LAMPIRA N UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOM OR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEM ERINTAHAN DA ERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUR EN ANTARA PEMERINTAH PUS AT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KAB UPATEN/ KOTA MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUR EN ANTARA PEMERINTAH PUS AT DAN DAER AH PROVINS I DAN DAERAH KAB UPATEN/ KOTA A. PEMBAGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PENDIDIKAN
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1 1.
2 Manajemen Pendidikan
3 a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan t inggi.
4 a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus.
2.
Kurikulu m
Penetapan kurikulu m muatan lokal pendidikan Penetapan kuriku lu m muatan lokal pendidikan dasar, menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.
Akreditasi
4.
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5.
Perizinan Pendidikan
Penetapan kurikulu m nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.
6.
Bahasa dan Sastra
Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.
5 a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi.
a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang b. Penerbitan izin pendidikan anak usia din i dan diselenggarakan oleh masyarakat. pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi.
B. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG KES EHATAN
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
2
3 a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) ru jukan nasional/lintas Daerah provinsi. b. Pengelolaan upayakesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi. c. Penyelenggaraan registrasicakreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta. d. Penerbitan izin ru mah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional. a. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA), serta penerbitan reko mendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). b. Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati. c. Penetapan standar ko mpetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan. d. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional
1 1.
Upaya Kesehatan
2.
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
3.
Sediaan Farmasi, A lat Kesehatan, dan Makanan Minuman
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
4 5 a. Pengelolaan UKP ru jukan tingkat Daerah a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. rujukan ting kat Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan ru jukan b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah rujukan ting kat Daerah kabupaten/kota. kabupaten/kota. c. Penerbitan izin ru mah sakit kelas C dan D dan c. Penerbitan izin ru mah sakit kelas B dan fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi. kabupaten/kota.
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.
a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan a. suplemen kesehatan program nasional. b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. b. c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT),
a. Penerbitan izin prakt ik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.
Penerbitan pengakuan pedagang besar a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur kesehatan dan optikal. alat kesehatan (PAK) . b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UM OT). Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas (UKOT). 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minu man pada industri ru mah tangga.
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3 bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan. d. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmet ika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minu man. e. Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmet ika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minu man. Pemberdayaan masyarakat b idang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelo mpok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional.
4
5 e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri ru mah tangga.
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelo mpok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelo mpok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.
4.
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
C. PEMBAGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PEKERJ AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NO
SUB URUSAN
1
2
1.
Sumber Daya Air (SDA)
2.
Air M inum
3.
Persampahan
4.
Air Limbah
5.
Drainase
6.
Permukiman
PEMERINTAH PUS AT 3
a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional. a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional. b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional. a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah do mestik secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional. a. Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional. a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permu kiman secara nasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
4
5
a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman a. pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi b. primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Daerah kabupaten/kota. kabupaten/kota .
Pengembangan sistem persampahan regional.
dan
pengelolaan Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. domestik dalam Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang yang terhubung langsung dengan sungai lintas terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Daerah kabupaten/kota. kabupaten/kota.
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman Penyelenggaraan infrastruktur pada permu kiman di di kawasan strategis Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
2
3
4
1
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
7.
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8. 9.
Penataan Bangunan dan Lingkungannya Jalan
Penyelenggaraan penataan bangunan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
10.
Jasa Konstruksi
11.
Penataan Ruang
a. Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional. b. Penyelenggaraan jalan secara u mu m dan penyelenggaraan jalan nasional. a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan. b. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing. d. Pengembangan standar ko mpetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi. e. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri. a. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional. b. Pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara.
Penyelenggaraan jalan provinsi.
a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi konstruksi cakupan Daerah provinsi.
dan
ahli a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. jasa b. Penyelenggaraan sistem info rmasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi. Penyelenggaraan kabupaten/kota.
penataan
ruang
Daerah
D. PEMBAGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
1.
Peru mahan
2.
Kawasan Permu kiman
3.
Peru mahan dan Kawasan Permukiman Ku muh Prasarana, Sarana, dan Ut ilitas Umu m (PSU) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Peru mahan dan Kawasan Permu kiman
4. 5.
a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan a. rendah (MBR). b. Penyediaan dan rehabilitasi ru mah korban bencana b. nasional. c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat. d. Pengembangan sistem pembiayaan peru mahan bagi MBR.
Penyediaan dan rehabilitasi ru mah ko rban a. bencana provinsi. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat b. yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. c.
Penyediaan dan rehabilitasi ru mah korban bencana kabupaten/kota. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). a. Penetapan sistem kawasan permu kiman. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permu kiman ku muh dengan luas 10 (sepuluh) ha kawasan permukiman. permu kiman ku muh dengan luas 15 (lima belas) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. b. Penataan dan peningkatan kualitas atau kawasan permu kiman ku muh dengan luas di lebih. bawah 10 (sepuluh) ha. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman ku muh pada Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan Penyelenggaraan PSU permu kiman. Penyelenggaraan PSU peru mahan. permu kiman. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum orang atau badan hukum yang melaksanakan hukum yang melaksanakan perancangan dan yang melaksanakan perancangan dan perencanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas PSU tingkat kemampuan besar. kemampuan menengah. umu m PSU t ingkat kemampuan kecil.
E. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG KET ENT ERAMAN DAN KETERTIB AN UMUM S ERTA PERLINDUNGAN MAS YARAKAT
NO 1
1.
2. 3.
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
2
3
4
Ketenteraman dan Ketert iban Umu m a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. a. Penanganan gangguan ketenteraman dan b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan ketertiban u mu m lintas Daerah kabupaten/kota pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam 1 (satu) Daerah provinsi. penegakan Perda. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi. Bencana Penanggulangan bencana nasional. Penanggulangan bencana provinsi. Kebakaran a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. kebak aran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban u mu m dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota. Penanggulangan bencana kabupaten/kota. a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyel amatan, dan penang anan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dal am pencegahan kebak aran.
F. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG SOSIAL
NO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
2
3
4
5
Pemberdayaan Sosial
a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan social ko mun itas a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas a. Pemberdayaan social KAT. adat terpencil (KAT). Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas provinsi. Daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial. sosial provinsi. sosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota. Penanganan Warga Negara Migran a. Penanganan warga Negara mig ran korban tindak Pemulangan warga negara migran korban tindak Pemulangan warga negara migran korban tindak Korban Tindak Kekerasan kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah kekerasan dari tit ik debarkasi di Daerah provinsi kekerasan dari tit ik debarkasi d i Daerah provinsi asal. untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal. kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan asal. (traficking) dalam dan luar negeri. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immuno Deficiency Syndrome. Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi Deficiency Syndrome yang tidak memerlu kan pada panti. rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. anak antara WNI dengan WNA. pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan anak oleh orang tua tunggal. cakupan Daerah kabupaten/kota. perintis kemerdekaan. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah c. Pengelolaan data fakir miskin nasional. provinsi Penanganan Bencana a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemu lihan trau ma bagi korban bencana nasional. bagi korban bencana provinsi. bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana. terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota. Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri. provinsi. kabupaten/kota. Sertifikasi dan Akreditasi a. Pemberian setifikasi kepada pekerja social profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. b. Pemberian akred itasi kepada lembaga kesejahteraan sosial.
G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG TENAGA KERJA
NO 1
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
2
3
1.
Pelatihan Kerja dan Produktivitas a. Pengembangan sistem dan metode pelatihan. Tenaga Kerja b. Penetapan standar ko mpetensi. c. Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, produktivitas, dan kewirau sahaan. d. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis. e. Penetapan kualifikasi nstruktur, penggerak swadaya masyarakat (PSM ) dan tenaga pelatihan. f. Pengembangan dan peningkatan ko mpetensi instruktur dan PSM. g. Penetapan standar akreditasi lembaga pelatihan kerja. h. Penerbitan izin pemagangan luar negeri. i. Pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi. j. Pelaksanaan sertifikasi ko mpetensi profesi. k. Pengembangan sistem, metode, alat dan teknik peningkatan produktivitas. l. Penyadaran produktivitas. m. Konsultansi produktivitas pada perusahaan besar. n. Pengukuran produktivitas tingkat nasional.
2.
Penempatan Tenaga Kerja
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
4
5
a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Master ko mpetensi. b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelat ihan kerja. c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah. d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi.
a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit ko mpetensi. b. Pembinaaan lembaga pelat ihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.
a. Pelayanan antar kerja nasional. a. b. Pengantar kerja. c. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja b. swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. d. Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja c. Indonesia swasta (PPTKIS). e. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja d. nasional dan di luar negeri. f. Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar e. negeri. g. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lo kasi, ju mlah tenaga kerja asing, dan f. kewarganegaraan serta h. pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, ju mlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta
Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pengelolaan info rmasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, ju mlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
a. Pelayanan antar kerja d i Daerah kabupaten/kota b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
Hubungan Industrial
4.
Pengawasan Ketenagakerj aan
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
3
4
5
a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran a. Pengesahan peraturan perusahaan dan a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah mempunyai wilayah kerja leb ih dari 1 (satu) hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah provinsi. kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial, mogok kerja dan penutupan yang berakibat/ hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan berdampak pada kepentingan nasional/internasional. perusahaan yang berakibat/berdampak pada perusahaan di Daerah kabupaten/kota. kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penempatan upah min imu m provinsi (UMP), upah minimu m sektoral provinsi (UMSP), upah minimu m kabupaten/kota (UMK) dan upah minimu m sektoral kabupaten/kota (UMSK). a. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerj aan. b. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan.
H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG PEMB ERDAYAAN PER EMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
NO 1 1.
SUB URUSAN 2 Kualitas Hidup Perempuan
PEMERINTAH PUS AT a. b.
c.
2.
Perlindungan Perempuan
a. b.
c.
3.
Kualitas Keluarga
a.
b.
c.
4.
Sistem Data Gender dan Anak
5.
Pemenuhan Hak Anak (PHA)
DAERAH PROVINSI
3 Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada a. lembaga pemerintah tingkat nasional. Pemberdayaan perempuan bidang polit ik, huku m, b. sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional. Standardisasi lembaga penyedia layanan c. pemberdayaan perempuan. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional. Penyediaan layanan ruju kan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlu kan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional. Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewu judkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak t ingkat nasional. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional. Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewu judkan KG dan hak anak.
4 Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi. a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koord inasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi. a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi.
a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional. b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional. a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional. nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia provinsi. layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA a. b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
5 Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan perempuan bidang polit ik, huku m, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlu kan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
NO
SUB URUSAN
1
2
PEMERINTAH PUS AT 3
Perlindungan Khusus Anak
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
4 5 layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah Daerah kabupaten/kota kabupaten/kota. a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang para pihak lingkup nasional dan lintas Daerah prov insi. melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi melibatkan para pihak lingkup Daerah b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlu kan dan lintas Daerah kabupaten/kota. kabupaten/kota. perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan tingkat nasional dan internasional. perlindungan khusus yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlu kan koordinasi c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia koordinasi tingkat Daerah provinsi. tingkat Daerah kabupaten/kota. layanan bagi anak yang memerlu kan c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia perlindungankhusus tingkat nasional dan lintas Daerah layanan bagi anak yang memerlukan layanan bagi anak yang memerlu kan perlindungan provinsi. perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi khusus tingkat Daerahkabupaten/kota. dan lintas Daerah kabupaten/kota. nasional.
6.
DAERAH PROVINSI
I. PEMB AGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG PANGAN
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
Penyelenggaraan Pangan a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Berdasarkan Kedaulatan Dan b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai Kemandirian kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. kewenangan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Ketahanan a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau Pangan pokok. pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan Pusat. harga pangan. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan Pusat dari produsen. . men jaga keseimbangan cadangan pangan d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan provinsi. pokok. c. Penentuan harga min imu m daerah untuk pangan e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Pusat. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan d. Pro mosi pencapaian target konsumsi pangan lain. perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Penanganan Kerawanan Pangan a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan kabupaten/kota. pangan provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan b. Penanganan kerawanan pangan provinsi. nasional. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran c. Penanganan kerawanan pangan nasional. cadangan pangan pada kerawanan pangan yang d. Pengadaan, pengelolaan dan enyaluran cadangan mencakup leb ih dari 1 (satu) Daerah pangan pada kerawanan pangan yang mencakup leb ih kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. dari 1 (satu) Daerah provinsi. Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah distribusi lintas Daerah kabupaten/kota. provinsi.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai s ektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota. a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimu m daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan o leh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
J. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PERTANAHAN
NO
SUB URUSAN
1
2
PEMERINTAH PUS AT 3
1.
Izin Lo kasi
2.
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Umu m Sengketa Tanah Garapan Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah provinsi. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah Untuk Pembangunan untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat.
3. 4.
5.
Pemberian izin lo kasi lintas Daerah provinsi.
6.
Subyek dan Obyek Redistribusi Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah ganti kerugian tanah kelebihan maksimu m dan tanah Keleb ihan Maksimu m dan Tanah absentee lintas Daerah provinsi. Absentee Tanah Ulayat
7.
Tanah Kosong
8. 9.
Izin Membuka Tanah Penggunaan Tanah
--Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah provinsi.
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
4
5
Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umu m provinsi. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimu m dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. --Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota. Penyelesaian masalah ganti kerug ian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimu m dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota. a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin membuka tanah. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.
K.PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG LINGKUNGAN HIDUP
NO 1 1. 2. 3.
4. 5.
6.
7
SUB URUSAN 2 Perencanaan Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
PEMERINTAH PUS AT 3 Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional. KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara. Pengelolaan Kehati nasional. a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.
9. 10.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5 RPPLH kabupaten/kota.
KLHS untuk KRP provinsi.
KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pengelolaan Kehati p rovinsi. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
Keanekaragaman Hayati (Kehati) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha izin lingkungan dan izin perlindungan kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH d iterbit kan dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat. PPLH diterb itkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (PPLH) Pengakuan keberadaan masyarakat a. hokum adat (M HA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH b.
8.
DAERAH PROVINSI 4 RPPLH provinsi.
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pengaduan Lingkungan Hidup
Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau a. pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lo kal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah b. provinsi.
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH d iterbitkan o leh Pemerintah Pusat. b. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau
Pengelolaan Kehati kabupaten/kota. a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Penetapan pengakuan MHA, kearifan lo kal atau a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lo kal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lo kal pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau terkait dengan PPLH yang berada di Daerah lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan terkait dengan PPLH yang berada d i Daerah local atau pengetahuan tradisional dan hak kabupaten/kota. MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Penyelenggaraan pendidikan, pelat ihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi. kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH PPLH terhadap: terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterb itkan oleh Pemerintah dan/atau izin PPLH diterb itkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.
NO 1
11.
SUB URUSAN 2
Persampahan
PEMERINTAH PUS AT 3 dampaknya lintas Daerah provinsi. a. b.
c.
d. e.
DAERAH PROVINSI 4 b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah men jadi Penanganan sampah di TPA/TPST regional. energy listrik. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energy listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional o leh pihak swasta Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh p ihak swasta. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5 b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
L. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN S IPIL
NO 1 1.
SUB URUSAN 2 Pendaftaran Penduduk
2.
Pencatatan Sipil
3.
Pengelolaan Informasi Admin istrasi Kependudukan
4.
Profile Kependudukan
PEMERINTAH PUS AT DAERAH PROVINSI 3 4 a. Penetapan system pendaftaran penduduk secara nasional. b. Pemberian No mor Induk Kependudukan (NIK). c. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko KTP-EI. d. Penetapan spesifikasi dan m menyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-EI. a. Penetapan system pencatatan sipil secara nasional. b. Penetapan spesifikasi blangko doku men pencatatan sipil. a. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional. Penyusunan profile kependudukan nasional. Penyusunan profile kependudukan provinsi.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5 Pelayanan pendaftaran penduduk.
Pelayanan pencatatan sipil.
a. b.
Pengumpulan data kependudukan. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.
M. PEMBAGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PEMB ERDAYAAN MAS YARAKAT DAN DESA
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
1.
Penataan Desa
2.
Kerja Sama Desa
3. 4.
a. Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. b. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah provinsi yang berbeda.
Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, Penyelenggaraan penataan Desa. dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.
Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah Daerah kabupaten/kota. provinsi. Admin istrasi Pemerintahan Pembinaan dan pengawasan enyelenggaraan Desa administrasi pemerintahan Desa. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang Adat, dan Masyarakat Huku m Adat bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional. bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pemberdayaan masyarakat huku m adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama masyarakat pelakunya huku m adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota. dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
N. PEMBAGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PENGENDALIAN PENDUD UK DAN KELUARGA B EREN CANA
NO 1 1.
SUB URUSAN 2 Pengendalian Penduduk
PEMERINTAH PUS AT 3 a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian a. kuantitas penduduk. b. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. b.
DAERAH PROVINSI 4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk b. cakupan Daerah provinsi.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2.
Keluarga Berencana (KB)
a. Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan ko munikasi, info rmasi dan edukasi pengendalian pelaksanaan advokasi, ko munikasi, informasi penduduk dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan b. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB KB sesuai kearifan budaya lokal. (PKB/ PLKB). b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta c. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah untuk kebutuhan PUS nasional. provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan d. Pengelolaan dan pengendalian sistem pembinaan kesertaan ber-KB. informasi keluarga. e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.
Keluarga Sejahtera
4.
Standardisasi dan Sertifikasi
a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga a. Pengelolaan pelaksanaan desain program a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan pembangunan keluarga melalui pembinaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. ketahanan dan kesejahteraan keluarga. keluarga. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. provinsi dalam pembangunan keluarga melalui kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga pembinaan ketahanan dan kesejahteraan melalui pemb inaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. keluarga. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/ PLKB).
a. Pelaksanaan advokasi, ko munikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG PERHUB UNGAN
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
1
2
3
4
Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Nasional Penyediaan perlengkapan jalan d i jalan nasional. Pengelolaan terminal penu mpang tipe A. Penyelenggaraan terminal barang untuk u mu m. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri. f. Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor. g. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor. h. Pelaksanaan akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor. i. Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan mengemudi. j. Pelaksanaan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor. k. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan nasional. l. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan nasional. m. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan nasional. n. Penyediaan angkutan umu m untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Daerah kabupaten/kota antar Daerah provinsi serta lintas batas negara. o. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah provinsi dan lintas batas negara. p. Penetapan rencanaumu m jaringan trayek antarkota antarprovinsidan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah provinsi dan lintas batas negara. q. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah provinsi. r. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah provinsi. s. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas negara dan trayek lintas Daerah provinsi. t. Penerbitan izinpenyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayani: 1) angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) Daerah provinsi;
a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan d i jalan provinsi. c. Pengelolaan terminal penu mpang tipe B. d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi. e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi g. Penyediaan angkutan umu m untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. i. Penetapan rencana umu m jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampau i 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampau i lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampau i 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
1.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan a. (LLAJ) b. c. d. e.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota. c. Pengelolaan terminal penu mpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ d i jalan kabupaten/kota. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. k. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. m. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. p. Penetapan tarif kelas ekono mi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
1
2
3
4
2) angkutan dengan tujuan tertentu; dan 3) angkutan pariwisata. u. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. v. Penetapan tarif kelas ekono mi untuk angkutan orang yang melayani t rayek antar kota antar Daerah provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui Daerah provinsi. 2
Pelayaran
a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha a. yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar-Daerah provinsi dan internasional. b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek b. antar-Daerah provinsi dan/atau antarnegara. c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta ap i nasional, dan/atau antar Negara atau lintas penyeberangan antar negara dan/atau antar-Daerah provinsi. c. d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar- Daerah provinsi dan/atau antar negara. d. e. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa pengelolaan kapal, perantara jual beli dan/atau sewa kapal, keagenan kapal dan awak kapal. f. Penetapan tarif angkutan laut dalam negeri untuk penumpang kelas ekonomi. e. g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekono mi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar negara dan antar- Daerah provinsi. h. Penetapan lokasi pelabuhan. i. Penetapan rencana induk dan DLKR/ DLKP pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul. j. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. g. k. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek antarnegara dan/atau antar-Daerah provinsi. l. Penerbitan izin lo kasi, membangun dan
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
Penerbitan izin usahaangkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan atar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasia kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekono mi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.
a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi o rang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalu r kereta api kabupaten/kota. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekono mi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
1
2
3
4
m. n. o.
p. q. r.
s. t.
3.
Penerbangan
4.
Perkeretaapian
mengoperasikan terminal khusus. h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional. pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 sungai dan danau yang jam untuk pelabuhan utama dan pelabuhan melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam pengumpul. 1 (satu) Daerah provinsi. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah k. Penerb itan izin usaha badan usaha pelabuhan di perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. pelabuhan pengumpan regional. Penerbitan izin pekerjaan reklamasi d i wilayah 1. Penerb itan izin pengembangan pelabuhan untuk perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. pelabuhan pengumpan regional. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional. pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan perairan pelabuhan pengumpan regional. pelayaran. o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim. pelabuhan pengumpan regional. p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan regional.
Pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sipil. a. Penetapan rencana induk perkeretaapian nasional. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian u mu m yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah provinsi c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya meleb ihi wilayah 1 (satu) aerah provinsi. d. Pengujian prasarana perkeretaapian. e. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api nasional. f. Penerbitan izin usaha dan izin operasi sarana perkeretaapian u mu m yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah provinsi. g. Pengujian sarana perkeretaapian h. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian nasional i. Penetapan pedoman tarif angkutan orang dan tarif
a. b.
c.
d.
Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian u mu m yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya meleb ihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api prov insi.
e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umu m yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
j.
Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lo kal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan q. selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi d i wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan lokal. Penerbitan izin mend irikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian u mu m yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umu m yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
angkutan barang. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan j. Akred itasi badan hukum atau lembaga pengujian perkeretapian khusus, izin operasi, dan perkeretapian khusus, izin operasi, dan prasarana dan sarana perkeretaapian. penetapan jalur kereta ap i khusus yang penetapan jalur kereta api khusus yang k. Sert ifikasi tenaga perawatan prasarana dan sarana jaringannya melebih i 1 (satu) Daerah jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota. perkeretaapian. kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 1. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebih i 1 (satu) Daerah provinsi dan batas wilayah negara.
P. PEMB AGIAN URUS AN B IDANG KOMUNIKAS I DAN INFORMATIKA
NO 1
1. 2. 3.
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
2
3
4
5
Pengelolaan informasi dan ko munikasi publik Pemerintah Daerah provinsi. a. Pengelolaan nama do main yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi. b. Pengelolaan e-govemment di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.
Pengelolaan informasi dan ko munikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. a. Pengelolaan nama do main yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain d i lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan e-govemment di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat Perangkat Pos, serta Informat ika pos, serta informatika. Informasi dan Ko mun ikasi Publik Pengelolaan in formasi dan ko munikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional. Aplikasi Informatika a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara. b. Pengelolaan e-govemment nasional.
Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG KOPERAS I, US AHA KECIL, DAN MENENGAH
NO
SUB URUSAN
1
2
1.
Badan Huku m Koperasi
2.
Izin Usaha Simpan Pinjam
3.
Pengawasan dan pemeriksaan
4.
Penilaian Koperasi
5.
Pendidikan Perkoperasian
6.
Pemberdayaan Koperasi
7.
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UM KM)
8.
Pengembangan UMKM
Kesehatan
dan
dan
KSP/USP
Lat ihan
Perlindungan
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
3
4
5
a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. b. Pengumu man badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia. a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi. koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah pembantu dan kantor kas koperasi simpan pin jam untuk provinsi. koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang provinsi. pembantu dan kantor kas koperasi simpan p injam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi. yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. pinjam/unit simpan pin jam koperasi yang wilayah b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan keanggotaannya lintas Daerah provinsi. pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penilaian kesehatan koperasi simpan p injam/unit simpan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas simpan p injam koperasi yang wilayah Daerah provinsi. keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi. yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah provinsi. keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalu i pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, kelembagaan dan koord inasi dengan para pemangku penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para kepentingan. pemangku kepentingan. Pengembangan usaha menengah dengan orientasi Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar. peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.
a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
R.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG PENANAMAN MODAL
NO 1 1.
SUB URUSAN 2 Pengembangan Iklim Penanaman a. Modal b.
c. d.
PEMERINTAH PUS AT DAERAH PROVINSI 3 4 Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. penanaman modal yang menjad i kewenangan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Daerah provinsi. penanaman modal yang menjad i kewenangan b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi. Pemerintah Pusat. Pembuatan peta potensi investasi nasional. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5 a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2.
Kerja Sama Penanaman Modal
a.
Penyelenggaraan kerjasama internasional dengan negara lain dalam rangka kerja sama b ilateral, reg ional dan mult ilateral d i b idang penanaman modal. b. Penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga perbankan nasional/ internasional dan dunia usaha nasional/internasional. c. Pengkoordinasian penanaman modal dalam negeri yang menjalankan keg iatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang men jadi Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat. men jadi kewenangan Daerah provinsi. men jadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3.
Pro mosi Penanaman Modal
4.
Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5.
Pengendalian Penanaman Modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang men jadi kewenangan Daerah provinsi. men jadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
6.
Data dan Sistem Penanaman Modal
a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi. b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. c. Pelayanan penanaman modal pada b idang industri yang merupakan prio ritas tinggi pada skala nasional. d. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. e. Pelayanan penanaman modal asing. Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjad i kewenangan Pemerintah Pusat.
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Informasi Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan penanaman modal yang terintergrasi secara nasional. nonperizinan penanaman modal yang terintergrasi nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat pada tingkat Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota.
S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NO 1 1.
SUB URUSAN 2 Kepemudaan
2.
Keolahragaan
3.
Kepramukaan
PEMERINTAH PUS AT 3 a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi, dan pemuda kader nasional. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional. c. Kerja sama kepemudaan internasional. a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjad i kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional. e. Kerja sama keolahragaan internasional. a. b.
Pembinaan dan pengembangan kepramukaan t ingkat nasional. Kerja sama kepramu kaan internasional.
DAERAH PROVINSI 4 a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan a. pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi. b. a.
b. c. d.
Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang men jadi kewenangan Daerah provinsi. Penyelenggaraan kejuaraan o lahraga tingkat Daerah provinsi. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.
organisasi Pembinaan dan pengembangan kepramukaan t ingkat Daerah p rovinsi.
organisasi
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5 Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota. a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang men jadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota e. Pemb inaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan t ingkat Daerah kabupaten/kota.
T. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG STATISTIK
NO 1 1. 2.
SUB URUSAN 2 Statistik Dasar Statistik Sektoral
PEMERINTAH PUS AT 3 Penyelenggaraan statistik dasar.
DAERAH PROVINSI 4 Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5 Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.
U. PEMBAGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PERS ANDIAN
NO 1
SUB URUSAN
1.
2 Persandian untuk Pengamanan Informasi
2.
Akreditasi dan Sert ifikasi
3.
Analisis Sinyal
PEMERINTAH PUS AT 3 a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan a. informasi Pemerintah Pusat. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi b. antar-kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dengan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan kunci sandi. a. Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sandi. b. Penerbitan sertifikasi su mber daya manusia sandi. c. Penerbitan sertifikasi peralatan sandi. Pengelolaan analisis sinyal.
DAERAH PROVINSI 4 Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan a. informasi Pemerintah Daerah p rovinsi. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah provinsi. b.
—
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5 Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.
—
V. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG KEB UDAYAAN NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
1
2
3
4
1.
Kebudayaan
2. 3.
Perfilman Nasional Kesenian Tradisional
4.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat lintas Daerah provinsi. pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (satu) Daerah provinsi. ko munal di bidang kebudayaan. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Daerah provinsi. d. Pembinaan lembaga kepercayaan erhadap Tuhan Yang c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Maha Esa. Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pembinaan perfilman nasional. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya Daerah provinsi. lintas Daerah kabupaten/kota.
a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
Sejarah
Pembinaan sejarah nasional.
Pembinaan sejarah lo kal kabupaten/kota.
5.
Cagar Budaya
a. Registrasi nasional cagar budaya. a. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. b. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. c. d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.
6.
Permuseuman
7.
Warisan Budaya
a. Penerbitan register museum. b. Pengelolaan museum nasional. Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia.
Pembinaan sejarah lo kal provinsi.
Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. a. Penetapan cagar budaya peringkat Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. kabupaten/kota. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah provinsi. kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pengelolaan museum provinsi. Pengelolaan museum kabupaten/kota.
W. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PERPUS TAKAAN
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
1
2
3
4
1.
2.
3.
Pembinaan Perpustakaan
a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan. b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional. c. Pembudayaan gemar membaca t ingkat nasional. Pelestarian Koleksi Nasional dan a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Naskah Kuno nasional. b. Penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi Nasional. c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar negeri. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan ko leksi budaya etnis nusantara yang ditemukan o leh Pemerintah Pusat. Sertifikasi Pustakawan dan Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akred itasi Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Perpustakaan
a. b.
a.
Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi. Pembudayaan gemar membaca t ingkat Daerah provinsi.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Daerah di Daerah p rovinsi. kabupaten/kota. b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara Daerah. yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi. kabupaten/kota. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan o leh Pemerintah Daerah provinsi.
X.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG KEARS IPAN
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
1.
2
3.
Pengelolaan Arsip
Pengelolaan arsip dinamis lembaga negara, BUM N, a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi negeri. provinsi dan BUM D provinsi. kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh lembaga b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh negara di Pusat dan Daerah, BUMN, organisasi Pemerintah Daerah provinsi, BUM D provinsi, Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, kemasyarakatan tingkat nasional, organisasi politik perusahaan swasta yangcabang usahanya BUMD kabupaten/kota, tingkat nasional, tokoh nasional dan perusahaan swasta lebihdari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam1 perusahaan swasta yang kantor usahanya yang memiliki arsip bern ilai guna sejarah yang cabang (satu) Daerah provinsi, organisasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah c. Pengelolaan laporan dansalinan otentik naskahasli organisasi politik t ingkat Daerah provinsi, tokoh kabupaten/kota, organisasi politik t ingkat arsip terjaga dari lembaga negara, Pemerintah Daerah, masyarakat tingkat Daerah provinsi Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUM D. dan tokoh masyarakat tingkat Daerah c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN kabupaten/kota. melalui JIKN pada tingkat provinsi. d. Pengelolaan in formasi Kearsipan dalam SIKN melalu i c. Pengelo laan simpul jaringan dalam SIKN JIKN. melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota Pelindungan dan Penyelamatan Arsip a. Persetujuan tertulis jadwal retensi arsip (JRA) lembaga a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah negara, Pemerintah Daerah, BUM N, BUM D dan Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi perguruan tinggi negeri. 10 (sepuluh) tahun. di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Persetujuan tertulis pemusnahan arsip di b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat lingkungan lembaga negara, Pemerintah bencana yang berskala provinsi. bencana yang berskala kabupaten/kota. Daerah provinsi/ kabupaten/kota, perguruan tinggi c. Penyelamatan arsip c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah negeri, BUMN, perguruan tinggi swasta dan Perangkat Daerah provinsi yang digabung kabupaten/kota yang digabung dan/atau perusahaan swasta yang kegiatannya dibiayai dari dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan anggaran negara atau bantuan luar negeri yang kabupaten/kota. memiliki retensi sekurang-kurangnya paling dan Desa/kelurahan. sedikit 10 (sepuluh) tahun. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip c. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana hasil alih med ia yang dikelola o leh lembaga hasil alih media yang dikelola oleh lembaga yang berskala nasional. kearsipan provinsi. kearsipan kabupaten/kota. d. Penyelamatan arsip lembaga negara yang digabung g. Melaku kan pencarian arsip statis yang e. Melakukan pencarian arsip statis yang dan/atau dibubarkan. pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah e. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam med ia yang d ikelola oleh lembaga Kearsipan Nasional. daftar pencarian arsip. bentuk daftar pencarian arsip. f. Melakukan pencarian arsip statis yang
Akreditasi dan Sert ifikasi
a.
pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. a. Akreditasi kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, Pemerintahan Daerah, perguruan tinggi, BUM N, dan BUMD.
NO
SUB URUSAN
1
2
4. 5.
Formasi Arsiparis Perizinan
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
3
4
5
b. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara jasa kearsipan, pendidikan kearsipan, dan diklat kearsipan. c. Sertifikasi arsiparis yang mengikuti u ji ko mpetensi. d. Penetapan tunjangan profesi arsiparis. Penetapan hasil analisis kebutuhan arsiparis nasional. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat yang disimpan di A NRI. tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan provinsi. Daerah kabupaten/kota.
Y. PEMBAGIAN URUSAN B IDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4. 5.
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau a. Kecil b. c.
Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plas ma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi. f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil. Perikanan Tangkap a. Pengelolaan penangkapan ikan d i wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan ju mlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a. kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan b. di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT. Perikanan Budidaya a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di b idang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 dan Perikanan mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu. Pengolahan dan Pemasaran a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan
a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil d i luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
a.
Pengelolaan penangkapan ikan d i wilayah laut a. sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk b. kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang a. Penerbitan IUP d i bidang pembudidayaan ikan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (s atu) yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Daerah provinsi. kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
6. 7.
pengolahan hasil perikanan lintas daerah provinsi dan lintas negara. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan dan Keamanan Hasil Perikanan keamanan hasil perikanan. Pengembangan SDM Masyarakat a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. Kelautan dan Perikanan b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.
Z. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PARIWISATA
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
1.
Destinasi Pariwisata
a.
2.
Pemasaran Pariwisata
Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.
3.
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekono mi Kreatif
Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.
4.
Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategispariwisata, dan destinasi pariwisata. b. Pengelolaan daya tarik wisata nasional. c. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional. d. Pengelolaan destinasi pariwisata asional. e. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintasDaerah provinsi.
Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif t ingkat ahli.
a. b.
Pengelolaan daya tarik wisata provinsi. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata c. kabupaten/kota. d. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi. daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreat if t ingkat manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. dasar.
AA. NO
URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG PERTANIAN SUB URUSAN
1
2
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
3
4
1.
Sarana Pertanian
a. Standardisasi, dan pengawasan mutu/formula sarana pertanian. b. Penetapan kebutuhan sarana pertanian. c. Penetapan standar mutu benih/bibit, sumber daya genetik (SDG) hewan (ru mpun/galur ternak). d. Penerbitan sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan. e. Penerbitan nomor izin pendaftaran obat hewan. f. Penerbitan sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dan cara pembuatan pakan yang baik (CPPB). g. Pengawasan produksi dan peredaran obat hewan di tingkat produsen dan importir. h. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak. i. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari impor.
2.
Prasarana Pertanian
a. Penentuan kebutuhan prasarana pertanian. b. Penetapan wilayah sumber bib it ternak rumpun/galur ternak. c. Penetapan kawasan peternakan.
a. Pengawasan peredaran sarana pertanian. b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman. c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan. e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Pengawasan peredaran obat hewan di t ingkat distributor. g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. j. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain. a. Penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bib it ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi. c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/ko mpartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
dan
3.
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
a. Upaya penyehatan hewan, penetapan daerah wabah dan status situasi penyakit hewan menular di Indonesia. b. Penetapan dan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan. c. Penetapan persyaratan teknis pelayanan jasa laboratoriu m dan jasa med ik veteriner. d. Penetapan otoritas veteriner dan siskeswanas. e. Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. f. Penetapan persyaratan teknis sertifikasi zona/ ko mpartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. g. Penetapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan
4.
Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian nasional.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan penggembalaan umu m. a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratoriu m dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Pengendalian dan penanggulangan bencana provinsi. pertanian kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
5.
Perizinan Usaha Pertanian
a. Pendaftaran pakan, p roduk hewan, alat mesin a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan peternakan, alat mesin kesehatan hewan dan obat hewan. usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan reko mendasi pemasukan dan pengeluaran (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit hewan, benih/bibit ternak dan tanaman pakan, bahan b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan pakan dan pakan keluar dan ke dalam wilayah Indonesia. kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner hewan, ru mah sakit hewan/pasar hewan, c. Penetapan persyaratan teknis laboratorium. di rumah potong hewan. d. Penerbitan izin usaha produsen/importir obat hewan. Daerah provinsi. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, e. Pendaftaran/izin fo rmula pupuk, pestisida, alsintan dan c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat sub distributor) obat hewan. obat hewan. hewan.
6.
Karantina Pertanian
Pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan.
7.
Varietas Tanaman
Penyelenggaraan perlindungan varietas tanaman (PVT).
—
—
BB. PEMB AGIAN URUS AN PEMERINTAHAN B IDANG KEHUTANAN
NO 1
SUB URUSAN 2
1.
Perencanaan Hutan
2.
Pengelolaan Hutan
3.
Konservasi Su mber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
3
4
5
a. b. c. d.
Penyelenggaraan inventarisasi hutan. Penyelenggaraan pengukuhan kawasanhutan. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional. a. Penyelenggaraan tata hutan. a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan (KPHK). kawasan hutan. b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. pengelolaan hutan konservasi (KPHK). f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan hutan. produksi dan hutan lindung, meliputi: g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan 1) Pemanfaatan kawasan hutan; tujuan khusus (KHDTK). 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m3 /tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan relig i. a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan Pelaksanaan dan kawasan pelestarian alam. pemanfaatan secara lestari taman hutan raya kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar lingkungan kawasan pelestarian alam. yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan lampiran (Appendix) CITES. satwa liar c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam.
pengelolaan
TAHURA
NO
SUB URUSAN
1
2
4.
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
5.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
6.
Pengawasan Kehutanan
PEMERINTAH PUS AT 3
a.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan DAS.
Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan.
a. b.
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
4
5
Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
CC. PEMB AGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG EN ERGI DAN S UMB ER DAYA MINERAL
NO
SUB URUSAN
1
2
1.
Geologi
2.
Mineral dan Batubara
PEMERINTAH PUS AT 3
a. Penetapan cekungan air tanah. a. b. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara. b. c. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (geo- heritage). d. Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api. c. e. Peringatan dini potensi gerakan tanah. f. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energy nasional. g. Penetapan kawasan rawan bencana geologi. a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus. b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus. c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil. d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada: 1) wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; 2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan 3) wilayah laut lebih dari 12 mil; e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing. f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara. g. Pemberian reg istrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk ko mid itas mineral logam dan batubara
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
4
5
Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.
a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah prov insi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk ko moditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
Minyak dan Gas Bu mi
4.
Energi Baru Terbaru kan
5.
Ketenagalistrikan
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
3
4
5
h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan khusus untuk pengolahan dan pemurn ian yang batuan. ko moditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain d i luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing. i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara. k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. Penyelenggaraan minyak dan gas bumi. a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. a. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. b. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. b. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun. a. Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan a. izin jual beli tenaga listrik lintas negara. b. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan b. kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara. c. c. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut. d. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk d.
Penerbitan izin pemanfaatan langsung Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 bumi dalam Daerah kabupaten/kota. (satu) Daerah provinsi. Penerbitan surat keterangan terdaftar Usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (bio fuel] sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun
Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah prov insi. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk teleko munikasi, mu ltimedia, dan info rmatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa
NO
SUB URUSAN
1
2
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
3
4
5
teleko munikasi, mult imed ia, dan info rmatika dari jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, Daerah provinsi. penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin e. Penerbitan izin usahajasa penunjang tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya f. Penerbitan izin usahajasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki oleh penanam modal dalam dilakukan oleh badan usaha milik Negara atau penanam modal asing/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing. g. Penyediaan dana untuk kelo mpok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
DD. PEMB AGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG PERDAGANGAN NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
1.
2.
Perizinan Perusahaan
dan
Pendaftaran a. Penerbitan izin usaha untuk: 1) perantara perdagangan properti; 2) penjualan langsung; 3) perwakilan perusahaan perdagangan asing; 4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing; 5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan 6) pendaftaran agen dan/atau distributor. b. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : 1) pemberi waralaba dari dalam negeri; 2) pemberi waralaba dari luar negeri; 3) pemberi waralabalanjutan dari waralaba dalam negeri; 4) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan 5) penerima waralaba dari waralaba luar negeri c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol import ir terdaftar minuman beralkohol (ITMB), distributor dan sub- distibutor. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pemb inaan terhadap importer produsen bahan berbahaya, importer terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. e. Pengakuan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKA PT). f. Pengakuan pedagang gula antarpulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula antarpulau (SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antarpulau (SPPGRA P). g. Penerbitan angka pengenal importir (API) bagi perusahaan tertentu. Sarana Distribusi Perdagangan
a.
b.
c. d.
e.
Penertiban surat izin usaha perdagangan minu man a. beralkohol took bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-M B bagi d istributor. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan b. berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan c. distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi. Reko mendasi untuk penerbitan PGA PT dan SPPGRAP. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). Penerbitan angka pengenal importir (API). d.
Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minu man beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minu m ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. f. Reko mendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional a. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan pusat distribusi provinsi. distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
1
2
3
4
3.
4.
5.
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Pengembangan Ekspor
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat nasional. barang penting di tingkat Daerah provinsi. b. Pemantauan dan mengelola info rmasi harga barang b. Pemantauan harga, informasi etersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cakupannya kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar di tingkat nasional provinsi. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan pupuk dan pestistida tingkat Daerah provinsi dalam melaku kan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA 5
a.
b.
c.
d.
kerjanya. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalammelaku kan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
a. Penyelenggaraan promosi dagang melalu i pameran a. Penyelenggaraan promosi dagang melalu i pameran a. Penyelenggaraan promosi dagang melalu i dagang internasional, pameran dagang nasional,dan dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang nasional, pameran dagang pameran dagang lo kal serta misi dagang bagi eksportir pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk local dan misi dagang bagi produk ekspor skala usaha besar, menengah dan kecil. ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah b. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama internasional (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. pengembangan ekspor. provinsi. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan c. Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi). Daerah kabupaten/kota). luar negeri. d. Penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesia skala internasional. a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera perlindungan konsumen, standardisasi, dan mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di ulang dan pengawasan. barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa seluruh Daerah kabupaten/kota. di seluruh wilayah Republik Indonesia. b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metro logi legal d i seluruh wilayah Republik Indonesia. c. Penyelenggaraan metro logy legal dalam rangka penanganan khusus.
EE.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG PERINDUS TRIAN
NO
SUB URUSAN
1
2
PEMERINTAH PUS AT 3
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
4
5
1.
Perencanaan Pembangunan Industri
Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.
Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.
Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. a. Penerbitan IUI Besar. a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas menengah. Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di provinsi. Daerah kabupaten/kota.
2.
Perizinan
3.
Sistem Informasi Industri Nasional
a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minu man beralkohol; dan 3) industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: 1) Industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) Industry minu man beralkohol; dan 3) indutri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi. d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/ IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah Negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Negara lain. Pembangunan dan pengembangan sistem info rmasi industri Penyampaian laporan informasi industri untuk: Penyampaian laporan informasi industri untuk: nasional. IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan kabupaten/kota. IUKI dan IPKI yang lo kasinya di Daerah kabupaten/kota.
FF. PEMB AGIAN URUS AN B IDANG TRANS MIGRAS I
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUS AT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB UPATEN/ KOTA
1
2
3
4
5
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota. Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
1.
Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2.
Pembangunan Kawasan Transmigrasi a. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi. b. Penataan pesebaran penduduk yang berasal lintas Daerah provinsi. Pengembangan Kawasan a. Pengembangan kawasan transmigrasi. Transmigrasi b. Pengembangan satuan permukiman pada tahap penyesuaian.
3.
Penetapan dan perencanaan kawasan transmigrasi.
Pengembangan pemantapan.
satuan
permukiman
pada
tahap Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.
II.
MANAJ EMEN PENYEL ENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUR EN Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewe nangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjad i kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut. Salah satu contoh matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan. Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, ku rikulu m, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; kuriku lu m; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi. Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut : 1. Sub urusan manajemen pendidikan : a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi men jadi kewenangan Pemerintah Pusat; b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal men jadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 2. Sub urusan kuriku lu m: a. Penetapan kuriku lu m nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia din i, dan pendidikan nonformal men jadi kewenangan Pemerintah Pusat; b. Penetapan kuriku lu m muatan lo kal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjad i kewenangan Daerah provinsi; dan c. Penetapan kuriku lu m muatan lo kal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini , dan pendidikan nonformal men jadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 3. Sub urusan perizinan pendidikan: a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing men jadi kewenangan Pemerintah Pusat; b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia din i dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat men jadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Sub urusan bahasa dan sastra: a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia men jadi kewenangan Pemerintah Pusat; b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi men jadi kewenangan Daerah provinsi; dan c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi ke wenangan Daerah kabupaten/kota. Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjad i kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akred itasi seluruh jen jang pendidikan d itetapkan menjad i kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lag i men jadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jen jang pendidikan menjad i kewenangan masing -masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjad i kewenangan Pemerintah Pusat.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendi dikan; kesehatan; Pekerjaan umum; sosial; ketentraman dan keterti ban umum serta perlindung an masyarakat; dan perumahan
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; ko munikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. kelautan dan perikanan; pari wisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mi neral; perdag angan; perindustrian; dan trans migrasi.
