Solusi, Vol. 9 No. 19, Juni - Agustus 2011
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INPRES NO.1 TAHUN 1991 Oleh : Oyoh Bariah, Rina Marlina dkk Abstraks Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami-isteri dengan abadi, dipenuhi dengan sinar kedamaian (sakinah), saling cinta (mawaddah), dan saling kasihsayang (warahmah). Sebuah keluarga yang mempuyai keturunan yang sah yang dapat melanjutkan tongkat estapet (eksistensinya dimuka bumi) sepanjang masa.(Qs.an-Nahl/16: 72) Adapun nikah sirri atau nikah di bawah tangan yaitu nikah rahasia yang dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dicatat oleh Pejabat KUA setempat. dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu, terutama yang menyangkut dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan), masalah harta bersama antara suami isteri, hak saling mewarisi antara anak dan orangtua Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang tata aturan hukum perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap hukum,meminimalisir praktek perkawinan Sirri atau perkawinan di bawah tangan di antara masyarakatjuga menjembatani dan mendampingi dalam pembuatan akta nikah bagi masyarakat yang melakukan nikah sirri Kata kunci: nikah sirri, akibat hukum, akta nikah A. Pendahuluan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami iateri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 undang –undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 . Jadi menurut aturan Undang-undang ini perkawinan barulah ada, apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu dua (2) orang wanita saja (lesbian) atau dua orang laki-laki saja (homo seksual). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan oleh banyak pria dengan banyak wanita Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Orang Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Juga ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Dan pencatatan itu sangat diperlukan untuk kepastian hukum., demikian pula dengan perkawinan.
1
Solusi, Vol. 9 No. 19, Juni - Agustus 2011
Namun, kenyataannya, di Karawang khususnya di lokasi tempat penulis mengadakan pengabdian masyarakat, banyak pula terjadi orang-orang melakukan nikah Sirri atau nikah di bawah tangan yaitu nikah rahasia yang dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Nikah dan tidak dilaksanakan di depan pejabat KUA setempat. Inilah masalah kecil tapi sangat besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu, terutama yang menyangkut dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan), masalah harta bersama antara suami isteri, hak saling mewarisi antara anak dan orangtua , demikian juga suami isteri. akan bertambah kusut lagi apabila perkawinan siri (di bawah tangan) ini dilakukan untuk beristeri lebih dari satu (Poligami) baik itu perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya. Banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan dalam pernikahan siri, baik itu untuk istri dan anak, dampak yang terlihat di atas adalah dari segi hukum, selain hukum juga bisa berdampak secara sosial antara lain sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan, dan dampak secara psikologis antara lain, merasa kecewa dan sakit hati kepada suaminya atas kebohongan dan ketidak-jujurannya mengawini perempuan lain. Implikasi selanjutnya adalah kepercayaannya terhadap suami mulai pudar. Atas dasar inilah maka pengabdian pada masyarakat ini diarahkan pada permberdayaan perempuan melalui pendampingan dan penyuluhan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan komplikasi Hukum Islam, diharapkan dengan penyuluhan bisa mengubah persepsi yang salah tentang legalitas perkawinan dan melalui pendampingan memberikan kesempatan dan memberikan kemudahan pada masyarakat untuk membuat surat nikah. B. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pendampingan dan penyuluha hukum ini adalah sebagai berikut : 1. memberikan penjelasan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang tata aturan hukum perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif 2. meningkatkan serta terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan aturan Kompilasi Hukum Islam 3. Meminimalisir praktek perkawinan Sirri atau perkawinan di bawah tangan di antara masyarakat 4. menjembatani dan mendampingi dalam pembuatan akta nikah bagi masyarakat yang melakukan nikah sirri b. Sasaran Pendampingan Sasaran dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah masyarakat pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan baik yang telah menikah atau belum menikah. Lebih diutamakan bagi pasangan menikah yang memiliki permasalahan dalam pernikahan ataupun bagi pasangan kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan Sasaran pendampingan yang telah kami lakukan adalah ; 1. Masyarakat dusun Pajaten yang memiliki permasalahan hukum dalam pernikahan 2. Masyarakat dusun Pajaten yang belum memiliki surat akta nikah karena belum dibayarkan atau yang memiliki permasalahan secara administratif 3. Masyarakat para pelaku nikah sirri dalam pembuatan akta nukah
2
Solusi, Vol. 9 No. 19, Juni - Agustus 2011
4. Masyarakat yang belum mengetahui syarat-syarat perkawinan C. Materi dan Metode pelaksanaan a. Materi Penyuluhan Materi Penyuluhan UU Perkawinan No I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam:. No. 1.
2.
3.
Materi Penyuluhan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 a.Pengertian Perkawinan b.Syarat syahnya Perkawinan c.Akibat Hukum dari suatu perkawinan yg syah & tidak d. Macam-macam dan bentuk perkawinan di masyarakat Rukun dan Syarat syah perkawinan menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perkawinan ditinjau dari segi psikologi, keuntungan dan kerugian Nikah siri
Pemateri Dewi Handayani, SH/ Holeness,SH.,MH
Ket.
Oyoh Bariah, M.Ag
Rina Marlina, S.Psi, M.Pd
b. Metode Pelaksanaan Metode yang dilakukan adalah penyuluhan dengan memberikan ceramah, diskusi dan dialog antara pemateri dan ibu-ibu pengajian majlis taklim di dusun Pajaten seputar masalah hukum perkawinan. Penyuluhan dilaksanakan dua kali di rt 04 dan rt 03 di majlis taklim Nurul Amal dengan jumlah peserta 110 orang. Penyuluhan tersebut dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli. Adapun kegiatan pendampingan dengan sasaran masyarakat dusun Pajaten rt 03 dan 04, kami laksanakan pada bulan Juni s/d bulan Agustus.Bentuk pendampingan yang kami lakukan bekerja sama dengan aparat setempat dan pejabat KUA kecamatan Telukjambe Barat adalah: a. Menjelaskan kepada masyarakat tata cara pembuatan surat akta nikah bagi masyarakat yang belum memiliki surat akta nikah b. Mendampingi mereka dalam pembuatan akta nikah di kantor KUA kecamatan Telukjamber Bara D. Hambatan dan Solusi a. Hambatan Hambatan saat dilaksanakan pengabdian pada masyarakat meliputi beberapa aspek antara lain berhubungan dengan aspek : 1. Sistem Sulitnya mengumpulkan semua massyarakat. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan harus mengikuti dengan sistem yang ada, sehingga pelaksanaan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus mengikuti kegiatan yang biasa dilakukan dilokasi penelitian.Serta respon masyarakat terhadap pelaksanaan penyuluhan kurang karena tidak diikuti oleh pasangan yang belum menikah 2. Dana Karena untuk mengurus masalah surat nikah ini harus menggunakan administrasi maka ini merupakan kendala yang sangat besar karena ketidak mampuan secara finansial.
3
Solusi, Vol. 9 No. 19, Juni - Agustus 2011
3. Psikologis Secara psikologis adanya persepsi yang salah tentang repotnnya mengurus surat nikah secara legal, sehingga membentuk sikap untuk mencari cara yang lebih cepat dan mudah. b. Solusi Untuk meminimalkan hambatan yang terjadi maka pendekatan yang dilakukan antara lain : a. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan dilakukan saat masyarakat sedang melaksanakan kegiatan rutin, dalam hal ini adalah kegiatan majelis ta’lim, hal ini cukup efektif karena materi yang disajikan lebih kearah pentingnya UU Perkawinan no.1 thn 1974, ditinjau dari hukum islam dan aspek psikologis yang alami oleh anak dan istri. b. Karena berbenturan dengan dana yang dikeluarkan untuk mengurus admisistrasi dalam pembuatan surat nikah, maka Tim abdimas berkoordinasi dengan pihak KUA untuk meminimalkan biaya pembuatan surat nikah. c. Dengan adanya penyuluhan maka minimal Kami tim pelaksana sudah melihat adanya perubahan persepsi tentang pentingnya surat nikah terutama untuk kepentingan anakanak dan yang paling penting dengan adanya legalitas (surat nikah) maka perempuan merasa lebih nyaman secara psikologi E. Dampak dan Hasil yang dicapai a. Hasil Pengabdian Masyarakat Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan dan penyuluhan undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: a. Munculnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, bahwa setiap peristiwa dan perbuatan yang berhubungan dengan perkawinan harus dicatatkan pada petugas dan instansi yang berwenang b. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, hal tersebut terlihat dari pola sikap proaktif masyarakat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika sosialisasi dan penyuluhan hukum diadakan c. Meningkatnya sumber daya manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemadirian di bidang hukum dan kemasyarakatan d. Munculnya sikap hukum (legal attitude) pada masyarakat dalam mengapresiasi aturan hukum, hal ini terlihat dari minat dan antusiasme tinggi masyarakat untuk melegalkan peristiwa pernikahannya melalui pembuatan surat akta nikah e. Aktualisasi kepemilikan surat akta nikah yang sah. b. Rekomendasi Berdasarkan hasil penyuluhan dan pendampingan Hukum Perkawinan yang telah dilakukan, dapat direkomendasikan sebagai berikut : - Hendaknya sosialisasi hukum d iantara masyarakat harus terus dilakukan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga tercipta masyarakat sadar hokum khususnya tentang hokum Perkawinan. - Perlu adanya perhatian dan kemudahan dari aparat atau instansi pemerintah kabupaten Karawang terhadap masyarakat yang belum memiliki surat-surat atau dokumen penting yang wajib dimiliki seperti KTP, KK, Surat Nikah dan lain-lain sebagainya
4
Solusi, Vol. 9 No. 19, Juni - Agustus 2011
DAFTAR PUSTAKA Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press. 1994 Hasan Basri, Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993 M. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995 Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid 3, Beirut: Dar ei-Fikr, 1983 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984
5
