BAB V VISI, MISI DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM A. SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABINET INDONESIA BERSATU Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla telah menetapkan sasaran pembangunan ekonomi untuk periode tahun 2005 – 2009, antara lain: 1. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dari 4,1% pada tahun 2003 menjadi 7,6% pada tahun 2009. 2. Meningkatnya kesempatan kerja yang ditandai oleh turunnya angka pengangguran terbuka dari 10,1% pada tahun 2003 menjadi 5,1% pada tahun 2009. 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita dari USD 968 pada tahun 2003 menjadi USD 1731 pada tahun 2009. 4. Membaiknya perekonomian rakyat yang ditandai turunnya angka kemiskinan dari 17,4% pada tahun 2003 menjadi sekitar 8,2% pada tahun 2009. 5. Membaiknya stabilitas perekonomian yang ditandai oleh laju inflasi yang rendah dan terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, dan suku bunga SBI yang menurun diikuti secara proporsional oleh suku bunga pinjaman sehingga mendorong sektor riil untuk bergerak. 6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh: (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf dari 10 persen pada tahun 2003 menjadi di bawah 5 persen pada tahun 2009, dan (b) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. 7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. 8. Meningkatnya ketahanan pangan rakyat, yang antara lain ditandai oleh: (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, dan (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan.
29
9. Berkembangnya pendidikan vocational yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil. 10. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam di perkotaan dan di pedesaan. 11. Membaiknya kondisi infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan. 12. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas masyarakat Indonesia yang ditandai oleh membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM), yang saat ini berada pada peringkat 112 naik menjadi lebih baik daripada peringkat 91. Sasaran pembangunan ekonomi di atas hanya dapat dicapai jika pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan terstruktur, serta bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya secara dinamis. Menyadari posisi strategis pemberdayaan KUMKM, maka Kementerian koperasi dan UKM sebagai bagian integral dari Kabinet Indonesia Bersatu berupaya mewujudkan pemberdayaan KUMKM sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka mencapai sasaran pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu.
B. VISI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu :
Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian.
C. MISI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah: Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
30
kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional
D. TUJUAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM secara umum adalah menjadikan KUMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang berdaya saing. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 – 2009 dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit koperasi yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha UMKM baru. 2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan, 3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM di pasar dalam dan luar negeri, 4. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, 5. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
E. NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuannya, Kementerian Koperasi dan UKM bertekad melaksanakan nilai-nilai sebagai berikut: tata pemerintahan yang baik, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kerakyatan, kemartabatan, kemandirian, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, serta semangat desentralisasi. Kedelapan nilai ini diharapkan menjadi semangat dari pimpinan dan pegawai Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberdayakan KUMKM di Indonesia. Semangat tata pemerintahan yang baik, berarti seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM berupaya menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan layanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel, serta menerapkan prinsip partisipasi, efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia.
31
Semangat kebersamaan, berarti seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar pemberdayaan KUMKM mampu menciptakan sinergi dari pelaku ekonomi di Indonesia untuk mengembangkan potensi sumberdayanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Pemberdayaan KUMKM harus disusun sebagai usaha bersama dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat yang berdasarkan pada sistem ekonomi kemitraan. Semangat efisiensi berkeadilan, berarti seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar pemberdayaan KUMKM harus dilaksanakan secara efisien dan adil yang mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Pemberdayaan KUMKM harus mampu menjadikan KUMKM sebagai pelaku ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan dan nilai-nilai moral, memiliki etika usaha dan etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Semangat kerakyatan, berarti seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar pemberdayaan KUMKM mampu mendorong dan sekaligus menampung partisipasi dan untuk kepentingan rakyat banyak. KUMKM yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peran yang lebih besar agar menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Semangat kemartabatan, berarti seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar kedaulatan ekonomi rakyat harus tetap dihormati dan tidak boleh dijadikan obyek belas kasihan, namun harus benar-benar ditempatkan sebagai pelaku dunia usaha yang unggul dan ditempatkan pada jalur utama dalam seluruh sendi kehidupan ekonomi nasional. Semangat kemandirian, berarti seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar koperasi dan UMKM menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, produktif, maju, berdaya saing dan berkesinambungan, sehingga mampu sebagai pelaku ekonomi yang utama dalam perekonomian nasional. Semangat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berarti seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar pemberdayaan KUMKM harus berkesinambungan yang berfokus pada peningkatan kemampuan daya saing dan kemandirian KUMKM, serta mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan persatuan nasional (UUD Tahun 1945). Semangat desentralisasi, yang berarti seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi KUMKM di setiap daerah, serta mendorong pemerintah daerah dapat
32
mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM di daerahnya secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah.
F. STRATEGI UMKM
PEMBERDAYAAN
KOPERASI
DAN
Untuk menjembatani sasaran pembangunan ekonomi nasional, visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM dengan program-program pemberdayaan KUMKM yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, maka perlu dijabarkan dalam bentuk strategi kebijakan sebagai berikut:
1. Strategi Kondusif
Pengembangan
Lingkungan
Usaha
Yang
Penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan KUMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan daya saing KUMKM di dalam dan luar negeri. Penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif dilakukan melalui penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan memerlukan serangkaian strategi kebijakan politik, hukum, ekonomi makro dan pembangunan daerah sebagai prasyaratnya, yaitu: a.
b.
c.
Kebijakan Redistribusi Sumberdaya Produktif Kebijakan ini untuk mengoreksi berbagai ketimpangan dan ketidakmerataan penguasaan sumberdaya produktif melalui: peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah (sharing revenue), pembatasan penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan, penghapusan monopoli dan praktek persaingan yang tidak sehat, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Kebijakan Penumbuhan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif Birokrasi yang bersih, efisien dan efektif merupakan prasyarat terwujudnya demokrasi ekonomi. Untuk itu, pengawasan dan perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara sistimatis, berkelanjutan dan melibatkan peran serta masyarakat. Peningkatan disiplin pengelolaan anggaran negara perlu terus ditingkatkan. Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan ekonomi makro pada masa mendatang harus diarahkan pada upaya: (1) penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan dan pengurangan distorsi pasar; (2) upaya penciptaan lapangan usaha dan pekerjaan; (3) penyempurnaan kebijakan investasi, perdagangan dan perubahan kebijakan industri agar lebih berorientasi pada pertanian, industri pedesaan dan ekspor; (4) Pemberdayaan bank dan lembaga
33
d.
e.
keuangan dan/atau lembaga pembiayaan lainnya untuk membiayai KUMKM; (5) penyederhanaan perijinan; (6) pengoptimalan kebijakan fiskal dan moneter untuk pemberdayaan KUMKM; serta (7) peningkatan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan KUMKM dalam kerangka desentralisasi kebijakan dan otonomi daerah. Kebijakan Pembangunan Daerah Kebijakan pembanguan ekonomi daerah harus diupayakan pada pemberdayaan KUMKM sebagai motor pengerak roda perekonomian daerah melalui: (1) penyederhanaan perijinan, layanan publik dan insentif; (2) pemberdayaan DPRD, LSM dan asosiasi PKM untuk melaksanakan proses advokasi dan legislasi bagi usaha kecil, menengah dan koperasi; (3) peningkatan akses KUMKM pada berbagai bidang usaha termasuk sebagai rekanan kerja Pemerintah Daerah; dan (4) perumusan kebijakan iklim berusaha yang kondusif dan dukungan perkuatan bagi KUMKM di daerah yang bersangkutan. Kebijakan Pengembangan Kemitraan Usaha Nasional Kemitraan usaha merupakan kunci untuk mengembangkan daya saing ekonomi nasional terutama KUMKM. Sistem kemitraan usaha KUMKM dengan pelaku usaha lainnya akan mendorong perekonomian nasional berkembang secara efisien dengan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan yang kokoh. Kemitraan usaha perlu dikembangkan sebagai gerakan nasional pada masa mendatang.
2. Strategi Peningkatan Akses KUMKM Ke Sumberdaya Produktif Rendahnya produktivitas KUMKM salah satunya akibat keterbatasan aksesnya kepada sumberdaya produktif. Untuk itu, pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan sistem insentif agar KUMKM dapat mengakses sumberdaya produktif untuk mengembangkan usaha dan daya saingnya. Peningkatan akses KUMKM ke sumberdaya produktif ini bersifat selektif yang berfungsi sebagai stimulan bagi KUMKM dan berperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar sumberdaya produktif yang dihadapi KUMKM. Strategi kebijakan peningkatan daya saing ini terdiri dari: a.
34
Kebijakan Peningkatan Akses KUMKM Untuk Pembiayaan Usaha Peningkatan akses KUMKM ke sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha dilakukan melalui pengembangan kelembagaan dan layanan lembaga keuangan mikro termasuk koperasi, lembaga keuangan dan perbankan serta lembaga pembiayaan lainnya sebagai sistem yang terintegrasi, yang mudah diakses oleh KUMKM serta membantu restrukturisasi modal usaha KUMKM.
b.
c.
d.
e.
Kebijakan Peningkatan Penguasaan Pasar Bagi KUMKM Penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing KUMKM. Untuk itu, KUMKM perlu diberikan dukungan kemudahan untuk mengakses informasi usaha, melaksanakan promosi, pengembangan jaringan kerja, pencadangan lokasi usaha bagi KUMKM dan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat. Kebijakan Peningkatan Penguasaan Teknologi Bagi KUMKM Penguasaan teknologi akan menentukan kesinambungan daya saing KUMKM dan sekaligus akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk/jasa yang dihasilkan. Untuk itu perlu dikembangkan sistem insentif bagi KUMKM untuk menerapkan teknologi tepat guna, sistem insentif untuk standarisasi dan sertifikasi produk KUMKM, mengembangkan pusat-pusat inovasi teknologi dan desain, serta meningkatkan kemitraan KUMKM dengan institusi penelitian untuk penerapan teknologi secara optimal. Kebijakan Pengembangan Sentra Bisnis KUMKM Pendekatan sentra terbukti efektif untuk mengembangkan daya saing KUMKM. Untuk itu, pendekatan sentra dijadikan salah satu program prioritas dalam pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Pengembangan sentra menjadi klaster bisnis dilakukan melalui pemberian dukungan pembiayaan, dukungan BDS, dukungan informasi usaha dan dukungan peningkatan kualitas SDM, serta dukungan sarana dan infrastruktur dasar lainnya. Kebijakan Pengembangan Pasar Jasa Pengembangan Usaha (BDS) Pengembangan pasar BDS diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing KUMKM secara mandiri melalui dukungan BDS yang profesional. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong berkembangnya pasar BDS melalui sistem voucher dan peningkatan kualitas SDM penyedia BDS.
3. Strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Strategi ini bertujuan mewujudkan 6 juta unit usaha UMKM baru selama periode tahun 20052009 dan meningkatkan kewirausahaan dan daya saing KUMKM di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia pada masa mendatang, melalui kebijakan sebagai berikut: a. Kebijakan Pengembangan Unit usaha Baru Pengembangan unit usaha baru diharapkan akan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja pada masa mendatang. Untuk menunjang pertumbuhan dan daya tahan ekonomi nasional, maka Indonesia memerlukan tambahan 20 juta orang wirausaha baru sampai dengan tahun 2020. Selama periode 2005 - 2009 pemerintah mencanangkan
35
6 juta unit usaha UMKM baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, gerakan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan perlu terus ditingkatkan. b. Kebijakan Sistem Insentif untuk Peningkatan Kewirausahaan KUMKM Pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM melalui berbagai kegiatan pelatihan, penghargaan, dukungan pengembangan usaha dan sistem insentif lainnya. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM KUMKM diharapkan akan mampu meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan. Peningkatan SDM KUMKM ini ditempuh melalui pengembangan kapasitas dan akreditasi lembaga-lembaga pelatihan, voucher system, penerapan pendidikan nasional yang berbasis kompetensi dan program sertifikasi SDM KUMKM, serta kemitraan KUMKM dengan perguruan tinggi, pendidikan kejuruan dan lembaga swadaya masyarakat. c. Kebijakan Pemberdayaan KUMKM Yang Berkeunggulan Kompetitif Pemberdayaan KUMKM yang berkeunggulan kompetitif yang berbasis teknologi dan ekspor dilakukan melalui insentif perpajakan, kemudahan memperoleh paten dan HAKI, sistem voucher, dukungan komersialisasi hasil inovasi, dan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan usahanya.
4. Strategi Pengembangan Kelembagaan Koperasi Dengan Jatidiri Koperasi
Sesuai
Pengembangan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Strategi ini bertujuan mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas sampai dengan tahun 2009. Untuk itu, perlu upaya menyempurnakan Undang-undang Perkoperasian, meningkatkan administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi, pemberian bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, serta perlindungan kepada koperasi, dan perlindungan publik terhadap kegiatan usaha koperasi. Strategi pengembangan kelembagaan koperasi terdiri dari: a. Kebijakan Peningkatan Administrasi dan Pengawasan Pemberian Badan Hukum (BH) Koperasi Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketertataan dan ketertiban administrasi pemberian badan hukum koperasi, serta pengawasan pemberian badan hukum koperasi oleh daerah melalui tugas perbantuan, dan pengawasan kegiatan koperasi untuk meningkatkan akuntabilitasnya. b. Kebijakan Peningkatan Penerapan Jatidiri Koperasi Penerapan jatidiri koperasi merupakan roh dari proses pengembangan koperasi sejati, yang dilakukan melalui: pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, peningkatan kualitas keanggotaan koperasi, penyempurnaan AD/ART koperasi dan pemberdayaan gerakan koperasi agar mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya.
36
c. Kebijakan Pengembangan Usaha Koperasi Pengembangan usaha koperasi dilakukan melalui upaya pemantapan identitas koperasi sebagai badan usaha yang berazaskan kekeluargaan, pengembangan kerjasama usaha, pengembangan usaha koperasi yang berbasis sumberdaya lokal dan peningkatan daya saing koperasi, serta klasifikasi koperasi. d. Kebijakan Perlindungan Kepada Koperasi Tugas pemerintah dalam pengembangan koperasi adalah menumbuhkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, memberikan perlindungan kepada koperasi melalui pemberian kemudahan dan bimbingan dalam berusaha, serta melindungi publik dari aktivitas koperasi yang merugikan masyarakat. Perlindungan kepada koperasi dan publik ini memerlukan peran serta masyarakat, sehingga diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewirakoperasian.
5. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (92%) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri. Strategi pemberdayaan usaha mikro terdiri dari rangkaian kebijakan sebagai berikut: a. Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui Program Subsidi Nasional Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyatnya, sehingga untuk kelompok ini dapat diberikan subsidi, baik untuk kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatannya. Program subsidi perlu dikelola secara sistimatis agar mampu memandirikan usaha mikro secara berkelanjutan. b. Kebijakan Perlindungan dan Kepastian Hukum Dalam Berusaha Usaha mikro umumnya berusaha di sektor informal terutama di sektor pertanian, perdagangan kaki lima, pengangkutan dan jasa lainnya. Untuk itu, perlu upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha, pencadangan ruang publik untuk tempat berusaha bagi usaha mikro, dan penyelarasan tata ruang dan wilayah dengan pemberdayaan usaha mikro. c. Kebijakan Pengembangan Pranata Kelembagaan Usaha Mikro Dalam rangka meningkatkan daya tawar usaha mikro, maka usaha mikro perlu diorganisasikan dalam kelompok usaha bersama, yang terus dibina
37
menjadi pra koperasi dan selanjutnya dikembangkan dalam wadah koperasi. Pranata kelembagaan usaha mikro perlu memperoleh prioritas dalam upaya mengembangkan usaha mikro. d. Kebijakan Perluasan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro dapat dilakukan melalui pemberian dana bergulir bagi lembaga keuangan mikro dan koperasi, pengembangan pola tanggung renteng, dan penyelesaian kredit program pada masa lalu. e. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja perlu diberikan kepada usaha mikro dalam rangka meningkatkan daya saingnya. Pengembangan sekolah kejuruan dan pendidikan berbasis kompetensi lokal perlu ditumbuhkembangkan pada sentra-sentra usaha mikro. f. Kebijakan Pengembangan Industri Pedesaan Pengembangan industri pedesaan diharapkan akan mampu mengalihkan usaha mikro yang bergerak di bidang pertanian ke sektor lain yang lebih produktif. Penataan kelembagaan dan penguatan sistem agribisnis serta pembangunan infrastruktur pertanian akan memperkuat posisi usaha mikro dan sekaligus mewujudkan ketahanan pangan.
6. Strategi Peningkatan Sinergi dan Partisipasi Masyarakat Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan: a. Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM. Peningkatan partisipasi masyakat dapat dilakukan melalui pengembangan forum lintas pelaku pada setiap daerah, peningkatan prakarsa masyarakat dalam pengembangan sentra, dukungan penghargaan bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pemberdayaan KUMKM, serta pengembangan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah. b. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Pembina dan Dunia Usaha Untuk Berpartisipasi Dalam pemberdayaan KUMKM. Pemberdayaan KUMKM akan lebih berhasil jika terjadi sinergi pembangunan antar instansi pembina. Untuk itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi pembina, peningkatan kapasitas institusi pembina di pusat dan daerah melaksanakan pemberdayaan KUMKM, meningkatkan anggaran pemberdayaan KUMKM di setiap unit kerja, dan meningkatkan kapasitas dunia usaha untuk memberdayakan KUMKM. c. Kebijakan pengembangan kelembagaan UMKM Kelembagaan UMKM berupa asosiasi atau serikat usaha UMKM serta organisasi profesi perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka
38
meningkatkan partisipasi UMKM dalam advokasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemberdayaan UMKM. Peningkatan peran Kadin dan asosiasi PKM yang ada perlu terus ditingkatkan untuk mengadvokasi kepentingan KUMKM, serta memfasilitasi dan memberdayakan KUMKM anggotanya.
7. Strategi Peningkatan Pelayanan Publik a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pengembangan perencanaan partisipatif dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan menjadi titik tolak pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang sistimatis, berkelanjutan, partisipatif dan terintegrasi secara nasional b. Kebijakan Peningkatan Koordinasi Koordinasi yang baik diharapkan akan mampu meningkatkan sinergi potensi dan sumberdaya nasional untuk melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. c. Kebijakan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Peningkatan pengawasan pemberdayaan koperasi dan UMKM akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. d. Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Pengembangan sistem informasi pemberdayaan KUMKM diharapkan akan meningkatkan perspektif yang benar dari masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lain dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM. e. Kebijakan Pengembangan Riset KUMKM Pengembangan riset KUMKM diarahkan untuk mendukung perumusan dan mengevaluasi kebijakan agar kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM sahih secara akademik, politik, ekonomi, sosial dan buaya.
8. Strategi Peningkatan Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM a. Kebijakan Pengelolaan Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Pengelolaan aparatur yang baik akan meningkatkan disiplin, kompetensi, komitmen dan kinerja pegawai secara optimal. b. Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Kementerian Koperasi dan UKM Tata kelola yang baik akan mendorong pembagian tugas yang lebih merata dan meningkatkan kinerja pegawai secara optimal. c. Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana kerja yang memadai menjadi kunci pelaksanaan tugas pegawai secara optimal.
39
BAB VI SASARAN, INISITIF STRATEJIK DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM A. SASARAN STRATEJIK Sasaran Stratejik yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 - 2009 disusun berdasarkan berbagai perspektif secara berimbang, yang mencakup: perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses internal, perspektif analisis biaya dan manfaat. Perspektif analisis biaya dan manfaat ini dapat dibedakan dalam tiga perspektif, yaitu: perspektif biaya sosial yang rendah, perspektif manfaat pemberdayaan KUMKM yang optimal, dan perspektif politik dalam pembangunan nasional. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Sumberdaya manusia menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM, dan sekaligus mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai organisasi pembelajaran yang tumbuh dinamis. Peningkatan kompetensi dan komitmen pegawai Kementerian Koperasi dan UKM diyakini sebagai landasan untuk keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Untuk itu, sasaran stratejik yang ditetapkan berkaitan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah: Meningkatnya kompetensi dan komitmen jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka mendinamisasi pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Perspektif Proses Internal Pembangunan nasional memerlukan kepekaan pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya KUMKM dan merumuskan kebijakan secara terintegrasi dan akuntabel, yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memiliki lima kapabilitas sebagai berikut: (1) kemampuan mengidentifikasi permasalahan KUMKM, (2) kemampuan merumuskan dan memasyarakatkan kebijakan pemberdayaan KUMKM, (3) kemampuan untuk bergerak cepat, responsif dan bertindak secara fleksibel, (4) kemampuan berkoordinasi dengan lintas pelaku, dan (5) kemampuan meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan pemberdayaan KUMKM di Indonesia.
40
Sasaran Stratejik Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 20052009 dalam perspektif proses intern adalah: 1. Meningkatnya efektivitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia; 2. Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemberdayaan KUMKM di Indonesia; 3. Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM; 4. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; dan 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Perspektif Biaya Sosial Spektrum pemberdayaan KUMKM bersifat sangat luas dan lintas sektoral dengan keterbatasan anggaran pemerintah, sehingga peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan KUMKM. Peran serta masyarakat yang tinggi akan menjamin pelaksanaan pemberdayaan KUMKM sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki dampak biaya sosial yang terendah, termasuk penggunaan anggaran belanja negara secara efisien. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan sasaran stratejik selama periode tahun 2005 – 2009 dalam perspektif biaya sosial adalah: 1. Meningkatnya sinergi dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia; dan 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Perspektif Manfaat Pemberdayaan KUMKM Pemberdayaan KUMKM harus memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan untuk pengembangan usaha koperasi dan UMKM di Indonesia dengan fokus pada peningkatan produktivitas, daya saing dan kemandirian di pasar dalam dan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian KUMKM, maka Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan sasaran stratejik selama periode tahun 2005 - 2009 sebagai berikut: 1. Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia; 2. Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia; 3. Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
41
4. Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi berkembangnya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C. 5. Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuhnya 6 (enam) juta unit usaha UMKM baru di Indonesia. Perspektif Politik Dalam Pembangunan Nasional Pembangunan nasional merupakan salah satu wujud memenuhi janji politik pemerintah kepada masyarakat pemilih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nasional, seperti: pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, pertumbuhan ekonomi nasional dan lain-lain. Mengingat pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pemberdayaan KUMKM harus mampu memberikan kontribusi nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nasional dan sekaligus mewujudkan sasaran Kabinet Indonesia Bersatu. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan sasaran stratejik selama periode tahun 2005 - 2009 dalam persepektif politik pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi nasional dan pembentukan ekspor nasional; 2. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional;; 3. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam penyediaan kesempatan kerja bagi lebih dari 10 juta orang; 4. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam penurunan angka kemiskinan; dan 5. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
B. INISIATIF STRATEJIK Inisiatif Stratejik merupakan program aksi yang bersifat stratejik dan berkesinambungan untuk mewujudkan sasaran stratejik. Inisiatif stratejik terdiri dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam beberapa periode tahun anggaran secara berkelanjutan. Sasaran stratejik yang terdapat dalam perspektif politik pembangunan nasional merupakan hasil perwujudan berbagai sasaran stratejik di perspektif manfaat, perspektif biaya sosial, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Oleh karena itu, dalam perencanaan stratejik hanya merumuskan inisiatif stratejik di empat perspektif: manfaat pemberdayaan KUMKM, biaya sosial, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.
42
Inisiatif stratejik yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 –2009 dapat diikuti pada tabel 6.1. Tabel 6.1 Sasaran dan Inisiatif Stratejik Kementerian koperasi dan UKM Periode Tahun 2005 – 2009 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
1.
2.
Sasaran Stratejik Meningkatnya kompetensi jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka mendinamisasi pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Meningkatnya komitmen jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
1. 2. 3. 4. 1.
2.
3.
4.
5.
Inisiatif Stratejik Pengembangan kapabilitas pejabat Eselon I, II, III dan IV Pengembangan kapabilitas pegawai Penyediaan sarana kerja yang memadai Penyediaan fasilitas informasi Pengembangan mindset birokrasi yang efisien, efektif dan pelayanan publik. Pelaksanaan internalisasi visi, misi, nilai, tujuan dan sasaran Kementerian KUKM kepada seluruh jajaran Kementerian KUKM. Pengaturan penugasan dan tata kelola yang lebih adil dan merata serta berbasis kinerja. Pengembangan evaluasi kinerja dan sistem penghargaan pegawai yang berbasis kinerja. Pengembangan tim kerja yang dinamis
43
Lanjutan Tabel 6.1. Perspektif Proses Internal
1.
Sasaran Stratejik Meningkatnya efektivitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia;
1.
2.
2.
Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemberdayaan KUMKM di Indonesia;
1.
2.
3.
4.
3.
Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM;
1. 2. 3.
4.
Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM;
1. 2. 3.
4.
44
Inisiatif Stratejik Peningkatan efektivitas pengkajian untuk perumusan kebijakan pemberdayaan KUMKM, Peningkatan efektivitas pengkajian untuk evaluasi pelaksanaan pemberdayaan KUMKM. Pengembangan sistem perencanaan program pemberdayaan KUMKM yang terintegrasi, berkelanjutan dan partisipatif, Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang efektif dan berkelanjutan, Pengembangan sistem informasi pemberdayaan KUMKM yang mudah diakses publik, dan Pengembangan database dan pelaporan pemberdayaan KUMKM Pengembangan organisasi lintas fungsional Pengembangan jejaring informasi Pemanfaatan pengembangan teknologi Pengembangan jejaring organisasi Pengembangan forum koordinasi lintas pelaku Pengembangan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah Pengembangan sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
Lanjutan Tabel 6.1. Perspektif Proses Internal
5.
Sasaran Stratejik Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM.
Biaya Sosial
1.
Meningkatnya sinergi dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia;
2.
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Inisiatif Stratejik 1. Pengembangan sistem pengawasan pemberdayaan KUMKM 2. Pengembangan sistem akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan KUMKM 3. Pengembangan jejaring kerja dengan APIP di pusat dan daerah 1. Pengembangan perspektif yang benar mengenai pemberdayaan KUMKM kepada instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan KUMKM 3. Pengembangan kelembagaan UMKM 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, dan 2. Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk pemberdayaan KUMKM
45
Lanjutan Tabel 6.1. Perspektif Manfaat Pemberdayaan KUMKM
1.
2.
3.
Sasaran Stratejik Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia;
1. 2. 3.
Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
1.
Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
1.
2.
2.
3. 4.
5.
Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi berkembangnya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C.
1.
Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuhnya 6 (enam) juta unit UMKM baru di Indonesia.
1. 2.
2. 3.
Inisiatif Stratejik Penyempurnaan peraturan perundang-undangan, Peningkatan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah, Pengembangan pelayanan perijinan yang mudah, murah dan cepat bagi KUMKM, Pemberdayaan usaha skala mikro, Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM Pengembangan keunggulan kompetitif UKM, Pengembangan sistem insentif untuk memacu UKM berbasis teknologi dan pengetahuan, Pengembangan kemitraan usaha nasional Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Pemberdayaan usaha koperasi Pengembangan sistem perlindungan kepada koperasi
Pengembangan kewirausahaan Pengembangan sistem insentif untuk tumbuhnya wirausaha baru
C. INDIKATOR KINERJA Sasaran stratejik dirumuskan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM melalui berbagai inisiatif stratejik perlu ditetapkan ukuran pencapaiannya. Ada dua ukuran untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran stratejik, yaitu: (1) ukuran hasil dan (2) ukuran pemacu kinerja. Ukuran hasil digunakan untuk mengukur hasil, manfaat dan dampak keberhasilan dari inisiatif stratejik dan program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran stratejik yang ditetapkan. Ukuran pemacu kinerja adalah ukuran yang menunjukkan penyebab dicapainya ukuran hasil, yang umumnya berupa indikator keluaran dari inisiatif stratejik dan program pembangunan yang dilaksanakan. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran stratejik yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM pada akhir tahun 2009 dapat diikuti pada tabel 6.2.
46
Tabel 6.2. Tabel Indikator Kinerja Stratejik Sasaran Stratejik
Sasaran Nasional
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak
Pembangunan
Target
Target RPJM :
Indeks Pembangunan Manusia
Menurunnya jumlah usaha mikro yang miskin
Peringkat 91 dari peringkat 112 (2003)
Menurunnya angka kemiskinan
KUMKM menyerap tambahan 10 juta orang tenaga kerja
Angka kemiskinan 8,2%
P3 Penyediaan kesempatan kerja
Menurunnya angka pengangguran terbuka.
Meningkatnya investasi dan pembiayaan KUMKM
Angka pengangguran terbuka 5,1%
P4 Peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional Meningkatnya stabilitas ekonomi makro: inflasi, nilai tukar, suku bunga,dan sektor riil dinamis.
Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam pertumbuhan PDB Meningkatnya investasi masyarakat/PNB Meningkatnya ekspor non migas
Pertumbuhan ekonomi nasional 6,6% per tahun Investasi masyarakat/ PNB 24,4% Ekspor/PNB 8,7% Inflasi, nilai tukar dan suku bunga terkendali 7,6% atau 6% per tahun
P5 Peningkatan kontribusi KUMKM dalam perekonomian nasional
Laju pertumbuhan ekspor KUMKM lebih besar dari laju PDBnya
Meningkatnya ekspor KUMKM
Laju ekspor KUMKM > laju PDB KUMKM
P1 Peningkatan kesejahteraan kualitas masyarakat P2 Penurunan kemiskinan
dan hidup
angka
nilai
47
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik
Manfaat Pemberdayaan UMKM M1 Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM
48
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak
Target
Berkurangnya peraturan yang menghambat pemberdayaan usaha KUMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan.
Penyempurnaan UU tentang Koperasi, UU tentang UMKM, Evaluasi berbagai Perda dan pelaksanaannya. Menurunnya biaya transaksi UMKM
Diundangkannya UU Koperasi, UU UMKM, Penyempurnaan peraturan yang menghambat pengembangan UMKM.
Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa.
Menurunnya berbagai pungutan biaya usaha bagi UMKM, baik sektoral dan daerah.
Meningkatnya perdagangan UMKM antar daerah/ negara
Meningkat dan meluasnya perijinan yang mudah, murah dan cepat, termasuk perijinan satu atap bagi KUMKM.
Meningkatnya sosialisasi, monev dan fasilitasi perijinan satu atap kepada pemerintah propinsi, kabupaten/ kota.
100% Propinsi 75% Kab/Kota menerapkan perijinan satu atap. Jumlah UMKM formal tumbuh 5% per tahun.
Terbitnya kebijakan ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah yang pro KUMKM.
Meningkatnya perspektif yang benar mengenai pembangunan KUMKM di instansi terkait.
Investasi UMKM tumbuh 2% per tahun
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik M2
Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah
M3
Meningkatnya daya saing UMKM
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak Meningkatnya PDB Meningkatnya kapasitas per tenaga kerja dan kualitas layanan UMKM pembiayaan kepada Meningkatnya PDB usaha skala mikro. per Unit Usaha Meningkatnya akses UMKM UKM ke perbankan dan sumber pembiayaan formal lainnya. Meningkatnya akses UMKM ke pasar dalam dan luar negeri Meningkatnya akses UMKM ke sumber informasi bisnis. Meningkatnya akses UMKM ke sumberdaya alam. Meningkatnya pasar jasa pengembangan bisnis. Berkembangnya sentra UMKM menjadi klaster bisnis UMKM Meningkatnya ekspor UMKM Meningkatnya PDB UMKM Meningkatnya kemitraan usaha nasional
Meningkatnya jumlah UMKM yang berbasis teknologi dan ekspor Tersedianya sistem insentif untuk memacu wirausaha berbasis teknologi dan pengetahuan Adanya forum fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan BUMN, usaha besar dan asing yang berbasis value chain.
Target Meningkat 10% dibandingkan tahun 2004 (ADHK 2000).
Ekspor UMKM tumbuh 5% per tahun PDB UMKM tumbuh di atas 6% per tahun. 20% usaha besar bermitra dengan KUMKM berbasis value chain sesuai rantai pasokannya 70.000 unit KUMKM memiliki kualifikasi bermitra dengan usaha besar.
49
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik
M4 Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi berkembang-nya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C.
M5 Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuhnya 6 (enam) juta unit UMKM baru di Indonesia.
50
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil Indikator Keluaran dan Dampak Meningkatnya Tertatanya administrasi kualitas dan pengawasan kelembagaan pemberian badan dan usaha hukum koperasi. koperasi. Meningkatnya sosialisasi, monev dan fasilitasi bagi koperasi untuk penerapan jatidiri koperasi. Meningkatnya sosialisasi, monev dan fasilitasi pedoman pemberdayaan usaha koperasi. Fasilitasi pelatihan 140.000 orang pengurus dan manajer koperasi Fasilitasi 100 Lapenkopda Meningkatnya Meningkatnya perlindungan pengawasan usaha kepada koperasi terutama koperasi dan kegiatan simpanperlindungan pinjam Meningkatnya sosialisasi kepada anggota dan fasilitasi dari praktik pengembangan koperasi yang kewirakoperasian merugikan masyarakat (anggota masyarakat koperasi). Tumbuhnya 6 juta UMKM baru
Meningkatnya pelaksanaan pemasyarakatan kewirausahaan. Tersedianya sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru Terlatih dan berperannya 2.000 motivator kewirausahaan Tersedianya inkubator bisnis, penyedia BDS dan LKM di setiap kabupaten/kota secara memadai. Tersedianya sistem insentif dan akreditasi untuk lembaga diklat kewirausahaan.
Target
70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C
100% Propinsi dan 80% Kabupaten/ Kota memiliki sistem perlindungan hukum bagi anggota koperasi.
10.000 unit UKM jasa keuangan, jasa persewaan dan jasa perusahaan. 100 unit usaha menengah di industri pengolahan yang terkait dengan UKM agrobisnis, dan 500.000 unit industri rumah tangga dan kecil.
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik
Minimalisasi Biaya Sosial BS1 Meningkatnya sinergi dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia
BS2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak Meningkatnya peran aktif dunia usaha, masyarakat dan instansi terkait untuk pemberdayaan KUMKM di Indonesia.
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN/APBD untuk pemberdayaan KUMKM.
Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM yang bersifat partisipatif. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan instansi pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Fasilitasi forum lintas pelaku termasuk MTAP di pusat dan daerah. Menstimulan dan memfasilitasi berperannya kelembagaan UMKM (asosiasi, Kadin) untuk mengadvokasi kepentingan UMKM. Meningkatnya sosialisasi dan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas alokasi APBN/APBD untuk pemberdayaan KUMKM. Mengembangkan sistem insentif alokasi dana dekonsentrasi yang lebih adil dan berbasis kinerja.
Target
Jumlah alokasi kredit perbankan untuk KUMKM dalam business plan meningkat 20% per tahun. 20% usaha besar memiliki keterkaitan usaha dengan KUMKM. 80% instansi pemerintah memiliki program yang mendukung pemberdayaan usaha KUMKM.
Alokasi APBN/APBD meningkat 10% per tahun. Penyerapan APBN/APBD pemberdayaan KUMKM secara efisien dan efektif.
51
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik Proses Internal PI1 Meningkatnya efektivitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia.
PI2 Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta pelaporan pembangu-nan KUMKM di Indonesia.
52
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil Indikator Keluaran dan Dampak Meningkatnya kualitas peraturan perundangundangan dan kebijakan pemberdayaan KUMKM sesuai dengan dinamika kebutuhan KUMKM.
Meningkatnya efektivitas perencanaan pemberdayaan KUMKM sesuai dengan dinamika kebutuhan KUMKM.
75% kebijakan Kementerian didasarkan pada hasil kajian. 50% hasil kajian dijadikan dasar untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di berbagai tingkatan pemerintahan. Meningkatnya sosialisasi hasil kajian pemberdayaan KUMKM, dan mudah diakses oleh masyarakat. Tersedianya sistem perencanaan program pemberdayaan KUMKM yang responsif terhadap kebutuhan KUMKM dan potensi daerah.
Meningkatnya efektivitas sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian pemberdayaan KUMKM.
Tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta pelaporan program dekonsentrasi pemberdayaan KUMKM
Meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap informasi hasil pelaksanaan pembangu-nan KUMKM.
Tersedianya sistem informasi pemberdayaan KUMKM yang mudah diakses masyarakat, yang didukung database yang mutakhir.
Target
50% kebijakan pemberdayaan KUMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan didasarkan pada hasil kajian.
90% dari program Kementerian Koperasi dan UKM, serta 60% program pemberdayaan KUMKM yang strategis di tingkat propinsi, kabupaten/kota dapat diakses oleh masyarakat melalui internet.
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik Proses Internal PI3 Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM.
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak Meningkatnya kualitas dan kecepatan pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM.
PI4 Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang KUMKM.
Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan nasional di bidang KUMKM. Meningkatnya sinergi pemberdayaan KUMKM pada setiap tingkatan pemerintahan
PI5
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM.
Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang berbasis organisasi lintas fungsional. Tersedianya jejaring informasi yang berbasis intranet di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Tersedianya teknologi sarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas jajaran Kementerian Koperasi dan UKM Efektifnya forum koordinasi lintas instansi dan lintas pelaku.
Efektifnya sistem koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangu-nan KUMKM Efektifnya sistem pengawasan pemberdayaan KUMKM. Efektifnya pelaksanaan sistem akuntabilitas pemberdayaan KUMKM. Efektifnya jejaring kerja dengan APIP di pusat dan daerah.
Target
Pengaduan atau keluhan masyarakat direspon kurang dari 1 minggu.
90% Propinsi dan 80% Kabupaten/ Kota memiliki program pemberdayaan KUMKM yang sinkron dengan program Kementerian KUKM.
90% program pembangunan Kementerian KUKM bernilai sangat baik dalam sistem AKIP, dan 10% bernilai baik.
53
Lanjutan Tabel 6.2 Sasaran Stratejik Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan PP1 Meningkatnya kompetensi jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka mendinamisasi pemberdayaan KUMKM di Indonesia
PP2 Meningkatnya komitmen jajaran Kementerian koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
54
Indikator Kinerja Stratejik Indikator Hasil dan Indikator Keluaran Dampak
Meningkatnya produktivitas dan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM
Meningkatnya kepuasan kerja jajaran Kementerian Koperasi dan UKM
Adanya diklat untuk pejabat eselon I, II, III dan IV. Adanya diklat untuk pegawai Kementerian KUKM. Tersedianya sarana kerja yang memadai. Tersedianya fasilitas untuk mengakses informasi dan data, seperti: internet, perpustakaan, database, dll Efektifnya pengembangan mindset Birokrasi yang efisien dan efektif dalam memberikan layanan publik. Terwujudnya internalisasi visi, misi, tujuan dan nilai-nilai Kementerian Koperasi dan UKM. Efektifnya pengaturan tugas dan tata kelola yang lebih adil dan merata serta berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan kesejahteraan pegawai dalam tata pemerintahan yang baik. Efektifnya sistem evaluasi dan penghargaan pegawai yang berbasis kinerja. Terwujudnya pengembangan tim kerja yang dinamis dan kreatif.
Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
Indeks survei kepuasan pegawai pada nilai 80.
D. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Inisiatif stratejik perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 - 2009. Keterkaitan sasaran stratejik, inisiatif stratejik dan program Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 – 2009 dapat diikuti pada tabel 6.3. Tabel 6.3 Sasaran Stratejik, Inisitif Stratejik dan Program Pemberdayaan KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM Periode Tahun 2005 – 2009 Sasaran Stratejik
Inisiatif Stratejik
Pembelajaran dan Pertumbuhan PP1 Meningkatnya kompetensi jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat .
1. Pengembangan kapabilitas pejabat Eselon I, II, III dan IV 2. Pengembangan kapabilitas pegawai 3. Penyediaan sarana kerja yang memadai 4. Penyediaan fasilitas informasi
PP2
Meningkatnya komitmen jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
1. Pengembangan mindset ‘PNS-Baru’ sesuai dengan dinamika birokrasi yang efisien, efektif dan pelayanan publik. 2. Pelaksanaan internalisasi visi, misi, nilai, tujuan dan sasaran Kementerian KUKM kepada seluruh jajaran Kementerian KUKM. 3. Pengaturan penugasan dan tata kelola yang lebih adil dan merata serta berbasis kinerja. 4. Pengembangan evaluasi kinerja dan sistem penghargaan pegawai yang berbasis kinerja. 5. Pengembangan tim kerja yang dinamis
Program Kementerian Koperasi dan UKM
1. Program diklat peningkatan kapabilitas pejabat eselon I, II, III dan IV 2. Program diklat peningkatan kapabilitas pegawai 3. Program pengembangan sarana kerja 4. Program pendesainan kembali tempat kerja pegawai. 5. Program penyediaan fasilitas informasi, seperti: internet, database, perpustakaan, dll. 1. Program pengembangan mindset pegawai 2. Program pengembangan kebanggaan pegawai 3. Program penugasan dan tatakerja yang menjamin kesejahteraan pegawai dalam tata pemerintahan yang baik. 4. Program penghargaan berbasis kinerja 5. Program pengembangan tim kerja lintas deputi
55
Lanjutan Tabel 6.3. Sasaran Stratejik Proses Internal PI1 Meningkatnya efektivitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia PI2. Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemberdayaan KUMKM di Indonesia
PI3 Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM PI4 Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM
56
Inisitif Stratejik
Program Kementerian Koperasi dan UKM
1. Peningkatan efektivitas pengkajian untuk perumusan kebijakan pemberdayaan KUMKM, 2. Peningkatan efektivitas pengkajian untuk evaluasi pelaksanaan pemberdayaan KUMKM. 1. Pengembangan sistem perencanaan program pemberdayaan KUMKM yang terintegrasi, berkelanjutan dan partisipatif, 2. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang efektif dan berkelanjutan, 3. Pengembangan sistem informasi pemberdayaan KUMKM yang mudah diakses publik, dan 4. Pengembangan database dan pelaporan pemberdayaan KUMKM 1. Pengembangan organisasi lintas fungsional 2. Pengembangan jejaring informasi 3. Pemanfaatan pengembangan teknologi
1. Program peningkatan kualitas pengkajian kebijakan KUMKM 2. Program pengkajian dan pemberdayaan usaha KUMKM 3. Program pemsyarakatan hasil pengkajian KUMKM
1. Pengembangan jejaring organisasi 2. Pengembangan forum koordinasi lintas pelaku 3. Pengembangan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah 4. Pengembangan sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
1. Program pengembangan jejaring kerja di tingkat daerah, nasional dan internasional 2. Program pengembangan koordinasi lintas pelaku. 3. Program pengembangan koordinasi dengan pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan instansi pemerintah pusat. 4. Program pengembangan sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
1. Program pengembangan sistem perencanaan yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan. 2. Program pengembangan pemantauan dan pemberdayaan KUMKM
sistem evaluasi
3. Program pengembangan sistem informasi pemberdayaan KUMKM yang berbasis internet. 4. Program pengembangan sistem database dan pelaporan pemberdayaan KUMKM
1. Program pengembangan organisasi lintas fungsional 2. Program pengembangan jejaring informasi antar deputi dan antar lintas pelaku 3. Program pemanfaatan teknologi
Lanjutan Tabel 6.3. Sasaran Stratejik PI5
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM.
Minimalisasi Biaya Sosial BS1 Meningkatnya sinergi dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia
BS2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM. Manfaat Pemberdayaan KUMKM M1 Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia
Inisiatif Stratejik 1. Pengembangan sistem pengawasan pemberdayaan KUMKM 2. Pengembangan sistem akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan KUMKM 3. Pengembangan jejaring kerja dengan APIP di pusat dan daerah
Program Kementerian Koperasi dan UKM 1. Program pengembangan sistem pengawasan pemberdayaan KUMKM 2. Program pengembangan sistem sistem akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan KUMKM 3. Program pengembangan jejaring kerja dengan APIP di pusat dan daerah
1. Pengembangan perspektif yang benar mengenai pemberdayaan KUMKM kepada instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan KUMKM 3. Pengembangan kelembagaan UMKM 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku 2. Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk pemberdayaan KUMKM
1. Program sosialisasi dan persuasi peran KUMKM dalam pembangunan nasional. 2. Program peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan KUMKM. 3. Program peningkatan peran kelembagaan UMKM (Kadin, asosiasi, organisasi profesi) dalam mengadvokasi kepentingan KUMKM.
1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan, 2. Peningkatan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah, 3. Pengembangan pelayanan perijinan yang mudah, murah dan cepat bagi KUMKM,
1. Program penyempurnaan UU Koperasi, UU UMKM, berbagai peraturan yang menghambat pemberdayaan usaha KUMKM. 2. Program peningkatan kelancaran arus barang dan jasa KUMKM lintas daerah dan negara. 3. Program sosialisasi dan fasilitasi perijinan satu atap 4. Program perluasan kesempatan berusaha UKM
1. Program peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan APBN 2. Program peningkatan alokasi APBN/ APBD untuk pemberdayaan KUMKM di daerah. 3. Program pengembangan sistem insentif alokasi dana dekonsentrasi yang lebih adil dan berbasis kinerja.
57
Lanjutan Tabel 6.3.
58
Sasaran Stratejik
Inisitif Stratejik
M2 Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
1. Pemberdayaan usaha skala mikro, 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM
M3
1. Pengembangan keunggulan kompetitif UKM, 2. Pengembangan sistem insentif untuk memacu UKM berbasis teknologi dan pengetahuan, 3. Pengembangan kemitraan usaha nasional
Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia;
Program Kementerian Koperasi dan UKM 1. Program peningkatan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan pembiayaan usaha skala mikro. 2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan layanan lembaga keuangan mikro 3. Program pengembangan infrastruktur tempat usaha bagi usaha mikro 4. Program pemberdayaan kelembagaan usaha mikro dalam bentuk koperasi, kelompok, asosiasi. 5. Program peningkatan akses UKM ke perbankan dan sumber pembiayaan formal lainnya 6. Program peningkatan akses UMKM ke pasar dalam dan luar negeri. 7. Program peningkatan akses informasi bisnis dan pasar bagi UMKM. 8. Program peningkatan akses UMKM ke sumberdaya alam dan sumberdaya lokal lainnya. 9. Program pengembangan BDS 10.Program pengembangan sentra UMKM menjadi klaster. 1. Program pemberdayaan UKM berkeunggulan kompetetif. 2. Program pengembangan sistem insentif yang memacu tumbuhnya UKM berbasis teknologi dan ekspor. 3. Program penerapan teknologi tepat guna untuk KUMKM 4. Program pengembangan kemitraan usaha KUMKM dengan BUMN, usaha besar dan asing.
Lanjutan Tabel 6.3. Sasaran Stratejik
Inisiatif Stratejik
M4
Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi berkembangnya 70.000 unit koperasi yang berkualitas usahanya dengan klasifikasi A, B dan C.
1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2. Pemberdayaan usaha koperasi 3. Pengembangan sistem perlindungan kepada koperasi
M5
Terwujudnya kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuhnya 6 (enam) juta unit UMKM baru di Indonesia.
1. Pengembangan kewirausahaan 2. Pengembangan sistem insentif untuk tumbuhnya wirausaha baru
Program Kementerian Koperasi dan UKM 1. Program penyempurnaan administrasi badan hukum koperasi 2. Program pengawasan pemberian badan hukum koperasi 3. Program pengembangan organisasi dan manajemen koperasi 4. Program pengawasan usaha koperasi 5. Program klasifikasi koperasi 6. Program pengembangan kader koperasi 7. Program pengembangan 100 Lapenkopda 8. Program sistem perlindungan hukum bagi koperasi dan anggota koperasi. 1. Program pemasyarakatan kewirausahaan 2. Program pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru 3. Program perkuatan diklat kewirausahaan 4. Program pengembangan inkubator bisnis 5. Program pengembangan motivator kewirausahaan
E. FOKUS PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan oleh seluruh stakeholders dan lintas pelaku pada berbagai tingkatan di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator program pemberdayaan koperasi dan UMKM akan memfokuskan program kerjanya pada upaya yang mampu menstimulan dan mendinamisasikan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholders lainnya. Kementerian Koperasi dan UKM akan memfokuskan pada peran: (a) koordinasi penyusunan kebijakan yang kondusif bagi pemberdayaan KUMKM, (b) koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan KUMKM, dan (c) fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan KUMKM. Fokus program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM pada periode tahun 20052009 terdiri dari: 1.
Program pengembangan kelembagaan koperasi, dengan tujuan mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas serta mampu melayani lebih dari 30 juta anggotanya, sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi.
59
2.
Program penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan KUMKM pada berbagai tingkatan pemerintah.
3.
Program pengembangan fasilitasi pembiayaan, dengan tujuan meningkatkan akses KUMKM dalam pembiayaan usahanya.
4.
Program pengembangan kewirausahaan dan SDM KUMKM, dengan tujuan meningkatkan kewirausahaan KUMKM dan menumbuhkan 6 juta unit usaha UMKM baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
5.
Program pengembangan sentra bisnis UMKM menjadi klaster bisnis yang dinamis.
6.
Program fasilitasi pemasaran KUMKM, dengan tujuan meningkatkan akses KUMKM dalam penguasaan pasar, pengembangan jejaring usaha dan pengembangan kemitraan usaha KUMKM dengan pelaku usaha lainnya.
F. PROGRAM PENDUKUNG Program pendukung Kementerian Koperasi dan UKM pada periode tahun 2005-2009 terdiri dari: 1. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara 2. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan program-program pemberdayaan KUMKM 3. Program pengelolaan sumberdaya aparatur negara 4. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Program peningkatan sarana dan prasarana 6. Program dekonsentrasi pemberdayaan KUMKM.
60
BAB VII PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI
A. TUJUAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI Program kelembagaan koperasi bertujuan agar koperasi dapat menjalan aktivitasnya dengan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai dasar koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya dan sekaligus menjadikan koperasi dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan pasar yang kompetitif, serta diarahkan pada tercapainya kondisi koperasi sebagai berikut : 1. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang bersifat distinct (memiliki ciri yang khas). Dengan demikian corporate philosophy, corporate culture dan praktik bisnis koperasi harus merepresentasikan nilai-nilai yang mampu untuk menjadikan koperasi tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pasar yang kompetitif. 2. Nilai-nilai yang seharusnya melekat pada organisasi dan manajemen koperasi adalah kemampuan untuk menolong diri sendiri, pengelolaan secara demokratis, berkeadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai ini mengisyaratkan bahwa koperasi sebagai organisasi yang berkemampuan untuk menolong diri sendiri (selfhelp organization) harus memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan manajemen kebersamaan (joint management) yang profesional. 3. Sebagai organisasi ekonomi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk para anggotanya, maka organisasi koperasi harus dengan tepat mampu merepresentasikan dan aktivitas ekonomi kepentingan para anggotanya. 4. Prinsip pengorganisasian koperasi disesuaikan dengan sektor kegiatan ekonomi yang ditangani oleh para anggota koperasi berlandaskan atas keperluan untuk memperkuat posisi tawar pada masing-masing tingkatan. Sejalan dengan itu, maka struktur organisasi koperasi tidak harus mengikuti prinsip wilayah administrasi tetapi kepentingan ekonomi anggotanya. 5. Mengoptimalkan pelayanan kepada anggotanya, yang diantaranya membangun jaringan koperasi, baik secara vertikal maupun horizontal serta diagonal, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain: a. Asas subsidaritas, koperasi pada tingkatan yang berbeda melakukan fungsi dan peran yang berbeda. Koperasi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi menjalankan fungsi dan peran yang tidak dapat dilakukan oleh koperasi anggota pembentuknya.
61
b. Asas Komplementer, koperasi harus saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis, karena saling memerlukan, yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban. c. Pembentukan koperasi sekunder didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan. Dengan demikian lokasi dan cakupan wilayah kerja tidak relevan dengan ketentuan batas-batas administrasi pemerintahan. d. Aktivitas usaha koperasi sekunder boleh jadi berbeda dengan kegiatan usaha koperasi primer, kegiatan koperasi sekunder diarahkan melakukan aktivitas secara spesifik. e. Sesuai dengan kebutuhannya, satu koperasi primer dapat menjadi anggota dari beberapa koperasi sekunder. f. Koperasi harus lebih mampu untuk melakukan interaksi dengan badan usaha lain, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti koperasi dapat membentuk badan hukum lain dalam bentuk PT. Program ini bertujuan mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas yang mampu melayani lebih dari 20 juta anggota koperasi secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai dasar koperasi.
B. PROGRAM PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM KOPERASI Sasaran program ini adalah agar setiap tingkatan pemerintahan (nasional, propinsi, kabupaten/kota) memiliki data administrasi badan hukum koperasi yang mutakhir. Program penyempurnaan administrasi badan hukum koperasi antara lain terdiri dari: 1. Menyempurnakan peraturan dan kebijakan tata administrasi badan hukum koperasi 2. Menginventarisasi dokumen pendukung administrasi badan hukum koperasi 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan penataan data administrasi badan hukum koperasi 4. Meningkatkan kapasitas pelaksana penataan administrasi badan hukum koperasi 5. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait di pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan administrasi badan hukum koperasi.
62
C. PROGRAM PENGAWASAN PEMBERIAN BADAN HUKUM KOPERASI Sasaran program ini adalah agar setiap proses pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran badan hukum koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program pengawasan pemberian badan hukum koperasi, antara lain terdiri dari: 1. Menyempurnakan peraturan dan kebijakan pengesahan badan hukum koperasi 2. Melaksanakan standarisasi akta-akta koperasi 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta dokumen pengesahan badan hukum koperasi 4. Meningkatkan kapasitas petugas pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran badan hukum koperasi. 5. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait di pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemberian badan hukum koperasi oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 7. Melaksanakan administrasi pemberian badan hukum koperasi.
D. PROGRAM PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI Sasaran program ini adalah meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas dari sisi kelembagaan dari 30.000 unit menjadi 70.000 unit koperasi. Program pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, antara lain terdiri dari: 1. Menyusun dan mensosalisasikan petunjuk cara berkoperasi yang benar 2. Memfasilitasi penataan organisasi dan manajemen koperasi sesuai dengan kepentingan anggota dan usahanya. 3. Menerapkan standar akuntansi dan audit koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Memfasilitasi koperasi untuk meningkatkan akuntabilitasnya. 5. Meningkatkan kapasitas pelaksana untuk membina kelembagaan koperasi 6. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait di pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, gerakan koperasi serta organisasi profesi. 7. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengembangan kelembagaan koperasi di seluruh Indonesia.
63
E. PROGRAM PENGAWASAN USAHA KOPERASI Sasaran program ini adalah agar setiap tingkatan pemerintahan (nasional, propinsi, kabupaten/kota) memiliki sistem perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang dirugikan oleh koperasinya. Program pengawasan usaha koperasi dan perlindungan anggota koperasi, antara lain terdiri dari: 1. Menyempurnakan peraturan dan kebijakan bantuan hukum bagi koperasi dan anggota koperasi 2. Memfasilitasi terbentuknya lembaga penyelesaian perselisihan koperasi di setiap kabupaten/ kota 3. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum pada koperasi dan anggota koperasi. 4. Meningkatkan kapasitas petugas agar mampu memberikan bantuan hukum bagi koperasi dan anggota koperasi 5. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait di pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta gerakan koperasi. 6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengawasan usaha koperasi serta pemberian perlindungan hukum bagi koperasi dan anggota koperasi.
F. PROGRAM KLASIFIKASI KOPERASI Sasaran program ini adalah agar setiap koperasi berklasifikasi sesuai ketentuan, serta mengupayakan hasil klasifikasi diakui oleh dunia usaha. Program klasifikasi koperasi, antara lain terdiri dari: 1. Mensosialisasikan klasifikasi koperasi kepada stakeholders 2. Menerapkan dan melaksanakan Kepmen No 129/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Bagi Koperasi 3. Memfasilitasi pelaksanaan klasifikasi koperasi 4. Meningkatkan kapasitas petugas untuk melakukan klasifikasi koperasi 5. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait di pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, gerakan koperasi, media masa, dan dunia usaha, serta organisasi profesi. 6. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan klasifikasi koperasi di seluruh Indonesia. 7. Meningkatkan citra koperasi yang telah diklasifikasi 8. Mengkampanyekan hasil klasifikasi koperasi agar dapat diakui oleh dunia usaha terutama perbankan.
64
G. PROGRAM PENGEMBANGAN KADER KOPERASI Sasaran program ini adalah agar setiap koperasi memiliki kader koperasi. Program pengembangan kader koperasi, antara lain terdiri dari: 1. Menyusun kebijakan pengembangan kader koperasi 2. Menstimulan koperasi untuk menumbuhkan kader bagi koperasinya 3. Memfasilitasi pertemuan dan konvensi kader koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas kader koperasi 4. Meningkatkan kapasitas petugas untuk memberdayakan koperasi binaannya dalam menumbuhkan kader koperasi 5. Memberdayakan gerakan koperasi, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, serta masyarakat untuk menumbuhkan kader koperasi 6. Menyusun, menerbitkan dan mendistribusikan buku pintar tentang Perkoperasian 7. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan kader koperasi di seluruh Indonesia.
Matrik Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dapat diikuti pada lampiran 1
65
BAB VIII PROGRAM PENUMBUHAN LINGKUNGAN USAHA YANG KONDUSIF
A. TUJUAN PENUMBUHAN LINGKUNGAN USAHA YANG KONDUSIF BAGI KUMKM Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Dalam rangka penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM, maka diperlukankan serangkaian kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan daerah yang saling melengkapi, selaras dan sinergi dalam rangka memberdayakan KUMKM. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu, dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, diperlukan kemampuan advokasi, persuasi dan koordinasi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUMKM. Kementerian Koperasi dan UKM memfokuskan pada upaya mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UMKM dengan daya saing yang tinggi. Program ini bertujuan memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya, meningkatkan mobilitas sumberdaya KUMKM, mengurangi biaya transaksi bagi KUMKM, menghilangkan biaya ekonomi tinggi bagi KUMKM, serta mencabut berbagai peraturan dan kebijakan yang menghambat pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Adapun sasaran program penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM pada periode tahun 2005 - 2009, antara lain: 1. Setiap kebijakan terkoordinasi dengan baik pada tataran nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. 2. Setiap kebijakan dapat diakses secara transparan oleh semua pihak 3. Setiap peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan KUMKM dilaksanakan dengan konsisten 4. Setiap peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung/menghambat pemberdayaan KUMKM dikaji ulang dan dicabut
66
5. RUU Koperasi dan RUU UMKM menjadi undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya 6. Setiap pengkajian harus ada aplikasi yang jelas dan bermanfaat bagi pemberdayaan KUMKM
B. PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN Program peningkatan koordinasi kebijakan antar instansi dan lintas pelaku pada tataran nasional, propinsi dan kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghasilkan kebijakan yang bersinergi dalam rangka pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan sistem koordinasi yang solid di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. 2. Mengembangkan sistem koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia melalui penerbitan Keppres tentang Sistem Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan KUMKM. 3. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan koordinasi pemberdayaan KUMKM 4. Mengembangkan forum lintas pelaku di seluruh Indonesia, baik pada tataran nasional, propinsi dan kabupaten/kota. 5. Melaksanakan perencanaan partisipatif.
C. PROGRAM PENINGKATAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN Program ini bertujuan meningkatkan transparansi kebijakan pemberdayaan KUMKM dan meningkatkan kemudahan masyarakat mengakses kebijakan dan informasi pemberdayaan KUMKM di Indonesia, dengan harapan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan KUMKM. Program peningkatan transparansi kebijakan pemberdayaan KUMKM, antara lain mencakup: 1. Mengembangkan sistem informasi nasional pemberdayaan KUMKM melalui penerbitan Kepres tentang Sistem Informasi Pemberdayaan KUMKM. 2. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemberdayaan KUMKM 3. Menginventarisasi program pemberdayaan KUMKM di pusat, propinsi dan kabupaten/kota, serta pelaksanaannya 4. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan dokumentasi dan publikasi pemberdayaan KUMKM
67
5. Mengembangkan sistem informasi kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat
D. PROGRAM KAJI ULANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KUMKM Program ini bertujuan mendorong pengembangan dan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan KUMKM secara konsisten dan berkelanjutan, serta mencabut kebijakan dan peraturan perundangundangan yang menghambat pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Program kaji ulang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan KUMKM, antara lain mencakup: 1. Mengembangkan sistem pengawasan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUMKM pada tataran nasional, propinsi dan kabupaten/kota. 2. Menyusun dan melaksanakan Kepmen tentang Tim Penilaian Dampak Kebijakan Pemberdayaan KUMKM 3. Melaksanakan pengawasan terhadap program pemberdayaan KUMKM (dekonsentrasi) dan bantuan perkuatan kepada KUMKM 4. Mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pemberdayaan KUMKM di Indonesia 5. Melaksanakan koordinasi dengan Mendagri dan Menteri terkait untuk mecabut kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menghambat pemberdayaan KUMKM di Indonesia. 6. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan KUMKM.
E. PROGRAM PENYEMPURNAAN UNDANGUNDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL Program ini bertujuan menyempurnakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil agar mampu mendukung dinamika pemberdayaan KUMKM di Indonesia pada masa mendatang. Program penyempurnaan Undang-undang Koperasi dan Usaha Kecil, antara lain mencakup: 1. Melakukan inventarisasi masalah untuk menyempurnakan RUU Koperasi dan RUU UMKM. 2. Melaksanakan pembahasan dengan intansi terkait dan DPR-RI untuk mewujudkan RUU Koperasi dan RUU UMKM menjadi Undang-undang Koperasi dan Undang-undang UMKM.
68
3. Melaksanakan sosialisasi Undang-undang Koperasi dan UMKM yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah kepada stakeholders di seluruh Indonesia. 4. Memfasilitasi gerakan koperasi dan UMKM menyesesuaikan dengan Undangundang Koperasi dan Undang-undang UMKM yang baru. 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-undang Koperasi dan Undang-undang UMKM yang telah disahkan
F. PROGRAM PENINGKATAN APLIKASI HASIL KAJIAN Program ini bertujuan meningkatkan aplikasi hasil kajian pemberdayaan KUMKM untuk perumusan kebijakan, serta perbaikan dan pengembangan program pemberdayaan KUMKM. Program peningkatan aplikasi hasil kajian pemberdayaan KUMKM, antara lain mencakup: 1. Menginventarisasi dan mengevaluasi hasil pengkajian kebijakan pemberdayaan KUMKM pada berbagai instansi pusat, propinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. 2. Mensosialisasikan hasil pengkajian yang bermanfaat untuk pemberdayaan KUMKM. 3. Mengembangkan sistem penyusunan kebijakan yang didasarkan pada hasil kajian pemberdayaan KUMKM 4. Memfasilitasi pemanfaatan hasil pengkajian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberdayaan KUMKM di seluruh Indonesia. 5. Mendorong institusi pendidikan tinggi, lembaga donor dan lembaga-lembaga kajian melaksanakan kajian kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Matrik Program Penumbuhan Lingkungan Usaha Yang Kondusif Bagi KUMKM dapat diikuti pada lampiran 2.
69
BAB IX PROGRAM FASILITASI PEMBIAYAAN BAGI KUMKM
A. TUJUAN PROGRAM Usaha mikro dan kecil umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan bisnisnya, dan sering terjebak dengan keterikatan pada rentenir mengingat masih rendahnya aksesabilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal. Adapun upaya pemerintah dalam bentuk kredit program dan subsidi bunga bagi kredit usaha mikro dan kecil sering tidak tepat sasaran dan justru menciptakan ketergantungan. Usaha menengah juga masih bermasalah dalam mengakses sumber pembiayaan usaha yang umumnya dikarenakan persoalan penjaminan kredit serta ketidakmampuan menyusun kelayakan usaha. Sedangkan bagi koperasi, baik yang bergerak di bidang serba usaha, produksi maupun simpan pinjam masih mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya karena modal harus diakumulasi dari anggota sendiri. Berbagai terobosan telah diupayakan oleh gerakan koperasi, namun belum optimal serta belum mantapnya regulasi menyebabkan bermacam penyimpangan. Berdasarkan argumentasi tersebut, tujuan fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah: (1) Meningkatkan aksesabilitas KUKM terhadap sumber-sumber pembiayaan. (2) Memperluas sumber pembiayaan bagi KUKM, baik bank maupun nonbank. (3) Memantapkan mekanisme regulasi dan supervisi untuk LKM.
Adapun sasaran program tersebut pada periode tahun 2005 – 2009, adalah: 1. Menumbuhkembangkan 100 KSP/USP–Koperasi berkualitas paling maju dan 2000 KSP/USP-Koperasi berkualitas maju, melalui pembinaan manajemen dan teknologi. 2. Meningkatkan perkuatan permodalan untuk 10.000 KSP/USP Koperasi dengan mekanisme “lingkages” dengan sumber pembiayaan perbankan maupun nonbank dan atau memanfaatkan jaringan koperasi sekunder. 3. Memberdayakan 1.000 Koperasi Jasa Keuangan Syariah serasa memantapkan regulasi dan supervisi yang mengaplikasikan prinsip syariah.
70
4. Mentransformasikan 10.000 Lembaga Keuangan Mikro non-formal, seperti BKD, LDKP, BMT, dan sebagainya menjadi KSP/USP-Koperasi yang berbadan hukum sejalan dengan keinginan para anggotanya. 5. Memfasilitasi pendirian 10 Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) untuk UMKM di propinsi yang maju perekonomiannya, dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
B. PROGRAM PENINGKATAN AKSESABILITAS Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik yang berbadan hukum koperasi atau pun lainnya, dalam upaya memperlancar dan mempermudah akses ke lembaga pembiayaan mikro, baik perbankan maupun non-bank. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk mendorong pihak lembaga pembiayaan usaha agar berperan aktif dalam perkuatan permodalan khususnya bagi usaha mikro/usaha informal. Aktifitas yang mendukung program ini adalah: 1. Memantapkan regulasi/deregulasi sistem penjaminan kredit usaha mikro dan kecil. 2. Memfasilitasi penyediaan dana penjaminan bagi lembaga penjaminan kredit usaha seperti PT. Sarana Pengembangan Usaha serta Perum Pegadaian. 3. Mendorong terbentuknya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) untuk pemberdayaan UMKM setempat, seraya meningkatkan peran serta pemerintah daerah. 4. Memfasilitasi sertifikasi tanah bagi pengusaha mikro dan kecil yang terkait dengan penjaminan kredit usaha di perbankan, bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Dalam Negeri.
C. PROGRAM PERLUASAN SUMBER PEMBIAYAAN Program ini dimaksudkan untuk menambah jumlah UMKM, baik yang perorangan, berbadan hukum koperasi ataupun lainnya, yang memerlukan dana bagi modal kerja dan investasi untuk pengembangan usahanya. Untuk itu diperlukan diversifikasi sumber lembaga pembiayaan maupun keragaman jenis serta mekanisme penyaluran kreditnya. Aktivitas dari program ini dapat berupa : 1. Penyediaan dana bergulir bagi perkuatan permodalan usaha mikro dan kecil melalui perbankan (termasuk Bank Pembangunan Daerah) maupun KSP/USP – Koperasi
71
2. Penyediaan dana bergulir dengan sistem bagi hasil untuk perkuatan permodalan usaha mikro dan kecil melalui lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri 3. Fasilitasi kredit usaha untuk UKM yang berorientasi ekspor bekerjasama dengan Bank Ekspor Indonesia 4. Fasilitasi sumber dana non-kredit seperti sistem gadai, anjak piutang, pasar modal dan dana pensiun 5. Fasilitasi : “start-up Loan” dengan modal ventura untuk menumbuhkan unit usaha baru, khususnya yang berbasis teknologi dan mempunyai pasar, bekerja sama dengan PT. Bahana Artha Ventura
D. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Program ini dimaksudkan untuk intensifikasi dan penataan ulang kelembagaan pembiayaan usaha mikro sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus dapat efektif mengurangi peran para lintah - darat yang memiskinkan rakyat dipedesaan maupun di daerah tertinggal. Program ini meliputi rintisan regulasi dan supervisi yang sejalan dengan kondisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di daerah-daerah, sehingga terjadi keseimbangan antara asas prudensial (kehatiahatian) dengan luasnya jangkauan nasabah (outreach). Aktivitas dari Program ini meliputi : 1. Menyusun kebijakan nasional yang disepakati oleh pihak pemerintah, perbankan dan pelaku usaha, tentang pemberdayaan lembaga keuangan untuk pembiayaan usaha mikro 2. Mengembangan sistem monitoring dan evaluasi dari dana-dana perkuatan untuk LKM, baik dari pemerintah maupun lembaga donor internasional. Kegiatan ini termasuk pengawasan dan pengendalian KSP/USP - Koperasi yang efektif dan perintisan sistem informasi nasabah (kredit biro) 3. Memfasilitasi berfungsinya Second-tier bank seperti Bank Koperasi ataupun APEX non bank seperti PT. Permodalan Nasional Madani untuk Lembaga Keuangan Mikro yang formal dan tersebar di seluruh wilayah 4. Meningkatkan permodalan LKM melalui berbagai instrumen yang efisien seperti pasar modal dan pemanfaatan dana pensiun serta asuransi
72
5. Membina kerjasama internasional tentang LKM, baik beberapa bencmarking, pelatihan kejuruan maupun pengadaan dana khusus untuk permodalannya seperti dari Bank Dunia, JBIC, ADB dan KfW
Matrik Program Fasilitas Pembiayaan Bagi KUMKM dapat diikuti pada lampiran 3.
73
BAB X PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SDM KUMKM
A. TUJUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SDM Indonesia memerlukan tambahan sekitar 20 juta unit usaha baru di luar sektor pertanian dalam 15 tahun mendatang dalam rangka meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Hal ini berarti harus menumbuh-kembangkan 1,3 juta unit usaha baru di Indonesia setiap tahunnya, padahal infrastruktur untuk mewujudkannya relatif sangat terbatas. Untuk periode tahun 2005 - 2009 dicanangkan untuk menumbuhkan 6 juta unit usaha UMKM baru di Indonesia. Pengembangan wirausaha baru terkait dengan upaya menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha
dan
sistem
insentif
yang
menstimulan
masyarakat
untuk
merealisasikan membuka usaha baru. Program pengembangan kewirausahaan dan SDM KUMKM bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan KUMKM di Indonesia dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Adapun sasaran program pengembangan kewirausahaan dan SDM KUMKM pada periode tahun 2005 – 2009, antara lain: 1. Meningkatkan peranan koperasi untuk dapat melaksanakan pendidikan pola terpadu bagi anggota, calom anggota dan masyarakat disekitarnya, sehingga dapat tumbuhnya perkembangan wirausaha baru 2. Meningkatkannya kualitas pengurus kualitas pengurus dan manajer koperasi melalui penerapan standar kompetensi dengan membudayakan prinsip fit and proper test 3. Terlaksananya pendidikan dan latihan bagi SDM dari 70.000 koperasi 4. Meningkatkan peran 199 Lapenkopda, sehingga mampu meningkatkan kualitas berkoperasi dalam rangka mewujudkan 1 juta anggota koperasi yang aktif melakukan kegiatan usaha 5. Terselenggaranya beasiswa D3/S1 bagi 1000 orang pengelola/kader koperasi
74
6. Membantu mewujudkan 6 juta unit usaha UMKM baru di Indonesia melalui peningkatan kemampuan di bidang SDM 7. Mewujudkan 5 (lima) inkubator bisnis baru pada 5 (lima) wilayah yang berbeda yang dibina secara berkesinambungan dengan tenan yang berbasis pada teknologi 8. Terwujudnya optimalisasi program bantuan perkuatan KUKM prioritas dengan mempersiapkan kemampuan SDM pengelolanya 9. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota. 10. Meningkatnya kerjasama antar lembaga diklat dalam pelaksanaan diklat. 11. Meningkatnya alokasi anggaran diklat yang dibiayai oleh anggaran Pemprov dan Pemkab/Pemkota.
B. PROGRAM PENUMBUHAN UNIT UMKM BARU Program ini bertujuan menumbuhkan 6 juta unit usaha UMKM baru selama periode tahun 2005 - 2009. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan melaksanakan gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan 2. Memetakan potensi dan kebutuhan jenis usaha yang potensial di setiap Kabupaten/kota di Indonesia. 3. Mengembangkan kebijakan dan sistem insentif bagi wirausaha baru. 4. Mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat menjadi kelompok usaha ekonomi produktif. 5. Mengembangkan
2.000
orang
motivator
kewirausahaan
dengan
memanfaatkan SDM BDS Provider, Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, UPTD, asosiasi PKM dan dunia usaha melalui peningkatan produktivitas UMKM yang berbasis teknologi tepat guna. 6. Meningkatkan peran institusi-institusi lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki potensi dalam menumbuhkan unit usaha baru melalui fasilitasi sarana dan prasarana diklat. Lembaga tersebut adalah Pondok Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan, dan lain-lain. 7. Memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pusat-pusat inkubator bisnis. 8. Meningkatkan kompetensi pengelola inkubator bisnis.
75
9. Melakukan pembinaan dan bimbingan UMKM baru berbasis sektor dan komoditas melalui penerapan teknologi tepat guna. 10. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penumbuhan wirausaha baru di seluruh Indonesia, dan lain-lain.
C. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KOPERASI Program ini bertujuan mengembangkan kualitas dan kompetensi pengurus, karyawan dan anggota koperasi agar mampu berkoperasi secara benar dan meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM pengurus koperasi 2. Mengembangkan standar kompetensi pengurus dan pengelola koperasi berdasarkan attitude, skills, knowledge, experience, responsibilitas dan akuntabilitas. 3. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengurus dan pengelola koperasi dengan mengembangkan lembaga sertifikasi kompetensi SDM pengurus dan pengelola koperasi. 4. Mengembangkan sistem magang terarah bagi siswa tamatan sekolah kejuruan dan pesantren. 5. Memfasilitasi beasiswa program D3/ S1 bagi pengelola dan kader koperasi. 6. Meningkatkan peran serta gerakan koperasi dalam melaksanakan pola pendidikan terpadu kepada anggota, calon anggota serta masyarakat di sekitarnya khususnya bagi KSP/USP. 7. Mengembangkan
mekanisme
layanan
usaha
terpadu
dalam
rangka
menumbuhkan unit usaha baru. 8. Mengembangkan sistem belajar kewirausahaan jarak jauh seperti melalui metode-metode e-Learning. 9. Mengembangkan bengkel latihan kerja di lingkungan pondok pesantren. 10. Memfasilitasi pelaksanaan diklat bagi SDM dari 70.000 unit koperasi aktif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. 11. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Lapenkopda. 12. Mengotimalkan kapasitas Lapenkopda dalam menyelenggarakan pendidikan kepada gerakan koperasi dan anggotanya.
76
13. Meningkatkan kualitas modul-modul dan bahan ajar kewirakoperasian dan kewirausahaan, serta mendistribusikannya kepada gerakan koperasi dan masyarakat terutama kelompok strategis, dan lain-lain 14. Mengembangkan lembaga advokasi KUKM. 15. Pembinaan dan supervisi pada SDM Koperasi pasca diklat. 16. Mengembangkan
dan
melaksanakan
sistem
perencanaan,
fasilitasi,
pemantauan dan pengendalian pengembangan SDM koperasi di Indonesia. 17. Menyusun modul dan bahan ajar kewirakoperasian dan kewirausahaan, serta mendistribusikannya kepada gerakan koperasi dan masyarakat terutama kelompok strategis, dan lain-lain.
D. PROGRAM DUKUNGAN PERKUATAN MELALUI DIKLAT Program ini bertujuan mengembangkan dukungan perkuatan bagi KUMKM melalui Diklat dan sejenisnya. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan program dukungan perkuatan di luar diklat, seperti: pendampingan, magang, kunjungan dan bimbingan teknis dan pilot proyek. 2. Mengembangkan program dukungan perkuatan bagi KUKM melalui diklat. 3. Mengembangkan pedoman kurikulum dan pedoman pelaksanaan diklat KUMKM 4. Mengembangkan
sistem
insentif
bagi
lembaga
diklat
koperasi
dan
kewirausahaan. 5. Mengembangkan sertifikasi lembaga penyedia diklat kewirausahaan dan kewirakoperasian. 6. Mengembangkan program peningkatan kemampuan UMKM di bidang produktivitas dan mutu. 7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga diklat. 8. Mengembangkan
dan
melaksanakan
sistem
perencanaan,
fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dukungan perkuatan KUMKM melalui diklat dan non-diklat, dan lain-lain.
77
E. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga mampu berpatisipasi dalam perumusan kebijakan yang setara dengan pemerintah dan pelaku usaha. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut : 1. Pengembangan forum pemberdayaan ekonomi rakyat baik tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kab/Kota. 2. Peningkatan kapasitas dan kemampuan forum pemberdayaan ekonomi rakyat melalui dukungan operasional. 3. Peningkatan kerjasama antar lembaga swasta dan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat. 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga dapat berperan sebagai subyek dalam mengembangkan ekonomi rakyat. 5. Meningkatkan kompetensi para pengelola Forum Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Matrik Program Pengembangan Kewirausahaan dan SDM selengkapnya dapat diikuti pada lampiran 4.
78
BAB XI PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA BISNIS UMKM
A. TUJUAN PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA BISNIS UMKM Jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia relatif sangat banyak (lebih dari 42 juta unit), sedang pada sisi lain sumberdaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil relatif sangat terbatas. Untuk itu, perlu digunakan pendekatan yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, yaitu melalui pendekatan klaster bisnis. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan sentra bisnis UMKM menjadi klaster bisnis yang dinamis. Indonesia diperkirakan memiliki sentra industri kecil dan rumah tangga lebih dari 12.000 sentra (Noer Soetrisno, 2002). Jumlah sentra bisnis UMKM yang telah difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM relatif masih sangat terbatas, sehingga diperlukan peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan sentra UMKMK sebagai wahana pengorganisasian usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saingnya. Adapun sasaran program pengembangan sentra bisnis UMKM selama periode tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Setiap propinsi memiliki klaster-klaster bisnis. Setiap Kabuaten/Kota tumbuh sentra unggulan UMKM. Setiap BDS mampu meningkatkan produktivitas sentra. KSP/USP yang mendukung UMKM dalam Sentra. Setiap sentra memiliki jaringan bisnis bagi pemberdayaan usaha UMKM Sentra. 6. Mengembangkan klaster baru atas dasar kebutuhan kelayakan.
79
B. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA Program ini bertujuan mengembangkan sentra UMKM menjadi klaster bisnis yang dinamis di setiap daerah. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan kebijakan sentra UMKM dan klaster bisnis sebagai pendekatan pengorganisasian dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. 2. Menstimulan dan memfasilitasi peran serta Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha untuk mengembangkan sentra UMKM di wilayahnya menjadi klaster bisnis yang dinamis. 3. Mengidentifikasi dan memetakan sentra bisnis UMKM di Indonesia, serta menginventarisasi potensinya. 4. Mengembangkan dan memfasilitasi kerjasama antar UMKM di dalam sentra, dan antar UMKM dengan sentra lainnya, serta kerjasama UMKM dalam sentra dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka mencapai skala ekonomis. 5. Mendorong terbentuknya Fforum Pengembangan Klaster di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk Memfasilitasi Keterkaitan Usaha di Klaster 6. Mengembangkan sentra bisnis UMKM unggulan di setiap kabupaten/kota melalui peningkatan produktivitas UMKM yang berbasis teknologi tepat guna. 7. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan sentra bisnis UMKM di Indonesia, dan lain-lain.
C. PROGRAM PENGEMBANGAN BDS/LPB Program ini bertujuan mengembangkan pasar BDS/LPB tumbuh menjadi “lembaga usaha yang profesional, di bidang jasa layanan usaha bagi UMKM”. Dalam proses menjadi lembaga usaha yang profesional, BDS/LPB mengalami proses transformasi, sebagai bagian dalam program pengembangan sentra bisnis KUKM, dan diharapkan menjadi lembaga layanan usaha yang mandiri. Program ini mencakup berbagai kegiatan pembinaan-pengembangan serta fasilitasi kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas BDS/LPB, meliputi kegiatan (a) penumbuhan BDS/LPB baru, (b) capacity building bagi BDS/LPB utnuk menmingkatkan kualitas layanan usaha kepada KUKM di sentra, maupun kemampuan BDS/LPB dalam membuka akses KUKM dengan sumber-sumber daya produktif (c) temu konsultasi BDS/LPB dengan lembaga keuangan, pasar, teknologi, SDM serta kemitraan (f) mengembangkan sistem sertifikasi dan akreditasi. 2. Perkuatan jaringan BDS/LPB, meliputi kegiatan (a) fasilitasi pengembangan forum, asosiasi, korwil BDS/LPB (b) mendayagunakan jaringan sebagai pusat informasi potensi KUKM, (c) memfasilitasi kerjasama pengembangan BDS/LPB dengan dunia usaha, lintas pemerintah dan lembaga internasional.
80
3. Fasilitasi kebijakan dan koordinasi, meliputi kegiatan (a) pengumpulkan bahan dan perumusan kebijakan pemberdayaan BDS/LPB bagi pemberdayaan KUKM (b) koordinasi pemberdayaan BDS/LPB di tingkat propinsi, kabupaten/kota (c) pengembangan sistem insentif bagi BDS/LPB. 4. Informasi Kinerja BDS/LPB, meliputi kegiatan (a) pendataan potensi BDS/LPB (b) monitoring dan evaluasi perkembangan kinerja BDS/LPB (c) sinerji potensi BDS/LPB yang dikembangkan oleh institusi lain (d) workshop, seminar dan penyebarluasan potensi keberhasilan BDS/LPB bagi pemberdayaan KUKM (e) basis data potensi ekonomi, KUKM, sentra UKM dan data lain yang relevan 5. Memfasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan BDS sebagai intermediator alih teknologi antara penyedia teknologi dengan pengguna teknologi (KUKM)
D. PROGRAM PENGEMBANGAN DANA MAP BAGI SENTRA Program ini bertujuan mengembangkan akses pembiayaan usaha bagi UMKM di dalam sentra, yang merupakan bagian integral dari program pengembangan sentra bisnis UMKM. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan sistem seleksi, penyaluran, pemanfaatan dan perguliran dana MAP bagi UMKM dalam sentra, serta pengawasan terhadap KSP/USP yang mengelola dana MAP. 2. Meningkatkan sinergi antara KSP pengelola dana MAP dengan BDS provider. 3. Memfasilitasi pengembangan jejaring usaha KSP pengelola dana MAP dengan perbankan, modal ventura dan lembaga keuangan formal lainnya. 4. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan dana MAP, dan lain-lain. 5. Menstimulan peran serta Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha untuk memfasilitasi pengembangan KSP/USP dan UKM penerima dana MAP 6. Memfasilitasi pemanfataan dan MAP bagi Koperasi dan UKM dengan penyediaan dana MAP melalui kerjasama dengan lembaga modal ventura 7. Memfasilitasi pemberdayaan UKM berbasis teknologi dengan penyediaan dana MAP melalui kerjasama dengan lembaga inkubator 8. Memfasilitasi pengembangan kapasitas KUKM penerima dana MAP 9. Memfasilitasi pengembangan kerjasama investasi KUKM dengan lembaga usaha maupun lembaga permodalan lainnya dalam rangka meningkatkan produktivitasnya 10. Memfasilitasi pengembangkan kerjasama dengan perbankan, lembaga modal ventura dan lembaga inkubator dalam pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KUKM penerima dana MAP
81
E. PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI BISNIS SENTRA Program ini bertujuan mengembangkan jaringan bisnis sentra dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar dan aplikasi keuangan KSP/USP Koperasi bagi UMKM yang berada di dalam Sentra. 1. Mengembangkan infrastruktur Komunikasi Bisnis dan memantapkan data base UMKM di Indonesia melalui sistem teknologi informasi bisnis bagi : KSP/USP Koperasi pengelola dan MAP BDS-P UMKM yang berada di dalam Sentra 2. Memberikan fasilitas perangkat jaringan komunikasi yang berisikan program aplikasi : Monitoring dan aplikasi Keuangan melalui : Penyempurnaan Sis UKM Pola Syariah Website sentrakukm.com untuk optimalisasi interaksi bisnis : Transaksi bisnis melalui Bursa bisnis Direktori Sentra, KSP/USP Koperasi, BDS Pemetaan Sentra Forum Chatting Berita seputar Koperasi dan UKM Aktivitas E-Commerce, berupa: Bisnis saham/komoditi yang memberikan layanan pelanggan 24 jam di internet Promosi Event/kegiatan secara online Informasi media cetak/elektronik online Memesan Produk online Aktivitas pemerintah secara online (e-Goverment) 3. Memfasilitasi pelaksanaan Temu Konsultasi dan temu bisnis antara BDS-P, KSP dan USP Koperasi pengelola dana MAP, UMKM di dalam Sentra dan mitra kerja lainnya 4. Menerbitkan dan mendistribusikan direktori dan brosur produk-produk unggulan UMKM 5. Melaksanakan perencanaan, pemberian fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan jaringan bisnis oleh KSP dan USP Koperasi, BDS-P dan UMKM di dalam Sentra melalui : Pemanfaatan Warnet Seluler via SMS
82
F. PROGRAM PENGEMBANGAN KLASTER BARU Program ini bertujuan mengembangkan klaster bisnis UMKM yang baru atas dasar kelayakan dan kebutuhan pengembangan wilayah. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi potensi sektor unggulan daerah menjadi klaster bisnis UMKM berdasarkan kelayakan usaha. 2. Mengembangkan keterkaitan antar usaha dalam satu kawasan industri. 3. Mengembangkan sistem insentif untuk pengembangan klaster baru. 4. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan klaster baru di Indonesia, dan lain-lain.
Matrik Program Pengembangan Sentra Bisnis UMKM selengkapnya dapat diikuti pada lampiran 5.
83
BAB XII PROGRAM PENGEMBANGAN FASILITASI PEMASARAN KUMKM
A. TUJUAN PROGRAM PENGEMBANGAN FASILITASI PEMASARAN KUMKM KUMKM memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan akses KUMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat. Program pengembangan fasilitasi pemasaran ditujukan agar KUMKM mampu menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar terutama pasar dalam negeri dengan tingkat efisiensi, produktivitas, dan daya saing yang tinggi. Adapun sasaran program pengembangan fasilitasi pemasaran bagi KUMKM selama periode tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut: 1. Setiap Kabupaten/Kota memiliki pusat data dan informasi bisnis KUKM. 2. Penjualan Produk unggulan KUKM meningkat 10% setiap tahun. 3. 70.000 KUKM PMA/PMDN.
memiliki
kualifikasi
untuk
dapat
bermitra
dengan
4. Setiap Propinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki sarana pemasaran bagi produk KUKM. 5. Setiap Kabupaten/Kota menampilkan produk KUKM untuk dipromosikan SMEsCO Promotion Center (SPC) yang produknya diperbaharui secara berkala. 6. Setiap Kabupaten/Kota mempunyai koperasi yang bergerak sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat. 7. Setiap instansi pemerintah pusat/daerah memanfaatkan KUKM sebagai supplier barang/jasa pemerintah. 8. Informasi bisnis KUKM terpublikasi secara berkala dalam media cetak dan elektronik, nasional dan daerah. 9. Ekspor KUKM meningkat dari 19,9% menjadi 25%.
84
10. Setiap Kabupaten/Kota, Sentra, BDS dan Koperasi memiliki peta pasar produk KUKM yang mutakhir dalam maupun luar negeri. 11. Promosi Wirausaha Baru. 12. Kelancaran, Ketersediaan BBM untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan rumah tangga.
B. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI BISNIS KUMKM Program ini bertujuan mengembangkan pusat data dan informasi bisnis KUMKM di Indonesia. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan kebijakan dan pedoman pengembangan pusat data dan informasi bisnis KUMKM. 2. Mengembangkan sistem aplikasi informasi bisnis KUMKM yang berbasis web. 3. Meningkatkan kapasitas petugas pengelola pusat data dan informasi bisnis KUMKM. 4. Menstimulan Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholders lainnya mengembangkan pusat data dan informasi bisnis KUMKM. 5. Mensosialisasikan dan mempublikasikan data dan informasi bisnis KUMKM. 6. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan pusat data dan informasi bisnis KUMKM di seluruh Indonesia. 7. Memetakan potensi bisnis KUMKM di Indonesia, dan lain-lain.
C. PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI PRODUK KUMKM Program ini bertujuan mengembangkan penguasaan pasar melalui promosi produk KUMKM. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan promosi produk unggulan KUMKM. 2. Mengembangkan dan memfasilitasi jaringan pemasaran produk KUMKM melalui pameran, temu bisnis, misi dagang dan sejenisnya. 3. Memfasilitasi publikasi produk KUMKM pada berbagai media masa. 4. Mengembangkan sistem informasi dan promosi wirausaha baru.
85
5. Menginventarisasi dan menganalisis potensi pasar bagi produk KUMKM di dalam negeri dan luar negeri. 6. Memfasilitasi promosi produk KUMKM yang memiliki prospek di pasar ekspor. 7. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan promosi produk KUMKM, dan lain-lain.
D. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN BAGI PRODUK KUMKM Program ini bertujuan mengembangkan sarana pemasaran bagi produk KUMKM. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Promosi KUKM (SPC) sebagai sarana pemasaran produk unggulan KUMKM dari setiap daerah di Indonesia. 2. Mengembangkan kebijakan alokasi sarana pemasaran bagi KUMKM di pusatpusat bisnis di seluruh Indonesia. 3. Memfasilitasi kebutuhan sarana pemasaran bagi KUMKM. 4. Menstimulan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha dalam pengembangan sarana pemasaran bagi produk KUMKM. 5. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana pemasaran bagi produk KUMKM di Indonesia, dan lainlain
E. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA Program ini bertujuan mengembangkan kemitraan usaha antara KUMKM dengan pelaku usaha lainnya, BUMN dan instansi pemerintah. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan kebijakan yang mendorong adanya kemitraan antar KUMKM dan antara KUMKM dengan pelaku usaha lainnya. 2. Mengembangkan sistem insentif bagi pelaku kemitraan usaha dengan KUMKM. 3. Membentuk dan mengembangkan lembaga koordinasi kemitraan. 4. Mengembangkan kebijakan dan kesempatan bagi KUMKM sebagai pemasok institusi pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa.
86
5. Mengembangkan sistem distribusi informasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat diakses secara mudah oleh KUMKM. 6. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha antar KUMKM maupun antara KUMKM dengan pelaku usaha lainnya, dan lain-lain.
F. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DISTRIBUSI KEBUTUHAN BAHAN POKOK Program ini bertujuan mengembangkan usaha distribusi kebutuhan pokok oleh koperasi dan UMKM. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan kebijakan dan fasilitasi koperasi sebagai pusat distributor kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat di setiap kabupetan/ kota. 2. Menginventarisasi koperasi yang memiliki kualifikasi sebagai distributor kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). 3. Memfasilitasi perkuatan pengembangan koperasi pusat distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat. 4. Memfasilitasi pelatihan bagi pengurus/pengelola koperasi distribusi. 5. Memfasilitasi kemitraan koperasi distribusi dengan pabrikan, serta memfasilitasi kemitraan koperasi dengan warung-warung usaha mikro dan kecil. 6. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan pengembangan koperasi distribusi di Indonesia, dan lain-lain.
dan
evaluasi
Matrik Program Pengembangan Fasilitasi Pemasaran KUMKM selengkapnya dapat diikuti pada lampiran 6.
87
BAB XIII PROGRAM PENDUKUNG
A. TUJUAN PROGRAM PENDUKUNG Sasaran 6 fokus program akan efektif dan optimal pencapaiannya, jika pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan terstruktur serta bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya secara dinamis. Dengan demikian perlu adanya upaya-upaya pembenahan internal baik kapasitas aparatur maupun interaksi antar unit kerja di Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM juga harus mempunyai kesiapan untuk menciptakan sinergi kerja terutama dengan sesama instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah. Mencermati kondisi-kondisi tersebut, maka Kementerian Koperasi dan UKM melengkapi 6 fokus program dengan program pendukung yang mempunyai sasaran sebagai berikut: 1. Adanya akuntabilitas pada seluruh program Kementerian Koperasi dan UKM; 2. Adanya pedoman yang jelas dan tegas dalam pengembangan kinerja dan profesionalisme aparat pembina KUKM; 3. Adanya data dan informasi yang memadai sebagai landasan pemberdayaan KUKM; 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur Kementerian Koperasi dan UKM; 5. Adanya sinkronisasi dan harmonisasi pola pembinaan/pemberdayaan KUKM di daerah dan Pusat serta lintas daerah.
B. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA Program ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas dengan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya kapasitas aparatur yang bersih dalam pelaksanaan program pemberdayaan KUKM;
88
2. Meningkatnya
akuntabilitas program kepada publik dengan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit.
Kebijakan tersebut dicapai melalui kegiatan yang diprioritaskan pada: (1) Peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur negara; (2) Audit program pemberdayaan KUKM; (3) Penyusunan pedoman kebijakan pengawasan; (4) Penyusunan standard kinerja pengawasan; (5) Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan; dan (6) Rapat konsolidasi pengawasan serta kunjungan pelaksanaan pengawasan.
C. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN KUKM Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan penyempurnaan ketatalaksanaan/manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pemberdayaan KUKM. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas dengan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya sinergi program pemberdayaan KUKM; 2. Tersedianya arah kebijakan program pemberdayaan KUKM sesuai kebutuhan potensi dan wilayah yang berorientasi pasar. Kebijakan tersebut dicapai melalui kegiatan yang diprioritaskan pada: (1) Review perencanaan program dalam rangka penajaman program strategis pemberdayaan KUKM; (2) Pengembangan keterpaduan perencanaan program pemberdayaan KUKM; (3) Menata sistem perencanaan pemberdayaan KUKM; (4) Mengembangkan sosialisasi arah kebijakan pemberdayaan KUKM; (5) Meningkatkan kerjasama luar negeri dalam rangka pemberdayaan KUKM; dan (6) Monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan KUKM.
D. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat Kementerian Koperasi dan UKM melalui diklat strategis, kepemimpinan, teknis dan fungsional, serta keahlian/spesialisasi lainnya, baik yang bergelar maupun non gelar. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas dengan sasaran sebagai berikut:
89
1. Meningkatnya kompetensi aparatur; 2. Meningkatnya efektifitas dan kualitas kinerja aparatur. Kebijakan tersebut dicapai melalui kegiatan yang diprioritaskan pada: (1) Penyusunan standarisasi jabatan dan pedoman pola karier; (2) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat Kantor Menegkop dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan; (3) Peningkatan sistem informasi kepegawaian melalui teknologi informasi; dan (4) Pemantauan dan evaluasi kualitas dan kemampuan aparat.
E. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen informasi pemberdayaan KUKM, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi pemberdayaan KUKM. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas dengan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya pelayanan data statistik pemberdayaan KUKM; 2. Tersusunnya analisa kinerja KUKM; 3. Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi pemberdayaan KUKM melalui teknologi informasi. Kebijakan tersebut dicapai melalui kegiatan yang diprioritaskan pada: (1) Peningkatan penyediaan data dan informasi pemberdayaan KUKM; (2) Peningkatan pelayanan informasi pemberdayaan KUKM melalui multimedia; (3) Peningkatan penyediaan Informasi pemberdayaan KUKM periodik; (4) Analisis pemberdayaan KUKM; dan (5) Peningkatkan monitoring dan evaluasi data dan informasi pemberdayaan KUKM.
F. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas dengan sasaran sebagai berikut: 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur dalam memberikan pelayanan; 2. Tersedianya sarana layanan publik pemberdayaan KUKM.
90
Kebijakan tersebut dicapai melalui kegiatan yang diprioritaskan pada: (1) Renovasi gedung kantor; (2) Perawatan gedung dan mekanikal; (3) Perbaikan sarana gedung; (4) Perbaikan mekanikal gedung; dan (5) Fasilitasi kelengkapan sarana kerja.
G. PROGRAM DEKONSENTRASI Sejalan dengan otonomi daerah, salah satu agenda pemberdayaan Koperasi dan UKM akan diarahkan kepada fasilitasi stakeholders KUKM pada pemerintah daerah, termasuk Kabupaten/Kota dan dukungan bagi daerah dalam pelaksanaan program Kementerian Koperasi dan UKM melalui dukungan anggaran dekonsentrasi. Program ini disusun sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan 6 (enam) fokus program Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan dari daerah. Program ini juga sebagai upaya untuk sinkronisasi pola pembinaan daerah dan pusat yang termasuk di dalamnya berupa kajian format harmonisasi program lintas daerah. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Meningkatkan sinkronisasi pola pembinaan pemberdayaan KUKM di daerah dan pusat; 2. Meningkatkan harmonisasi pemberdayaan KUKM lintas daerah. Kebijakan tersebut dicapai melalui kegiatan yang diprioritaskan pada: (1) Koordinasi kebijakan pemberdayaan KUKM pada Kementerian Koperasi dan UKM; (2) Koordinasi pemberdayaan KUKM di daerah; (3) Perawatan program-program stimulan Kementerian Koperasi dan UKM di daerah; (4) Pembinaan KUKM di daerah; dan (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan KUKM di daerah.
Matrik Program Pengembangan Fasilitasi Pemasaran KUMKM selengkapnya dapat diikuti pada lampiran 7.
91
BAB XIV PENUTUP Proses demokratisasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, ujung tombak pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia menempatkan perannya hanya sebagai stimulator, fasilitator dan dinamisator pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pemberdayaan KUMKM pada masa mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peran Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah hanya sebagai stimulan program. Rencana Program Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan program pemberdayaan KUMKM yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada periode tahun 2005-2009. Rencana Program ini hanya merupakan program dasar pemberdayaan KUMKM, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan KUMKM di Indonesia. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan KUMKM dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan KUMKM yang telah ditetapkan. Pemberdayaan KUMKM dilaksanakan oleh masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan KUMKM. Mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pemberdayaan KUMKM ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kementerian Koperasi dan UKM dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pemberdayaan KUMKM, serta keberanian untuk mengubah tatanan struktur perekonomian nasional yang lebih berimbang, demokratis dan adil.
92
LAMPIRAN MATRIK PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE TAHUN 2005 -2009
93
