ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN. Indonesia yakni kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan public

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya satu fenomena yang kian marak di Indonesia yakni kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan public goods dan public needs. Kemitraan ini sering dikenal dengan sebutan Public Private Patnership (PPP) atau apabila di Indonesiakan menjadi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Kebijakan ini seringkali mengabaikan keberadaan masyarakat dalam pengambilan keputusannya, sehingga aspirasi masyarakat sangat sulit untuk di akomodasi dan terkesan menguntungkan beberapa kelompok tertentu. Untuk memahami permasalahan tersebut tentunya dapat dilihat melalui analisis proses perumusan kebijakan, karena pada saat proses perumusan kebijakan terjadi tarik menarik segala bentuk kepentingan. Sangat jarang KPS dilihat dari kacamata kebijakan, lebih sering kemudian KPS dianalisis dari kacamata ekonomi maupun teknik. Padahal apabila dilihat dari kacamata kebijakan, KPS yang telah banyak diterapkan dalam penyediaan public goods dan public needs di Indonesia seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat, sehingga apabila dilakukan analisis menggunakan pendekatan ilmu sosial, yakni studi kebijakan akan lebih memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Ini dikarenakan luasnya cakupan KPS sebagai sebuah konsep penyediaan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam kenyataannya KPS lebih bersifat elitis, dimana hanya petinggi pemerintahan, petinggi politik, dan

TESIS

POSISI TAWAR PEDAGANG .....

MUHAMMAD RIZAL ZAMRONI


2

pemilik modal lah yang bisa melakukan perundingan dalam penetapannya. Pertanyaan pokok yang timbul kemudian, dimana posisi masyarakat dalam kerangka KPS? bagaimana relasi kepentingan yang terjalin dalam KPS? Dan apakah kepentingan masyarakat dapat diakomodir?. Dengan demikian, perlunya menganalisis KPS ini dengan menggunakan pendekatan sosial, sehingga studi kebijakan khususnya pada analisis proses formulasi kebijakan dapat memberikan gambaran lebih mendetail terkait dengan latar belakang dan tujuan kebijakan. Membahas lebih lanjut tentang KPS, selama ini terlihat bahwa kebijakan yang diterapkannya selalu dihadapkan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyediakan infrastruktur bagi masyarakat. Padahal penyediaan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sesuai dengan amanat di UUD 1945. Terlebih lagi, kewajiban dalam meningkatkan penyediaan infrastruktur ini semakin menjadi fokus utama ketika sistem pemerintahan di Indonesia telah berubah dari sentralistik menjadi desentralistik, yakni kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur semakin terlihat nyata. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa cita-cita pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya memperbaiki pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mampu secara mandiri memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik materil maupun spiritual. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada bidang tertentu saja, tetapi juga diberbagai bidang yang meliputi

TESIS




3

segala aspek kehidupan, yaitu pembangunan di bidang politik, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan yang diusung otonomi daerah lebih bersifat bottom up, dimana pusat pembangunan diawali dari ide-ide dan inovasi setiap daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah dan nasional. Oleh karena itu, otonomi daerah memberikan dua kewenangan yang khas pada setiap daerah, yakni pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayan dan secara mandiri mengelola keuangan. Disinilah kemampuan pemerintah daerah diuji, bagaimana mereka mampu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan juga mencari sumber-sumber pendapatan yang mampu membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Potensi beraneka ragam yang dimiliki berbagai daerah membuat pemasukan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan belanja dari masing-masing daerah tidaklah sama, semua itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Bagi daerah yang memiliki potensi alam yang berlebih maka dapat dimanfaatkan sedemikian rupa agar kemandirian daerah dapat tercipta. Pada kenyataannya, masih banyak daerah di Indonesia menunjukkan kemandirian fiskal tergolong kurang dan bergantung kepada pemerintahan pusat, baik dalam hal kemampuan mencari sumber-sumber pendapatan maupun memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia. Semua itu dapat diketahui secara lebih detail dari beberapa laporan evaluasi pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai berikut : ( Lihat Gambar 1.1)

TESIS




4

Gambar 1.1 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota TA 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

22,64

14,56 Lain-lain Pendapatan yang Sah

58,47

Transfer Pusat

76,88

PAD 18,89 Kabupaten

8,56 Kota

Sumber:Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu diolah

Disisi lain, komposisi PAD Kabupaten/Kota juga menunjukkan hasil yang tidak kalah manjanya dengan komposisi APBD. Hal itu ditinjau dari hasil PAD yang masih mendapatkan sumbangan dari sektor pajak, disusul retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan-pendapatan lain yang sah. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Gambar 1.2 sebagai berikut : Gambar 1.2 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota TA 2012

Pajak Daerah 36,26

36,25

3,51

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah 17,19

8,89

18,59

Pajak Daerah

16,21

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

63,09 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah


TESIS




5

Hal tersebut membuktikan bahwa implikasi terhadap fiskal daerah yang selalu kekurangan, disebabkan oleh adanya lebih dari separuh anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa, dan belanja modal mendapat porsi yang kecil. ( Lihat Gambar 1.3) Gambar 1.3 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota TA 2012 200

174,67 Belanja Pegawai

150

Belanja Barang dan Jasa 100

Belanja Modal

83,86

Belanja Hibah

45,36

50

18,96

Belanja Lainnya Transfer Antar Pemda

0 Kabupaten

Kota


Melihat fenomena tersebut menunjukkan realita yang terjadi tidak sesuai seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 33 tahun 2004. Dalam UU 32/2004 menjelaskan bahwasanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kemudian ditekankan kembali pada UU 33/2004, menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD (Kaho, 2012 : 239). Untuk itu peranan keuangan daerah sangat

TESIS




6

kuat dalam pelaksanaan peran dan fungsi pemerintah daerah, sehingga diperlukan pentahapan untuk pencapaian seluruh potensi pendapatan dari sumberdaya yang dimiliki daerah, agar tidak hanya mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan dan juga menciptakan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Disinilah perlu adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya secara menyeluruh sebagai sumber pembiayaan. Kemampuan dalam bidang keuangan merupakan salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien sekaligus pemanfaatan sumberdaya potensial bagi peningkatan pembangunan. Kondisi tersebut oleh Osborne dan Gaebler (1996 : 18 - 22) dikatakan sebagai pemerintahan yang berwirausaha

(entrepreneurial

government).

Pemerintah

wirausaha

adalah

pemerintahan yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif, mampu mengolah potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien (Mahmudi, 2010 ; 14). Terlebih ketika posisi Indonesia saat ini masuk dalam arus globalisasi yang menekankan pada daerah-daerah di Indonesia yang tidak hanya harus mampu bersaing dengan daerah-daerah lain secara nasional, melainkan juga harus mampu berkompetisi dengan daerah di negara lain dalam hal produktivitasnya. Beberapa inovasi pemerintah dalam upaya pencapaian pembangunan dalam kondisi keterbatasan anggaran bermunculan. Salah satunya adalah adanya bentuk kerjasama dengan pihak swasta yang disebut dengan konsep pembangunan KPS. Konsep KPS dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan

TESIS




7

pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dan bekerjasama untuk menggunakan keahlian maupun kemampuan masing-masing dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, dimana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik (America’s National Council on Public Private Partnership). Lebih jelasnya The Canadian Council for Public-Private Partnership mendefinisikan KPS sebagai: A cooperative venture between the public and private sectors, built on expertise of each other, that best meets clearly defined public need through the appropriate allocation of resources, risks and rewards. (Sebuah usaha kooperasi antara sektor publik dan swasta, dibangun di atas keahlian masing-masing, cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui alokasi sumber daya, risiko dan manfaat.) Tidak sedikit di berbagai Negara menggunakan KPS sebagai alternatif cara mengatasi keterbatasan keuangan dan juga penyedia infrastruktur yang lebih baik. Bahkan United Nation telah mengadopsi konsep ini sebagai rekomendasi pembangunan yang baik bagi Negara-negara berkembang. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific menyebutkan: Governments in most developing countries face the challenge to meet the growing demand for new and better infrastructure services. As available funding from the traditional sources and capacity in the public sector to implement many projects at one time remain limited, governments have found that partnership with the private sector is an attractive alternative to increase and improve the supply of infrastructure services. (Pemerintah banyak negara berkembang menghadapi tantangan untuk memenuhi permintaan layanan infrastruktur baru dan lebih baik. Pendanaan tersedia dari sumber-sumber tradisional dan kapasitas sektor publik untuk melaksanakan banyak proyek pada satu waktu tetap terbatas, pemerintah telah menemukan bahwa kemitraan dengan sektor swasta adalah alternatif yang menarik untuk meningkatkan dan memperbaiki penyediaan layanan infrastruktur.)

TESIS




8

Di Indonesia sendiri, bentuk KPS telah diadopsi dalam Keppres 80/2003, dimana dalam pasal 51 menyebutkan bahwa khusus pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri. Aturan yang dimaksud adalah Perpres Nomor 67 tahun 2005, dimana pelaksanaan KPS harus dilakukan berdasarkan beberapa prinsip diantaranya: bersaing

adil (equality), terbuka (opened), transparan (transparency) dan

(competition).

Dengan

adanya

pengadaan

yang

mengedepankan

transparency and competiton, manfaat yang dapat diraih adalah (1) Terjaminnya mendapatkan harga pasar yang terendah (lowest market prices); (2) Meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek KPS; (3) Mendorong kesanggupan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan tanpa sovereign guarantees; (4) Mengurangi resiko kegagalan proyek; (5) Dapat membantu tertariknya bidders yang sangat berpengalaman dan berkualitas tinggi; (6) Mencegah aparat pemerintah dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Djunedi, 2006 : 2). Disisi lain, KPS tidak selamanya memberikan manfaat dalam pelaksanaanya. Salah satu realita yang paling nampak adalah alokasi risiko yang merupakan pembagian risiko proyek kerjasama dengan prinsip dasar bahwa risiko di bagi dan di bebankan kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan risiko tersebut. Risiko yang terkait dengan konstruksi dan operasional umumnya diserahkan kepada Badan Usaha Swasta, sementara risiko yang terkait dengan politik, kebijakan dan peraturan diserahkan kepada pemerintah sebagai pihak terbaik untuk mengelolanya.

TESIS




9

Namun resiko pasar sendiri, dapat ditanggung bersama antara pihak pemerintah maupun swasta melalui penyediaan pemerintah. (Mardiana, 2011 : 17) Sangat terlihat adanya ketidak seimbangan tanggungjawab pemerintah daerah dan swasta. Resiko yang sifatnya laten, lebih dibebankan kepada pemerintah, sedangkan resiko yang sifatnya nampak dan sangat mudah untuk dilakukan mitigasi, dibebankan kepada swasta. Sedangkan, penjaminan

risiko

proyek dominan

ditanggung oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh dapat digambarkan dengan terjadinya instabilitas politik Indonesia pada masa reformasi membawa dampak penghancur bagi prekonomian Indonesia, dan hal seperti ini bisa saja terjadi sewaktuwaktu. Maka kerugian terbesar akan berada ditangan pemerintah daerah. Risiko pasar pun terkadang secara dominan ditanggung oleh pemerintah daerah. Tidak jarang investor memutus kontrak secara sepihak akibat dari tidak terpenuhinya profit sesuai dengan yang diharapakan akibat dari tidak stabilnya kondisi ekonomi Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Pusat Perbelanjaan Tunjungan Center Surabaya, dimana terjadi pemutusan kontrak oleh investor sebelumnya yang telah menjalani masa konsesi selama 20 tahun, dengan alasan tidak tercapainya tujuan investor (Rachmawati, 2006 : 4). Kondisi lain yang juga perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan KPS adalah minimnya partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat yang sangat rendah mengakibatkan banyak dari proyek berkonsep KPS mendapat penolakan. Seperti yang terjadi pada pembangunan PLTU Batang di Kabupaten Batang Jawa Tengah (antaranews.com), PLTSa Gedebage di Kota Bandung (detik.com), dan lain

TESIS




10

sebagainya. Faktor utamanya adalah kurang transparan, akibatnya komunikasi dari atas ke bawah tidak berjalan dengan baik. Banyak informasi terkait dengan proyek KPS ditutup-tutupi, akibatnya informasi yang sampai pada masyarakat tidak jelas dan simpang siur. Padahal, dalam proses investasi KPS yang terdiri dari 9 tahapan yang didalamnya ada tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, yakni upaya untuk mendapatkan saran dari publik pada umumnya dan calon developers dan pemberi pinjaman untuk membantu pembentukan rancangan proyek (Kemetrian Kordinator Bidang Prekonomian, 2010 : 16). Artinya dari awal partisipasi masyarakat sangat dikedepankan guna mendapat masukan yang tidak dapat dilihat oleh pemerintah terkait rancangan proyek. Dalam penelitian yang dilakukan Permatasari (2011) mengenai Analisis Resiko Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek Pembangunan Pasar di Surabaya menyebutkan bahwa faktor dukungan stakeholder primer termasuk masyarakat menjadi sangat penting dalam keberhasilan KPS. Dukungan masyarakat berperan penting dalam mendukung keamanan dan stabilitas pelaksanaan PKS. Selain itu PKS akan berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu daerah yang menerapkan PKS sebagai alternatif penyediaan kebutuhan masyarakat adalah Kota Malang. Saat ini Pemkot Malang telah menyepakati untuk melakukan perombakan terhadap pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Konsep pembangunan adalah menggabungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional dalam satu lokasi. Pemkot Malang bersama dengan

TESIS




11

PT. Citra Gading Asritama menyepakati kerjasama dengan bentuk BOT dengan masa konsesi 30 tahun untuk revitalisasi pasar tradisional Dinoyo. Seperti yang disampaikan Walikota Malang Peni Suparto berikut : “Konsepnya sama, penggabungan dua konsep pasar modern dan tradisional. Pedagang pasar tradisional yang sekarang ada di kedua pasar itu tetap akan dipertahankan. Pemkot Malang pun tetap mempertahankan, pasar tradisional harus tetap ada” (malang.co.id) BOT merupakan salah satu bentuk KPS yang berupa perjanjian kerja sama, dan dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor. Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa

guna

serah

berakhir

(Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor.

248/KMK.04/1995). Pembangunan pasar modern Dinoyo dibangun di atas daerah Kota Malang yang sebelumnya menjadi lokasi pasar tradisional Dinoyo. Pemerintah menganggap pasar tradisional Dinoyo memiliki kondisi kotor, kumuh dan menjadi penyebab kemacetan yang terjadi di jalan raya Dinoyo. Pemerintah berinisiatif melakukan perubahan secara menyeluruh pada pasar tradisional Dinoyo, yakni dengan mengubahnya menjadi pasar semi modern yang terbagi menjadi Mall Dinoyo City dan Pasar Terpadu Dinoyo. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pasar modern Dinoyo seperti yang tercantum dalam perjanjian kerjasama yakni, (1) Mewujudkan pasar Dinoyo yang lebih representatif; (2)Mengoptimalkan daya guna

TESIS




12

dan hasil guna pasar Dinoyo guna meningkatkan PAD; (3) Melaksanakan kerjasama saling menguntungkan bagi para pihak. Keinginan untuk merenovasi pasar tradisional Dinoyo juga sudah lama diimpikan oleh pedagang, tetapi Pemkot Malang tidak kunjung merealisasikan keinginan pedagang. Sampai pada tahun 2005 ada informasi datang dari Dinas Pasar Kota Malang kepada pedangan terkait adanya kebijakan revitalisasi pasar tradisional Dinoyo. Sosialisasi Amdal dan feasibility study oleh Dinas Pasar Kota Malang menjadi awal dimulainya rangkaian kebijakan revitalisasi. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa pasar tradisional Dinoyo akan di rekonstruksi ulang untuk memenuhi kebutuhan pedagang, untuk pencapaian kontribusi yang maksimal dari pasar tradisional Dinoyo. Namun belakangan ini, diketahui bahwa rekonstruksi ulang akan melibatkan pihak ketiga yang dalam hal ini PT. Citra Gading Asritama. Investor yang notabenenya sebagai pelaku bisnis tentu saja menginginkan adanya perolehan keuntungan besar sehingga mengajukan rencana pembangunan Mall Dinoyo City di tanah yang saat itu masih berdiri pasar tradisional Dinoyo. Kebijakan sepihak yang diambil antara Pemkot Kota Malang dan Investor PT. Citra Gading Asritama mendapat tentangan dari beberapa pihak pedagang. Ada dua alasan penolakan dari pihak pedagang, Pertama, disebabkan oleh site plan yang diajukan PT. Citra Gading Asritama sebagai rencana pembangunan yang bagi pedagang sangat merugikan. Letak pasar tradisional Dinoyo berada di bekas pasar Dinoyo blok timur dan di belakang pasar modern dianggap akan mengurangi jumlah pembeli, karena orang akan lebih memilih berbelanja di pasar modern yang berada di depan. Bagi ivestor

TESIS




13

apabila ada perubahan site plan maka harus dilakukan tender ulang, karena site plan yang diajukan sudah disepakati dalam lelang oleh Pemkot Malang. Seperti yang disampaikan Direktur PT. Citra Gading Asritama, Heri Mursid Broto S berikut :

Direktur PT. Citra Gading Asritama, investor pasar Dinoyo, Heri Mursid Broto S, mengatakan pihaknya tak mungkin mengubah site plan. Sebab, site plan itu merupakan kreasi investor dan sudah sesuai dengan ketentuan panitia lelang Pemkot Malang. "Kalau itu diubah, berarti harus ada lelang ulang" papar Heri. (issuu.com) Gambar 1.4 Site Plan Rencana Revitalisasi Pasar Dinoyo Oleh Investor dan Pemkot Malang

Sumber : P3DKM

Kedua, disebabkan kewajiban membayar biaya penggantian nilai bangunan pasar tradisional Dinoyo yang baru. Hal ini tertera dalam PKS yang disusun oleh investor dan Pemkot Malang, dan bagi pedagang sangat membebani. Dalam draft

TESIS




14

PKS pasal 11 ayat (1) poin (e) mengenai Kewajiban Masing-masing Pihak menjelaskan bahwa :

Kewajiban Pihak Kesatu (Pemkot Malang) : Memberikan persetujuan kepada Pihak Kedua (PT. Citra Gading Asritama) untuk melakukan perjanjian dengan Pedagang Pasar Dinoyo, dalam rangka mendapatkan penggantian nilai bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV perjanjian kerjasama ini. (sumber : draft PKS) Besaran biaya penggantian nilai bangunan memang beragam, tergantung pada kepemilikan bedak/kios/los oleh pedagang. Rata-rata dalam hitungan investor adalah sebesar kurang lebih Rp. 8,75 juta untuk kios, Rp. 4,75 juta untuk bedak dan Rp. 2,25 untuk los. Harga tersebut menurut investor telah disubsidi sebesar Rp. 14 Milyar dari total pembangunan pasar tradisional Dinoyo sebesar Rp. 28 Milyar. Seperti yang disampaikan Direktur PT. Citra Gading Asritama, Heri Mursid Broto S berikut :

Untuk ganti rugi kios dan bedak bagi pedagang lama, Heri menyatakan tetap ada. Sebab, untuk pembangunan pasar tradisional menghabiskan anggaran Rp. 42 Milyar, sedang hasil ganti rugi dari pedagang hanya Rp. 28 Milyar. "Jadi, dalam hal ini kami mensubsidi pedagang lama Rp. 14 Milyar." jelas Heri (issuu.com) Konflik inipun menyebar sampai nasional lewat lembaga-lembaga yang secara langsung dilibatkan oleh pedagang melalui P3DKM untuk mendukung tuntutan dan usulan pedagang. Ombudsman RI, Komnas HAM, Gubernur Jawa Timur menjadi lembaga-lembaga nasional yang dilibatkan disamping beberapa LSM, Ormas dan akademisi-akademisi lokal. Tuntutan pedagang tetap pada dua hal diatas,

TESIS




15

perubahan site plan dan penghapusan biaya penggantian nilai bangunan pasar tradisional Dinoyo yang baru. Bagi pedagang tuntutan dan usulan tersebut akan mampu diakomodasi apabila mereka ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Disisi lain penelitian ataupun kajian terkait dengan KPS dalam frame kebijakan khususnya perumusan kebijakan sebagai ruang konflik kepentingan antar aktor terbilang sedikit. Banyak dari penelitian KPS menekankan pada aspek ekonomi dan teknis (Stephen et.al , 2009; Caroline et. al 2007; Mardiah, 2005; Permatasari, 2011). Penelitian dan kajian yang ada melihat resiko-resiko yang terjadi dalam pengamplikasian KPS dalam pemenuhan infrastruktur. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan model kemitraan BOT dan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi pasar tradisional Dinoyo. Hal ini menjadi menarik dikarenakan : pertama, dalam konsep kemitraan BOT, ada proses konsultasi publik yang dalam hal ini proyek yang akan dimitrakan dengan swasta harus kemudian disosialisasikan kepada publik untuk mendapatkan masukan. Pemerintah harus bisa menimbang masukkan tersebut sebagai evaluasi apakah proyek akan dimitrakan tetap berlanjut untuk dilaksanakan atau berhenti. Dalam hal ini pedagang pasar Dinoyo merupakan salah satu bagian dari publik. Pedagang tidak hanya sebagai kelompok target (target group) atau populasi target (target population), yakni pihak yang oleh pejabat/birokrasi biasanya sekedar dianggap sebagai pemetik manfaat atau korban proyek pembangunan, melainkan juga sebagai kelompok implementor kebijakan karena paling memahami kondisi lapangan. Untuk itu keterlibatan pedagang menjadi

TESIS




16

penting dalam perumusan kebijakan revitalisasi pasar tradisional Dinoyo. Kedua, langkah pedagang dalam melakukan aksi artikulasi kepentingan dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional Dinoyo. Hal ini cukup menarik dikarenakan kekuatan para pedagang yang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan Pemkot Malang sebagai pemegang kekuasaan dan PT. Citra Gading Asritama sebagai pemiliki sumberdaya. Langkah pedagang hanya didasarkan kepada rasa memiliki pada pasar tradisional Dinoyo, namun hal itu membuat sebuah perubahan pada kebijakan. Untuk itu peneliti mengajukan judul Posisi Tawar Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni : 1. Bagaimana bentuk kemitraan yang terjalin antara Pemkot Malang dan PT. Citra Gading Asritama berkaitan dengan revitalisasi pasar Dinoyo? 2. Bagaimana posisi masyarakat pedagang dalam kemitraan yang terjalin antara Pemkot Malang dan PT. Citra Gading Asritama berkaitan dengan revitalisasi pasar Dinoyo? 3. Nilai-nilai apa saja yang dipertukarkan dalam kemitraan yang terjalin antara Pemkot Malang, PT. Citra Gading Asritama dan masyarakat pedagang berkaitan dengan revitalisasi pasar Dinoyo?

TESIS




17

1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan dari penelirtian ini adalah ingin : (1) Mengungkapkan dan menyajikan dengan jelas bentuk kemitraan yang dilakukan pemerintah kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama; (2) Menunjukkan posisi masyarakat dalam relasi kemitraan antara Pemerintah Kota Malang dan PT. Citra Gading Aristama. (3) Mengungkapkan dan menyajikan nilai-nilai yang dipertukarkan dalam relasi kemitraan antara Pemkot Malang, PT. Citra Gading Asritama dan Masyarakat Pedagang. Selain itu dalam penelitian ini juga mencoba mencari model kemitraan yang ideal dimana kemitraan dibangun bukan saja atas kesepakatan Pemerintah dengan Pihak Swasta melainkan juga ada keterlibatan masyarakat sebagai penerima kebijakan.

1.4 Manfaat penelitian Dari penelitian ini diharapkan meberikan manfaat sebagai berikut ; 1. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan positif bagi pemerintah Kota Malang khususnya dan pemerintah daerah lain, agar dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta sebaiknya tidak lupa juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

TESIS




18

2. Secara Akademis Hasil peneitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi literatur bacaan khususnya untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan kajian mengenai perjanjian kerjasama KPS. Dengan begitu, dapat pula berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kebijakan publik.

TESIS



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN. Indonesia yakni kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan public

Recommend Documents