ABSTRACT
SRI ASTUTY. ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE ON INVESTMENT IN INDONESIA
This study aims at analyzing the effect of interest rate, and government expenditure on investment in Indonesia and identifying the most dominant variables that have significant correlation with the investment in Indonesia.
The analyzed data are the secondary data which are time series (1990-2004), i.e interest rate, government expenditure, and investment in Indonesia. The regression method of simultaneous equation estimation on structural equation model (SEM) is used for analyzing the data.
The result of this research indicates that simultaneously interest rate, and government expenditure have a significant and positive effect on investment. Partially government expenditure, have also
a positive and
significant effect investment In
addition, interest rate has a negative and insignificant effect on investment. The most dominant
variables
that
have
significant effect on investment is
government
expenditure. Key word: interest rate, geverment expenditure, and investment
A. LATAR BELAKANG
Menurut Sundrum (1988), dengan rezeki minyak yang melimpah, ditambah pemasukan dari utang luar negeri yang tumbuh sekitar 16,03 persen pertahun, posisi keuangan pemerintah menjadi sangat kuat, sehingga mampu meningkatkan investasi dan pengeluaran rutinnya, kenaikan pengeluaran pemerintah ini mendatangkan
pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakat, yang pada gilirannya mampu mendorong kenaikan permintaan agregat dan investasi. Ketika itu PMA dan PMDN masing-masing tumbuh 75,62 persen dan 246,11 persen pertahun. Peranan sector pemerintah sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, penentuan besarnya peranan sector pemerintah dan sector swasta dalam kegiatan ekonomi merupakan masalah yang penting untuk menentukan komposisi yang efektif dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam hal penentuan besarnya sector pemerintah dan sector swasta ini, terdapat dua kelompok teori yang memberikan tanggapan yang kontradiktif. Secara teoritis menurut Ram (1986), salah satu pendapat ekstrim menyatakan bahwa peranan sector pemerintah yang lebih besar dapat menganggu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Pendapat tersebut didukung oleh Rubinson (1977) yang menyatakan bahwa besarnya peranan pemerintah yang tercermin dalam sumbangan penerimaan pemerintah dalam produksi nasional bruto dapat
memajukan
pertumbuhan
ekonomi
dengan
penurunan
ketergantungan,
khususnya bagi orang miskin di Negara berkembang. Namun pada tahun 2004 nilai investasi dalam negeri tercatat sebesar Rp.36.747,6 miliar atau mengalami penurunan sebesar 24,21 persen dibanding tahun 2003 sebesar Rp.48.484,8 miliar. Demikian pula dengan investasi asing yang hanya mencapai US$ 10,3 miliar atau mengalami penurunan sebesar 22,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai investasi sebesar US$ 13,2 miliar. Pengeluaran rutin merupakan bagian dari belanja negera yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tahun anggaran 1999/2000, belanja rutin pemerintah mencapai 166.881 miliar rupiah. Bagian terbesar dari pengeluaran rutin merupakan kumpulan dari
pos-pos
pengeluaran
yang
tidak
spesifik
klasifikasinya, sehingga
selama
ini
dimasukkan ke dalam pos pengeluaran lain-lain.
Dalam beberapa tahun anggaran bahwa porsi pengeluaran pemerintah paling besar dhabiskan untuk membayar cicilan hutang beserta bungnya, rata-rata pada tiap tahun anggaran, lebih dari sepertiga bagian dari total belanja rutin pemerintah. Namun pada realisasi APBN 1999/2000 lalu, porsi cicilan hutang justru masih kecil jika dibanding dengan pengeluaran pada pos-pos yang tidak jelas spesifikasinya atau pos lain-lain yang mencapai 63.232 miliar rupiah. Pada APBN 2001, pengeluaran rutin pemerintah pusat mencapai 213.387,8 miliar rupiah. Dalam APBN tahun 2001 porsi pengeluaran terbesar masih dibelanjakan untuk membayar cicilan hutang beserta bunganya yang dimana pembayaran cicilan hutang dalam negeri mencapai 61.174,3 miliar rupiah. Sedang untuk hutang luar negeri menghabiskan 28.395,4 miliar rupiah.
Selama APBN 1993/1994 hingga 1999/2000, pengeluaran pembangunan pertahun anggaran rata-rata mengalami kenaikan 19,52 persen. Kenaikan pengeluaran ini menggambarkan besarnya target pembangunan yang hendak dicapai pemerintah. Pada tahun anggaran 1999/2000, realisasi pengeluaran untuk pembangunan sebesar 78,311 miliar rupiah. Pada tahun anggaran ini, pengeluaran dalam bantuan proyek pembangunan sebesar 18.271 miliar rupiah. Pada APBN tahun 2001, terlihat bahwa anggaran pembangunan mencapai 45.461,4 miliar rupiah, yang terdiri 21.712,1 miliar rupiah untuk pembiayaan pembangunan dan 23.749,3 miliar untuk pembiayaan proyek
.
b. Metode penelitian Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga (x1), dan pengeluaran pemerintah (X2), terhadap investasi (Y) data dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui metode statistik, yaitu dengan Structural Equation Modelling (SEM)yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut: Y = f (X1, X2,)
(1)
Dari persamaan (1), andaikan mengikuti fungsi Cobb-Douglas (non linear) maka model persamaan yang dikembangkan adalah: 1
2
Y1 0 X 1 X 2 e X11 1
(2)
Dimana A 0, β1, β2,, adalah parameter. Persamaan (2) merupakan persamaan non-linier dan dapat dinyatakan bentuk lain untuk estimasi regresi linier dengan mentransper ke dalam bentuk logaritma natural sebagai berikut: LnY Ln 0 1 X 1 2 LnX 2 1
Dimana Ln A0= konstanta Y= Nilai investasi (milyar rupiah) X1 = Tingkat suku bunga (persen) X2 = pengeluaran pemerintah (milyar rupiah)
1 adalah pengaruh tingkat bunga terhadap investasi
2 adalah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi ε1 adalah error term dari investasi
(3)
c. DEFINISI OPERASIONAL a. Tingkat bunga adalah harga yang terjadi dipasar uang dan modal. Tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga pinjaman yang dinyatakan dalam persentase (persen) pertahun. b. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang terutama terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan dibiayai dari berbagai sumber, dalam hal ini sumber terbesar diharapkan berasal dari pajak. Data yang diambil pertahun dalam milyar rupiah. c. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah jumlah modal yang ditanam pihak swasta dinegara selain negara asal pemilik modal dalam jutaan US$. d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oeh seseorang atau badan usaha domestik dalam milyar rupiah.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Estimasi Pengaruh Tingkat Bunga, Pengeluaran Pemerintah, Terhadap Investasi Di Indonesia Hasil estimasi persamaan simultan untuk secara parsial tentang pengaruh tingkat bunga, dan pengeluaraan pemerintah, terhadap investasi secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 1.Hasil Estimasi Pengaruh Tingkat Bunga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi di Indonesia Variabel
B
SE
T
Constant
29,989
14,957
2,005
0,000
Tingkat Bunga/(X1)
- 0,057
0,137
-0,414
0,679 ns
0,162
1,107
0,146
0,884ns
Pengeluaran pemerintah /(X2) R = 0,986 N = 21
Sig
Adjust R2 = 0,982
Catatan : LnY = 29,989 – 0,057X1 +0,162LnX2 (2,005) (-0,4 (0,146) *) Signifikan dengan taraf nyata 1persen **) Signifikan dengan taraf nyata 5persen ns) Tidak Signifikan
Beberapa keputusan yang dapat diambil dari Tabel diatas hasil estimasi adalah: Pertama, kelayakan model dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien determinasai (R2). Nilai yang ditemukan adalah sebesar 0,986. Hal ini dapat berarti bahwa variasi variabel
independen
yaitu
tingkat
bunga, dan pengeluaran pemerintah dapat
menjelaskan variasi variabel dependen yaitu investasi sebesar 98,6 persen. Dengan demikian variasi variabel lain yang menjelaskan investasi yang tidak diperhitungkan ke dalam model hanya sebesar 1,4 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini layak. Demikian pula jika dilihat dari koefisien korelasi model ini yaitu sebesar 0,992. Hal ini dapat berarti bahwa hubungan antara variabel independen yaitu tingkat bunga, dan pengeluaran pemerintah dengan variabel dependen yaitu investasi adalah kuat. Kedua, uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikan model secara parsial atau menguji
keberartian
pengaruh
variabel
independen
yaitu
tingkat
bunga,
dan
pengeluaran pemerintah terhadap variabel dependen investasi. Variabel independen yaitu tingkat bunga berpengaruh negatif dan belum signifikan terhadap variabel
dependen yaitu investasi. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan investasi. Ketiga, nilai konstanta adalah sebesar 29,989. Nilai ini berarti bahwa apabila tingkat bunga, dan pengeluaran pemerintah tetap maka persentase nilai investasi sebesar 29,989 persen. Nilai koefisien regresi tingkat bunga adalah sebesar -0,057. Hal ini dapat berarti jika tingkat bunga naik 1 persen maka nilai investasi akan turun sebesar 0,057 persen dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dimana tingkat
bunga
yang
tinggi
memberikan
indikasi
yang
kurang
perekonomiaan karena hal dapat mempengaruhi kegiatan investasi.
baik
terhadap
Hal ini sejalan
dengan teori Klasik bahwa makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi
makin
kecil
dan seorang
pengusaha
akan menambah pengeluaran
investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi itu lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana investasi yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana. Sedangkan menurut analisis Keynes menunjukkan dua faktor penting yang menentukan investasi yaitu, suku bunga. Hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi adalah berhubungan terbalik, yaitu apabila suku bunga tinggi maka gairah investor untuk melakukan investasi merosot dan sebaliknya apabila suku bunga rendah maka gairah untuk melakukan investasi meningkat. Investor melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh dan mengurangi minat investor menanamkan modalnya. Semakin rendah suku bunga, semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh dan akan menambah minat investor untuk menanamkan modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lahiya (2003) yang menemukan tingkat
bunga berpengaruh negatif
terhadap investasi sektor industri, sedang sakirah(2005)
menemukan tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap investasi sektor perkebunan. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,162. Hal ini dapat berarti jika pengeluaran pemerintah naik 1 persen maka nilai investasi akan meningkat sebesar 0,162 persen dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Perlu dicatat bahwa nilai ini tidak signifikan meskipun memperlihatkan hubungan positif. Hal ini disebabkan karena tahun anggaran 1999/2000, belanja rutin pemerintah mencapai 166.881 miliar rupiah. Dalam beberapa tahun anggaran, telihat bahwa porsi pengeluaran pemerintah yang paling besar dihabiskan untuk membayar cicilan hutang pemerintah beserta bunganya. Pembayaran hutang dan bunga ini, rata-rata pada tiap tahun anggaran, lebih dari sepertiga bagian dari total belanja rutin pemerintah. Namun pada bagian realisasi APBN 1999/2000 lalu, porsi cicilan hutang justru masih lebih kecil jika dibanding dengan pengeluaran pos lain-lain. Bahkan APBN 1999/2000 tersebut, memperlihatkan bahwa pengeluaran lain-lain memiliki persentase paling besar jika dibanding dengan pos-pos lain. Pengeluaran ini mencapai 63.232 miliar rupiah. Pada APBN 2001, pengeluaran rutin pemerintah pusat mencapai 213.387,8 miliar rupiah. Seperti tahun-tahun anggaran sebelumnya, dalam APBN kali ini porsi pengeluaran terbesar masih dibelanjakan untuk membayar cicilan hutang beserta bunganya. Kurang lebih 42 persen belanja rutin masih dihabiskan untuk keperluan tersebut. Pembayaran cicilan hutang dalam negeri mencapai 61.174,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk hutang luar negeri menghabiskan 28.395,4 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Keynes bahwa pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijaksanaan fiscal yang bersifat ekspansif atau kontraktif pada
kondisi perekonomian. Pengeluaran pemerintah yang terutama terdiri dari pengeluaran konsumsi dan investasi dibiayai dari berbagai sumber, dalam hal ini sumber terbesar diharapkan
berasal
dari
pajak. Pengeluaran pemerintah serta
pembiayaannya
menimbulkan berbagai efek terhadap kegiatan ekonomi dan bagi pelaku ekonomi dalam masyarakat melalui efek multiplier. Dengan peningkatan keuangan pemerintah, sehingga
mampu
meningkatkan
investasi
dan
pengeluaran
rutinnya, kenaikan
pengeluaran pemerintah ini mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakat, yang pada gilirannya mampu mendorong kenaikan permintaan agregat dan investasi. ANALISIS
PENGARUH
TINGKAT
BUNGA,
LANGSUNG DAN DAN
PENGARUH
PENGELUARAN
TIDAK
LANGSUNG
PEMERINTAH
TERHADAP
INVESTASI Berdasarkan
hasil
estimasi
model
SEM
pengaruh tingkat bunga, dan
pengeluaran pemerintah terhadap investasi dan tingkat pengangguran, dimana pada hasil signifikansi secara parsial terdapat beberapa variabel independen yang tidak berpengaruh secara nyata, sementara hasil koefisien determinasi sangatlah tinggi Hasil ini tidak membuat model menjadi tidak layak, apalagi jika melihat uji signifikansi secara simultan yang menunjukkan hasil yang sangat nyata.. Untuk dapat menjelaskan secara benar dan tepat keberartian pengaruh variabel independen tingkat bunga, dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi dan tingkat pengangguran diperlukan alat analisis lanjutan, yang dalam kasus ini menggunakan analisis koefisien lintas (path analysis).
Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tak Langsung Variabel Indepanden terhadap Variabel Dependen Variabel Independen
Variabel Dependen
Efek Direct
Indirect
Total
Tingkat Bunga
Investasi
-0,057
0,000
-0,057
Pengeluaran pemerintah
Investasi
0,126
0,000
0,126
Tabel diatas. Efek langsung tingkat bunga terhadap investasi sebesar -0,057, tidak langsung 0,000 dan secara total -0,057. Efek langsung pengeluaran pemerintah terhadap investasi sebesar 0,162 tidak langsung 0,000 dan secara total 0,162. D,Kesimpulan Dari
hasil penelitian dan pembahasan variabel yang dipergunakan dalam
penelitian ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil uji dengan metode analisis SEM (Struktural Equation Model), diperoleh kesimpulan
hasil penelitian tentang pengaruh tingkat bunga, dan
pengeluaran pemerintah terhadap investasi sbb : a. Tingkat bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap investasi di Indonesia. Dimana tingkat bunga yang tinggi memberikan indikasi yang kurang baik terhadap perekonomiaan karena hal dapat mempengaruhi kegiatan investasi. Tingkat bunga yang tinggi memberikan indikasi kurang baik terhadap perekonomian suatu negara sehingga perlu diupayakan tingkat bunga yang layak. b. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi di Indonesia.
Pengeluaran
pemerintah
serta
pembiayaannya
menimbulkan
berbagai efek terhadap kegiatan ekonomi dan bagi pelaku ekonomi dalam masyarakat melalui efek multiplier. Dengan peningkatan keuangan pemerintah,
sehingga mampu meningkatkan investasi dan pengeluaran rutinnya, kenaikan pengeluaran pemerintah ini mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakat, yang pada gilirannya mampu mendorong kenaikan permintaan agregat dan investasi
E. Saran Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan penanaman modal yang harus diimbangi oleh pemerintah dengan mengontrol tingkat bunga kredit sehingga dapat meningkatkan investasi.. 2. Meningkatkan konsilidasi dibidang fiskal, terutama dalam hal mempertahankan keseimbangan APBN dengan cara meningkatkan penerimaan (terutama dari pajak) dan menekankan pengeluaran untuk menutupi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang kian meningkat. F. DAFTAR PUSTAKA 1. Barro. R. J. Macroeconomic , New York : Jhon Wiley & Sons, Inc 2. Gujarati Domador, 1978, Ekonometrika Dasar, Terjemahan: Sumarno Zain. Erlangga, Jakarta. 3. Hady Hamdy, 2001. Ekonomi International, Buku 1 edisi Revisi, Teori dan Kebijakan Perdagangan International, Ghalia Indonesia. 4. Harrod and Domar, Essays On The Theory Of Economic Growth. Oxford University Press 5. Hasriani, 2004. Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pembangunan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Propinsi Sulawesi Selatan, Tesis Pasca Sarjana Unhas, Makassar 6. Jamli, (1993). Keuangan international BPFE Yogyakarta. 7. Kadariah, 1984. Teori Ekonomi Mikro. Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta 8. Kadarusman Y.B, 2004. Makro Ekonomi Indonesia, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama dan LPE IBII, Jakarta
9. Kian Wie Tree, 1981. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. BPPE, Yogyakarta 10. Kusnadi, 1998. Pengantar Ekonomi Makro, Penerbit LP3ES, Unbraw, Malang.
