ANALISIS ASPEK PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA EVENT ORGANIZER SEBAGAI UPAYA DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. DHARMAVOILA INDONESIA PRAKARSA
ARTIKEL ILMIAH Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi
Oleh : FARAH AMANDA 2011310597
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2016
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH
Nama
: Farah Amanda
Tempat, Tanggal Lahir
: Malang, 21 Malang 1992
N.I.M
: 2011310597
Jurusan
: Akuntansi
Progam Pendidikan
: Strata I
Konsentrasi
: Akuntansi Perpajakan
Judul
: Analisis Aspek Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Event Organizer Sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa
Disetujui dan diterima baik oleh: Dosen Pembimbing Tanggal :…………............
(Dr. Nanang Shonhdaji, S.E., Ak., M.Si., CA) Ketua Program Sarjana Akuntansi Tanggal :………………..
(Dr.Luciana Spica Almilia, SE.,M.Si., QIA)
ANALISIS ASPEK PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA EVENT ORGANIZER SEBAGAI UPAYA DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. DHARMAVOILA INDONESIA PRAKARSA
Farah Amanda 2011310597 STIE Perbanas Surabaya Email :
[email protected] NanangShonhadji STIE Perbanas Surabaya Email:
[email protected] Jl. NgindenSemolo 34-36 Surabaya ABSTRACT The study was conducted at PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. The purpose of the study to analyze the income tax article 21 and income tax article 23 over event organizer services as an effort to fulfillment of an obligation taxation in PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. Of research is espected to know information about company to fulfillment of an obligation taxation in accordance with the prevailig taxation. This research used the qualitative descriptive with methods a case study that is the state of explain the problems in the compay that is both a fact and recovery company data. The result of this research is in of calculating income tax article 21 and income tax article 23 in PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsawere appropriate to the provisions tax apply, because if it is seen from a comparison done by PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa . At income tax article 21, PT. DharmavoilaIndonesia Prakarsa directly cut salary in the end of the tax to be paid. At income tax article 23, cutting, and recording accounting is in line the provisions of taxation prevailing. Keyword: PPh 21, PPh 23, event organizer PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi
1
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuK keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia tingkat kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya tinggi dibandingkan pada sektor pertumbuhan usaha di Indonesia kebijakan fiskalnya. Namun tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat rendah. Berdasarkan peraturan umum undang-undang mengenai jasa event organizer yang diatur oleh Pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidangjasa event organizer yaitu PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dengan alasan dan pertimbangan bisnis begitu menjanjikan dan memiliki peluang besar di masa seperti sekarang dimana pola dan gaya hidup masyarakat semakin sibuk dan individualisme sehingga sangat dibutuhkan bantuan sebuah event organizer untuk menangani segala kebutuhan dan dalam rangka penyelenggaraan acara tertentu seperti ulangtahun, live music, pernikahan, maupun acara lainlainnya.
dirasakan dari suatu produk atau jasa erat hubungannya dengan reputasi yang diasosiasikan dengan nama brand tertentu, berarti memang benar adanya kualitas yang diterima dari sebuah produk atau jasa memiliki keterkaitan dengan reputasi perusahaan. Perusahaan jasa juga semakin menyadari peran konsumen sangat penting dan menentukan masa depan perusahaan mereka. Oleh karena itu perusahaan jasa seperti Event Organizer harus mengetahui bahwa setiap konsumen memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda mengenai jasa yang ditawarkan.
Perusahaan jasa sering dikaitkan dengan reputasi perusahaan disamping jasa atau produknya sendiri, Zeithaml (1998) mengemukakan kualitas yang
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bernama PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa yang bergerak di bidang jasa yang menangani berbagai macam event, diantaranya yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Sygenta Indonesia, PT. Bank ANZ Indonesia Tbk, PT. Huawei Tech Investment, PT. Semen Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Hellomotion Korpora Indah, PT. Tupperware Indonesia, PT. Ford Motor Indonesia, PT. Fortune Pramana Rancang, PT. Univenus, dll. Perusahaan ini berlokasi di Surabaya. Penulis mengambil judul penelitian, yaitu “Analisis Aspek Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Event Organizer Sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa.”
RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI Definisi Pajak Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, Pajak
merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
2
ditunjukkan dan yang membayar pengeluaran umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani dari Wikipedia, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pengeluaran Pemerintah. Unsur - unsur pajak adalah sebagai berikut: 1.
2.
Iuran atau Pungutan Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari Pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebakan karena hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen
atau Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Pajak dapat dipaksakan Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. 4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi Sistem PPh di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi. Tetapi jikalau WP membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini akan terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti. 5. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi di atas tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran khusus.Yang dibayar haruslah sudah pasti, terutama mengenai subjek, objek, besar, dan waktunya. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pajak yang sudah dikenakan terhadap Subjek 3
Pajak atas penghasilan yang diterima diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa Subjek Pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dari mana pun, dan Subjek Pajak tersebutlah yang masuk dalam sebutan Wajib Pajak (WP). Surat Setoran Pajak (SSP) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi dari SSP adalah sebagai sarana membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayara pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan. Fungsi dari SPT adalah (1) Sebagai sarana untuk melaporkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. (2) Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. (3) Laporan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain. (4) Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terhutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Surat Pemberitahuan (SPT)
No
SPT
1
PPh Pasal 21/26
2
PPh Pasal 23/26
3
PPh Pasal 25
4
PPh Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai PPh Pasal 22Bendaharawan PPh Pasal 22- Pertamina
5 6 7 8 9 10 11
PPh Pasal 22- Pemungut tertentu PPh Pasal 4 ayat (2) PPN dan PPnBM- PKP PPN dan PPnBMBendahara PPN dan PPnBM- Pemungut
Batas Waktu Penyetoran Tanggal 10 bulan berikut Tanggal 10 bulan berikut Tanggal 15 bulan berikut 1 (satu) hari setelah dipungut Hari yang sama saat penyerahan barang Sebelum Delivery Order dibayar Tanggal 10 bulan berikut Tanggal 10 bulan berikut Akhir bulan berikut Akhir bulan berikut Akhir bulan berikut
Batas Waktu Pelaporan Tanggal 20 bulan berikut Tanggal 20 bulan berikut Tanggal 20 bulan berikut 7 (tujuh) hari setelah pembayaran Tanggal 14 bulan berikut
Tanggal 20 bulan berikut Tanggal 20 bulan berikut Akhir bulan berikut Akhir bulan berikut Akhir bulan berikut
4
NO 1
SPT Tahunan PPh WP Badan
Batas Waktu Penyetoran Sebelum SPT Tahunan dilaporkan
2
PPh WP Orang Pribadi
3
PBB
4
BPHTB
Sebelum SPT Tahunan dilaporkan 6 (enam) bulan sejenak tanggal diterimanya SPT Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan
Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honoranium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan Subyek Pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 adalah pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan. Tidak semua PPh Pasal 21 dapat menjadi kredit pajak sebab ada obyek penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 final. Pemotong adalah WP orang pribadi atau WP badan, termasuk BUT, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi 6.
serta lembaga lainnya yang menyelenggara kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan
Pajak Penghasilan Pasal 23
Batas Waktu Pelaporan Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
sehubungan dengan pekerjaan atau pelaksana kegiatan, meliputi: 1.
Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan; 2. Bendahara atau pemegang kas Pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, PemerintahDaerah, dll; 3. Dana pensiun, badan penyelengara jaminan sosial tenaga kerja, dan badanbadan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan international, perkumpulan, orang pribadi dalam bentuk apapun kepada WP orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa,
5
atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan PPh Final. Pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan tersebut di atas memiliki sandaran hukum yakni Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga disebut PPh Pasal 23. Pemotong PPh Pasal 23 adalah seluruh pihak yang meberikan atau mebyarakan pajak penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23. Pemotong PPh Pasal 23 meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Badan, Lembaga, atau Instansi Pemerintah; WP badan dalam negeri; Penyelenggarakan kegiatan; Bentuk Usaha Tetap (BUT); Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan WP Orang Pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep50/PJ/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Penunjukkan WP Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong PPh Pasal 23, WP orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa adalah: 1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat, Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akte Tanah tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaaan bebas; 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
6
Neraca
Posisi Keuangan
Laporan Laba Rugi
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
Analisis
Analisis
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
7
METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian Rancangan pada penelitian adalah analisis aspek Pajak Penghasilan atas usaha jasa event organizer sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa yang menekankan pada kejadian-kejadian yang ada di perusahaan. Penulis ingin menggambarkan secara sistematis berdasarkan fakta, situasi dan aktivitas yang ada mengenai aspek pajak penghasilan atas usaha jasa event organizer yang dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. Batasan Penelitian
wawancara dengan pihak perusahaan. 2. Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder penelitian, yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumendokumen perusahaan seperti sejarah, struktur organisasi dan bukti-bukti pajak penghasilan serta literatur. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.
Batasan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menerapkan akuntansi Pajak Penghasilan atas usaha jasa event organizer terbatas hanya pada laporan keuangan 2014 dan buktibukti lain pada tahun 2014 saja. Pada Pajak Penghasilan Pajak 21 hanya meneliti pegawai tetanya saja. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian ini tidak meluas atau menyimpang dari materi pokoknya. Jenis Data Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah: 1. Data Primer adalah data utama penelitian yang berasal atau bersumber dari hasil observasi atas data-data akuntansi dan pencatatannya serta data-data perpajakannya yang merupakan obyek penelitian. Data-data tersebut antara lain yaitu
2.
Studi Kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca literatur, seperti buku, dan catatan perkuliahan dan sumber infomasi lainnya seperti media elektronik seperti situs internet yang relevan dan memiliki hubungan dengan pembahasan yang dilakukan. Penelitian Lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa: - Dokumenter Dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data yang mendukung permasalahan dengan jalan menyalin laporan-laporan, catatan-catatan serta formulir yang dimiliki perusahaan, khususnya berhubungan dengan masalah yang
8
dibahas. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejarah, struktur organisasi dan bukti-bukti pajak penghasilan PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. - Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanyajawab dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah manajer dan staf keuangan. Teknik Pengumpulan Data
HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Perusahaan PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa merupakan sebuah agency komunikasi yang berkembang dengan cepat di bidang advertising, event, public relations, digital, dan social media tengah melakukan transformasi bisnis secara total dan terintegrasi. Fokus layanan perusahaan ini adalah pada Brand Ac. Setelah 5 tahun perjalanan bisnis, beberapa perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank Ekonomi, HSBC, Bank Mutiara, Garuda Indonesia, Kalbe, Unilever, Nestle, Combiphar, Semen Indonesia, HM Sampoerna, Putra Sampoerna Foundation, Pertamina, Telkomsel, Indosat, ANZ, Prudential, Enterpose Asia, Dji Sam Soe, Magnum Blue, Aqua, Huawei, Schindir, APP, Intiland, BPD Bali, Sygenta, Sharetea, Tupperware, Orange TV, Unicharm, DuPont, Mamy Poko, Loreal Khiels, Piero, Specs, MNC
Adapun teknik analisis data yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan melalui dokumentasi data pada perusahaan. 2. Menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. 3. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. 4. Menganalisis pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Insurance, serta perusahaan lainnya kepada Perusahaan PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Dharmavoila Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa (event organizer) yang memiliki 15 karyawan. Karyawan tersebut termasuk karyawan tetap di perusahaan PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa, untuk memberikan imbalan kepada karyawan-karyawan seperti memberi gaji, tunjangan, dan uang lembur bagi karyawan tiap bulannya. Pada tahun 2014, jumlah pegawai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rata-rata semua pegawai tetap di PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa telah memiliki NPWP tetapi ada 1 (satu) orang pegawai yang tidak memiliki NPWP. Ini menunjukkan bahwa PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa belum mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang ada.
9
Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dibantu oleh bendahara dan direktur. Perusahaan menyesuaikan perhitungan sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 terutang PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa pada tahun 2014 atas Gaji Pokok (per bulan) Uang Transport Uang Kesehatan Premi Asuransi Kematian Tunjangan Pajak Gaji Bruto Potongan-Potongan Biaya Jabatan 5% Iuran Pensiun Total Potongan
perhitungan dari 15 karyawan tetap. Berdasarkan analisis perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan, perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut. Contoh perhitungan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 tiap bulan di tahun 2014 yang dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa adalah sebagai berikut: Rp 9.540.000 Rp 488.400 Rp 2.804.496 Rp (595.296) Rp 12.237.600
Rp 611.880 Rp 611.880
Penghasilan Neto Penghasilan Neto Setahun Total PTKP (TK/0)
Rp 11.625.720 Rp 139.508.640 Rp 2.4300.000
PKP Per Tahun PPh Pasal 21 Per Tahun PPh Pasal 21 Sebulan PPh Pasal 21 DTP PPh Pasal 21 Dipotong
Rp 115.208.640 Rp 12.281.296 Rp 1.023.441 Rp 1.023.441
Sumber: PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa, data telah diolah
Analisis Penyetoran Penghasilan Pasal 21
Pajak
Penyetoran PPh Pasal 21 PT. PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada PT.
Dharmavoila Indonesia Prakarsa, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan dimana tiap-tiap penghasilan yang diterima karyawan langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
10
No Nama Bulan Jumlah pegawai tetap Jumlah pajak yangdibayar 1 Januari 15 Rp 8.285.148 2 Februari 15 Rp 8.285.148 3 Maret 15 Rp 8.285.148 4 April 15 Rp 8.285.148 5 Mei 15 Rp 8.285.148 6 Juni 15 Rp 8.285.148 7 Juli 15 Rp 8.285.148 8 Agustus 15 Rp 8.285.148 9 September 15 Rp 8.285.148 10 Oktober 15 Rp 8.285.148 11 November 15 Rp 8.285.148 12 Desember 15 Rp 8.285.148 Sumber: PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa, data telah diolah Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa pada saat adanya kegiatan/proyek dan terjadinya transaksi-transaksi selama berlangsungnya kegiatan/proyek. Saat melakukan pemotongan PPh Pasal 23, PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa membuat rekapitulasi atas nilai yang diperolehnya. Perusahaan langsung melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% pada sewa jasa event organizer. Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki tata cara saat penyetoran PPh Pasal 23: 1. Pemotongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwim dijumlahkan. 2. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan
takwim disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan hari kerja berikutnya. 3. Menerima SSP lembar kerja ke 1 dan ke 3 dari Bank/Kantor Pos. Pada penyetoran PPh Pasal 23, Perusahaan melakukan penyetoran ke bank persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak tersebut. Dalam penelitian ini, mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
11
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Penyetoran Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat
Analisis Pelaporan PPh Pasal 23 melakukan pelaporan setelah perusahaan menjumlahkan PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan selama satu bulan kemudian melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke bank persepsi. Setelah melalukan penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 23 perusahaan mengisi dengan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dengan ditandatangani oleh direktur perusahaan yang dilampiri dengan lembar ke 3 SSP bukti setoran PPh Pasal 23, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, dan lembar ke 2 bukti pemotongan. Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya. Pemenuhan Perpajakan
Kewajiban
Berdasarkan hasil penelitian ini, PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan kewajiban perpajakan. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dalam sistem penggajian untuk
Pelaporan Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat
pegawai tetap telah mengikuti sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 21, sistem gajiannya di lakukan setiap bulan. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa langsung melakukan pemotongan sebesar 2% dari sewa jasa event oerganizer. Saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan menyetorkan ke kantor pajak dengan tepat waktu. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis aspek Pajak Penghasilan. Sampel dari penelitian ini adalah PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 atas usaha jasa event organizer sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus
12
pada PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Dharmavoila Indonesia Prakarsa telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku., karena diliat dari perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa langsung melakukan pemotongan sebesar 2% dari sewa jasa event oerganizer. Saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan menyetorkan ke kantor pajak dengan tepat waktu.
Penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya (1) Terbatasnya data terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu rekap gaji pegawai yang merupakan data yang tidak dipublikasikan penuh oleh PT. Dharmavoila Indonesia Prakarsa. (2) Terbatasnya data pada tahun 2014 yang terlambat diberikan karena data yang diperlukan masih dibawa oleh klien. Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saransaran untuk peneliti selanjutnya yaitu (1) untuk peneliti selanjutnya dapat memggunakan jenis perusahaan lain. Misalnya perusahaan dibidang jasa lainnya seperti jasa pemasangan iklan atau jasa taxi. (2) untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan
ruang lingkup penelitian dari PPh 21 dan PPh 23 saja tetap ditambahkan PPN. (3) untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode waktunya. DAFTAR RUJUKAN Ahlisia , S. M. 2013. “Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun Sendiri”. Jurnal Akuntansi.Vol Aida, C. R. 2012. Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Indika Kreasindo Event Organizer Pekanbaru. Dian, Anggraini. 2013. “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudra)”. Djuanda, H. G. 2003. Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hendra, S. S. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. Irawan,
A. 2012. Pengaruh Karakteristik Individu Dan Karakteristik Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behaviors Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Mediator Pada 13
Event Organizer Surabaya.
Di
Masdiasmo. 1992. Perpajakan Edisi 2. Yogyakarta: Andi Offset. Priantara, D. 2010. Perpajakan Indonesia . Jakarta : Mitra Wacana Media. Resmi, S. 2011. Perpajakan. Buku 6 Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, E. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-691-392-3. Waluyo.
2008. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta.
14
