ABSTRAK INDRA SETYADI RAHIM, NIM 271409137, Implementasi Informed Consent di Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe. Dibawah bimbingan I DR. Fence M. Wantu S.H., M.H dan bimbingan II Dian Ekawaty Ismail S.H., M.H Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum, Universitasi Negeri Gorontalo,2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Informed Consent dirumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan kendala pelaksanaan Informed Consent dirumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe. Penelitian ini bersifat deskriptif sedangkan jenis data penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Lokasi penelitian di rumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe. Bahan yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara. Teknik analisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa, Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban bahwa, Implementasi informed consent dirumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe masih minimnya tenaga kesehatan sehingga dalam meminta persetujuan tindakan medis pada pasien, pasien tidak memahami sepenuhnya penjelasan dari dokter. Kendala-kendala Dalam pelaksanaan informed consent pada tenaga medis yang tiap harinya dokter memeriksa pasien dengan jumlah yang banyak sehingga dalam pelaksanaannya pasien kurang memahami informed consent tersebut, tenaga kesehatan (perawat,bidan) yang diberikan delegasi dalam melakukan informed consent hanya menjalankan sesuai dengan perintah tanpa melihat sebab akibat yang akan ditimbulkan, pasien dan keluarga yang kurang memahami tentang kesehatan yang diakibatkan karena tingkat pendidikan pasien yang rendah sehingga pasien masih mengunakan jasa non medis Kata kunci : Informed Consent, kesehatan, medis
1
PENDAHULUAN Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang berkerja dirumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada ditempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami secara konsumen secara keseluruhan agar dapat maju berkembang. Dalam pelayanan kesahatan. Rumah sakit jugan harus memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja dirumah sakit. Akan tetapi, tenaga professional yang bekerja dirumah sakit dalam memberi putusan secara professional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.1 Hubungan antara orang yang memerlukan pertolongan dan orang yang mengarapkan memberikan pertolongan pada umumnya bersifat tidak seimbang hubungan dokter-pasien umumnya tidak setara biasanya pasien berada dipihak yang lemah, yang oleh karena itu ia perlu mendapatkan perlindungan. Karena posisinya sebagai pihak yang lebih berbagai hal, dokter perlu diberi tahu agar ia tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan pasien dan menguntungkan diri sendiri. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat, dan. Dalam
hal melakuakn
tindakan medis, yang adalah suatu tindakan yang bersifat diagnostik/terapeutik (menentukan jenis penyakit / penyembuhannya) yang dilakukan terhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewajiban memberikan
pertolongan
penyembuhan
bagi
pasien
berdasarkan
ilmu
pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya.
1
Titik triwulan Tutik dan Shita Shita Febriana, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Hlm 1.
2
Informed Consent dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis dokter yang ingin melakukan tindakan medis atau operasi terlebih dahulu harus memberikan
informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa
manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis atau operasi tersebut. Keterangan ini harus diberikan secara jelas dalam bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien dan memperhitungkan tingkat pendidikan dan intelektualnya. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan sah karena pasien tidak memperoleh keterangan yang lengkap dan benar dapat mengakibatkan seorang dokter dapat digugat di pengadilan. Informed Consent ini banyak pasien yang belum mengetahui sejauh mana, dan kendala apa saja dalam Informed Consent ini. Dalam hal ini dokter yang sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan pasien, dan segala kompetensi yang dilakukan oleh dokter, dan sebagai pasien yang menerima pelayanan kesehatan harus menerima saran yang diberikan oleh dokter. Rumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi Informed Consent dalam praktek dirumah sakit Prof. Dr. H.Aloei Saboe sebagai wujud pelaksanaan hukum kesehatan.? 2. Apa yang menjadi kendala pihak rumah sakit Prof.Dr. H. Aloei Saboe dalam pelaksanaan Informed Consent.? Pengertian Informed Consent Informed Consent adalah suatu komunikasi antara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan, dan tidak akan dilakukan terhadap pasien, dilihat dari Informed Consent bukan lah suatu perjanjian antara dua pihak, melainkan melahirkan suatu persetujuan sepihak atas layanan yang ditawarkan Salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi kepentingan dokter dari tuntutan pasien, didalam Informed Consent tersebut dicantumkan bahwa
3
dokter tidak akan dituntut dikemudian hari, hubungan antara dokter dengan pasien yang terjalin dalam transaksi terapeutik menimulkan hak dan kewajiban masingmasing pihak yaitu pihak pemberi pelayanan (medical provider)
dan pihak
penerima pelayanan (medical receivers) dan ini harus dihormati oleh para pihak.2 Pengertian Informed Consent Menurut Para Ahli Menurut Hanafiah mengemukakan informed artinya telah diberitahukan / telah disampaikan atau telah diinformasikan, Consent artinya pertujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Secara istilah Informend Consent, dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan pada pasien kepada dokter setelah menerima penjelasan.3 Menurut Komalawati yang dimaksud dengan Informed Consent adalah suatu kesepakatan / persetujuan pasien atas upaya medis yang dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.4 Menurut Guwandi Consent (persetujuan) merupakan dasar yuridis untuk pembenaran dilakukannya tindakan medik atau operasi, Untuk melakukan tindakan pembedahan, dokter akan melalui pasien dengan pasien, sehingga bila persetujuan (consent) tidak ada, dokter dapat dianggap melakukan penganiayaan, karena tindakan medis yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur pasal 351 KUHP.5 Bentuk Informed Consent 1. Informed Consent lisan Tambahan pemeriksaan atau pengobatan perlu mendapatkan persetujuan baru seperti :
2
Anny Isfandyarie, 2006, Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter Buku 1, hlm 126 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid. hlm 129 3
4
a. apakah bersedia untuk mendapatkan suntikan? b. apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan USG/HSG atas dirinya? Permintaan informed consent ini diperlukan oleh karena: a. Terdapat kemungkinan komplikasi. b. Terdapat tambahan biaya pemeriksaan pengobatan6 2. Informed Consent tertulis. Informed consent tertulis yang lazim disebut informed consent karena besarnya tindakan pengobatan, tidak dapat lepas dari: a. Komplikasi yang mungkin terjadi. b. Kemungkinan kematian c. Biaya yang besar.7 Untuk mendapatkan informed consent yang sesuai dengan hak penderita dan mengambil sikap, diperlukan informasi mengenai penyakit, yaitu tentang : a. Jenis penyakit (diagnosa) b. Tindakan baku menurut standar tertinggi. c. Kemungkinan terjadi komplikasi sampai kematian. d. Kemungkinan akibat yang dapat terjadi setelah tindakan medis dilakukan. e. Lama perawatan inap. f. Biaya yang diperlukan.8 Dalam memberikan keterangan penyakit diperlukan bahasa yang dapat dimengerti oleh penderita, berdasarkan hasil informasi tersebut penderita dapat mengambil dua sikap; 1. Menolak tindakan medis yang akan dilakukan.
6
Ida Bagus Gde Manuaba, 1999, Operasi Kebidanan Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Dokter Umum. Hlm 22 7 Ibid. 8 Ibid.
5
2. Menyetujui memberikan ijin serta melimpahkan wewenang untuk mengambil tindakan medis.9 3. Informed Consent. dalam keadaan gawat darurat. Penderita yang dalam keadaan gawat darurat, dimana keluarganya tidak ikut serta mendampingi, karena setiap penundaan tindakan medis dapat berakibat fatal.10 Dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan syok, tidak sadar sampai koma, patah tulang, atau keadaan kesakitan yang tidak tertahankan dalam situasi demikian, keputusan dokter untuk segera mengambil tindakan medis dapat dibenarkan, sehingga jiwa penderita dapat diselamatkan.11 Hak dan Kewajiban Dokter Dokter memiliki profesi yang berhadapan lansung dengan begitu banyak sakit penyakit manusia, profesi krdokteran tanggung jawab dan tuntutan masyarakat terhadapnya adalah sebagai penolong dan pihak yang selalu lebih mengutamakan kewajiban diatas hak-hak atau pun kepentingan pribadinya..12 Kode Etik Kedokteran Indonesia mengatur kewajiban dokter, yaitu 1. Kewajiban Umum. 2. Kewajiban dokter terhadap pasien. 3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat. 4. Kewajiban dokter diri sendiri.13 Hak-hak dokter sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak lazim mengingat umumnya masyarakat lebih suka menyoroti segi kewajiban-kewajiban saja. Namun, secara prinsip dalam hal apa pun kewajibaan tidak pernah berdiri
9
Ibid. hlm 23 Ibid. 11 Ibid. 12 Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo,Jakarta, 2001, hlm 37 13 Ibid. Hlm 38
10
6
sendiri tanpa diikuti oleh hak-hak. Beberapa hak dokter dalam melakukan profesinya.14 1. Hak untuk menolak bekerja diluar standar profesi medik. Seorang dokter dapat saja menolak untuk melakukan tindakan medik tertentu walaupun pihak pasien mendesaknya.15 2. Hak untuk menolak tindakan yang tidak sesuai dengan kode atik profesi dokter. Hak ini dimiliki dokter agar setiap dokter diberi kesempatan untuk menjaga martabat profesinya.16 3. Hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat. Hak ini dimiliki dokter untuk memiliki hak pribadinya, berdasarkan pertimbangan dokter itu sendiri. 17 4. Hak atas privacy dokter. Dalam hubungan dokter dengan pasien dapat saja pasien ingin mengetahui kehidupan pribadi dokter. 18 5. Hak untuk menerima balasan jasa atau honorarium yang pantas. Hak ini telah diakui dan diterima sejak dulu. Permasalahan dapat timbul apabila besarnya imbalan itu tidak dapat ditetapkan dengan pasti. Untuk it, kode etik kedokteran akan memberikan patokan-patokan tertentu. 19 Pasien Hak pasien merupakan hak asasi dan bersumber dari hak individual, hak untuk menentukan nasib sendiri lebih dekat artinya dengan hak pribadi, yaitu hak
14
Ibid. Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid 19 Ibid. 15
7
atas keamanan pribadi yang berkaitan erat dengan hidup, bagian tubuh, kesehatan, kehormatan, serta hak atas kebebasan pribadi.20 Pasien mempunyai hak, pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran :21 1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 3. 2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. 3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medic. 4. Menolak tindakan medik. 5. Mendapatkan isi rekam medik.22 Kewajiban pasien, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 53 menyebutkan: 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku disaran pelayanan kesehatan, dan 4. Member imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.23 METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum atau norma hukum sehingga dapat diketahui kedudukan hukum atau legalitas dari Informed Consent antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis.
20
Ari yunanto dan helmi, Hukum pidana malpraktik medic, Yogyakarta, 2010, hlm 18 Ibid, hlm 20 22 Ibid, hlm 21 23 Ibid, hlm 22 21
8
Sifat Penelitian Dalam penelitian ini penulis bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di RSUD PROF. Dr. H. ALOEI SABOE, yang beralamat di Jln. Aloei Saboe, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan
Kota Utara Kota Gorontalo,
dengan alasan karena lokasi yang penelitian bisa dijangkau, dan memudahkan dalam pengambilan data – data Bahan Hukum Penelitian 1. Bahan Hukum Primer 2. Bahan hukum sekunder
3. Bahan Hukum Tersier Pengumpulan Data Menurut Soerjona dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview, sehingga metode pengumpulan data yang dilakukan melihat data sekunder berbagai buku ilmu hukum, hukum kesehatan, KUHP dan Undang-undang Tentang kesehatan.24 Analisis data Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif
dan
kemudian
dilakukan
pembahasan.
Berdasarkan
hasil
pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang teliti dengan alasan bahwa segala sesuatu yang
24
Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafido Persada, Jakarta, 2004, Hlm 67
9
berhubungan dengan informed consent antara pasien dan dokter dengan melihat perbandingan hukum akan sangat bermanfaat bagi suatu masyarakat. Informed Consent di Rumah Sakit Prof. DR. H. Aloei Saboe. Melalui Instalasi Gawat Darurat, sebagian besar berasal dari kalangan awam, pasien yang masuk Rumah Sakit sebelum dilakukan tindakan medik maka seorang dokter berkewajiban memberikan penjelasan terhadap pasien atau keluarganya tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan Dalam praktek kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pihak Rumah Sakit memperhatikan kelengkapan syarat administrasi operasi berupa Persetujuan oleh pasien atau keluarga sebagai bagian dari wujud tanggung jawab Rumah Sakit terhadap kenyamanan pasien dan sebagai alat bukti bagi Dokter dan Rumah Sakit apabila timbul masalah akibat tindakan medik yang tidak diinginkan di kemudian hari dan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada Pasal 29 setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban a.) memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit Kepada Masyarakat. b.) memberi pelayanan kesehatan yang aman bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit, c.) memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Tanda tangan pasien atau persetujuan pada formulir persetujuan memang merupakan suatu bukti bahwa pasien telah memberikan persetujuannya, tetapi seringkali dikatakan belum merupakan bukti dari persetujuan karena pasien belum tentu betul-betul telah mengerti. Setelah mendapatkan persetujuan pasien berkewajiban yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 53 10
menyebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban: 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan, dan 4. Member imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. dokter spesalis Bedah25 yang sesuai dengan kompentensinya di Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe, mengatakan bahwa informed consent
harus
disampaikan kepada pasien untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dan informed consent dibuat secara tertulis yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga pasien sebelum dilakukannya tindakan medik.
Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Informed Consent 1. Tenaga Medis a. Dengan data yang ada bahwa Dokter dalam sehari dokter melayani 10 sampai 13 pasien, dan sibuk praktek dibeberapa ruangan sehingga dokter memiliki pasien yang banyak pada tiap ruangan yang ada. b. Dengan dokter memeliki banyak pasien diruangan lain. Kebiasaan dokter untuk mendelegasikan tugasnya kepada Tenaga Kesehatan dalam hal ini perawat. c. Dokter boleh mendelegasikan bila kondisi life saving (emergency), setelah dokter datang harus menandatanganinya 2. Tenaga Kesehatan (Perawat/Bidan)
25
Wawancara dengan Dokter spesialis Bedah dirumah Sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe, tanggal 13 juni.2013
11
a. Tenaga perawat dalam melaksanakan delegasi meminta Informed Concent ke pasien/keluarga tanpa ada beban karena merasa hal tersebut sudah tugas rutin. b. Beberapa tenaga kesehatan belum sepenuhnya memahami dampak yang timbul bila ada kesalahan. 3. Pasien dan keluarga. 1. Pendidikan, yaitu Pasien tidak sepenuhnya memahami tentang dunia kesehatan. 2. Budaya, Pasien yang sering kali menggunakan jasa non medis berupa dukun yang sering dikatakan masyarakat orang pintar PENUTUP Implementasi informed consent di Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pelaksanaannya informed consent ternyata
informed
consent dirumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe masih minimnya di tenaga kesehatan sehingga dalam meminta persetujuan tindakan medis pada pasien, pasien tidak memahami sepenuhnya penjelasan dari dokter. Kendala-kendala Dalam pelaksanaan informed consent pada tenaga medis yang tiap harinya dokter memeriksa pasien dengan jumlah yang banyak sehingga pelaksanaan pasien kurang memahami informed consent tersebut, tenaga kesehatan (perawat,bidan) yang diberikan delegasi dalam melakukan informed consent hanya menjalan sesuai dengan perintah tanpa melihat sebab akibat yang akan ditimbulkan, pasien dan keluarga yang kurang memahami tentang kesehatan sehingga pasien terhambat pada pendidikan atau ilmu pengatahuan dan kebiasaan dari pasein mengunakan jasa non medis
12
DAFTAR PUSTAKA Tutik, Titik Triwulan, Shita Febriana, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka. Jakarta Isfandyarie, Anny. 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanki Bagi Dokter Buku 1, Prestasi Pustaka, Jakarta Manuaba, Ida Bagus Gde, 1999. Operasi Kebidanan Kandungan dan keluarga Berencana Untuk Dokter Umum. Jakarta Samil, Ratna Suprapti, 2001, Etika Kedokteran Indonesia. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta. Yunanto, Ari dan helmi, 2010, Hukum Pidana Malpraktek Medik, Yogyakarta Amiruddin dan Asikin, H.Zainal,2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
13
