syariah X dan PT.DSB ini (selanjutnya dalam penulisan ini kami sebut Perjanjian Kerja Sama) dibuat secara notariil, dengan tujuan awal adalah penyaluran pembiayaan kepada rekanan PT.DSB dalam rangka mendukung kebutuhan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek PT.DSB, yang dalam pelaksanaannya rekanan PT.DSB dapat memperoleh fasilitas pembiayaan di Bank Syariah X, sesuai dengan rekomendasi PT.DSB. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, rekomendasi dari PT. DSB terhadap rekanannya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah X mutlak di perlukan. Pembiayaan diberikan, berdasarkan Surat Perintah Kerja yang akan dikerjakan oleh rekanan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan job order dari PT.DSB, Karenanya dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut menempatkan PT.DSB sebagai avalist terhadap seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah X kepada rekanan-rekanan PT.DSB.

18 tesis


nur fadhilah


Perjanjian Kerja Sama tersebut berisi kesepakatan bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada rekanan PT.DSB, tetap berdasarkan ketentuan dan persyaratan pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah X, yang mewajibkan rekanan untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Syariah X setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah pokok dan bagi hasil atau denda. Dalam perjalanannya satu-satunya jenis fasilitas pembiayaan yang memungkinkan untuk dapat diberikan kepada rekanan PT.DSB adalah fasilitas pembiayaan musyarakah atas proyek-proyek yang akan dikerjakan (Project finance) oleh rekanan PT.DSB dengan jaminan pembiayaan berupa tagihan efektif yang muncul dari proyek atau pekerjaan yang telah dikerjakan dan diperoleh dari PT.DSB. Pembiayaan musyarakah di pilih dikarenakan Bank Syariah X belum memiliki skim-skim pembiayan khusus lainnya untuk mengakomodir kebutuhan bisnis sebagaimana dimaksud. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT. DSB? 2. Apakah pola pembiayaan musyarakah Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB telah sesuai dengan ketentuan prinsip musyarakah yang berlaku?

1.2.Tujuan Penelitian a. Untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Bank Syariah X dengan PT.DSB.

19 tesis


nur fadhilah


b. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban mengenai kesesuaian pola pembiayaan musyarakah yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bank Syariah X dengan PT.DSB terhadap prinsip syariah berdasarkan ketentuanketentuan yang berlaku. 1.3. Manfaat Penelitian a. Secara teoritis manfaat dari penelitian hukum ini adalah untuk menambah wawasan dibidang hukum perbankan syariah dan dapat memberikan wacana mengenai prinsip-prinsip musyarakah yang harus dipenuhi dalam implementasi pembiaayaan musyarakah antara Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB. b. Secara praktis manfaat penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB. 1.4.Tinjauan Pustaka Istilah pemberian kredit dewasa ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh Bank yang berdasarkan prinsip konvensional sedangkan dalam syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.5 Pembiayaan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 butir 25, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Muhammad ,Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta,2005, h.17 5

20 tesis


nur fadhilah


a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang akan dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Bentuk umum dari pembiayaan bagi hasil Bank Syariah adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersamasama. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (creditworthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.6Musyarakah berasal dari kata syirkah

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 92 6

21 tesis


nur fadhilah


yang berarti percampuran, yaitu bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.7 Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Berikut akan dibahas kedua jenis musyarakah tersebut adalah: 1. Musyarakah permanen, yaitu musyarkah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. 2. Musyarakah

menurun

atau

biasa

disebut

dengan

musyarakah

muntanaqisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu.8 Diperbolehkannya akad syirkah menurut Ulama Fikih didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (12) yang artinya : “...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”. Ayat ini menurut para ahli fikih berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian waris. Dalam ayat lain, yaitu surat Shad ayat (24) Allah SWT berfirman : “...sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebagain mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”.

Wahab Zuhaili, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah, kapita selekta Al Fiqh Islam wa Adillatuhu, Bank Muamalat, Jakarta, 1999, Bab Syarikah, h. 1/51 8 Rizal Yaya, Ajil Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim,Op Cit.,h.151 7

22 tesis


nur fadhilah


Alasan diperbolehkannya syirkah dalam sunah adalah sebuah hadis qudsi (hadis yang maknanya dari Allah SWT dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW) : “Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu” (HR.Abu Dawud dan alHakim dari Abu Hurairah). Dalam hadis lain Rasullullah SAW bersabda : “Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati” (HR. Al-Bukhari). Pada dasarnya analisa Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB berpijak pada ranah hukum perjanjian. Isi Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan suatu pernyataan kehendak antara para pihak. Pasal 1313 BW merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk menciptakan perikatan. Menurut beberapa sarjana, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Dikatakan tidak lengkap karena didalam rumusan tersebut hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sedangkan dikatakan sangat luas, karena didalam rumusan tersebut mengunakan kata “perbuatan”, dalam hal ini perbuatan mencakup juga perwalian sukarela dan perbuatan melanggar hukum. Sehingga hal ini membuat perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dalam cakupancakupannya.

23 tesis


nur fadhilah


Adapun kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa hal, seperti berikut : 1.

Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “Mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Dimana seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri” jadi ada consensus antara dua pihak.

2.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus, dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung suatu consensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

3.

Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.

4.

Tanpa menyebut tujuan, dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. 9 Berdasarkan alasan-alasan diatas, pengertian “perjanjian” menurut Abdul

Kadir Muhammad adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.10 Sedangkan menurut R. Setiawan pengertian perjanjian dapat dirumuskan sebagai

Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet ke-3 ,Citra Aditya Bakti Bandung ,2000, h.224 10 Ibid, h.225. 9

24 tesis


nur fadhilah


suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.11 1.5. Metode Penelitian 1.5.1. Pendekatan Masalah Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif

untuk

membahas dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Pendekatan masalah yang dilakukan guna mencari jawabah atas isu hukum yang timbul adalah dengan menggunakan pendekatan masalah statute approach, conceptual approach dan case study. Statute approach atau pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Conceptual approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Case study merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.12 Cara-cara pendekatan tersebut dipilih selain membahas masalah yang dilakukan berdasar penelitian terhadap undang-undang yang terkait, juga berdasar teori-teori hukum, doktrin-doktrin yang diharapkan dapat memberi jawaban sebagai masukan dalam pembahasan permasalahan yang menjadi pokok penelitian. 1.5.2. Bahan Hukum 1.5.2.1. Bahan hukum primer 11 12

R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina cipta , Bandung , 1979, h.49 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.94. 25

tesis


nur fadhilah


Bahan hukum primer terdiri dari al-Quran, hadits, peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia. 1.5.2.2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 1.5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Setelah melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut hukum perbankan syariah, hukum perikatan, hukum kebendaan dan lain-lain. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan. Rangkaian tahap selajutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai uraian yang bersifat kritis analitis. 1.6. Sistematika Penulisan Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk

26 tesis


nur fadhilah


memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti serta memberikan garis besar dari isu hukum yang muncul. Adapun urutan masingmasing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut: Dalam Bab I akan diuraikan latar belakang masalah mengenai konsep Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Bank Syariah X dengan PT.DSB. Selanjutnya dirumuskan 2 (dua) masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasan kemudian berikutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam Bab II akan diuraikan pembahasan pokok permasalahan hukum yang pertama yaitu mengenai kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB, terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu perjanjian dan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerja sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB. Dalam Bab III akan diuraikan pembahasan pokok permasalahan hukum yang kedua yaitu mengenai pembiayaan musyarakah antara Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu pembiayaan musyarakah berdasarkan ketentuan yang berlaku, analisa pola pembiayaan musyarakah

antara Bank Syariah X

dengan rekanan PT.DSB. Bab IV yaitu penutup, merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang berisi kesimpulan hasil penelitian serta pemberian saran-saran yang relevan.

27 tesis


nur fadhilah


Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan, sedangkan saran merupakan solusi yang dapat diterapkan pada permasalahan yang dirumuskan.

28 tesis


nur fadhilah


BAB II KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK SYARIAH X DENGAN PT.DSB 2.1. Perjanjian Hukum berfungsi sebagai pedoman pengatur perilaku dan perbuatan orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum adalah untuk: a. Menciptakan keamanan, ketertiban, dan keteraturan; b. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; c. Menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi; d. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.13 Secara sederhana dari penjelasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan hidup manusia sebagai makhluk social. Selanjutnya, hukum diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok besar secara khusus. Salah satu klasifikasi hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan

pada kepentingan

perseorangan

adalah

hukum perdata.

Hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban ini merupakan ciri utama dari perikatan. Pasal 1233 BW memberikan pengertian mengenai perikatan, yaitu tiaptiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Dari isi Pasal 1233 BW ini dapat diuraikan persamaan dan perbedaan antara

13

Abudul Kadir Muhammad, Op.Cit,h.2. 29

tesis


nur fadhilah


perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undangundang, yaitu: Perbedaannya: Perikatan yang lahir dari perjanjian: 1. Terjadinya perikatan pada umumnya dimaksudkan oleh para pihak; 2. Terjadinya tergantung dari kehendak para pihak; 3. Isinya timbul dari kehendak para pihak. Perikatan yang lahir dari Undang-undang: 1. Terjadinya perikatan tidak dimaksudkan oleh para pihak; 2. Terjadinya tidak tergantung dari kehendak para pihak; 3. Isinya pada pokoknya ditentukan oleh Undang-undang. Persamaannya: 1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah akan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW); 2. Dari sisi akibat hukum, bila salah satu pihak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperjanjikan maka pihak yang bersangkutan akan mendapat sanksi/hukuman sebagai akibat dari ketentuan Undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum perjanjian akan menimbulkan hukum perikatan. Artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang

30 tesis


nur fadhilah


disepakati oleh masing-masing pihak. Jadi, perikatan merupakan konsekuensi logis adanya perjanjian. Hukum perjanjian akan sah di hadapan hukum jika memenuhi syarat sahnya. Buku ke III BW mengatur tentang bentuk-bentuk perikatan, namun dalam buku ke III inipun tidak dapat kita temui definisi tentang perikatan. Menurut Subekti pengertian perikatan adalah “suatu berhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya dengan tuntutan itu.”14 Senada dengan yang dikemukakan oleh Subekti, C. Asser memberikan pendapat mengenai perikatan, sebagaimana yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, yaitu:”ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak”,15 Ditambahkan lagi oleh Agus Yudha Hernoko mengenai empat unsur dalam perikatan, yaitu sebagai berikut: a. Hubungan hukum,artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum; b. Bersifat harta kekayaan,artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk didalam sistematika Hukum Harta Kekayaan dan (vermogensrecht), maka hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan; c. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum. d. Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan , Intermasa, Jakarta, 2001, h.1. (Subketi I) Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.20. 14 15

31 tesis


nur fadhilah


tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.16 Keempat unsur yang dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko tersebut bersifat kumulatif,sehingga wajib ada dalam suatu perikatan yang dibuat oleh para subjek hukum. Dengan kata lain hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian dan perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. Hal ini dapat dilihat pada BW tentang perikatan yang sebagian besar isinya ditujukan kepada perikatan-perikatan yang bersumber dari perjanjian. Hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik. Hubungan hukum ini dapat timbul karena beberapa sebab yang secara umum dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu: a. Perjanjian antar pihak yang satu dan pihak yang lain, misalnya, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar dan pemberian kuasa. b. Ketentuan undang-undang, yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak, misalnya, perwakilan sukarela (zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang (onverschuldigde betaling), perbuatan menurut hukum (rechtmatige daad), dan pewarisan. c. Ketentuan undang-undang, yang merugikan orang lain, misalnya, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).17 Pada huruf a disebutkan bahwa perjanjian merupakan salah satu sebab timbulnya hubungan hukum. Secara khusus, pengaturan mengenai perjanjian ini 16 17

Ibid. Abdulkadir Muhammad, Op,Cit, h.2. 32

tesis


nur fadhilah


dimuat dalam buku ke III BW. Pasal 1313 BW memberikan pengertian mengenai perjanjian yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ahmadi Miru dan Sakka Pati menjelaskan mengenai pasal ini, bahwa: Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnaya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang andanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.18 Untuk lebih memperjelas, Subekti menambahkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”19 Berdasarkan perbuatan hukum yang disepakati tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan anatara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 2.1.1. Syarat-syarat Sah Perjanjian Mengenai syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian, Pasal 1320 BW, memberikan 4 ( empat ) syarat berikut : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; AhmadMiru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, h.63-64. 19 Subekti, Op.Cit. 18

33 tesis


nur fadhilah


2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal; Dari keempat syarat tersebut bersifat imperative sehingga wajib dipenuhi dalam pembuatan perjanjian. Subekti menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut, yaitu: Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.20 Selanjutnya dalam Pasal 1338 BW ditentukan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan adanya kata “semua” sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 BW diatas, maka pembentuk undang-undang ingin menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tak bernama. Selain itu, dengan adanya kalimat “secara sah”, pembentuk undang-undang juga ingin menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum yang berlaku. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Pengertian secara sah dalam hal ini adalah bahwa setiap pembuatan perjanjian harus mengikuti syarat sahnya

20

Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.Ke-12, Intermasa, Jakarta, 1990, h.17. (Subekti II) 34

tesis


nur fadhilah


perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 BW. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Uraian dalam pasal 1338 ayat (1) BW tersebut melahirkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) BW, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan kesepakatan rekan seperjanjiannya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1)

BW tersebut dalam hukum dikenal

dengan asas “pacta sunt servanda” yang memiliki pengertian bahwa perjanjian itu mengikat, atau

harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Untuk

menjelaskan pengertian yang mengikat, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam bahasa latin, servanda dari kata servare yang artinya menepati atau menjalankan dengan sungguh-sungguh. Sering kali asas ini ditafsirkan sebagai undang-undang. Penafsiran demikian timbul karena ketentuan Pasal 1338 ayat (1)BW.21 Selanjutnya, secara umum Subekti mengatakan sebagai berikut: Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajibankewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yag dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.22 Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pihak – pihak dalam perjanjian wajib untuk memenuhi janji yang telah disepakati. Hal inilah yang kemudian disebut dengan prestasi. Menurut ketentuan Pasal 1234 BW, tiga wujud prestasi adalah: a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda dan membayar harga benda; 21 22

Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, h.131. Subekti I, Op.Cit., h.29. 35

tesis


nur fadhilah


b. Melakukan sesuatu, misalnya membuatkan barang tertentu dan menyimpan rahasia perusahaan; c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak memperbolehkan menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik barang. 2.1.2. Akibat Hukum dari Perjanjian yang Sah Perjanjian dikatakan sah menurut hukum bila telah memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 1320 BW. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum sebagai berikut: 1. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Yaitu perjanjian yang oleh para pihak telah disepakati akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian seperti Undang-Undang. 2. Tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) BW. Jika akan mengakhiri atau menarik kembali harus ada persetujuan dari pihak yang lainnya atau terdapat alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 3. Harus dilaksanakan dengan itikad baik, diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Acuan yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan hak berkuasa mencegah suatu pelasanaan yang sangat menyinggung rasa keadilan. 4. Tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata dicantumkan dalam perjanjian itu, tetapi juga untuk apa yang menurut sifatnya perjanjian itu

36 tesis


nur fadhilah


dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang dalam Pasal 1339 BW. Hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan didalam suatu macam perjanjian meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam suatu perjanjian, harus dijaga dianggap tercantum dalam perjanjian. Perjanjian pada saat ini telah digunakan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, terutama dalam bisnis atau perdagangan. Terkait dengan penelitian ini yaitu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Bank Syariah X dengan PT. DSB bila dikaitkan dengan pembahasan diatas, bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat berisi tentang ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis para pihaknya. Perjanjian Kerja Sama dibuat secara tertulis, dan ditandatangani oleh wakil dari para pihak yang memiliki kewenangan. Obyek yang menjadi pokok Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah pemberian pembiayaan, dan pemberian pembiayaan adalah salah satu tugas dari Bank Syariah X. Dengan demikian Perjanjian Kerja Sama telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW, sehingga melahirkan perikatan yang diwujudkan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mengikat para pihak didalamnya dan berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka.

37 tesis


nur fadhilah


2.2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Syariah X dengan PT.DSB Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB, merupakan suatu jembatan yang dibuat Bank Syariah X untuk memasuki bisnis yang dilakukan oleh PT.DSB dengan rekanannya. Perjanjian Kerja Sama tersebut dibuat dengan harapan untuk memberikan keuntungan bagi para pihak dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Kebutunan bisnis PT.DSB adalah dukungan modal dalam menyelesaikan pekerjaan/ proyek yang diberikan oleh pelangganpelanggannya. Sedangkan kebutuhan bisnis dari Bank Syariah X salah satunya penyaluran dana, yang merupakan peranan Bank. Pada awalnya Perjanjian Kerja Sama dibuat secara dibawahtangan, selang setahun kerjasama berlangsung dan dilakukan evaluasi kerja, Perjanjian Kerja Sama disempurnakan menjadi notariil akta. Dalam penelitian ini, analisa dilakukan terhadap notariil akta addendum Perjanjian Kerja Sama, dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat diuraikan hubungan hukum para pihak yang terlibat didalamnya. Adapun pembahasan lebih lanjut hubungan hukum tersebut adalah sebagai berikut. 2.2.1. Hubungan Hukum antara Bank Syariah X dengan PT.DSB Salah satu pokok perjanjian dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada rekanan PT.DSB. Lebih kurang isi dari perjanjian adalah tehknis dan persyaratan penyaluran pembiayaan yang dibuat khusus untuk

pemberian fasilitas

pembiayaan kepada rekanan PT.DSB. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama

38 tesis


nur fadhilah


antara Bank Syariah X dengan PT.DSB, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban secara hukum. Adapun hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kewajiban Bank Syariah X (sebagai PIHAK KEDUA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT. DSB Pasal 4, yaitu: a) Menyediakan dana pembiayaan modal kerja untuk kebutuhan modal kerja rekanan sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK KEDUA. b) Mengevaluasi dan memutuskan (setuju atau menolak) permohonan pembiayaan. c) Menyalurkan Pembiayaan modal kerja kepada rekanan sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK KEDUA. d) Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap transaksitransaksi pembiayaan diatas. e) Memberi laporan posisi saldo pembiayaan dan kewajiban bagi hasil masingmasing rekanan kepada PIHAK PERTAMA. Dari klausul tersebut diketahui bahwa kewajiban utama Bank Syariah X dalam Perjanjian Kerja Sama adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada rekanan PT.DSB yang bertujuan untuk modal kerja untuk kebutuhan modal kerja rekanan PT.DSB sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah X. Dalam Klausul ini menjelaskan bahwa kewajiban Bank Syariah X adalah kewajiban umum Bank dalam menyalurkan dana atau pembiayaan. Kewajiban Bank Syariah X memunculkan hak bagi rekanan PT.DSB untuk menerima fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah X sesuai kebutuhannya dengan batasan pembiayaan yang hendak diberikan kepada rekanan tetap tunduk pada ketentuan pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah X. Butir a, b dan c diatas tunduk pada ketentuan internal Bank Syariah X, yang terhadap ketentuan ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III penelitian ini. Sedangkan kewajiban dalam butir d dan e,

39 tesis


nur fadhilah


merupakan kewajiban tehknis yang harus dilakukan oleh Bank Syariah X selama kerjasama berlangsung. 2) Kewajiban PT. DSB (sebagai PIHAK PERTAMA) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB Pasal 4, yaitu: a) Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap rekanan yang akan menerima pembiayaan. b) Menetapkan rencana kebutuhan dana dan lain-lain yang berkaitan dengan pembiayaan. c) Menjamin dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian pembiayaan termasuk atas pelunasan seluruh pembiayaan serta penyaluran kepada rekanan. d) Memberikan Kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mendebet rekening PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA guna membayar kewajiban pembiayaan meliputi bagi hasil dan/atau pelunasan pembiayaan untuk dipindahbukukan ke rekening rekanan pada PIHAK KEDUA sebagai penjamin. e) Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas kewajiban bagi hasil yang dikarenakan pelaksanaan pekerjaan ditunda, dihentikan atau sebagai akibat forcemajeur lainnya. Ketentuan dalam butir a dan b, adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh PT.DSB sebelum pembiayaan diproses oleh Bank Syariah X. Sedangkan kewajiban yang PT.DSB dalam butir c, d dan e, adalah kewajiban yang yang harus dilakukan oleh PT.DSB selama pembiayaan berlangsung. Klausul inipun dengan sendirinya menerangkan adanya pihak lain yang muncul dari Perjanjian Kerja Sama yaitu rekanan PT.DSB, dimana karena suatu syarat dalam klausul ini pihak rekanan PT.DSB terbuka peluang untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan terikat dalam suatu pembiayaan yang di berikan oleh Bank Syariah X. Syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh rekanan PT.DSB untuk dapat memperoleh

40 tesis


nur fadhilah


fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah X menjadi kewajiban-kewajiban bagi PT.DSB yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama. Rekomendasi dan persetujuan dari PT.DSB untuk rekanan PT. DSB yang hendak menerima fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah X. Lebih lanjut kewajiban PT.DSB yang harus dipenuhi adalah dengan menetapkan rencana kebutuhan dana bagi rekanan PT.DSB yang hendak mendapatkan fasilitas pembiayaan serta memberikan jaminan dan tanggungjawab atas kelancaran pengembalian pembiayaan termasuk pelunasan seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada rekanan PT.DSB. Terkait kewajiban PT.DSB untuk memberikan jaminan, dalam Perjanjian Kerja Sama diatur dalam sebuah klausul khusus, sebagaimana dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB, yaitu sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA setuju memberikan Penjaminan kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pemberian Pembiayaan yang akan diberikan PIHAK KEDUA kepada Rekanan PIHAK PERTAMA yang permohonan Pembiayaannya telah direkomendasi oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. 2. Pihak Pertama tetap sebagai avalist atau penjamin kelancaran pembayaraan pokok pembiayaan maupun beban kewajiban bagi hasil per bulan yang harus diselesaikan perusahaan rekanan kepada Pihak Kedua sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas, dan untuk itu perlu dibuatkan surat pernyataan tersendiri oleh Pihak Pertama. 2 Pemberian Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini adalah sebesar 100% (seratus persen) Kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pemberian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. 3 Pemberian Penjaminan PIHAK PERTAMA bersifat terus menerus dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh dan antara PIHAK KEDUA dan rekanan PIHAK PERTAMA, karena tanpa penjaminan ini perjanjian Pembiayaan tidak akan ditandatangani.

41 tesis


nur fadhilah


4 5 6

Selama Perjanjian Pembiayaan masih berlaku penjaminan ini tidak akan dicabut dan /atau dibatalkan dengan alasan apapun juga , termasuk tetapi tidak terbatas karena adanya perubahan dari rekanan PIHAK PERTAMA. Penyelesaian sementara atau hal-hal lainnya atau kelonggaran waktu diberikan kepada rekanan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kewajiban rekanan PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian Pembiayaan. Pemberian Penjaminan ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan para pihak dalam perjanjian ini dan berlaku terus, walaupun terjadi perubahanperubahan dalam tubuh PIHAK PERTAMA. PT.DSB dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memiliki andil

yang sangat besar dalam menentukan rekanan mana yang dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah X, yang mana fasilitas pembiayaan yang akan diberikan tersebut menjadi pokok dari Perjanjian Kerja Sama. Ini terbaca dari adanya batasan yang disepakati dari Perjanjian Kerja Sama, yaitu ada rekomendasi dan persetujuan serta rencana kebutuhan dari PT.DSB. Karena bergantung pada pekerjaan yang akan diberikan oleh PT.DSBlah (sesuai kebutuhan PT.DSB) yang dapat diajukan fasilitas pembiaayaan oleh Rekanan PT.DSB kepada Bank Syariah X. Kewajiban-kewajiban PT.DSB dalam klausul tugas dan tanggung jawab pada Perjanjian Kerja Sama, berlaku seiring sejalan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam klausul penjaminan. Klausul penjaminan ini kewajiban PT.DSB menjadi hak bagi Bank Syariah X. Dalam klausul penjaminan yang disepakati, penjaminan yang dimaksud adalah suatu prestasi yang harus dilakukan oleh PT.DSB selama Perjanjian Kerja Sama berlangsung. PT.DSB wajib menjamin sebesar 100% (seratus persen) kerugian yang diderita oleh Bank Syariah X terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

42 tesis


nur fadhilah


Tambahan kesepakatan penjaminan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama memang mirip dengan unsur penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 BW. Menurut Pasal 1820 BW adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Menurut pendapat dari Pitlo yang merupakan kewajiban penanggung apabila debitur wanprestasi adalah menuntut ganti rugi dalam jumlah uang tertentu.23 Menurut pendapat V.Brakel bahwa penanggung harus memenuhi kewajiban prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh debitur utama, kalau perlu dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasinya debitur utama.

24

Dalam teori ini isi kewajiban prestasi penanggung dengan debitur utama bisa sama akan tetapi bisa juga tidak, karena kalau debitur telah memenuhi sebagian kewajibannya, maka kewajiban tanggungan penanggung hanya sebesar sisanya dan mungkin disertai dengan bunga dan ganti rugi. Namun, dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak menegaskan adanya suatu keharusan penjaminan tersebut untuk dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri, hanya saja dilekatkan pada klausul ini bahwa pemberian penjaminan PT.DSB bersifat terus menerus dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yang akan dibuat oleh dan antara Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB. Penjaminan

PT.DSB hanya

melekat

pada

rekanan

yang

telah

direkomendasi dan disetujui menerima fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah X. 23 24

J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.47. Ibid h.48. 43

tesis


nur fadhilah


Artinya dasar penjaminan ini, karena adanya hubungan kerja antara rekanan dengan PT.DSB. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa persamaan dan perbedaan penanggung hutang berdasarkan Pasal 1820 BW dan penjaminan dalam perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut: Tabel 1. Perbandingan Penanggungan menurut Pasal 1820 BW dan Klausul Penjaminan dalam Perjanjian Kerja Sama Penanggungan Utang menurut Pasal Klausul Penjaminan (Penanggungan) 1820 BW

dalam Perjanjian Kerja Sama

Persamaan:  Keabsahan

penanggung

 Penanggungan

Utang

dituangkan

dalam

adalah satu bentuk perjanjian yang

klausula perjanjian dan mengikat

artinya sahnya penanggungan utang

bagi

tidak lepas dari sahnya perjanjian

Kerja Sama berlangsung.

PT.DSB selama perjanjian

yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yang mengatur sahnya perjanjian dan juga pasal 1338 ayat (1) BW25 yang berbunyi: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka membuatnya.”

Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.13. 25

44 tesis


nur fadhilah


 Dibuat semata-mata bertujuan untuk

 Dibuat untuk kepentingan rekanan

kepentingan debitur dan keuntungan

PT.DSB

(selaku

debitur)

dan

Kreditur26

keuntungan Bank Syariah X atas kelancaran pembayaran kewajiban dan pelunasan pembiayaan.

 Kedudukannya sebagai perjanjian yang

bersifat

accessoir

 Penanggungan berakhir bila akad

maka

pembiayaan berakhir

Perjanjian penanggungan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.27 Perbedaan:  Penanggung

utang

 Perjanjian kerja sama ini terlebih

melibatkan

keberadaan suatu utang yang terlebih

dahulu

lahir,

barulah

dahulu ada (Perjanjian Pokoknya).

perjanjian

kerja

sama

Hal ini berarti tanpa keberadaan

ditandatangani,

kemudian

akad

utang yang ditanggung tersebut,

pembiayaan

maka penanggung hutang juga tidak

ditandatangani.

(Perjanjian

setelah

Pokok)

akan pernah ada. 28  Mewajibkan penanggung memiliki  Mewajibkan kewajibannya

kepada

Kreditur

PT.DSB

menjamin

kerugian atas pembiayaan rekanan

manakala debitur telah terbukti tidak Ibid Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003, h.82. 28 Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, Op.Cit. 26 27

45 tesis


nur fadhilah


memenuhi

kewajiban

atau

sekalipun rekanan tidak wanprestasi.

pokok

 Menanggung 100% kerugian yang

prestasinya (wanprestasi).29  Menanggung

sebatas

diderita oleh Bank Syariah X.

perikatan.30

Konsep penanggungan dalam Pasal 1820 BW juga merupakan perjanjian yang dibuat oleh seorang pihak ketiga dengan kreditur, dalam hal ini bukan debitur. Pihak ketiga ini yang berkewajiban untuk memenuhi suatu perikatan jika debitur melakukan wanprestasi. Pada Perjanjian Kerja Sama ini yang melakukan kerjasama adalah pihak ketiga dengan bank yaitu PT.DSB dengan Bank Syariah X, maka dapat dilihat adanya kesamaan dengan penanggungan. Perjanjian Kerjasama ini adalah salah satu bentuk perjanjian yang bersumber pada kesepakatan maka didalamnya berlaku syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW. Pada perumusan perjanjian penanggungan memiliki kekhasan pada unsur formal tertentu, yaitu seorang penanggung menjamin pelaksanaan presetasi orang lain. Dengan demikian selain terjadi hubungan hukum kerja sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB terdapat klausula penjaminan dari PT.DSB dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB. 2.2.2. Hubungan hukum antara PT.DSB dengan rekanan PT.DSB

29 30

Ibid. Ibid. 46

tesis


nur fadhilah


PT.DSB adalah salah satu BUMN yang berkedudukan di Surabaya. Sesuai dengan bidang usahanya yang bergerak dibidang galangan kapal, PT.DSB melakukan pembangunan kapal baru, perbaikan kapal, kapal konversi, konstruksi offshore dan fabrikasi serta desain dan engineering. PT.DSB kerap menerima job order dari pelanggannya dari setiap bidang usaha tersebut diatas. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya tersebut PT.DSB wajib memiliki kemampuan, tenaga ahli, serta modal. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PT.DSB, adalah jenis pekerjaan konstruksi yang merupakan rangkaian pekerjaan detail dan membutuhkan dukungan dari pihak – pihak yang berkompeten dibidangnya. Salah satu dukungan kerja yang mutlak di butuhkan untuk menyelesaikan job order dari pelanggannya adalah tenaga ahli. Beberapa pekerjaan PT.DSB dapat melakukan sendiri, namun beberapa dari pekerjaan tersebut PT.DSB bekerja sama dengan pihak – pihak yang memiliki konsentrasi bisnis yang dapat membantu penyelesaian job order yang dikerjakan oleh PT.DSB, pihak-pihak yang dimaksud menjadi rekanan PT.DSB. Dalam mengalihkan beberapa pekerjaan kepada rekanannya, PT.DSB memberikan Surat Perintah Kerja. Surat Perintah Kerja sama yang terbit, biasanya memuat jenis, volume, jangka waktu pelaksanaan serta harga atas suatu pekerjaan tertentu yang PT.DSB butuhkan. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara PT.DSB dan rekanannya adalah hubungan kerja sama, masing-masing pihak memiliki prestasi yang harus dilakukan dan menjadi hak bagi yang lain.

47 tesis


nur fadhilah


2.2.3. Hubungan hukum antara Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Bank Syariah X berkewajiban menyediakan dana pembiayaan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan modal kerja rekanan PT.DSB sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah X. Ketentuan pembiayaan yang dimaksud, dalam Perjanjian Kerja Sama di sebutkan pada Pasal 6, yaitu: 1. Bentuk Pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja dalam bentuk line Plafond Musyarakah dengan line plafon minimal sebesar Rp. 500.000.000,- hingga maksimal sebesar Rp. 1.500.000.000,-, dengan total keseluruhan baki debet maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). 2. Kegunaan Pembiayaan adalah untuk membiayai modal kerja Rekanan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan job order dari PIHAK PERTAMA. 3. Plafond Pembiayaan adalah jumlah maksimal Pembiayaan yang dapat diberikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Rekanan dengan PIHAK PERTAMA. 4. Jangka Waktu Pembiayaan ditetapkan maksimal 1 (satu) tahun namun tidak boleh melebihi jangka waktu Keja sama PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. 5. Setiap biaya yang timbul berkaitan akad pembiayaan menjadi beban masingmasing perusahaan rekanan sebelum pembiayaan direalisasi, contoh biaya notaris, administrasi pembiayaan dan perpanjangan jangka waktu , dan lain sebagainya bilamana ada. 6. Jaminan Pembiayaan dari PIHAK PERTAMA sebesar plafond Pembiayaan yang terdiri dari plafond Pokok , Bagi hasil dan atau denda-denda. 7. Perjanjian Pembiayaan dilakukan Notariil dan Pengikatan Jaminan dilakukan secara intern antara PIHAK KEDUA dengan Rekanan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA. 8. Batas waktu tagihan effektif (dengan bukti invoice) dari PIHAK PERTAMA tidak boleh lebih dari 6 (enam) atau dengan kata lain Pihak Pertama wajib segera membayar pokok pembiayaan apabila telah lewat dari 5 bulan semenjak realisasi pembiayaan dari PIHAK KEDUA untuk setiap bukti SPK dan atau tagihan effektif. 9. Setiap realisasi Pembiayaan akan dibebankan nisbah bagi hasil dengan perhitungan yang mengacu pada proyeksi pendapatan yang sedianya akan diterima oleh rekanan dan / atau setara dengan 15 % effektif. Ketentuan pembiayaan diatas, adalah ketentuan pembiayaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Bank Syariah X dengan PT.DSB

48 tesis


nur fadhilah


khusus dalam rangka pembiayaan kepada rekanan PT.DSB yang memperoleh Surat Perintah Kerja dari PT.DSB, diluar itu tentunya sebagai Bank, Bank Syariah X memiliki pedoman serta kebijakan tersendiri dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan yang harus di aplikasikan. Guna mendukung penyelesaian perintah kerja tersebut, rekanan PT.DSB kemudian dapat melakukan kesepakatan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan bentuk line plafon musyarakah. Adapun line plafond musyarakah merupakan salah satu jenis akad pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah X. Bank Syariah X, dalam memberikan fasilitas pembiayaan

kepada rekanan PT.DSB

memberlakukan ketentuan pembiayaan yang sama dengan debitur-debitur lain yang mengajukan fasilitas pembiayaan. Hanya saja dalam case pembiayaan kepada rekanan terdapat aturan khusus yang ditetapkan dan disepakati oleh Bank Syariah X dengan PT.DSB sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama. Setiap rekanan yang telah memenuhi persyaratan umum pembiayaan di Bank Syariah X, maupun persyaratan dalam Perjanjian Kerja Sama akan diproses sehingga menjadi suatu keputusan pemberian pembiayaan. Kesepakatan penggunaan fasilitas pembiayaan diawali dengan penandatanganan akad pembiayaan line facility yang dibuat secara notariil. Setiap rekanan sedianya akan memperoleh

plafond pembiayaan tertentu yaitu minimum Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu maksimal 1 tahun

namun tidak

boleh melebihi jangka waktu kerja sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB. Dalam akad line facility tersebut, ditetapkan bahwa setiap realisasi pembiayaan, setiap rekanan wajib menandatangani akad musyarakah yang dibuat

49 tesis


nur fadhilah


dibawahtangan. Dengan ditandatanganinya akad musyarakah ini, secara otomatis rekanan tersebut menjadi debitur, yang memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan atas fasilitas pembiayaan. Selain akad musyarakah setiap rekanan atau debitur, juga menandatangani akta cessie yang dibuat dibawahtangan. Akta cessie ini dimaksudkan untuk membackup atau sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Dengan demikian dapat disimpulkan hubungan hukum antara Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB adalah hubungan antara kreditur dan debitur lahir dari suatu perjanjian yaitu akad pembiayaan musyarakah. Jadi dari keseluruhan uraian di atas bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Bank Syariah X dengan PT.DSB melahirkan 3 (tiga) hubungan hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda –beda pula yaitu hubungan kerja sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB berdasarkan perjanjian tertulis yang tunduk pada ketentuan Pasal 1313 BW, kemudian hubungan kerja sama antara PT.DSB dengan rekanannya yang muncul berdasarkan Surat Perintah Kerja dan terakhir hubungan antara Bank Syariah X sebagai Kreditur dengan rekanan PT.DSB sebagai Debitur berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah, sehingga dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: Skema 1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB.

PT.DSB

1.

REKANAN PT.DSB/ DEBITUR

50 tesis


nur fadhilah


2.

3.

BANK

Keterangan : 1. Hubungan Hukum Kerja Sama berdasarkan Surat Perintah Kerja dari PT.DSB. 2. Hubungan Hukum Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Rekanan PT.DSB. 3. Hubungan Hukum berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah.

51 tesis


nur fadhilah


BAB III POLA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ANTARA BANK SYARIAH X DENGAN REKANAN PT.DSB

3.1. Ruang Lingkup Pembiayaan Pengertian pembiayaan atau financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.31 Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal.Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.32 Dalam perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit.Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran

Trisadini Prasastinah Usanti, Jaminan dalam Transaksi Perbankan sebagai Perwujudan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle),Makalah Unair, Surabaya 2009, h.14, sebagaimana mengutip dari Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, h.17. 32 Veithzal Rifai dan Arriyan Arifin, Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Bumi Aksara, 2001, h.698. 31

52 tesis


nur fadhilah


sesuai dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang.Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran.33Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.34 Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian pembiayaan, yaitu: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ini berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syarah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah,tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.72. Ismail, Perbankan Syariah, Prenada Group, Jakarta, 2011, h.103.

33 34

53 tesis


nur fadhilah


bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara pembiayaan juga memiliki fungsi, di antaranya: 1. 2. 3. 4.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.35

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu

fasilitas

yang

diberikan

bank

syariah

kepada

masyarakat

yang

membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.36 Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli. 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa. 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.37

Ibid. Muhammad, Teknik Perhitung Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,UII Press, 2006 , h.7. 37 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,RajaGrafindo, Jakarta, 2004,h.87. 35 36

54 tesis


nur fadhilah


Pada penelitian ini, pembahasan lebih khusus pada pembiayaan berbasis transaksi bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 3.1.1. Pembiayaan Musyarakah Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran, yaitu bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.38Dalam Ensiklopedi Hukum Islam39 disebutkan beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh ulama fikih. Menurut Mazhab Maliki, “suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka”. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali, “ hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati”. Menurut Mazhab Hanafi, “akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan”. Pengertian Al-Musyarakah menurut Muhammad Syafi’i Antonio adalah “akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.40 Menurut Ascarya, musyarakah merupakan akad bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha pemilik dana / modal yang bekerja sama sebagai mitra usaha guna membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Pemilik modal Wahbah Zuhaili, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah, kapita selekta Al Fiqh Islam wa Adillatuhu, Bank Muamalat, Jakarta, 1999, Bab Syarikah, h. 1/51 39 Abdul Azis Dahlan et al, “Syirkah”, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003, h. 1711 40 Muhammad Syafi’i Antonio, Op.cit., h. 77 38

55 tesis


nur fadhilah


berhak, tetapi tidak harus ikut serta dalam manajemen perusahaan.Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan dapat meminta gaji/upah atas tenaga dan keahlian yang dicurahkan pada usaha tersebut.41 Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 dijelaskan pengertian musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan. 3.1.2. Jenis-Jenis Musyarakah Pada

dasarnya

musyarakah/syirkah

terbagi

menjadi

dua,

yaitu

musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. a. Musyarakah pemilikan (syirkah al-milk/syirkah amlak), yaitu yang tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset atau lebih oleh dua orang atau lebih. b. Musyarakah akad (syirkah al-‘aqd/syirkah ‘ukud), yaitu yang tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih menyetujui untuk memberikan modal musyarakah dan akan membagi segala keuntungan maupun kerugian.

Ascarya,dikutip dari M.Taqi Usmani, An introduction to Islamic Finance, Idaratul Ma’arif, Karachi, 1999, h. 51. 41

56 tesis


nur fadhilah


Musyarakah yang diangkat dalam penelitian ini adalah musyarakah akad, yang mana disini terjadi kesepakatan secara sukarela antara Bank Syariah dengan nasabah penerima pembiayaan musyarakah untuk bekerjasama dalam suatu usaha tertentu, baik usaha baru ataupun yang sudah berjalan dimana masing masing pihak memberikan kontribusi modal dan merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad atau yang disebut juga Syarikah/ syirkah akad terbagi menjadi 5 bentuk42, yaitu: a. Syirkah Al-Inan Syirkah Al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja kedua pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-musyarakah ini. Syirkah Al-Inan ini memungkinkan terjadinya kerjasama antara dua atau lebih banyak lagi orang, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah pihak tadi bersepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian, namun pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atas keuntungan. Madzab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa keuntungan kedua belah pihak dibagi sesuai dengan proporsi dana yang diberi, keuntungan mungkin bisa 42

Muhammad Syafi’I Antonio, Op.cit., h.92-93. 57

tesis


nur fadhilah


dibagi sama tapi tidak dalam bentuk dananya berbeda, dan keuntungan mungkin tidak sama dibaginya tapi jumlah dananya berbeda. Madzab Maliki dan Syafi’i menyetujui adanya pembagian keuntungan atau kerugian yang sesuai dengan kondisi proporsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam jenis syirkah ini akan kembali menjadi model. b. Syirkah Mufawadhah Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dengan demikian syarat utama dari jenis almusyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Dalam syirkah ini setiap pihak berhak memberikan dananya dan turut serta berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama, tanggung jawab hutang semuanya mendapat porsi yang sama. Dalam madzab Hanafi dan Maliki, bentuk syirkah ini diperbolehkan tetapi banyak pula yang membatasi. c. Syirkah A’Maal Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Almusyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa’i. Dalam syirkah ini dua orang yang menerima pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui. Sebagai contoh, dua orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-

58 tesis


nur fadhilah


sama melaksanakan suatu proyek dan membagi penghasilan yang timbul dari proyek yang telah disetujui. d. Syirkah Wujuh Syirkah wujuh adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestie baik serta ahli dalam bisnis atau berpengalaman dalam perdagangan. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Dalam syirkah ini tidak diperlukan modal sebagai dasarnya melainkan kepercayaan (nama baik) mereka sendiri sebagai jaminan / garansi, karenanya, kontrak itupun lazim disebut sebagai musyarakah piutang. e. Syirkah Al Mudharabah Syirkah al mudharabah adalah suatu akad atau kontrak antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara almudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 3.2. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah dalam Perbankan. Sebagai pedoman bagi bank syariah maupun lembaga keuangan syariah di Indonesia mengenai pembiayaan Musyarakah telah dikeluarkan Fatwa Dewan

59 tesis


nur fadhilah


Syari’ah Nasional No 08/DSN-MUI/IV/2000 (selanjutnya disebut Fatwa DSN). Fatwa DSN tersebut mengatur ketentuan sebagai berikut: 1. Pernyataan ijab dan qabul dalam akad musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

60 tesis


nur fadhilah


e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) a. Modal (1)

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

(2)

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

(3)

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan.

b. Kerja (1)

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

61 tesis


nur fadhilah


(2)

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan (1)

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

(2)

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(3)

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

(4)

Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

b. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Biaya Operasional dan Persengketaan a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

62 tesis


nur fadhilah


Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia telah membuat Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dikeluarkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 (selanjutnya disebut SEBI) tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fitur dan mekanisme pembiayaan atas dasar akad musyarakah sebagaimana diatur dalam Kodifikasi tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;

2.

Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

3.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati ;

4.

Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

5.

Pembiayaan atas dasar musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan atau/barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

63 tesis


nur fadhilah


6.

Dalam hal pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

7.

Dalam hal pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

8.

Jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;

9.

Pengembalian pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu cara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah;

10. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 11. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut proporsi modal masing-masing. Alur pembiayaan musyarakah dalam aplikasi perbankan sebagaimana ditulis oleh Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia43, adalah sebagai berikut : a. nasabah datang ke bank dengan membawa Surat Permohonan Pembiayaan Musyarakah. Dalam surat tersebut nasabah menjelaskan antara lain tentang : -

kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu.

Ibid, h. 186-188

43

64 tesis


nur fadhilah


-

proyek yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan proyek serta pihak yang akan memanfaatkan proyek,

-

pengalaman nasabah dalam melaksanakan proyek sejenis atau pengalaman nasabah dalam proyek lain.

-

Keuntungan yang dapat diraih dari proyek tersebut

-

Sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

b. Nasabah menyertakan data-data perusahaan dan spesifikasi proyek. Data perusahaan mencakup neraca, laporan rugi/laba, legalitas perusahaan, data-data menajemen dan data lainnya yang diminta dan sesuai dengan kebijakan bank. Spesifikasi proyek dilengkapi dengan cash flow, asumsi pendapatan, biaya, laba/rugi. c. Bank akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, historis usaha nasabah dari segi kualitatif maupun kuantitatif, kelayakan proyek/usaha yang akan dikerjakan oleh nasabah, kelengkapan/perizinan perusahaan dan keabsahan proyek dari segi yuridis, serta bank checking atas nasabah guna melihat ada atau tidaknya pembiayaan dari bank lain. d. Setelah proses analisa dilakukan bank akan memutuskan melalui Komite Pembiayaannya apakah akan menyetujui proposal yang diajukan atau tidak. Jika permohonan nasabah disetujui maka Komite pembiayaan akan memberikan persetujuan menyangkut aspek : jumlah modal nasabah, jumlah modal bank, jangka waktu kerja sama musyarakah, nisbah bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek, persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah.

65 tesis


nur fadhilah


Bila diperlukan bank juga dapat meminta bantuan pihak ketiga atau menempatkan pegawai bank dalam proyek untuk mengawasi perkembangan proyek. Dalam pembiayaan musyarakah masalah jaminan tidak menjadi prioritas utama, namun feasibility dan pengelolaan proyek yang menjadi tolok ukur keberhasilan proyek. e. Berdasarkan hasil Komite Pembiayaan, Bank akan mengirimkan Surat Persetujuan Pembiayaan kepada Nasabah. Apabila nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh bank termasuk nisbah bagi hasil, maka nasabah diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan guna dilakukan penandatangan akad pembiayaan. f. Setelah akad pembiayaan yang berisi rincian ketentuan dan persyaratan pembiayaan musyarakah ditandatangani oleh Bank dan Nasabah, maka Bank akan melakukan pencairan dana ke rekening nasabah. Setelah menerima dana Nasabah akan menyerahkan Tanda Terima uang kepada Bank. g. Selama proyek berjalan Bank melakukan monitoring perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan. h. Setelah proyek berjalan Nasabah akan melakukan pembayaran bagi hasil kepada bank sesuai nisbah yang telah disepakati bersama. i. Pengembalian pokok pembiayaan dari Bank dilakukan oleh Nasabah di akhir periode selesainya jangka waktu pembiayaan musyarakah. Dalam aplikasinya, untuk mejaga terjadinya side streaming dan melihat kondisi keuangan nasabah yang sudah cukup mampu untuk mengembalikan modal, maka pembayaran pokok dapat diangsur oleh Nasabah.

66 tesis


nur fadhilah


Terkait dengan akad yang digunakan, Ascarya memberikan beberapa persyaratan minimum dalam akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh perbankan syariah44 sebagai berikut : a. menggunakan judul/kata ’musyarakah’ (syarat akad) ; b. menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan (syarat akad) ; c. menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya (rukun akad) ; d. menetapkan bank dan nasabah sebagai mitra/partner atau syarik (rukun akad) ; e. mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak dalam usaha ini (syarat akad) ; f. mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak (rukun akad) ; g. mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding dengan kontribusi dana masing-masing (syarat akad) ; h. menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah (syarat akad) ; i. menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya (kesepakatan) ; j. menetapkan kesepakatan apabila terjadi force majeur (kesepakatan); k. menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan (kesepakatan); l. menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan (kesepakatan). Dari berbagai uraian mengenai rukun dan syarat akad musyarakah serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan dalam bentuk

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 59

44

67 tesis


nur fadhilah


Fatwa DSN dapat ditarik kesimpulan mengenai karakteristik pembiayaan atas dasar akad musyarakah sebagai berikut : a. pembiayaan atas dasar akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara Bank dengan Nasabah untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. b. Rukun akad pembiayaan musyarakah adalah : b.1. pihak-pihak yang berakad b.2. obyek musyarakah berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian b.3. kesepakatan (ijab qabul) c. Menurut teorinya, setiap mitra dalam musyarakah berpartisipasi dalam kontribusi dana/modal maupun kerja untuk mengelola usaha guna mencapai tujuan musyarakah yaitu keuntungan. Keuntungan dalam musyarakah dibagi secara proporsional kepada setiap mitra sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum di dalam akad pembiayaan d. Pembagian keuntungan pada dasarnya menurut profit sharing yaitu pendapatan usaha setelah dikurangi biaya-biaya. e. Apabila terjadi kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai porsi saham/modal setiap mitra.

68 tesis


nur fadhilah


f. Tidak disyaratkan adanya jaminan untuk pembiayaan musyarakah, namun bank dapat meminta jaminan untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh nasabah yang dapat menimbulkan kerugian. 3.2.1. Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah X Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, banyak hal yang diperhitungkan oleh bank.Salah satu faktor terpenting adalah keadaan dari nasabah itu sendiri. Bank Indonesia bahkan terlah memberikan perintah melalui SK Dir Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 untuk memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur prinsip kehatihatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Hal ini untuk memenuhi persyaratan 5C

(Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral).45 Pasal 23 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, turut memberikan amanah terkait penyaluran dana yaitu: 1. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. 2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23. 45

69 tesis


nur fadhilah


Bank Syariah X mematuhi perintah Bank Indonesia dan amanah dalam Undang-undang Perbankan Syariah, karenanya ketentuan pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah X dikodifikasikan dalam suatu manual Panduan Produk Pembiayaan.

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini Bank Syariah X

harus

mengaplikasikan produk serta ketentuan kebijakan pendanaan dan pembiayaan yang sudah diatur dan berlaku di Bank Syariah X. Berikut adalah fitur pembiayaan musyarakah yang berlaku di Bank Syariah X. Adapun alur pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Syariah X adalah: 1.

Nasabah datang ke Bank Syariah X dengan membawa surat permohonan pembiayaan, dalam surat tersebut nasabah menyampaikan kebutuhan dana sebagai modal kerja atas proyek yang hendak dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat dan tujuan proyek serta pihak yang akan memanfaatkan proyek, pengalaman nasabah dalam melaksanakan proyek sejenis, keuntungan yang dapat diraih dari proyek serta sumber pengembalian modal kepada Bank Syariah X. Selain surat permohonan, nasabah juga menyertakan data-data usaha nasabah dan spesifikasi proyek. Data usaha nasabah meliputi neraca, laporan laba/rugi, riwayat perusahaan, data-data manajemen dan data lainnya yang diminta dan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah X.

2.

Bank Syariah X akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, kelayakan proyek/ usaha yang akan dikerjakan oleh nasabah, kelengkapan perizinan usaha dan proyek yang akan dikerjakan, serta track record nasabah dalam dunia perbankan.

70 tesis


nur fadhilah


3.

Setelah proses analisa dilakukan, Bank Syariah akan memutuskan melalui sebuah lembaga komite pembiayaan. Lembaga komite pembiayaan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan berkewajiban untuk memberikan opini,

mengevaluasi,

mempertimbangkan

dan

memutuskan

suatu

rekomendasifasilitas pembiayaan atau persyaratan pembiayaan lain yang akan diberikan kepada nasabah/ calon nasabah. Hasil komite pembiayaan dapat berupa penolakan atau persetujuan. Persetujuan pemberian pembiayaan menyangkut aspek: a. Jumlah modal nasabah; b. Jumlah modal bank; c. Jangka waktu kerja sama musyarakah; d. Nisbah bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek; e. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah; f. Bila diperlukan bank juga dapat meminta bantuan pihak ketiga atau menempatkan

pegawai

bank

dalam

proyek

untuk

mengawasi

perkembangan proyek. g. pola penarikan (apakah bertahap atau sekaligus), pola pembayaran, jenis akad pembiayaan (apakah menggunakan akad line facility terlebih dahulu atau langsung akad musyarakah), agunan, serta syarat syarat khusus lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persetujuan ini diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan, yang bersifat penawaran kepada Nasabah.

71 tesis


nur fadhilah


4.

Bila persetujuan tersebut disepakati atau ditandatangai oleh Nasabah,maka proses selanjutnya adalah pengikatan pembiayaan dan agunan. Setelah akan pembiayaan ditandatangani maka Bank Syariah X akan melakukan pencairan dana ke rekening nasabah. Selain akad, dokumen lain yang harus ditandatangani oleh nasabah tanda terima uang nasabah sebagai bukti penerimaan dana dan Surat Sanggup yang merupakan pengakuan sepihak dari nasabah atas kewajiban untuk melunasi pembiayaan.

5.

Selama proyek berjalan, bank syariah

X akan melakukan monitoring

pelaksanaan proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan. 6.

Setelah proyek berjalan, nasabah akan melakukan pembayaran bagi hasil kepada bank sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

7.

Pengembalian pokok pembiayaan wajib dilakukan oleh nasabah apabila jangka waktu pembiayaan telah selesai, biasanya jangka waktu pembiayaan disamakan dengan jangka waktu proyek yang dikerjakan oleh Nasabah.

3.2.2. Analisa Pola Pembiayaan Musyarakah antara Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB. Sebelum

membahas

pola

pembiayaan

musyarakah

berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X degan PT.DSB, terlebih dahulu di uraikan aplikasi pembiayaan musyarakah di Bank Syariah X. Pembiayaan musyarakah diterapkan dalam pembiayaan, bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian

72 tesis


nur fadhilah


keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah di Bank Syariah X berikan dalam berbagai bentuk, diantaranya : 1. Pertama, musyarakah permanen (continous musyarakah), di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun musyarakah permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. 2. Kedua, musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja (working capital), di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah deminishing musyarakah, dan model ini yang banyak diaplikasikan dalam Perbankan Syariah di Indonesia. 3. Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini diaplikasikan dalam bentuk project finance atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluankeperluan khusus nasabah lainnya.46 Terkait bentuk pembiayaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama, terdapat beberapa klausul yang menjadi pembahasan, adapun klausul-klausul tersebut adalah : 1. Pada Pasal 1 klausul tentang Definisi butir a yang menyatakan: Pembiayaan kepada Rekanan adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung kebutuhan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek PIHAK PERTAMA, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara PIHAK KEDUA dengan Rekanan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan, yang mewajibkan Rekanan untuk melunasi hutangnya kepada PIHAK KEDUA setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah pokok dan bagi hasil dan atau denda. 2. Pasal 2 tentang tujuan, yaitu: Disarikan dari Panduan Produk Bank Syariah X.

46

73 tesis


nur fadhilah


Menyediakan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Rekanan PIHAK PERTAMA untuk modal kerja dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan job order dari PIHAK PERTAMA dan pada gilirannya akan memperlancar pelunasan pembiayaan. 3. Pasal 6 tentang ketentuan pembiayaan ayat 2 yang menyebutkan: Kegunaan Pembiayaan adalah untuk membiayai modal kerja Rekanan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan job order dari PIHAK PERTAMA. Ketiga pasal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan diberikan oleh Bank Syariah X kepada rekanan PT.DSB, mengaplikasikan bentuk ketiga yaitu musyarakah yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan diberikan berdasarkan suatu perintah kerja yang akan dikerjakan oleh rekanan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan job order dari PT.DSB. Bank Syariah X menjadi mitra rekanan PT.DSB khususnya dalam hal pendanaan atas pelaksanaan proyek yang diperoleh dari PT.DSB. Terkait dengan pola pembiayaan diatas, dalam Perjanjian Kerja Sama juga terdapat batasan dan persyaratan yang membatasi pelaksanaan bentuk pembiayaan yang diharapkan dalam tujuan pemberian pembiayaan tersebut, hal ini terbaca dalam klausul Pasal 7 ayat 3 sebagai berikut: e. Setiap Pencairan Pembiayaan wajib merujuk pada batasan 70% dari tagihan efektif yang diterbitkan Pihak Pertama dan diketahui pihak perusahaan rekanan dimaksud. Butir e diatas, mensyaratkan bahwa setiap pencairan pembiayaan wajib merujuk pada batasan 70% dari tagihan efektif yang diterbitkan PT.DSB dan diketahui pihak perusahaan rekanan dimaksud. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan berdasarkan invoice yang diberikan (tagihan efektif)

74 tesis


nur fadhilah


tidak terkait dengan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek baru. Butir ini sangat benturan dengan Pasal 1,2 dan 6 pada bahasan sebelumnya, yang menyatakan dasar bahwa pembiayaan adalah untuk modal kerja proyek yang akan dikerjakan , namun dari simpulan butir ini menyatakan bahwa dasar pemberian pembiayaan adalah besarnya tagihan atas pekerjaan atau proyek yang telah dikerjakan. Dengan demikian terjadi kerancuan atas klausul tujuan pemberian fasilitas pembiayaan yang mengarah pada project finance dengan klausul batasan nilai pencairan. Sebab bilamana pembiayaan yang diberikan berbentuk musyarakah project finance, Bank Syariah X seharusnya

mendasarkan nilai

pembiayaan pada nilai proyek yang akan dikerjakan oleh nasabah. Dalam teori musyarakah pada sub bab sebelumnyapun menerangkan sebagai mitra kerja Bank Syariah X memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah. Dapat dirtikan Bank Syariah X harus menganalisa atas kelayakan proyek yang hendak dibiayai. Namun, tidak demikian bila membaca klausul batasan nilai pencairan, besarnya nilai pembiayaan hanya diperhitungkan dari jumlah atau nilai piutang yang muncul dari Surat Perintah Kerja atas pekerjaan yang telah dikerjakan, tanpa harus memperhatikan atau menganalisa proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah yang harus dilakukan oleh rekanan PT.DSB terdapat beberapa tahapan, Sebagaimana di tegaskan Perjanjian Kerja Sama pasal 7, berikut beberapa tahapan dan uraiannya: Tahap pertama adalah: 1. Pengajuan Pembiayaan : a. Rekanan yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Perjanjian ini dapat mengajukan permohonan Pembiayaan melalui PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 75 tesis


nur fadhilah


b. Permohonan Pembiayaan oleh Rekanan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani oleh Rekanan dengan PIHAK PERTAMA. c. Jumlah perusahaan rekanan yang diberikan fasilitas pembiayaan diserahkan pada PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan pasal 6 ayat 1. Sebelum mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank Syariah X, Rekanan PT.DSB terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari PT.DSB. Hanya rekanan yang mendapat rekomendasi oleh PT.DSB yang dapat mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank Syariah X. Hal ini terkait dengan jaminan dan tanggung jawab PT.DSB terhadap kelancaran pengembalian fasilitas pembiayaan. Namun diluar pernjanjian kerja sama ini rekanan PT.DSB masih memiliki peluang untuk dapat mengajukan pembiayaan di Bank Syariah X sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana. Dalam klausul tersebut, bentuk dari rekomendasi serta persetujuan PT.DSB terhadap rekanan tidak ditegaskan apakah dalam bentuk dokumen resmi atau tidak, dalam pelaksanaannya bentuk rekomendasi tersebut tersirat dalam Surat Perintah Kerja yang dibawa oleh rekanan PT.DSB. Selanjutnya Surat Perintah Kerja yang di ditandatangani oleh PT.DSB inilah yang menjadi dasar rencana kebutuhan dana dan menjadi obyek musyarakah nantinya. Pembiayaan modal kerja dalam bentuk line plafond musyarakah dengan plafond minimum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) hingga Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta Rupiah), namun batasan yang diberikan oleh Bank Syariah X dalam pembiayaan terkait dengan kerja sama secara keseluruhan tidak melebihi baki debet sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). Artiya kebutuhan dana dari setiap rekanan dapat diajukan sampai dengan Rp.

76 tesis


nur fadhilah


1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), namun total keseluruhan batasan plafon untuk semua rekanan PT.DSB tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). Tahap kedua adalah sebagai berikut: 2. Proses Pembiayaan: a. Permohonan Pembiayaan diajukan oleh Rekanan kepada PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA. b. Setiap permohonan Pembiayaan akan diteliti kelengkapan dokumen termasuk lampirannya oleh PIHAK KEDUA. c. Apabila terdapat kekurangan dokumen, PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kekurangan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk dilengkapi. Jika PIHAK PERTAMA tidak melengkapi kekurangan dokumen tersebut maka PIHAK KEDUA tidak akan memproses permohonan Pembiayaan yang diajukan. d. Permohonan Pembiayaan yang telah lengkap akan dianalisa lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA. Permohonan Pembiayaan yang disetujui oleh PIHAK KEDUA akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. e. PIHAK KEDUA akan membuat dan mengirimkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) kepada Rekanan melalui PIHAK PERTAMA. Tahapan kedua ini merupakan tahapan umum sebagaimana alur pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Syariah X dalam melakukan suatu proses pembiayaan. Dalam tahap ini segala dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen legalitas maupun dokumen laporan keuangan dari rekanan PT.DSB yang mengajukan akan dianalisa dan dinilai kelayakannya, namun karena pembiayaan yang hendak diberikan ini berpangkal pada Perjanjian Kerja Sama karenanya dokumen terkait yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama juga harus terpenuhi. Selanjutnya proses pembiayaan di lakukan dalam suatu lembaga komite pembiayaan. Hasil dari komite pembiayaan berupa persetujuan atau penolakan. Apabila pembiayaan tersebut disetujui maka persetujuan tersebut akan tertuang

77 tesis


nur fadhilah


dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) yang diberikan kepada rekanan PT.DSB. Bilamana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tersebut disetujui atau ditandatangani oleh rekanan PT.DSB. Atas dasar inilah pengikatan pembiayaan yang dituangkan dalam akad antara Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB dapat dilakukan. Tahap ketiga adalah sebagai berikut: 3. Pencairan dan Pemanfaatan Pembiayaan : a. Pencairan Pembiayaan kepada Rekanan dilakukan setelah pengikatan Pembiayaan. b. Pencairan Pembiayaan dilakukan ke rekening Rekanan yang dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan. c. Setiap pencairan pembiayaan Rekanan wajib menandatangani pengikatan pembiayaan dan jaminan cessie bawah tangan. d. Setiap Pencairan pembiayaan baru dapat dilaksanakan setelah diserahkannya : 1. Bukti SPK asli atau fotocopy yang dilegalisasi Pihak Pertama. 2. Bukti Invoice (Bukti tagihan Effektif ) yang disetujui Perusahaan rekanan dan Pihak Pertama Dari tahapan ini dapat diketahui bahwa, pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah pengikatan pembiayaan dan jaminan. Pengikatan pembiayaan dimaksud adalah penandatanganan akad musyarakah yang merupakan akad realisasi dari line facility yang disepakati. Sedangkan pengikatan jaminan yang dimaksud adalah penandatanganan akta cessie. Akta cessie yang dimaksud didalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bentuk akta dibawah tangan sebagaimana dalam ketentuan pasal 613 BW yaitu penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

78 tesis


nur fadhilah


Akta cessie ini dibuat sebagai bentuk pengikatan jaminan yang lahirnya bergantung pada akad pembiayaan musyarakah sebagai perjanjian pokoknya. Tidak di tegaskan bahwa akta cessie yang dibuat atas pengalihan piutang yang mana, apakah atas piutang yang lahir dari proyek yang telah diselesaikan ataukah piutang yang akan lahir dari proyek yang sedang atau akan dikerjakan. Dalam pelaksanaannya akta cessie yang dibuat atas pengalihan piutang yang lahir dari proyek yang telah diselesaikan adapun jumlahnya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diserahkan oleh rekanan. Lebih lanjut lagi pada butir d disyaratkan bahwa rekanan PT.DSB wajib menyerahkan bukti Surat Perintah Kerja (SPK) asli atau fotocopy yang dilegalisir PT.DSB dan bukti invoice (bukti tagihan effektif) yang disetujui oleh rekanan dan PT.DSB. Butir ini tidak menjelaskan apakah Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dikerjakan oleh rekanan ataukah Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan dikerjakan ataukah kedua-duanya. Persyaratan pencairan selanjutnya, adalah: e. Setiap pencairan pembiayaan wajib merujuk pada batasan 70% (tujuh puluh) prosen dari tagihan efektif yang diterbitkan Pihak Pertama dan diketahui pihak perusahaan rekanan dimaksud. f. Setiap pencairan pembiayaan dikreditkan ke rekening perusahaan rekanan di Bank Syariah X setelah dilakukan akad dan dipenuhinya beberapa persyaratan pembiayaan, bersamaan perintah pemindahbukuan (Standing Instruction) dari PT.DSB untuk kepentingan perusahaan rekanan tersebut sebesar 30% (tiga puluh) prosen dari nilai tagihan efektif yang dikreditkan pada rekening yang sama. Ketiga butir diatas menegaskan alur pencairan dana pembiayaan, bahwa dapat diketahui bahwa tidak hanya Bank Syariah X yang menjadi mitra rekanan PT.DSB, dengan menyalurkan dana sebesar 70%, melainkan PT.DSB sendiri juga

79 tesis


nur fadhilah


memberikan kontribusi dana yaitu sebesar 30% yang diperhitungkan dari nilai tagihan efektif. Pemberian kontribusi dari PT.DSB ini terbaca dari perintah pemindahbukuan melalui Standing Instruction yang dibuat oleh PT.DSB untuk kepentingan rekanan. Dengan demikian tidak ada kontribusi sama sekali atas modal / dana dari pihak rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan atau proyek. Terkait dengan uraian-uraian sebelumnya, yaitu mengenai pembiayaan musyarakah yang berlaku berdasarkan ketentuan Fatwa DSN serta berdasarkan analisa terhadap pola pembiayaan musyarakah yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Bank Syariah X dengan PT.DSB maka dapat digambarkan dalam tabel perbandingan sebagai berikut: Tabel 2. Perbandingan Pola Pembiayaan Musyarakah berdasarkan Fatwa DSN dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB. Pola Pembiayaan Musyarakah

Pola Pembiayaan Musyarakah

( Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah

(Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Nasional No 08/DSN-MUI/IV/2000)

antara Bank Syariah X dengan PT.DSB)

- Pernyataan ijab dan qabul dalam -

Pernyataan

kesepakatan

bahwa

akad musyarakah harus dinyatakan

Bank Syariah X sebagai mitra bagi

oleh para pihak untuk menunjukkan

rekanan PT.DSB berupa penyediaan

kehendak

fasilitas

mereka

dalam

pembiayaan

yang

mengadakan kontrak (akad), dengan

dituangkan dalam akad musyarakah

memperhatikan

dan

yang ditandatangani oleh rekanan

kontrak dan

PT.DSB (nasabah) dengan Bank

penawaran

penerimaan tujuan

80 tesis


nur fadhilah


akad

yang

dituangkan

secara

Syariah X.

tertulis. - Bank syariah memposisikan diri sebagai

nasabah,

rekanan PT.DSB menjadi hubungan

sehingga hubugan bank syariah ini

antara kreditur dan debitur, muncul

tidak lagi

kewajiban

debitur

mitra

bagi

- Hubungan Bank Syariah X dan

antara kreditur melainkan

dan

hubungan

pelunasan

fasilitas

pembiayaan.

kemitraan - Pihak-pihak yang berkontrak harus

- Pihak yang berkontrak adalah Bank

berkompeten dalam memberikan

Syariah X dan rekanan PT.DSB

kekuasaan

adalah

perwakilan,

harus

pihak

pihak

yang

menyediakan dana dan pekerjaan,

berkompeten,

dan

prosesnya telah dilakukan analisa atas

setiap

mitra

melaksanakan

kerja sebagai wakil.

karena

dalam

kelayakan Nasabah dan pekerjaan. Penyediaan dana tidak disediakan oleh

setiap

mitra

dalam

akad

musyarakah yaitu Bank Syariah X dan rekanan PT.DSB (Nasabah), melainkan penyediaan berasal dari Bank Syariah X dan PT.DSB.

81 tesis


nur fadhilah


Bentuk pembiayaan musyarakah yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama adalah musyarakah jangka pendek dalam bentuk project finance sesuai kebutuhan rekanan. Namun pola pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan, sangat tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati yaitu yang lebih mengarah pada pembiayaan project finance atau membiayai proyek yang akan dikerjakan. Pelaksanaannya, pembiayaan yang menjadi kontribusi Bank dalam musyarakah diberikan sebesar 70% nilai Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dikerjakan oleh Rekanan sedangkan kontribusi sebesar 30% diberikan oleh PT.DSB sehingga tidak ada kontribusi modal dari rekanan PT.DSB . Melihat alur pencairan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama, tujuan Perjanjian Kerja Sama yaitu pemberian fasilitas pembiayaan kepada rekanan PT.DSB menjadi kurang tepat sebab pencairan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah X kepada rekanan-rekanan PT.DSB tersebut, lebih mengarah pada bentuk talangan pembayaran hutang PT.DSB kepada rekanan-rekanannya yang lahir dari Surat Perintah Kerja yang telah dikerjakan oleh rekanan tersebut, mengingat untuk pembayaran tersebut PT.DSB harus menunggu pembayaran dari customernya yang memberikan job order. Sehingga peran Bank Syariah X akan lebih tepat bilamana memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT.DSB langsung berupa pembiayaan talangan atau Al-Qardh yaitu suatu pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimannya kepada Bank Syariah X pada waktu yang telah disepakati.

82 tesis


nur fadhilah


BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan 1. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB melahirkan 3 (tiga) hubungan hukum, pertama adalah hubungan hukum kerja sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, kedua adalah hubungan hukum kerja sama antara PT.DSB dengan rekanannya berdasarkan Surat Perintah Kerja dan yang terakhir adalah hubungan hukum antara Bank Syariah X dengan rekanan PT.DSB berdasarkan Akad pembiayaan Musyarakah dengan menempatkan posisi Bank Syariah X sebagai Kreditur dan rekanan PT.DSB sebagai Debitur. Keberadaan Perjanjian Kerja Sama ini digunakan oleh Bank Syariah X sebagai bentuk jaminan PT.DSB terhadap kewajiban pembiayaan rekanannya kepada Bank Syariah X khususnya klausula tentang Penjaminan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut. 2. Bentuk pembiayaan musyarakah yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama adalah musyarakah jangka pendek dalam bentuk project finance sesuai kebutuhan rekanan. Namun pola pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan, sangat tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati yaitu yang lebih mengarah pada pembiayaan project finance atau membiayai proyek yang akan dikerjakan. Pelaksanaannya, pembiayaan yang menjadi kontribusi Bank dalam musyarakah

83 tesis


nur fadhilah


diberikan sebesar 70% nilai Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dikerjakan oleh Rekanan sedangkan kontribusi sebesar 30% diberikan oleh PT.DSB sehingga tidak ada kontribusi modal dari rekanan PT.DSB . 4.2. Saran 1. Bilamana Bank Syariah X menghendaki adanya jaminan yang diberikan oleh PT.DSB dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebaiknya dibuat dalam perjanjian tersendiri yaitu jaminan perusahaan (corporate guarantee) sehingga memenuhi sifat penanggungan sebagaimana perjanjian penanggungan dalam Pasal 1820 BW dan dibuat pada setiap akad pembiayaan dilakukan sehingga sifat asseccoir terpenuhi. 2. Peran Bank Syariah X akan lebih tepat bilamana memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT.DSB langsung berupa pembiayaan talangan atau AlQardh yaitu suatu pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimannya kepada Bank Syariah X pada waktu yang telah disepakati, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Bank Syariah X dalam pengamanan pembayaran kewajiban.

84 tesis


nur fadhilah


DAFTAR PUSTAKA Rizal Yaya, Ajil Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Konetemporer, Salemba Empat, Jakarta, 2009, h.28 Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, 2002, h. 26 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h.4 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta,2001,h. 160 Muhammad (I),Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta,2005, h.17 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 92 Wahab Zuhaili, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah, kapita selekta Al Fiqh Islam wa Adillatuhu, Bank Muamalat, Jakarta, 1999, Bab Syarikah, h. 1/51 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet ke-3 ,Citra Aditya Bakti Bandung ,2000, h.224 R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina cipta , Bandung , 1979, h.49 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.94. Abudul Kadir Muhammad, Bakti,Bandung,2010,h.2.

Hukum

Perdata

Indonesia,

Citra

Aditya

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan , PT.Intermasa, Jakarta, 2001, h.1. (Subketi I) Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.20. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.2. AhmadMiru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, h.63-64.

85 tesis


nur fadhilah


Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.Ke-12, Intermasa, Jakarta, 1990, h.17. (Subekti II) Trisadini Prasastinah Usanti, Jaminan dalam Transaksi Perbankan sebagai Perwujudan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle),Makalah Unair, Surabaya 2009, h.14, sebagaimana mengutip dari Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, h.17. Veithzal Rifai dan Arriyan Arifin, Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Bumi Aksara, 2001, h.698. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.72. Ismail, Perbankan Syariah, Prenada Group, Jakarta, 2011, h.103. Muhammad, Teknik Perhitung Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,UII Press, 2006 , h.7. Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,RajaGrafindo, Jakarta, 2004,h.87.

Wahbah Zuhaili, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah, kapita selekta Al Fiqh Islam wa Adillatuhu, Bank Muamalat, Jakarta, 1999, Bab Syarikah, h. 1/51 Abdul Azis Dahlan et al, “Syirkah”, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003, h. 1711

Ascarya,dikutip dari M.Taqi Usmani, An introduction to Islamic Finance, Idaratul Ma’arif, Karachi, 1999, h. 51. Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23. Disarikan dari Panduan Produk Bank Syariah Bukopin.

86 tesis


nur fadhilah


87 tesis


nur fadhilah


88 tesis


nur fadhilah


89 tesis


nur fadhilah


90 tesis


nur fadhilah


91 tesis


nur fadhilah


92 tesis


nur fadhilah


93 tesis


nur fadhilah


94 tesis


nur fadhilah


95 tesis


nur fadhilah


96 tesis


nur fadhilah


97 tesis


nur fadhilah


98 tesis


nur fadhilah


99 tesis


nur fadhilah


100 tesis


nur fadhilah


101 tesis


nur fadhilah


102 tesis


nur fadhilah


103 tesis


nur fadhilah


104 tesis


nur fadhilah


105 tesis


nur fadhilah


106 tesis


nur fadhilah


107 tesis


nur fadhilah


108 tesis


nur fadhilah


109 tesis


nur fadhilah


110 tesis


nur fadhilah

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERJANJIANKERJA SAMA ANTARA BANK SYARIAH X DENGAN PT

Recommend Documents