A New Paradigm of State Asset Management

A New Paradigm of State Asset Management LAPORAN TAHUNAN | ANNUAL REPORT

2012

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT - THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

A New Paradigm of State Asset Management LAPORAN TAHUNAN | ANNUAL REPORT 2012

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

Daftar Isi Table of Content Piagam dan Penghargaan Awards Nilai-nilai Organisasi Our Values Visi, Misi dan Strategi DJKN Our Vision, Missions and Strategies Pengantar Direktur Jenderal Director General’s Forewords

i iii v viii xii

Kalender Peristiwa Penting 2012 Event Highlights 2012

xviii

Organisasi DJKN The Organization

002

Perkembangan Pengelolaan Kekayaan Negara Developments in State Asset Management

020

Perkembangan Penilaian Developments in Valuation

070

086

Perkembangan Pengurusan Piutang Negara Developments in State Claims Management

108

Perkembangan Pelayanan Lelang Developments in Auction

124

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Developments in Information and Communication Technology

150

Peraturan Perundangan dan Penanganan Perkara Regulation and Litigation

166

Perkembangan Internal Internal Development

194

Peluang dan Tantangan 2013 Challenges and Opportunities 2013

204

Daftar Kanwil dan KPKNL DJKN Our Offices

214

Laporan Keuangan DJKN 2012 Audited Financial Report DJKN 2012 Audited

PIAGAM DAN PENGHARGAAN AWARDS

CITRA PELAYANAN PRIMA / EXCELLENT SERVICE AWARD Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram pada tahun 2008

In 2008, KPKNL (State Asset and Auction Service Office) Mataram received Citra Pelayanan Prima award from the Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reforms.

KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN / MODEL SERVICE OFFICE Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang sebagai Pemenang Keempat Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2009

In 2009, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Serang for public service improvement. The service office stood as the fourth winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.

KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN / MODEL SERVICE OFFICE Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2010

In 2010, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Palembang for public service improvement. The service office ranked as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance

MUSEUM REKOR INDONESIA / INDONESIAN RECORDS MUSEUM Pada tahun 2010 DJKN memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Unit Organisasi Pertama yang Berhasil Melakukan Penilaian BMN di 22.619 Satuan Kerja dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan

In 2010 DJKN received an award from the Indonesian Records Museum (MURI) as The First Organization Unit Successfully Conducting the Valuation of BMN Fair Value in 22,619 Working Units within 2 Years 8 Months.

SURVEI OPINI STAKEHOLDER KEMENTERIAN KEUANGAN SURVEY ON THE OPINION OF THE MINISTRY OF FINANCE’S STAKEHOLDER Hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2011 menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jasa DJKN menempati posisi keempat diantara unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan dengan indeks 3,92

The survey conducted by Bogor Agricultural Institute (IPB) in 2011 showed that DJKN gaining satisfaction index 3.93, stood at the fourth place among other Echelon I units in the Ministry of Finance in bringing satisfaction to their service users.

SURVEY INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK KPK KPK’S PUBLIC SECTOR INTEGRITY SURVEY Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menduduki peringkat ketiga dari hasil survei Integritas Sektor Publik di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 dengan skor 7,51

With a score of 7.51, State Asset and Auction Sevice Office (KPKNL) ranked third in the 2011’s Indonesia public sector integrity survey conducted by Corruption Eradiction Commision (KPK)

LOMBA KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN MODEL SERVICE OFFICE Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2011

In 2011, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Denpasar for public service improvement. The service office stood as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.

SURVEI OPINI PENGGUNA LAYANAN / SURVEY ON USER’S OPINION Pada tahun 2012, hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan DJKN menempati posisi keempat diantara unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan dengan indeks 3,99

In 2012, the survey conducted by Bogor Agricultural Institute (IPB) showed that DJKN gaining satisfaction index of 3.99, stood at the fourth place among other Echelon I units in the Ministry of finance in bringing satisfaction to their service users.

NILAI-NILAI ORGANISASI OUR VALUES

INTEGRITAS Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip- prinsip moral

PROFESIONALISME Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

INTEGRITY We think, speak, behave, and act properly and uphold the code of ethics and moral principles.

PROFESSIONALISM We work thoroughly and accurately on the basis of best competence with full commitment and responsibility. SINERGI Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. SYNERGY We build a productive internal collaboration and ensure a harmonious partnership with stakeholders, to produce useful and quality works.

unga jual B aja P en - Sah pong L Ser KPKN tra Sapu Andi

PELAYANAN Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman

KESEMPURNAAN Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

EXCELLENCE We always make improvements in all areas to be and to give the best.

SERVICE We provide services that meet the satisfaction of stakholders and we do it wholeheartedly, transparently, immediately, accurately and securely.

ma

kseu

L Lho

PKN n-K

yu Wah

wa Guna

Sa erja e-K w a m

“Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships” - Michael Jordan -

VISI, MISI, DAN STRATEGI DJKN OUR VISION, MISSIONS, AND STRATEGIES

VISI Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

VISION To be a professional and accountable institution in charge of managing state asset, state claims, and auctions, for the greatest interest of the people.

MISI 1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara 2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum 3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan 4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual-beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

MISSIONS 1. Optimizing government revenue, advancing efficiency in the government expenditure, and improving effectiveness of state asset management 2. Safeguarding physical, administrative, and legal aspect of state asset 3. Conducting state asset valuation to convey a value which is fair and dependable as a reference for various purposes of valuation 4. Managing state claims in effective, efficient, transparent, and accountable manner 5. Upholding auction in effective, efficient, transparent, accountable, fair, and competitive manner as a trade instrument that accommodates the public’s interest.

STRATEGI 1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang. 2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel. 3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik, dan tertib hukum. 4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. 6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara. 7. Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

OUR STRATEGIES 1. Developing and refining regulations in the field of management of state asset, state assets valuation, state claims, and auction service. 2. Administering state assets, state claims, and auction in an accurate and accountable way. 3. Putting more effort in safeguarding the physical, administrative, and legal aspect of state asset. 4. Integrating the planning of State-Owned Asset (BMN) need with the budgeting. 5. Improving the quality of the service in fields of state asset management, valuation, state claims management, and auctions. 6 Optimizing the management of state assets, including the idle assets, and handling state claims. 7. Raising the recovery deriving from the state budget expenditure non-tax revenues.

Laporan Tahunan | Annual Report

ix

8. Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. 9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang. 10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

8. Lifting up awareness and partnerships with stakeholders in field of state asset management, valuation, state claims management, and auctions. 9. Enhancing the monitoring and performance evaluation for state assets management, state claims management, and auctions. 10. Improving the quality of human resources, organization, Information and Communication Technology, and Budget Management.

x


“Great leaders don’t tell you what to do... they show you how its done” - Anonymous -

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL

DIRECTOR-GENERAL’S FOREWORDS

Mengusung mandat yang berat sebagai unit organisasi yang mengelola kekayaan negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tak henti melakukan pelbagai upaya untuk membenahi manajemen kekayaan negara di samping terus melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Carrying a heavy mandate as an organizational unit that manages state asset, the Directorate-General of State Asset Management (DJKN) is bound to perform various efforts to refine the management of state asset in addition to carrying out the management of state claims and auction.

Kami menyadari, kesuksesan pelaksanaan mandat itu harus dicapai dengan diiringi upaya penguatan sistem kelembagaan dan struktur organisasi. Oleh karena itu, DJKN mengusulkan penataan organisasi, baik di lingkungan Kantor Pusat maupun di instansi vertikal DJKN. Penataan organisasi ini difokuskan pada penambahan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL, sebuah langkah yang sejalan dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 6 November 2012.

We are mindful that to be able to succeed in achieving the mandated goal, our efforts must be coupled with a strong institutional system and organizational structure. Hence, DJKN proposed a reorganization applicable to its Central Office and vertical institutions. This reorganization was focused on the addition of an internal compliance function at the regional office and service offices, a course of action that was also in line with the Regulation of the Minister of Finance No. 170/PMK.01/2012 dated November 6th, 2012 on the Organization and Administration of Vertical Institutions of Directorate-General of State Asset Management.

Lembar-lembar selanjutnya dari Laporan Tahunan ini akan memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan tugas DJKN, lengkap dengan pelbagai kendala, tantangan, dan solusi yang telah kami lakukan, khususnya sepanjang tahun 2012. Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, DJKN melakukan pelbagai kegiatan untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Ini merupakan tantangan yang berat mengingat nilai Barang Milik Negara (BMN) dari tahun ke tahun selalu meningkat secara signifikan. Itu berarti, ruang lingkup, tanggung jawab serta permasalahan yang harus dihadapi DJKN pun semakin kompleks.

Further pages of this Annual Report will provide you with an overview of the progress of DJKN’s task, coming complete with various obstacles, challenges, and the solutions that we have worked out, especially during the year 2012. To carry out the duties and functions of the Ministry of Finance in the field of management of state assets, DJKN performs various activities to achieve a well-arranged, accountable, and transparent management of state assets. This is a significant challenge given the value of State-Owned Asset (BMN) is soaring significantly from year to year. In other words, the scope, responsibilities and problems that must be faced by DJKN are expanding as well.

Di tahun 2012, tugas DJKN di bidang pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), mencakup banyak bidang, meliputi KND pada BUMN, kepemilikan minoritas, Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (OKI/LKI), Badan Hukum Lainnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), dan lain-lain. Ini juga tentu bukan tugas yang mudah, mengingat pengelolaan KND, yang meliputi penyertaan modal negara, pendirian

In 2012, the DJKN’s task in the management of Separated State Asset (KND), covered broad areas, including KND on SOEs, minority ownerships, International Financial Institutions/Organization, Other Legal Entity, Indonesian Deposit Insurance Agency (LPS), Bank of Indonesia (BI), and others. It was certainly not an easy line of work. KND management, which comprises the state capital participation, the establishment of state-owned


xiii

BUMN, restrukturisasi/revitalisasi BUMN, privatisasi, penatausahaan, hingga perencanaan investasi, memerlukan penanganan dan keahlian tersendiri.

enterprises, restructuring/revitalization, privatization, administration, investment planning, calls for a certain kind of handling and expertise.

Tahun 2012 layak dipandang sebagai tonggak penting bagi DJKN. Betapa tidak, pemerintah telah menetapkan DJKN sebagai PPA-BUN Investasi Pemerintah, sebuah keputusan yang mengundang implikasi besar terhadap tugas dan fungsi DJKN, yaitu bertambahnya kewenangan DJKN dalam melakukan perencanaan anggaran investasi pemerintah. Dari sisi lain, bertambahnya kewenangan itu bisa juga dipandang sebagai lecutan bagi DJKN untuk sebaik mungkin membina hubungan dan koordinasi dengan pelbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran investasi pemerintah.

The year 2012 was an important milestone for DJKN. It’s the year when the government designated DJKN as PPABUN for Government Investment, a decision that arouses profound implications on the duties and functions of DJKN, namely increasing DJKN’s authority in the government investment budget planning. On the other hand, this heightened authority could also be viewed as a prod for DJKN to forge the best possible relationship and coordination with various parties involved in the preparation of the government investment budget.

Selain mengelola Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN juga berperan penting dalam pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL). Jumlah dan nilai KNL ini juga sangat besar, sehingga memerlukan sumber daya dan upaya yang besar pula untuk mengelolanya. Semua kekayaan negara yang berasal dari hibah/sumbangan atau sejenisnya, dan semua kekayaan negara yang bersumber dari pelaksanaan kontrak/ perjanjian, perolehan berdasarkan ketentuan undangundang, dan perolehan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk dalam kategori KNL yang dikelola DJKN.

In addition to managing the State-Owned Asset and

Sepanjang tahun 2012, DJKN terus meningkatkan kinerjanya di bidang penilaian dengan melakukan, antara lain, inventarisasi dan penilaian BMN, penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan penyiapan BMN sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara. Berbagai kendala, semisal belum seimbangnya sebaran penilai DJKN di Kanwil dan di KPKNL hingga terbatasnya sarana pendukung penilaian, masih harus terus kami atasi. Namun itu tak menghentikan tekad DJKN untuk mengembangkan model harga tanah yang diharapkan bisa menjadi benchmark bagi penilai. Untuk

Throughout the same year, DJKN continued to improve its performance in the field of valuation such as by performing an inventory and valuation of BMN, valuation for asset transfer and asset utilization, and valuation for the preparation of BMN as underlying asset of State Sharia Bonds. Various constraints remained for us to cope with, such as the unbalance distribution of DJKN’s valuers in regional offices and service offices, and the limited means of support for valuation. However, that did not interrupt DJKN’s determination to develop a model of land prices that is expected to be a benchmark for valuation. In this very year, we compiled and developed valuation database, by refining six databases that had been compiled since 2010, and by adding one new database, namely mineral database.

itu, tahun 2012 ini, kami menyusun dan mengembangkan database penilaian, dengan menyempurnakan enam database yang sudah disusun sejak tahun 2010, dan menambah satu database baru yaitu database Mineral.

Separated State Asset, DJKN also plays a key role in the management of Other State Asset (KNL) which— due to its vast number and value—also takes a great resource and effort to manage it. All assets stemming from state grants/donations or the like, as well as all state assets deriving from implementation of a contract/ agreement, acquisition under the provisions of the law, and acquisition based on court decisions that have permanent legal force, constitute Other State Asset to be managed by DJKN.

xiv


Besarnya Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) yang berhasil dipungut mencapai Rp1.125,35 miliar atau 13,67% persen di atas target yang sebesar Rp990 miliar. Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN) juga meningkat tajam menjadi sebesar Rp96,35 miliar, lebih dari dua kali lipat dari targetnya yang sebesar Rp44,65 miliar.

The amount of Settled State Claims (PNDS) successfully collected in the year 2012 reached Rp1,125.35 billion, or 13.67% above the target of Rp990 billion. Administration Fees of State Claims Management also rose sharply to Rp96.35 billion, more than twice the amount of the targeted Rp44.65 billion.

Pelayanan lelang—lepas dari pelbagai macam kendalanya yang terurai dalam laporan tahunan ini—juga terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pokok lelang tahun 2012 telah meningkat hingga 2,16 kali dibandingkan dengan pokok lelang 2008. Bea Lelang yang diperoleh pun meningkat hingga 2,31 kali jika dibandingkan dengan Bea Lelang yang diperoleh di tahun 2008. Tentu pencapaian ini juga tak lepas dari upaya DJKN c.q. Direktorat Lelang dalam melakukan perbaikan yang berkesinambungan demi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Auction—despite various kinds of hindrance discussed further in this report—also continued to show an encouraging progress. Auction price in 2012 has increased 2.16 times compared with that of 2008. Auction fees also saw 231% increase from that of 2008. Of course, this achievement could not be separated from DJKN c.q. Directorate of Auction’s efforts in conducting continuous improvement to stay abreast of the development of people’s needs.

Dukungan dari Sistem Informasi Manajemen Aset Negara terus kami optimalkan. Kami telah mengembangkan, antara lain, submodul Early Warning System yang

We augmented the support from the State Asset Management Information System. We have developed submodules of Early Warning System, which monitors and analyzes the state investment, among others. We also integrated dozens of submodules, in addition to continuing to innovate every aspects of management of state asset, state claims, as well as auction.

memonitor dan menganalisis penanaman modal negara. Kami juga mengintegrasikan belasan submodul, di samping terus melakukan inovasi lain untuk penatausahaan lelang, pengelolaan kekayaan Negara dan pengurusan piutang negara. Untuk terus menyelaraskan diri dengan dinamika masyarakat dan mengakomodasi aspek-aspek lain seperti hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum, DJKN secara berkesinambungan juga terus merevisi dan menerbitkan regulasi baru (harmonisasi peraturan) di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

To keep aligned with the dynamics of the people and to accommodate other aspects such as human rights, justice, and rule of law, DJKN also revised and published new regulations (regulatory harmonization) regarding the management of state assets, state claims, and auction service.

Intensitas DJKN dalam berhubungan dengan publik memang akan terus membuat lembaga ini berhadapan dengan masalah hukum terkait dengan pelayanannya terhadap masyarakat. Tak heran bila penanganan perkara di pengadilan terus meningkat setiap tahun. Namun, melalui upaya pergeseran pola pemberian bantuan hukum dari yang bersifat represif (litigasi di

DJKN’s high intensity in dealing with the public puts this institution in risk of being challenged with legal issues related to its service to the public. No wonder, the number of cases being handled in court persists from year to year. However, through efforts of shifting the provision of legal aid, from previously repressive legal aid (litigation in court) to a preventive one (advice/


xv

pengadilan) hingga yang bersifat preventif (nasihat/ pendapat hukum), kami berharap jumlah perkara akan terus berkurang dari masa ke masa.

legal opinion), we expect the number of such cases will eventually decrease over time.

Demikianlah, apa yang menjadi tema laporan kali ini, yaitu “A New Paradigm of State Asset Management” juga menjadi jiwa seluruh unit DJKN dalam bekerja mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertata, cepat, dan berkekuatan hukum. Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan ridha-Nya sehingga pelaksanaan tugas DJKN di tahun 2012 dapat berjalan dengan baik. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan DJKN atas kepercayaan dan dukungan mereka sepanjang tahun 2012. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada segenap pegawai DJKN dan berbagai pihak yang telah mendukung DJKN dalam melaksanakan amanah negara ini.

Lastly, what has become the theme of this report, that is “A New Paradigm of State Asset Management”, has also become the spirit of the whole units of DJKN in realizing a management of state assets that is well-arranged, expeditious, and legally enforceable. I offer my gratitude to Allah SWT for all His guidance and consent so that DJKN’s duties in 2012 can be accomplished properly. I would like to thank all stakeholders of DJKN for their trust and support throughout 2012. My thanks and high appreciation also go to all staff of DJKN and those who have supported DJKN in carrying out the mandate of the country.

Harapan saya, catatan kinerja yang tersaji melalui laporan tahunan ini dapat menjadi pendorong tiap personel DJKN untuk tetap bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi dalam menyongsong peluang dan tantangan di tahun 2013.

I hope the performance reports presented through this annual report will serve as a motivating factor that drives each personnel of DJKN to remain to work with full spirit and dedication in looking beyond the opportunities and challenges in the year 2013.

Dr. Hadiyanto SH, LL.M., CITP Direktur Jenderal Kekayaan Negara Director-General of State Asset Management

xvi


egal iun T

nto -

Ardia Yoni

Dit B

M

tas N-S

“You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment” - Henry David Thoreau -

KALENDER PERISTIWA PENTING 2012 EVENT HIGHLIGHTS 2012

JANUARI / JANUARY 16 Januari 2012

Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon II DJKN menjadi Ketua PUPN Echelon II Officials Sworn-in as Heads of PUPN Pasca-Pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengambil sumpah para pejabat Eselon II untuk menjadi Ketua PUPN. Pengambilan sumpah bertempat di ruang serbaguna lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara.

After being inaugurated as Echelon II Officials of DJKN, the officials were swornin by the Director-General of State Asset Management to become the Heads of PUPN. The swearing-in ceremony took place in the 5th floor of Prawiranegara Syafrudin Building.

FEBRUARI / FEBRUARY 2 Februari 2012

Pembahasan RUU Pengurusan Piutang Negara/Daerah Discussion on Bill on State/Regional Claims Management Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan jajarannya menghadiri Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di DPR RI. The Minister of Finance, the Director-General of State Asset Management and staff attended the discussion of the Bill on State/Regional Claims Management at the House of Representatives building.

10 Februari 2012

Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik / Top Performing Regional Offices Dirjen Kekayaan Negara menyerahkan penghargaan kepada kantor wilayah berkinerja terbaik dalam acara Rapat Kerja Terbatas pada tanggal 9 - 10 Februari 2012 di Kantor Pusat DJKN. The Director-General of State Asset Management presented awards to the best performing regional offices on the sidelines of Limited Working Meeting on 9 to 10 February 2012 at the DJKN’s Central Office.

MARET / MARCH 8 Maret 2012

Kerja Sama Kemenkeu – POLRI In Collaboration with National Police Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ruang lingkupnya antara lain mengenai kerja sama sosialisasi peraturan, kebijakan, dan kewenangan tugas dan fungsi, pengamanan penerimaan dan aset negara, penegakan hukum, tindak lanjut pemeriksaan pegawai dan kerja sama pemanggilan, permintaan keterangan dan pengumpulan bukti.

The Ministry of Finance and the Indonesian National Police are committed to working together in performing their duties and functions. This cooperation outlined in the memorandum of understanding the scope of which includes cooperation in dissemination of laws, regulations, policies, duties and functions of the two parties; safeguards to state assets revenues, law enforcement, followup on the employee examinations, summons, notice to appear, and evidence gathering.

APRIL / APRIL 16-24 April 2012

DTU Orientasi Pegawai DJKN Technical General Training for Prospective Employees Dalam upaya untuk membangkitkan jiwa disiplin bagi para calon pegawai DJKN, maka DJKN bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mengadakan Diklat Teknis Umum Orientasi Pegawai Baru DJKN Tahun Anggaran 2012 untuk calon pegawai baru yang berasal dari lulusan STAN.

In an attempt to evoke a spirit of discipline for its prospective employees who freshly graduated from STAN (State College of Accountancy), DJKN in collaboration with the Education and Training Agency for State Asset Management and Fiscal Balance held an orientation program for the new recruits.

MEI / MAY 25-27 Mei 2012

Rapat Kerja Pembinaan PUPN Working Meeting on PUPN Coaching Bertempat di Hotel Grand Candi Semarang, Jawa Tengah, DJKN mengadakan Rapat Kerja Pembinaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang yang diikuti oleh Ketua PUPN Cabang seluruh Indonesia.

At Grand Candi Hotel, Semarang, Central Java, DJKN held a working meeting on the Enhancement of Branch Committee of State Claims Management. All of Heads of the Branch Committee across the country attended the meeting.

JUNI / JUNE 13 Juni 2012

Penandatanganan BAST BMN Berupa Barang Rampasan Dari Kejaksaan Agung ke KPPN Jakarta I Signing of the Handover of BMN from Attorney General Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Suryanto menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa barang rampasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke KPPN Jakarta I

The Director of State Asset Management and Information Systems Suryanto signed the handover of State Asset from the Attorney General of the Republic of Indonesia. to KPPN Jakarta I

21 Juni 2012

Pengambilan Sumpah Jabatan PNS DJKN Civil Servants of DJKN Took their Oath Sekretariat DJKN mengadakan acara pengambilan sumpah jabatan 33 pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Pusat DJKN.

As many as 33 civil servants of DJKN took their oath. This event was organized by Secretariat of Directorate-General of State Asset Management.

JULI / JULY 18 Juli 2012

Lelang Barang Gratifikasi KPK Grafts Auction Kementerian Keuangan c.q. DJKN melalui KPKNL Jakarta V mengadakan penjualan lelang BMN yang berasal dari barang gratifikasi KPK, di Gedung AA Maramis I Kementerian Keuangan.

The Ministry of Finance c.q. DJKN through KPKNL Jakarta V held an auction of state-owned asset originating from grafts seized by KPK, at the AA Maramis I Building, the Ministry of Finance.

AGUSTUS / AUGUST 2 Agustus 2012

Buka Puasa Bersama keluarga besar DJKN Mass Fast-Breaking with Big Family of DJKN Dalam menjalin tali silaturrahmi antar pejabat dan pegawai di lingkungan DJKN, DJKN mengadakan siraman rohani dalam acara buka bersama 1433 H di kantor pusat DJKN.

To fasten the bond of brotherhood among its officials and employees, DJKN held a mass fast-breaking and religious preaching at its Central Office.

SEPTEMBER / SEPTEMBER 11 - 12 September 2012

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012 National Working Meeting on Government Accounting and Financial Reporting Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah demi mewujudkan LKPP Tahun 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diadakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo.

To enhance the quality of public financial management indicated by unqualified opinion (WTP) on LKPP 2012, the Ministry of Finance held a National Working Meeting on Government Accounting and Financial Reporting 2012. The event was opened by Vice President Boediono and Minister of Finance Agus DW Martowardojo.

OKTOBER / OCTOBER 2 Oktober 2012

Kesepakatan Bersama tentang Pensertifikatan Tanah antara Kemenkeu dan BPN MOU on Land Sertification Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji menandatangani kesepakatan bersama tentang penyertifikatan tanah yang berlaku selama lima tahun di Aula Mezzanie Gedung Juanda I, Jakarta Pusat.

At Juanda I Building, Jakarta, the Minister of Finance Agus DW Martowardojo and the Head of National Land Agency (BPN ) Hendarman Supandji signed an MoU regarding land certification which will legally binding for the period of five years.

OKTOBER / OCTOBER 10 Oktober 2012

Seminar Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD Seminar of Claims Settlement on State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises Direktur Jenderal Kekayaan Negara menjadi narasumber dalam Seminar Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam konteks RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

At Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, the Director-General of State Asset Management spoke as a source-person at the seminar on state claims settlement for SOEs and RegionalOwned Enterprises in the context of Bill on State and Regional Claims Management.

NOVEMBER / NOVEMBER 1 November 2012

Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada Kementerian/ Lembaga (K/L) Reflection and Appreciation on BMN Management in Ministries/ Agencies Dalam acara yang baru pertama kali digelar tersebut, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo berkesempatan memberikan penghargaan kepada K/L yang berhasil mengelola BMN dengan baik. Penghargaan diberikan berdasarkan tingkat utilisasi BMN, tingkat kepatuhan pelaporan BMN, dan realisasi Inventarisasi dan Penilaian BMN. Selain itu, penghargaan diberikan kepada K/L yang menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan BMN yang progresif dan signifikan dalam bentuk Continous Improvement Awards,”

In this never-before-event, the Minister of Finance Agus DW Martowardojo took the opportunity to award Ministries/Agencies which had successfully managed the BMN. The award-winners were chosen after taking into account the stages of BMN utilization, BMN reporting compliance rates, and the realization of BMN Inventory-Taking and Valuation. In addition, the Continuous Improvement Awards was presented to the Ministries/Agencies that demonstrated a significant and progressive increase in the quality and performance of BMN management.


Kunjungan Queensland University of Technology (QUT) A visit from Queensland University of Technology (QUT) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerima kunjungan dari Executive Dean Science and Engineering Faculty Queensland University of Technology (QUT) Professor Martin Betts. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pengenalan QUT dan penjajakan kemungkinan kerja sama antara QUT dengan DJKN.

The Director-General of State Asset Management received a visit from Executive Dean Science and Engineering Faculty Queensland University of Technology (QUT) Professor Martin Betts, who made his visit for introducing the QUT and for assessing the possibility of collaboration between QUT and DJKN.


Peresmian IDCC DJKN /IDCC DJKN INAUGURATION Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggunting pita peresmian Information Desk & Call Center (IDCC) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. IDCC terletak di lantai 9 Gedung Syafrudin Prawiranegara.

The Director-General of State Asset Management cut the ribbon on the opening ceremony of Information Desk and Call Center (IDCC) of Directorate-General of State Asset Management. IDCC is located on the 9th floor of Syafrudin Prawiranegara Building.

DESEMBER / DECEMBER 1-2 Desember

Rakernas DJKN Tahun 2012 National Working Meeting 2012 Rapat Kerja Nasional DJKN kali ini di selenggarakan di Hotel Arya Duta, Jakarta dengan mengambil tema “Kita Wujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berkualitas, Akuntabel, dan Transparan Dalam Rangka Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPP Tahun 2012”.

With the Theme “Let’s Realize a Quality, Accountable, and Transparent State Asset Management Towards Unqualified Opinion (WTP) on LKPP 2012”, the National Working Meeting was held at Arya Duta Hotel, Jakarta.

Studi banding dalam rangka penyusunan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di Departemen Keuangan, Amerika Serikat tanggal 14 s.d. 21 April 2012

Comparative study in formulating Bill of state Claims and Regional Claims Management in the Department of The Treasury, United States of America on April, 14-21, 2012

Pertemuan di ruang Small Bussines Administration Departemen Keuangan, Amerika Serikat dalam rangka kunjungan studi banding untuk penyusunan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah

Held at Small Business Administration Room, Department of the Treasury, United States of America, DJKN conducted a comparative study in formulating Bill of State Claims and Regional Claims Management

“The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual” - Vince Lombardi -

ORGANISASI DJKN THE ORGANIZATION

STRUKTUR ORGANISASI DJKN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DJKN

TENAGA PENGKAJI OPTIMALISASI KEKAYAAN NEGARA

TENAGA PENGKAJI HARMONISASI KEBIJAKAN

SENIOR ADVISOR FOR STATE ASSET OPTIMIZATION

SENIOR ADVISOR FOR POLICY HARMONIZATION

TENAGA PENGKAJI RESTRUKTURISASI, PRIVATISASI DAN EFEKTIVITAS KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

SENIOR ADVISOR FOR RESTRUCTURING, PRIVATIZATION AND EFFECTIVENESS OF SEPARATED STATE ASSET

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

DIRECTORATE OF STATE OWNED ASSET

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIRECTORATE OF SEPARATED STATE ASSET

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

DIRECTORATE OF STATE CLAIMS AND OTHER STATE ASSET

KANTOR WILAYAH

REGIONAL OFFICE (17)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (70)

STATE ASSET MANAGEMENT AND AUCTION SERVICE OFFICE (70)


003

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIRECTORATE-GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SECRETARIAT OF DIRECTORATE-GENERAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT PENILAIAN DIRECTORATE OF VALUATION

DIREKTORAT LELANG DIRECTORATE OF AUCTION

DIREKTORAT HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT

DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS & PUBLIC RELATIONS

DIRECTORATE OF STATE ASSET MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM

004


ORGANISASI DJKN

THE ORGANIZATION

DJKN memiliki cakupan core business yang sangat luas, kompleks dan beragam. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

DJKN’s core business scope is indeed broad, complex, and diverse. Based on the Ministry of Finance Regulation No. 184/PMK.01/2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Finance, DJKN bears the task to formulate and implement policies and technical standardization in the field of state assets, state claims, and auctions.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi yang sangat strategis, yaitu: 1. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

And in carrying out the above tasks, DJKN holds a very strategic functions, namely: 1. Preparing the policy formulation in the field of state asset, state claims and auction; 2. Executing the policies in the field of state asset, state claims and auction; 3. Formulating the standards, norms, and criteria in the

bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

field of state asset, state claims and auction; 4. Providing technical guidance and evaluation in the field of state asset, state claims and auction; 5. Maintaining the administration of the DirectorateGeneral.

Organisasi DJKN terdiri dari Direktur Jenderal sebagai pimpinan unit eselon I dan membawahi 8 (delapan) unit eselon II, yaitu 1 (satu) Sekretariat dan 7 (tujuh) Direktorat Teknis.

DJKN is composed of the Director-General as the head of the echelon I unit which oversees eight units of echelon II, namely one Secretariat and seven Technical Directorates.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan hasil reorganisasi DJKN terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Barang Milik Negara; 3. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan; 4. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain; 5. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi; 6. Direktorat Penilaian; 7. Direktorat Lelang; 8. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Currently, the organizational structure of DJKN comprises: 1. Secretariat of Directorate-General; 2. Directorate of State-Owned Asset; 3. Directorate of Separated State Asset; 4. Directorate of State Claims and Other State Asset; 5. Directorate of State Asset Management and Information System; 6. Directorate of Valuation; 7. Directorate of Auction; 8. Directorate of Legal Affairs and Public Relation.


005

Untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi kantor pusat DJKN, perlu didukung dengan penguatan sistem kelembagaan dan struktur organisasi yang memadai. Untuk itu, DJKN kembali mengusulkan penataan organisasi di lingkungan Kantor Pusat. Penataan organisasi di lingkungan kantor pusat DJKN dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan tugas, beban tugas, potensi yang dihadapi, serta evaluasi atas efektivitas penyelesaian setiap pelaksanaan tugas. Usulan penataan organisasi kantor pusat telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

The enhancement of the organizational effectiveness and the improvement of performance of the DJKN’s Central Office, need to be adequately supported by strengthening the institutional system and organizational structure. To that end, again, DJKN proposed an organizational restructuring within the Central Office. The organizational restructuring in the Central Office environment was done by considering the conditions of task execution, workload, potential challenges, as well as the evaluation of the effectiveness of the completion of each task. The organizational restructuring proposal has been submitted to the Secretariat General of the Ministry of Finance.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DJKN didukung oleh kantor vertikal di daerah. Dalam rangka penguatan kelembagaan dan mendukung pelaksanaan tugas di instansi vertikal, maka dilakukan penataan organisasi di lingkungan instansi vertikal DJKN. Penataan Organisasi di Lingkungan Instansi Vertikal DJKN ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 6 November 2012. Penataan Organisasi tersebut difokuskan pada penambahan fungsi kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL.

In carrying out its duties and functions, DJKN is supported by vertical units across the country. To boost the institutional strengthening and the performance of vertical units, an alignment of vertical structure within the DJKN was then conducted. This organizational alignment within the vertical units of DJKN was set down by the Minister of Finance’s Regulation No. 170/PMK.01/2012 on the Organization and Administration of Vertical Units of the Directorate-General of State Asset Management dated November 6, 2012 which focuses on the addition of the internal compliance function within the Regional Offices and Service Offices (KPKNL).

Pada Kantor Wilayah DJKN, penataan organisasi dilakukan dengan membentuk Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI). Seksi Verifikasi dihapuskan dan kegiatan verifikasi dilakukan oleh bidang terkait. Selain itu, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, dilaksanakan penggabungan seksi pada masingmasing Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, dan Bidang Lelang yang semula 3 (tiga) seksi menjadi 2 (dua) seksi. Penataan Organisasi pada KPKNL dilakukan dengan menambah 1 (satu) seksi yaitu Seksi Kepatuhan Internal. Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum berlaku efektif pada tahun 2012 dan akan berlaku efektif apabila peraturan turunannya sudah ditetapkan.

At the Regional Offices, organizational arrangement was done by forming an Internal Compliance, Legal, and Information Division (KIHI). Verification section was abolished and verification activities carried out by the relevant division. In addition, for the efficiency and effectiveness of the task implementation, a merger of sections within the Valuation Division, State Claims Division, and Auction Division was carried out, resulting into two sections in each divisions from the original three sections. Meanwhile, the organizational arrangement in KPKNLs was performed by adding 1 (one) section, namely Internal Compliance Section. The Regulation of the Minister of Finance, however, is not yet effective in 2012 but will be so after the derivative rules have been defined.

006


Instansi Vertikal di Lingkungan DJKN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 85 (delapan puluh lima) KPKNL.

According to the Minister of Finance’s Regulation No. 170/PMK.01/2012, the vertical unit of DJKN consists of 17 (seventeen) regional offices (Kanwil) and 85 (eightyfive) service offices (KPKNL).

Dari 85 KPKNL yang ada, sampai saat ini yang beroperasi efektif adalah 70 KPKNL. Sementara untuk 15 (lima belas) kantor pelayanan lainnya yang belum beroperasi, saat ini dalam proses analisis urgensi dan beban kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholder di wilayah kantor pelayanan yang akan dibuka dan ketersediaan anggaran untuk pembukaan kantor baru.

Currently, 70 out of 85 existing service offices have been fully operated. The remaining 15 (fifteen) service offices would be operational depending on the result of the process of urgency and workload analysis which taking into account the needs of stakeholders in the respective region as well as the budget to establish a new office.

Tenaga Pengkaji

Senior Advisors

Dinamika gejolak ekonomi seperti krisis global merupakan satu faktor yang memengaruhi kondisi di lapangan terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam hal pengelolaan kekayaan negara baik kekayaan negara dipisahkan maupun kekayaan negara lain-lain, piutang negara, serta lelang seringkali dihadapkan pada masalah hukum. Hal ini memunculkan tantangan baru bagi DJKN dalam mengemban fungsi pengaturan dan pengawasannya. Salah satu upaya untuk merespons tantangan-tantangan tersebut adalah dengan membentuk 3 (tiga) jabatan senior di lingkungan DJKN terhitung sejak 25 Januari 2010, yang terdiri dari Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara, dan Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

The global economic turmoil brings about conditions that affects the management of state assets, state claims, and auctions. The management of state assets or separated assets and other state assets, state claims, and the auction are often faced with legal problems. This poses new challenges for DJKN in carrying out its functions to regulate and supervise. Thus, from January 25, 2010 onward, the government came up with the establishment of three new senior position within DJKN. They are Senior Advisor for Policy Harmonization, Senior Advisor for State Asset Optimization and Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset.

Ketiga Tenaga Pengkaji tersebut secara struktural langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, ketiganya tetap harus melakukan koordinasi dengan unitunit kerja terkait lainnya di lingkungan DJKN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/ PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. 1. Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan (TP-HK),

The three Senior Advisors are directly under and responsible to the Director-General of State Assets Management. However, in carrying out their duties, all three still shall be required to coordinate with other related working units within the DJKN in accordance with the Ministry of Finance’s Regulation (PMK) Number 19/PMK.01/2010 regarding the Senior Advisors of the Directorate-General of State Asset Management. 1. Senior Advisor for Policy Harmonization (TP-HK) has the task of reviewing, assessing, and providing recommendations in the field of legislation and other policies and handling of state assets, state claims, and auctions.

bertugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan dan


007

Palomes - KPKNL Batam - Anak Indonesia

kebijakan lainnya serta penanganan hukum kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, TPHK melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. memberikan kajian, telaahan, rekomendasi, atau bahan masukan berdasarkan disposisi Dirjen Kekayaan Negara maupun permintaan direktorat teknis; b. memberikan kajian, telaahan, rekomendasi, atau bahan masukan berdasarkan inisiatif sendiri; c. menyampaikan laporan atas kegiatan yang diikuti berdasarkan penugasan Dirjen Kekayaan Negara.

In undertaking those duties and functions, the TP-HK carries out the following activities: a. providing assessment, research paper, recommendation, or disposition of material inputs by the Director General of State Assets and request technical directorate; b. providing assessment, research paper, recommendation, or an input based on their own initiative; c. delivering a report on the activities pursued by the assignment of Director General of State Assets.

Selama tahun 2012, TP-HK ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan beberapa rancangan peraturan perundang-undangan dengan memberikan tanggapan atau masukan, baik dalam posisinya sebagai anggota tim maupun dikarenakan adanya disposisi dari Direktur Jenderal atau permintaan dari direktorat teknis. Adapun rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud, yaitu: a. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah; b. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara; c. RUU tentang Penilai; d. RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan; e. RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; f. RPMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

During the year 2012, TP-HK participated in the process of preparing a draft legislation to deliver feedback or suggestions, either in his position as a member of the team as well as due to the disposition of the Director-General or the request of the technical directorate. The drafts are as follows: a. Bill on State and Regional State Claims Management; b. Bill on Management of State Asset; c. Bill on Valuation; d. Bill on Defense and Security Industry; e. Bill on the Amendment to Law No. 20 of 1997 on State Revenue; f. Draft of the Minister of Finance’s Regulation (RPMK) on Auction Implementation Guidelines; g. RPMK on Principles in Recognizing Service User

008


g. RPMK tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; h. RPMK tentang Penataan Organisasi di Lingkungan DJKN; i. Rancangan Perdirjen tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dirjen Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk dan Atas Nama Dirjen Kekayaan Negara Menandatangani Penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas;

(“know your customers”); h. RPMK on DJKN’s Organizational Arrangement; i. Draft of Director-General’s Regulation (Perdirjen) concerning the transfer of part of the DirectorGeneral’s authority from the Director-General to Officials at the DJKN to and on behalf of the Director-General sign the assignment letter for official travels;

Di samping memberikan tanggapan atau masukan atas beberapa rancangan peraturan perundangundangan, TP-HK juga ikut berkontribusi dalam proses penyusunan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara DJKN dengan instansi lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian RI.

In addition to providing feedback or inputs on some of the drafts, TP-HK also contributes to the process of drafting memorandum of understanding (MoU) between DJKN with other agencies, such as the Attorney and the Police.

Selain itu, TP-HK ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan DJKN menjadi Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan DJKN. TP-HK juga turut bergabung sebagai Anggota Tim Persiapan Pembentukan Holding BUMN Kehutanan dan sebagai pewawancara seleksi beasiswa pascasarjana (S2/S3) SPIRIT Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BPPK.

Apart from above-mentioned, TP-HK is designated and assigned by Director-General to serve as the Chief of DJKN Reforms and Institutional Transformation Team. TP-HK also joined as a member of Preparation of Forestry Holding SOE Team, and as an interviewer for BPPK’s SPIRIT 2012‘s postgraduate (S2/S3) scholarship selection.

Adapun terkait dengan organisasi DJKN secara umum, TP-HK telah memberikan masukan dan/ atau reviu atas rencana penetapan KPKNL Teladan 2012, penataan organisasi DJKN, pelaksanaan

Quality Assurance atas Reformasi Birokrasi DJKN, dan rencana pengembangan SDM, seperti capacity building dan tailor-made training. Kemudian bersama Direktorat BMN, TP-HK aktif bergabung dalam pembahasan dengan Government Partnership Fund –Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) dalam rangka kerja sama di bidang asset management. TPHK juga mengadakan forum diskusi “Strategic Asset Management” bersama pegawai-pegawai DJKN yang berlatar belakang S2 dan S3.

As related to the DJKN in general, TP-HK has provided contribution to and/or reviews on the crowning of KPKNL Teladan 2012 (modern service offices), DJKN’s organizational Arrangement, implementation of the DJKN’s Quality Assurance and Bureaucratic Reforms, and human resources development plans, such as capacity building and tailor-made training. Also, along with the Directorate of BMN, TP-HK actively joined in the discussion with the Government Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) regarding the cooperation in the field of asset management. TP-HK also set up “Strategic Asset Management” discussion forum, inviting DJKN’s employees with S2 and S3 background.

2. Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara (TP-OKN), bertugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang optimalisasi kekayaan negara.

2. Senior Advisor for State Asset Optimization (TPOKN) has the task of reviewing and assessing and making recommendations in the field of state asset optimization.


009

Selama tahun 2012, TP-OKN telah memberikan masukan, kajian, telaahan, dan laporan terhadap penugasan yang diberikan berdasarkan disposisi Dirjen, antara lain: a. Laporan terkait Misi Program Compact, Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika; b. Tanggapan terhadap Risalah Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 Januari 2012; c. Laporan Stakeholders’ Meeting-Lembaga Administrasi Negara terkait reformasi Business Process melalui strategi Integrated Research on Governance (IR-Gov); d. Laporan Rapat Persiapan Paviliun Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio +20; e. Laporan Rapat Underwater Cultural Heritage (Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO); f. Laporan Rakernas Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri; g. Laporan Hasil FGD Pemaparan Hasil Studi Reformasi Institusi Keuangan Publik di Indonesia; h. Tanggapan terhadap The World Bank Group

Country Partnership Strategy (CPS) for Indonesia (draft); i. International Seminar on Financial Stability; “Financial Stability through Effective Crisis Management and Inter-Agency Coordination”, di Nusa Dua-Bali. Selain itu, TP-OKN juga menyampaikan masukan terhadap beberapa rancangan peraturan perundangundangan atas permintaan direktorat teknis, yaitu: a. Masukan terhadap Materi Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. Masukan terhadap Konsep Keputusan Dirjen KN tentang Pembentukan Komite Pengarah TIK; dan c. Masukan atas Draf dan Naskah Akademis RUU PKN. Dalam melaksanakan tugasnya yang terkait bidang optimalisasi kekayaan negara, TP-OKN memberikan masukan atau kajian atas inisiatif sendiri, yaitu: a. Upaya merintis hubungan dengan World BankResident Staff Indonesia; b. Masukan terhadap draft Country Partnership Strategy (CPS) for Indonesia (2013 s.d. 2015); dan

During the year 2012, TP-OKN has provided input, study, research paper, and report on the assignments given by the Director-General, among others: a. Report on the mission of US’s Compact, Millennium Challenge Corporation (MCC Program; b. Response to the minutes of the Plenary Session of the Cabinet, January 3, 2012; c. Reports on the Institute of Public Administration’s Stakeholders’ Meeting concerning business process through Integrated Research on Governance (IR-Gov); d. Report on the preparatory meeting for Indonesian pavilion in the Rio+20 Summit; e. Report on Underwater Cultural Heritage Meeting (Indonesian National Commission for UNESCO); f. Report on the National Meeting on Poverty Alleviation Funding through PNPM Mandiri; g. Report of FGD on Exposure of the Study of Public Financial Institutions Reform in Indonesia; h. The response to The World Bank Group Country Partnership Strategy (CPS) for Indonesia (draft); i. International Seminar on Financial Stability “Financial Stability through Effective Crisis Management and Inter-Agency Coordination”, in Nusa Dua, Bali. Besides, TP-OKN also delivered feedback on some drafts of legislation at the request of the technical directorates, namely: a. Inputs concerning the delegation of authority from the Ministry of Finance to the Officials in the Ministry; b. Contribution in the concept of the DirectorGeneral’s Decree concerning the establishment of Steering Committee of Information and Communication Technology, and c. Input on draft and academic paper of Bill on State Assets Management. In performing duties related to the field of optimization of state assets, TP-OKN provided feedback or review on his own initiative, namely: a. Pioneering the relations with the World Bank’s Indonesia Resident Staff; b. Input on the draft of Country Partnership Strategy (CPS) for Indonesia (2013 till 2015), and

010


c. Analisis Kinerja Keuangan BUMN Kehutanan untuk periode 2007 s.d. 2014.

c. Analysis of Financial Performance of Forestry SOEs for the period 2007 to 2014.

3. Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan (TPRPEKND) secara garis besar memiliki tugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan dengan tujuan tersusunnya rekomendasi di bidang restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan yang tepat, cepat, dan profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3. Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset (TPRPEKND) has the task to review and assess and make recommendations in the field of restructuring, privatization, and the effectiveness of separated state asset with the aim of drafting right, timely, and professional recommendations in the field of restructuring, privatization, and the effectiveness of separated state asset.

Pada tahun 2012, TP-RPEKND telah memberikan kajian, telaahan, rekomendasi, atau bahan masukan dalam berbagai hal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya di bidang kekayaan negara yang dipisahkan yaitu masukan tentang BP Batam dan PT Survey Udara Penas.

In 2012, TP-RPEKND has provided assessment, research paper, recommendation, or inputs in various matters related to the Directorate-General of State Asset Management particularly in the areas of Separated State Asset such as inputs related to BP Batam and PT Survey Udara Penas.

Selain itu, terlibat juga dalam rapat pembahasan terkait program restrukturisasi dan privatisasi BUMN, antara lain: a. PT Nindya Karya; b. PT Waskita Karya; c. PT PPA.

In addition, TP-RPEKND was also involved in the discussion related to the restructuring and privatization program of, among others: a. PT Nindya Karya; b. PT Waskita Karya; c. PT PPA.

TP-RPEKND juga terlibat dalam pembahasan beberapa peraturan, antara lain: a. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah; b. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara; c. RUU tentang Penilai; d. Draf RPMK tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

TP-RPEKND also took part in the discussion of several draft of law (bill) and regulations, among others: a. Draft of Law on the Management of State and

Berdasarkan disposisi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, TP-RPEKND juga mengikuti rapat dan dengar pendapat sebanyak tiga kali selama tahun 2012.

Throughout 2012, on the disposition of the Director General of State Assets, TP-RPEKND also attended three meetings and hearings.


011

Regional Claims b. Draft of Law on the Management of State Asset c. Draft of Law on Valuation d. Draft of RPMK on the Deprecation of BMN in the form of Fixed Asset Managed by Central Government’s Entities.

PROFIL DIREKTUR JENDERAL, SEKRETARIS, DIREKTUR DAN TENAGA PENGKAJI

THE DIRECTOR GENERAL, SECRETARY, DIRECTORS AND SENIOR ADVISORS

01. Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP

09

02. Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M

04

03. Drs. Dedi Syarif Usman, AK., M.A.

12

04. Arif Baharudin, S.E., MBA

02

05. Soepomo, S.H., LL.M 06. Suryanto, S.E 07. Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc 08. Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum 09. Tavianto Noegroho, S.H, MH 10. Dr. Bambang S. Marsoem 11. Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA 12. Teguh Wiyono, S.H., MBA

11

03

05 06 08

07 01

10

Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP mulai menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara sejak 27 Oktober 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Law dari Law School Harvard University, Cambridge, USA pada tahun 1993. Beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran tahun 2012. DR. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP served as the DirectorGeneral of DJKN since October 27, 2006. He graduated from Faculty of Law, Padjadjaran University in 1986 and obtained his Master Degree from Harvard Law School, Cambridge, USA in 1993. In 2012, he received a Doctoral Degree in Law from Padjadjaran University.

Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M mulai menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang pada tahun 1998 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE Mitra Indonesia Semarang pada tahun 2000. Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M took office as Secretary of DJKN since March 18, 2011. He holds a Bachelor of Social Science from the University of 17 Agustus 1945, Semarang, in 1998 and obtained a Master degree in Management from STIE Mitra Indonesia Semarang in 2000.

Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., M.A. mulai menjabat sebagai Direktur Barang Milik Negara DJKN sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Master of Arts in Economics dari University Of Colorado at Denver, USA pada tahun 1998. Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., M.A. has been assigned the position of Director of State-Owned Asset since January 12, 2012. He graduated from the Faculty of Economics, University of Parahyangan in 1991 and obtained a Master of Arts in Economics from the University of Colorado at Denver, USA, in 1998.

Arif Baharudin, S.E., MBA mulai menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Denver University, USA pada tahun 1998. Arif Baharudin, S.E., MBA began his term as the Director of Separated State Asset since March 18, 2011. He graduated from Faculty of Economics, Brawijaya University in 1991 and obtained his MBA from Denver University, USA, in 1998.

Soepomo, S.H., LL.M mulai menjabat sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1983 dan memperoleh gelar Master of Law dari Tulane University, New Orleans, USA pada tahun 1992. Soepomo, S.H., LLM started his terms as Director of State Claims and Other State Asset since March 18, 2011. He graduated from the Faculty of Law Diponegoro University in 1983 and acquired his Master Degree in Law from Tulane University, New Orleans, USA in 1992.

Suryanto, S.E mulai menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan alumnus Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Suryanto, S.E assumed his term as the Director of State Assets Management and Information Systems since January 12, 2012. He graduated from Faculty of Economics, University of Indonesia in 1990.

Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc mulai menjabat sebagai Direktur Penilaian DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari UPN Veteran Surabaya pada tahun 1989dan memperoleh gelar Master of Accountancy dari Case Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio, USA pada tahun 1998. Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc started his terms as the Director of Valuation since Maret 18, 2011. He earned a Bachelor degree in Accounting from UPN Veteran Surabaya in 1989 and obtained his Master of Accountancy from Case Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio, USA in 1998.

Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum mulai menjabat sebagai Direktur Lelang DJKN sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran pada tahun 1990, Magister Humaniora dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002, dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007 Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum began serving as Director of Auction since January 12, 2012. She graduated from the Faculty of Law, University of Padjadjaran in 1990, obtained her Master of Humanities from the University of Sumatera Utara in 2002, and acquired a Doctorate in Jurisprudence from the University Sumatera Utara in 2007.

Tavianto Noegroho, S.H, M.H mulai menjabat sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Gajah Mada. Tavianto Noegroho, S.H. began serving as Director of Legal Affairs and Public Relation since January 12, 2012. He graduated from Faculty of Law, Diponegoro University in 1990 and obtained this Magister of Law from University of Gajah Mada.

Dr. Bambang S. Marsoem mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara sejak 7 Mei 2010. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979, Master of Arts dari Duke University, Durham, North Carolina, USA, pada tahun 1987 dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari North Carolina State University, USA pada tahun 2000. Dr. Bambang S. Marsoem started serving as Senior Advisor for State Asset Optimization since May 7, 2010. He graduated from The Faculty of Economics from University of Gadjah Mada in 1979, obtained Master of Arts from the University of Duke, Durham, North Carolina, USA in 1987, and acquired a Doctorate degree of Philosophy from North Carolina State University, USA, in 2000.

Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Detroit, Michigan, USA pada tahun 1994. Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA has been appointed as Senior Advisor for State Asset Optimization since January 12. She graduated from the Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural Institute in 1987 and earned a Master of Business Administration (MBA) from University of Detroit, Michigan, USA in 1994.

Teguh Wiyono, S.H., MBA mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari College of Insurance, New York, USA pada tahun 1989. Teguh Wiyono, S.H., MBA began serving as the Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset since January 12, 2012. He graduated from the Faculty of Law, University of Gadjah Mada in 1980 and obtained his Masters of Business Administration from the College of Insurance, New York, USA, in 1989.

im -

l Hak

A Andi

L KPKN

ong

Serp

mi - Bu

ulat

Itu B

“Management is doing things right, leadership is doing the right things” - Peter Drucker -

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DEVELOPMENTS IN STATE ASSET MANAGEMENT

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, DJKN mengemban tugas untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan salah satu payung hukum dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan barang milik negara yang semakin kompleks, serta dalam rangka menciptakan pengelolaan barang milik negara yang lebih baik.

As an organization performing the duties and functions of the Ministry of Finance in the field of management of state assets, DJKN bears the assignment of reorganizing the management of state assets, which for decades have not been managed optimally. The Government Regulation No. 6 of 2006 on the Management of State/Regional Asset (BMN/D) as the implementing regulations of Law No. 17 of 2003 on State Finances and of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, is one of the legal umbrellas in creating a finer management of the increasingly complex state asset.

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

STATE-OWNED ASSET (BMN)

Nilai barang milik negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang lingkup, tanggung jawab serta permasalahan yang dihadapi pun semakin kompleks. Dalam rangka menatausahakan BMN, DJKN melakukan beberapa kegiatan di tahun 2012, diantaranya. A. Identifikasi BMN yang dapat disertifikatkan

The value of State-Owned Asset from year to year has always been experiencing a significant increase. This indicates that the scope, responsibilities, and problems related to it will grow even more complex. In order to manage this, in 2012, DJKN has conducted the following activities.

Sertifikasi BMN merupakan salah satu bentuk pengamanan terhadap BMN berupa tanah. Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, maka pada tahun 2012 ini Direktorat BMN c.q. DJKN melakukan kegiatan identifikasi bidang tanah yang dapat disertifikatkan.

BMN Certification is a form of protection for BMN in the form of lands. To implement a joint regulation between the Minister of Finance’s Regulation No. 186/PMK.06/2009 and the Head of National Land Agency (BPN)’s Regulation Number 24 of 2009 on Certification for State Assets in the form of Lands, in 20112 DJKN has identified areas of land that have not been certified.

Identifikasi merupakan proses pemetaan BMN berupa bidang tanah yang belum bersertifikat untuk diajukan kepada BPN guna proses sertifikasi. Pemetaan tanah dilakukan berdasarkan lokasi, luas tanah, batasbatas, nilai BMN, dan nama pemilik tanah.

Identification is the process of mapping the BMN in the forms of lands that have not been certified and file them for certification process. Land mapping is carried out by location, land size, land borders, the value of BMN, and the name of the land owner.

Dari hasil kompilasi data identifikasi bidang tanah yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2012 melalui data Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) diperoleh data identifikasi BMN berupa tanah sebanyak 26.674

As of December 31, 2012, based on the result of data compilation and land identification precessed through SIMANTAP (Management Information System Application for Government Land Data), revealed that were 26,674 track of lands consisting


021

A. Identification of Certifiable BMN

bidang tanah yang terdiri atas 15.168 bidang tanah yang telah bersertifikat dan 11.506 bidang tanah belum bersertifikat.

of 15,168 certified lands and 11,506 lands that have not been certified.

Guna menindaklanjuti hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah, dilakukan penelusuran terhadap bidang tanah yang dapat dijadikan target Sertifikasi tahun 2013. Beberapa indikator utama penentuan prioritas target sertifikasi adalah sebagai berikut: 1. luas tanah tidak lebih dari 1 (satu) hektar; 2. tanah tidak dalam sengketa; 3. tanah dalam penguasaan Kementerian/Lembaga; 4. untuk menghindari potensi persinggungan dengan tanah kehutanan dan tanah pertanian, dilakukan pengecualian untuk tanah yang berada di provinsi Kalimantan Tengah.

To follow up on the results of identification and data collection, a search targeted at lands eligible for 2013 certification program was conducted. Some of the main indicators in prioritizing the lands for certification are as follows: 1. The acreage is or less than one hectare; 2. The land is not in dispute; 3. The land is under control of a Ministry/Agency; 4. To avoid potential intersection with forest land and agricultural land, an exception was made for lands located in the province of Central Kalimantan.

Berdasarkan indikator prioritas tersebut dan proses penganggaran RAPBN Tahun 2013, diperoleh hasil penelusuran rencana target pelaksanaan Sertifikasi bidang tanah tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:

Based on the priority indicators and budgeting processes of the RAPBN 2013 (State Budget Draft), the target of land certification in 2013 is as follows:

NO.

Provinsi / Province

Volume

Harga Satuan / Unit Price

Anggaran / Budget

1

DKI Jakarta

20

2

Jawa Barat

200

754.000

150.800.000

3

Aceh

200

1.194.000

238.800.000

4

Sumatera Utara

200

1.194.000

238.800.000

5

Sumatera Barat

270

1.194.000

322.380.000

6

Jambi

50

959.000

47.950.000

7

Kalimantan Selatan

100

959.000

95.900.000

8

Sulawesi Utara

150

1.459.000

218.850.000

9

Sulawesi Tengah

60

1.459.000

87.540.000

10

Sulawesi Tenggara

90

1.459.000

131.310.000

11

Bali

50

754.000

37.700.000

12

Nusa Tenggara Barat

85

1.459.000

124.015.000

13

Nusa Tenggara Timur

85

1.634.000

138.890.000

14

Papua

95

1.634.000

155.230.000

15

Banten

50

754.000

37.700.000

16

Gorontalo

250

959.000

239.750.000

17

Maluku Utara

45

1.634.000

73.530.000

JUMLAH

754.000

2000

15.080.000

2.354.225.000

022


B. Identifikasi dan Pemetaan BMN Bermasalah

B. Identification and Mapping of Troubled BMN

Kegiatan pemetaan dan pengkajian BMN berupa tanah dan bangunan bermasalah dilatarbelakangi dengan adanya temuan audit interim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2009 atas BMN pada K/L yang diidentifikasi masih bermasalah dengan 4 kategori permasalahan BMN ditambah dari data hasil kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN (IP) dari tahun 2007 sampai dengan 2009.

The mapping and evaluation of troubled-BMN was a follow-up on the BPK’s audit findings on the Central Government’s Financial Statements (LKPP) 2009. The audit findings stated that there were BMN in the Ministries/Agencies having a problem in four categories of issue. In addition, there were BMN as the result of the inventory-taking and valuation (IP) from 2007 to 2009.

Maksud dari kegiatan pemetaan dan pengkajian BMN berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah tahun 2012 adalah meneruskan kegiatan pengumpulan data BMN berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah yang telah dilakukan sejak tahun 2010 dan 2011, dikarenakan masih terdapat 31 K/L yang belum dilakukan pemetaan dan pengkajian sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012.

The purpose of the BMN mapping and assessment in the form of lands and/or buildings in 2012 was to resume the data collection activities which had been done for troubled lands and/or buildings since 2010. As of October 31, 2012, there were 31 Ministries/ Agencies in which the BMN mapping and assessment have not been done.

Kegiatan pemetaan dan pengkajian juga dilakukan dalam rangka menyempurnakan sistem dan tata kelola BMN secara berkesinambungan pada K/L agar dapat menaungi eksistensi BMN yang terdapat pada setiap K/L di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga BMN dimaksud dapat didayagunakan secara efektif, dimanfaatkan secara optimal, dan terlindungi secara maksimal, serta tercipta tertib hukum, tertib administrasi dan tertib fisik.

The mapping and assessment activities are also conducted to improve the sustainability of BMN system and governance in Ministries/Agencies in the entire territory of the Republic of Indonesia. In this way, the existence of BMN managed in each Ministry/Agency can be utilized effectively, used optimally, and protected to the fullest, creating order in terms of law aspect, administrative aspect, and physical aspect.

Dalam rangka pemetaan BMN bermasalah, kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Rapat Pembahasan Pemetaan dan Pengkajian BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah TA 2012 dengan 31 K/L pada tanggal 10 Juli 2012 dengan agenda utama yaitu : 1) melakukan konfirmasi atas kronologis permasalahan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang disampaikan K/L; dan 2) konfirmasi tindak lanjut yang akan dilakukan K/L atau konfirmasi atas progress tindak

To address the mapping of troubled BMN, the following activities were carried out in 2012: a. Meeting with 31 Ministries/Agencies on July 10, 2012, to discus the mapping and assessment of BMN in the form of troubled land and/or building fiscal year 2012, with the main agenda : 1) confirming the chronological problems delivered by the Ministries/Agencies concerning BMN in the form of land and/or buildings, and 2) confirming both the follow-up measure to be taken and the progress of the follow-up that has been made by the Ministries/Agencies.

lanjut yang telah dilakukan K/L.


023

b. Mengingat banyaknya sengketa dan terhambatnya proses Sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional, maka pada kegiatan pembahasan dengan K/L, DJKN mengundang narasumber yaitu M. Fatan Fahir, S.H. Kepala Seksi Konflik Antara Pemerintah Daerah pada Subdirektorat Konflik Lembaga Direktorat Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan tersebut narasumber menyampaikan materi mengenai mekanisme penanganan kasus pertanahan, pencegahan sengketa/konflik pertanahan, dan upaya penanganan sengketa/konflik. c. Sampling peninjauan fisik atas tanah dan/atau bangunan bermasalah pada beberapa Kanwil DJKN untuk memperoleh data BMN tanah dan/ atau bangunan bermasalah yang lebih akurat dan handal. Sampling peninjauan fisik dilakukan pada 3 lokasi wilayah kerja Kanwil DJKN dan KPKNL, yaitu Kanwil II Medan, Kanwil XIII Samarinda, dan Kanwil XIV Denpasar. d. Penyusunan Laporan Pemetaan BMN Bermasalah telah selesai dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak terkait. Laporan ini memuat semua kegiatan pemetaan BMN bermasalah yang telah dilaksanakan beserta dengan hasilnya termasuk rekapitulasi permasalahan, tindak lanjut, dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan yang dijumpai. Jumlah BMN bermasalah yang berhasil diidentifikasi dalam kegiatan pemetaan BMN bermasalah mulai tahun 2010 s.d. 2012 disajikan pada tabel di bawah.

NO. 1

Kriteria BMN Bermasalah Troubled BMN Tidak sesuai tugas dan fungsi

b. Certification process at the National Land Agency is often disturbed by a number of disputes and barriers. Thus, DJKN invited M. Fatan Fahir, S.H to speak as a source-person. The speaker who was the Head of Local Government Conflict Division, Sub-directorate of Institutional Conflict, Directorate of Land Conflict, the National Land Agency, on the occasion delivered material regarding the mechanisms of land conflict handling, the prevention of disputes/conflict over lands, and efforts to address land disputes/ c. conflicts. Sampling of physical inspection of the troubled land and/or buildings on several DJKN’s regional offices to obtain a more accurate and reliable data on lands and/or buildings. The sampling was carried out in three working area of DJKN’s regional offices and service offices, namely Regional Office II Medan, Regional Office XIII d. Samarinda, and Regional Office XIV Denpasar. Completing and delivering the report on the mapping of troubled BMN to the relevant parties. This report includes all activities related to the mapping of trouble BMN along with the results including recapitulation of the problem, followup, and recommendations.

The total of troubled BMN identified in the mapping of troubled BMN from 2010 to 2012 is presented in the table below.

Jumlah Bidang Tanah dan/atau Bangunan Amount of Lands and Buildings Pendataan K/L Pendataan K/L Pendataan K/L Entities Data 2010 Entities Data 2011 Entities Data 2012 60

87

3

222

565

316

52

58

272

11

51

17

345

761

608

Not in Accordance with Duty and Function 2

Tidak ada bukti kepemilikan

No Proof of Ownership 3

Sengketa

In Dispute 4

Tidak sesuai ketentuan

Illegal Jumlah/Total

024


Iwan Victor - KPKNL Kendari - Kepuasan Pelanggan Pelayanan

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa: a. dari 3 (tiga) tahun pemetaan dan pengkajian yang dilakukan, permasalahan yang paling banyak adalah tidak adanya bukti kepemilikan. Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada T.A. 2010 terdapat 222, pada T.A. 2011 terdapat 565, dan pada T.A. 2012 terdapat 316 jumlah bidang tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan permasalahan lainnya; b. untuk K/L yang dipetakan pada tahun 2012 cenderung K/L selaku Pengguna Barang (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB) telah lebih tertib dalam pelaksanaan penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan (dengan jumlah K/L dan satker yang hampir sama dari tahun 2010 s.d. tahun 2012, penggunaan BMN yang tidak sesuai tugas dan fungsi hanya 3 bidang) ; c. untuk K/L yang dipetakan di tahun 2012, terdapat kecenderungan banyak sengketa atas BMN (272 kasus). Pada saat pembahasan dengan K/L diketahui sebagian besar sengketa tersebut disebabkan oleh kurangnya dokumen kepemilikan BMN dan belum tegasnya Pengguna Barang dalam menerapkan peraturan mengenai pengelolaan BMN, sehingga terjadi banyak klaim dari pihak lain.


025

We can conclude, based on the data presented above, that: a. The lack of proof of ownership remained the main problem during the three years of mapping and assessment. From the table above, it appears that in 2010 there were 222 with no proof of ownership, 565 in 2011, and 316 in 2012. This figure is much higher than other issues: b. Ministries/Agencies mapped in 2012 which mostly Asset Users (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, and UAKPB) tend to have been more orderly in the determination of the status of use, transfer of status of use (with the number of Ministries/Agencies and working units are about the same from year 2010 to 2012, the use of BMN not in conformity with its duties and functions was only covering three tracks of land): c. In the Ministries/Agencies mapped in 2012, the disputes over BMN tend to rise (272 cases). At the time of the discussion with the K/L, it was revealed that most disputes were caused by a lack of ownership documents and the lack of resoluteness of BMN Users in implementing BMN Management, resulting in many claims from other parties.

Dari ketiga simpulan tersebut di atas, DJKN merekomendasikan: a. untuk BMN berupa tanah yang belum bersertifikat dan/atau belum memiliki bukti dokumen kepemilikan agar K/L mengajukan permohonan sertifikat atas seluruh tanah yang digunakan atau dikuasainya dengan berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persetipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. K/L juga diharapkan melakukan koordinasi dengan BPN RI dan DJKN atas penyelesaian sertifikat yang masih dalam proses pengajuan. Sedangkan untuk penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan, K/L diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat; b. untuk K/L yang penggunaan BMN-nya telah sesuai dengan tugas dan fungsi, agar tetap berkoordinasi dengan Pengelola Barang (DJKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL setempat); c. untuk BMN yang berada dalam sengketa agar K/L lebih memperhatikan upaya dalam melengkapi BMN dan dengan dokumen kepemilikan dan menyelesaikan sengketa BMN dengan mengacu pada KMK Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pasa Kementerian/Lembaga upaya antara lain pendekatan persuasif maupun upaya hukum yang melibatkan Pengelola Barang, selain itu K/L juga diharapkan lebih meningkatkan upaya dalam pengamanan BMN.

Based on the above three conclusions, DJKN recommended: a. regarding BMN in the form of lands that have not been certified and/or having no proof of ownership documents, it was recommended that the Ministries/Agencies apply for a certificate for all the lands used or managed by referring to the joint regulation of the Minister of Finance Number 186/PMK.06/2009 and the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN RI) No.24 of 2009 on the Certification of BMN in the Form of Lands. The Ministries/Agencies were also expected to coordinate with BPN RI and DJKN during the process of certification. As for the maters related to IMB (Building Permit), Ministries/Agencies were expected to coordinate with the local government; b. regarding Ministries/Agencies whose BMN use has been in compliance with its tasks and functions, it was recommended that they remain in close coordination with the Asset Manager (DJKN, DJKN’s Regional Office, DJKN’s Service Office); c. regarding BMN in dispute, the Ministries/ Agencies were urge to pay more attention to BMN management by referring to KMK Nomor 271/KMK.06/2011 on the Guideline for the Implementation of Follow-ups on BMN Arrangement Result in the Ministries/Agencies as well as by completing ownership documents and resolving the disputes through persuasion or legal action involving the Asset Manager. In addition, Ministries/Agencies were also expected to further increase their efforts in securing the BMN.

Berdasarkan simpulan dan rekomendasi di atas, perlu dilakukan tindak lanjut oleh DJKN seperti: a. berkoordinasi dengan instansi terkait (sebagai contoh BPN atau pemerintah daerah) yang mengeluarkan dokumen hukum terkait ; b. terus memantau proses sertifikasi yang dilakukan K/L dengan menggunakan aplikasi SIMANTAP.

Based on the conclusions and recommendations above, there should be follow-ups by DJKN, such as: a. coordinating with relevant agencies (for example BPN or local government) issuing the related legal documents; b. continuing to monitor the certification process conducted by Ministries/Agencies through SIMANTAP applications.

026


Rekonsiliasi Data BMN

BMN Data Reconciliation

Dalam rangka menyusun Laporan Barang Milik Negara, DJKN (selaku Pengelola Barang) setiap semester dan tahunan melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data BMN baik dengan Pengguna Barang maupun dengan Pengelola Anggaran. Rekonsiliasi BMN dilakukan dengan tujuan agar Laporan BMN yang disusun dapat menyajikan data yang akurat dan dapat diandalkan. Rekonsiliasi data BMN antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dilakukan secara berjenjang berikut ini. 1. Rekonsiliasi BMN antara KPKNL dengan Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang. 2. Rekonsiliasi BMN antara Kanwil DJKN dengan Kanwil Kementerian/Lembaga. 3. Rekonsiliasi BMN antara DJKN c.q. Direktorat BMN dengan Pengguna Barang.

To prepare the Report of State-Owned Asset, every six months and every year, DJKN (as the Asset Manager) undertake reconciliation/updating on the BMN data both with Asset Users and Budget Managers. The reconciliation is aimed at preparing an accurate and reliable BMN report. The BMN data reconciliation between the Asset Manager and Asset Users is carried in the following stages. 1. BMN reconciliation between KPKNL and Working Unit/Asset User. 2. BMN reconciliation between DJKN’s Regional Office and the Regional Office of the Ministries/ Agencies. 3. BMN reconciliation between DJKN c.q. Directorate of State-Owned Asset and Asset Users.

Selain itu, juga dilaksanakan rekonsiliasi data BMN antara DJKN selaku Pengelola Barang dengan DJPB selaku Pengelola Anggaran secara berjenjang sebagai berikut. 1. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dengan KPPN. 2. Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN dengan Kanwil DJPB. 3. Rekonsiliasi data BMN antara Direktorat BMN dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Apart from that, BMN data reconciliation between DJKN as the Asset Manager and the DJPB as Budget Manager is also conducted in stages as follows. 1. BMN data reconciliation between KPKNL and Treasury Office. 2. BMN data reconciliation between DJKN’s Regional Office and the DJPB’s Regional Office. 3. BMN data reconciliation between Directorate of State-Owned Asset and the Directorate of Accounting and Financial Reporting.

Pada tahun 2012, DJKN melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data BMN, antara lain: 1. Rekonsiliasi Semester II dan Tahunan T.A. 2011 untuk 26 K/L yang diminta melaksanakan percepatan penyelesaian Laporan Barang Pengguna yaitu Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Sandi Negara, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, Arsip Nasional RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dewan

In 2012, DJKN has carried out reconciliation and updating BMN data which, among others, include: 1. Second Semester and Annual Reconciliation of 2011 with 26 Ministries/Agencies required to carry out accelerated completion of Asset Users Report namely Coordinating Ministry for People’s Welfare, Ministry of Research and Technology, Ministry of the Women Empowerment and Child Protection, the State Cryptography Institute, Ministry of National Development Planning/Bappenas, National Archives, the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers, Ministry of State Apparatus Empowerment and Reforms, National Security Council, National


027

Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yusidial, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dengan Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja dan antara Direktorat BMN dengan Pengguna

Security Agency, the Indonesian Investment Coordinating Board, the National Commission on Human Rights, the Constitutional Court, Financial Transaction Reports and Analysis Center, National Nuclear Energy Agency, the National Aeronautics and Space Agency, the National Standardization Agency, Nuclear Power Regulatory Agency, Corruption Eradication Commission, Regional Representatives Council, Judicial Commission, the People’s Consultative Assembly, the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Human Rights, Ministry of Coordination Economic Affairs, Government Procurement Policy Board, and Business Competition Supervisory Commission. BMN data reconciliation between KPKNL and Authorized Asset Users/Working Units and between Directorate of State-Owned Asset took

Barang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 25 Januari 2012. 2. Rekonsiliasi Semester II dan Tahunan T.A. 2011 untuk 60 K/L nonpercepatan dilaksanakan secara berjenjang yang meliputi: a. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dan Satker dilaksanakan pada awal Januari s.d. 17 Januari 2012. b. Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN dan Kanwil K/L dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 29 Februari 2012. c. Rekonsiliasi data BMN antara DJKN c.q. Direktorat BMN dan Pengguna Barang K/L dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2012. 3. Rekonsiliasi Semester I T.A. 2012 untuk 88 K/L dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut. a. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dan Satker dilaksanakan pada awal Juli sampai dengan 7 Juli 2012. b. Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN dan Kanwil K/L dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2012. c. Rekonsiliasi data BMN antara DJKN c.q. Direktorat BMN dan Pengguna Barang K/L dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juli 2012.

place on January 24 to January 25, 2012. 2. Second Semester and Annual Reconciliation of 2011 with 60 Ministries/Agencies of nonaccelerated report implemented in phases covering: a. BMN data reconciliation between KPKNL and Working Units conducted at the beginning of January until January 17, 2012. b. BMN data reconciliation between the DJKN’s Regional Office and the Ministries/Agencies’ Regional Office held on January 23 to February 29, 2012. c. BMN data reconciliation between DJKN c.q. The Directorate of State-Owned Asset and Asset Users held on 20 to 22 February 2012. 3. First Half of 2012 Reconciliation with 88 Ministries/Agencies implemented in stages as follows. a. BMN data reconciliation between KPKNL and Working Units conducted in early July to July 7, 2012. b. BMN data reconciliation between the DJKN’s Regional Office and the Ministries/Agencies’ Regional Office held on 12 till July 15, 2012. c. BMN data reconciliation between DJKN c.q. The Directorate of State-Owned Asset and Asset Users held on 23 to July 25, 2012.

028


Pada tahun anggaran 2012 ini, terdapat 2 (dua) lembaga baru yang juga melaksanakan rekonsiliasi data BMN yaitu Sekretariat Kabinet dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selain rekonsiliasi antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang tersebut, DJKN juga melaksanakan rekonsiliasi data BMN dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyusunan LKPP. Rekonsiliasi tahunan tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012 untuk program percepatan dan tanggal 12 Maret 2012 untuk program nonpercepatan, sedangkan rekonsiliasi semester I tahun 2012 dilaksanakan pada 13 Agustus 2012. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2011 (Audited), Laporan Barang Pengguna 2011 (Audited), Laporan BMN Tahun 2011 (Audited), dan LKPP Tahun 2011 (Audited) dilaksanakan rekonsiliasi tiga pihak antara Kementerian Keuangan (selaku Pengelola Anggaran dan Pengelola Barang), Kementerian/ Lembaga, dan BPK. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 9 Maret 2012 untuk 26 K/L yang ikut program percepatan penyusunan dan penyampaian laporan dan tanggal 18 s.d.19 April 2012 bagi 49 K/L yang menyusun laporan secara reguler. Pertemuan ini dilakukan guna membahas temuan-temuan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan K/L yang dilakukan oleh BPK dan memastikan bahwa koreksi audit yang berpengaruh terhadap nilai BMN dapat ditindaklanjuti secara tepat.

D. Penyusunan LBMN

In addition to reconciliation between the Asset Manager and Asset Users, DJKN also performs BMN data reconciliation with the Directorate of Accounting and Financial Reporting of DirectorateGeneral of Treasury in order to prepare LKPP (Central Government’s Financial Statement). The annual reconciliation in 2011 was held on February 22, 2012 for the acceleration program and on March 12, 2012 for non-accelerated program, whereas first half of 2012 reconciliation was held on August 13, 2012. In preparing LKKL (Ministries/Agencies’ Financial Statement) 2011 (Audited), Asset User Report 2011 (Audited), BMN Reports 2011 (Audited) and LKPP 2011 (Audited), a three-party reconciliation between the Ministry of Finance (as Asset Manager and Budget Manager), the Ministries/Agencies, and the BPK was held. The event was conducted on December 8 to March 9, 2012 for 26 Ministries/Agencies in the accelerated program and on 18 to 19 April 2012 for 49 Ministries/Agencies preparing report on a regular basis. This meeting was to discuss the BPK’s audit findings in the LKLL and to ensure that the corrections that affect the value of BMN can be followed up appropriately.

D. LBMN Preparation

DJKN melaksanakan kegiatan penatausahaan BMN berupa penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berdasarkan hasil penghimpunan Laporan Barang Pengguna (LBP) dari K/L. Dalam rangka penyusunan LBMN tersebut, dilaksanakan rekonsiliasi antara DJKN selaku Pengelola Barang dan K/L selaku Pengguna Barang serta antara DJKN c.q. Direktorat BMN selaku penyusun LBMN dan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku penyusun LKPP.


In fiscal year 2012, there were two new institutions also carried out the data reconciliation. They were Cabinet Secretariat and the National Agency for Counterterrorism.

029

DJKN carries out the administration of BMN which among other includes the preparation of State-Owned Asset Report (LBMN) which based on the Asset User Reports within the Ministries/Agencies. This requires data reconciliation between DJKN as Asset Manager and Ministries/Agencies as Asset User and DJKN c.q. Directorate of State-Owned Asset as LMBN preparer and the DJPB c.q. Directorate of Accounting and Financial Reporting as LKPP preparer.

Adapun tujuan dilakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data adalah agar Laporan BMN yang disusun dapat menyajikan data yang akurat dan dapat diandalkan. Pada Tahun Anggaran 2012, DJKN berhasil menyusun 3 Laporan BMN secara tepat waktu, yaitu : a. Laporan BMN Tahunan TA 2011 (Unaudited). Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN per 31 Desember 2011 yang belum dilakukan audit oleh BPK yang merupakan kompilasi dari 87 Kementerian/Lembaga. Laporan ini juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai BMN selama tahun 2011 per Kementerian/Lembaga, serta catatan penting atas BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan BMN. Nilai BMN per 31 Desember 2011 (Unaudited) sebesar Rp1.752.956.155.852.800,00. b. Laporan BMN Tahunan TA 2011 (Audited). Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN per 31 Desember 2011 yang telah dilakukan audit oleh BPK yang merupakan kompilasi nilai BMN dari 87 Kementerian/Lembaga. Laporan ini juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai BMN selama tahun 2011 per Kementerian/Lembaga dan catatan penting atas BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan BMN. Nilai BMN per 31 Desember 2011 (Audited) sebesar Rp1.694.574.945.549.620,00. c. Laporan BMN Semester I TA 2012. Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN per 30 Juni 2012 yang merupakan kompilasi dari 87 Kementerian/ Lembaga. Laporan ini juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai BMN selama semester I tahun 2011 per Kementerian/ Lembaga, dan catatan penting atas BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu semester yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan BMN. Nilai BMN Per 30 Juni 2012 sebesar Rp1.726.330.754.450.580,00. Nilai BMN per 30 Juni 2011 berdasarkan perkiraan neraca dapat digambarkan sebagai berikut.

The data reconciliation/updating is aimed at delivering an accurate and reliable BMN Report. In Fiscal Year 2012, DJKN has managed to timely put together three BMN reports, namely : a. BMN Annual Report 2011 (Unaudited). This report presents BMN value as of December 31, 2011 which have not been audited by the BPK which is a compilation of 87 Ministries/Agencies. The report also comes with plus-minus mutations of BMN value during 2011 by Ministry/Agency. It also presents important notes on BMN during the year which also disclosed in the Notes to BMN Report. The BMN value as of December 31, 2011 (Unaudited) was Rp1,752,956,155,852,800,00. b. BMN Annual Report 2011 (Audited). This report presents BMN value as of December 31, 2011 which have been audited by the BPK which is a compilation of 87 Ministries/Agencies. The report also comes with plus-minus mutations of BMN value during 2011 by Ministry/Agency. It also presents important notes on BMN during the year which also disclosed in the Notes to BMN Report. The BMN value as of December 31, 2011 (Audited) Rp1,694,574,945,549,620.00. c. BMN Report of First Half 2012. This report presents BMN value as of June 30, 2012 which is a compilation of 87 Ministries/Agencies. The report also comes with plus-minus mutations of BMN value during the first half of 2012 by Ministry/ Agency. It also presents important notes on BMN during the year which also disclosed in the Notes to BMN Report. The BMN value as of June 30, 2012 amounted to Rp1,726,330,754,450,580,00. And the BMN value per June 30, 2011 based on the estimated balance sheet can be described as follows.

030


Nilai BMN per 30 Juni 2012 / BMN Value as of June 30, 2012

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Gedung & Bangunan Buildings

Persediaan Inventory Tanah Land

Peralatan & Mesin Equipment & Machinery

Aset Tetap Kemitraan Lainnya Dengan Aset Tetap Yang Diberhentikan Dari... Other Fixed Pihak Ketiga Fixed assets removed from... Assets Partnership with third Aset Tak Berwujud Jalan, Irigasi Intangible Assets parties & Jaringan Road, Irrigation Konstruksi Dalam Pengerjaan & Network Construction In Progress

Komposisi BMN per 30 Juni 2012 / Composition of BMN as of June 30, 2012 0.73%

1.89% 0,01%

4.70%

3.58%

0.72%

20.25%

8.87%

11.21% 48.04%


031

Persediaan Inventory Tanah Land Peralatan & Mesin Equipment & Machinery Gedung & Bangunan Buildings Jalan, Irigasi dan Jaringan / Road, Irrigation & Network Aset Tetap Lainnya Other Fixed Assets Konstruksi Dalam Pengerjaan Construction In Progress Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Partnership with third parties Aset Tak Berwujud Intangible Assets Aset Tetap Yang Diberhentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah Fixed assets removed from the operational use of government

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)

SEPARATED STATE ASSETS (KND)

Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber keuangan negara lainnya yang sah untuk dijadikan penyertaan modal negara pada perusahaan negara/badan hukum lainnya/lembaga internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan di mana pengelolaan dan perlakuan KND tersebut mengikuti mekanisme korporasi pada masing-masing bentuk penempatan KND.

Separated State Assets (KND) are state assets derive from the state budget and/or other state financial sources to be made state capital investment in state-owned enterprises or other legal entities and international institutions. The management and the treatment of KND then bow to the corporate mechanism on each form of KND placement.

Ruang lingkup KND yang dikelola pada tahun 2012 terdiri dari KND pada BUMN, kepemilikan minoritas, Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (OKI/LKI), Badan Hukum Lainnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), dan lain-lain. Sebagian besar KND merupakan Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Secara umum pengelolaan KND meliputi penyertaan modal negara, pendirian BUMN, restrukturisasi/ revitalisasi BUMN, privatisasi, penatausahaan, perencanaan Investasi dan tugas lain yang terkait secara tidak langsung dengan KND.

The scope of the KND managed in 2012 consisted of KND on SOEs, minority ownership, International Financial Organization/Institutions (OKI/LKI), Other Legal Entity, Indonesian Deposit Insurance Agency (LPS), Bank of Indonesia (BI), and others. Most of the KND is in the form of State Capital Investment in SOEs. In general, the management of KND include state capital participation, the establishment of state-owned enterprises, restructuring/ revitalization, privatization, administration, investment planning and other tasks that are not directly related to the KND.

A. Penyertaan Modal Negara (PMN)

A. PMN in SOEs

Selama tahun 2012, PMN yang dilakukan diberikan kepada BUMN, Lembaga Keuangan Internasional (LKI), dan Badan Hukum Lainnya. PMN pada BUMN dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha. PMN pada BUMN tersebut berupa fresh money, Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan Barang Milik Negara. PMN dalam bentuk fresh money diberikan kepada BUMN dengan nilai dasar Rp5,17 triliun. PMN tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan pemberian kredit usaha rakyat, dan restrukturisasi BUMN strategis.

During 2012, the PMN was channeled to SOEs, International Financial Institutions (IFIs), and Other Legal Entities. PMN at SOEs performed to improve the capital structure and capacity building. The PMN was in the form of fresh money, Undefined Status of Government Assistance (BPYBDS), and State-Owned Asset. The base value of PMN in the form of fresh money given to SOEs was Rp 5.17 trillion which was done to support the accelerated development of infrastructure, small business loan guarantee, and strategic restructuring of state-owned enterprises.

Penambahan PMN dalam bentuk BPYBDS dilakukan sejalan dengan upaya penyelesaian BPYBDS di beberapa BUMN. Sedangkan Pengalihan BMN merupakan PMN dalam rangka pendirian BUMN di bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan di Indonesia. Nilai PMN yang berasal dari penetapan BPYBDS pada tahun 2012 adalah sebesar Rp7,47

The addition of PMN in the form BPYBDS done in line with the settlement BPYBDS in some SOEs. Meanwhile, the transfer of BMN was for the establishment of state-owned enterprises in the field of Air Navigation Services in Indonesia. The PMN values derived from BPYBDS establishment in 2012 was Rp 7.47 trillion, which was given to fourteen SOEs and the transfer of

032


triliun yang diberikan kepada 14 (empat belas) BUMN dan pengalihan BMN senilai Rp97,95 miliar kepada PERUM di bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan.

BMN worth Rp97.95 billion to PERUM in the field of Air Navigation Services.

PMN pada LKI dilakukan sebagai tanda keikutsertaan Indonesia sebagai anggota yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional. Selama tahun 2012 telah dilakukan PMN kepada 5 LKI dengan nilai sebesar Rp469 miliar.

PMN on IFI done as a sign of Indonesia’s participation as a member of which is expected to provide maximum benefits to the national interest. During 2012 PMN to five IFIs has been done with a value of Rp469 billion.

B. Pendirian BUMN

B. SOE Establishment

Dalam rangka pemberian pelayanan navigasi penerbangan di wilayah udara Indonesia telah dibentuk Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan. PERUM LPPNPI mengutamakan keselamatan penerbangan, tidak berorientasi kepada keuntungan, secara finansial dapat mandiri, dan biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional pendirian. Perum LPPNPI didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

C. Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (RR) BUMN Dalam Master Plan BUMN dijelaskan bahwa arah kebijakan utama pembinaan BUMN adalah restrukturisasi, revitalisasi, dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Guna penguatan peran BUMN di era perekonomian global dengan tuntutan kompetisi tinggi, pemerintah melaksanakan kebijakan penguatan BUMN sebagai suatu langkah nyata yang terangkum dalam Program Restrukturisasi dan Revitalisasi bagi BUMN yang mengalami kondisi sulit, terutama bagi BUMN yang memiliki posisi strategis melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.


033

To realize the government’s responsibility in conducting flight navigation services in the airspace of Indonesia, the government has established Perum LPPNPI (State Enterprise for Aviation Navigation Services in Indonesia). PERUM LPPNPI will prioritize flight safety, operated with nonprofit-oriented yet financially self-reliant. Funds drawn from the service users is to be used for investment and operational improvements. The establishment of this enterprise was based on Government Regulation No. 77 of 2012 on State Enterprise for Aviation Navigation Services in Indonesia.

C. SOEs Restructuring/Revitalization (RR) Described in the Master Plan of SOE that the main policy direction of SOE is towards restructuring, revitalization, and profitization of SOEs gradually and continuously. To strengthen the role of state enterprises in the era of the global economy with the demands of high competition, the government implemented a policy of strengthening the SOEs as concrete steps summarized in the Restructuring and Revitalization Program for SOEs in difficult conditions, especially for state-owned enterprises having a strategic position to carry out the functions of the public service agency.

Fast is fine, but accuracy is everything. - Wyatt Earp -

Komunitas Fotografi DJKN

Sebagai pedoman pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, telah dibentuk Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (PER-01/2009) yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2012 (PER-05/2012).

As a guideline for the implementation of restructuring and revitalization, a regulation was imposed. The Minister of State-Owned Enterprises’ Regulation number PER-01/MBU/2009 concerning the Guidelines for SOEs Revitalization and Restructuring by PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PER01/2009) as amended by the Minister of StateOwned Enterprises’ Regulation Number: PER-05/ MBU/2012 (PER-05/2012).

Restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dilaksanakan berdasarkan penugasan Menteri Negara BUMN kepada PT PPA. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana restrukturisasi dan revitalisasi dilaksanakan dengan mekanisme pembahasan hasil uji tuntas (due dilligence) PT PPA oleh Komite Restrukturisasi dan/ atau Revitalisasi BUMN, mekanisme restrukturisasi dan revitalisasi tahun 2012 telah diubah melalui PER-05/2012 tersebut. Berdasarkan PER-05/2012, tidak lagi dibentuk Komite Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi sehingga pembahasan hasil uji tuntas PT PPA yang dilaksanakan oleh Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi tidak lagi dilakukan. Sebagai gantinya dilakukan mekanisme Pembahasan Bersama antara wakil-wakil dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Instansi lain yang terkait.

SOEs Restructuring and revitalization is executed by PT PAA under the assignment of the Minister of State Owned Enterprises. Unlike previous years, in which the restructuring and revitalization conducted through discussion on the results of PT PPA’s due diligence by the SOE Restructuring/Revitalization Committee, the restructuring and revitalization mechanism in 2012 has been amended through the regulation stated above. PER-05/2012 has removed the need to form the committee that the discussion of the results of the due diligence is no longer necessary. Instead, a mechanism of joint discussion between the representatives of the Ministry of SOEs, Ministry of Finance and other relevant agencies is set up.

Guna mendukung pelaksanaan Program Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, Menteri Keuangan membentuk Tim Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KM.1/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang keanggotaannya melibatkan DJKN c.q Direktorat KND, BKF, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

To support the implementation of SOE Restructuring and Revitalization Program, The Minister of Finance, through The Minister of Finance’s Decree No. 486/ KM.1/2012 dated May 4, 2012 has established SOE Restructuring and Revitalization Team, whose membership involves DJKN, BKF (Fiscal Policy Agency), and the Legal Bureau of the Secretariat-General of the Ministry of Finance.

Pada awal periode tahun 2012, terdapat 17 (tujuh belas) BUMN yang masuk dalam program Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN yang ditangani oleh PT PPA. Jumlah BUMN yang masuk dalam program tersebut tidak berubah sejak tahun 2011, namun status tahap penanganan 17 (tujuh belas) BUMN tersebut mengalami peningkatan.

In the early period of 2012, there were seventeen SOEs included in Restructuring and Revitalization program handled by PT PPA. The number of the SOEs included remained the same since 2011, however, the status of their handling has increased.


035

Dalam perkembangannya, hingga akhir tahun 2012, terjadi perkembangan status penanganan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT PPA. Dari 20 (dua puluh) BUMN yang telah masuk program Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, status tahapan penanganan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN adalah 7 (tujuh) BUMN pada tahap pelaksanaan dan monitoring, 2 (dua) BUMN proses pengalihan saham ke PT PPA, 2 (dua) BUMN penanganan sebagai Bussiness Assisstance, 1 (satu) BUMN sebagai Technical Assistance, 1 (satu) BUMN selesai penanganan, 1 (satu) BUMN penugasan baru dan 6 (enam) BUMN tidak masuk lagi dalam program Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN karena ada penanganan oleh pihak lain.

Until the end of 2012, the status of the handling of SOE Restructuring and Revitalization by PT PPA had been developing. Of 20 SOEs included in the Restructuring and Revitalization Program, seven state-owned enterprises were on the implementation and monitoring stages, two in the stage of share transfer to PT PPA, two handled through business assistance, one handled through technical assistance, one was completed, one given a new assignment, and six SOEs no longer included in the Revitalization and Restructuring Program due to being handled by other party.

Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi dan Revitalisasi, beberapa BUMN telah mendapat penanganan pendanaan berupa pinjaman ataupun setoran modal dari PT PPA dengan menggunakan alokasi dana RR yang dikelola oleh PT PPA sebagai

In the implementation of the Restructuring and Revitalization Program, some SOEs have received treatment in the form of loans or capital funding from PT PPA using allocated RR funds managed by PT PPA as follows:

NO.

1

BUMN/SOE

PT MNA

Dasar Persetujuan Approval

Surat Menteri Keuangan

Nilai (Rp) Value

300.000.000.000

Telah Dicairkan BUMN Disbursed by SOE

299.670.000.000

Keterangan Remarks

Pinjaman dari dana RR/Loan from RR

No. S-478/ MK.06/2008

Funds PP No. 59/2011

Tambahan PMN cash

561.000.000.000

dari APBN/Cash

Transfer from State Budget 2

PT DI


675.000.000.000

675.000.000.000


No. S-426/MK.06/2011

Funds 3

PT PAL


432.420.000.000

170.700.000.000

Pinjaman dari dana RR /Loan from RR

No. S-653/MK.06/ 2009

Funds 4

PT Waskita Karya


475.000.000.000

475.000.000.000

Tambahan modal dari dana RR/Capital

No. S-432/MK.06/2009

Loan from RR Funds

036


berikut: NO.

5

BUMN/SOE

PT Iglas

Dasar Persetujuan Approval


Nilai (Rp Value

106.760.000.000

Telah Dicairkan BUMN Disbursed by SOE 89.080.000.000

Keterangan Remarks


No. S-621/ MK.06/2010

Funds 6

PT IKI

Surat Menteri Keuangan No. S-415/ MK.06/2012

191.380.000.000

15.980.000.000


Funds

D. Pengkajian Program Tahunan Privatisasi 2012 Privatisasi adalah penjualan saham Persero/ Perseroan Terbatas, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Privatisasi merupakan program Pemerintah yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009.

D. Study on the Annual Privatization Program 2012 Privatization is the sale of shares of Limited/ Limited Company, either in part or in whole, to any other party to improve the performance and value of companies, to increase the benefits to the state and society, as well as to broaden share ownership to the people. Privatization is a government program the implementation of which refers to the Government’s Regulation No. 33 of 2005 as amended by Government’s Regulation No. 59 of 2009.

Dalam proses privatisasi, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan meliputi: a. Memberikan rekomendasi atas Program Tahunan Privatisasi yang diusulkan Menteri Negara BUMN; b. Sebagai anggota Komite Privatisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden; c. mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Privatisasi; d. menerima pelaporan setoran hasil privatisasi dari penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan.

In the privatization process, duties and authority of the Minister of Finance include: a. Providing recommendations on the Annual Privatization Program proposed by the Minister of SOEs; b. Becoming the member of PrivatizationCommittee established through Presidential Decree; c. Filing a draft of government’s regulation related to privatization; d. Receiving reports submitted by underwriter or financial advisor regarding the cash generated from the privatization.

Dalam membantu tugas Menteri Keuangan dalam pengambilan keputusan privatisasi, DJKN setiap tahun melakukan pengkajian terhadap usulan privatisasi BUMN/Perseroan Terbatas dari Menteri Negara BUMN serta mengoordinasikan hal-hal terkait privatisasi BUMN dan Perseroan Terbatas.

In assisting the Minister of Finance in the privatization decision, DJKN each year conducts an assessment for privatization of SOEs/Limited Liability Company proposed by the Minister of SOE and coordinates matters related to the privatization of SOEs and limited liability companies.


037

Kegiatan yang dilakukan oleh DJKN pada tahun 2012, meliputi: a. melakukan kajian atas usulan Program Tahunan Privatisasi 2012 yang disampaikan Kementerian BUMN yang terdiri atas rencana privatisasi PT Industri Telekomunikasi (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk., dan mengusulkan tanggapan atas usulan privatisasi tersebut kepada Menteri Keuangan. Terhadap hasil kajian tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan rekomendasi atas Program Tahunan Privatisasi 2012; b. menyiapkan pembahasan mengenai posisi Kementerian Keuangan atas rencana privatisasi 2012 dalam Komite Privatisasi. Arahan Komite Privatisasi diterbitkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP06/M.EKON/01/2012 tanggal 31 Januari 2012; c. menyiapkan kajian rencana privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) sebagai pelengkap pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai penjualan saham PT Semen Baturaja (Persero) dan melakukan harmonisasi RPP bersama Kementerian Hukum dan HAM; d. melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR mengenai privatisasi PT Cambrics Primissima (Persero), PT Sarana Karya (Persero), dan PT Kertas Padalarang (Persero) dengan hasil pada prinsipnya DPR menyetujui rencana privatisasi ketiga BUMN tersebut; e. Pembahasan dengan Komisi XI DPR mengenai privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) dengan kesimpulan belum dapat disetujui dan akan dibahas kembali pada awal tahun 2013.

Activities undertaken by DJKN in 2012 covered the following: a. reviewing the proposed annual privatization program 2012 proposed by the Ministry of SOEs which composed of privatization plan of PT Industri Telekomunikasi (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and PT Kimia Farma (Persero) Tbk., and proposed the response to the privatization proposal to the Minister of Finance. In response, the Minister of Finance has issued recommendations on the Annual Privatization Program 2012; b. Preparing a discussion about the position of the Ministry of Finance over the privatization plan in 2012 in the Privatization Committee. Directives for the Privatization Committee has been formulated in the Coordinating Minister for Economic Affairs’s Decree No. KEP-06/M.EKON/01/2012 dated January 31, 2012; c. Preparing a study on the privatization plan of PT Semen Baturaja (Persero) as a complement to the proposal of draft of government regulation (RPP) on the sale of shares of PT Semen Baturaja (Persero) and conducting RPP Harmonization with the Ministry of Justice and Human Rights; d. Holding a discussion with Commission XI of the House of Representatives on October 24, 2012 regarding the privatization PT Cambrics Primissima (Persero), PT Sarana Karya (Persero), and PT Kertas Padalarang (Persero) in which the House of Representatives, in principle, approved the plan of privatization of the three state-owned enterprises; e. Conducting a discussion with the Commission XI of the House of Representative on December 13, 2012 regarding the privatization of PT Semen Baturaja (Persero). The House could not yet give a green light and the matter would be discussed again at the beginning of 2013.

038


E. Perencanaan Investasi Pemerintah

E. Government Investment Planning

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, DJKN mulai berperan sebagai perencana anggaran investasi pemerintah. Walaupun PMK ini dikoordinasikan dan diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran, DJKN sepanjang tahun 2012 secara aktif terlibat dalam penyusunan PMK ini, baik pada batang tubuhnya, dan modul yang menjadi lampiran PMK ini.

The enactment of the Minister of Finance’s Regulation (PMK) No. 247/PMK.02/2012 on Procedures for Planning, Allocation Determination, and the Legalization of State Budget Implementation Document by State Treasurer, has started DJKN’s role as the government investment budget planner. Although PMK was coordinated and initiated by the Directorate-General of Budget, DJKN during 2012 was actively involved in the preparation of this PMK, both on the body of the PMK and on the modules appended to it.

Berdasarkan PMK Nomor 247/PMK.02/2012 DJKN telah ditetapkan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPABUN) untuk lingkup investasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan awal investasi pemerintah melalui pembahasan dengan semua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Investasi Pemerintah, yang kemudian disusun dalam bentuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN), dan selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

PMK Number 247/PMK.02/2012 has designated DJKN as Assistant Budget User of State General Treasurer (PPA-BUN) for the scope of government investment that is responsible for the initial planning of government investment through discussions with all Budget User Authority (KPA) concerning Government Investment, which is then compiled in the form of Expenditure Plan of General Treasury Fund (RDP-BUN), to be submitted to the DirectorateGeneral of Budget.

Penetapan DJKN sebagai PPA-BUN Investasi Pemerintah memberikan implikasi yang sangat besar terkait tugas dan fungsi DJKN, karena DJKN akan mempunyai kewenangan yang besar dalam melakukan perencanaan anggaran investasi pemerintah. Besarnya ruang lingkup investasi pemerintah, yaitu antara lain dana bergulir, Penyertaan Modal Negara kepada BUMN, Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional dan investasi yang dikelola PIP akan melibatkan banyak pihak dalam rangka penyusunan anggaran investasi pemerintah setiap tahunnya.

The designation of DJKN as PPA-BUN on Government Investment poses an enormous implications on the DJKN’s duties and functions since DJKN will then have greater autonomy in the planning of public investment budget. The magnitude of the scope of government investment, which includes a revolving fund, the PMN in SOEs and International Financial Institutions/Organization, and investment managed by PIP will involve many stakeholders in preparing the government’s annual investment budget.

Besarnya cakupan perencanaan anggaran yang disusun oleh DJKN tergambar dalam tabel berikut ini:

The scope of coverage of budgets planning drafted by DJKN illustrated in the following table:


039

Jenis/Type Investasi reguler

2010

2011

2012

2013

Rp3,61 T

Rp1,85 T

Rp3,3 T

Rp6,0 T

Rp6,04 T

Rp9,38 T

Rp8,0 T

Rp4,5 T

-

Rp0,72 T

Rp0,5 T

Rp0,5 T

-

Rp0,36 T

Rp0,38 T

Rp1,38 T

Rp3,27 T

Rp8,8 T

Rp7,04 T

Rp4,83 T

Rp1,0 T

Rp2,62 T

Rp7,0 T

Rp5,0 T

Rp13,92 T

Rp23,73 T

Rp26,22 T

Rp22,21 T

Regular investment PMN BUMN

PMN in SOEs PMN kepada LKI

PMN in International Financial Institution PMN Lainnya/Other PMN Dana Bergulir

Revolving funds Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

National Education Development Fund Jumlah/Total

Kewenangan selaku PPA-BUN menjadikan DJKN sebagai unit pengelola investasi secara penuh karena akan bertanggung jawab atas investasi pemerintah dari hulu ke hilir, yang sebelumnya hanya sebagai unit yang melakukan penatausahaan dan perumusan kebijakan terkait pelaporan investasi pemerintah sesuai PMK O5/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

F. Pelaporan Investasi Pemerintah Sebagai pelaksanaan PMK Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP), pada tahun 2012 DJKN telah melakukan penatausahaan dan pelaporan semua investasi jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah. Selain melakukan pelaporan, DJKN juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pelaporan investasi pemerintah. Fungsi pelaporan dan pelaksanaan investasi pemerintah merupakan fungsi dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 190/ PMK.05/2011 tersebut, DJKN telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara, yang terkait

DJKN’s authority as PPA-BUN makes DJKN a full investment manager with a full responsibility for all aspects of the government’s investment. Early on, in accordance with the Minister of Finance’s Regulation PMK.05/2011 on Government Investment Accounting System, DJKN had been assigned as a unit that performs policy administration and formulation related to government’s investment reporting.

F. Government’s Investment Reporting As the implementation of the PMK No. 190/ PMK.05/2011 on Government’s Investment Accounting System (SAIP), in 2012 DJKN have undertaken the administration and reporting of all long-term investments held by the government. In addition to reporting, DJKN also holds the authority to establish policies related to government’s investment reporting. Reporting and implementation of government’s investment is a function and authority of the Minister of Finance as State Treasurer. With the enactment of the PMK No. 190/PMK.05/2011, DJKN has been appointed by the Minister of Finance to carry out some functions of State Treasurer, which is related to government investment reporting. When referring

040


pelaporan investasi pemerintah. Jika mengacu pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2011, nilai investasi yang menjadi kewenangan DJKN adalah sebesar Rp773 triliun, atas sebesar 25% dari total aset pada LKPP Tahun 2011. Secara rinci, investasi jangka panjang yang menjadi kewenangan DJKN tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan NonBUMN; 2. Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional; 3. Penyertaan Modal Negara pada Badan Lainnya, misal Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan; 4. Investasi reguler pemerintah; 5. Investasi dana bergulir; 6. Investasi-investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

to the Financial Statements BA 999.03 of 2011, the value of the investment under the DJKN’s authority was Rp773 trillion, over 25% of the total assets on the LKPP 2011. The long-term investment under DJKN’s authority are as follows: 1. State Capital Investment in SOEs and non-SOEs; 2. State Capital in International Financial Institutions; 3. State Capital Investment on Other Agency, for example, Bank of Indonesia and the Indonesian Deposit Insurance Corporation; 4. Regular government investment; 5. Revolving fund investments; 6. Long-term investments held by the Public Service Agency.

Dalam melaksanakan SAIP selama tahun 2012, DJKN telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. menyusun Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2011, yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari BPK RI; 2. melakukan penyusunan Laporan Keuangan BA 999.03 Semester I Tahun 2012; 3. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada semua Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.03; 4. berperan aktif dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk membahas revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah; 5. melakukan penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan SAIP pada DJKN; 6. melakukan tindak lanjut atas semua temuan dan rekomendasi BPK RI serta hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

During the year 2012, in implementing SAIP, DJKN have done the following: 1. preparing the Financial Statements of BA 999.03 of 2011, which gained the unqualified opinion with explanation paragraph from BPK RI; 2. undertaking the preparation of Financial Statements of BA 999.03 of the first semester of 2012; 3. conducting coordination and providing guidance to all Accounting Unit of BA 999.03 Authorized Budget User; 4. actively meeting with the Directorate-General of Treasury to discuss the revision of the Minister of Finance’s Regulation No. 190/PMK.05/2011 on Government’s Investment Accounting System; 5. improving the Standard Operating Procedure (SOP) for SAIP implementation at DJKN; 6. following-up on all BPK’s audit findings and recommendations as well as on the review of Inspectorate-General of the Ministry of Finance.


041

G. Perkembangan Pengambilalihan Aset Eks Proyek Asahan/PT Inalum Oleh Pemerintah RI Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan 12 investor Jepang yang tergabung dalam konsorsium Nippon Asahan Alumunium (NAA). Sebagaimana tertuang dalam Master Agreement (MA), telah bersepakat bahawa dalam jangka waktu 30 tahun akan menggunakan potensi hidrolistrik sungai Asahan sebagai pembangkit listrik guna menyokong pengembangan pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung, yang kemudian dikenal sebagai Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum). Pabrik peleburan aluminium tersebut mulai beroperasi tahun 1983 dengan menggunakan listrik dari PLTA Sigura-gura yang berdaya 292,8 MW dan PLTA Tangga dengan daya 324,4 MW.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap untuk mengakhiri kerjasama dengan NAA yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Keputusan Pemerintah Indonesia tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Master Agreement, membawa konsekuensi kewajiban pembayaran kompensasi atas pengalihan aset eks Proyek Asahan/PT Inalum kepada investor Jepang. Pengambilalihan PT Inalum tersebut berdasarkan pertimbangan: 1. Industri aluminium memiliki prospek dan profitabilitas yang baik; 2. PT Inalum merupakan satu-satunya di Asia Tenggara dan memiliki fasilitas yang lengkap seperti PLTA, pabrik karbon, pabrik reduksi, pabrik penuangan, pelabuhan dan fasilitas penunjang lainnya; 3. Industri aluminium dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; 4. komitmen Pemerintah menuju integrasi industrialisasi Indonesia antara industri hilir (automotive, structural, home appliances, electricity) dan industry hulu (pengolahan bauksit menjadi alumina dan pengolahan aluminium ingot menjadi aluminium alloy). Saat ini PT Inalum tidak melakukan proses alloying untuk menghasilkan aluminium alloy bahan baku industri hil.

G. The Development of Acquisition of Assets of Ex-Asahan Project/PT Inalum By the Government Asahan project is a collaboration between the Government of Indonesia with 12 Japanese investors who are members of the Nippon Asahan Aluminum (NAA) consortium for potential use of Asahan river as hydroelectric power plant in supporting the development of the aluminum smelter in Kuala Tanjung, later known as PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum). The plant started being operative 1983, using electricity supplied by hydro power plant named PLTA Siguragura and PLTA Tangga, capable of producing 292.8 MW and 324.4 MW respectively. The cooperation agreement is set forth in the Master Agreement (MA) for a period of 30 years working together. The Indonesian government has taken the stance to end the cooperation with the NAA by October 31, 2013. As set forth in the Master Agreement, this decision bears the consequence to the government, that is the government is obliged to pay an amount of compensation for transfer of assets of ex-Asahan Project to the Japanese investors. The Inalum takeover was based on the following considerations: 1. Aluminum industry has good prospects and profitability; 2. PT Inalum is the only one in Southeast Asia equipped with complete facilities such as hydropower, carbon plant, reduction plant, casting plant, port and other facilities; 3. Aluminum industry can be used to meet domestic demand; 4. Government’s commitment to the integration of Indonesia industrialization between downstream industries (automotive, structural, home appliances, electricity) and downstream industry (processing of bauxite into alumina and aluminum processing into aluminum alloy ingot). Currently, PT Inalum doesn’t undertake alloying process to produce aluminum alloy, a raw material for downstream industry.

042


Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010, Direktur Jenderal Kekayaan Negara ditunjuk sebagai anggota Tim Negosiasi Proyek Asahan dengan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Tim Negosiasi. Selanjutnya, Menteri Perindustrian menunjuk Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebagai Ketua Tim Teknis Pengambilalihan PT Inalum.

Based on Presidential Decree No. 27 Year 2010 dated December 1, 2010, the Director General of State Asset Managemen is appointed as a member of the Asahan Project Negotiation Team with the Minister of Industry as Chairman of the Negotiating Team. Furthermore, the Minister of Industry appointed Director of Separated Asset (KND) as Chairman of the Technical Team of the Takeover of PT Inalum.

Sebagai Ketua Tim Teknis Pengambilalihan PT Inalum, Direktur KND bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengambilalihan PT Inalum dan melakukan kajian serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengambilalihan PT Inalum, antara lain menentukan besarnya nilai kompensasi, pengelolaan PT Inalum pasca tahun 2013, penyelesaian masalah karyawan, dan persediaan PT Inalum.

As Chairman of the Technical Team, The Director of KND is responsible for preparing the materials needed for the takeover of Inalum and for conducting studies and formulating the steps necessary in the takeover, among others, determining the value of compensation, the management Inalum after 2013, the settlement of employee issues, and the handling of Inalum’s inventory.

Proses perundingan dengan NAA memakan waktu cukup panjang, yang dilakukan melalui pertemuan informal maupun formal, baik di Jakarta maupun di Jepang. Berbagai upaya juga telah dilakukan dalam mempersiapkan proses peralihan agar berjalan dengan lancar, melalui koordinasi dengan pihakpihak terkait, pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat guna penyediaan dana pengambilalihan dalam APBN, menghimpun pendapat ahli hukum dan ahli akuntansi dalam suatu focus group discussion, maupun berdialog langsung dengan manajemen dan karyawan PT Inalum yang dipimpin sendiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, termasuk kunjungan langsung ke lokasi pabrik peleburan dan pembangkit listrik (PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga).

The negotiation process with the NAA takes quite long. A number of formal and informal meetings both in Jakarta and in Japan, have been held. Various efforts have also been made in preparing for the transition to proceed smoothly, including creating a better coordination with relevant parties, discussing with the House of Representatives to fund the takeover through the state budget, obtaining opinion from legal experts and accounting experts in a focus group discussion, as well as conducting in-person dialogue with the management and employees of Inalum which led by the Director-General, including visits to the location of smelters and power plants (PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga).

H. Perkembangan Pembelian 7% Saham Divestasi Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)

H. The development of the Purchase of 7% of Divestment Shares of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)

Berdasarkan Pasal 24 Angka 3 Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) diatur bahwa saham PT NNT yang dimiliki oleh asing harus ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan dengan prioritas pertama kepada Pemerintah dan kedua (jika Pemerintah tidak menerima atau menyetujui


043

Article 24, Item 3 on the Cooperation Contract of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) stipulated that PT NTT’s shares owned by foreign investors should be offered for sale or issued, first to the Government and secondly (if the Government does not accept or

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great. Weak men wait for opportunities, strong men make them. - Orison Swett Marden -


penawaran dalam 30 hari sejak tanggal penawaran) kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, sehingga kepemilikan Peserta Indonesia minimal 51% pada tahun 2010.

approve the offer within 30 days from the date of the offer) to Indonesian citizens or Indonesian company controlled by Indonesian nationals, so the Indonesian participants’ ownership reaches at least 51% by 2010.

Namun divestasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tidak berjalan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 4. Oleh karena itu, pada tahun 2008, Pemerintah RI mengajukan gugatan kepada arbitrase internasional agar PT NNT segera melaksanakan divestasi saham sesuai jumlah yang harus didivestasikan pada tahun 2006 dan 2007 yaitu sebesar 10%. Proses arbitrase diputus pada Maret 2009 dan dimenangkan oleh Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan itu, Pemerintah menyerahkan hak untuk membeli 14% saham divestasi PT NNT tahun 2008 dan 2009 kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2009, kewajiban PT NNT untuk mendivestasi saham sebesar 24% telah dilaksanakan oleh PT NNT. Pembelian saham divestasi tersebut dilakukan oleh Pemda NTB melalui PT Multi Daerah Bersaing, sehingga kepemilikan Peserta Indonesia mencapai 44%.

However, the 2006 to 2008 divestment did not run according to the provisions of Article 24, paragraph 4. Therefore, in 2008, the Indonesian Government had appealed to international arbitration so that NNT immediately implement appropriate amounts to be divested in 2006 and 2007 which is 10%. The arbitration proceedings was terminated in March 2009 and was won by the Indonesian Government. Accordingly, the Government handed over the right to buy 14% stake in PT NNT in 2008 and 2009 to the Regional Government. Thus, until 2009, PT NNT’s obligation to divest 24% stake was carried out by PT NNT. The purchase of the shares was done by NTB government through PT Multi Daerah Bersaing, so the ownership of Indonesian participants reached 44%.

Pada Tahun 2010, PT NNT masih mempunyai kewajiban melakukan divestasi terakhir sebesar 7% saham yang dimiliki asing. Menteri Keuangan memutuskan hak utama (first right of refusal) Pemerintah tersebut perlu dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui suatu satuan kerja Pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang tugas utamanya melakukan investasi untuk Pemerintah. Namun, hingga kini proses divestasi tersebut masih belum tuntas.

By 2010, PT NNT still had an obligation to conduct its last divestment of 7% of shares owned by foreign investors. The Minister of Finance decided that the government’s primary right (first right of refusal) needed to be carried out directly by the state through a government working unit that carries out the financial management of the Public Service Agency, namely Government Investment Center (PIP), the main task of which is to undertake the investment for the sake of the government. Until now, the divestment process is still underway.

Berkenaan dengan divestasi 7% saham PT NNT tahun 2010 tersebut, DJKN turut berperan: 1. melakukan penelitian atas kebijakan Pemerintah terhadap divestasi saham PT NNT tahun 2010; 2. bersama dengan PIP dan konsultan, melakukan negosiasi term & condition dalam Sale and

With respect to the divestitures of 7% stake in PT NNT in 2010, DJKN has played roles in: 1. conducting research on government policy on the divestment; 2. along with PIP and consultants, negotiating the terms and condition in the Sale and Purchase


045

Purchase Agreement (SPA) termasuk nilai saham PT NNT; 3. menyampaikan permintaan perpanjangan time limit SPA dengan PT NNT karena term & condition SPA belum disepakati dengan PT NNT; 4. bersama dengan Biro Bantuan Hukum dan PIP mendampingi Menteri Keuangan dalam proses Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi, dan berupaya mencari alternatif-alternatif lain pasca putusan Mahkamah Konstitusi agar hak utama Pemerintah terhadap 7% saham divestasi PT NNT tidak terlepas.

Agreement (SPA) including the value of the shares of PT NNT; 3. submitting request for extension of SPA’s time limit since PT NTT had not agreed to the SPA’s terms and condition; 4. along with the Bureau of Legal Assistance and PIP accompanying the Minister of Finance in the Authority Dispute among State Agencies (SKLN) in the Constitutional Court, and trying to find other alternatives after the Constitutional Court ruling that the Government’s prerogative 7% stake in PT NNT shall remain intact.

DJKN bersama Biro Bantuan Hukum dan PIP serta para pakar hukum dan akademisi selalu berkoordinasi untuk menyusun strategi dalam memenangkan SKLN tersebut. Namun, pada tanggal 31 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa “pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pemerintah menggunakan dana APBN perlu mendapat persetujuan DPR RI”. Terhadap putusan tersebut, Pemerintah akan taat hukum dan siap melaksanakan putusan MK.

DJKN along with the Bureau of Legal Assistance and the PIP as well as legal experts and academics always coordinates to draw up a strategy to win the SKLN. However, on July 31, 2012, the Constitutional Court (MK) ruled that “the purchase of a 7% stake in PT Newmont Nusa Tenggara divestment by the government using the state funds requires the approval of the House of Representatives”. The government has no choice but to abide by the decision of the Court.

Terkait dengan SPA, sampai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selama 6 (enam) bulan, persyaratan efektif SPA belum terpenuhi. Oleh karenanya, PIP dan pihak pemegang saham asing PT NNT telah menandatangani perpanjangan SPA pada tanggal 3 November 2011. PIP dan Nusa Tenggara Partnership BV sepakat memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat-syarat efektif perjanjian jual-beli tersebut sampai dengan 31 Januari 2013. DJKN turut berperan aktif dalam proses negosiasi perpanjangan SPA dan akan terus berupaya agar hak Pemerintah untuk membeli 7% divestasi saham PT NNT tidak terlepas.

Meanwhile, up to the specified period of six months, the effective SPA requirements have not been met. Therefore, the PIP and the foreign shareholders of PT NNT has signed an SPA extension on November 3, 2011. The PIP and Nusa Tenggara Partnership BV agreed to extend the period of fulfillment of the terms of the purchase agreement until January 31, 2013. DJKN took an active role in the process of negotiating the extension of the SPA and will continue to strive for securing the right of the Government to buy a 7% stake in PT NNT divestment.

I. Status Kepemilikan PLTP Pengalihan Kepemilikan Aset

Sarulla

dan

I. Ownership Status of PLTP Sarulla and Transfer of Asset Ownership

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan

Based on Government Regulation No. 31 of 2003 regarding the Shifting of Type of Business Entity of Pertamina from State-Owned Enterprise into a Limited Liability Company (Persero) and the Minister

046


(Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 408/KMK.02/2003 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA, seluruh aset yang tertanam pada PERTAMINA menjadi modal awal PT PERTAMINA Persero, dan untuk itu dilakukan penghitungan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perhitungan aset yang tertanam pada PERTAMINA didasarkan pada aset yang tercatat pada neraca penutup PERTAMINA, yang di dalamnya termasuk aset panas bumi yang berasal dari own operations PERTAMINA. Aset panas bumi yang berasal dari JOC tidak tercatat pada neraca penutup PERTAMINA dan pada saat penyusunan neraca awal tidak diputuskan untuk menjadi aset PT PERTAMINA (Persero) sehingga tidak ditetapkan dalam neraca awal. Dalam Joint Operation Contract Sarulla disebutkan bahwa aset tersebut merupakan milik PERTAMINA, namun tidak tercatat dalam neraca PERTAMINA, karena belum ada secara fisik.

of Finance’s Decree No. 408/KMK.02/2003 on Stipulation of the Capital of PT Pertamina (Persero), the whole assets that are embedded in Pertamina become a start up capital of PT Pertamina (Persero) the calculation of which conducted and determined by the Minister of Finance. The calculations of assets embedded in Pertamina was based on the assets recorded on the closing balance sheet, which includes geothermal assets derived from Pertamina’s own operations. Geothermal asset derived from JOC was not recorded on the closing balance sheet and was not adjudged to be the assets of PT Pertamina (Persero) so it was not specified in the initial balance. In Sarulla Joint Operation Contract, it was mentioned that the asset is owned by Pertamina, but since this asset has no physical basis, it was not recorded in the balance sheet.

Guna menentukan status kepemilikan PLTP Panas Bumi, telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Jamdatun, UKP 4, PT PERTAMINA (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PERTAMINA Geothermal Energy, dan konsultan hukum. Sejak bulan September 2011, DJKN dilibatkan dalam proses pembahasan kepemilikan aset panas bumi. Progres pembahasan selalu dilaporkan oleh DJKN kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan permasalahan Sarulla.

In order to determine the ownership status of PLTP Panas Bumi, a series of discussion were held, involving the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Finance, Ministry of SOEs, Jamdatun, UKP 4, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy. Since September 2011, DJKN involved in the discussion of geothermal asset ownership. The progress of the discussion is always reported by DJKN to the Minister of Finance to present the latest information on the development Sarulla’s issues.

Penentuan aset panas bumi diperlukan tidak hanya untuk menentukan status PLTP Panas Bumi namun juga diperlukan dalam penjaminan aset oleh Sarulla Operation Limited (kontraktor Sarulla) sehingga proyek PLTP Sarulla dapat dilaksanakan. Penjaminan aset milik SOL diperlukan untuk memenuhi persyaratan project financing dari lenders. Namun Joint Operation Contract Sarulla secara tegas menyatakan bahwa seluruh aset merupakan milik PERTAMINA.

The determination of geothermal assets is needed not only to determine the status of PLTP Panas Bumu but also to ensure the asset guarantee by Sarulla Operation Limited (SOL) so that the PLTP Sarulla project can be implemented. SOL asset guarantee is required to meet the requirement of project financing from lenders. However Sarulla’s Joint Operation Contract expressly states that all assets are owned by Pertamina.


047

Upaya penyelesaian permasalahan kepemilikan aset geothermal termasuk aset PLTP Sarulla mengerucut pada penyusunan draft Peraturan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (SKB) yang merupakan amanat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun tujuan penerbitan Peraturan Bersama adalah: a. mengatur semua aset panas bumi yang berasal dari JOC; b. memberikan status yang jelas atas aset-aset yang dihasilkan dari panas bumi (yang dalam hal ini ditetapkan sebagai aset PERTAMINA); c. memberi peluang agar aset yang dihasilkan PLTP

Efforts to resolve the problem of ownership of geothermal assets including assets of PLTP Sarulla converge into the preparation of draft of Joint Regulation (SKB) of the Minister of Energy and Mineral Resources, Ministry of Finance, and the Minister for State Owned Enterprises as mandated by Article 12 of Government Regulation No. 31 of 2003 regarding the Shifting of Type of Business Entity of Pertamina from State-Owned Enterprise into a Limited Liability Company (Persero). The purpose of the Joint Regulation are: a. To manage all geothermal assets derived from JOC; b. To provide a definite status of the assets generated from geothermal energy (which in this case defined as Pertamina’s assets); c. To provide opportunities for the assets of PLPP

berupa pembangkit dapat dialihkan/diagunkan sehingga proyek Sarulla dapat dioperasikan.

in the form of geothermal power plants can be transferred/pledged so Sarulla project can be operated.

Meskipun draf Peraturan Bersama telah diparaf oleh masing-masing pejabat Eselon I yang terkait, sampai dengan awal 2013 masih dilakukan proses pembahasan antarinstansi pemerintah terutama permasalahan mengenai aspek perpajakan.

Although the draft of the SKB has been initialed by each echelon officials concerned, until the early 2013, the discussion among government agencies was still underway, especially regarding taxation issues.

J. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset Eks

PERTAMINA

J. Implementation

of Management of ExPertamina’s Assets

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, PERTAMINA telah dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA Per 17 September 2003, telah ditetapkan aset, liabilitas, ekuitas, termasuk modal dasar dan modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara kepada PT PERTAMINA (Persero).

Based on Government Regulation No. 31 of 2003, the Pertamina has shifted form a Limited Liability Company (Persero). And based on the Ministry of Finance’s Decree No. 23/KMK.06/2008 concerning the Determination of Opening Balance Sheet of PT Pertamina (Persero) as of September 17, 2003, it has been established that assets, liabilities, equity, including the capital authorized and issued and fully paid by the State to PT Pertamina (Persero).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks PERTAMINA Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan aset eks

Furthermore, based on the Ministry of Finance No. 92/ KMK.06/2008 concerning the Status Determination ex-Pertamina’s assets as State-Owned Asset, it has been determined the ex-Pertamina’s assets

048


PERTAMINA yang tidak dalam penyertaan modal Negara pada PT PERTAMINA (vide KMK 23/ KMK.06/2008), yaitu berupa 10 (sepuluh) aset berupa tanah dan bangunan, aktiva kilang yang dikelola oleh LNG Arun dan LNG Badak, dan aset eks kontrak kerja sama yang dipergunakan oleh PERTAMINA EP sebagai Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Pengelola Barang.

not include in the state capital participation in PT Pertamina (vide 23/KMK.06/2008 KMK) comprised of 10 (ten) assets such as lands and buildings, plant assets managed by LNG Arun and LNG Badak, and assets of ex-Contract of Work used by Pertamina EP as the State-Owned Asset under control of Asset User.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang aset eks PERTAMINA, DJKN melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset-aset eks PERTAMINA sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri Keuangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan permasalahan pengelolaan BMN serta penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana diamanatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2011 tanggal 23 Desember 2011.

In the framework of the implementation of the tasks and functions of the Minister of Finance as Asset Manager of ex-Pertamina’s Asset, DJKN conducted an inventory-taking and valuation of the assets so they can be used as consideration by the Minister of Finance in the decision-making and policy-related issues in particular regarding the management of State-Owned Asset as well as the preparation of the Financial Statements of State Treasurer of Special Transaction Accounting System as mandated by the Minister of Finance’s Regulation No. 234/ PMK.05/2011 dated December 23, 2011.

Tercapainya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Keuangan terkait permasalahan penetapan status dan pengamanan BMN aset eksPERTAMINA diharapkan dapat meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari sewa dan penjualan BMN eks-PERTAMINA.

The optimization of the performance of duties and functions of the Minister of Finance related to the determination of status and security issues exPertamina’s assets is expected to increase and secure the country income in particular Tax Revenues derived from the lease and sale of State-Owned Asset deriving from ex-Pertamina’s asset.

Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas aset eksPERTAMINA adalah sebagai berikut: a. Aset Berupa Tanah dan Bangunan

Results of the Inventory-Taking and Valuation of the ex-Pertamina’s assets are as follows: a. Lands and Buildings

No

Lokasi Aset/Asset Location

Nilai Wajar/Fair Value (Rp)

1

Jalan Agus Salim 108 & 108A Jakarta Pusat

35.037.558.000

2

Jalan Surabaya 60 & 60 Pav Jakarta Pusat

36.505.456.000

3

Jalan Brawijaya VIII/30 Jakarta Selatan

4

Jalan Tarogong, Jakarta Selatan

1.233.433.545.000

5

Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat

15.379.053.000

6

Jalan Dipati Ukur No 31 Bandung

2.991.056.000

7

Jalan Jatibarang IV Jakarta Timur

1.284.185.000*)


049

14.490.489.000

Rochmah - DIT PNKNL - Sinergi

Lokasi Aset/Asset Location

No 8

Sawangan Depok Jawa Barat

9

Jalan Abdul Muis 68 Jakarta Pusat

10

Nilai Wajar/Fair Value (Rp) 22.465.100.000**) 265.899.043.000

Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan

77.191.137.000

Catatan: *) masih menggunakan nilai PT Ujatek Baru. **) Proses identifikasi lokasi aset karena minimnya dokumen pendukung yang ada dan masih menggunakan nilai PT Ujatek Baru.

Note: *) still using PT Ujatek Baru value. **) The process of identifying the location of an asset due to lack of supporting documents exist and are still using PT Ujatek Baru value.

Terhadap kelompok aset tersebut, Pengelola Barang telah menunjuk PT PERTAMINA (Persero) sebagai pengelola sementara atas sepuluh aset berupa tanah dan bangunan. Untuk aset yang berlokasi di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat telah ditetapkan peruntukannya kepada Kementerian Keuangan dan Jalan Brawijaya VIII/30 Jakarta Selatan pada Kementerian ESDM.

For groups of such assets, the Asset Manager has appointed PT Pertamina (Persero) as the interim asset manager of the ten lands and buildings. As for asset located at Jalan Tanjung 34, Central Jakarta, it has been assigned to the Ministry of Finance, while asset located at Jalan Brawijaya VIII/30 to the Ministry of Energy and Mineral Resources.

b. Aktiva Kilang LNG Arun dan LNG Badak Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian LNG Arun dan LNG Badak oleh DJKN sebagai berikut:

b. Assets of LNG Arun and LNG Badak Based on the result of Inventory-Taking and Valuation of LNG Arun and LNG Badak by DJKN, the following data obtained:

No

Aset/Asset

Lokasi/Location

Nilai/Value

1

Aktiva LNG Arun / Assets of LNG Arun

Blang Lancang, Lhokseumawe, NAD

11.029.729.944.488

2

Aktiva LNG Badak / Assets of LNG Badak

Bontang, Kalimantan Timur

16.302.447.401.562

050


Terhadap kelompok aset tersebut, Pengelola Barang telah menunjuk PT PERTAMINA (Persero) sebagai penanggung jawab sementara atas kegiatan operasional aktiva kilang LNG sampai dengan ditetapkannya peruntukan atas aset tersebut secara definitif oleh Menteri Keuangan.

For groups of such assets, the Asset Manager has appointed PT Pertamina (Persero) as interim in charge of the operations of LNG assets up to the definite enactment of the asset use by the Minister of Finance.

c. Aset eks-Kontrak Kerja Sama yang digunakan oleh PERTAMINA EP

c. Assets of ex-Cooperation Contract used by PERTAMINA EP

No

Deskripsi Aset/Description

Nilai Wajar (Rp)/Fair Value

1

Tanah/Land

2.416.567.379.972

2

Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan/Construction Housing & Welfare

2.380.901.187.546

3

Konstruksi dan Fasilitas Pelengkap/Construction Utilities & Auxiliaries

1.296.348.000

4

Produksi Pengeboran/Drilling Production

7.885.170.937

5

Fasilitas Produksi/Production Facilities

6.309.315.327.275

6

Perabot dan Peralatan Kantor/Furniture & Office Equipment

770.995.092.309

7

Truk Besar dan Trailer/Heavy Trucks & Trailers

5.962.844.342

8

Truk Kecil dan Traktor/Light Trucks & Tractor Units

8.240.478.849

9

Mobil/Automobiles

2.675.137.730 Jumlah/Total

Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas aset eks Kontrak kerja sama yang digunakan oleh PERTAMINA EP sebagai berikut: Hal-hal yang telah dilakukan oleh DJKN: 1. menyusun Modul Inventarisasi dan Penilaian atas aset yang digunakan PT PERTAMINA EP dengan melibatkan Kementerian ESDM, PT PERTAMINA, dan PT PERTAMINA EP; 2. melakukan inventarisasi atas aset eks PERTAMINA dengan melibatkan 13 Kanwil DJKN, PT PERTAMINA, dan PT PERTAMINA EP; 3. berkoordinasi dengan Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan PT PERTAMINA dalam penyelesaian perkara pembatalan SHGB No. 263/Kuningan Barat; 4. melakukan pengelolaan BMN atas aset eks PERTAMINA; 5. pemantauan atas setoran penerimaan negara atas pengelolaan aset eks PERTAMINA, yaitu setoran Jakarta International School (JIS), setoran hasil lelang aset di PERTAMINA EP Cirebon, dan setoran hasil lelang aset di LNG Badak;


051

11.903.838.966.960

The results of Inventory Taking and Valuation of assets of Ex-Cooperation Contract used by Pertamina EP are as follows: Efforts that have been made by DJKN: 1. Preparing Inventory and Valuation Module on the assets used by PT Pertamina EP, involving the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina, and PT Pertamina EP; 2. conducting an inventory-taking of the assets of ex-Pertamina, involving 13 regional offices of DJKN, PT Pertamina, and PT Pertamina EP; 3. coordinating with the Bureau of Legal Assistance, the Secretariat-General of the Ministry of Finance and PT Pertamina in the settlement of the cancellation of SHGB (Rights to Build) No.263/ Kuningan Barat. 4. conducting the management of BMN deriving from asset of ex-Pertamina; 5. monitoring on payment of asset management revenues over ex-Pertamina’s asset, namely revenues from Jakarta International School (JIS), auction result of Pertamina EP Cirebon’s assets,

6. menyelenggarakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK.05/2011 mengenai Sistem Akuntansi Transaksi Khusus; 7. menyusun Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus Aset Eks PERTAMINA yang akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Bendahara Umum Negara untuk Semester I, Semester II, dan Tahunan.

K. Penanganan Penyelesaian Aset-Aset Eks IJJDF Latar belakang penanganan aset-aset eks The Irian Jaya Joint Development Foundation (IJJDF) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah adanya transformasi kelembagaan unit-unit eselon I Kementerian Keuangan pada tahun 2004 dan 2006 khususnya mengenai tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan selanjutnya diambil alih oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

and auction result of LNG Badak; 6. holding a discussions on the Finance Minister’s Regulation No. 234/PMK.05/2011 concerning Special Transaction Accounting System; 7.` preparing the Financial Statements of Accounting Systems of Special Transactions of ExPertamina’s Asset which will be consolidated into the State General Treasurer Semiannual and Annual Reports.

K. Handling of Settlement of Assets of Ex-IJJDF The handling assets of ex-IJJDF (The Irian Jaya Joint Development Foundation) by DJKN was started since the institutional transformation within the echelon units of the Ministry of Finance in 2004 and 2006, particularly in the duties and functions of the management of state assets, such that assets that were previously handled by the DirectorateGeneral of the Budget and the Directorate-General of Treasury is now handled by the Directorate General of State Asset Management.

IJJDF dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi Irian Jaya dan mengadakan persiapan/perlengkapan untuk tujuantujuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut dengan kegiatan antara lain: (i) penyelidikan/ perumusan dan pelaksanaan proyek yang menghasilkan pendapatan yang dapat membantu pembangunan ekonomi Irian Jaya, (ii) penanaman modal dalam proyek-proyek tersebut, (iii) penyediaan jasa-jasa nasihat teknis, latihan dan perluasan, (iv) kerja sama dengan badan perencanaan daerah.

IJJDF was formed with the sole purpose of achieving economic development in Irian Jaya and of preparing instruments related to the purposes such as: (i) investigation/formulation and implementation of income-generating projects that can help the economic development of Irian Jaya, (ii) investment in such projects, (iii) the provision of services of technical advice, training and extension, (iv) cooperation with regional planning agencies.

Di tahun 1997, IJJDF dilikuidasi dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 292/KMK.01/1997 dan telah dibentuk Tim Likuidasi. Sehubungan dengan reorganisasi Kementerian Keuangan, penanganan aset eks IJJDF oleh Tim Likuidasi terhenti. Berdasarkan dokumen laporan kegiatan Tim Likuidasi (IJJDF) terakhir yang tersedia per-Desember 2002, diperoleh informasi bahwa terkait aset-aset eks IJJDF, Tim Likuidasi telah menyelesaikan sebagai berikut (i)

In 1997, IJJDF was liquidated by the Minister of Finance’s Decree (KMK) No. 292/KMK.01/1997. A Liquidation Team was then formed. In connection with the reorganization of the Ministry of Finance, the management of IJJDF’s assets by the Liquidation Team discontinued. According to the latest report of the Liquidation Team (dated December 2002), the Team has completed the following: (i) an inventory list of assets, (ii) sale of some assets and subsidiaries

052


Fakhry - Dit. Penilaian - Mencocokkan Data Objek Penilaian

inventarisasi daftar aset; (ii) penjualan sebagian aset IJJDF dan anak perusahaan; (iii) penggunaan hasil penjualan aset IJJDF dan anak perusahaan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga, pembiayaan kegiatan operasional Tim Likuidasi, dan pembayaran pajak terutang.

IJJDF (iii) the use of result of the sale of IJJDF and its subsidiary’s assets for the payment of debts to third parties, for the financing of operational activities of the Liquidation Team, and for the payment of taxes owed.

Untuk mendapatkan kejelasan status aset eks IJJDF ini, Kantor Pusat DJKN telah menugaskan Kanwil XVII DJKN Jayapura untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait status aset eks IJJDF dan diperoleh hasil bahwa aset eks IJJDF yang saat ini masih atas nama IJJDF sebanyak 41 aset. Hanya 21 bidang tanah yang didukung dengan bukti kepemilikan berupa surat pelepasan hak adat sebanyak 18 bidang tanah (luas ±7.200 ha) dan berupa sertifikat sebanyak 3 bidang tanah (luas ±0,95 ha).

To obtain the exact status of assets of ex-IJJDF, DJKN’s Central Office has assigned Regional Office XVII Jayapura to conduct further research on the status of the assets from which revealed that there were as many as 41 assets owned by IJJDF. Yet, only 21 tracks of land that are supported with proof of ownership in the form of 18 letters certifying the release of customary lands (± 7,200 ha) and 3 certificates of rights on land (± 0.95 ha).

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 , pelaksanaan penyerahan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain atau badan hukum lain cukup sulit dilakukan dalam pelaksanaannya mengingat status aset-aset eks IJJDF tidak semuanya free and clear. Dengan demikian, pilihan penyerahan kepada negara menjadi opsi yang paling relevan (vide Pasal 68 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

As stipulated in Article 68 of Law No. 16 of 2001 on the Foundation, as amended by Act No. 28 of 2004, the delivery of the remaining assets of the liquidation to another foundation or other legal entity is quite difficult to implement in practice given the status of the assets of the ex-JJDF was not all free and clear. Thus, submitting them to the government left as the most relevant option (Article 68 paragraph (3) of Law No. 16 Year 2001 on the Foundation, as amended by Act No. 28 of 2004). The handling of assets of ex-


053

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004). Opsi penyelesaian aset eks IJJDF dapat dilakukan dengan cara: a. dimantapkan statusnya hukumnya sebagai Barang Milik Negara; b. dimantapkan statusnya hukumnya sebagai Barang Milik Daerah; atau c. dijual lelang melalui Kantor Vertikal DJKN.

IJJDF can be done through several options: a. establishing its legal status as the State-Owned Asset; b. establishing its legal status as a Regional-Owned Asset, or c. Auctioning them through DJKN’s Vertical Office.

Berdasarkan hasil due diligence atas permasalahan dimaksud telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan (vide ND-358/KN/2012 tanggal 5 November 2012) dengan rekomendasi penyelesaian aset eks IJJDF ini dikoordinasikan bersama dalam sebuah Tim ad hoc yang dibentuk oleh Menteri Keuangan.

Based on the results of due diligence on this issue, a report has been submitted to the Minister of Finance (ND-358/KN/2012 date November 5, 2012). The report was accompanied by a recommendation that the handling of the asset of ex-IJJDF shall be coordinated together in an ad hoc team formed by the Minister of Finance.

L. Penyerahan PT Aldevco Kepada Negara

L. Handover of PT Aldevco to the State

PT Aldevco merupakan perusahaan swasta yang didirikan oleh AR Soehoed bersama Paul Samadiono Samadikun dan Leon Harun Iskandar Sumantri berdasarkan arahan Presiden Soeharto pada tahun 1988 dan pada saat pendirian dinyatakan sebagai milik Negara oleh para pendirinya tersebut. Tujuan pendirian PT Aldevco adalah untuk mengelola penjualan aluminium jatah Indonesia serta mengembangkan industri aluminium yang berpangkal dari PT Inalum.

PT Aldevco is a private company established by AR Soehoed with Paul Samadiono Samadikun and Leon Aaron Alexander SUMANTRI under the direction of President Suharto in 1988 and at the time of the establishment it was declared by its founders as state-owned enterprise. The purpose of establishing PT Aldevco was to manage the sale of allotted-toIndonesia aluminum and to develop the aluminum industry which stems from Inalum.

Pada Tahun 1999, AR Soehoed melaporkan kepada Presiden Habibie terkait PT Aldevco, namun penyerahan PT Aldevco belum dapat terlaksana. Pada tahun 2005, AR Soehoed menyampaikan permasalahan PT Aldevco kepada Presiden SBY, dan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan pembahasan dan tindak lanjut penyelesaian masalah PT Aldevco.

In 1999, AR Soehoed reported to President Habibie on the Asahan Authority including PT Aldevco. Yet, the handover of PT Aldevco could not be accomplished. In 2005, AR Soehoed conveyed his concerns to President SBY, and the President through the Secretary of State commissioned the Coordinating Ministry for Economic Affairs to coordinate follow-up discussions and problem solving of PT Aldevco.

Setelah dilakukan audit posisi keuangan oleh PT Aldevco dan hasil audit menunjukan bahwa kekayaan PT Aldevco lebih besar dari pada kewajibannya, maka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Pembina Proyek Asahan menyetujui

An audit on PT Aldevco’s financial position then conducted, and the result showed that the PT Aldevco’s asset was greater than its liability. The Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the Board of Trustees of Asahan Project

054


menerima penyerahan PT Aldevco dan meminta Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti proses penyerahan sesuai ketentuan yang berlaku. Menindaklanjuti persetujuan tersebut, PT Aldevco telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 23 Desember 2009 yang menyetujui menyerahkan PT Aldevco kepada Negara.

approved the handover of PT Aldevco and asked the Ministry of Finance to follow up the process according to applicable regulations. Following up on the agreement, PT Aldevco has conducted the General Meeting of Shareholders on December 23, 2009, which approved the submission of PT Aldevco to the government.

Selama tahun 2012 ini, upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal kekayaan Negara untuk terlaksananya penyerahan PT Aldevco meliputi: 1. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian BUMN sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung terkait dengan kedudukan Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 2. Melaksanakan pertemuan antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan AR Soehoed yang menghasilkan kesepakatan bahwa penyerahan dilakukan melalui hibah saham PT Aldevco. 3. Membahas draf perjanjian hibah dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian BUMN. 4. Menyampaikan draf perjanjian hibah kepada AR Soehoed. 5. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan kesimpulan terkait tanggapan AR. Soehoed atas draf perjanjian hibah yang telah disampaikan.

During the year 2012, efforts have been undertaken by the Ministry of Finance c.q. Directorate-General of State Asset Management for the proper handover of PT Aldevco include: 1. Coordinating with the Attorney General, the Coordinating Ministry for Economic Affairs and the Ministry of SOEs as a follow-up on the meeting between the Minister of Finance and the Attorney General regarding the position of Attorney General as State Attorney in accordance with Law No. 16 of 2004 on the Attorney. 2. Holding a meeting between the Director-General of State Asset Management and AR Soehoed which resulted in an agreement that the handover was to be carried out through grants of shares of PT Aldevco. 3. Discussing the draft of grant agreement with the Attorney General, the Coordinating Ministry for Economic Affairs and the Ministry of SOEs. 4. Delivering the draft of grants agreement to AR Soehoed. 5. Coordinating with the Attorney General and the Coordinating Ministry for Economic Affairs to obtained the conclusion of AR Soehoed’s response regarding the draft of grant agreement.

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN (KNL)

OTHER STATE ASSET (KNL)

Selain mengelola barang milik negara dan kekayaan Negara dipisahkan, DJKN juga berperan penting dalam pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain. Kekayaan Negara Lain-lain ini mempunyai jumlah dan nilai yang sangat besar. Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan kontrak/perjanjian, perolehan berdasarkan ketentuan

In addition to managing State-Owned Asset (BMN) and Separated State Asset (KND), DJKN also plays an important role in the management of Other State Asset (KNL). This type of asset is tremendous in terms of both number and value. Other State Assets (KNL) may derive from grants/donations or similar, from the execution of the contract/agreement. They may also be obtained


055

undang-undang, dan perolehan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rincian KNL yang dikelola DJKN sepanjang tahun 2012 adalah berikut ini.

under the provisions of the law, or based on court decisions with a permanent legal force.

1. Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

1. Assets derived from Production Sharing Contract (PSC)

a. Aset KKKS Migas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/ kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS/dahulu: BPMIGAS).

a. Oil and Gas Based on Government Regulation No. 35 of 2004 on Upstream Oil and Gas, all goods and equipment directly used in the upstream contractor purchased by a contractor shall become a state asset the management of which is under the government and managed by the Executive Agency for Upstream Oil and Gas (BP Migas).

Dalam Production Sharing Contract (PSC) antara Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, Pemerintah (SKKMIGAS) mendapatkan barang/aset yang dibeli atau digunakan secara langsung dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendapatkan bagi hasil dari hasil lifting minyak. Biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC diganti dari hasil lifting minyak sebelum dibagi hasil antara Pemerintah dengan KKKS dengan syarat Pemerintah telah memperoleh hasil yang cukup dengan mekanisme kontraktor membayar terlebih dahulu (menalangi) nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut baru kemudian akan diberi penggantian. Penggantian biaya dimaksud disebut sebagai Cost Recovery.

In the Production Sharing Contract (PSC) between the Government and the contractors of Production Sharing Contract (KKKS), the government (BP Migas) obtains the goods/assets purchased or used directly in the upstream oil and gas and receives a profit-sharing from result of the oil lifting. Operating expenses incurred in the execution of the PSC are compensated with the result of the oil lifting before the they are split by the government and PSC contractor with the condition that the government had obtained enough results through a mechanism that allows contractors to bail out the operating expenses to be reimbursed later. This reimbursement is referred to as Cost Recovery.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS, aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 diklasifikasikan sebagai berikut: 1) aset yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset ini tidak dicatat dalam neraca, namun

Under Article 9 of Regulation of the Minister of Finance No. 245/PMK.05/2012 on Guidelines for Accounting and Reporting of State Assets Originated from KKKS, the assets acquired up to 2011 are classified as follows: 1) assets that have not been handed over, nor been inventoried and valued, are not recorded in the balance sheet; they are disclosed in Notes to Financial Statements (CaLK) instead;

Details of the KNL managed by DJKN during the year 2012 are as follows:

056


2) assets that have not been handed over, but have been inventoried and valued, are recorded in the balance sheet as other asset; 3) assets acquired since 2011 but still in control of the KKKS, are recorded in the balance sheet as other asset; 4) assets that have been submitted to the Government that have been inventoried and or valued, are to be reclassified from other assets into inventory or fixed assets.

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); 2) aset yang belum diserahkan, namun sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset ini dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya; 3) aset yang diperoleh sejak tahun 2011 namun masih dalam penguasaan oleh pihak KKKS,dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya; 4) aset yang telah diserahkan ke Pemerintah yang sudah dilakukan inventarisasi dan atau penilaian, dilakukan reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Persediaan atau Aset Tetap.

No

Jenis Aset / Type of asset

31 Desember/December 2011 (Audited)

30 Juni / June 2012 (Unaudited)

1

Aset Tanah/ Land assets

Rp14.362.284.169.984

Rp14.362.284.169.984

2

Aset Non Tanah/ Non-Land Assets

Rp136.146.696.126.232

Rp136.530.498.102.369

Jumlah/Total

dari 74 KKKS

dari 74 KKKS

Rp150.508.980.296.216

Rp150.892.782.272.353

Rincian aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN Semester I Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1) Aset Tanah per 30 Juni 2012 sebesar Rp14.362.284.169.984. Nilai aset tanah ini tidak mengalami perubahan dengan nilai aset tanah yang dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2011 (Audited). 2)` Aset Non Tanah per 30 Juni 2012 sebesar Rp136.530.498.102.369. Nilai aset non tanah ini (Rp136.530.498.102.369) mengalami perubahan dengan nilai aset non tanah yang dilaporkan dalam Neraca LKBUN Tahun 2011 (Rp136.146.696.126.232) dikarenakan adanya penambahan sebesar Rp383.801.976.137 yang berasal dari : a) update nilai wajar aset yang sebelumnya bernilai wajar Rp0,00, menjadi sebesar Rp343.239.638.701.


057

Details of the KKKS assets presented on the on balance sheet of LKBUN of first half of 2012 are as follows: 1) Land assets as of 30 June 2012 was Rp14,362,284,169,984. The value of the land asset did not shifted from the value of land assets reported in the Balance Sheet of LKPP 2011 (Audited). 2) Non-land assets as of 30 June 2012 was Rp136,530,498,102,369. The value of non-land assets (Rp136,530,498,102,369) has shifted from the value reported in the Balance Sheet of LKBUN 2011 (Rp136,146,696,126,232) due to the addition amounting to Rp383.801.976.137 which derived from: a) The fair value of assets has been updated to Rp343.239.638.701 from the original Rp0,00,.

Jumlah KKKS

Jumlah Aset

Nilai Perolehan (USD)

Nilai Wajar (Rp)

Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

Fair Value

4 KKKS

2.418 item

129,917,657

343.239.638.701

b) koreksi kesalahan klasifikasi line number sebesar Rp40.562.337.436.

b) Corrected false classification of line number amounted to Rp40,562,337,436.

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Nilai Wajar (Rp)

Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

Fair Value

11,300,451

40.562.337.436

1 KKKS

56 item

Tidak semua hasil inventarisasi dan penilaian aset KKKS disajikan dalam Neraca LKBUN Semester I Tahun 2012. Selain aset yang disajikan dalam Neraca LKBUN Semester I Tahun 2012, aset selebihnya diungkapkan dalam CaLK LKBUN Semester I Tahun 2012, sebagai berikut:

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Not all the results of the inventory and valuation of KKKS assets were presented in LKBUN’s balance sheet of first semester of 2012. In addition to the assets shown in the LKBUN’s balance sheet of first semester of 2012, the remaining assets were disclosed in Notes to LKBUN of first semester of 2012, as follows: 1) Unused wells assets

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Nilai Wajar (Rp)

Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

Fair Value

623 item

196,828,310

1.184.222.605.157

19 KKKS

2) Aset Subsequent Expenditure

2) Subsequent Expenditure Asset

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Nilai Wajar (Rp)

Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

Fair Value

13,842 item

7,620,834,470

45.633.303.864.172

34 KKKS

3) Aset Kondisi Rusak Berat

3) Severely Damaged Asset

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Nilai Wajar (Rp)

Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

Fair Value

21,655 item

688,026,664

1.317.561.506.522

52 KKKS

4) Aset yang dalam proses penghapusan

4) Assets in the Process of Disposal

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Nilai Wajar (Rp)

Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

Fair Value

100,227

927.406.395

1 KKKS

19 item

058


Discussion is an exchange of knowledge, an argument is an exchange of ignorance. Dedi Widia Hananto - Kanwil I Banda Aceh - Diskusi

- Robert Quillen -

5) Aset Non Tanah yang dilaporkan dengan nilai Rp0 (nol Rupiah). a) Pada CaLK LKBUN Tahun 2011,

5) Non-land assets reported to be worth Rp.0. a) In the Notes to the LKBUN 2011, a total

sejumlah 3.866 aset dengan nilai wajar nol rupiah yang dikeluarkan dari neraca.

of 3,866 assets with a fair value of zero rupiah, were removed from the balance sheet.

Jumlah KKKS

Jumlah Aset

Number of KKKS

Number of Assets

18 KKKS

3866 item

b) Setelah 3.866 aset tersebut diverifikasi, pada CaLK LKBUN Semester I Tahun 2012 ini diberikan catatan sebagai berikut: (1) Sejumlah 150 aset dengan nilai wajar nol Rupiah masih dikeluarkan dari Neraca dan akan diverifikasi kembali pada Semester II Tahun 2012 ini.

b) After these 3,866 assets were verified, to the Notes of LKBUN of first semester of 2012 the following lines were added: (1) A total of 150 assets with a fair value of zero rupiah are still excluded from the balance sheet and will be verified back to the second half of 2012.

Jumlah KKKS

Jumlah Aset

Number of KKKS

Number of Assets

7 KKKS

150 item

(2) Sejumlah 748 item aset terkoreksi dikarenakan aset tersebut dipindahkan dari BA-01 ke BA-02.

(2) A number of 748 items of assets were corrected due to being transferred from the BA-01 to the BA-02.

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Nilai Wajar (Rp)

Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

Fair Value

4 KKKS

2418 item

129,917,657

(3) Sejumlah 2.968 item berhasil dikoreksi dengan nilai wajar Rp357.605.677.921. (a) sejumlah 2.418 item yang

343.239.638.701

(3) A number of 2,968 items successfully corrected with a fair value Rp357,605,677,921. (a) as many as 2,418 items with a fair value of Rp343,239,638,701 were corrected and recorded on the LKBUN’s balance sheet of first semester of 2012.

dikoreksi dengan nilai wajar Rp343.239.638.701 dicatat pada Neraca LKBUN Semester I Tahun 2012.

060


(b) Sejumlah 550 item yang dikoreksi dengan nilai wajar Rp14.362.965.838 dicatat dalam CaLK LKBUN Semester I Tahun 2012 karena termasuk dalam sumur yang sudah tidak digunakan, subsequent expenditure, dan aset rusak berat.

(b) A total of corrected 550 items with a fair value of Rp14,362,965,838 were recorded in the Notes to LKBUN of first semester of 2012 since they were considered as unused wells, subsequent expenditure, and severely damaged asset.

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Nilai Wajar (Rp)

Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

Fair Value

3 KKKS

550 item

70,831,692

6) Aset perolehan diatas Tahun 2010 Terdapat aset perolehan tahun 2010 senilai USD1,483,332,165 belum dimasukkan dalam Neraca.

14.362.965.838

6) Assets acquired after 2010 There was asset acquisition in 2010 valued at USD1,483,332,165 not included in the Balance Sheet.

Jumlah KKKS


Number of KKKS

Acquisition value

52 KKKS

1,483,332,165

7) Aset dengan nilai wajar negatif Terdapat aset dengan nilai wajar negatif sejumlah 209 item. Aset tersebut merupakan koreksi atas nilai perolehan aset dengan koreksi negatif sebesar USD24,019,980.

7) Assets with a negative fair value There were 209 items of asset with a negative fair value which became a correction to the acquisition value of the asset with a negative correction of USD24,019,980.

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

4 KKKS

209 item

Pada awalnya, terdapat aset dengan nilai wajar negatif sejumlah 217 item dengan nilai sebesar USD24,860,419, namun kemudian dikurangi dengan 8 item yang masuk dalam kategori subsequent expenditure dengan nilai perolehan USD840,439.


061

(24,019,980)

Initially, there were 217 items of assets with a negative fair value of USD24,860,419, but was later reduced to 8 items that fall into the category of subsequent expenditure with an acquisition value of USD840,439.

Aset dengan nilai wajar negatif yang telah dicatat pada aset subsequent expenditure adalah sebagai berikut:

Assets with a negative fair value that have been recorded in the subsequent expenditure are as follows:

Jumlah KKKS

Jumlah Aset


Number of KKKS

Number of Assets

Acquisition value

2KKKS

8 item

(840,439)

Pencatatan ini tidak mengalami perubahan dari nilai sebelumnya yang dilaporkan dalam CaLK LKBUN Tahun 2011.

The value of assets that have been previously reported in the Notes to LKBUN 2011 experienced no change.

Masih terdapat aset yang belum ditemukan/belum di IP dengan nilai perolehan sebesar USD2,339,179,601. Nilai aset KKKS yang disajikan dalam neraca dan CaLK tidak memperhitungkan PPN.

There are assets with acquisition value of USD2,339,179,601 that have not been found/not yet being Inventoried and Valued. The value of KKKS asset presented

Aset KKKS pada neraca LKPP

Uraian Commentary Asset/Assets

in the balance sheet and in the Notes to the Financial Statement excluded the VAT. KKKS Assets in the Central Government’s Financial Statements

31 Des/Dec 2010 (Audited)



30 Juni/June 2012 (LKBUN Unaudited)

Rp68.224.330.326.991

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.892.782.272.353

Rp68.224.330.326.991

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.892.782.272.353

Rp68.224.330.326.991

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.892.782.272.353

Rp68.224.330.326.991

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.892.782.272.353

Aset Lain-Lain

Other Asset Jumlah Aset/Total

Asset Ekuitas/Equity Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan pada aset lainnya

Invested in other assets Jumlah Ekuitas/

Total Equity

062


Ahmad Rozi - Kantor Pusat DJKN - Lady Bug

Rincian Aset KKKS

Details of KKKS Assets

s/d 31 Des 2009

s/d 31 Des 2010

s/d 31 Des 2011

s/d 30 Juni 2012 (LKBUN Unaudited)

Rp13.786.901.149.851

Rp13.788.358.699.984

Rp14.362.284.169.984

Rp14.362.284.169.984

Rp0

Rp54.435.971.627.007

Rp136.146.696.126.232

Rp136.146.696.126.232

Rp13.786.901.149.851

Rp68.224.330.326.991

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Uraian/ Commentary Aset Lain-Lain/

Other Assets Aset Tanah/

Lands Asset Aset Non Tanah/

Nonland Assets Jumlah/Total

Perkembangan Pengelolaan Aset KKKS dan PKP2B

NO.

1

Uraian/ Commentary

2009

Development Management 2010

of

KKKS

and

2011

PKP2B

Asset

2012

Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan Jml Jml Jml Jml / Nilai Wajar / Nilai Wajar / Nilai Wajar / Nilai Wajar Total Acquisation Value/ Total Acquisation Value/ Total Acquisation Value/ Total Acquisation Value/ Fair Value Fair Value Fair Value Fair Value 1

119,056,837.50

5

Penghapusan/Disposal 11

17,336,701,814.47

Sebab-sebab lain/

17,336,701,814.47

474,040,058.00

2

636,029,764.67

8

11.311.590.976,22

22 31,265,597,866.79

11

4,306,300,861.18

14

20.758.602.561,21

2

1

1,307,732,430.00

1

1.735.448.459

20 28,530,242,672.87

10

2,998,568,431.18

13

19.023.154.102,21

17 160,574,390,400.00

29 98,966,225,640.19

47

69,780,677,687.81

76

425.448.543.377,89

Penjualan/Sales

14 19,864,835,400.00

25 49,556,233,300.00 43 36,085,314,327.00

73

425.161.896.190,89

Hibah/Donation

3

140,709,555,000.00 4

49,409,992,340.19

4

33,695,363,360.81

3

286.647.187,00

Pemanfaatan/

0

-

1

8,551,403,000.00

0

-

0

-

0

-

1

8,551,403,000.00

0

-

0

-

Penetapan Status Penggunaan

(Status determinaton) 2

0

2,735,355,193.92

other cause Pemusnahan/Disposal 11 3

Pemindahtanganan

Asset Transfer

4

Asset Utilization Pinjam Pakai/

Lend-Use


063

Terhadap hasil inventarisasi dan penilaian aset KKKS yang diungkapkan dalam CaLK LKBUN Semester I Tahun 2012, Pemerintah masih melakukan verifikasi ulang dan mengumpulkan bukti yang memadai dan akan diselesaikan awal tahun 2013. Apabila memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset, maka akan dilaporkan kembali ke dalam Neraca LKBUN dan LKPP tahun 2012.

2. Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan pengelolaan ABMA/C adalah: a. revisi atau perubahan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Perdirjen KN) Nomor PER-01/KN.06/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian ABMAC. Revisi peraturan di bidang Aset Bekas Milik Asing/ Cina (ABMA/C) telah diselesaikan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-04/KN/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2012; b. penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai, yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2012; c. penyusunan PMK mengenai Pengelolaan BMN Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. Peraturan Menteri Keuangan tersebut pada saat ini telah berada di Direktur Jenderal Kekayaan Negara, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan peraturan adalah sebagai berikut. (a) Adanya beberapa materi dalam peraturan yang masih memerlukan masukan dan konfirmasi dari pihak luar (selain DJKN), sehingga memerlukan waktu pembahasan yang cukup panjang.

As for the results of the inventory taking and valuation of assets disclosed in Notes to LKBUN of First Half of 2011, the government has been re-verifying and collecting the adequate evidence which will be completed early in 2013. Once they meet the criteria to be recorded as assets, they will be reported back to the Balance Sheet of LKBUN and LKPP 2012.

2. Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C) Activities that have been conducted relating to the management of ABMA/C: a. Revising Perdirjen (Director-General’s Regulation) Number PER-01/KN.06/2010 on Technical Guidelines for ABMA/C Settlement. The revision of regulations in the field of exForeign/Chinese-Owned Asset (ABMA/C) has been completed with the issuance of the Director-General of State Asset Management’s Regulation Number: PER-04/KN/2012 on Technical Guidelines for the Settlement of exForeign/Chinese-Owned Assets on July 25, 2012; b. Preparing the Minister of Finance’s Regulation (PMK) No. 240/PMK.06/2012 on Procedures for Management of State Asset Originating from Asset of Ex-Customs and Excise, which was set forth on December 26, 2012; c. Preparing the PMK on BMN Management Originating from Other Assets. The Minister of Finance’s Regulation currently has been prepared to be submitted to the Minister of Finance.

Obstacles encountered during the preparation of regulations were as follows. (a) There some materials in the regulations still require input and confirmation from other parties (other than DJKN), so it takes quite a long discussion.

064


(b) Penyusunan PMK mengenai Pengelolaan BMN Yang Berasal Dari Aset Lain-lain, dijadwalkan untuk diselesaikan pada tahun 2013, sehingga pada tahun 2012 masih berupa pembahasan awal. a. Kajian Kebijakan yang Berkualitas Kajian yang telah disusun pada Tahun 2012 sebanyak 4 (empat) buah, yaitu: (a) Kajian mengenai pidana tambahan uang pengganti. (b) Kajian mengenai hak pengelolaan sebagai Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara Potensial. (c) Kajian mengenai pengelolaan barang yang menjadi milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai. (d) Kajian atas permasalahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.

(b) The preparation of KMK on BMN Management Originating from Other Assets, scheduled to be completed in 2013, but the initial discussion has been held in 2012. a. Qualified Policy Studies A total of four studies that have been undertaken in 2012, namely: (a) The study of criminal payment of compensation. (b) The study of right to manage stateowned assets or potential state asset. (c) The study of the management of stateowned asset deriving from the assets of ex-customs and excise. (d) Studies on the settlement of exForeign/Chinese-Owned Assets.

b. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain Yang Optimal Dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang optimal telah disusun database pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua) buah, yaitu: (a) Database Aset Bekas Milik Asing/Cina (b) Database BMN yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

b. An Optimal Management of Other State Asset In order to optimally manage Other State Asset, two databases established in 2012, namely: (a) Database of Ex-Foreign/ChineseOwned Asset. (b) Database of BMN Originating from exCustoms and Excise’s Asset.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kekayaan Negara Lain-Lain yang efektif Kegiatan monitoring dan evaluasi berupa pembinaan/pemberian bimbingan teknis sebagai berikut: (a) Pembinaan/pemberian bimbingan teknis penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dilaksanakan di 16 lokasi yang melibatkan 17 Kantor Wilayah di lingkungan DJKN pada bulan September s/d Oktober 2012. 16 lokasi tersebut adalah: 1) Jakarta, 30 August 2012; 2) Banda Aceh, 6 September 2012; 3) Samarinda, 6 September 2012;

c. Effectively Monitoring and Evaluation of Other State Asset reporting Monitoring and evaluation activities in the form of coaching/providing technical guidance include the following: (a) Assets conducted in 16 areas involving 17 regional offices during September through October 2012: 1) Jakarta, 30 August 2012; 2) Banda Aceh, 6 September 2012; 3) Samarinda, 6 September 2012; 4) Semarang, 7 September 2012; 5) Palembang, 12 September 2012; 6) Pekanbaru, 26 September 2012; 7) Surabaya, 13 September 2012;


065

4) Semarang, 7 September 2012; 5) Palembang, 12 September 2012; 6) Pekanbaru, 26 September 2012; 7) Surabaya, 13 September 2012; 8) Makassar, 13 September 2012; 9) Jayapura, 13 September 2012; 10) Bandar Lampung, 20 September 2012; 11) Bandung, 4 October 2012; 12) Medan, 4 October 2012; 13) Pontianak, 10 October 2012; 14) Banjarmasin, 11 October 2012; 15) Denpasar, 18 October 2012; 16) Manado, 18 October 2012.

8) Makassar, 13 September 2012; 9) Jayapura, 13 September 2012; 10) Bandar Lampung, 20 September 2012; 11) Bandung, 4 October 2012; 12) Medan, 4 October 2012; 13) Pontianak, 10 October 2012; 14) Banjarmasin, 11 October 2012; 15) Denpasar, 18 October 2012; 16) Manado, 18 October 2012.

(b) Pembinaan/pemberian bimbingan pengelolaan BMN yang berasal dari

(b) Coaching/mentoring on the management of BMN deriving from

aset eks kepabeanan dan cukai dilaksanakan di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali yang melibatkan 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL di lingkungan DJKN yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012 dan 4 Desember 2012.

assets of ex-customs and excise held two times in Jakarta involving 17 regional offices and 70 service offices on February 23, 2012 and December 4, 2012.

3. Aset eks BPPN, aset eks PT PPA, dan aset eks-BDL

3. Ex-IBRA assets, assets of ex-PT PPA, and assets of ex-BDL

Pengelolaan yang dilakukan oleh DJKN antara lain: 1) pembuatan kajian mengenai rencana konversi surat utang pemerintah; revisi KMK No.213/ 2) Pembahasan KMK.01/2008 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat Serta Penugasan Kepada Unit-Unit Terkait Di Lingkungan Departemen Keuangan, pengelolaan dan pengamanan data arsip eks BPPN; 3) tindak lanjut penanganan Aset eks BDL Dana Penjaminan Pemerintah;

The handling that has been done by DJKN includes: 1) conducting study on government debt conversion plan; 2) discussing the revision of the KMK No.213/ KMK.01/2008 on the termination and dissolution of the Indonesian Bank Restructuring Agency Settlement Team, Government Guarantee Implementation Unit, Government Guarantee for Bank Perkreditan Rakyat (BPR) and assignment for related units within the Ministry of Finance; and managing and securing the data of ex-IBRA; 3) following-up on the management of assets of ex-BDL (ex-Government Guarantee on Commercial Banks Obligations); 4) providing inputs/feedback on the Bill on Property and Heritage Agency;

066


4) memberikan masukan/tanggapan atas draf RUU tentang Balai Harta Peninggalan; 5) memberikan tanggapan atas pertanyaan DPR pada Rapat Paripurna DPR RI tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2011; 6) penyusunan dan perbaikan SOP KPKNL terkait pengelolaan aset eks BPPN, aset eks-PT PPA dan aset eks BDL; 7) memberikan pendapat hukum/legal opinion atas permasalahan terkait bidang tugas KNL.


067

5) delivering the government’s response to questions posed in the House of Representatives plenary session concerning the Government’s Statement Regarding the Principles of Bill on Responsibility of State Budget 2011 implementation; 6) Preparing and improving SOP for the management of ex-IBRA asset, asset ex-PT PPA, and ex-BDL assets by KPKNL; 7) Providing legal opinions on issues related to Other State Asset.

Anticipate the difficult by managing the easy. - Lao Tzu -

Andi Saputra - KPKNL Serpong - Bunga dan Bromo

engk

L-

NKN

n Nofia

sya

it. P h-D

uL Pula

uas

I learned the value of hard work by working hard. - Margaret Mead -

PERKEMBANGAN PENILAIAN DEVELOPMENTS IN VALUATION

A. Capaian Kinerja Penilaian

A. Achievement in Valuation Performance

Selama tahun 2012, capaian kinerja dalam bidang penilaian yang telah dilakukan oleh DJKN di antaranya inventarisasi dan penilaian BMN, penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan penyiapan BMN sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara. 1. Inventarisasi dan Penilaian BMN Pada tahun 2012, DJKN berhasil menyelesaikan Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada 884 satker/subsatker/satpor/subsatpor. Tingkat penyelesaian sampai dengan akhir Desember 2012 yaitu telah dilaksanakan penilaian pada 857 Satker atau 98.08% dari target yang ditetapkan sebanyak 884, penyampaian BA IP sebesar 90.45%, dan penyampaian BA Rekonsiliasi sebesar 75.54%.

During 2012, DJKN’s performance achievements in the field of valuation encompassed BMN Inventory Taking and Valuation, valuation for the purpose of asset utilization and asset transfer, and the preparation of BMN as underlying asset for State Sharia Bonds. 1. Inventory Taking and Valuation of State-Owned Asset In 2012, DJKN successfully completed the Inventory Taking and Valuation (IP) in 884 working units/sub-working units/pioneer units/ sub-pioneer units. By the end of December 2012, IP has been carried out on 857 working units which constitutes 98.08% of the targeted 884. Meanwhile the delivery of BA IP (Minutes of Inventory Taking) reached a rate of 90.45%, and the delivery of BA Reconciliation (Minutes of Reconciliation) reached a rate of 75.54%.

Satker dimaksud terdapat pada 8 (delapan) K/L yang merupakan temuan BPK atas LKPP Tahun 2011 yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara dan Badan POM.

These working units are the eight Ministries/ Agencies which included in the BPK’s Audit Finding in 2011. They were the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Agriculture, the Ministry of National Education, the Ministry of Public Works, the Ministry of Defense, the Ministry of Transportation, the National Intelligence Agency and the National Agency of Drugs and Foods Control.

Direktorat Penilaian telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan IP tindak lanjut temuan BPK, antara lain: a. Pelaksanaan IP Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011. Temuan BPK yang terkait dengan penilaian antara lain: 1) Aset Tetap pada 10 K/L dengan nilai perolehan Rp4,13 triliun belum dilakukan IP; 2) Aset Tetap berupa jalan nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum selesai dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai.

The Directorate of Valuation has carried out monitoring and evaluation of the implementation of Inventory Taking as the follow-up measure on the BPK’s audit finding, among others: a. The implementation of Inventory Taking on fixed assets as a follow up on BPK’s audit finding on LKPP 2011. The findings related to valuation include: 1) There were fixed assets at 10 Ministries/ Agencies with acquisition value of Rp4.13 trillion the Inventory Taking and Valuation of which has not been done; 2) The value of fixed assets in the form of national roads which was registered worth Rp109,06 trillion in the Ministry of Public


071

Works, is considered unreliable since the Inventory Taking and Valuation on it has not been completed.

NO. 1.

Terkait dengan temuan tersebut, Direktorat Penilaian telah menindaklanjutinya dengan : 1) Berkoordinasi dengan masing-masing K/L terkait data satker dan data BMN yang dinyatakan belum dilakukan IP; 2) Berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait data tanah jalan nasional yang belum dilakukan IP; 3) Melakukan pemetaan permasalahan dan target untuk setiap wilayah kerja KPKNL/ Kanwil; 4) Melaksanakan penilaian atas temuan BPK tersebut.

Perceiving these, the Directorate of Valuation undertook the following: 1) The coordination with each Ministry/ Agency whose working units and BMN have not been inventoried and valued; 2) The coordination with the Ministry of Public Works related the national road the IP of which has not done; 3) The mapping of problems and targets for each working area of Service Office/ Regional Office; 4) Undertaking the valuation.

8 K/L yang telah dilakukan IP pada tahun 2012 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Shown in the following table are eight Ministries/ Agencies the IP of which have been done in 2012:

Kementerian Negara/Lembaga Ministry/Agency

Jumlah Satker Jumlah Satker Selesai Number of Working Units Completed Working Units

Kementerian Pekerjaan Umum

Nilai Wajar Fair Value

170

170

429,344,040,706

343

316

241,774,485,529,764

4

4

167

167

408,716,625,070

192

192

20,302,393,791,513

4

4

202,743,004,074

1

1

1,312,649,699,680

3

3

353,852,263,920

884

857

The Ministry of Public Works 2.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 3.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

63,977,178,751

The Ministry of National Education and Culture 4.

Kementerian Pertanian

The Ministry of Agriculture 5.

Kementerian Pertahanan

The Ministry of Defense 6.

Kementerian Perhubungan

The Ministry of Transportation 7.

Badan Intelijen Negara

State Intelligence Agency 8.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

National Agency of Drug and Food Total

b. Pelaksanaan IP BMN yang berasal dari KKKS sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKKL tahun 2011. Terdapat 4.536 aset

264,848,162,133,478

b. The implementation IP BMN was a follow up on BPK’s audit finding on the LKKL 2011. There were 4,536 assets recorded with a fair value of zero rupiah and 209 assets with a

072


“Selama tahun 2012, capaian kinerja dalam bidang penilaian yang telah dilakukan oleh DJKN di antaranya inventarisasi dan penilaian BMN, penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan penyiapan BMN sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara.”

yang dicatat dengan nilai wajar nol dan 209 aset dengan nilai wajar negatif, IP tersebut belum mencakup aset-aset Contract of Work dan aset-aset yang belum ditemukan. Hasil IP aset yang berasal dari KKKS berupa pengeluaran setelah tanggal perolehan (subsequent expenditure) pada 34 KKKS senilai Rp44,35 triliun belum diidentifikasi dan dipisahkan antara yang dapat dan tidak dapat dikapitalisasi. Selain itu, pemerintah belum membedakan penilaian atas aset KKKS yang berupa scrap dengan aset yang kondisinya rusak berat. Tindak lanjut atas temuan tersebut adalah : 1) Telah dilaksanakan kick off meeting dan pembahasan rencana kerja dan tata waktu pada tanggal 28 Mei 2012 di BP Migas yang melibatkan DJKN, BPKP, Kementerian ESDM, dan BP Migas; 2) Telah dilaksanakan rapat Kelompok Kerja Inventarisasi dan Penilaian pada tanggal 11 Juni 2012 di DJKN yang melibatkan DJKN, BPKP, Kementerian ESDM, dan BP Migas dengan agenda: - Penyelesaian permasalahan aset subsequent expenditures senilai Rp44.35 triliun; - Penyelesaian permasalahan aset rusak berat senilai Rp1,31 triliyun; - Pembahasan action plan kelompok kerja IP BMN KKKS. 3) Penyusunan Buletin Teknis Penilaian Barang Milik Negara pada Kontraktor


073

negative fair value. The IP has not include the assets of Contract of Work and assets that have not been found. Results from the IP of KKKS Asset in the form of spending after the acquisition date (subsequent expenditure) on 34 KKKS worth Rp44,35 trillion can neither be identified nor separated as capitalizable or non-capitalizable. Moreover, the government has not differentiated the valuation of KKKS assets in the form of scrap from severely damaged asset. Follow-ups on these findings are: 1) Holding a kick-off meeting and discussion on the work plan and time frame on May 28, 2012 in BP Migas, involving DJKN, BPK, Ministry of Energy, and BP Migas; 2) Holding a Working Group on InventoryTaking and Valuation meeting on June 11, 2012 at DJKN, involving DJKN, BPK, Ministry of Energy, and BP Migas, bringing about the following agenda: - Settlement of subsequent expenditures asset worth Rp44.35 trillion; - Settlement of problems related to severely damaged assets worth Rp1.31 trillion; - Discussions on the action plan of working group on Inventory-Taking and Valuation of BMN deriving from KKKS Asset. 3) Preparing the Technical Bulletin on the Valuation of State-Owned Asset on Production Sharing Contract No. BTP-

“During 2012, DJKN’s performance achievements in the field of valuation encompassed BMN Inventory Taking and Valuation, valuation for the purpose of asset utilization and asset transfer, and the preparation of BMN as underlying asset for State Sharia Bonds.”

Kontrak Kerja Sama Nomor BTP-02/ KN.6/2012 tanggal 10 Juli 2012. Tingkat penyelesaian IP BMN yang berasal dari KKKS per-28 Desember 2012 yaitu 82%.

02/KN.6/2012 dated July 10, 2012. The completion rate of Inventory-Taking and Valuation of BMN deriving from KKKS as of December 28, 2012 was 82%.

c. Pelaksanaan IP Aset eks Pertamina Aset eks Pertamina sebesar Rp16.452.698,76 juta belum dilakukan IP. Tindak lanjut Direktorat Penilaian adalah pembekalan dan koordinasi persiapan pelaksanaan dan penyusunan Buletin Teknis Penilaian Barang Milik Negara Eks Pertamina Nomor BTP-01/ KN.6/2012 tanggal 7 Juni 2012.

c. Implementation of Inventory Taking of Ex-Pertamina’s Asset The Inventory Taking and Valuation of ExPertamina’s asset worth Rp16,452,698.76 million has not been carried out. To follow-up on this matter, the Directorate of Valuation has conducted the preparation and coordination for the Technical Bulletin on Valuation of BMN deriving from ex-Pertamina’s Asset Number BTP-01/KN.6/2012 dated June 7, 2012.

2. Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Sepanjang tahun 2012, Penilai DJKN telah menyelesaikan 964 permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan telah dilaksanakan 299 kali penilaian dengan opini nilai wajar senilai Rp8,557 miliar, sedangkan untuk pemindahtanganan telah dilaksanakan 665 kali penilaian dengan opini nilai wajar senilai Rp2,757 miliar. Selain itu, Penilai DJKN juga melaksanakan penilaian atas proposal pemanfaatan dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan maupun Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna. Rincian data hasil penilaian di Kantor Pusat dan tujuh belas Kantor Wilayah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

2. Valuation for Utilization and Transfer of BMN Throughout the year 2012, the DJKN’s Valuers at the Head Office have conducted 964 valuation requests in the course of determining asset utilization and asset transfer. As for asset transfers, DJKN has conducted 299 valuation with a fair value worth Rp8.557 billion and Rp426,8 billion. And in terms of asset utilization, DJKN has conducted 665 valuations with a fair value worth Rp2.757 billion. In addition to presenting the value of BMN, DJKN’s valuers also conducted the assessment on utilization proposals under the scheme of Utilization Cooperation and BuildOperate-Transfer. Details of the valuation at the Central Office and seventeen Regional Office are shown in the following table.

074


Rekapitulasi Pelaksanaan Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Recapitulation of Valuation for Utilization and Transfer of BMN

NO.

Kantor Office

Pemindahtanganan/Utilization

Pemanfaatan/Asset Transfer

Frek Freq

Nilai/Value (Rp)

Frek Freq

Nilai/Value (Rp)

Total

Frek Freq

Nilai/Value (Rp)

1

Pusat

23

2,737,532,016,000

27

7,995,821,637,956

50

10,733,353,653,956

2

Wilayah I

9

884,343,000

8

2,854,542,000

17

3,738,885,000

3

Wilayah II

20

17,295,073

4

15,476,863

24

32,771,936

4

Wilayah III

N/A

379,214,646.100

N/A

5

Wilayah IV

32

2,886,593,000

16

1,590,762,800

48

6

Wilayah V

5

9,600,000

14

4,499,158,447

19

4,508,758,447

7

Wilayah VI

12

309,499,000

1

265,935,521,000

13

266,245,020,000

8

Wilayah VII

63

1,217,222,000

26

52,361,582,054

89

53,578,804,054

9

Wilayah VIII

1

53,317,000

3

12,712,663,000

4

10

Wilayah IX

73

729,099,000

6

71,205

79

12,765,980,000 729,170,205

11

Wilayah X

13

328,425,000

9

9,453,940,492

22

9,782,365,492

12

Wilayah XI

56

1,972,854,000

0

0

56

1,972,854,000

13

Wilayah XII

48

410,120,000

88

3,825,287,600

136

4,235,407,600

14

Wilayah XIII

50

493,595,000

7

152,449,072,535

57

152,942,667,535

15

Wilayah XIV

108

8,030,966,000

49

369,503,403

157

8,400,469,403

16

Wilayah XV

35

601,157,000

6

71,470,000

41

672,627,000

17

Wilayah XVI

33

1,267,481,000

23

14,196,187,000

56

15,463,668,000

18

Wilayah XVII

84

810,552,000

12

41,687,735,232

96

42,498,287,232

2.,230,355,788.100

N/A

2,609,570,434.200 4,477,355,800

Sumber: Laporan dari Kantor Wilayah, diolah oleh Direktorat Penilaian Source: Prepared by the Directorate of Valuation based on the Report of the Regional Offices

Pada tabel di atas, terlihat frekuensi tertinggi penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan tertinggi berada di Kantor Wilayah XIV Denpasar, diikuti oleh Kanwil XII Banjarmasin dan Kanwil XVII Jayapura. Namun dari sisi besaran opini nilai wajar, penilai Kantor Pusat DJKN menyajikan opini nilai wajar yang terbesar. Hal tersebut terjadi karena aset yang memiliki nilai besar, penilaiannya merupakan kewenangan penilai di Kantor Pusat.

According to the table above, the highest frequency of valuation in the course of asset utilization and asset transfer is held by the Regional Office XIV Denpasar, followed by the Regional Office XII Banjarmasin and the Regional Office XVII Jayapura. But in terms of the amount of the fair value opinions, the Central Offices’ valuers present the largest value. No wonder, since the valuation for high values assets shall be conducted by valuers at the Central Office.

3. Penyiapan BMN sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sejak pertama kali diterbitkannya SBSN pada tahun 2008, DJKN telah mengimplementasikan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.08/2008 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara

3. Preparation of BMN as the Underlying Asset of State Sharia Bond (SBSN) Since the SBSN’s first issuance in 2008, DJKN has implemented the Law Number No.19 of 2008 concerning State Sharia Bonds and the Minister of Finance’s Regulation No. 04/PMK.08/2008 on the Management of SBSN’s Asset deriving from BMN in which DJKN is assigned to prepare the


075

yang Berasal dari Barang Milik Negara, di mana DJKN ditugaskan untuk menyiapkan BMN sebagai underlying asset SBSN dengan Skema Ijarah.

BMN as the underlying asset of SBSN under ijarah scheme.

Pada tahun 2012, DJKN berhasil menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN yang berasal dari BMN senilai Rp21.171.632.036.117,00 terdiri dari BMN tanah senilai Rp14.396.361.929.937,80 dan BMN bangunan senilai Rp6.775.270.106.543,78. Berdasarkan rekapitulasi yang telah dihimpun, realisasi penyampaian data DNA SBSN yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebesar Rp21.171.632.036.117,00, dengan rincian sebagai berikut.

In 2012, DJKN successfully submitted List of Nominated SBSN Assets from BMN worth Rp21,171,632,036,117 consisting of lands worth Rp14,396,361,929,93.80 and buildings worth Rp6,775,270,106,543.78.tvBased on the collected recapitulation, the actual List of Nominated SBSN Assets submitted to the Director-General of Debt Management was Rp21,171,632,036,117.00, with the following details.

Nilai Usulan DNA Value of DNA Proposal

No.

Surat/Letter

Perihal/About

1

S-1600/KN/2012

Penyampaian Usulan DNA SBSN dalam rangka Penerbitan

9 Juli/July 2012

Surat Berharga Syariah Negara

Rp6.401.615.371.761,00

Proposed Delivery in Order to Release The DNA SBSN State Sharia Securities 2

S-1646/KN/2012

Penyampaian Aset SBSN Yang Telah Jatuh Tempo dan

19 Juli/July 2012

Dapat Diajukan Kembali

Rp492.691.799.509,00

Delivery Assets That are Due SBSN and Gets Asked Back 3

S-22/KN/2013

Penyampaian Tambahan Usulan DNA dalam rangka

7 Januari/

Penerbitan SBSN Tahun 2013

January 2013

Proposed Addition of DNA Delivery in Order to Release

Rp14.277.324.864.847,00

SBSN Year 2013

Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN Tahun 2008-2012

List Of Nominated SBSN Assets 2008-2012 Rp Triliun 45 40 35

Bangunan / Buildings

30

Tanah / Land

25 20 15 10 5 0 2008

2009 2009 K/L GBK Usulan I/ Usulan II/ Proposal I Proposal II

2010

2011

2012

076


Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN Tahun 2008-2012 List Of Nominated SBSN Assets 2008-2012 Nilai/Value (Rp Triliun) Tahun/Year

Tanah/Land

Bangunan/Building

Jumlah/Total

Keterangan/Annotation

2008

11.99

6.38

18.37

Kementerian Keuangan/ Ministry of Finance

2009

27.73

0.77

28.50

Komplek Gelora Bung Karno/Bung Karno Stadium

22.72

4.57

27.30

37 Kementerian/Lembaga/ Ministries/Agencies

2010

22.66

20.39

43.05


2011

27.22

6.16

33.38


2012

14.39

6.78

21.17


Total

126.72

45.05

171.77

B. Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Penilai Dengan semakin kompleksnya tugas Penilai DJKN, pada tahun 2012, DJKN telah melakukan berbagai kegiatan untuk menopang profesi Penilai sehingga semua penugasan dan permohonan penilaian dapat dilaksanakan dengan baik dan pada saat yang bersamaan kualitas Penilai dan hasil penilaian menjadi semakin andal. Fokus kegiatan adalah memperkuat tiga pilar penopang profesi Penilai DJKN yaitu standar dan peraturan bidang penilaian, peningkatan kualitas Penilai, dan database penilaian dan teknologi informasi. 1. Standar dan Peraturan Bidang Penilaian RUU di bidang Penilaian telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) DPR RI tahun 2010-2014 dengan nama RUU tentang Penilai. Selanjutnya, untuk mendukung target pembahasan legislasi Prioritas I di DPR, pada tahun 2012 Panitia Penyusunan RUU tentang Penilai telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu: 1) Semiloka RUU tentang Penilai dilaksanakan dalam rangka menjaring masukan guna penyempurnaan materi pengaturan dalam RUU tentang Penilai dan mendapatkan gambaran komprehensif mengenai pengaturan profesi penilai serta praktik penilaian yang dilakukan. Pada tahun 2012 dilaksanakan 3 (tiga) Semiloka pada perguruan tinggi, dengan rincian sebagai berikut:


077

B. Research, Development, Advancement

and

Valuers

With the increasing complexity of the task of DJKN’s valuers, in 2011, DJKN has carried out various activities to support the valuation profession so that all assignments and valuation requests can be conducted excellently, and at the same time to enhance the quality and reliability of both the valuers and their valuation results. The focus of the activities is to strengthen the three pillars supporting the DJKN’s valuers, namely regulation and valuation standards, improvement of valuers’ quality, and the valuation database and information technology. 1. Standards and Valuation Regulation Draft of Law on Valuation has been included in the National Legislation Program (Prolegnas) 20102014 at the House of Representative under the name of Bill on Valuation. Furthermore, to support the target of Priority I legislation discussion in the House, in 2011 the Committee on the Preparation of the Draft of Law on Valuation has conducted several activities, namely: 1) Workshop on Bill on Valuation was conducted to solicit inputs for improving the material arrangements in the Bill on Valuation and to get a comprehensive overview of the valuation profession and of the valuation practice. In 2012, three workshops with the following details were conducted:

Ryan Tiarno - KPKNL Lhokseumawe - Penilaian Pertamina

No

Tanggal/Date

Tempat/Place

1

16 Maret/March 2012

FEB MEP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

2

8 Juni/June 2012

FH MM Universitas Padjajaran, Bandung

3

23 November/November 2012

Hotel Mercure, Makassar dengan akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar

2) Pembahasan dengan Panitia Antarkementerian Pada Tahun 2012 dilaksanakan pembahasan intensif di tingkat antar Kementerian (Panitia Antar Kementerian) dengan melibatkan Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, dan Internal Kementerian Keuangan antara lain Sekretariat Jenderal cq. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Publik dan Biro Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan DJKN. Adapun Rapat tersebut selama tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali.

2) Discussions with the Inter-Ministry Committee In 2012, intense discussions between Ministries (Inter-Ministry Committee) were conducted, involving the Ministry State Secretary, Ministry of Law and Human Rights, National Land Agency, and the Ministry of Finance itself which comprised, among others, Secretary General c.q. Center for Development of Valuation Services and Public Accountant, and Legal Bureau; Directorate-General of Taxation, Bapepam-LK, and DJKN. As many as eight such discussions were carried out in 2012.

Untuk kegiatan harmonisasi telah dilakukan pada tahun 2011 dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan untuk mengharmonisasi RUU tentang Penilai dengan peraturan perundangan yang lain untuk menghindari adanya tumpang tindih pengaturan atas profesi penilai. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM

This harmonization was done by incorporating the Ministry of Justice and Human Rights in order to harmonize the Bill on Valuers with other laws and regulations in order to avoid an overlap in regulating valuation profession. Harmonization with the Ministry of Justice and Human Rights held three times. And the material has been presented two times to the

078


dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Materi RUU tentang Penilai telah dipresentasikan 2 (dua) kali dihadapan Menteri Keuangan, yaitu tanggal 7 September dan 21 Oktober 2011.

Minister of Finance, that were on September 7 and October 21, 2011.

Permohonan harmonisasi atas draft RUU tentang Penilai dimaksud secara resmi disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat nomor: S- 720/MK.06/2011 tanggal 17 November 2011. Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM selesai dilakukan dan telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: PPE.PP.0203-1932 tanggal 30 November 2011 tentang Penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penilai.

The Ministry of Finance has officially presented the application for the harmonization of bill to the Ministry of Justice and Human Rights through a letter number: S-720/MK.06/2011 dated November 17, 2011. The harmonization phase in the Ministry of Justice and Human Rights has been completed and formally presented to the Minister of Finance through a letter Number: PPE.PP.02-03-1932 dated November 30, 2011 regarding the submission of the results of harmonizing, rounding up, and firming of the conception of the Bill on Valuers.

RUU tentang Penilai belum masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2012, namun berdasarkan surat dari Setjen Kemenkeu kepada Kepala BPHN nomor S-387/SJ/2012 tanggal 20 Februari 2012 RUU tentang Penilai diusulkan menjadi RUU prioritas tambahan tahun 2012.

The Bill on Valuers has not been included in the Prolegnas 2012’s priorities, but according to a letter from the Secretary-General of the Ministry of Finance to the Head of BPHN Number S-387/SJ/2012 dated February 20, 2012, tthe Bill on Valuers has been proposed to be included as additional priorities in 2012.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Baleg DPR RI, dari Kementerian Keuangan yang masuk menjadi RUU Prolegnas Prioritas tahun 2013 antara lain RUU tentang Perubahan Harga Rupiah, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sedangkan untuk RUU tentang Penilai belum masuk RUU Prolegnas Prioritas tahun 2013.

Based on the results of the discussion with Legislation Body of the House of Representatives, the Ministry of Finance have successfully put among others, the following bill into the Priority List of Legislation 2013 the Bill on Amendments Rupiah Price, the Bill on Amendments to Law No. 33 of 2004 on the Fiscal Balance between Central and Regional Government, and the Bill on Third Amendment to Law No. 23 of 1999 concerning Bank of Indonesia. Meanwhile, the Bill on Valuation has not made it into the priority list.

3) Narasumber Dalam beberapa rapat internal dan konsinyering yang dilaksanakan, turut mengundang narasumber dari berbagai pihak

3) Sourcepersons For some internal meetings and focus group discussion, also invited were speakers from various background such as practitioners/


079

seperti praktisi/akademisi di antaranya Drs. Karsono Surjowibowo, Dr. Andi Hamzah,S.H., A.A. Oka Mahendra,S.H., Ir. Doli D. Siregar, M.Sc., FRICS, SCV, Dr. Sopon Pornchokchai (Director of Thai Real Estate Business School Thailand), Dato’ Abdullah Thalith bin Md. Tani (Director General of The Valuation and Property Service Department Ministry of Finance Malaysia), akademisi dari Universitas Padjadjaran Bandung dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

academics including Drs. Karsono Surjowibowo, Dr. Andi Hamzah,S.H., A.A. Oka Mahendra,S.H., Ir. Doli D. Siregar, M.Sc., FRICS, SCV, Dr. Sopon Pornchokchai (Director of Thai Real Estate Business School Thailand), Dato’ Abdullah Thalith bin Md. Tani (Director General of The Valuation and Property Service Department Ministry of Finance Malaysia), academics from University of Padjadjaran, and Indonesian Society of Appraisers (MAPPI).

Pelaksanaan Workshop dan Uji Penilaian tahun 2012 / Workshop and Valuation Test 2012 Jenis/Type

Lokasi/Location Pekanbaru Medan

Quality Assurance Penilai Quality Assurance on Valuer

Peserta/ Participants

Jadwal/Schedule 23-25 Mei 2012

32

6-8 Juni 2012

53

Palembang

20-22 Juni 2012

26

Jakarta

27-29 Juni 2012

48

Bandung

11-13 Juli 2012

72

Semarang

25-27 Juli 2012

47

Surabaya

1-3 Agustus 2012

40

Banjarmasin

19-21 September 2012

76

Manado

19-21 September 2012

33

Denpasar

3-5 Oktober 2012

30

Makassar

21-23 November 2012

40

Jakarta-Dit. Penilaian

21 Desember 2012

8

Workshop Penilaian Properti Dasar

Palembang

7-11 Februari 2012

29

Workshop

Makassar

18-22 Juni 2012

28

Bandung

3-7 September 2012

30

23-28 Mei 2012

25

3-5 April 2012

25

on

Basic

Property

Valuation Workshop Penilaian SDA

Workshop on Natural Resource Valuation Workshop Penilaian Migas

Cepu

Workshop on Gas and Oil Valuation Workshop Metodologi Survei dan

Jakarta

Riset Pasar

Workshop on Survey Methodologi and Market Research Uji Penilaian SDA

PT Timah Tbk., Provinsi Bangka Belitung

7 Februari-2 maret 2012

14

Sampling of Natural Resources

Taman Nasional Berbak, Propinsi Jambi.

9-13 April 2012

13

Valuation

080


Di Gudang Berkas

Wahyu Dwi Prasetya - KPKNL Jakarta 2

Pelaksanaan Asistensi Penilaian DJKN tahun 2012 Valuation Assistance in 2012 Jenis/Type 1

KPKNL Bandung

Keterangan/Annotation

Jadwal/Schedule 15 – 17 Februari/February

Penilaian KSP TNI AU Husein Sastranegara Bandung/

Air Force KSP assessment Bandung Husein Sastranegara Capacity Building :

2 Kanwil XII Pontianak

23 – 25 Februari/February

3

KPKNL Serang

9 – 14 April/April

4

KPKNL Makasar

5 – 11 Juni/June

5

Kanwil IX Semarang

25 – 29 Juni/June

1. Penilaian Properti / Property Valuation 2. Penilaian Usaha/Bisnis / Assessment of Business Penilaian Taman Nasional Ujung Kulon

Assessment Ujung Kulon National Park Penilaian Taman Nasional Bantimurung

Assessment Bantimurung National Park Capacity Building : 1. Penilaian Properti / Property Valuation 2. Penilaian Usaha/Bisnis / Assessment of Business 6

KPKNL Palangkaraya

20 – 22 November/November

Penilaian Ganti Rugi Tanaman / Crop Compensation Assessment Hasil Rehabilitasi / Rehabilitation results

7

KPKNL Serang

27 – 29 November/November

Penilaian Hutan Produksi Sobang, Pandeglang, Serang

Assessment of Production Forest Sobang, Pandeglang, Serang 8

KPKNL Ambon

12 Desember/December

Penilaian KSP TNI AL Asistensi dilaksanakan di Kantor Pusat

KSP assessment carried out at the Navy Headquarters Assistance

2. Peningkatan Kualitas Penilai Dalam rangka meningkatkan kualitas Penilai, pada tahun 2012 DJKN telah diselenggarakan pembinaan internal dalam rangka capacity building seperti Workshop Penilaian SDA, Workshop Penilaian Properti, Asistensi/Bantuan Teknis pada Kanwil/KPKNL, Uji Penilaian Sumber Daya Alam.


081

2. Quality Improvement for Valuers To improve the quality of valuers, in 2012 DJKN has organized internal coaching and capacity building such as Workshop on Natural Resource Valuation, Workshop on Property Valuation, Assistance/ Technical Assistance to Regional Offices/Service Offices, and Natural Resources Valuation Test.

3. Database Penilaian dan Teknologi Informasi Database Penilaian yang disusun selama tahun 2012 merupakan pengembangan dari database yang sudah disusun sejak tahun 2010. Adapun database yang terbentuk pada tahun 2012 terdiri dari 7 (tujuh) database. Database yang dimutakhirkan sebanyak 6 jenis database yaitu database aset tanah, aset bangunan, aset kendaraan, aset yang disewakan, aset mesin, dan database SDA dan database baru dibentuk pada tahun 2012 adalah database Mineral.

3. Database on Valuation and Information Technology Valuation Database prepared for the year 2012 was the advancement of database built in 2010. The 2012’s database consists of seven databases, namely six updated databases comprising databases of lands, buildings, vehicles, leased assets, machines, and natural resources. As for database of mineral, it has been established in 2012.

Selain itu, ke depannya database penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penyusunan model harga tanah, yang dapat menjadi benchmark bagi penilai dalam mencari data pembanding dan rentang nilai yang terbentuk dalam suatu kawasan. Model harga tanah ini diharapkan akan menjadi cikal bakal harga dasar tanah secara nasional.

Aside from that, it is expected that the valuation database can in the future be used as a source of data in the creation of land prices model, which in turn can also be used as benchmarking tools for valuers in finding comparable data and the range of values formed in an area. This model is expected to be the forerunner of the basic price of lands nationwide.

C.` Kendala dan Pemecahan Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, banyak kendala yang dialami oleh Penilai pada KPKNL, Kanwil maupun Kantor Pusat. Kendala tersebut meliputi: 1. Sebaran Penilai DJKN Sebaran penilai DJKN yang belum seimbang dengan beban kerja pada masing-masing Kanwil dan KPKNL, kesulitan teknis dalam pelaksanaan penilaian properti khusus dan SDA, penilaian dalam rangka pemanfaatan, peraturan penilaian BMD yang belum memadai dan penyediaan sarana pendukung penilaian. Berdasarkan data di bawah dapat disimpulkan bahwa Penilai yang menduduki jabatan struktural, mulai dari eselon II sampai dengan eselon IV berjumlah 541 orang atau sekitar 43% dari total Penilai DJKN yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Kondisi ini tentunya, cukup berpengaruh terhadap kinerja penilaian secara keseluruhan, mengingat objek penilaian yang

C. Obstacles and Solutions In achieving the set targets, valuers at Service Offices, Regional Offices, and Central Office are faced with many constraints: 1. The distribution DJKN’s valuers. The distribution of DJKN’s valuers, which has not been in a good balance with the workload at each Regional Office and Service Office, poses a major obstacle to the Directorate of Valuation. We can conclude, based on the above data, that the valuers holding structural positions, ranging from echelon II to echelon IV totaled 541 people, or about 39% of the total DJKN’ valuers appointed by the Minister of Finance. This condition, of course, affects the overall valuation performance, given the objects and the purpose of valuation are quite complex and diverse. Viewed from their

082


cukup kompleks dan tujuan penilaian yang beragam. Jika ditinjau dari sisi pendidikan dan usia Penilai, kondisi Penilai DJKN cukup ideal untuk dapat melakukan pekerjaan secara optimal.

education and age profile, however, the DJKN’s valuers are in a good shape to work optimally.

Komposisi Penilai DJKN The Composition of DJKN’s Valuers

1258 Penilai / Values Jabatan / Job Eselon II : 15 Eselon III : 103 Eselon IV : 423 Pelaksana : 717

Pendidikan / Education S3 : 2 S2 : 209 S1 : 644

2. Kesulitan Teknis Penilaian Objek Penilaian yang semakin beragam dan kompleks, membutuhkan pengetahuan yang memadai bagi Penilai untuk dapat menghasilkan Nilai yang reliable. Penilaian SDA, penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan (sewa, KSP, BOT/ BTO) memerlukan pemahaman yang memadai dari Penilai atas karakteristik Objek Penilaian. Masalah lain yang dihadapi adalah belum semua Penilai memiliki pengetahuan yang merata atas objek-objek yang mempunyai karakteristik yang khusus seperti properti khusus, SDA dan kelayakan usaha atas pemanfaatan BMN. Berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat untuk memberikan pedoman dan petunjuk teknis atas permasalahan Penilaian dimaksud. Selain itu, mekanisme bantuan teknis Penilaian dari Kanwil kepada KPKNL atau dari Kantor Pusat kepada Kanwil juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesulitan teknis penilaian, sekaligus momentum knowledge sharing di antara para Penilai.


083

Usia / Age < 30 tahun : 166 30 - 39 thn : 727 40 - 49 thn : 210

2. Technical Difficulty in Valuation The more diverse and complex the valuation objects are, the more in need is the adequate knowledge for valuers to produce reliable values. The valuations of natural resources and the valuation of BMN in the course of asset utilization (rent, KSP, BOT/BTO) require a satisfactory understanding of the characteristics of the valuation object. And here is another problem not all the valuers possess the common knowledge on objects with special characteristics such as property, natural resources, and business feasibility of the use of BMN. Various efforts have been undertaken by the DJKN’s Central Office to provide guideline and technical guidance on this. Technical assistance on valuation from the regional office to service offices, or from the central office to regional office may become a solution to overcome the technical difficulties. This can also be seen as a momentum of knowledge sharing among the valuers.

Komunitas Foto DJKN

3. Sarana Pendukung Penilaian Untuk mendukung pelaksanaan tugas penilaian diperlukan berbagai sarana baik berupa peraturan dan berbagai instrumen pendukung termasuk sarana fisik. Terkait dengan peraturan dibidang penilaian telah disusun peraturan baru dan penyempurnaan peraturan yang telah ada. Dukungan sarana telah dilakukan melalui penyediaan sarana fisik berupa alat bantu penilaian seperti GPS, kamera, dan laptop telah didistribusikan kepada Kanwil dan KPKNL. Sedangkan pada KPKNL teladan telah dilengkapi dengan sarana penyimpanan laporan penilaian yang memadai, sehingga arsip penilaian dapat dijaga dan digunakan pada saat diperlukan.

3. Supporting Facility Supporting facility, either in the form of rules and instruments as well as various supporting infrastructure are necessary in the implementation of valuation tasks. As for regulation in the field of valuation, new regulations as well as revisions have been fromulated. Physical infrastructure in the form of valuation tools such as GPS, cameras and laptops have been distributed to Regional Offices and Service Offices. Modern Offices of KPKNL even have been equipped with adequate storage facilities, so that their valuation archives can be kept and used whenever required.

084


gi

an enyi

Dedy

Widi

a Ha

il I anw o-K t n a n

a

Band

-M Aceh

“Management is all about managing in the short term, while developing the plans for the long term” - Jack Welch -

PERKEMBANGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DEVELOPMENTS IN STATE CLAIMS MANAGEMENT

Piutang Negara merupakan salah satu bagian kekayaan negara yang menurut undang-undang pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan. Pengertian piutang negara dapat ditemukan pada dua UndangUndang, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

According to law, State Claims is a part of state asset the management of which is under the Minister of Finance. The definition of state claims can be found in two Acts, namely Government Regulation in Lieu of Act Number 49 of 1960 concerning Committee of State Claims Management (PUPN) and Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury.

Piutang negara menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 didefinisikan sebagai utang kepada negara atau sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa pun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang negara didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Act Number 49 of 1960 regulates that state claims are debt owed to state or an amount of money which is based on regulations, agreements, or other cause whatsoever, due to be paid to state or agencies controlled directly or indirectly by the government. Meanwhile, according to Act Number 1 of 2004 concerning State Treasury, state claims is an amount of money must be paid to Central Government and/or Central Government’s rights which can be valued in monetary terms as a result of agreements or regulations, or other legal causes.

Dalam melaksanakan undang-undang tersebut, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara serta menyajikan informasi keuangan negara. Namun menteri/pimpinan lembaga juga memiliki peran penting, yaitu tetap melaksanakan pengelolaan piutang tersebut.

In implementing the law, the Minister of Finance as the State General Treasurer (BUN) is authorized to collect the claims, establish a system of accounting and financial reporting, as well as to present information on state finances. However, that Minister of Finance’s authority doesn’t undermine other ministers/head of government agencies’ role in managing state claims.

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Bila upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi, sehingga piutang negara/daerah tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara, yaitu UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

The state/regional claims management is directed toward maximization of the level of claims collected. Otherwise, or in case they fail to do so, those claims will be managed according to the existing law on state claims management, namely Government Regulation in Lieu of Act Number 49 of 1960 mentioned above.


087

PUPN adalah organisasi yang bersifat interdepartemental yang anggota-anggotanya diangkat oleh Menteri Keuangan. Anggota PUPN Pusat beranggotakan wakil dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan wakil dari Kepolisian RI, sedangkan PUPN Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia beranggotakan wakil dari unsurunsur Kementerian Keuangan (KPKNL dan Kanwil DJKN), Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi. Adapun tugas administrasi keseharian PUPN dilaksanakan oleh DJKN.

The Committee of State Claims (PUPN) is an interdepartmental organization whose members are named by the Minister of Finance. Assuming the membership of PUPN are representatives of Ministry of Finance, Attorney General, and Indonesian Police. Meanwhile, members of the committee’s branches spreading all over the nation, come from elements of the Finance Ministry (DJKN’s service offices and regional offices), Regional Government, Regional Police, and District Attorney. The PUPN’s daily administrative tasks are performed by DJKN.

Pengurusan piutang negara melalui PUPN/DJKN diharapkan dapat lebih cepat dan efektif dibandingkan apabila pengurusan ditempuh melalui lembaga peradilan yang relatif memerlukan waktu lama (melalui pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali). Guna mendukung proses yang cepat dan efektif, subjek yang melakukan pengurusan piutang negara (PUPN) oleh undang-undang tersebut di atas diberi kewenangan khusus yang disebut dengan istilah

Through PUPN/DJKN, the state claims management is expected to be undertaken in more efficient and effective way than in court system which has a number of steps and takes a relatively a long time—first level (state court), second level (appeal), and judicial review. And in favor of the quick and effective process of state claims management, the Act equips the Committee of State Claims with parate eksekusi, meaning an authority to issue decrees the legal power of which is equal to that of judge’s decree.

parate eksekusi, yaitu kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tingginya outstanding nilai BKPN aktif yang diurus oleh PUPN/DJKN serta transformasi kelembagaan terkait bidang piutang negara yang sudah dimulai oleh DJKN menuntut adanya upaya ekstra untuk mempercepat penyelesaian pengurusan piutang negara. Sejak tahun 2010 telah ditetapkan bahwa program percepatan penyelesaian tersebut dilakukan terhadap outstanding BKPN aktif per-Juli 2010 dengan jangka waktu sampai dengan akhir tahun 2014. Outstanding BKPN aktif per Juli 2010 yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2014 adalah sebanyak 158.508 BKPN, dengan rincian sebagai berikut: Untuk mewujudkan tujuan program percepatan penyelesaian tersebut, telah disusun suatu road map

Road Map for Accelerating Settlement of State Claims Management The height of the value of outstanding active BKPN (case files) managed by PUPN/DJKN and institutional transformation related to state claims that has been started by DJKN call for an extra effort to speed up the settlement of state claims. Since 2010, it has been determined that the acceleration of the settlement of active BKPN as of July 2010 which amounted to 158,508 case files would be concluded by the end of 2014. Details of the active case files to be completed are listed below:

A roadmap to which DJKN shall refer in attaining the goal of the acceleration program has been set out. The road

088


Outstanding BKPN Aktif Per Juli 2010 Active Case Files as of July 2010 Outstanding

Penyerah Piutang Creditors

No.

BKPN Case Files

Nilai (Rp juta) Values (in Rupiah)

1

BUMN/D Perbankan State/regional-owned banks

90.185

2

BUMN/D Non Perbankan State/regional-owned nonbanking companies

48.524

1.178.739,42

3

Instansi Pemerintah Pusat/Daerah State/regional Agencies

19.673

40.820.976,51

4

Lembaga Negara State Institutions Jumlah Total

20.405.584,59

126

9.239,94

158.508

62.414.540,46

Grafik 1 126

Outstanding BKPN (berdasarkan berkas) Outstanding Case Files

19,673

BUMN Perbankan

State/regional-owned banks BUMN Non Perbankan

State/regional-owned nonbanking companies Instansi Pemerintah

State/regional Agencies Lembaga Negara

48,524

State Institutions

90,185 Grafik 2 0,01 20,41

Outstanding Nilai BKPN (dalam triliun rupiah) Outstanding Values (in Rupiah)

BUMN Perbankan

State/regional-owned banks BUMN Non Perbankan

1,18

State/regional-owned nonbanking companies Instansi Pemerintah

State/regional Agencies Lembaga Negara

State Institutions

40,82


089

yang menjadi acuan bagi DJKN. Road map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2010-2014 tersebut sudah disesuaikan dengan area of improvement masing-masing unit Eselon I di Kementerian Keuangan khususnya DJKN, yang ditetapkan pada Position Paper Arah Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014.

map, which spans from 2010 to 2014, has been adjusted to the area of improvement of each echelon unit in the Ministry of Finance, in particular DJKN, as stated in the Ministry of Finance’s Position Paper 2010 – 2014.

Program Aksi di dalam road map percepatan penyelesaian

The Action Program on the road map for accelerating the settlement state claims is made up of 10 action programs carried out by the DJKN’s Central Office, Regional Offices, and Service Offices (KPKNL) either individually or jointly. With the action program, it is expected that the active BKPN as of July 2010 managed by PUPN/DJKN can be completed in 2014. The action program in the road map, which is part of duties and responsibilities of the service offices and regional offices of DJKN, is set forth in Circular of the Director-General of State Asset Management No. SE-01/KN/2011 dated January 28, 2011 on Road Map for Accelerating the Settlement of State Claims. Details of the Action Program in the Road Map are as follow:

pengurusan piutang negara terdiri dari 10 program aksi yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dengan program aksi tersebut diharapkan outstanding BKPN aktif per-Juli 2010 yang diurus oleh PUPN/DJKN dapat diselesaikan pada tahun 2014. Program aksi di dalam road map tersebut yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPKNL dan Kanwil DJKN dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-01/ KN/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara. Rincian 10 Program Aksi dalam Road Map tersebut adalah sebagai berikut:

090


1. Program aksi yang dilakukan oleh KPKNL, yaitu: a. Program Aksi 1, Penertiban BKPN, sebagai berikut: 1) Stock Opname BKPN. Kegiatan ini sudah diselesaikan dan dilaporkan ke Kantor Pusat DJKN pada akhir Desember 2010. 2) Pemetaan BKPN berdasarkan umur piutang sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan, tahap pengurusan, dan berdasarkan prioritas penyelesaian. Kegiatan ini sudah diselesaikan dan dilaporkan ke Kantor Pusat DJKN pada akhir Desember 2010. Namun demikian, sepanjang kegiatan pengisian/input database Program Aplikasi SIMPLe belum selesai, maka KPKNL harus tetap mengirimkan rekap data BKPN berdasarkan umur piutang sejak SP3N diterbitkan dan tahap pengurusan pertanggal 30 Juni dan 31 Desember. Selain itu, sebagai bahan perencanaan dan monitoring pencapaian target PNDS dan PSBDT, KPKNL setiap tahun membuat data BKPN yang menjadi prioritas penyelesaian pada tahun yang bersangkutan. 3) Melakukan Pencarian BKPN yang tidak ditemukan, dengan cara: a) meneliti keberadaan BKPN, baik yang terdapat di gudang KPKNL maupun Kanwil DJKN; b) meneliti kembali Berita Acara Serah Terima BKPN pada saat pemekaran Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), dan KP2LN menjadi KPKNL sehingga dapat ditelusuri riwayat perpindahan BKPN; c) melakukan rekonsiliasi data BKPN dengan penyerah piutang, atau mendatangi secara langsung, sehingga didapat kesamaan data BKPN antara penyerah piutang dengan KPKNL;


091

1. Action program conducted by KPKNL, namely : a. Action Program 1, Case Files (BKPNs) arrangement, as follows: 1) Case Files Inventory-Taking. This activity has been completed and reported to the Central Office by the end of December 2010. 2) Mapping the case files by their period which is counted since the issuance of SP3N (Acceptance Letter of State Claims Management), the stage of the state claims management, and the settlement priority. This activity has been completed and reported to the Central Office in late December 2010. However, the SIMPLe Application Program had not been completed at times when activities of the updating the database was being conducted, hence the service offices must continue reporting the summary of BKPN data based on the age of state claims since SP3N, the stage of state claims management as of June 30 and December 31. In addition, as a planning and monitoring material for target achievement of PNDS and PSBDT, every year the service offices must set out which case files shall be resolved during the year. 3) Finding missing Case Files (BKPNs), by means of: a) Examining the existence BKPN, located both in the warehouse of the Regional Offices or Service Offices; b) Re-examining the Record of BKPN Handover when the service offices transformed from KP3N into KP2LN which later transformed into KPKNL, to trace the transfer of the case files; c) Performing data reconciliation with the creditors, or in-person meeting, to synch case files data kept by the creditors and KPKNL; d) Following-up the case files recap by summoning the debtors. And in case they

d) atas dasar data rekapitulasi BKPN, melakukan pemanggilan kepada debitor dan selanjutnya apabila debitor memenuhi panggilan dapat diminta untuk menandatangani akta pengakuan utang yang baru; e) apabila diperlukan, dapat mengundang eks. pejabat atau pegawai yang dahulu pernah terlibat dalam proses pengurusan piutang negara sebagai narasumber dalam proses pencarian BKPN. Kegiatan ini sudah diselesaikan pada akhir Februari 2011.

appear, they may be required to sign a new deed of debt acknowledgment; e) Inviting, when necessary, ex-officers or employees who had once been involved in the management of state claims as the source persons in the search of missing BKPNs. This activity was completed in late February 2011.

b. Program Aksi 2, Penyelesaian Pembentukan Database Pengurusan Piutang Negara pada Program Aplikasi SIMPLe. Program aksi ini dilakukan dengan cara perekaman (entry) data pengurusan piutang negara pada

b. Action Program 2, Completing the establishment of database on management of State Claims on SIMPLe Application Program. The action program was performed by recording data on the management of state claims into the SIMPle Application Program database. This activity was completed in late February 2011.

database Program Aplikasi SIMPLe. Kegiatan ini sudah diselesaikan pada akhir Februari 2011. c. Program Aksi 3, Validasi Ulang Outstanding Piutang Negara Yang Diurus PUPN/DJKN. Program ini dilakukan dengan cara menghitung ulang nilai piutang negara sesuai dokumen yang ada pada BKPN setelah dilakukan stock opname BKPN. Kegiatan ini sudah diselesaikan pada akhir Februari 2011.

c. Action Program 3, Revalidation of outstanding state claims managed by the PUPN/DJKN. The program was carried out by recalculating the value of the state claims according to the case files data after the stock-taking. This activity was completed in late February 2011.

d. Program Aksi 4, Estimasi Tingkat Ketertagihan Piutang, yang dilakukan dengan cara: 1) Penyelesaian perekaman (entry) data barang jaminan piutang negara pada Program Aplikasi SIMPLe, yang sudah diselesaikan pada Maret 2011. 2) Pemutakhiran (up dating) data barang jaminan dan nilai barang jaminan yang dapat mendukung tingkat ketertagihan piutang, yang harus dilakukan setiap ada mutasi data terkait barang jaminan. Bila data barang jaminan berikut perkiraan nilainya dapat terkumpul, diharapkan DJKN akan lebih mudah mendapatkan informasi

d. Action Program 4, Estimation of the State Claims collection rate, which was done through: 1) Completing data entry for state claims collateral into SIMPLe Application Program, which was accomplished in March 2011. 2) Updating data on collateral and its value to support the state claims collection rate. This shall be done every time data related to collateral are changed. Once the data on collaterals and their estimated value can be collected, it is expected that it would be easier for DJKN to obtain information about the estimated value of collectible state claims. This in turn will

092


Good character is not formed in a week or a month. It is created little by little, day by day. Protracted and patient effort is needed to develop good character. - Heraclitus -


093

Andi Saputra - KPKNL Serpong - Anak-anak Aceh

mengenai perkiraan nilai piutang negara yang mungkin tertagih. Kondisi tersebut memudahkan DJKN dalam membuat perencanaan dan penyusunan prioritas kegiatan serta pengawasan dan pengendalian dalam implementasi atas perencanaan tersebut.

expedite the DJKN in planning and prioritizing activities as well as monitoring and controlling of the implementation of those plans.

e. Program Aksi 10, Intensifikasi Pelaksanaan Proses/Tahap Pengurusan, Intensifikasi Asset/ Debtor Tracing. Kegiatan yang dilakukan KPKNL sepanjang waktu sampai selesainya program percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara, antara lain:Meningkatkan tahap pengurusan piutang 1) negara untuk semua BKPN sampai dengan

e. Action Program 10, Intensifying the process/ stages of state claims management and asset/ debtor tracing. The following activities undertaken by KPKNL perpetually until the completion of Acceleration of the Settlement of State Claims Management, among other: 1) Improving the management of state claims for

optimal (PSBDT). Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka 2) asset/debtor tracing sebelum terbit PSBDT.

all case files (BKPN) up to their optimal stage (PSBDT). 2) Conducting the asset/debtor tracing before issuing PSBDT. This action program is the heart of DJKN’s Roadmap for State Claims Settlement Acceleration 2010-2014.

Program aksi ini merupakan inti dari road map percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara yang menjadi program DJKN sampai tahun 2014 nanti. 2. Kanwil DJKN bertugas mengawasi pelaksanaan program aksi percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara oleh KPKNL.

2. DJKN Regional Office oversees the implementation of the action program for State Claims Settlement Acceleration executed by KPKNL.

3. Program aksi yang dilakukan Kanwil DJKN dan KPKNL adalah Program Aksi 9, Intensifikasi Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Keringanan Penyelesaian Utang Debitor, yang dilaksanakan dengan kegiatankegiatan sebagai berikut: a. Pemberitahuan kepada para debitor tentang kesempatan untuk menyelesaikan utang masing-masing dengan mendapatkan insentif berupa keringanan. b. Percepatan penyelesaian kajian atas permohonan keringanan penyelesaian utang.

3. Action program performed by the regional office and service office is Action Program 9, Intensification of implementation of the authority on granting the debt relief, which was implemented through the following activities: a. Putting the debtors on notice related the opportunity to resolve their debt through incentives in the form of debt relief. b. Accelerating the completion of the study of debt relief proposal. The purpose of this action program is to give an

094


Pembahasan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dengan Komisi XI DPR RI

Discussion of Bill of State Claims and Regional Claims Management with The House of Representatives Commission XI

Maksud dari program aksi ini adalah memberikan kesempatan kepada para penanggung utang (debitor) yang memenuhi syarat tertentu untuk segera menyelesaikan utangnya dengan mendapatkan insentif berupa keringanan, baik keringanan jumlah utang, keringanan jangka waktu penyelesaian utang, maupun kombinasi dari keduanya. Diharapkan, insentif berupa keringanan tersebut dapat menjadi pemicu banyak penanggung utang (debitor) untuk menyelesaikan utangnya kepada negara.

opportunity to the eligible debtors to immediately settle their debts through incentives in the form of relief, both in term of the amount of debt and settlement period, or even the combination of both. It is hoped that such incentives will trigger many guarantors or debtors to settle their debt.

4. Program Aksi yang dilakukan Kantor Pusat DJKN adalah sebagai berikut: a. Program Aksi 5, Penyusunan Peraturan yang Memungkinkan Penyederhanaan Proses/Tahap Pengurusan Piutang Negara, yang dirumuskan dalam RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi salah satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas di DPR pada tahun 2011. Diharapkan RUU tersebut selesai dibahas di DPR dan dapat diundangkan pada tahun 2012. b. Program Aksi 10, Intensifikasi Pembinaan Kepada Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL

4. Program Actions carried out by DJKN Central Office are as follow: a. Action Program 5, Simplification of procedures for the management of State Claims, which was outlined in the Draft of Law on the Management of State and Regional Claims. The bill in was included in the National Legislation Program (Prolegnas) and has become one of the priority bill to be discussed in the House of Representatives b. in 2011. It is expected that bill will be thoroughly discussed in House and be enacted in 2012. Action Program 10, Intensification guidance to the Regional Offices and Service Offices

5. Program aksi yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL baik secara bersama-sama maupun pada masing-masing tingkatan: a. Program Aksi 6, Capacity Building bagi Jurusita, Pemeriksa dan Pengelola (analis) BKPN.

5. Action program conducted by DJKN’s Central Office, Regional Offices, and Service Offices either jointly or individually on each level: Action Program 6, Capacity building for the confiscators, assessors, case analysts.


095

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petugas yang menjadi tulang punggung dalam pengurusan piutang negara (jurusita, pemeriksa, dan pengelola (analis) BKPN). Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan rapat kerja pembinaan yang juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional yang memberikan sharing pengalaman terkait tugas kejurusitaan, serta pengetahuan hukum pertanahan yang terkait dengan penyitaan. Selain itu, diadakan juga kegiatan workshop penelusuran aset dan debitor (asset and debtor tracing) dengan narasumber yang berasal dari instansi yang secara intensif melakukan kegiatan penelusuran aset dan orang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJP, Bareskrim POLRI, dan PPATK. b. Program Aksi 7, Koordinasi dengan penyerah piutang khususnya BUMN/D agar menarik pengurusan piutang negara dari PUPN/DJKN, baik dalam rangka restrukturisasi maupun dalam rangka penyelesaian piutang dengan mekanisme korporasi.

a. This activity was intended to improve the knowledge and skills of the personnel which are the backbone of the management of state claims (confiscators, inspectors, case file analyst). The activities undertaken included carrying out working meetings inviting source-persons from the Directorate-General of Taxes, the District Court, and the National Land Agency to share their insight and job-related experience in the field of confiscation and the related land law. In addition, there was also a workshop on asset and debtor tracing with speakers from agencies intensively conducting asset-tracing activities such as the Corruption Eradication Commission (KPK), Directorate-General of Taxes (DJP), the National Police Criminal Investigation Directorate (Bareskrim), and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). b. Action Program 7, Coordination with the creditor especially State/Region-Owned Enterprises, appealing to them to withdraw the management of state claims from the PUPN/DJKN, either through restructuring mechanism or through corporate mechanisms.

Selain program aksi di atas, terdapat beberapa upaya lain yang dapat mempercepat penyelesaian pengurusan piutang negara, yaitu: 1) kerja sama dengan penyerah piutang untuk memasarkan barang jaminan; 2) kerja sama dengan BPN dalam rangka penelusuran/ pencarian barang jaminan berupa tanah yang belum/ tidak ditemukan pada waktu penyitaan, serta untuk mencari jalan keluar terhadap penjualan melalui lelang atas tanah yang masa berlaku hak kepemilikannya telah habis. 3) kerja sama dengan DJP, Kementerian Hukum dan HAM, serta stakeholder DJKN lainnya, khususnya dalam pencarian informasi dan dokumen yang dapat memberikan bukti kepada PUPN/DJKN dalam mempercepat dan mengoptimalkan pencapaian hasil pengurusan piutang negara.

In addition to the above courses of action, there are several other efforts to expedite the completion of the state claims management, namely: 1) cooperation with the creditors to market the 2) collateral; cooperation with the BPN in order to seek collateral such as lands that have not been found at the time of confiscation, and to find a way to conduct a sale through auction for lands with ownership rights that is no longer valid. 3) Cooperation with the DJP, the Ministry of Justice and Human Rights, as well as other stakeholders, especially in search of information and documents that may provide evidence to PUPN/DJKN in accelerating and optimizing the achievement of state claims management.

096


Program penyelesaian Road Map tersebut dilaksanakan secara optimal dan dengan penuh tanggung jawab oleh Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan khususnya oleh KPKNL. Data pencapaian target Road Map DJKN berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan sampai dengan triwulan III tahun 2012, tersaji dalam grafik di bawah ini.

The Head Office, Regional Offices, and especially the Service Offices of DJKN have optimally and dutifully attained the Road Map completion program. Data pertaining the completion target of the Road Map, based on the summary of monthly reports until the third quarter of 2012, presented in the chart below.

Realisasi Target Road Map s.d. Triwulan III 2012 Realization of Road Map Target as of Third Quarter 2012

45.000

100,72%

40.000

110,80%

35.000 30.000 25.000

113,84% 103,51%

20.000 15.000 10.000 5.000 0

2011

2012 2012 2012 s.d triwulan I/ s.d triwulan II/ s.d triwulan III/ as of 1st quarter as of 2nd quarter as of 3rd quarter

Target Kumulatif/Cumulative Targets

23,147

24,647

32,647

40,647

Realisasi/Realization

23,959

28,059

36,172

40,938

Sementara itu, pencapaian target atas masing-masing Kanwil tersaji dalam tabel di bawah ini:

Meanwhile, the target of each Regional Office is presented in the table below:

Realisasi Target Road Map Per Kanwil s.d. Triwulan III 2012 Realization of Road Map Target By Regional Office as of Third Quarter 2012 NO.

Kanwil/ Regional Office

Target s.d. / Target as of Realisasi s.d. / Realization as of Des 2012 Sept 2012

%

1

Kanwil I DJKN Banda Aceh

2.864

1157

56,93%

2

Kanwil II DJKN Medan

3.093

3335

151,94%

3

Kanwil III DJKN Pekanbaru

2.407

757

44,33%

4

Kanwil IV DJKN Palembang

2.591

912

49,60%

5

Kanwil V DJKN B. Lampung

1.451

507

49,24%

6

Kanwil VI DJKN Serang

2.155

1643

107,44%

7

Kanwil VII DJKN Jakarta

14.656

9878

94,98%

8

Kanwil VIII DJKN Bandung

8.163

8701

150,21%

9

Kanwil IX DJKN Semarang

5.147

3516

96,27%

10

Kanwil X DJKN Surabaya

4.259

2229

73,76%


097

NO.

Kanwil/ Regional Office

11

Kanwil XI DJKN Pontianak

12 13 14 15

Target s.d. / Target as of Realisasi s.d. / Realization as of Des 2012 Sept 2012

%

1.066

425

Kanwil XII DJKN Banjarmasin

786

496

88,93%

Kanwil XIII DJKN Samarinda

562

437

109,58%

Kanwil XIV DJKN Denpasar

1.760

2335

186,97%

Kanwil XV DJKN Makassar

2.980

2427

114,77%

16

Kanwil XVI DJKN Manado

2.775

1488

75,57%

17

Kanwil XVII DJKN Jayapura

567

695

172,74%

57.282

40.938

100,72%

Jumlah Total

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012 berdampak atas dihentikannya tahap pengurusan atas Berkas Piutang Negara yang berasal dari BUMN/BUMD. Hal ini menyebabkan pencapaian target di Triwulan IV 2012 secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2012 hanya sebesar 84,93%.

56,19%

Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 dated 17 September 2012 requires that DJKN discontinue the management of State Claims deriving from state/regional-owned enterprises. This leads to the achievement of state claims management in the fourth quarter of 2012, and cumulatively through the end of 2012, only reached 84.93% of the target.

Realisasi Target Road Map s.d. Triwulan IV 2012 Realization of Road Map Target as of Fourth Quarter 2012 60.000 55.000

84,93%

50.000 100,72%

45.000 40.000

110,80%

35.000

113,84%

30.000

103,51%

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2011

2012

s.d Dess

2011 s.d Desember/ December

s.d triwulanI

2012

s.d triwulan III

2012

s.d triwulan IV

2012 2012 2012 2012 s.d triwulan III/ s.d triwulan III/ s.d triwulan III/ s.d triwulan IV/ as of 3rd quarter as of 3rd quarter as of 3rd quarter as of 4th quarter

Target Kumulatif/Cumulative Targets Realisasi/Realization

2012

.d triwulan II

23,147

24,647

32,647

40,647

57,282

23,959

28,059

36,172

40,938

48,649

098


“Road map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2010-2014 tersebut sudah disesuaikan dengan area of improvement masing-masing unit Eselon I di Kementerian Keuangan khususnya DJKN, yang ditetapkan pada Position Paper Arah Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014.”

Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Selain menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi, DJKN juga mempunyai fungsi penyiapan bahan telaahan usul penetapan, perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian keluar wilayah RI. Dibandingkan dengan tahun 2011, penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan pencegahan dalam tahun 2012 lebih sedikit, dengan rincian sebagai berikut : 1. SK Menteri tentang Pencegahan sebanyak 7 KMK

Overseas Travel Bans In addition to performing the functions of formulating policy and standardization, DJKN also serves the function of preparing the review on the execution, renewal, and revocation of overseas travel bans. Following are the Minister of Finance’s Decrees on Overseas Travels Ban in 2011 and 2012:

1. Seven Minister of Finance’s Decrees on overseas travel bans.

Tahun Year

Jenis Type

Jumlah SK Number of Decree

Nilai Hutang/ Outstanding Debt (Rp)

2011

Pencegahan/Travel Ban

23

14.251.258.324.619,90

275.930,82

-

2012

Pencegahan/Travel Ban

7

95.961.130.644,05

-

-

2. SK Menteri tentang Perpanjangan I dan II sebanyak 25 KMK

Nilai Hutang/ Outstanding Debt (USD)

Nilai Hutang/ Outstanding Debt (JPY)

2. The number of Minister’s Decree concerning the extension of overseas travel ban I and II reached 25.

Tahun Year

Jenis Type


2011

Perpanjangan/Renewal

19

396.478.211.890,13

-

-

2012

Perpanjangan/Renewal

25

11.758.123.693.870,60

278.430,82

-

3. SK Menteri tentang Pencabutan Pencegahan 8 KMK Tahun Year

Jenis Type

2011

Pencabutan/Revocation

2012

Pencabutan/Revocation



099

Nilai Hutang/ Outstanding Debt (Rp)



3. Number of Minister’s Decree concerning the revocation of overseas travel bans was 8 Nilai Hutang/ Outstanding Debt (Rp)



1

129.508.526.947,72

280.930,82

-

8

96.355.442.163,42

278.430,82

-

“The road map, which spans from 2010 to 2014, has been adjusted to the area of improvement of each echelon unit in the Ministry of Finance, in particular DJKN, as stated in the Ministry of Finance’s Position Paper 2010 – 2014.”

Capaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2012 Hasil pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh PUPN/DJKN selama tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) merupakan jumlah Piutang Negara yang dapat diselesaikan pengurusannya oleh PUPN/DJKN yang

The Performance of Management of the State Claims in 2012 The result of management of state claims undertaken by PUPN/ DJKN during the year 2012 can be described as follows. 1. Settled State Claims (PNDS) is collected claim, either paid in full or in installments. Cases withdrawn by

berasal dari Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT), Penarikan, Pengembalian KPR-BTN, Angsuran/ Penarikan/Lunas PSBDT, dan Lunas.

creditors in the event of restructuring, PSBDT (claims temporary can not be collected), KPR-BTN (housing credit) recovery also fall into this category.

Realisasi Pencapaian Piutang Negara Dapat Diselesaikan Settled State Claims Realization 2008-2012 (dalam jutaan rupiah/in million rupiah) Tahun Year

PNDS Target/Target

Realisasi/Realization

2008

704.551,14

829.654,56

2009

1.065.445,59

597.388,94

2010

770.000,00

816.214,00

2011

820.000,00

833.440,53

2012

990.000,00

1.125.349,36

Sampai dengan Desember 2012, PNDS yang berhasil dipungut adalah sebesar Rp1.125,35 miliar. Jika dibandingkan dengan target sebesar Rp990 miliar, maka realisasi tahun 2012 telah melampaui target dengan persentase pencapaiannya 113,67%.

As of December 2012, PNDS successfully collected amounted to Rp1,125,35 billion, exceeding the year’s target of Rp990 billion by 13.67 %.

Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 nilai PNDS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi PNDS tersebut diperoleh dari eksekusi PNDS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi PNDS tersebut

The above graph shows that since 2009 the value of PNDS has increased significantly. Actual PNDS was obtained from the execution (auction of collateral) and non-execution (installment/repayment of debt, debt restructuring, and the disbursement

100


diperoleh dari eksekusi (penjualan barang jaminan) maupun non eksekusi (angsuran/pelunasan hutang, restrukturisasi hutang, penebusan maupun pencairan barang jaminan) sebagaimana data yang disampaikan oleh Kanwil selama tahun 2012.

or redemption of collaterals). These figures were submitted by the Regional Office for the year 2012.

2. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN) Sampai dengan Desember 2012, BIAD PPN yang berhasil dipungut adalah sebesar Rp96,35 miliar. Jika dibandingkan dengan target sebesar Rp44,65 miliar, maka realisasi tahun 2012 ini melampaui target dengan persentase pencapaiannya sebesar 215,79%.

2. Administration Fees of State Claims Management (BIAD PPN) As of December 2012, BIAD PPN successfully collected amounted to Rp96.35 billion, or a 215.79% of the targeted Rp44.65 billion.

Target PNDS dan Biad tahun 2012 dapat tercapai karena beberapa hal sebagai berikut: a. Kantor Pusat senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi kepada KPKNL melalui Kanwil untuk mengoptimalkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengurusan Piutang Negara. Upaya-upaya yang disarankan kepada KPKNL adalah dengan melakukan pencegahan ke luar wilayah RI dan melakukan debtor tracing serta asset tracing. Debtor

PNDS and BIAD target in 2012 can be achieved due to the following: a. The Central Office continually monitored and evaluated Service Offices through Regional Offices to optimize efforts in the management of state claims. Service Offices were advised to impose travel bans and to conduct asset and debtor tracing. Debtor tracing and asset tracing are activities performed by KPKNL to search/inspect the debtors whose existence are not known or to seek assets/property owned by the debtors.

tracing dan asset tracing adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPKNL untuk mencari/memeriksa debitur yang tidak diketahui keberadaannya atau mencari aset/harta kekayaan lain yang dimiliki debitur.

Realisasi Pencapaian Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN)

Realization of Administration Fees of State Claims Management 2008-2012 (Dalam Jutaan Rupiah/In Million Rupiah)

Target

2008

42.269,00

Realisasi 61.473,06

2009

61.550,00

46.834,35

2010

67.750,00

70.260,00

2011

47.000,00

74.461,05

2012

44.649,35

96.355,71

b. Adanya penarikan berkas oleh Penyerah Piutang dalam rangka restrukturisasi hutang.


BIAD

Tahun Year

101

A number of cases were withdrawn by the creditors in the course of debt restructuring.

Penghapusan Piutang Negara Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, yang menyatakan Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak.

Written-Off b. State Claims Government Regulation Number 14 of 2005 concerning the State Claims Write-off Procedures as amanded by Goverment Regulation Number 33 of 2006 stipulated that state/regional claims can be written-off conditionally or unconditionally.

Penghapusan Piutang Negara dilakukan atas usul penghapusan dari Menteri/Pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Instansi/lembaga/kreditor tersebut tetap harus melakukan penatausahaan/pembukuan Piutang Negara yang dikelola sebagaimana mestinya.

The write-off of state claims is begun when a Minister/ Head of Agency submits a letter to Minister of Finance, through the Director-General of State Asset Management, requesting for the write-off of state claims. After the write-off, however, the ministry/agency is still required to keep a record or administration of the state claims.

Usul penghapusan kepada Menteri Keuangan hanya dapat diajukan setelah pengurusan Piutang Negara oleh PUPN dilakukan secara optimal. Piutang Negara yang diurus PUPN tersebut dinyatakan optimal apabila telah diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Penghapusan secara bersyarat belum menghapus hak tagih negara/daerah kepada Penanggung Hutang, penghapusan ini baru sebatas menghapuskan Piutang Negara dari pembukuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sedangkan penghapusan Piutang Negara secara mutlak (menghapuskan hak tagih dan pembukuan) dapat diajukan paling cepat setelah lewat waktu 2 (dua) tahun dari penetapan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat.

A request for write-off can only be submitted after Committee of State Claims issues a letter stating that the claim is “temporary can not be collected” (PSBDT), a sign that the management of state claim has been conducted optimally. A conditional write-off does not remove the state/regional government’s right to collect the debt. An unconditional write-off can only be requested after a period of two years has elapsed from the date of its conditional write-off.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 telah diatur mengenai wewenang pejabat untuk menetapkan keputusan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat yaitu: a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) perpenanggung hutang; b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per penanggung hutang; dan c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per-penanggung hutang.

Government Regulation Number 14 of 2005 regulates the amount of debt and the level of authority under which a conditional write-off is: a. Up to Rp 10,000,000,000 (ten billion) per debtor, the conditional write-off is under the Minister of Finance’s authority; b. Between Rp 10,000,000,000 (ten billion) and Rp 100,000,000,000 (a hundred billion) per debtor is under the President’s authority; and c. More than Rp 100,000,000,000.00 (a hundred billion) per debtor is under the President with the agreement from the House of Representative’s (DPR) authority.

102


Dalam hal Piutang Negara dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai Piutang Negara dengan kurs rata-rata Bank Indonesia yang berlaku pada tiga hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

In case the state claims are valued in foreign currency, the monetary value of state claims to be written off pursuant to above conditions is calculated using the average BI rate on three days before the date of the Minister/Head of agency’s request.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/ PMK.06/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Perusahaan Negara/ Daerah, pengajuan usul penghapusan secara bersyarat dapat dilakukan oleh Pimpinan K/L dengan menyampaikan surat usul penghapusan piutang dengan melampirkan; a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan b. lembar surat PSBDT masing-masing Penanggung Hutang;

Minister of Finance’s Regulation Number 31/ PMK.06/2005 regarding the write-off procedure of State/Regional Claims and State/Regional Enterprise Claims, stipulates that Minister/Head of Agency may submit a write-off proposal with attached list of debtors and their copy of PSBDT, including the following details of; a. Debtor’s ability to pay b. The availability and condition of the collateral and/or other relevant information.

Sedangkan dalam pengajuan usul penghapusan Piutang Negara secara mutlak dapat dilakukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dengan menyampaikan daftar nominatif Penanggung Hutang, surat penetapan penghapusan secara bersyarat, dan surat keterangan dari aparat/pejabat bahwa Penanggung Hutang tidak dapat/mampu menyelesaikan sisa kewajibannya karena alasan yang sah.

As for unconditional write-off, the proposal must be submitted two years after the conditional write-off approval, and it must be equipped with information on the debtor and letter from relevant officers stating that debtor is unable to pay his/her debt.

Sampai dengan tahun 2012, DJKN telah menerima 14 surat permohonan penghapusan piutang negara bersyarat dari Kementerian Kehutanan, namun dari 14 surat permohonan tersebut, 5 telah selesai diterbitkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Keuangan, 2 sudah diterbitkan SK namun masih terdapat Penanggung Hutang (PH) yang belum memenuhi syarat, sedangkan 7 lainnya masih diperlukan kelengkapan persyaratan kepada Kementerian Kehutanan. Daftar rincian penghapusan piutang negara bersyarat dapat dilihat pada tabel berikut.

Until 2012, DJKN has received 14 requests for conditional write-off submitted by the Ministry of Forestry. Five of the 14 requests have been approved through the Ministry of Finance’s Decrees, two requests were approved but will not effective until the debtors meet the write-off requirement, while the remaining seven are put on hold until the Ministry of Forestry meet the requirement. Details of conditional write-off during 2012 are presented below in the table.


103

Great dancers are not great because of their technique, they are great because of their passion. - Martha Graham -

Fajri Andari - Sekretariat DJKN - Performa Maksimal Demi Recehan

Penghapusan Piutang Negara bersyarat / Conditional Write-Off Per-Desember 2012 NO. 1

Asal Surat, No, & Tanggal

Nilai usulan penghapusan piutang

Sekjen Kemhut

Rp807.276.922,45

S.604/Menhut-II/Keu/10

USD.660.967.84

Yang sudah terbit SK/ sudah di Menkeu/DJ -

Yang belum / kurang kelengkapan Masih memerlukan penelusuran utk mengetahui keberadaan &

tgl. 12-11-2010

kemampuan PH 2

Sekjen Kemhut

Rp100.945.439,11

No. 209/KMK.06/2011

Selesai


USD.47,905.35

Tgl. 23 Juni 2011

Sekjen Kemhut

Rp961.763.400,96

No. 176/KMK.06/2011

30 PH memenuhi syarat


USD.15,208.74

Tgl.13 Juni 2011

(selesai)

tgl. 26-8-2011

(30 PH)

Sekjen Kemhut

Rp14.345.678.908,54


USD.654.402.58

tgl. 10-11-2010 3

4

1 PH blm memenuhi syarat -

Minta kelengkapan ke Sekjen Kemhut dengan surat No.S-1/KN.4/2012

tgl. 26-8-2011

tgl. 3 Januari 2012 5

Sekjen Kemhut

Rp8.586.741,00


USD.17,555.89

-

Minta kelengkapan ke Sekjen Kemhut dengan surat No.S-175/

tgl. 19-5-2011

KN.4/2011 tgl 27 Juli 2011 6

Sekjen Kemhut

Rp7.440.699.589,86


USD.1.153.685,35

-

Minta kelengkapan ke Sekjen Kemhut dengan suratNo.S-175/KN.4/2011

tgl. 23-5-2011

tgl 27 Juli 2011 7

Sekjen Kemhut

Rp88.262.015,16

No. 191/KMK.06/2012

15 PH memenuhi syarat


USD.37,787.20

Tgl.5 Juni 2012

(selesai)

tgl. 30-11-2011

(Nilai 15 PH)

3 PH dimintakan kelengkapan ke Sekjen Kemhut dengan surat No. S-584/ KN.4/2012 tgl 16-1-2012

8

Sekjen Kemhut

Rp496.901.971,94

No.189/KMK.06/2012


USD.165,729.70

Tgl.5 Juni 2012

Sekjen Kemhut

Rp28.605.806,28

No.291/KMK.06/2012


USD.1,969.69

Tgl.23 Agustus 2012

Selesai

tgl. 9-12-2011 9

tgl. 16-4-2012


105

Selesai

Penghapusan Piutang Negara bersyarat / Conditional Write-Off Per-Desember 2012 NO. 10

Asal Surat, No, & Tanggal

Nilai usulan penghapusan piutang

Yang sudah terbit SK/ sudah di Menkeu/DJ

Yang belum / kurang kelengkapan

Sekjen Kemhut

Rp94.172.877,77

No. 190/KMK.06/2012

Selesai


USD.125,688.08

Tgl. 5 Juni 2012

Sekjen Kemhut

Rp5.855.863,40

ND-280/KN/2012

Ke Menkeu


USD.47,905.35

Tgl. 29 Agustus 2012

Sekjen Kemhut

Rp67.810.992

ND-277/KN/2012

2 PPH minta kelengkapan


USD.736.48

Tgl. 28 Agustus 2012

ke KPKNL Makassar

tgl. 21-5-2012

(Nilai 8 PH)

tgl. 19-8-2012 11

tgl. 5-6-2012 12

No.S-585/KN.4/12 tanggal 7 Agustus 2012

13

14

Sekjen Kemhut

Rp283.027.553,00

No. 348/KMK.06/2012


Rp143.982.308,00

Tgl. 22 Oktober 2012

tgl. 14-3-2012

USD.97,559.30

Sekjen Kemhut

Rp2.401.999.492,00

S.1057/II-Keu/2012

USD.639,849.89

-

Selesai

Masih perlu dilakukan penelitian atas

tgl. 18-12-2012

kelengkapan persyaratan

106


arso

dhih

Yu Wiji

ront

L Go

KN - KP

ders

e Bid

Th alo -

“Think globally, act locally.” - Akio Morita co-founder of Sony

PERKEMBANGAN PELAYANAN LELANG DEVELOPMENTS IN AUCTION

Lelang merupakan bentuk penjualan barang secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang dilakukan semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Transaksi penjualan barang melalui lelang memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

Auction is a public sale of goods with increased or decreased bid, written or orally, to reach the highest price with auction advertisement/ announcement prior to the auction. This method of sale has several advantages, among others:

1. objektif, lelang dilakukan di hadapan umum dan peserta memiliki hak dan kewajiban yang jelas; 2. kompetitif, lelang dilakukan di hadapan umum yang diharapkan dapat menciptakan atmosfer persaingan yang ketat sehingga dapat terbentuk harga yang kompetitif; 3. built in control, lelang dilakukan di bawah pengawasan umum; dan 4. autentik, terdapatnya risalah lelang sebagai bukti autentik terhadap transaksi jual-beli melalui lelang.

1. Objective, performed in public with each participant has the same rights and obligations; 2. Competitive, performed in public, attended by at least one bidder, to whom the auctioneer will offer the auctioned goods by increasing or decreasing the price; 3. Built in controls, the auction is done under public observation; and 4. Authentic, by providing auction deeds for an authentic sales document..

Guna menampung tuntutan masyarakat yang semakin dinamis, dalam perkembangannya lelang tidak hanya menjalankan perannya sebagai media transaksi jual-beli barang, namun berkembang dan memiliki fungsi strategis yang dipisahkan menjadi fungsi publik dan fungsi privat. Ketika lelang digunakan sebagai bentuk sarana untuk mendukung penegakan hukum (law enforcement), maka

In its development, to accommodate the demands of an increasingly dynamic society, not only did action exercise its role as medium for transactions of goods, it also developed and played a strategic function which can be separated into public functions and private functions. When auction is used as a means to support a form of law enforcement, then it serves its public function. Meanwhile, its private function is realized when auction is used by individuals or private legal entities, proving that auction also contributes to the smooth flow of state economy. In addition to these two functions, the auction also has a budgetary function, as we know, auction generates state income in the form of auction fee, income tax, and BPHTB (duties on transfer of land/ building rights).

hal tersebut merupakan fungsi publik dari pelaksanaan lelang. Sedangkan, fungsi privat terwujud pada saat lelang digunakan oleh perorangan ataupun badan hukum swasta. Dengan demikian, lelang juga mempunyai andil dalam memperlancar arus lalu lintas perekonomian negara. Selain kedua fungsi tersebut, lelang juga memiliki fungsi budgeter, karena dalam pelaksanaan lelang, negara mendapatkan penerimaan berupa bea lelang, PPh dan BPHTB.

A. Perkembangan Lelang

A. Auction and Its Advancement

Perkembangan pelaksanaan lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat menggembirakan. Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang dan bea lelang selama tahun 2008 hingga 2012 terus menunjukkan tren meningkat. Realisasi pokok lelang selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2008.


109

Auction has been enjoying an encouraging growth for the last five years, in which the value recorded by auction price and auction fee during the period of 2008 to 2012 has shown an increasing trend.

Pencapaian Pokok Lelang Tahun / Realization of Auction Price 2008-2012 (dalam jutaan rupiah/in million rupiah) 10.000

9.277.123

9.000

7.489.300

8.000

6.796.806

7.000 5.150.988

6.000 4.297.612

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2008

2009

2010

Berdasarkan grafik ini, pencapaian pokok lelang terlihat memiliki tren yang meningkat pula. Pokok lelang yang terjadi pada tahun 2012 meningkat hingga 2,16 kali dibandingkan dengan pokok lelang yang terjadi pada tahun 2008. Selama tahun 2012, pencapaian hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang secara keseluruhan sangat memuaskan. Pencapaian yang amat memuaskan ini dapat kita lihat rinciannya pada tabel berikut.

2011

2012

The realization of the auction price had been exhibiting an increasing trend. Auction price in 2012 was 2.16 times higher compared to the auction price in 2008. During the year 2012, the result of auction in term of overall auction price was remarkable. We can see the details of this very satisfying result in the following table.

Target dan Realisasi Pokok Lelang Per-Kanwil Tahun 2012 Target and Realization of Auction Price by Regional Office 2012 NO.

Kantor Wilayah Regional Office

1

Kanwil I Banda Aceh

2

Kanwil II Medan

3 4

Realisasi Realization

Target

% Pencapaian Achivement

6,160,000,000

13,578,213,450

220.43%

166,616,062,342

234,168,243,750

140.54%

Kanwil III Pekanbaru

169,237,219,149

244,048,982,124

144.21%

Kanwil IV Palembang

81,094,360,477

335,607,167,648

413.85%

5

Kanwil V Bandar Lampung

45,861,713,497

107,013,589,877

233.34%

6

Kanwil VI Serang

187,107,169,314

655,001,960,566

350.07%

7

Kanwil VII Jakarta

2,005,362,037,802

3,772,000,199,496

188.10%

8

Kanwil VIII Bandung

504,275,336,389

1,329,752,802,794

263.70%

9

Kanwil IX Semarang

331,089,188,343

707,414,149,650

213.66%

10

Kanwil X Surabaya

481,966,624,447

901,543,404,053

187.06%

11

Kanwi XI Pontianak

12

Kanwil XII Banjarmasin

13 14

13,172,942,263

53,666,608,900

407.40%

88,056,832,210

166,847,188,450

189.48%

Kanwil XIII Samarinda

94,483,592,642

263,620,350,129

279.01%

Kanwil XIV Denpasar

132,623,503,813

91,272,353,289

68.82%

15

Kanwil XV Makassar

82,480,892,608

220,916,969,030

267.84%

16

Kanwil XVI Manado

64,598,146,261

158,500,530,368

245.36%

17

Kanwil XVII Jayapura Jumlah/Total

22,731,946,471

22,170,443,100

97.53%

4,476,917,568,028

9,277,123,156,674

207.22%

110


“Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang dan bea lelang selama tahun 2008 hingga 2012 terus menunjukkan tren meningkat.”

Dari tabel dapat kita lihat Kanwil IV Palembang memperoleh capaian tertinggi, yaitu 413.85%. Namun, dari segi nilai, Kanwil yang berhasil memperoleh pokok lelang tertinggi adalah Kanwil VII DJKN Jakarta yaitu sebesar lebih dari Rp3,77 triliun atau sebesar 188,10% dari target. Sedangkan persentase tingkat capaian terendah ada pada Kanwil XIV Denpasar, yaitu sebesar 68,82%. Secara keseluruhan tingkat capaian hasil pokok lelang adalah sebesar 207,22%.

Regional Office IV Palembang obtained the highest achievement, which was 413.85%. However, in terms of value, it was Regional Office VII Jakarta that achieved the highest auction price with more than Rp3.77 trillion or equal to 188.10% of the target. And the lowest-achiever was Regional XIV Denpasar, which reached merely 68.82% of the target. Meanwhile, the overall achievement level of the auction price results amounted to 207.22%.

Selain itu, pemungutan penerimaan negara dalam bentuk PNBP berupa Bea Lelang sebagai pelaksanaan fungsi budgeter dari lelang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode tahun 2008-2012. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

In addition, non-tax state revenue in the form of auction fee as an implementation auctions’s budgetary functions also experienced a significant increase during the period 2008-2012. This can be seen in the chart below.

Pencapaian Bea Lelang Tahun / Achievement in Auction Fee 2008-2012 (dalam jutaan rupiah/in million rupiah) 132.755

140.000 120.000

102.800

100.000

83.836

80.000 60.000

57.351

66.258

40.000 20.000 0


2008

2009

111

2010

2011

2012

“The value recorded by auction price and auction fee during the period of 2008 to 2012 has shown an increasing trend. “

Dalam grafik menunjukkan tren yang meningkat atas pencapaian Bea Lelang. Bea Lelang yang diperoleh pada tahun 2012 meningkat hingga 2,31 kali jika dibandingkan dengan Bea Lelang yang diperoleh pada tahun 2008. Rincian Bea Lelang per-Kanwil Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The following graph shows the trend of rising attainment of Auction Fee. Auction Fee earned in 2012 increased 2.31 times compared to that of then previous year. The details of Auction Fee by Regional Office inn the year 2012 can be seen in the chart below.

Target dan Realisasi Bea Lelang Per-Kanwil Tahun 2012 Target and Realization of Auction Fee by Regional Office in 2012 NO.



Target


1

Kanwil I Banda Aceh

120,004,316

514,222,627

428.50%

2

Kanwil II Medan

1,666,160,623

5,921,523,920

355.40%

3


1,692,372,191

3,414,207,184

201.74%

4

Kanwil IV Palembang

810,943,605

2,594,508,785

319.94%

5


6

Kanwil VI Serang

7

Kanwil VII Jakarta

8

Kanwil VIII Bandung

9 10

458,617,135

1,881,985,618

410.36%

1,871,071,693

10,766,886,483

575.44%

12,056,428,421

33,614,910,685

278.81%

7,087,186,795

27,124,252,913

382.72%

Kanwil IX Semarang

4,093,753,602

13,508,408,980

329.98%

Kanwil X Surabaya

6,302,906,300

12,167,505,098

193.05%

11

Kanwi XI Pontianak

104,640,309

1,131,681,960

1081.50%

12


522,974,548

2,660,566,856

508.74%

13


672,284,998

3,642,519,146

541.81%

14

Kanwil XIV Denpasar

2,239,140,288

2,512,843,371

112.22%

15

Kanwil XV Makassar

1,039,621,185

5,916,195,367

569.07%

16

Kanwil XVI Manado

810,952,832

4,383,885,210

540.58%

17

Kanwil XVII Jayapura

277,117,159

999,043,957

360.51%

41,826,176,000

132,755,148,160

317.40%

TOTAL

112


Tahun 2012, PNBP dari bea lelang dengan target sebesar Rp41,826,176,000,00 dapat terealisasi sebesar Rp132.755.148.160,00 atau sebesar 317,40%. Dari segi frekuensi lelang, pencapaian realisasi frekuensi lelang untuk tahun 2012 adalah sebanyak 38.392 kali, atau sebesar 174,51% dari target sebanyak 22.000 kali.

In 2012, the realization of non-tax revenues from Auction Fee reaches Rp132.755.148.160,00, a 317.40% of the targeted Rp41,826,176,000,00. In terms of auctions frequency, a number of 38.392 auctions were held during 2012, or 174.51% of the targeted 22,000 times.

Pencapaian Frekuensi Pelaksanaan Lelang Achievement in Auction Frequency 2008 - 2012 40.000

35,680

35.000

38,392

27,595

30.000 25.000

20,668

20.000

15,346

15.000 10.000 0

2008

2009

2010

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian frekuensi lelang menunjukkan tren semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan lelang tahun 2012 meningkat hingga 2,5 kali jika dibandingkan dengan pelaksanaan lelang pada tahun 2008. Sedangkan capaian realisasi frekuensi lelang per-Kanwil pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

2011

2012

There was a rising trend in the frequency of auction which can be seen from the number of auction held in 2012 which increased by 2.5 times compared with that in 2008. The achievements of the realization of the auction frequency by Regional Office in 2012 can be seen in the table below.

Target dan Realisasi Frekuensi Lelang Per-Kanwil Tahun 2012 Target and Realization of Auction Frequency by Regional Office 2012 Realisasi Realization



Target

1

Kanwil I Banda Aceh

245

578

2

Kanwil II Medan

997

1.972

197,79

3


1.273

2.169

170,38

4

Kanwil IV Palembang

649

1.344

207.09

5


674

1.048

155,49

6

Kanwil VI Serang

1.901

1.366

71,86

7

Kanwil VII Jakarta

1.600

2.200

137,50

8

Kanwil VIII Bandung

3.329

6.218

186,78

9

Kanwil IX Semarang

3.388

6.696

197,64

10

Kanwil X Surabaya

3.169

6.556

206,88

NO.


113

235,92

NO.

Target

Kantor Wilayah

Realisasi

% Pencapaian

11

Kanwi XI Pontianak

459

450

98,04

12


697

1.137

163,13

13


634

937

147,79

14

Kanwil XIV Denpasar

1.106

1.159

104,79

15

Kanwil XV Makassar

946

2.528

267,23

16

Kanwil XVI Manado

768

1.688

219,79

17

Kanwil XVII Jayapura

165

346

209,70

22.000

38.392

174,51

TOTAL

B. Pencapaian Hasil Lelang

B. Auction Results

Pencapaian hasil lelang berupa frekuensi pelaksanaan lelang, pokok lelang, dan bea lelang untuk tahun 2012 (termasuk lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II), disajikan dalam tabel sebagai berikut:

The results of the auction held during the year 2012 in the form of auction frequency, auction price, and auction fee (including auctions conducted by thte Class II Auctioneer), are presented below in the table:

Pencapaian Hasil Lelang Tahun 2012 Auction Results Year 2012 No.

Uraian Commentary

Target


Persentase Percentage

1

Frekuensi lelang

22.000 frekuensi

38.392 frekuensi

175%

2

Pokok lelang

4.476.917.568.028

9.277.123.156.674

207%

3

Bea lelang

41.826.176.000

132.755.148.158

317%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil lelang (termasuk hasil lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II), telah melampaui target yang ditetapkan. Prestasi atas perolehan hasil lelang tersebut dapat tercapai karena beberapa success factor berikut ini: 1. Pelaksanaan kegiatan penggalian potensi lelang yang dilakukan oleh Direktorat Lelang, Kanwil DJKN maupun KPKNL kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Perbankan, maupun masyarakat dan stakeholders lainnya secara intensif dan berkesinambungan. Upaya penggalian potensi lelang yang dilakukan selama tahun 2012, meliputi kunjungan langsung, iklan layanan masyarakat, auction on clinic, penyuluhan, seminar dan workshop, serta kegiatan lainnya. Upaya penggalian potensi lelang yang dilakukan secara intensif dan

From the table above we notice that the auction results (including the results of auctions conducted by the Class II Auctioneer), have exceeded the target set. This achievement was possible due to the following success factors: 1. The intensive and continuous auction potency assessment targeting the Ministries/Agencies, auction service users, as well as community and other stakeholders, which was conducted by the Directorate of Auction, Regional Offices, and Service Offices. The efforts include improving the quality of auction services, visits, public service ads, auction on clinic, counseling, seminars and workshops, and other activities. These efforts generated a maximum result in the form of positive growth of the trend in auction results realization.

114


Prayudi Utomo - KPKNL Makassar - Ironic

berkesinambungan tersebut memberikan hasil yang maksimal berupa pertumbuhan positif atas tren realisasi hasil lelang. 2. Terdapat beberapa obyek lelang yang laku dilelang dengan harga yang sangat tinggi (lelang

booming). 3. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kanwil atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continuous improvement. Kegiatan monitoring dilakukan baik secara langsung (melalui peninjauan pelaksanaan lelang) maupun secara tidak langsung (melalui himbauan, teguran, petunjuk, dan pelaporan atas pelaksanaan lelang). Sedangkan, kegiatan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan menampung masukan melalui sosialisasi ataupun diseminasi kebijakan lelang yang diakomodasi ke dalam ketentuan lelang. 4. Upaya yang optimal dari DJKN cq. Direktorat Lelang untuk meningkatkan kualitas kinerja Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, pegawai DJKN, dan Balai Lelang melalui penyelenggaraan capacity building, seminar dan workshop di bidang lelang.

2. There were some auctions which sold items at very high prices. 3. Monitoring and evaluation of auction service. These activities were conducted by the Central Office and the Regional Offices in order to support continuous improvement. Monitoring was performed either directly (through the review of the auction) or indirectly (through an appeal, censure, instruction, and reporting on the implementation of the auction). Meanwhile, the evaluation carried out in a sustainable manner by accommodating input gained during the dissemination of auction policy before being accommodated to become auction provision. 4. Optimal effort by the Directorate of Auction to improve the performance of Class I Auctioneers, Class II Auctioneers, DJKN’s employees, and auction houses through capacity building, seminars, and workshops in the field of auction.

C. Perkembangan Kinerja Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II

C. The Performance of Auction Houses and Class II Auctioneer

Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II merupakan pihak yang turut memberikan sumbangsih dalam mengembangkan lelang sebagai transaksi jual beli yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Balai

Auction Houses and Class II Auctioneers are parties that contribute to the advancement of auction as a medium transactions on which the public can rely. Auction Houses participate in providing pre and


115

Lelang turut serta dalam memberikan jasa pralelang dan pascalelang kepada penjual dan/atau pembeli lelang. Perkembangan kinerja Balai Lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini.

after auction services to both seller or buyers. The development of auction house performance in the past five years are presented in the following graph.

Tren Frekuensi Lelang atas Permohonan Balai Lelang Trend in Auction Frequency Requested by Auction Houses 2008 - 2012 1200 1000 800

912

902

2010

2011

1024

610

600 357

400 200 0

2008

2009

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Balai Lelang menunjukkan performa yang positif, ditunjukkan dengan pencapaian frekuensi lelang sebesar 2,9 kali dibandingkan tahun 2008. Sementara itu, perkembangan frekuensi lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang merupakan Pejabat Lelang Swasta yang diberi wewenang untuk melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela dalam kurun waktu lima tahun terakhir, disajikan dalam grafik berikut ini.

2012

The graph exhibits that in the past five years, auction exercised a positive performance, demonstrated by the achievement of the auction frequency of 2.9 times compared to 2008. Similarly, within the last five year, the development of the frequency of auctions conducted by the Class II Auctioneers—a private auctioneers authorized to carry out nonexecution voluntary auctions—was also encouraging, as presented in the following graph.

Tren Frekuensi Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II Trend in Auction Frequency Conducted by Class II Auctioneers 2008 - 2012 600 500 368

400 300

440

482

543

252

200 100 0

2008

2009

Berdasarkan grafik di atas, frekuensi pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II terus mengalami kenaikan. Performa positif hasil

2010

2011

2012

The frequency of the auction conducted by the Class II Auctioneers continues to increase. This trend can not be separated from the monitoring and evaluation

116


lelang pada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II tersebut tidak lepas dari upaya-upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Lelang bersama dengan Kanwil.

D. Continuous Improvement pada DJKN c.q. Direktorat Lelang Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, DJKN c.q. Direktorat Lelang secara berkesinambungan melakukan beberapa langkah strategis berikut ini. 1. Penyusunan, penyempurnaan dan harmonisasi peraturan di bidang lelang. Seiring dengan semakin dinamisnya kebutuhan masyarakat, Direktorat Lelang secara berkesinambungan berusaha untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan lelang, salah satunya melalui penyusunan peraturan. Pada tahun 2012, Direktorat Lelang telah menyelesaikan beberapa rumusan peraturan, antara lain: a) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh KPKNL; b) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II;

effort conducted by the Directorate Auction in conjunction with the regional offices over the Auction Houses and Class II Auctioneers.

D. Continuous Improvement Directorate of Auction

within

In an effort to improve its performance and its service to the people, DJKN through the Directorate of Auction continuously performs the following strategic steps. 1. Preparation, improvement, and harmonization of regulations in the field of auction. Along with the dynamic needs of the community, the Directorate of Auction continuously strives to make efforts to keep up with public demand for the auction, one of them through the drafting of regulations. In 2012 , the Directorate of Auction has completed several formulations of auction regulation, among others: a) Director-General of State Asset Management’s Regulation Number PER-02/KN/2012 dated March 19, 2012 on the Issuance of the Auction Minutes Excerpt by KPKNL; b) Director-General of State Asset Management’s Regulation Number PER-03/KN/2012 dated June 1, 2012 the Issuance of the Auction Minutes Excerpt by Class II Auctioneer; c) Draft of RPMK on Implementation of “Know your Customer” Principle for Auction House;

Peningkatan Soft Competence Penyelenggara Lelang melalui Pelaksanaan Capacity Building Organizing capacity building for Auctioneers and Auction Houses to raise soft competence


117

the

c) Draf RPMK tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang; d) Draf RPMK tentang Pejabat Lelang Kelas II;

d) Draft RPMK on Class II Auctioneer; and e) Draft RPMK on Auction House.

dan e) Draf RPMK tentang Balai Lelang. 2. Guna meningkatkan soft competence penyelenggara lelang dalam memberikan performa pelayanan lelang yang optimal, Direktorat Lelang telah menyelenggarakan kegiatan capacity building bagi:

2. Organizing capacity building for Class I and Class II Auctioneers and Auction Houses to raise the auctioneers’ soft competence in providing optimum services to their service users:

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lelang / Auction Policy Dissemination

a. Pejabat Lelang Kelas I. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Lelang menghadirkan narasumbernarasumber yang kompeten di bidangnya,

a. Class I Auctioneer. In these activities, the Directorate of Auctions invited competent resource-persons from, among others, the National Land Agency,

Seleksi Wawancara dan Suasana Ujian Tertulis Pejabat Lelang kelas II The Interview and Written Exam during Class II Auctioneer Selection

118


antara lain berasal dari Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian RI, mantan Hakim Agung (Ahli kepailitan), PPATK, KPK, Vrije Universiteit Amsterdam, dan Direktorat Teknis lainnya di lingkungan DJKN. b. Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang. Dalam kegiatan tersebut, DJKN c.q. Direktorat Lelang memberikan sosialisasi kebijakan lelang dan penghargaan kepada 5 besar Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang memiliki kinerja terbaik.

the National Police, Supreme Court (former judge, a bankruptcy expert), PPATK, KPK, Vrije Universiteit Amsterdam, and other Technical DIrectorate in the DJKN. b. Class II Auctioneers and Auction Houses In these activities, DJKN c.q. Directorate of Auctions delivered auction policy dissemination and presented award to the top five Class II Auctioneers and the Auction Houses with the best performance.

Penggalian Potensi Lelang melalui Kegiatan Auction on Clinic Auction on Clinic In search of Potential Auction

3. Pada tahun 2012, Direktorat Lelang telah melaksanakan tes penerimaan Pejabat Lelang Kelas II. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan distribusi Pejabat Lelang Kelas II, karena terdapat beberapa wilayah kerja yang masih membutuhkan penambahan Pejabat Lelang Kelas II seiring dengan tingginya potensi lelang sukarela pada wilayah kerja tersebut. Dengan adanya pemerataan distribusi Pejabat Lelang Kelas II tersebut, diharapkan mampu meningkatkan perolehan hasil lelang sukarela.

3. In 2012, the Directorate of Auction conducted a recruitment tests for Class II Auctioneer. This was undertaken in an effort equitable distribution of Class II Auctioneers, since there are still some areas in need of more auctioneers along with the high potential of voluntary auction in the areas. Equitable distribution of Class II Officers Auction is expected to boost the result of voluntary auction results.

4. Pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai bentuk marketing atas pelayanan lelang, guna mewujudkan sales means auction. Kegiatan dimaksud antara lain melalui penyelenggaraan auction on clinic di beberapa event pameran di

4. Some activities were held as a form of marketing for the auction service, promoting “sales means auction”. They were auction on a clinic in various exhibition events in Jakarta as well as public


119

Jakarta, serta melalui penayangan iklan layanan masyarakat tentang lelang melalui baliho, media cetak, maupun media elektronik.

service ads about the auction through billboards, print media, and electronic media.

Risalah Lelang / Security Paper

5. Pelaksanaan program pembaharuan di bidang lelang. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, Direktorat Lelang melaksanakan program pembaharuan di bidang lelang yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain: a. Styling, menghadirkan ciri khas bagi Pejabat Lelang. b. Securing, meningkatkan kualitas layanan dari sisi keamanan risalah lelang. c. Simplifying, menyederhanakan business process maupun output atas pelaksanaan lelang, seperti penyederhanaan muatan risalah lelang, laporan lelang, serta Standard Operating Procedure (SOP) layanan unggulan di bidang lelang. d. Reporting and monitoring, penatausahaan laporan lelang dengan sistem otomasi.

5. Implementing innovations in the field of auction: a. Styling, It is carried out by strengthening the character of auctioneers. b. Securing, Improving auction service by securing the Auction Minutes. c. Simplifying, is done through auction Minutes simplification in terms of content and wording, simplification of the types of reports auction, and simplification of SOP for service excellence in the field of auction. d. Reporting and monitoring, administering the auction reports with automation system to facilitate reporting and to assist in the process of target auction forecasting.

120


Pada tahun 2012, Direktorat Lelang telah menyelesaikan beberapa program pembaharuan di bidang lelang tersebut. Terkait dengan program Styling, Direktorat Lelang telah mendistribusikan atribut-atribut khusus kepada seluruh Pejabat Lelang Kelas I. Sedangkan terkait dengan program securing, Direktorat Lelang telah mengimplementasikan penggunaan security paper dalam pencetakan kutipan risalah lelang, baik terhadap lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I maupun Pejabat Lelang Kelas II. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per02/KN/2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, serta Nomor Per-03/KN/2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

In 2012, the Directorate of Auction has completed a innovation program in the field of auction. As for styling program, the Directorate of Auction has distributed special attributes to the entire Class I Auctioneer. In relation to securing program, Directorate of Auction has implemented the use of security paper in printing auction minutes excerpt at auction conducted either by the Class I or Class II Auctioneer. These are stipulated in the DirectorGeneral of State Asset Management’s Regulation No. Per-02/KN/2012 on the Issuance of the Auction Minutes Excerpt by KPKNL and in the Director-General of State Asset Management’s Regulation Number PER-03/KN/2012 dated June 1, 2012 the Issuance of the Auction Minutes Excerpt by Class II Auctioneer.

Sementara itu, program simplifying telah dilaksanakan oleh Direktorat Lelang seiring dengan penggunaan security paper dalam pencetakan kutipan risalah lelang. Action plan pada periode berikutnya direncanakan bahwa simplifikasi tidak hanya dilakukan terhadap kutipan risalah lelang, namun juga terhadap minuta risalah lelang guna tercapainya pelaksanaan lelang yang lebih efisiensi.

At the same time, simplifying program has been implemented by the Directorate of Auction along with the use of security paper in printing auction minute excerpt. For the next action plan, and in order to achieve greater auction efficiency, it is determined that simplification is not only made to the auction minutes excerpt, but also to the auction minute.

Terkait dengan pembaharuan lelang melalui program reporting and monitoring, Direktorat Lelang bekerja sama dengan Direktorat PKNSI telah menyusun aplikasi penatausahaan lelang guna mewujudkan sistem pelaporan lelang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, aplikasi penatausahaan lelang tersebut telah siap untuk digunakan. Adapun action plan pada periode berikutnya, Direktorat Lelang akan melaksanakan performance test pada beberapa KPKNL guna menguji keandalan dan menyempurnakan aplikasi dimaksud.

As for auction innovation through reporting and monitoring program, in collaboration with the Directorate of State Asset Management and Information System (PKNSI), the Directorate of Auction has developed application software in order to realize information and communicationbased auction reporting system. Currently, the auction administration application is ready for use. Next, the Directorate of Auctions will conduct a performance test at service offices and will enhance the reliability of the application.


121

Hope is a waking dream. - Aristotle -

Yoni Ardianto - Dit BMN - Suatu Pagi di Banyumas

bong

arom

tomo udi U Pray

- KP

ar -

kass

Ma KNL

An

an B jung

“One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man” - Elbert Hubbard -

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEVELOPMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan citacita yang panjang untuk dicapai. Perlu banyak langkah strategis untuk dapat mempercepat tercapainya citacita tersebut. Salah satu langkah strategis yang harus dihasilkan DJKN adalah membangun teknologi informasi yang dapat membantu otomatisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Becoming a professional manager of state asset, state claims, and auction that is working for the greatest benefit of the people is a goal that takes it so long to achieve. Many strategic steps should be taken to accelerate the achievement of the goal. And building information technology is one of the strategic steps that DJKN must take. Technology helps the management of state asset, state claims and auction services in a way that it creates automated system.

Dalam membangun teknologi informasi tersebut DJKN telah menyusun tahapan pengembangan TIK jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:

In building the information technology, DJKN has set a long-term planning for information and communication technology (ICT) development with the following details:

Uraian/Commentary

No. 1

Pembuatan Cetak Biru TIK DJKN

Waktu/Time 2008

Making ICT Blueprint DJKN 2

Pembangunan Infrastruktur TIK

2008 - 2010

ICT Infrastructure Development 3

Pembangunan Sistem Tahap I

2008 - 2010

Phase I Development System 4

Pembangunan Sistem Tahap II dan Layanan TIK

2010 - 2013

Phase II Development System and ICT Services 5

2014

Sistem Integrasi

Integration System

Tahap pembuatan Cetak Biru TIK DJKN, pembangunan Infrastruktur TIK dan pembangunan sistem tahap I telah selesai dilaksanakan dan menjadi dasar langkah pengembangan infrastruktur dan sistem aplikasi untuk tahap selanjutnya. Pada Pembangunan Sistem Tahap II dan Layanan TIK dilaksanakan pembangunan sistem aplikasi pengelolaan kekayaan Negara dan penyempurnaan aplikasi-aplikasi penatausahaan kekayaan Negara, pengurusan piutang dan pelayanan lelang.

The first stage, blueprint and system development on which the next step of infrastructure and application systems to be built, has been accomplished by DJKN. In stage II, System Development Phase II and Development of ICT, DJKN undertook the establishment of application system for state asset management and improvement of application for state claims and auction management.

Khusus pada tahun 2012 dengan tema, “A New Paradigm of State Asset Management”, DJKN berupaya untuk mempercepat terwujudnya paradigma pengelolaan aset Negara yang tertata, cepat, dan berkekuatan hukum dengan membangun Sistem Informasi Manajemen

This year, themed with “A New Paradigm of State Asset Management”, DJKN sought to accelerate the realization of new paradigm of state asset management that is finelyadministered, expeditious, and legally enforceable. This was done by establishing the State Assets Management


125

Aset Negara dalam rangka membantu Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan pengelolaan aset, membangun submodul Early Warning System dalam rangka memonitor dan menganalisis penanaman modal negara dalam BUMN, mengintegrasikan belasan submodul Kekayaan Negara Lain-lain dalam satu Modul

Information System in order to help Ministries and Agencies in implementing state asset management, creating submodule on Early Warning System in order to monitor and analyze the state capital investment in stateowned enterprises, integrating dozens of submodules on Other State Asset (KNL) into a single Module on State

Modul KNL Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan laporan keuangan BUMN serta memberikan analisis dan prediksi keuangan BUMN.

Modul KNL is an application used to administer state-owned enterprises financial statements and to provide financial analysis and prediction.

Kekayaan Negara, membangun Aplikasi Penatausahaan Lelang dalam rangka memperbaiki dan mempercepat pelayanan lelang kepada stakeholder DJKN, serta menyempurnakan Sistem Informasi Geografis sebagai tools yang mendukung pengelolaan kekayaan Negara dan pengurusan piutang.

Assets Management, developing Application Software for Auction Administration to improve and to speed up auction service to DJKN’s stakeholders, as well as improving Geographic Information Systems as a tool that supports the management of State Asset and State Claims.

MODUL KNL

KNL Module

Jenis pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang dikelola oleh DJKN terdiri dari aset-aset yang dihasilkan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), KKKS Berupa Tanah, Aset Scrap KKKS, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Rampasan Kejaksaan, Rampasan KPK dan Gratifikasi, Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, Aset Bekas Milik Asing Cina (ABMAC) dan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), Aset Eks PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Aset Potensial dan Aset Eks-Lembaga Donor Internasional.

Other State Asset (KNL) managed by DJKN consists of assets originating from Production Sharing Contract (KKKS), KKKS in the form of lands, KKKS in the form of Scrap, Coal Mining Agreement (PKP2B), Asset Confiscated by Attorney General Office, asset confiscated by Corruption Eradication Commission (KPK), grafts, Asset of Ex- Customs and Excise, Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMAC) and Shipwrecks and Sunken Treasures (BMKT), asset of Ex-BDL (liquidated banks), Asset Ex-PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Asset of Ex-Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), Potential Assets, and Asset of ex-International Donor Agencies.

Pada tahun 2009, telah dibangun tiga Modul KNL untuk menampung seluruh aset-aset tersebut, namun karena terpisah-pisah sehingga sulit dalam pengelolaan. Untuk itu pada tahun 2012 dilaksanakan pengintegrasian seluruh submodul ke dalam satu Modul Kekayaan Negara Lain-Lain.

In 2009, DJKN had built three modules on KNL to accommodate all these assets, but as they were fragmented and scattered, they were hard to manage. To that end, in 2012, DJKN implemented the integration of all submodules into one Other State Asset Module.

126


Selain pengintegrasian seluruh submodul, dilaksanakan pula perbaikan terhadap submodul KNL yang telah diimplementasikan terlebih dahulu agar dapat mengakomodasi kondisi saat ini, membentuk database baru yang akan dibutuhkan terkait kegiatan KNL, menyesuaikan aplikasi yang ada dengan proses bisnis terbaru sesuai peraturan dan ketentuan terkini dan memperbaharui fitur aplikasi yang ada sesuai dengan kebutuhan. Di antara feature yang sangat penting yang ditambahkan dalam aplikasi yaitu feature import data ke dalam Modul KNL, pengusulan pengelolaan, penyiapan bahan-bahan untuk rekonsiliasi dan monitoring pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain. Modul Kekayaan Negara lain-Lain akan di gunakan oleh user dari Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah dan KPKNL dengan database terpusat dengan aplikasi berbasis web.

Modul KNL

In addition to integrating all submodules, DJKN also improved the submodules on KNL that had been implemented earlier so that they accommodate current conditions. DJKN also built a new database to be needed for KNL-related activity, customized the existing applications with the latest applicable rules and business processes, and updated the application features as needed. Among the very important features added to the existing applications were data import feature which imports data into KNL Module, management proposal, and materials preparation for reconciliation and monitoring of KNL management. KNL Module serve the users at DJKN’s Central Office, Regional Offices, and Service Offices with a centralized database and web-based application.

Modul KNL terdiri lebih dari 10 submodul kekayaan negara lain-lain dengan berbagai raw data yang berbeda dan memerlukan pengelolaan khusus untuk masing-masing submodul. KNL module consists of more than 10 submodules on Other State Asset (KNL) with a variety of raw data which require specialized handling for each of the submodules.

EARLY WARNING SYSTEM

EARLY WARNING SYSTEM

Penatausahaan investasi pemerintah atau Penyertaan Modal Negara (PMN) selama ini direkam dalam Modul KND yang telah dibangun pada tahun 2009. Dalam modul tersebut hanya direkam database keuangan BUMN, belum mencakup analisis dari seluruh laporan keuangan yang diterima.

Administration of government investment or State Capital Investment (PMN) has been recorded in the KND module that was built in 2009. However, the module only records the SOE’s financial database, and yet to include an analysis of the financial statements it received.

Untuk tahun 2012 dilaksanakan pemeliharaan dan pengembangan Modul Kekayaan Negara Dipisahkan untuk menambah kemampuan aplikasi terkait analisis

In 2012, DJKN carried out the maintenance and development of Module on Separated State Asset to increase the applications’s capability in analyzing financial statements, printing a more comprehensive


127

Modul KNL

* Salah satu screenshot Modul KND yang menampilkan komparasi rasio BUMN dengan rencana tahunan mereka. * One of the screenshots which shows the SOE’s comparison ratio and their annual plans.

laporan keuangan, pencetakan laporan-laporan yang lebih lengkap, serta submodul informasi peringatan dini (early warning system/EWS). Dengan demikian, penggunaan aplikasi dapat secara optimal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian, pembinaan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan aset KND.

Modul KNL Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan laporan keuangan BUMN serta memberikan analisis dan prediksi keuangan BUMN. Modul KNL is an application used to administer stateowned enterprises financial statements and to provide financial analysis and prediction.

report. Submodules on early warning system were also incorporated. This enables the applications to optimally support the supervision of KND management.

SIMAN merupakan aplikasi yang dibangun untuk mempercepat proses pelayanan pengelolaan kekayaan Negara dari pengguna barang ke pengelola barang.

SIMAN is an application built to speed up the process of delivering state asset management services from asset users to asset manager. Submodul EWS akan menggunakan data historis laporan keuangan pada Modul KND serta mempertimbangkan asumsi dan risiko sehingga dapat membantu proses analisis kinerja keuangan dan menyusun proyeksi keuangan BUMN. Dari hasil analisis keuangan tersebut maka akan diketahui BUMN yang perlu mendapat perhatian khusus serta mencegah adanya penurunan kinerja keuangan (financial distress).

EWS Submodule will use historical financial statements data on KND Module, taking into account the assumptions and risks, so that it helps the financial performance analysis and the preparation of SOE’s financial projections. The results of the financial analysis will enable users to evaluate which state-owned enterprises need of special attention as well as to prevent a financial distress.

Modul ini mulai diimplemetasikan pada akhir tahun 2012 lalu dan telah mulai digunakan untuk memprediksi laporan keuangan BUMN untuk 5 tahun ke depan berikut grafiknya.

This module was started to be implemented in late 2012 and has been used to predict SOEs’ financial statements for the next 5 years, along with related graphs.

128


Riza Cahyo - Kanwil Jayapura - Ekspedisi Jalan Trans Papua

Strength and growth come only through continuous effort and struggle. - Napoleon Hill -

SIMAN

SIMAN

Sejak berdirinya DJKN hingga akhir tahun 2011 belum terdapat fasilitas yang mengotomasi pelayanan pengelolaan kekayaan Negara, sehingga Kementerian dan Lembaga masih menggunakan cara manual dalam meminta pelayanan pengelolaan kekayaan Negara. Untuk mempercepat pelayanan pengelolaan kekayaan Negara serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen aset baik dari sisi Pengelola Aset (DJKN) dan dari sisi Pengguna Aset (Kementerian/Lembaga), Direktorat PKNSI berupaya membangun Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

Since DJKN’s establishment until the end of 2011, the government had yet to have facilities that automate the service of State Assets management, so that Ministries and Agencies used manual method for requesting service in the field of state asset management. To accelerate the service of state asset management as well as to implement the function of asset management undertakes by both Asset Manager (DJKN) and Assets Users (Ministries/Agencies), the Directorate of PKNSI tried to build the State Asset Management Information

Tampilan Login untuk masuk ke dalam aplikasi SIMAN versi Online. One of the screenshots which shows the SOE’s comparison ratio and their annual plans.

(SIMAN) yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan pengelolaan kekayaan negara. SIMAN pada prinsipnya memberikan fasilitas analisis perencanaan barang milik Negara dan usulan pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan dan penetapan status dengan melampirkan dokumendokumen langsung ke aplikasi secara online maupun offline. Dengan adanya SIMAN ini diharapkan dapat mengubah paradigma Penatausahaan dan Pengelolaan Aset (asset administration) menjadi Manajemen Aset (asset management) setelah kemudahan dalam proses pengelolaan kekayaan negara dapat diterapkan.

System (SIMAN) which is expected to accelerate the service of state asset management. SIMAN, in principle, provides analysis of State-Owned Asset planning, asset utilization, asset disposal, asset transfer, and asset status determination by attaching documents directly into the applications through online or offline media.

SIMAN is expected to change the paradigm of asset administration into paradigm of asset management after this enhancement in the process of of state asset management being applied.

130


Selain fasilitas utama tersebut, terdapat fasilitas lain yang digunakan untuk mendukung kelengkapan informasi yang tidak mungkin diperoleh melalui Aplikasi SIMAK, yaitu dengan feature Menu Data Master. Pada menu ini pengguna barang dapat menyampaikan informasi lebih lengkap dan rinci terkait dengan aset yang mereka miliki seperti dokumen aset baik berupa teks maupun upload file, lokasi aset yang terhubung dengan aplikasi GIS, konstruksi, ruangan yang tersedia, riwayat pemakai bangunan, riwayat penilaian, riwayat pemeliharaan, riwayat pemanfaatan dan riwayat pemindahtanganan aset.

In addition to the main facility, there are other facilities used to support the completeness of information which is not obtainable through SIMAK application, namely the “Master Data Menu” feature. Through this menu, users can deliver a more complete and detailed information related to their asset such as asset documents either in the form of text or uploaded files, location of assets which connected to GIS application, asset construction, rooms, history of building users, valuation history, maintenance history, history of use and asset transfer.

Feature lain yang telah disediakan adalah terkait analisis yang dapat digunakan oleh pengguna barang dalam rangka membantu mereka dalam melakukan perhitungan apakah lebih menguntungkan membeli asset atau sewa, menggunakan sendiri asset atau disewakan, menggunakan asset atau diserahkan kepada pengelola, dan berbagai jenis analisis lainnya.

Another feature that has been provided is related to the analysis that can be used by asset users to assist them in calculating whether it is more profitable to buy or lease assets, to use their own assets or to lease them, to use their own asset or hand them over to asset manager, and various other types of analysis.

SMARt SMARt-DJKN direncanakan menjadi aplikasi yang menggabungkan beberapa aplikasi lain yang digunakan oleh DJKN, sehingga di masa yang akan datang hanya ada beberapa aplikasi di level KPKNL, KANWIL dan Kantor Pusat. SMARt-DJKN planned to incorporate some of the applications used by DJKN, so that in the future there will only be a few applications in KPKNLs, Regional Offices and Central Offices.

Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu tools yang komprehensif dan terintegrasi untuk pengelolaan informasi dan pelayanan DJKN terkait manajemen aset.

This system is expected to be one of a comprehensive and integrated tools for information management and DJKN’s service in the field of asset management.

Untuk pembangunan SIMAN tahun 2012 baru terdapat fasilitas pengelolaan asset terkait Tanah, Bangunan dan Rumah Negara serta pencatatan underlying asset. Untuk aset selanjutnya akan dibangun pada tahun 2013.

As of 2012, SIMAN has been equipped with facility for management of lands, buildings, and houses, as well as for recording an underlying asset. Facility for other form of assets is to be built in 2013.


131

Aplikasi ini telah disosialisasikan kepada Pengguna Barang yang diikuti oleh seluruh K/L dan Pengelola Barang yang dilaksanakan di beberapa Kantor Wilayah untuk seluruh KPKNL di lingkungan DJKN.

This application has been disseminated to Asset Users involving all Ministries/Agencies, in some regional offices for the entire service offices of DJKN.

SMARt

SMARt

Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMARt-DJKN) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk perekaman data surat/permohonan, perekaman proses tindaklanjut dan pembuatan laporan aktivitas perkantoran sehari-hari. Aplikasi SMARt-DJKN dibangun berbasis dekstop dan database terpusat. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi Penatausahaan Lelang, Aplikasi Rekonsiliasi BMN dan SIMAN. Tujuan utama dibangunannya Aplikasi SMARt-DJKN, adalah : 1. Untuk merekam kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perkantoran, seperti merekam surat surat/ permohonan, pending matters, tugas-tugas terjadwal dan agenda kegiatan. 2. Untuk merekam proses tindaklanjut dari surat/ permohonan yang masuk ke DJKN, dapat digunakan untuk pengecekan dokumen usulan dan untuk mencetak surat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. 3. Untuk memudahkan pencarian, pelacakan dan penelurusan surat atau dokumen, disposisi, status dan keberadaan dokumen. 4. Memudahkan monitoring jumlah, surat masuk dan keluar dan surat-surat keputusan yang telah diterbitkan oleh DJKN. 5. Memenuhi kebutuhan pencetakan Laporan operasional & manajerial dibidang Kesekretariatan, Penatausahaan dan atau Pengelolaan BMN serta Penatausahaan Lelang. 6. Mengontrol proses penyelesaian surat/permohonan, pending matters, tugas-tugas terjadwal dan agenda kegiatan. 7. Memonitoring penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh semua pegawai dan menghitung beban kerja setiap pegawai.

Routine Activity Monitoring System (SMART-DJKN) is an application to record letters/requests, follow-ups, and to prepare day-to-day report on office activities. SMART-DJKN is a desktop-based centralized-database which integrated with applications for auction administration and application for BMN and SIMAN Reconciliation. SMART-DJKN was built for the following objectives : 1. To record activities related to office activities, such as recording letters/requests, pending matters, scheduled tasks, and agenda. 2. To record the follow up on the letters/requests submitted to DJKN, to check the proposed documents, and to print a decree related to BMN management. 3. To facilitate the search, to track status and whereabouts of letters, documents, and dispositions. 4. To facilitate the monitoring of total number of ingoing and outgoing letters and decrees issued by DJKN. 5. To meet the printing needs of operational and managerial reports in the field of secretarial, BMN administration and management, and auction administration. 6. To control the process of finalizing letters/requests, pending matters, scheduled tasks, and agenda. 7. To monitor the completion of the task performed by all employees and calculate each employee workload.

132


Monas merupakan aplikasi pendukung kegiatan dan pengawasan pengurusan Piutang Negara yang mencakup beberapa modul informasi antara lain: Monitoring Cleansing Data, BKPN Online, Roadmap BKPN, Barang Jaminan, Tahap Pengurusan, Informasi Angsuran.

Monas is an application to support the activities and supervision of the State Claims Management which incorporates information modules of Monitoring Data Cleansing, Online BKPN, BKPN Roadmap, Collateral, Stages of Asset Management, and Installments Information. Aplikasi SMARt-DJKN rencananya akan digunakan oleh kantor Pusat DJKN dan seluruh kantor operasional DJKN pada akhir 2013. Saat ini SMARt-DJKN sedang dalam tahap ujicoba secara pararel run di Direktorat PKNSI.

SMART-DJKN application is to be used by the central office and all DJKN’s operative offices by the end of 2013. Currently, SMART-DJKN which is being tested in parallel run by the Directorate of PKNSI

MONAS

MONAS

Aplikasi Monitoring Nasional Piutang Negara (Monas PN) adalah aplikasi pendukung kegiatan dan pengawasan pengurusan Piutang Negara yang mencakup beberapa modul informasi antara lain: Monitoring Cleansing Data, BKPN Online, Roadmap BKPN, Barang Jaminan, Tahap Pengurusan, Informasi Angsuran, Prestasi User, Prestasi KPKNL.

Monas is an application to support the activities and supervision of the State Claims Management which incorporates several information modules, among others are: Monitoring Data Cleansing, Online BKPN, BKPN Roadmap, Collateral, Stages of Asset Management, and Installments Information, Users Achievement, and Service Offices Achievement.

Layar Pembuka MONAS Openinng Page of MONAS

Tampilan Data How MONAS displays data

Aplikasi ini dibangun berbasis web untuk memudahkan pengguna mengakses aplikasi tanpa melakukan instalasi terlebih dahulu. Akses pada aplikasi ini dilakukan melalui web browser seperti Mozilla, Chrome, atau Internet


133

This is a web-based application, meaning users can access the applications without having to perform installation beforehand. Access on this application done through web browser such as Mozilla, Chrome, or Internet

Explorer dengan alamat IP http://10.242.151.46/ monas.

Explorer with IP address http://10.242.151.46/monas.

KPKNL, Kanwil di lingkungan DJKN, dan Direktorat PNKNL dapat memanfaatkan informasi data pengurusan secara realtime termasuk monitoring kemajuan kegiatan cleansing data-data anomali yang ditemukan pada database di KPKNL.

All of Service Office and Regional Offices, and Directorate of PNKNL can utilize this realtime data information to monitor the progress of cleansing of anomaly data found on Service Office’s database.

Aplikasi Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut SIG-KN pada awalnya didesain dengan tujuan untuk menampilkan / memperlihatkan aset BMN secara geografis pada penampang permukaan bumi, sehingga keberadaan aset dapat diketahui secara fisik yang dapat digunakan untuk kepentingan pengelolaan BMN.

State Asset Geographic Information System (SIGKN) application was originally designed to demonstrate State-Owned Asset (BMN) geographically in cross-section surface of the earth, so that the existence of the BMN physical assets can be used for the benefit of BMN management.

Selain menu utama yaitu BKPN Online dan Roadmap BKPN, Monas PN juga telah dilengkapi dengan menu pengelompokan Tahap Pengurusan per BKPN yang memudahkan KPKNL dalam menyelesaikan kegiatan pengurusan pengembalian data BKPN terutama dari Penyerah Piutang BUMN.

In addition to main menus, namely “BKPN Online” and “BKPN Roadmap”, Monas PN has also been equipped with menu “Stage of Management per Case File” which facilitates Service Offices in handing back the case files to, especially, SOEs as debtors.

Menu Barang Jaminan memuat informasi umum dan nilai dari barang jaminan per BKPN serta menu Angsuran yang menginformasikan jumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur. Menu Prestasi User adalah informasi ranking untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan cleansing data, dan menu Prestasi KPKNL adalah daftar KPKNL yang telah menyelesaikan kegiatan cleansing data pada database SIMPLE.

“Collateral” menu provides general information and the value of collateral per case file. “Installment” menu informs amount of installment paid by debtors. “User Achievement” menu shows activities carried out by employee who perform data cleansing, and “Service Office Achievement” menu is list of KPKNLs completed the cleansing data activities on the SIMPLE database.

Monas PN telah dilengkapi fasilitas pengambilan data dalam bentuk file excel, yang diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam melakukan analisis dan perhitungan terkait pengurusan Piutang Negara.

Monas PN has been equipped with data retrieval facility in the form of excel files, which is expected to bring ease to users in performing State Claims analysis and calculations.

134


GIS Administrasi dan penatausahaan Barang Milik / Kekayaan Negara yang baik merupakan salah satu modal dasar sangat penting bagi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perhitungan aset untuk menjadi “base line asset” demi terlaksananya pengembangan yang berkelanjutan.

GIS Administration and the management State-Owned Asset is one of most important elements in asset planning, asset procurement, asset maintenance, and asset calculations for creating a “base line asset” for the implementation of sustainable improvement.

GIS Merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan pointing lokasi BMN yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, agar lokasi & status BMN dapat termonitor dengan baik. An application that is used to provide State-Owned Asset location, enabling DJKN to better monitor location and status of State-Owned Asset used by Ministries/Agencies.

Kualitas pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dalam optimalisasi pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara yang tersebar di wilayah Republik Indonesia yang harus didata dan disusun ke dalam database agar menjadi informasi yang bermanfaat dan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara.

The quality of State Asset Management will affect public perceptions of government performance in optimizing the management of state assets. State Assets spread all over the country are supposed to be recorded and compiled into a database in order to be a useful information and to meet the principles of accountability and transparency in the management of State Asset/State-Owned Asset.

Posisi-posisi aset juga perlu ditentukan letak geometri peta bumi sebagai visual map letak/posisi aset. Ini akan sulit dilakukan tanpa dukungan perangkat komputasi yang dapat menyimpan dan memproses data lokasi Barang Milik / Kekayaan Negara, serta memberikan informasi secara cepat dan akurat.

Location of assets should be clearly indicated on the visual map. It would be difficult to realize without the support of computing devices that can store and process data on the location of State Asset/State-Owned Asset, and then present the information quickly and accurately.

Latar belakang dikembangkannya aplikasi Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara (SIG-KN) adalah karena banyak Aset/Kekayaan Negara yang tersebar di seluruh wilayah, tanah negara yang luas, terbatasnya jumlah pegawai, pendataan yang masih konvensional, kebutuhan keputusan dan laporan yang cepat dan akurat.

State Asset Geographic Information System (SIGKN) is developed to assist the management of State Assets which scattered throughout the country, covering extensive regions. At the same time, DJKN is faced with limited number of employees, conventional data collection, and the need of quick yet accurate reporting and decision.


135

Dengan dikembangkannya aplikasi SIG-KN, diharapkan akan lebih mudah dan cepat untuk mengetahui letak/ posisi kekayaan negara dengan menggunakan peta vektor dan citra satelit, mengetahui informasi kondisi kekayaan negara, melakukan identifikasi dan analisis kekayaan negara, serta mempercepat proses membuat keputusan.

With SIG-KN-applications currently built and with the help of vector map and satellite imagery, it is expected that it would be easier and faster for users to determine the location/position of a state asset, to monitor the information on condition of the state asset, to identify and analyze the state asset, and to speed up the decision-making.

Data yang akan diolah pada aplikasi SIG-KN merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki koordinat tertentu, sehingga aplikasi SIG-KN dapat menggambarkan lokasi, kondisi, tren, pola dan permodelan dari aset BMN yang dimiliki.

SIG-KN application processes only spatial data, that are geographically oriented with certain coordinates. As a result, SIG-KN application demonstrate locations, conditions, trends, patterns, and model of a State-Owned Asset.

SIG-KN yang ada saat ini memiliki fungsi utama untuk menambahkan, mencari, dan menampilkan lokasi tanah dan bangunan berikut foto-foto yang terkait. Adapun atribut data tanah dan bangunan yang digunakan, berasal dari aplikasi lain. Proses sinkronisasi data antaraplikasi yang terkait perlu ditambahkan ke dalam SIG-KN untuk menciptakan sebuah database tanah dan bangunan yang terintegrasi. Secara umum aplikasi tersebut telah memiliki fitur dasar yang digunakan untuk mengelola data spasial tanah dan bangunan.

The current main functions of SIG-KN is to add, search, and display the location of lands and buildings along with their pictures. The attributes of lands and buildings, however, are derived from other applications. Synchronizing data across related applications need to be appended to the SIG-KN to create an integrated database of lands and buildings. In general, this application has the basic features that can be used to manage the spatial data of lands and buildings.

Aplikasi ini dirancang untuk dapat digunakan tidak hanya di lingkungan DJKN. User dari luar DJKN dan bahkan dari satker lain diharapkan juga dapat menggunakan aplikasi SIG-KN ini untuk mengelola BMN yang ada di

This application is designed to be used not only in the environment of DJKN, even Working Units from outside of DJKN are also expected to get the benefit of SIG-KN application for their BMN management. Hence, the aim

136


lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk memperluas pemanfaatan aplikasi dan mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan BMN, khususnya dalam pendaftaran BMN secara spasial.

of expanding the use of this application and the aim of distributing the responsibility to manage the StateOwned Asset, particularly in spatial data registration of BMN, can be achieved.

APeL

APeL

Untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan, Direktorat Lelang memerlukan laporan kinerja lelang dari seluruh Kantor Wilayah dan KPKNL. Laporan lelang yang dibuat oleh KPKNL dan dikompilasi oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah secara manual menggunakan program pengolah angka yang ada.

To carry out the task of supervision and guidance, the Directorate of Auction requires auction performance reports of all Regional Offices and Service Offices. These reports are prepared by service offices and compiled by the Central Office and Regional Offices manually using the spreadsheet program available.

Permasalahan yang sering muncul adalah penyajian laporan lelang secara nasional kepada pimpinan memerlukan waktu yang lebih lama dan risiko tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dibangun Aplikasi Penatausahaan Lelang (APeL) yang pada saatnya nanti dapat dioperasikan secara online antara KPKNL, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJKN. Dengan demikian, diharapkan efisiensi pelaporan dan pembinaan serta pelaporan data kinerja lelang secara real time dapat tercapai.

The problem is, this method requires a longer time to present a national report on auction. It also comes with a higher risk of error rate. Thus, it becomes necessary for DJKN to build Auction Administration Application (APEL) to be operated online across Service Offices, Regional Office and Central Office. It is expected that the efficiency of reporting and coaching, as well as the presentation of auction performance data in real time can be realized.

APeL merupakan aplikasi berbasis desktop yang memiliki basis data terpusat. Sehingga akses aplikasi dilakukan melalui masing-masing komputer pada KPKNL yang terhubung ke server basis data di Kantor Pusat DJKN.

APeL is a desktop-based application with a centralized database, meaning the access is done through an application of each computer on KPKNL which connected to the database server in the central office of DJKN.

Dukungan Infrastruktur TIK

ICT Infrastructure Support

1. Integrasi Perangkat TIK Memenuhi amanat KMK Nomor 129/KMK.01/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Integrasi Perangkat TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan, perangkat server DJKN yang diintegrasikan ke Data Center (DC) Kementerian Keuangan adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) adalah server dan 2 (dua) buah storage. Ruang server DJKN akan diisi oleh server development dan server e-learning untuk simulasi aplikasi yang akan digunakan stakeholder (Unit DJKN, KL dll) secara online.

1. Integration of ICT Tools Fulfilling the mandate of KMK No.129/KMK.01/2012 dated 30 April 2012 on Integration of ICT tools in the Ministry of Finance, the total of DJKN server integrated into Data Center (DC) of the Ministry of Finance was 35 (thirty five), consisting of thirty three servers and two storages. The server room at the DJKN will be filled with development server and e-learning server for online simulation application used by DJKN’s stakeholders.


137

2. Pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur Pada tahun 2012 telah dilakukan kegiatan pemeliharaan jaringan dan infrastrukur TIK baik pada Kantor Pusat DJKN maupun unit vertikal DJKN. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: a. Memelihara infrastruktur jaringan agar dapat terjaga keberlangsungan operasional perangkat jaringan yang memiliki availability tinggi,

serviceability dan reliability; b. Melakukan perbaikan atas kerusakan dengan mengikuti standar penanganan perbaikan; c. Membuat dokumen teknis serta sistem operasi dan prosedur (SOP) maintenance dan pemulihan sistem dalam bentuk hard copy maupun soft copy

2. Network and Infrastructure Maintenance In 2012, DJKN has undertaken the maintenance of ICT networks and infrastructure both at Central Office andMaintaining at vertical units, with the purpose of:to guard the a network infrastructure a. sustainability of the network devices that have high availability, serviceability and reliability; Repairing the damages by consulting with the b. standard troubleshooting procedure; Creating technical documents as well as operating c. systems and procedures (SOP) for maintenance and system restoration in the form of hardcopy and soft-copy.

Unit kerja atau lokasi yang dituju dari kegiatan pada tahun 2012 adalah sebanyak 48 unit, yang terdiri dari Kantor Pusat DJKN dan 47 (empat puluh tujuh) KPKNL.

This activity in 2012 encompassed 48 working units, comprising DJKN’s Central Office, and 47 service offices.

3. Permasalahan TIK yang Direspons DJKN c.q. Direktorat PKNSI mempunyai aplikasi

3. Responded ICT issues DJKN c.q. Directorate of PKNSI keeps a helpdesk application which is used to; Record ICT issues; a. Escalate ICT problem-solving; b. Maintain database knowledge of ICT issues; and c. Prepare reports. d.

helpdesk yang digunakan untuk; a. Pencatatan terhadap permasalahan TIK; b. Eskalasi dan penyelesaian permasalahan TIK; c. Database knowledge permasalahan TIK; dan d. Pembuatan laporan. Pada tahun 2012 permasalahan TIK yang masuk ke dalam helpdesk TIK DJKN adalah sebanyak 297 (dua

In 2012, as many as 297 issues were registered into the helpdesk, and all of which has been responded.

138


ratus sembilan puluh tujuh) kasus dan seluruhnya sudah direspon. Adapun rincian dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Permasalahan terkait user account dan email sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kasus; b. Permasalahan terkait jaringan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kasus; c. Permasalahan terkait hardware TIK sebanyak 34 (tiga puluh empat) kasus; d. Permasalahan terkait software/database sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus; e. Permasalahan terkait database sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus; f. Permasalahan terkait aplikasi DJKN sebanyak 19 (sembilan belas) kasus; g. Permasalahan terkait rekonsiliasi sebanyak 1 (satu) kasus; h. Permasalahan terkait umum TIK sebanyak 13 (tiga belas) kasus. 4. Pengadaan Perangkat Keras, Lunak dan Jaringan Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan kekayaan negara dan mendukung ketersediaan layanan baik software maupun hardware, pada tahun 2012 pengadaan perangkat keras, lunak dan jaringan yang dilaksanakan adalah: a. Pengadaan network maintenance; b. Pengadaan ATS server SUN; c. Pengadaan Smartnet Cisco DJKN; d. Pemeliharaan perangkat Video Conference (VICON) KP DJKN ; e. Perpanjangan lisensi software

4. Procurement of Hardware, Software, and Networking Tools To support the management of state assets and the availability of services both in terms of software and hardware, in 2012, DJKN has conducted the following procurements: a. Procurement of network maintenance; b. Procurement of ATS server SUN; c. Procurement of Smartnet Cisco DJKN; d. Maintenance of Video Conference (VICON) tools at Central Office; e. Renewal of software license

5. Kebijakan TIK Untuk tahun 2012 telah ditetapkan 3 (tiga) buah standardisasi di bidang TIK dan 3 (tiga) buah draf standardisasi di bidang TIK. Adapun standardisasi yang telah ditetapkan yaitu: a. Struktur Tim Keamanan Informasi; b. Standardisasi Personal Computer dan laptop; dan c. Standardisasi Pengelolaan dan Pengoperasian Perangkat TIK.


The details of the issues are as follows: a. 88 issues of user accounts and e-mail; b. 95 issues of network; c. 34 issues of ICT hardware; d. 21 issued of software/database; e. 26 issues of database; f. 19 issues of DJKN application; g. One issue of reconciliation; h. 13 common issues related to ICT.

139

5. ICT Policy In 2012, three sets of standardization were established and three drafts of standardization in the field of ICT were formulated. The standardizations that had been established: a. The Structure of Information Security Team; b. Standardization of Personal Computer and laptops; and c. Standardization of Management and Operation of ICT devices.

To err is human, and to blame it on a computer is even more so. - Robert Orben -


Sedangkan draf standardisasi untuk tahun 2012, b. yaitu: a. Standardisasi Pengelolaan komunikasi dan c. operasional; b. Standardisasi Pengelolaan aset informasi; dan c. Standardisasi Pengelolaan gangguan keamanan informasi

And the drafts of standardization were: a. Standardization of communications and operations management; b. Standardization of management of information assets; and c. Standardization of management of information security risk

Selain pembuatan standardisasi di bidang TIK, DJKN juga memberikan tanggapan/masukan terhadap draf Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) dan draf Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal (RK Setjen). Adapun RKMK yang diberikan tanggapan yaitu: RKMK tentang penggunaan nama domain di a. lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. RKMK tentang arah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

In addition to formulating standardization in the field of ICT, DJKN also provided feedback/ inputs on the Draft of Minister of Finance’s Decree (RKMK) and the Draft of Secretary-General’s Decree (RK Setjen). RKMKs to which responses were given, namely: a. RKMK on the use of domain names in the Ministry of Finance; and b. RKMK on the direction of development of

Sedangkan RK Setjen yang diberikan tanggapan yaitu: a. RK Setjen tentang ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan dan standar manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. RK Setjen tentang ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan dan standar siklus pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

While RK Setjen to which responses were given, namely: a. RK Setjen on technical regulations on policy implementation and management standards for information technology and communications project in the Ministry of Finance; and b. RK Setjen on technical regulations concerning policy implementation and standards for information systems development cycles in the Ministry of Finance.

Telah disusun 3 (tiga) rancangan SOP untuk KPKNL yang berkaitan dengan bidang TIK, yaitu : a. SOP Pengelolaan Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi Data SOP Pemeriksaan Rutin infrastruktur TIK pada Ruang Server KPKNL SOP Pemeriksaan Gangguan TIK

DJKN had also set forth three drafts of SOP in the field of ICT for KPKNL, namely : a. SOP for Management Information Systems and Data Communications Networks b. SOP for Routine ICT Infrastructure Inspection in the Server Room of KPKNL c. SOP for ICT Trouble Examination


141

information and communication technologies in the Ministry of Finance.

6. Pengembangan SDM TIK Kegiatan pengembangan SDM TIK DJKN pada tahun 2012 terbagi menjadi a. Diklat/Pelatihan untuk PIC TIK di KPKNL dan Kanwil - DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Pemula sebanyak 2 angkatan - DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Madya sebanyak 2 angkatan b. Diklat/Pelatihan untuk pegawai teknis TIK di Dit. PKNSI - Pelatihan yang diselenggarakan oleh DJKN -

sebanyak 2 frekuensi Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusintek sebanyak 18 frekuensi

6. Human Resource Development in the field of ICT Human resources development activities in 2012 can be grouped into a. Training for PIC of ICT at Service Office and Regional Office - DTSS Supervisor TIK DJKN for beginner, two generations - DTSS Supervisor TIK DJKN intermediate level, two generations b. Training for ICT technical employee at Directorate of PKNSI - Two trainings held by DJKN - Eighteen training held by Pusintek

7. Pengolahan Data dan Layanan Informasi Kegiatan Pengolahan Data dan Layanan Informasi pada tahun 2012 terdiri dari: a. Kegiatan pemeliharaan DBMS (Database

7. Data Processing and Information Service Data Processing and Information Services in 2012 consisted of the following events: a. Maintenance of DBMS (Database Management

Management System) telah dilakukan pada semua server yang berada di KPKNL, Kanwil serta data center Kantor Pusat untuk aplikasi: • Modul KN dengan frekuensi sebanyak 24 kali; • Modul KNL dengan frekuensi sebanyak 24 kali; • Simple dengan frekuensi sebanyak 24 kali; • GIS dengan frekuensi sebanyak 24 kali; • Website DJKN dengan frekuensi sebanyak 24 kali; • Kiosk dengan frekuensi sebanyak 24 kali. b. Kegiatan Layanan Informasi dilakukan berupa: • Layanan Informasi SOP layanan unggulan sesuai dengan KEP-128/KN/2011; • Permintaan data dari Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain; • Permintaan data dari KPKNL dan Kanwil DJKN. c. Kegiatan penyelesaian gangguan pada DBMS server KPKNL, Kanwil dan data center Kantor Pusat yang dilakukan secara remote maupun ke lokasi gangguan.

System) for all servers in Service Offices, Regional Offices and data center of the Central Office. This maintenance was related to the following applications: • KN module, 24 times; • KNL module, 24 times; • SIMPle, 24 times; • GIS, 24 times; • DJKN website, 24 times; • Kiosk, 24 times. b. Information service activities: • Information Services on SOP for services excellence in accordance with KEP-128/ KN/2011; • Data request from the Directorate of State Claims and Other State Asset; • Data request from Service Office and Regional Office. c. Troubleshooting activities for DBMS server at KPKNL, Regional Office, and for data center at Central Office, conducted remotely as well as on site.

142


Ramang Djamaludin - KPKNL Gorontalo - Tetap Sabar Melayani

LAYANAN KEHUMASAN

PUBLIC RELATION SERVICE

Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat Indonesia serta stakeholders Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi lebih kritis dan sangat menuntut adanya transparansi dalam informasi yang disediakan dan diminta oleh mereka. Masyarakat dan stakeholders menginginkan agar seluruh informasi tentang DJKN dan layanannya dapat diperoleh dengan murah, cepat, tepat dan akurat. Hal tersebut sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta PP Nomor 61 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008.

In the era of information, the people and the stakeholders of DJKN grow more critical and very demanding when it comes to transparency in the information provided to and requested by them. The public and the stakeholders wish that the entire information about DJKN and its services could be obtained efficiently, quickly, precisely, and accurately. This is in line with the mandate of Law No. 14 of 2008 on Public Information Transparency and Government Regulation No. 61 on The Implementation of Law No. 14 of 2008.

Dengan adanya PMK 184/PMK.01/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat di bawah DJKN wajib memberikan layanan informasi berupa Information Desk dan Call Center (IDCC). Selain

With the PMK 184/PMK.01/2010 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Finance, Directorate of Legal and Public Relations of DJKN is required to provide information services in the form of Information Desk and Call Center. In addition, law No. 25 of 2009 on Public Service also requires each public agency to provide call center services in each units.

itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan layanan call center di unit masing-masing. Selain itu, diangkatnya Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di lingkungan DJKN dengan ditetapkannya


143

In addition, the appointment of Director of Legal and Public Affairs as Acting Manager of Information and Documentation in the DJKN through the Minister of

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, semakin menuntut DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk memberikan pelayanan prima dalam penyajian informasi.

Finance Decree No. 278/KMK.01/2012 regarding Officer for Information and Documentation Management and Coordinating Officer for Information and Documentation in the Ministry of Finance, has brought more demand for society excellent service on information presented by DJKN c.q. Directorate of Legal and Public Relations.

Disamping IDCC dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), DJKN juga melaksanakan kegiatan kehumasan lainnya. Peliputan kegiatan DJKN, Penyuluhan kepada Kantor Vertikal, Penerbitan Media Kekayaan Negara (Media KN), Pengelolaan Konten Website, Layanan Perpustakaan dan juga workshop untuk pihak eksternal melalui kegiatan DJKN Goes to Campus. 

Aside from IDCC and PPID, DJKN also carries out other public relations activities such as covering DJKN activity, coaching at vertical offices, publishing Media KN, managing Website Content, Library Services, and also workshops for external parties through “DJKN Goes to Campus”.

INFORMATION DESK DAN CALL CENTER DJKN (IDCC DJKN)

INFORMATION DESK DAN CALL CENTER DJKN (IDCC DJKN)

Sesuai dengan amanat dalam PMK 184/PMK.01/2010, tentang organisasi dan tata kerja Menkeu, DJKN secara resmi meluncurkan layanan informasi untuk masyarakat dengan nama Information Desk dan Call Center DJKN (IDCC DJKN). IDCC untuk tahap awal dikhususkan untuk melayani permohonan informasi dari pihak internal DJKN, yakni Kantor Pusat DJKN, Kanwil dan KPKNL. Namun dengan tak terbendungnya keinginan stakeholder dan masyarakat untuk pelayanan informasi, IDCC juga sudah banyak di akses oleh pihak eksternal DJKN.

As mandated by PMK 184/PMK.01/2010, on December 22, 2012, DJKN officially launched information services to the public under the name Information Desk and Call Center DJKN (IDCC DJKN). For the initial phase, IDCC was devoted to serve DJKN’s internal request for information, namely information requested by Central Office, Regional Offices, and Service Office. But with the inevitable demand from stakeholders and the public for information services, IDCC has also been made available for access by external parties.

Sampai dengan akhir Desember 2012, permasalahan yang telah diselesaikan melalui IDCC DJKN berjumlah 119 permasalahan. Hal tersebut masih relatif kecil, namun mengingat sampai saat ini IDCC DJKN belum diketahui secara luas di masyarakat maupun stakeholders eksternal, maka kemungkinan besar di tahun 2013, jumlah tersebut akan meningkat tajam. Selain itu, dengan adanya rencana untuk penyediaan nomor telepon cantik dengan tarif lokal, IDCC akan lebih mudah dan murah untuk di akses oleh para pemohon informasi.

Up to the end of December 2012, a total of 119 issues has been resolved through IDCC-DJKN, a relatively small number. Yet with times, IDCC-DJKN will be widely known by public and external stakeholders, resulting in a rise in number of access most likely in 2013. In addition, with the plan for the provision of unique telephone number which can be accessed at local rates, IDCC will be easier and cheaper to be accessed by the information seekers.

144


PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI (PPID)

INFORMASI

DAN

OFFICER FOR INFORMATION DOCUMENTATION MANAGEMENT (PPID)

AND

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat di angkat sebagai PPID DJKN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

The Ministry of Finance through Minister of Finance Decree No. 278/KMK.01/2012 regarding Officer for Information and Documentation Management and Coordinating Officer for Information and Documentation in the Ministry of Finance, has assigned Director of Legal and Public Relations as PPID.

Seorang PPID bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, PPID harus menyusun prosedur operasional, melakukan klasifikasi informasi dengan terlebih dahulu melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut, menyusun daftar informasi publik, melakukan pelayanan informasi dan menjadi koordinator seluruh unit di DJKN dalam memberikan layanan informasi dan mengumpulkan informasi.

A PPID is responsible for the supply, storage, documentation, service, and security of information. In carrying these responsibilities, a PPID should develop operational procedures, classify the information after conducting consequences test, compile a list of public information, coordinate the entire units in DJKN in providing information services and gathering information.

Pada tahun 2012, PPID telah menyusun prosedur operasional untuk kegiatannya dan telah dibahas di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, PPID juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Teknis, Sekretaris Ditjen, Kanwil DJKN dan KPKNL untuk menyusun daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.

In 2012, PPID has developed operational procedures which has also been discussed in the Secretariat-General of the Ministry of Finance. PPID has also coordinated with technical directorates, Secretariat of Directorate General, Regional Offices and Service Office to develop a list of public information and the list of exempt information.

Saat ini, seluruh daftar tersebut telah diajukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk terlebih dahulu disetujui kemudian ditetapkan oleh PPID. Selain itu PPID juga telah memberikan surat ketetapan penolakan informasi terhadap 3 permohonan informasi, dikarenakan informasi yang dimintakan, setelah dilakukan uji konsekuensi, masuk ke dalam informasi yang dikecualikan.

Currently, the entire list has been submitted to the Director General of State Asset Management for approval before being signed by the PPID. In addition, PPID has also issued three letters of refusal of information requests, because the information requested, after the test of consequences, fell into the category of exempt information.

PENYULUHAN Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, melalui Subdit Hubungan Masyarakat di tahun 2012 memiliki agenda penting berupa kegiatan penyuluhan yang menitikberatkan pada pengenalan kegiatan kehumasan kepada Kanwil DJKN dan KPKNL serta sosialisasi petunjuk


145

DISSEMINATION OF INFORMATION Directorate of Legal and Public Relations, through SubDirectorate of Public Relations, conducted important agenda, namely dissemination of information which focused on introducing the public relations activities

teknis pendampingan bantuan hukum. Sampai dengan akhir November 2012, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat telah melakukan kegiatan penyuluhan di 15 lokasi dari rencana awal diadakan di 11 lokasi.

to the Regional Office and service offices and providing technical assistance and dissemination of legal aid instructions. As of the end of November 2012, the Directorate of Legal and Public Relations has conducted these agenda in 15 locations, more than targeted 11 locations.

PELIPUTAN KEGIATAN DJKN

COVERAGE OF DJKN’S ACTIVITIES

Jurnalistme di instansi pemerintah secara umum bertujuan untuk memublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan organisasi dan hasil-hasilnya. Ia memberi informasi secara teratur tentang sosialisasi program kerja dan peraturan-peraturan, kebijakan, meng-counter berita-berita negatif. Oleh karena itu, DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Humas selalu memberitakan kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan Kantor Pusat DJKN baik di dalam maupun di luar kota untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil oleh DJKN terhadap suatu hal tertentu.

Journalism in government agencies generally intended to publicize or promote the agency’s policies and their results. It presents regular information on working program, regulations, and policies, to counter the negative news. Therefore, DJKN c.q. Directorate of Legal and Public Relations publishes DJKN’s activities, mainly that of Central Office, in all over the country to inform the public on the measures taken by DJKN to a certain issue.

Peliputan kegiatan tersebut selalu di-update dan dipublikasikan melalu media website (www.djkn.depkeu. go.id) ataupun Media Kekayaan Negara sebagai salah satu media resmi DJKN dalam memberikan informasi yang valid kepada pemangku kepentingan.

The coverage is always updated and publicized on the website (www.djkn.depkeu.go.id) or Media Kekayaan Negara, one of DJKN’s official media in providing reliable information to stakeholders

MEDIA KEKAYAAN NEGARA

MEDIA KEKAYAAN NEGARA

Media Kekayaan Negara berfungsi sebagai sarana publikasi dan penyebaran informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan DJKN bagi pemangku kepentingan DJKN. Selama tahun 2012, Media KN telah diterbitkan sebanyak 4 Edisi, yaitu Edisi 8/Tahun III/2012 dengan tema Pilar Utama Penopang Profesi Penilai, Edisi 9/Tahun III/2012 dengan tema Roadmap Strategic Assets Management, Edisi 10/Tahun III/2012 dengan tema Pengelolaan Investasi Pemerintah, dan Edisi 11/ Tahun III/2012 dengan tema Pengelolaan Kinerja DJKN.

Media Kekayaan Negara (Media KN) serves as a means of publication and dissemination of information related to DJKN’s policies, programs, and activities of for stakeholders. During the year 2012, Media KN Media has published four editions. They were No. 8/Tahun III/2012 with the theme “Main Pillars That Sustain Valuer’s Profession”, Number 9/III/2012 with the theme “Roadmap of Strategic Assets Management”, No. 10/ Tahun III/2012 with the theme “Government Investment Management”, and Number 11/Tahun III/2012 with the theme “DJKN Performance Management.”

146


Media KN, selain didistribusikan kepada internal dan eksternal DJKN, antara lain Menteri Keuangan, Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan, Kementerian/ Lembaga, BUMN, Rektor Universitas Negeri, pengelola perpustakaan pada Univesitas Negeri, beberapa Pimpinan Redaksi media massa, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang.

Media KN is distributed to both internal and external parties of DJKN such as all echelon I units at the Ministry of Finance, Ministries/Agencies, SOEs, the rectors of the State University, librarian, chief editors, auction houses, and auctioneers.

WEBSITE DJKN

DJKN’s Official Website

Website DJKN berfungsi sebagai sarana menyebarluaskan informasi kepada publik secara akurat, cepat, tepat, efektif, dan efisien mengenai kebijakan, peraturan, dan kegiatan-kegiatan DJKN baik di kantor pusat maupun kantor vertikal. Untuk menjalankan fungsinya, website DJKN harus dikelola dengan baik.

DJKN’s website serves as a means of disseminating information to the public in an accurate, rapid, precise, effective, and efficient way concerning policies, regulations, and DJKN’s activities at both central office and its vertical offices. To perform this functions, the website must be properly managed.

Selama tahun 2012, jumlah konten website DJKN yang dikelola menyentuh angka 962, jauh melebihi target yang ditetapkan sebanyak 230. Konten yang dikelola berupa informasi lelang, peraturan, mutasi, beasiswa, dan berita dari hasil liputan maupun kontribusi dari kantor daerah.

During the year 2012, the total of website content managed by DJKN covering, among others, auctions, regulations, employee rotation, scholarships, and regional news reached 962, far exceeding the target of 230.

PERPUSTAKAAN DJKN

DJKN’S LIBRARY

Perpustakaan DJKN berfungsi memberikan pelayanan informasi terkait dengan sumber referensi pelaksanaan kegiatan di DJKN dan informasi lain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para pegawai DJKN, juga sebagai sarana rekreasi bagi pegawai DJKN.

DJKN library provides information services which could be a reference for DJKN activities and other information to expand the horizons and knowledge of DJKN’s employees. It also serves as a means of recreation for DJKN’s employees.

Sebelum Oktober 2010, pengelolaan layanan Perpustakaan DJKN berada pada Sekretariat DJKN. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK01/2010, pengelolaan perpustakaan DJKN berada pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, di bawah Sub Direktorat Hubungan Masyarakat. Setelah tidak membuka layanan sejak Oktober 2010, Perpustakaan DJKN yang bertempat di lantai 7 Gedung Syafrudin Prawiranegara II ini dibuka kembali pada Desember 2012.

Before October 2010, the library services is under the management of Secretariat of DJKN. After the issuance of the Minister of Finance’s Regulation No 184/PMK01/2010, the management was then transferred to the Directorate of Legal and Public Relations, directly under the Sub-Directorate of Public Relations. DJKN library which is located at 7th floor of Syafrudin Prawiranegara II Building was reopened in December 2012, after ceasing its services since October 2010.


147

There are three methods to gaining wisdom. The first is reflection, which is the highest. The second is limitation, which is the easiest. The third is experience, which is the bitterest. - Confucius -

Dedy Widia Hananto - Kanwil I Banda.Aceh - Masjid Raya Baiturrahman

kass

L Ma

sha

g An

n Nana

PKN ri - K

g ukan ar - T

bak

Gero

“Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men” - John F. Kennedy -

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENANGANAN PERKARA REGULATION AND LITIGATION

Dunia dan masyarakat di dalamnya terus berubah dengan semakin dinamis. Masalah, solusi, dan gagasangagasan baru juga berkembang dengan kian kompleks dan beragam, mengiringi perubahan itu. Menyadari dinamika itu, terutama yang terkait dengan tugas DJKN di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, DJKN secara berkesinambungan telah melakukan beberapa revisi dan penerbitan regulasi baru (harmonisasi peraturan) di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Revisi dan penerbitan baru itu dibutuhkan terutama untuk lebih mengakomodasi aspek hak asasi manusia, asas keadilan, kepastian hukum, pemulihan hak negara, asas transparansi dan asas akuntabilitas dalam setiap tugas DJKN di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

The world and the people dwelling in it continue changing with an increasing dynamic. Problems, solutions, and new ideas also evolve complexly and diversely, accompanying the change. We at DJKN recognize and keep abreast of that dynamics, particularly related to the tasks in the field of state asset, state claims, and auction service management. That is why DJKN continuously proposes revisions on regulations while drafting new regulations regarding our scope of work. We need to harmonize, revise as well as set out new rules to make them more adapted to the aspects of human rights, principles of justice, legal certainty, the restoration of state rights, the principle of transparency and accountability. Improved quality of service in the legal field is always done continuously by organizing training in court proceedings, conducting court advocacy training in regional offices, monitoring the progress report on the cases and classifying them before eventually conducting a review of the regulations in the management of state assets, valuation, auction, and state claims.

PERATURAN PERUNDANGAN

REGULATION

Sampai dengan Desember 2012, total revisi dan peraturan baru yang telah diterbitkan DJKN mencapai sebanyak 35 peraturan (termasuk yang telah ditetapkan), yang meliputi : a. 18 RPMK/RKMK telah diselesaikan (11 telah ditetapkan dengan PMK/KMK dan 7 RPMK/RKMK telah disampaikan ke Menteri Keuangan untuk ditetapkan), antara lain: 1) 8 Peraturan Menteri Keuangan (PMK): 4 PMK bidang BMN, 3 PMK bidang PN dan KNL & 1 PMK bidang Penilaian; 2) 6 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK): 2 RPMK bidang KND, 1 RPMK bidang PN dan KNL, 3 RPMK bidang Lelang, 3) 3 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) bidang BMN; 4) 1 Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) bidang BMN. b. 17 Perdirjen/Kepdirjen yang telah ditetapkan, antara lain: 1) 10 Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen): 2 Perdirjen bidang Sekretariat, 1 Perdirjen bidang

Up to December 2012, DJKN has issued a total of 35 revisions and new regulations (including those which have been enforced), which include : a. 18 drafts of the Minister of Finance’s Regulation (RPMK) with 11 of them have been given the status of PMK/KMK and the remaining seven drafts has been submitted to the Minister of Finance. They were, among others: 1) 8 Minister of Finance’s Regulations (PMK): four in the field of BMN, three in the field of PN and KNL, and one in the field of Valuation; 2) 6 drafts of Minister of Finance’s Regulation (RPMK): two in the field of KND, one in the field of PN and KNL, three in the field of Auction, 3) 3 Minister of Finance’s Decrees (KMK) in the field BMN; 4) 1 Draft of the Minister of Finance’s Decree (RKMK) in the field of BMN. b. 17 Director-General’s Regulation which have been stipulated, among other: 1) 10 Director-General’s Regulations (Perdirjen): two in the filed of secretariat, one in the field of BMN, two


151

BMN, 2 Perdirjen bidang PN dan KNL, 2 Perdirjen bidang Lelang; 3 Perdirjen bidang Penilaian; 2) 7 Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen): 6 Kepdirjen bidang Sekretariat, 1 Kepdirjen bidang KND;

NO.

1

PMK/ Minister of Finance’s Regulation

Bidang/ Area Pengelolaan BMN

4

KMK/ Minister of Finance’s Decree

concerning PN and KNL, two concerning auction; and three in the field of valuation; 2) 7 Director-General’s Decrees (Kepdirjen): 6 concerning secretariat, one in the field of KND;

RPMK/ Draft of PMK

3

RKMK/ Draft of KMK 1

Perdirjen / DirectorGeneral’s Regulation

Kepdirjen/ DirectorGeneral’s Decree

1

State-Owned Assest 2

2

Pengelolaan KND

Separated

1

State

Assets 3

PN dan KNL

1

3

2

State Claims and Other State Asset 4

Penilaian

1

3

Valuation 5

Lelang

3

2

Auction 6

Kesekretariatan

2

6

10

7

Secretariat Jumlah/Total

8

3

6

1

PENANGANAN PERKARA

CASE HANDLING

Perkembangan penanganan perkara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2012 di lingkungan DJKN berdasarkan laporan dari masing-masing KPKNL dan Kanwil seluruh Indonesia, sebagai berikut:

Based on the report submitted by DJKN’s service office and regional offices throughout the country, accumulatively the total of cases handled by DJKN in 2012 can be presented as follows:

A. Jumlah Perkara

A. Total Cases

Jumlah perkara yang ditangani oleh DJKN sampai dengan triwulan IV Tahun 2012 secara kumulatif berjumlah 3.036 perkara. Atas perkara tersebut, jumlah perkara yang telah diselesaikan baik karena damai, gugur, dicabut, maupun berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebanyak 541 perkara. Dengan demikian jumlah perkara yang aktif ditangani sebanyak 2.495 perkara, yang terdiri dari : 1. Perkara perdata sebanyak 2.294 perkara; 2. Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 201 perkara.

Cumulatively, the number of cases handled by DJKN until the fourth quarter of 2012 totaled 3,036 cases. Of that figure, the number of cases that have been settled reached as many as 541 cases. Thus the number of active cases handled amounting to 2,495 cases, consisting of : 1. 2,294 of Civil Cases; 2. 201 of State Administrative cases.

152


Posisi Aktif Penanganan Perkara Perdata dan TUN s.d. Triwulan IV Tahun 2012

Active Civil and State Administrative Cases As of Fourth Quarter of 2012 Jenis Pengadilan/Type of Court Kantor/Office

NO.

Peradilan Umum/ Public Court

PTUN/ State Administrative Court

5

0

Jumlah/Total

1

Kantor Pusat Djkn

2

Kanwil Banda Aceh

81

1

82

3

Kanwil Medan

266

16

282

4

Kanwil Pekan Baru

50

3

53

5

Kanwilpalembang

23

1

24

6

Kanwil Bandar Lampung

16

3

19

7

Kanwil Serang

43

2

45

8

Kanwil Jakarta

335

64

399

9

Kanwil Bandung

293

28

321

10

Kanwil Semarang

505

8

513

11

Kanwil Surabaya

367

67

434

12

Kanwil Pontianak

12

3

15

13

Kanwil Banjarmasin

24

2

26

14

Kanwil Samarinda

28

0

28

15

Kanwil Denpasar

81

0

81

16

Kanwil Makasar

57

1

58

17

Kanwil Manado

98

2

100

18

Kanwil Jaya Pura Jumlah/Total

Berdasarkan tabel di atas, 5 Kanwil dengan jumlah perkara terbanyak adalah Kanwil Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Medan, sedangkan 5 Kanwil dengan jumlah perkara paling sedikit adalah Kanwil Jayapura, Pontianak, Bandar Lampung, Palembang, dan Samarinda.

B. Perkara Aktif

10

0

10

2294

201

2945

Shown in the table above, regional offices in Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan were the five regional offices with the largest number of cases. Meanwhile, five regional offices with the lowest number of cases were the Regional Office of Pontianak, Jayapura, Pontianak, Bandar Lampung, Palembang, and Samarinda.

B. Active Cases

Jumlah perkara yang masih aktif ditangani KPKNL dan Kanwil secara keseluruhan sebanyak 2.495 perkara, dengan posisi sebagai berikut: 1. Perkara Perdata Jumlah perkara perdata sebanyak 2.294 perkara dengan posisi perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) sebanyak 1.209 perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) sebanyak 530 perkara, tingkat kasasi di


5

153

The total number of active cases handled by Regional Offices and Service Offices was 2,495, with the detail position as follows: 1. Civil Cases The total number of civil cases handled by DJKN was 2,294, consisting of 1,209 cases at Court (PN), 530 at High Court (PT), 503 at Supreme Court, and 52 cases in Judicial Review (PK) level as reflected in the following diagram :

Prayudi Utomo - KPKNL Makassar - Senyuman

Mahkamah Agung (MA) sebanyak 503 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 52 perkara. Sebagaimana tergambar pada diagram berikut : Posisi Aktif Perkara Perdata s.d. Triwulan IV Tahun 2012 Civil Cases as of Forth Quarter of 2012

2500

2,294

2000 1500

1,209

1000 530

503

500 52 0

PN

PT

Berdasarkan diagram tersebut, posisi jumlah perkara perdata tertinggi terdapat di tingkat pertama di PN yaitu 1.209 perkara (52,70%) dan terendah terdapat di tingkat PK yaitu 52 perkara (2,26%). 2. Perkara TUN Jumlah perkara TUN sebanyak 201 perkara, dengan posisi perkara tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebanyak 69 perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi

MA

PK

JUMLAH

As displayed in the diagram, the highest number of civil cases was that of the first level of Court (1,209 cases, 52,70%), whereas the lowest was of the Judicial Review level (52 cases, 52.70%). 2. State Administrative Cases The total number of state administrative was 201, consisting of 69 cases at State Administrative Court, 43 cases at the level of appeal in the High Court of the State Administration (PTTUN), 76

154


Tata Usaha Negara (PTTUN) sebanyak 43 perkara, tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak 76 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 13 perkara. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

cases at Supreme Court (MA), and 13 cases in Judicial Review as illustrated in the following graph:

Posisi Aktif Perkara TUN s.d. Triwulan IV Tahun 2012

State Administrative Cases As of Fourth Quarter of 2012 250 201

200 150 100

69

76 43

50

13 0

PN

PT

Berdasarkan diagram tersebut, posisi jumlah perkara TUN tertinggi terdapat di tingkat kasasi di MA yaitu 76 perkara (37,81%) dan terendah terdapat di tingkat PK yaitu 13 perkara (6,46%).

C. Perkara Selesai

PK

JUMLAH

As displayed in the diagram, the highest number of State Administrative cases was that of the third level (Supreme Court) with 76 cases (37.81%), whereas the lowest was that of the Judicial Review level (13 cases, 6.46%).

C. Settled Cases

Perkara yang sudah diselesaikan, baik karena perdamaian, gugur, dicabut, maupun berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) selama Tahun 2012 sampai dengan laporan perkembangan penanganan perkara Triwulan IV Tahun 2012 sebanyak 541 perkara. Perkara selesai berdasarkan laporan triwulanan yang telah dikirimkan oleh KPKNL/Kanwil sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:


MA

155

The total number of settled cases, that is the numbers of cases upon which permanent legal power has been imposed (inkracht van gewijsde), was 541:

Selesai Triwu III/ Selesai Triwu IV/ 4th Quarter 3rd Quarter

Selesai s.d Triwu IV/ Finish as of 4th Quarter

NO.

Unit Operasional/ Operational Units

Selesai Triwu I/ 1st Quarter

Selesai Triwu II/ 2nd Quarter

1

2

3

4

5

6

3+4+5+5

1

Kanwil Banda Aceh

0

7

0

2

9

2

Kanwil Medan

5

1

1

7

14

3

Kanwil Pekan Baru

5

0

9

1

15

4

Kanwilpalembang

1

1

0

8

10

5

Kanwil Bandar Lampung

1

10

5

0

16

6

Kanwil Serang

0

2

2

0

4

7

Kanwil Jakarta

3

202

11

9

225

8

Kanwil Bandung

0

11

4

0

15

9

Kanwil Semarang

15

24

20

26

85

10

Kanwil Surabaya

9

30

18

0

57

11

Kanwil Pontianak

1

0

0

0

1

12

Kanwil Banjarmasin

1

6

2

0

9

13

Kanwil Samarinda

0

0

0

0

0

14

Kanwil Denpasar

5

14

4

4

27

15

Kanwil Makasar

5

5

3

6

19

16

Kanwil Manado

0

8

9

7

24

17

Kanwil Jaya Pura

0

11

0

0

11

51

332

88

70

541

Jumlah/Total

D. Perbandingan Jumlah Perkara Tahun 2007 s.d Triwulan IV 2012 Perbandingan jumlah perkara Tahun 2007 s.d Triwulan IV 2012 dapat dibandingkan sebagai berikut: 1. Perkara perdata

D. Number of Cases 2007-2012 The number of cases for the period of the fourth quarter of 2007–2012 can be compared as follows: 1. Civil Cases

Perkara Perdata / Civil Cases

156


The size of your success is measured by the strength of your desire, the size of your dream and how you handle disappointment along the way. - Robert Kiyosaki -


Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara perdata s.d Triwulan IV Tahun 2012 sebanyak 2.294 perkara, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan ini disebabkan banyaknya perkara baru. 2. Perkara TUN

We could see from the diagram above, the number of civil cases until the fourth quarter of fiscal year 2012 was 2,294. The increase in new cases makes that number higher compared to the fourth quarter of the previous year.

2. State Administrative Cases Perkara Tata Usaha Negara State Administrative Cases As Of Fourth Quarter Of 2012

Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara TUN sebanyak 201 perkara, jumlah tersebut naik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

E. Jenis Pokok Perkara

As you notice, the number of state administrative cases was 201, up from that of the fourth quarter in the previous year

E. Type of Cases

Jenis pokok perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan sebagai berikut:

The complaints in the lawsuit can be grouped as follow:

Jenis Pokok Perkara Peradilan Umum dan TUN s.d Triwulan IV 2012 Type of Civil Cases as of The Fourth Quarter 2012 Bidang Tugas/ Field Assignment

NO.

Jenis Pengadilan/Type of Court Peradilan Umum/ Public Court

TUN/ State Administrative

Jumlah/ Total

%

1

BMN

4

0

4

0.16%

2

Kepegawaian

0

0

0

0.00%

3

KNL

10

2

12

0.48%

4

Lelang Aset Eks PPA

17

2

19

0.76%

5

Lelang Aset Eks BDL

14

0

14

0.56%

6

Lelang Eksekusi Harta Pailit

26

6

32

1.28%

7

Lelang Eksekusi HT

1269

67

1336

53.55%

158


NO.

Jenis Pengadilan/Type of Court

Bidang Tugas/ Field Assignment

Jumlah/ Total

%

Peradilan Umum/ Public Court

TUN/ State Administrative

304

15

319

12.79%

11

0

11

0.44%

8

Lelang Eksekusi PN

9

Lelang Aset Eks BPPN

10

Lelang Rampasan Kejaksaan

11

Lelang Eksekusi PUPN

12

Pengurusan Piutang Negara

253

74

327

13.11%

JUMLAH

2294

201

2495

100.00%

18

0

18

0.72%

368

35

403

16.15%

Berdasarkan tabel di atas, jenis pokok perkara yang paling banyak dijadikan dasar gugatan adalah perkara terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan 53,55% (1.336 perkara), lelang eksekusi PUPN 16,15% (403 perkara), dan pengurusan piutang negara 13,11% (327 perkara). Perkara mengenai lelang eksekusi hak tanggungan pada umumnya digunakan untuk mendapat putusan provisionil/sela yang menunda pelaksanaan lelang maupun untuk memperoleh putusan pembatalan atas lelang yang telah dilaksanakan.

F. Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU)

We could see, objection to security right auction was the type of civil complaints most widely used as a basis of a lawsuit, namely 1,336 cases or 53.55%, followed by 403 cases of cancellation of the execution auction (16.15%), and 327 cases regarding state claims management (13.11%). The cases against auction are generally used to get a provisional verdict that delays the auction, whereas other complaints are used to obtain the court’s decision ordering the cancellation of auctions that have been held.

F. Issuance of Special Power of Attorney (SKU)

Jumlah SKU yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah sebanyak 614 SKU.

In 2012, as many as 614 of SKUs were issued by the Director-General of State Asset Management on behalf of the Minister of Finance and the Director General of State Asset Management as the Head of the State Claims Committee (PUPN).

G. Melakukan Pendampingan Pejabat/pegawai DJKN dalam Perkara Pidana

G. Providing Guidance to DJKN’s Officers/ employees in Criminal Cases

Pendampingan terhadap pejabat/pegawai DJKN yang dipanggil oleh aparat berwenang telah dilakukan sebanyak 19 pendampingan.

DJKN provided as many as 19 assistance to officials/ employees summoned by authorities.

H. Penyelesaian Permohonan Bantuan Hukum

dan Pendapat Hukum Permohonan bantuan hukum terkait pelaksanaan sidang perkara, pembuatan jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/ kontra memori peninjauan kembali sebanyak 73 bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum


159

H. Providing Legal Aid and Legal Opinion DJKN has provided 73 legal assistance related to the court proceedings including filing an answer, making counterclaims, offering of proof, making closing argument, and preparing counter appeals. Moreover, DJKN also delivered 103 opinions relating to the management of state assets, valuation, state claims, and auction service.

yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang sebanyak 103 pendapat.

I. Pemberian Analisis Hukum dan Pelaksanaan Gelar Perkara

I. Providing Legal Analysis and The Case Conference

Pemberian analisis hukum yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang sebanyak 73 analisis. Pelaksanaan gelar perkara yang telah dilakukan terkait dengan kasus hukum sebanyak 47 kali.

DJKN has provided 73 legal analysis related to the management of state asset, valuation, auction, and state claims as well as conducting as many as 47 conference cases.

of

J. Signing of Memorandum of Understanding (MoU)

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/nota kesepahaman bersama tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama demi terwujudnya sinergi dalam pencapaian tugas dan fungsi masing-masing unit terkait, tetapi tetap menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Penandatanganan ini merupakan turunan dari Kesepahaman Bersama antara Menkeu dengan Kepolisian RI dan Menkeu dengan Jaksa Agung. a. MoU antara DJKN dengan Kepolisian RI, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I Kementerian keuangan, Jakarta, antara lain: 1) Kesepahaman Bersama antara DJKN dengan Kepala Badan Reserse Kriminal difokuskan pada optimalisasi pengurusan piutang negara. Cakupan kesepakatan bersama ini meliputi pemanfaatan data dan informasi obligor ekskelolaan Kepolisian dalam rangka Pengurusan Piutang Negara, bantuan operasional teknis dan taktis dalam rangka pencarian debitor/ obligor (debtor tracing), bantuan operasional

Signing of Memorandum of Understanding (MoU) is intended to further enhance the coordination and cooperation for the realization of synergies in achieving the tasks and functions of each relevant unit, without disregarding the provisions of the existing legislation. This signing is a derivative of the MoU between the National Police and the Minister of Finance and the MoU between the Minister of Finance and the Attorney General. a. The signing of MoU between DJKN and the National Police, held on Thursday, March 8, 2012 at the Mezzanine Hall, Juanda I Building, Jakarta: 1) MoU between DJKN and the Head of National

J. Penandatanganan Understanding (MoU)

Memorandum

teknis dan taktis dalam rangka penelusuran harta kekayaan debitor (asset tracing). 2) Kesepahaman Bersama antara DJKN dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan difokuskan pada pengamanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Police Criminal Investigation Directorate is focused on optimizing the management of the state claims. The scope of this agreement includes the use of data and information related to obligors the state claims of which previously managed by the Police, technical and tactical operational assistance in debtor tracing, technical and tactical operational assistance in asset tracing. 2) MoU between DJKN and the National Police Security Maintenance Agency (Baharkam) is focused on securing the country in the field of asset management, state claims management, and auctions. The scope of this agreement includes assistance/protection in carrying out confiscation, valuation, inspection of the collateral or other assets, and auctions;

160


“Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/nota kesepahaman bersama tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama demi terwujudnya sinergi dalam pencapaian tugas dan fungsi masing-masing unit terkait, tetapi tetap menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.”

Cakupan kesepakatan bersama ini meliputi Pendampingan/pengamanan untuk melaksanakan tugas kejurusitaan, penilaian, pemeriksaan barang jaminan atau harta kekayaan lain, dan lelang; pengamanan Barang Milik Negara, barang jaminan dan/ atau barang yang hasil pencairannya digunakan untuk melunasi kewajiban kepada Negara. 3) Kesepahaman Bersama antara DJKN dengan Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana difokuskan pada pengelolaan Barang Milik Negara. Cakupan kesepakatan bersama ini meliputi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara. b. MoU antara DJKN dengan Kejaksaan RI, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I Kementerian keuangan, Jakarta, antara lain: 1) Kesepahaman Bersama antara DJKN dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan difokuskan pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mengingat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menjadi unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kejaksaan. Cakupan Kesepahaman Bersama ini meliputi percepatan penertiban pengelolaan BMN, percepatan penyelesaian pengurusan barang rampasan negara, dan percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara.


161

securing of State-Owned Asset, and securing collateral and or asset the sale of which to be used to settle state claims. 3) MoU between DJKN and Assistant to Chief of National Police on Infrastructure is focused on management of State-Owned Asset. This agreement covers the use, utilization, transfer and the disposal of State-Owned Asset.

b. MoU between DJKN and the Attorney General, held on Thursday, April 5, 2012 at the Mezzanine Hall, Juanda I Building, Jakarta: 1) MoU between DJKN and Deputy-Attorney General for Development Affairs is focused on the management of State-Owned Asset (BMN) given the Attorney General is the unit within the Attorney General responsible for the management of BMN in the Attorney General Office. This MoU covers acceleration of BMN arrangement and management, acceleration of BMN management in the form of confiscated goods, and acceleration of state claims management. 2) MoU between DJKN and Deputy Attorney General for Intelligence in the form of co-

“Signing of Memorandum of Understanding (MoU) is intended to further enhance the coordination and cooperation for the realization of synergies in achieving the tasks and functions of each relevant unit, without disregarding the provisions of the existing legislation.”

2) Kesepahaman Bersama DJKN dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berupa koordinasi dalam rangka pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang. 3) Kesepahaman Bersama DJKN dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

ordination in order to prevent crime to support law enforcement both through preventive and repressive measures in the field of management state assets, state claims, and auctions. 3) MoU between DJKN and Deputy Attorney General for Civil Law and State Administration Law in the form of legal aid, legal opinion and other legal acts related to the handling of civil cases and state administrative cases.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibentuk Tim Koordinasi dan Komunikasi

To optimize the implementation of those MoUs, a Communication and Coordination Team was established

baik di tingkat pusat maupun daerah antara DJKN dengan Kepolisian RI dan DJKN dengan Kejaksaan RI.

at the level of central office and regional office of the DJKN, National Police, and the Attorney General.

K. Pelaksanaan Capacity Building dan Workshop Penanganan Perkara Tahun 2012 Guna meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan penanganan perkara, Direktorat Hukum dan Humas pada Tahun 2012 telah mengadakan workshop maupun

capacity building dengan mengundang narasumber untuk memberikan masukan pengetahuan bagi para penangan perkara yang berada di lingkungan DJKN maupun Direktorat Teknis terkait, antara lain: a. Capacity building penangan perkara yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 Juni 2012 di Ruang Rapat Picasso Hotel Ibis Arcadia, dengan mengundang narasumber antara lain:

K. Capacity Building Workshop Management for 2012

on

Case

In order to improve the competence of its human resources, in 2012 the Directorate of Legal Affairs and Public Relation held a capacity building workshop, inviting speakers to share their knowledge with case handlers both at the Directorate of Legal Affairs and Public Relation and at other related technical directorate, among other: a. Capacity building for case handling, held on December 6-8, 2012 at Picasso Room of Ibis Hotel, with invited speakers include:

162


1) Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur; 2) Komisaris Polisi Cornelis Masudara, S.H., Kanit 5 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya; 3) DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M., pengajar/dosen di Universitas Tarumanegara dan praktisi hukum; Workshop teknik pendampingan dugaan tindak pidana yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 b. September 2012 di Ruang Rapat Strata Hotel Alila, dengan mengundang narasumber antara lain: 1) Brigjen (Pur) Pol. Gunawan, terakhir menjabat sebagai Kapolda Denpasar yang saat ini sebagai legal advisor Bank Danamon; 2) DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M., pengajar/dosen di Universitas Tarumanegara 3) dan praktisi hukum; Elijana, S.H., M.H., pengajar/dosen di Universitas Tarumanegara dan perumus UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan 4) Kepailitan; Dr. Drs. Paripurna. P. Sugarda, S.H., M.Hum., L.L.M, Dosen dan Dekan di Fakultas Hukum 5) Universitas Gajah Mada; Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. c. Capacity building penangan perkara yang diselenggarakan pada tanggal 3-5 Desember 2012 di Ruang Rapat Titanium Hotel Golden Boutique, dengan mengundang narasumber antara lain: 1) Dr. Lieke L. Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. (Notaris dan Dosen Hukum Agraria di Universitas Trisakti); 2) Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Dosen Hukum Administrasi Negara dan Hukum Keuangan Publik di Universitas Indonesia).


163

1) Andi Herman, S.H., M.H., Head of East Jakarta District Attorney Office; 2) Komisaris Polisi Cornelis Masudara, S.H., Kanit 5 Dit Reskrimum, Jakarta Metro City Police; 3) DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M., lecturer at the Tarumanegara University and legal practitioner; Workshop on coaching techniques for alleged offense was held on 18-20 September 2012 in b. Strata Meeting Room, Alila Hotel, with invited speakers include: 1) Brigjen (Pur) Pol. Gunawan, former Denpasar Chief Police, legal advisor to Bank Danamon; 2) DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M., lecturer at the Tarumanegara University and legal practitioner; 3) Elijana, S.H., M.H., lecturer at the Tarumanegara University and legal drfater of Law Nomor 37 Tahun 2004 on PKPU and Bankruptcy; 4) Dr. Drs. Paripurna. P. Sugarda, S.H., M.Hum., L.L.M, lecturer, Dean of the Faculty of Law at the Gadjah Mada University; 5) Andi Herman, S.H., M.H., Head of East Jakarta District Attorney Office;

c. Capacity building on case handling, held on 3-5 December 2012 in Titanium Meeting Room, Golden Boutique Hotel, invited speakers include: 1) Dr. Lieke L. Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. (Notary and Legal Lecturer at the Trisakti University); 2) Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Lecturer in State Administration Law, and Public Finance Law at the University of Indonesia).

G. Kesimpulan

G. Conclusion

1. Direktorat Hukum dan Humas senantiasa menyelesaikan dan mengawal harmonisasi peraturan dan perundangan secara profesional dan bersinergi dengan unit lainnya. 2. Tren penanganan perkara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan upaya pergeseran pola pemberian bantuan hukum dari yang bersifat represif (litigasi di pengadilan) ke yang bersifat preventif (nasihat/pendapat hukum), sehingga diharapkan ke depan jumlah perkara dapat menurun. 3. Pola penyebaran perkara meliputi seluruh kanwil dan KPKNL, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi penanganan perkara secara reguler di lingkungan DJKN.

1. The Directorate of Legal Affairs and Public Relation consistently conduct the settlement and the safeguards of harmonization of regulations and find sinergy with other units. 2. From year to year, there is an increasing trend of case handling. This makes it necessary to shift the pattern of provision of legal aid from repressive way(litigation in court) to preventive one (advice/legal opinion), so that the number of cases is expected to decrease in the future. 3. Cases are scattered in all regional offices and service offices, making it necessary for DJKN to coordinate and strengthen its Human Resources in case handling on a regular basis. 4. To prevent the occurrence of criminal cases affecting employees, it is necessary for all

4. Untuk mencegah terjadinya kasus pidana yang menimpa pegawai, kiranya perlu diterapkan pakta integritas dan nilai-nilai kementerian keuangan pada pegawai dalam menjalankan setiap tugasnya. 5. Perkara yang ditangani semakin kompleks dan banyak, sehingga perlu peningkatan SDM, antara lain dengan cara focus group discussion (FGD), dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya, in house training, workshop/ sosialisasi/penyuluhan penanganan perkara dalam setiap event DJKN.

employee to apply the integrity pact and the values of Ministry of Finance. 5. Cases to be handled grow increasingly complex and vast. DJKN needs to enhance its human resources through, among others, focus group discussion inviting speakers who are experts in their field, in-house training, workshops/ dissemination/coaching in case handling.

164


nto -

E

usa rik S

Mul

li i-mu

pung Lam

“Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success” - Henry Ford -

PERKEMBANGAN INTERNAL INTERNAL DEVELOPMENT

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN terus bertekad untuk melakukan penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia. Berbagai upaya terus dilakukan, diantaranya dengan melanjutkan modernisasi KPKNL di lingkungan DJKN. Selain itu, DJKN secara berkelanjutan juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program reformasi birokrasi yang diikuti oleh peserta dari seluruh unit vertikal di lingkungan DJKN. Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.

In line with the Bureaucratic Reform Program in the Ministry of Finance, DJKN is constantly determined to carry on with the reform which consists of three main programs, namely refining its organization, streamlining business process, and enhancing its human resource management. Various efforts continue to be made, such as modernizing its service offices. In addition to this, DJKN also organizes information dissemination on Bureaucratic Reform Program, involving participants from all its vertical units. Presented here are activities that have been carried out in 2012.

1. Penataan Organisasi

1. Refining Organization

Pada tahun 2012, penataan organisasi di lingkungan DJKN dilakukan di tingkat pusat dan vertikal DJKN. Dengan semakin beragam dan kompleksnya cakupan core business DJKN, maka perlu didukung penguatan secara kelembagaan dan struktur organisasi yang memadai. Untuk itu, DJKN mengusulkan penataan organisasi di lingkungan Kantor Pusat yang difokuskan pada penambahan unit eselon II, eselon III, eselon IV, dan perubahan nomenklatur serta penajaman tugas dan fungsi.

Bearing an increasingly diverse and complex scope of core business makes it necessary for DJKN to adequately strengthen its institutional and organizational structure at the level of Central Office and its vertical offices. To that end, DJKN proposed organizational arrangement in environment of Central Office that is focused on adding units of echelon II, III, and IV. The nomenclature was also changed and adapted to the refined duties and functions.

Proses pembahasan penataan organisasi Kantor Pusat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan tugas, beban tugas dan potensi yang dihadapi, serta evaluasi atas efektivitas penyelesaian setiap pelaksanaan tugas. Hasil pembahasan secara lengkap dituangkan dalam naskah akademis penataan organisasi DJKN. Konsep naskah akademis dan usulan rumusan PMK penataan organisasi pada Kantor Pusat DJKN telah diajukan kepada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

The discussion of organizational restructuring for Central Office was done by taking into account the condition of duties performance, potential workload, and evaluation on the effectiveness of each job completion. The complete result of the discussion was outlined in the academic paper on DJKN organizational restructuring. The draft of the academic paper along with proposed draft of PMK on organizational restructuring for DJKN’s Central Office has been submitted to the Bureau of Organization and Administration of the Secretariat-General of the Ministry of Finance.

Penataan organisasi di lingkungan instansi vertikal DJKN ditetapkan melalui PMK Nomor 170/ PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penataan organisasi ini dilakukan dengan menambah fungsi kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan

Organizational restructuring for the vertical offices of DJKN has been stipulated by PMK No.170/ PMK.01/2012 dated 6 November 2012 on the Organization and Administration of Vertical Institutions of Directorate-General of State Asset Management. The restructuring was carried out by adding internal compliance function at the Regional


167

Penataan organisasi ini dilakukan dengan menambah fungsi kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan KPKNL.

The restructuring was carried out by adding internal compliance function at the Regional Offices and Service Offices (KPKNL).

KPKNL. Pada Kanwil, penataan organisasi dilakukan dengan membentuk Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI). Seksi Verifikasi dihapuskan dan kegiatan verifikasi dilakukan oleh masing-masing bidang. Selain itu, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, dilakukan penggabungan seksi pada masing-masing Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, dan Bidang Lelang yang semula 3 (tiga) seksi menjadi 2 (dua) seksi. Penataan organisasi pada KPKNL dilakukan dengan menambah 1 (seksi) yaitu Seksi Kepatuhan Internal.

Offices and Service Offices (KPKNL). At the Regional Office, the organizational restructuring was done by establishing a division of Internal Compliance, Law and Information (KIHI). The Verification was abolished, and its function was performed by each division. Moreover, to ensure the efficiency and effectiveness of their task, three sections at each Valuation Division, State Claims Division, and Auction Division were merged into only two sections. Meanwhile, organizational restructuring at the level of service offices was carried out by adding one section, namely Internal Compliance Section.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN telah menyusun konsep uraian jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan instansi vertikal DJKN. Konsep tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

As a follow-up to the enactment of PMK No. 170/ PMK.01/2012 on the Organization and Administration of Vertical Institutions of Directorate-General of State Asset Management, DJKN has developed the concept of structural and description in the vertical units of DJKN. The concept was presented to the SecretaryGeneral of the Ministry of Finance to be set out in a Minister of Finance’s Decree.

Sebagai pedoman bagi pelaksana dalam melaksanakan tugas, telah disusun Uraian Jabatan Pelaksana Kantor Pusat DJKN yang ditetapkan melalui KMK Nomor 942/KM.1/2012 tanggal 5 September 2012. Uraian jabatan ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Jumlah uraian jabatan yang ditetapkan sebanyak 1.273 uraian jabatan.

And to provide guidance for staff and employee in performing their task, a set of Position Description for Personnel at the Central Office has been established through KMK 942/KM.1/2012 dated September 5, 2012. This position description is a follow-up on the enactment of PMK No.184/PMK.01/2010 concerning the Organization and Administration of the Ministry of Finance. As many as 1,273 position descriptions have been formulated.

Sedangkan untuk instansi vertikal DJKN, telah ditetapkan uraian jabatan pelaksana instansi vertikal DJKN melalui KMK Nomor 1473/KM.1/2012 tanggal

As for the vertical units of DJKN, the Ministry of Finance through Minister of FInance’s Decree No. 1473/KM.1/2012 dated December 20, 2012 regarding

168


Jimmy Irawan - Dit.KND - Juara Gerak Jalan Indah

20 Desember 2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Vertikal DJKN. Jumlah uraian jabatan yang ditetapkan sebanyak 276 uraian jabatan yang terdiri dari 191 uraian jabatan pelaksana Kantor Wilayah DJKN dan 85 uraian jabatan pelaksana KPKNL.

2. Penyempurnaan Proses Bisnis

2. Streamlining The Business Process

Penyempurnaan proses bisnis difokuskan dan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik. DJKN sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan berusaha mengubah citra dari proses yang cenderung tertutup dan kurang memberi kepastian menuju proses yang pasti pada setiap tahapannya. Sehingga publik mendapat kepastian mengenai waktu, persyaratan administrasi, dan yang paling penting adalah kepastian mengenai biaya yang harus dibayarkan. Untuk merealisasikan hal tersebut, jajaran DJKN telah memiliki SOP yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif, analisis dan evaluasi jabatan dan beban kerja untuk memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan. Namun demikian, jajaran DJKN senantiasa melakukan perbaikan proses bisnis agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan stakeholder.


the Position Description for Personnel at Vertical Units of DJKN has defined as many as 276 position descriptions consisting of 191 positions descriptions at Regional Offices and 85 positions descriptions at service offices.

169

Business process refinement was focused and directed on the improvement of public services. DJKN as an echelon I unit in the Ministry of Finance attempted to depart from its image of “inclined to be closed” and uncertain process into the image of ensuring the certainty at every stage. Hence, the public may be sure about time of delivery, administrative requirements, and most importantly, about the costs that must be paid. To realize this vision, DJKN has established a detailed SOP which can comprehensively describe any type of job outputs analysis and evaluation of the position and the workload to absorb information on the time and number of officers needed.

Pada tahun 2012, kegiatan penyempurnaan proses bisnis yang dilaksanakan oleh DJKN antara lain: 1) Reviu Standar Operating Procedures (SOP) Dalam rangka melaksanakan penyempurnaan proses bisnis di lingkungan DJKN secara kontinyu, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah reviu terhadap SOP-SOP yang telah ditetapkan. Karena dengan adanya perkembangan waktu tentunya terdapat perubahan terhadap ketentuan/ peraturan yang mendasari SOP dimaksud, sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Kegiatan reviu tersebut dilaksanakan terhadap SOP Kantor Pusat DJKN, SOP Kanwil DJKN maupun SOP KPKNL. Total SOP yang berhasil direviu selama tahun 2012 berjumlah 421 SOP. Reviu yang dilakukan berupa penyesuaian terhadap dasar hukum SOP maupun penyesuaian terhadap alur proses bisnisnya.

In 2012, business process improvement activities conducted by, among others DJKN: 1) Reviewing Standard Operating Procedures (SOP) In order to implement business process improvement in environmental DJKN continuously, one of the activities carried out are review of the SOP established. As time developed, of course, there are changes to the regulations on which the SOP based. Thus, adjustments were required. The review was undertaken to SOP for DJKN’s Central Office, Regional Offices, and Service Offices. The total of SOP successfully reviewed during the year 2012 amounted to 421. This review covered the legal basis for the adjustments and the adjustments to the flow of business processes.

2) Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP)

2) Establishing Standard Operating Procedures (SOP) In addition to review of SOP, throughout the year 2012, DJKN formulated new SOPs as a result of the analysis of the existing technical regulations and new SOP to follow up on the recommendation of the examiner of functional apparatus. Here are SOP formulated as a follow up on the recommendations of examiner functional apparatus: a. SOP on the follow-up on the input for

Selain reviu SOP, kegiatan penyempurnaan proses bisnis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012 yaitu penyusunan SOP baru sebagai hasil analisis atas peraturan-peraturan teknis yang ada maupun penyusunan SOP baru sebagai tindak lanjut atas rekomendasi aparat pemeriksa fungsional. Sebagai contoh SOP yang disusun sebagai tindak lanjut atas rekomendasi aparat pemeriksa fungsional yaitu: a. SOP Tindak Lanjut atas Masukan Terhadap Peraturan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Lelang yang Tidak Aplikatif; b. SOP Distribusi Kupon Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas Berkondisi Baik; c. SOP Distribusi Kupon Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas yang telah Dihentikan Status Penggunaannya; d. SOP Penarikan Uang Dari Bank Rekening Bendahara Pengeluaran. Keempat SOP tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor KEP-104/KN/2012 dan KEP-106/ KN/2012.

inapplicable regulations in the field of state asset, valuation, state claims management, valuation, and auction; b. SOP for distribution of fuel coupon for official state vehicles in good condition; c. SOP for distribution of fuel coupon for official state vehicles the use status of which has been terminated; d. SOP for cash withdrawal from spending treasurer’s bank account. Those four SOPs have been stipulated in the Director General of State Asset Management’s Decree Number KEP-106/KN/2012 and Number KEP-104/KN/2012.

170


Total konsep SOP baru yang disusun sepanjang tahun 2012 adalah sejumlah 114 SOP, di mana seluruh SOP tersebut telah mendapatkan penelitian sekaligus persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk ditetapkan menjadi SOP DJKN.

Total draft of SOP formulated throughout the year 2012 was 114 SOP. And all the SOPs have been reviewed and approved by the SecretariatGeneral of the Ministry of Finance c.q. Head of the Bureau of Organization and Management.

3) Monitoring dan Evaluasi SOP Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan monitoring dan evaluasi SOP dilakukan secara mandiri dan difokuskan pada SOP reguler DJKN. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk: (1) memperoleh opini pegawai di lingkungan Kanwil dan KPKNL terhadap SOP DJKN yang selama ini diterapkan; (2) melakukan pemantauan terhadap penerapan SOP reguler pada Kanwil dan KPKNL; dan (3) memperoleh bahan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan SOP Kanwil dan KPKNL.

3) SOP on Monitoring and Evaluation Unlike in previous years, the monitoring and evaluation activities this year were performed independently, focusing on regular SOP. The purpose of these activities are: (1) to obtain the staff’s opinion on the SOP for Regional Offices that had been applied, (2) to monitor the implementation of regular SOP within the Regional Office and Central Office, and (3) to gather inputs for the improvement and refinement of the SOPs.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metode: (1) survei opini kepada pegawai di lingkungan Kanwil dan KPKNL; (2) pengumpulan data dan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan; dan (3) diskusi bersama pejabat dan pelaksana di lingkungan Kanwil dan KPKNL. Kegiatan monitoring dan evaluasi SOP tersebut dilaksanakan terhadap 3 Kanwil dan 4 KPKNL yaitu: a. Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Banda Aceh; b. Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya; c. Kanwil XV DJKN Makassar dan KPKNL Makassar; d. KPKNL Mataram.

Monitoring and evaluation activities were carried out by using the following method: (1) opinion surveys to employees of the Regional Office and Service Office, (2) collecting data and documents containing the results of task implementation, and (3) discussions with officials and staff at the Regional Office and Service Office. The monitoring and evaluation were conducted on three Regional Office and four Service Offices: a. Regional Office I Banda Aceh and KPKNL Banda Aceh; b. Regional Office X Surabaya and KPKNL Surabaya; c. Regional Office XV Makassar and KPKN Makassar; d. KPKNL Mataram.

4) Analisis Beban Kerja (ABK) Analisis Beban Kerja merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Tujuan pengukuran/

4) Workload Analysis Workload analysis is a management technique that is done systematically to obtain information on the effectiveness and efficiency of the organization based on the volume of work. The purpose of this type of analysis is to obtain


171

Great things are done by a series of small things brought together. - Vincent Van Gogh -


analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi eselon I.

information on the efficiency and performance of the unit or organizational units or position holders and as well as their utilization in order to improve the quality of the state apparatus. The scope of workload analysis includes the measurement of workload of all the outputs produced by echelon I units.

Manfaat dari hasil ABK diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan analisis lanjutan terhadap hal-hal sebagai berikut: 1. penataan /penyempurnaan struktur organisasi; 2. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 3. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 4. sarana peningkatan kinerja kelembagaan; 5. penyusunan standar beban kerja jabatan/ kelembagaan, penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural; 6. menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi; 7. program mutasi pegawai dari unit yang berkelebihan ke unit yang kekurangan; 8. program promosi pegawai; 9. reward and punishment terhadap unit atau

It is expected that the results of the workload analysis bring beneficial effect on the implementation of analysis of the following matters: 1. restructuring or organizational refinement; 2. performance appraisal for positions and units; 3. material improvement of work systems and procedures; 4. means of improving institutional performance; 5. workload standardization for positions/

6. 7. 8. 9. 10.

institutions, preparation of employee structure (DSP) or the determination of echelon structure; employees-need planning in accordance with the organization’s workload; employee rotation; employee promotion programs; reward and punishment to the unit or officials; material for training program improvement.

pejabat; 10. bahan penyempurnaan program diklat. Pengumpulan dan pengolahan data ABK telah dilaksanakan di lingkungan DJKN sejak tahun 2008, di mana untuk tahun 2008 s.d. 2010 dilaksanakan secara uji petik di beberapa unit kerja. Sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 pengumpulan dan pengolahan data ABK telah dilaksanakan secara populasi terhadap seluruh unit kerja di lingkungan DJKN dengan menggunakan basis data beban kerja tahun 2011. Pengumpulan dan pengolahan data ABK tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada PMK Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman


173

Data collection and data processing has been carried out since 2008, where for the period of 2008 to 2010 sampling tests were conducted in several units. As for 2011 and 2012, the data collection and data processing have been carried out in all working units using 2011’s workload database. The workload analysis was carried out with reference to the PMK No. 140/PMK.01/2006 on Guidelines for Workload Analysis in the Ministry of Finance.

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan. 5) Survei Opini Pengguna Layanan DJKN Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan IPB melakukan survei opini kepuasan pengguna layanan termasuk pengguna layanan DJKN di 6 (enam) kota, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Batam dengan fokus survei pada layanan unggulan yang dimiliki DJKN. Survei ini bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan dan untuk melakukan perbaikanperbaikan terhadap pelayanan yang masih dinilai kurang oleh pelanggan.

5) Survey on Users’ Opinion In 2012, the Ministry of Finance in cooperation with IPB conducted survey on users’ satisfaction which covered service users in six cities, namely Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, and Batam, focusing on service excellence provided by DJKN. This survey was aimed at finding out the level of customer satisfaction over the service and at making improvements to the services considered unsatisfactory by users.

Unsur-unsur yang diteliti dalam survei opini tersebut adalah informasi persyaratan, kesesuaian prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian pembayaran, pengenaan sanksi, keterampilan petugas, sikap petugas, akses terhadap kantor pelayanan, dan lingkungan pendukung.

The elements examined in the opinion surveys are requirements information, compliance procedures, delivery time, payment conformity, sanctions, employees’ skills, employees’ attitudes, access to the service office, and supporting environment.

Skor yang diperoleh DJKN pada survei opini kepuasan pengguna layanan mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2011 yaitu dari 3,92 menjadi 3,99 pada tahun 2012. Berdasarkan hasil survei tersebut, prioritas peningkatan kinerja dari layanan DJKN adalah “waktu penyelesaian layanan”, “akses terhadap kantor layanan”, dan “kesesuaian prosedur”. Sehingga perbaikan dapat diprioritaskan pada ketiga unsur layanan yang menjadi indikator penilaian tersebut.

Scores obtained DJKN opinion on service user satisfaction surveys has increased compared to that of 2011, that was from 3.92 to 3.99. Based on the result of survey, DJKN should have prioritized its attempt to cut service delivery time, to ease the access to the service office, and to comply with the procedures.

3. Quality Assurance Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2012, Menteri Keuangan memberikan arahan agar dilaksanakan quality assurance atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya quality assurance atas pelaksanaan reformasi birokrasi (QA RB) Kementerian Keuangan oleh BPKP.

3. Bureaucratic (QA RB)

Reform

Quality

Assurance

Early in 2012, the Minister of Finance directed that all echelon I unit in the Ministry of Finance undertake a quality assurance (QA) for the implementation of bureaucratic reform (RB)—before the same activity applied to them by QA RB Team from BPKP (Finance and Development Supervisory Agency). The Minister

174


Pada tahun 2012, DJKN kembali menetapkan 15 (lima belas) KPKNL sebagai KPKNL Teladan.

In 2012, DJKN again inaugurated 15 (fifteen) service offices as KPKNL Teladan.

Menteri Keuangan menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk bertindak sebagai pengawal dalam pelaksanaan QA RB di lingkungan Kementerian Keuangan.

of Finance has instructed the Inspectorate-General to guard the implementation of QA RB in the Ministry of Finance .

Pelaksanaan QA RB dilaksanakan terhadap 8 area perubahan yang menjadi fokus program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. QA RB dilaksanakan dengan menggunakan parameterparameter sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

QA RB were applied on eight areas of change which were the focus of bureaucratic reform program in the Ministry of Finance. Parameters used in the QA RB are set out in the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform No. 53 of 2011 on Guidelines for Quality Assurance and Guidelines for Monitoring and Evaluation of Bureaucratic Reform.

Metode QA RB berupa analisis terhadap dokumendokumen pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap unit eselon I serta survei terhadap beberapa pegawai unit eselon I secara proporsional dan terhadap stakeholder untuk mendukung obyektivitas hasil penilaian.

QA RB was performed by analyzing the documents of bureaucratic reforms at every echelon unit and by running a survey on a proportion employees at echelon I units and on stakeholders to support the objectivity of the assessment results.

Adapun jadwal program QA RB Itjen Kemenkeu terhadap DJKN sebagai berikut: 1. Penilaian QA RB awal : April s.d. Mei 2012 2. Monitoring perbaikan gap indeks QA RB : Juni s.d. Oktober 2012 3. Penilaian QA RB akhir : November s.d. Desember 2012

The schedule of QA RB conducted by InspectorateGeneral of Ministry of Finance was as follows: 1. QA RB early assessment : April to May 2012 2. Monitoring of RB gap-fixing : June to October 2012 3. QA RB final assessment : November to December 2012

Berdasakan penilaian Tim Itjen Kemenkeu, DJKN mendapatkan hasil akhir indeks nilai QA RB sebesar 92,14. Indeks nilai tersebut telah melewati target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar 92.`

The QA RB Team of Inspectorate-General of Minister of Finance gave DJKN a final QA RB index of 92.14, slightly exceeding the target set by the Minister of Finance to all echelon I units in the Ministry of Finance which was 92.


175

4. Modernisasi Kantor Pelayanan Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa, DJKN terus melakukan modernisasi kantor pelayanan dengan membentuk KPKNL Teladan. Pada tahun 2012, DJKN kembali menetapkan 15 (lima belas) KPKNL sebagai KPKNL Teladan. Pembentukan KPKNL Teladan 2012 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP103/KN/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Teladan Tahun 2012. KPKNL Teladan tersebut meliputi: 1. KPKNL Padang; 2. KPKNL Bengkulu; 3. KPKNL Metro; 4. KPKNL Purwakarta; 5. KPKNL Cirebon; 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

KPKNL Tegal; KPKNL Pekalongan; KPKNL Madiun; KPKNL Sidoarjo; KPKNL Palangkaraya; KPKNL Kupang; KPKNL Singaraja; KPKNL Gorontalo; KPKNL Palu; KPKNL Sorong.

Dengan demikian sampai dengan tahun 2012, telah ditetapkan sebanyak 46 (empat puluh enam) KPKNL Teladan atau sebesar 65,7% dari jumlah KPKNL yang ada (70 KPKNL). Guna memastikan pencapaian tujuan pembentukan KPKNL Teladan yaitu terciptanya kantor yang memiliki citra baik dan kepercayaan publik yang tinggi, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi KPKNL Teladan. Kegiatan tersebut dilakukan pada 5 (lima) KPKNL Teladan di Lingkungan DJKN yaitu: 1. KPKNL Purwokerto; 2. KPKNL Kendari; 3. KPKNL Yogyakarta; 4. KPKNL Pekanbaru; 5. KPKNL Palembang.

4. Service Office Modernization To enhance the quality of its services users, DJKN continued to modernize its service offices by building modern service office (KPKNL Teladan). In 2012, DJKN again inaugurated 15 (fifteen) service offices as KPKNL Teladan. These fifteen modern offices were established by the Director-General of State Asset Management’s Decree Number KEP-103/KN/2012 dated August 3, 2012 on the Establishment of the Modern Service Office of State Asset Management and Auction 2012. They were: 1. KPKNL Padang; 2. KPKNL Bengkulu; 3. KPKNL Metro; 4. KPKNL Purwakarta; 5. KPKNL Cirebon; 6. KPKNL Tegal; 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

KPKNL Pekalongan; KPKNL Madiun; KPKNL Sidoarjo; KPKNL Palangkaraya; KPKNL Kupang; KPKNL Singaraja; KPKNL Gorontalo; KPKNL Palu; KPKNL Sorong.

Thus until 2012, a total of 46 (forty six) KPKNL Teladan or 65.7% of total existing service offices (70 KPKNLs) have been officially established. To ensure the goal of the establishment of modern service office—that is to build a good image and a high public trust—DJKN has also implemented monitoring and evaluation on the activities of KPKNL Teladans. In 2012, the monitoring and evaluation was carried out on five modern offices, namely: 1. KPKNL Purwokerto; 2. KPKNL Kendari; 3. KPKNL Yogyakarta; 4. KPKNL Pekanbaru; 5. KPKNL Palembang.

176


Kegiatan monitoring dan evaluasi KPKNL Teladan yang dilakukan meliputi sandar fasilitas KPKNL Teladan, pelayanan pada front office, pelaksanaan SOP KPKNL Teladan dan pemanfaatan aplikasi pendukung.

5. Peningkatan Manajemen SDM

The monitoring and evaluation covered the standard of facilities, front office service, SOP implementation, and the use of supporting applications.

5. HR Management Improvement

1) Peningkatan Disiplin Pegawai Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai di Lingkungan DJKN, telah dilaksanakan penegakan hukuman disiplin terhadap 51 orang pegawai dengan rincian 11 pegawai mendapat hukuman berat, 7 pegawai mendapat hukuman sedang dan 35 pegawai mendapat hukuman ringan, serta 1 orang pegawai yang dikenakan sanksi kode etik. Pengembangan Assessment Center

1) Tightening Employees Discipline In the course of improving employee discipline, DJKN has imposed the enforcement of disciplinary punishment on 51 employees consisting 11 employees heavily sanctioned, seven employees moderately sanctioned, and 35 employees lightly sanctioned.

2) Kegiatan Assesment yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 antara lain: a. Menyelenggarakan Assessment bekerja sama dengan Biro SDM terhadap 52 pejabat eselon III; b. Menyelenggarakan Assessment untuk eselon IV sebanyak 142 orang; c. Menyelenggarakan Assessment Pelaksana sebanyak 180 orang (10 batch)

2) Development of Assessment Center The development of assessment center has been conducted through, among others: a. Assessment center in collaboration with the Bureau of Human Resources to 52 echelon III officials; b. Assessment Center for 142 Echelon IV Officials; c. Assessment center for as many as 180 employees (10 batch ).

3) Penyusunan Pola Mutasi Dalam rangka menjamin objektivitas dan transparansi dalam perpindahan jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJKN, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor PER-8/KN/2012 Tentang Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3) Formulating Job Rotation Patterns To ensure objectivity and transparency in the job rotation for civil servants in the DJKN, the job rotation patterns in the DJKN has been defined by The Director-General of STate Asset Management Number PER-8/KN/2012 on Job Rotation Pattern in the Directorate-General of State Asset Management.

4) SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Terus dilakukan updating data pegawai (nama, NIP, tempat lahir, gol/pangkat, unit kerja, pendidikan, diklat), e-dossier dan terus melakukan pengembangan SIMPEG, salah satunya dengan mengintegrasikan SIMPEG dengan DMS (Data Management System).

4) SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Continued updating employee data (name, employee ID, place of birth, rank/position, work unit, education, training), e-dossier, and integrating SIMPEG with DMS (Data Management System).


177

5) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Penyelenggaraan diklat yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain: a. Melaksanakan Diklat Berbasis Kompetensi bekerja sama dengan Pusdiklat PPSDM untuk eselon III sebanyak 4 orang dan diklat berbasis kompetensi untuk eselon IV 105 orang (50 orang secara swakelola DJKN); b. Melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tk. III bekerja sama dengan Pusdiklat PPSDM untuk 23 pejabat eselon III dan Diklat Kepemimpinan Tk. IV untuk pejabat eselon IV sebanyak 79 orang; c. Melaksanakan Diklat Teknis Substantif bekerja sama dengan Pusdiklat KNPK untuk 1.503 orang;

5) Education and Training Education and training carried out in 2012 were, among others: a. Competency-based education and training in cooperation with the PPSDM Training Center for four echelon III officials and 105 echelon IV officials (training for 50 of them were selfmanaged by DJKN); b. In collaboration with the PPSDM Training Center, Level III Leadership Training for 23 echelon III officials and Level IV Leadership Training for 79 echelon IV officials; c. Substantive Technical Training for 1,503 participants in collaboration with KNPK Training Center; d. Self-managed internal training for 1.445 employees.

d. Melaksanakan Diklat Internal DJKN secara swakelola untuk 1.445 orang; e. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti program short course baik yang berasal dari internal DJKN/Kementerian Keuangan, instansi pemerintah lainnya maupun yang berasal dari luar negeri. Untuk tahun 2012 pegawai yang mengikuti program short course tentang E-Goverment melalui Maastricht School of Management - Belanda sebanyak 1 orang.

e. Providing opportunity for employees to follow the short course program organized internally at DJKN/Ministry of Finance or other government agencies as well as foreign agencies. In 2012, one employee took the short course program on E-Government through the Maastricht School of Management, The Netherlands.

6. Manajemen Risiko Kegiatan yang telah dilakukan terkait penerapan manajemen risiko di lingkungan DJKN selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Profil Risiko Semester I dan II Tahun 2012 Sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan, setiap UPR harus menyusun profil risiko unit masing-masing pada tiap semester. Untuk itu, Kantor Pusat DJKN bertugas untuk mengoordinasikan dan memantau penyusunan profil risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR). Sebagai hasilnya, semua UPR di lingkungan DJKN

6. Risk Management Activities that have been carried out in implementing DJKN Risk Management during 2012 are as follows: Formulation of Risk Profile Semester I and II 2012 a. As mandated by the PMK No. 191/PMK.09/2008 on the Application of Risk Management within the Ministry of Finance, each Risk Owner Unit (UPR) should prepare a risk profile for each semester. The Central Office coordinates and monitors the preparation of the risk profile in each Unit Owner Risk (UPR ). As a result, all of the UPR in the neighborhood DJKN has undertaken the preparation of the risk profile in the first half and the second half of 2012.

178


Shartika ND - KND2 - Komodo

telah melaksanakan penyusunan profil risiko pada semester I dan semester II tahun 2012. b. Monitoring Penanganan Risiko Semester I dan II Tahun 2012 Untuk menjaga agar rencana penanganan risiko yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap pertengahan semester dilaksanakan monitoring penanganan risiko. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara meminta hasil sementara penanganan risiko yang telah diselesaikan kepada seluruh UPR di lingkungan DJKN. Selanjutnya akan dilihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi rencana penanganan risiko yang telah diselesaikan.

b. Monitoring Risk Management Semester I and II in 2012 To ensure that risk management plans that have been developed can be properly implemented, the implementation of risk management is monitored each mid-semester. This activity is carried out by way of requesting the tentative results of risks handling that have been completed from entire UPR. By means of it, DJKN will see how effectively and efficiently risk management plans that have been undertaken.

c. Rapat Komite Manajemen Risiko Sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 191/PMK.09/2008, setiap unit eselon I wajib memenuhi struktur manajemen risiko dengan membentuk Komite Manajemen Risiko, menunjuk Ketua Manajemen Risiko, serta adanya UPR. Untuk tahun 2012, DJKN telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan susunan keanggotaan yaitu (1) Ketua Komite : Direktur Jenderal Kekayaan Negara; (2) Anggota : Sekretaris DJKN sekaligus merangkap sebagai Ketua Manajemen Risiko

c. Risk Management Committee Meeting As mandated by the PMK No. 191/ PMK.09/2008, each echelon I unit must meet the risk management structure by forming a Risk Management Committee, appointing the Head of Risk Management, and determining a UPR. For 2012, DJKN has established the Risk Management Committee the membership of which comprised (1) the Head of the Committee: Director-General of State Asset Management, (2) Members: Secretary of Directorate-General


179

DJKN; dan (3) Anggota ; Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

of State Asset Management who also serves as the Head of DJKN Risk Management, and (3) Member: Director of State Asset Management and Information System.

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan DJKN, maka pada tahun 31 Juli 2012 telah diselenggarakan Rapat Komite Manajemen Risiko DJKN. Rapat dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris DJKN, dan para Direktur beserta staf terkait. Agenda rapat yaitu membahas monitoring penerapan manajemen risiko dan penanganan risiko di lingkungan DJKN serta membahas risiko-risiko kunci di lingkungan DJKN untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

To supervise the implementation of risk management, the Risk Management Committee held a meeting on July 31, 2012 which was attended by the Director-General of State Asset Management, Secretary of Directorate-General of State Asset Management, and the related Directors and their staff. Discussed in the meeting were the monitoring of risk management and the key risks to be reported to the Minister of Finance.

d. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester I dan II Tahun 2012 Sesuai amanat PMK Nomor 191/PMK.09/2008, setiap unit eselon I harus melaporkan paparan risiko unit masing-masing kepada Menteri Keuangan pada tiap akhir semester. DJKN telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko DJKN Semester I Tahun 2012 kepada Menteri Keuangan pada tanggal 3 Agustus 2012. Materi yang terdapat dalam laporan tersebut merupakan hasil pembahasan monitoring penerapan manajemen risiko dan penanganan risiko di lingkungan DJKN pada Rapat Komite Manajemen Risiko tanggal 31 Juli 2012. Laporan tersebut memuat dashboard risiko kunci DJKN, pemetaan kategori dan level risiko yang ada di DJKN, rekapitulasi penanganan risiko DJKN serta kebijakan penanganan risiko di masa mendatang. Untuk laporan pelaksanaan manajemen risiko DJKN semester II tahun 2012 telah disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan pada akhir Desember 2012.

d. Preparation of the Report on the Implementation of Risk Management Semester I and II 2012 As stipulated by PMK No. 191/PMK.09/2008, each echelon I unit shall report the risk exposure of their unit to the Minister of Finance at the end of each semester. DJKN has delivered the Report on the Implementation of DJKN Risk Management for First Half of 2012 to the Ministry of Finance by August 3, 2012. The report contained the result of the Risk Management Committee’s discussion at the meeting held on July 31, 2012, which brought up the monitoring of risk management implementation in DJKN. In addition, the report includes the dashboard of DJKN key risks, the mapping of categories and risk levels, recapitulation DJKN risk management, and risk management policies in the future. Meanwhile the report on the implementation of risk management for the second half of 2012 has been prepared and submitted to the Minister of Finance by the end of December 2012.

e. Rapat Pembahasan Risiko Kunci Bersama Wakil Menteri Keuangan II Agenda rapat pembahasan risiko kunci bersama Wakil Menteri Keuangan II merupakan tindak

e. Meeting on Key Risks with the Second Deputy Minister of Finance The meeting was actually a follow-up on the Minister of Finance’s directives for Report on

180


lanjut dari arahan Menteri Keuangan terhadap Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko DJKN Semester I Tahun 2012. Rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 September 2012. Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan II, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris DJKN, dan para Direktur di lingkungan DJKN beserta staf terkait. Pada rapat dibahas mengenai risiko-risiko kunci di lingkungan DJKN yang perlu diwaspadai beserta action plan yang diperlukan untuk menanganinya.

the Implementation of DJKN Risk Management first semester of 2012. The meeting which was attended by the Second Deputy Minister of Finance, Director-General of State Asset Management, Secretary of DJKN, and related Directors and staff, took place on 18 September 2012. The meeting highlighted the key risks to watch over along with action plan required.

f.` Penilaian Proses Manajemen Risiko Pada tahun 2012 DJKN bekerja sama dengan Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) melakukan penilaian atas proses manajemen risiko yang telah diterapkan oleh UPR di lingkungan DJKN. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kematangan (maturity level) penerapan

f. Assessment of Risk Management Process In 2012, DJKN in collaboration with a team from the Inspectorate-General of the Ministry of Finance assessed the risk management process that has been implemented by the UPR in the

`

manajemen risiko pada UPR di lingkungan DJKN. Kegiatan ini dilakukan secara sampling terhadap beberapa UPR di lingkungan DJKN yaitu Kanwil II DJKN Medan, Kanwil IX DJKN Semarang, Kanwil XVII DJKN Jayapura dan seluruh UPR di lingkungan Kantor Pusat DJKN.

7. Manajemen Kinerja

7. Performance Management

Kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 meliputi: a. Penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2012 Berdasarkan KMK Nomor: KMK-454/KMK.01/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, batas waktu untuk pelaksanaan kontrak kinerja s.d. Kemenkeu-Five (pelaksana) adalah tanggal 31 Maret tahun berjalan. Pelaksanaan kontrak kinerja tahun 2012 di lingkungan DJKN telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: 1) Kontrak Kinerja Kemenkeu One telah dilaksanakan pada tgl 8 Februari 2012; 2) Kontrak Kinerja Kemenkeu Two untuk 28 pejabat eselon II telah dilaksanakan pada tgl 10 Februari 2012;


Directorate-General of State Asset Management. Aimed at observing the maturity level of risk management implementation, this activity was carried out through sampling test on some of UPRs in the Directorate-General of State Asset Management, namely Regional Office II Medan, Regional Office IX Semarang, Regional Office XVI Jayapura, and all UPRs in the Central Office.

181

Planning and performance management activities implemented during 2012 include: a. Signing of Contract of Performance in 2012 KMK Number: KMK-454/KMK.01/2011 dated December 30, 2011 on Performance Management in the Ministry of Finance stated that the deadline for the implementation of performance contracts up to Kemenkeu-Five was March 31 of the current year. The contracts of performance implemented during 2012 were as follows: 1) Contract of Performance Kemenkeu-One was held at the Ministry of Finance, February 8, 2012; 2) Contract of Performance Kemenkeu-One for 28 Echelon II Officials, February 10, 2012;

3) Kontrak Kinerja Kemenkeu Three s.d. Kemenkeu Five pada Kantor Pusat, Kanwil, dan KPKNL telah dilaksanakan s.d. 31 Maret 2012.

3) Contract of Performance Kemenkeu-Tree up to Kemenkeu-Five, March 31, 2012.

b. Penyusunan Template IKU Kemenkeu-Two s.d. Kemenkeu-Five Unit Vertikal Sebagai panduan sekaligus bahan untuk penandatanganan kontrak kinerja unit vertikal, telah disusun template IKU Kemenkeu-Two s.d. Kemenkeu-Five tahun 2012. Template IKU disusun berdasarkan tugas dan fungsi, uraian jabatan, SOP, dan kontrak kinerja tahun sebelumnya.

b. KPI Template Preparation for Kemenkeu-Two Through Kemenke-Five at Vertical Units KPI (Key Performance Indicator) template for Kemenkeu-Two up to Kemenkeu-Five 2012, which was based on the duties and functions, job descriptions, SOP, and contract of performance from the previous year, has been prepared. This template will serve as both guidance as well as materials for the signing of the contract of performance for vertical units.

c. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kinerja Sebagai tindak lanjut dari amanat KMK Nomor : KMK-454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya diktum kedelapan dan kesembilan, telah disusun petunjuk teknis pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-80/KN/2012 tanggal 27 Juni 2012.

c. Preparation of Performance Management Regulations To follow up on the mandate of KMK Number: KMK454/KMK.01/2011 on Performance Management in the Ministry of Finance particularly in dictums eight and nine, DJKN has formulated technical guidelines on performance management as stipulated in the Director-General of State Asset Management Number: KEP-80/KN/2012 dated June 27, 2012.

d. Pembahasan Laporan Capaian Kinerja KemenkeuOne. Pembahasan dilaksanakan setiap triwulan berdasarkan undangan dari Pushaka. Agenda pembahasan meliputi evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-One, progress pencapaian insiatif strategis, progress tindak lanjut arahan Menteri Keuangan hasil Rapat Kerja Kementerian Keuangan tanggal 18 dan 20 Februari 2012, serta progress pending matters tematik. Pada

d. Discussion on the Report on Kemenkeu-One Performance. This discussion was held every quarter at the invitation of Pushaka, bringing up evaluation of the performance of Kemenkeu-One, progress of strategic initiatives, progress of follow-up steps to the Minister of Finance’s directives during the Working Meeting held on February 18 and 20, 2012, as well as progress of thematic pending matters. In 2012, as many as four discussions were held: 1) Discussion of performance achievements of Kemenkeu-One Fourth Quarter of 2011, held on 18-20 January 2012. 2) Discussion of performance achievements of Kemenkeu-One First Quarter 2012, held on 1113 April 2012

tahun 2012 telah dilaksanakan 4 (empat) kali pembahasan, dengan rincian: 1) Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One Periode triwulan IV tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 18-20 Januari 2012 2) Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One Periode triwulan I tahun 2012 dilaksanakan

182


pada tanggal 11-13 April 2012 3) Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One Periode triwulan II tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 16-19 Juli 2012 4) Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One Periode triwulan III tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 16-18 Oktober 2012

3) Discussion of performance achievements of Kemenkeu-One second quarter of 2012, held on 16-19 July 2012 4) Discussion of performance achievements of Kemenkeu-One third quarter of 2012, held on 16-18 October 2012

Untuk pembahasan capaian kinerja KemenkeuOne periode triwulan IV tahun 2012, Pushaka mengagendakan pada tanggal 15-18 Januari 2013. Selain pembahasan triwulan yang rutin dilaksanakan bersama dengan Pushaka, pada tanggal 28-29 Juni 2012 dilaksanakan pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One dan Kemenkeu-Two dengan mengundang pengelola kinerja unit eselon II di lingkungan DJKN.

Pushaka has set that discussion of performance achievements of Kemenkeu-One fourth quarter of 2012, would be held on 15-18 January 2013. In addition to the regular quarterly discussions conducted with Pushaka, on 28-29 June 2012, a series of meeting involving performance managers of echelon II units in the Ministry of Finance were held, discussing the performance achievement of Kemenkeu-One and KemenkeuTwo.

e. Reviu kontrak kinerja tahun 2012 Reviu kontrak kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan/masukan atas pelaksanaan kontrak kinerja meliputi: 1) Kesesuaian IKU dengan visi, misi, tugas, fungsi, uraian jabatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat/pegawai; 2) Proses penurunan (cascading) dan penyalarasan (alignment) IKU s.d. level Kemenkeu-Five (Pelaksana); 3) Reviu IKU yang telah ditetapkan, meliputi dukungan IKU terhadap pencapaian sasaran strategis beserta kualitas IKU yang diukur.

e. Review of contract of performance 2012 Review of contact of performance was carried out to obtain feedback and inputs on the implementation of the contract. This includes: 1) KPI conformity with the vision, mission, tasks, functions, job descriptions and work performed by each official or employee: 2) IKU cascading and alignment up to KemenkeuFive level (pelaksana): 3) Review of predefined KPI, which included KPI support for achievement of strategic objectives along, and the quality of KPI reviewed.

f. Reviu dilaksanakan dalam bentuk asistensi yang dilakukan oleh perwakilan dari Pushaka Setjen, perwakilan dari Sekretariat Ditjen dan perwakilan dari unit yang direviu (dari unit eselon IV s.d. pelaksana). Selain melaksanakan reviu kontrak kinerja, juga dilaksanakan survei Strategy Focused Organization (SFO) untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard yang telah diterapkan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2007. Pada

f. This review was carried out in the form of assistance provided by representatives of Pushaka of Secretary-General, representatives of the Secretariat of Directorate-General, and representatives from the units reviewed. In addition to carrying out review of contract of performance, DJKN also conducted Strategy Focused Organization (SFO) survey to evaluate the implementation of the balanced scorecardbased performance management which has been


183

Sumarno - KPKNL Palu - Mengangkat Ember

tahun 2012 terdapat 6 unit yang dilaksanakan reviu dan SFO, yaitu: 1) Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Kanwil II Medan pada tanggal 5-8 Juni 2012; 2) Reviu kontrak kinerja dan SFO pada KPKNL Palembang pada tanggal 5-8 Juni 2012; 3) Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Direktorat BMN pada tanggal 2-3 Juli 2012; 4) Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Direktorat PN-KNL pada tanggal 4-5 Juli 2012; 5) Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Kanwil III DJKN Pekanbaru pada tanggal 1-3 Agustus 2012; 6) Reviu kontrak kinerja dan SFO pada KPKNL Pekanbaru pada tanggal 1-3 Agustus 2012.

implemented in the Ministry of Finance since 2007. In 2012, there were 6 units on which review and SFO survey conducted: 1) Review of contract of performance and SFO on Regional Office II Medan, 5-8 June 2012; 2) Review of contract of performance and SFO on KPKNL Palembang, 5-8 June 2012; 3) Review of contract of performance and SFO on Directorate of State-Owned Asset, 2-3 July 2012; 4) Review of contract of performance and SFO on Directorate of State Claims and Other State Asset, 4-5 July 2012; 5) Review of contract of performance and SFOon Regional Office III Pekanbaru, 1-3 August 2012; 6) Review of contract of performance and SFO on KPKNL Pekanbaru, 1-3 August 2012.

g. Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Dalam rangka peningkatan pemahaman pegawai mengenai pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali sosialisasi pengelolaan kinerja, yaitu: 1) Sosialisasi tahap I pada tanggal 4-7 September 2012 di Bandung; 2) Sosialisasi tahap II pada tanggal 11-14 September 2012 di Pangkal Pinang; 3) Sosialisasi tahap III pada tanggal 18-21 September 2012 di Batam;

g. Dissemination of Performance Management To increase employee understanding of the performance management, seven disseminations of performance management were conducted, namely: 1) Dissemination phase I on 4-7 September 2012 in Bandung; 2) Dissemination phase II on 11-14 September 2012 in Pangkal Pinang; 3) Dissemination phase III on 18-21 September 2012 in Batam;

184


The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive. Andi Al Hakim - KPKNL Serpong - Menjual Hasil Kebun ke Pasar

- Albert Einstein -

4) Sosialisasi tahap IV pada tanggal 25-28 September 2012 di Balikpapan; 5) Sosialisasi tahap V pada tanggal 2-5 Oktober 2012 di Mataram; 6) Sosialisasi tahap VI pada tanggal 9-12 Oktober 2012 di Makassar; 7) Sosialisasi tahap VII pada tanggal 16-19 Oktober 2012 di Jakarta.

4) Dissemination phase IV on 25-28 September 2012 in Balikpapan; 5) Dissemination phase V on 2-5 October 2012 in Mataram; 6) Dissemination phase VI on December 9 to 12 October 2012 in Makassar; 7) Dissemination phase VII on 16-19 October 2012 in Jakarta.

Materi yang disampaikan meliputi Keputusan Dirjen Nomor : 80/KN/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJKN dan pengenalan aplikasi kinerja e-performance sekaligus otomasi IKU melalui aplikasi. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi teknis di bidang Kepegawaian.

Material presented in the dissemination was made up of Director-General of State Asset Management’s Decree Number : 80/KN/2012 on Technical Guidelines for Performance Management and e-performance introduction, and automation of KPI through an application. This dissemination conducted simultaneously with the technical dissemination in the field of personnel management.

Otomasi IKU melalui aplikasi pengelolaan kinerja Sebagai tindak lanjut dari amanat Surat Edaran Menteri Keuangan nomor : SE-21/MK/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2012 di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilaksanakan otomasi IKU melalui aplikasi pengelolaan kinerja berbasis internet dengan alamat http://e-performance.depkeu.go.id. Secara garis besar terdapat enam tahapan otomasi IKU meliputi: 1) Registrasi, berupa pendaftaran seluruh pegawai yang akan menggunakan aplikasi; 2) Update profil berupa update data pegawai berupa nama, NIP, unit organisasi, jabatan, golongan, tanggal lahir, atasan, dan alamat

e-mail; 3) Input data pengelola kinerja berupa input data pengelola kinerja organisasi dan pengelola kinerja pegawai; 4) Set parameter unit berupa pengaturan bobot perspektif, bobot IKU dan bobot Nilai Kinerja Pegawai;

KPI Automation through Performance Management Applications As a follow up to the mandate of the Ministry of Finance’s Circular number : SE-21/MK/2012 dated August 9, 2012 regarding the Implementation of Performance Assessment First Semester 2012 in the Ministry of Finance, an automation of KPI was applied through Internet-based performance management applications. With a web browser, users can just click this address: http://eperformance.depkeu.go.id. Broadly speaking, there are six stages of KPI automation: 1) Registration, registering all employees who will use the application; 2) Update profile, updating employee data (name, employee ID, organizational unit, position, rank, date of birth, employee’s superior, and e-mail addresses); 3) Performance management data input, recording data on performance management in the form organizational performance management data and employee performance management data;

186


5) Input kontrak kinerja berupa input sasaran strategis, IKU, target dan manual IKU; dan 6) penilaian capaian kinerja pegawai dan penilaian perilaku pegawai.

h. Penyusunan usulan IKU Tahun 2013 Pada tanggal 19-23 November 2012 dilaksanakan pembahasan usulan IKU Kemenkeu-One 2013 dengan peserta pembahasan adalah perwakilan dari unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat, perwakilan dari Kanwil VII DJKN Jakarta, dan perwakilan dari KPKNL Jakarta I-V. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut dibahas kembali

4) Unit parameter setting, consisting of the weight of perspective formulation, weight of KPI, weight of employee performance value; 5) Inputting contract of performance, which includes strategic objectives, KPI, KPI targets and manuals, and 6) performance appraisal on the employee performance and employee behavior.

h. Preparing Draft of IKU 2013 Inviting representatives from Echelon II units in the Central Office, representatives from Regional Office VII Jakarta, and representatives from KPKNL Jakarta I–V, from November 19 to 23, 2012, DJKN discussed the draft of KPI for Kemenkeu One 2013. The result of this discussion was rediscussed in Leaders Meeting December 21, 2012.

dalam Rapat Pimpinan tanggal 21 Desember 2012.

8. Penerapan Pengendalian Internal DJKN terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan KMK Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2010, pelaksanaan fungsi kepatuhan internal di lingkungan DJKN dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara, sedangkan untuk mengakomodasi fungsi kepatuhan internal di tingkat vertikal telah ditetapkan PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, di mana fungsi kepatuhan internal di tingkat Kantor Wilayah dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, dan di tingkat KPKNL dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Internal.


187

8. Internal Control Implementation DJKN continues to improve the implementation of internal control in each of its tasks and functions as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System and KMK No.152/KMK.09/2011 on Improving the Implementation of Internal Control in the Ministry of Finance. In accordance with PMK No.184/PMK.01/2010, the implementation of internal compliance function within the DJKN is carried out by Organization and Internal Compliance Division of the Secretariat of Directorate-General of State Asset Management. Meanwhile, to accommodate the internal compliance function at the vertical units, the Minister of Finance through PMK No. 170/PMK.01/2012 on the Organization and Administration of Vertical Institutions in the Directorate-General of State Asset Management has set down that internal compliance function at the level of regional offices shall be conducted by the Division of Internal Compliance, Legal, and Information, while at the level service office, it is to be conducted by Internal Compliance Section.

Ryan Tiarno - KPKNL Lhokseumawe - Shallowtail

Sepanjang tahun 2012 telah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) pemantauan pengendalian intern, dengan fokus utama kegiatan meliputi: (1) sosialisasi pemantauan pengendalian utama, (2) internalisasi gerakan anti korupsi, dan (3) pengujian penerapan pengendalian utama yang dilakukan pada unit vertikal tingkat kantor wilayah. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan di KPKNL Bekasi sebagai perwakilan unit vertikal tingkat KPKNL. Di samping kegiatan sosialisasi/internalisasi dan pengujian pengendalian utama di KPKNL Bekasi, juga dilaksanakan uji coba matriks perangkat pemantauan pengendalian utama tahun 2012. Adapun kantor wilayah yang telah dilakukan monev pemantauan dan pengendalian utama sepanjang tahun 2012 meliputi :

NO.

Throughout the year 2012, DJKN has carried out internal control monitoring and evaluation focusing on the following three activities: (1) dissemination of key control monitoring, (2) internalization of anticorruption movement, and (3) assessing the application of key control carried out within the vertical unit at the level of regional office. This activity was also conducted in KPKNL Bekasi as representative vertical unit at the level of service office. In addition to the dissemination/internalization and key control testing in KPKNL Bekasi, a test of matrix of key control monitoring was also carried out in 2012. Following are the regional offices in which internal control monitoring and evaluation has been carried out in 2012:

Unit Regional Office/Service Office

WAKTU TIME 12 - 14 September/September 2012

1

Kanwil IX Semarang

2

Kanwil IV Palembang

17 - 19 September/September 2012

3

Kanwil XIV Denpasar

26 - 28 September/September 2012

4

KPNL Bekasi

10 - 12 Oktober/October 2012

5

Kanwil II Medan

17 - 19 Oktober/October 2012

6

Kanwil VI Bandung

7


8

Kanwil XVI Manado

05 - 08 November/November 2012

9

Kanwil I Banda Aceh

12 - 14 November/November 2012

23 -25 Oktober/October 2012 31 Oktober/October - 2 November/November 2012

188


9. Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat, ditinjau dari sumber pengaduan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Aplikasi Whistleblowing System (WISE), (2) Surat biasa/elektronik, dan (3) Tromol Pos 5000. 1) Aplikasi Whistleblowing System (WiSe), yaitu aplikasi yang dijadikan media kepada internal Kementerian Keuangan maupun masyarakat umum untuk mengajukan pengaduan terkait berbagai permasalahan baik pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS) maupun pelanggaran pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di antaranya DJKN. Sepanjang tahun 2012 terdapat 12 (dua belas) pengaduan terkait tugas dan fungsi DJKN yang disampaikan melalui aplikasi WiSe. 2) Surat biasa/elektronik, yaitu media yang lazim digunakanparapihakuntukmenyampaikanberbagai keluhan terhadap tindakan pelanggaran dan kelemahan pelayanan di lingkungan DJKN. Dalam hal terdapat satu pengaduan yang disampaikan melalui surat biasa/elektronik serta disampaikan juga melalui WiSe, maka pengelompokan pengaduan tersebut akan dimasukkan sebagai kategori pengaduan WiSe. Adapun outstanding pengaduan masyarakat melalui surat biasa/ elektronik sebanyak 18 (delapan belas) pengaduan. 3) Tromol Pos 5000, yaitu media pengaduan masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai surat IBI-Inspektorat Jenderal Nomor SR-59/IJ.900/1/2012 tanggal 10 Desember 2012, terdapat outstanding pengaduan melalui Tromol Pos 5000 sebanyak 13 (tiga belas) pengaduan sejak tahun 2001 s.d. 2009.

10. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Sepanjang tahun 2012, DJKN telah melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen).


189

9. Public Complaints Handling Based on their source, public complaints are divided into three categories, namely: (1) Whistleblowing System (WiSe) application, (2) regular/electronic mail, and (3) Mailbox 5000 (complaint center mailbox). 1) Whistleblowing Application System (WiSe) is an application used as a medium for Ministry of Finance’s internal employees and general public to lodge complaints concerning violations of civil servants discipline and violation of service in the Ministry of Finance, including DJKN. Throughout 2012, a total of 12 complaints related to DJKN’s duties and functions were filed through the application. 2) Regular/electronic mail, are commonly used to submit complaints against violations and service weaknesses within the DJKN. In the event of a complaint submitted both through regular/ electronic mail and through WiSe, the complaint will be included and categorized as a WiSe complaint. The outstanding complaints filed through regular/ electronic mail stood at 18. 3) Mailbox 5000, is a complaint center mailbox managed by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform. According to Inspector of Investigation of the InspectorGeneral’s letter Number: SR-59/IJ.900/1/2012 dated December 10, 2012, the total of outstanding complaints submitted through this complaint center from 2001 until 2009 was 13.

10. Follow-Up On Functional Agencies’ Reports

Supervisory

Throughout 2012, DJKN conducted follow-up on reports delivered by Functional Supervisor Officers from Supreme Audit Agency (BPK), Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and Inspectorate-General of the Ministry of Finance.

1) Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2011 DJKN telah menindaklanjuti temuan yang signifikan dan mempengaruhi opini BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2011. Dari hasil tindak lanjut tersebut, BPK memberikan opini Wajar

1) Follow-up on BPK’s audit findings on LKBUN 2011 DJKN undertook follow-up on significant findings influencing audit opinion on LKPP and LKBUN 2011. As a result, the BPK gave a qualified opinion (WDP) for LKPP and LKBUN 2011, and an unqualified opinion with explanation (WTP-DPP)

DJKN terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

DJKN continues to improve the implementation of internal control in each of its tasks and functions as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.

Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP dan LKBUN Tahun 2011. Sedangkan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah pada BA.999.03 Tahun 2011 mendapatkan opini Wajar Tanpa PengecualianDengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). 2) Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPKP Sepanjang tahun 2012, DJKN bersama-sama dengan Sekretariat Itjen, dan BPKP telah melakukan pembahasan dan penuntasan atas outstanding hasil pemeriksaan BPKP tahun 2000, 2003, dan 2004 yang masih muncul pada database BPKP. Adapun jumlah outstanding temuan BPKP yaitu sebanyak 45 temuan, setelah pembahasan dan penuntasan pada masing-masing obyek pemeriksaan (obrik), jumlah outstanding temuan BPKP menjadi 5 temuan. 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) Lingkup laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu (i) LHP-Itjen sebelum Tahun 2011, LHP-Itjen Tahun 2011, dan LHP-Itjen Tahun 2012. Pada 31 Desember 2012, DJKN telah

for Government Investment Financial Report 2011 (BA.999.03). 2) Follow-up on BPKP’s audit findings Together with Secretariat of InspectorateGeneral and BPKP, DJKN throughout the year 2012 conducted discussions and finalization of outstanding of BPKP’s audit findings 2000, 2003, and 2004 that still appeared on BPKP’s database. Each inspection object was examined, and as a result, the total of outstanding BPKP’s audit findings trimmed down to 5 from the original 45. 3) Inspectorate-General of the Ministry of Finance The scope of inspection report of the Inspectorate-General of the Ministry of Finance covered the span of three periods, namely (i) LHP-Itjen (Inspectorate-General’s Inspection Report) pre-2011, LHP-Itjen 2011, and LHP-Itjen 2012. As of December 31, 2012, a total of 44 of 157

190


menyelesaikan penuntasan atas 44 (empat puluh empat) outstanding LHP Itjen sebelum Tahun 2012, yang semula terdiri dari 157 butir temuan (per-31 Desember 2011). Selain itu, pada tahun 2012 telah disusun pemetaan temuan Inspektorat Jenderal dengan pendekatan tingkat kesulitan penuntasan temuan dan membagi temuan menjadi tiga kelas, yaitu temuan kategori berat, sedang, dan ringan.


191

outstanding of LHP-Itjen has been resolved. Apart from that, in 2012 DJKN has prepared a mapping of Inspectorate-General’s findings based on their level of difficulty and split those findings into three classes—heavy, moderate, and light.

Am I not destroying my enemies when I make friends of them? - Abraham Lincoln -


g_Ci

NL

_KPK

S

a endr t Trij e m la

n kawa Sing

ergi

_Sin

tttt aaaa

“Strong beliefs win strong men, and then make them stronger” - Richard Bach -

PELUANG DAN TANTANGAN 2013 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 2013

Sebagai unit organisasi yang diberi mandat untuk mengelola kekayaan negara, DJKN telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk membenahi manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik demi terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Selain mengelola kekayaan negara, DJKN juga melaksanakan pengurusan piutang negara serta memberikan pelayanan lelang.

As an organizational unit mandated to manage the state asset, DJKN has made various maximum efforts to enhance the management of state asset towards the realization of three dimensional order, administrative order, legal order, and physical order, so that the management of state asset can be undertaken optimally. In addition to managing state asset, DJKN also carries out the management of state claims as well as providing auction service.

Perjalanan DJKN dalam melaksanakan mandat pengelolaan kekayaan negara di tengah gejolak ekonomi global maupun nasional, telah membuat organisasi ini berdiri dengan segala peluangnya, sekaligus berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan.

DJKN’s journey in carrying out the mandate of managing the state asset in the midst of global and national economic turmoil, has posed this organization in the mid of all opportunities and challenges.

PELUANG Salah satu lingkup pengelolaan barang milik negara adalah pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara. Pengamanan barang milik negara mencakup pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, salah satu bentuk pengamanan hukum dalam pengelolaan barang milik negara adalah kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang. Selanjutnya, telah pula diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Bukti kepemilikan juga menjadi salah satu indikator baiknya pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Dalam paragraf 21 Pernyataan Nomor 7 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Cash Towards Accrual (CTA) dan paragraf 19 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dinyatakan bahwa saat pengakuan aset akan dapat lebih diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan. Tentu saja ini merupakan peluang besar bagi DJKN yang berindak atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang untuk melakukan identifikasi dan pendataan untuk mendukung

OPPORTUNITIES One of the scopes of state owned asset management is the safeguarding and maintenance of the asset. Safeguarding of state-owned asset covers three aspects of safeguard administrative, physical, and legal. Article 32 of Government Regulation No. 6 of 2006 stipulates that one of the forms of legal safeguards in the management of state-owned asset is completing the proof of ownership status. Furthermore, joint regulations of the Minister of Finance and the Head of National Lands Agency relating to certification of state owned asset in the form of lands have also been issued. They were the Minister of Finance’s Regulation Number 186/PMK.06/2009 and the Head of National Land Agency’s Regulation Number 24 of 2009. Proof of ownership also serves as an important indicator in determining whether state-owned asset management has been properly undertaken. Paragraph 21 of CTA (Cash Toward Accrual)-Based Government Accounting Standards No. 7 and paragraph 19 of AccrualBased Government Accounting Standards stipulate that recognition of assets will be more reliable once accompanied by evidence showing a legal transfer of ownership and/or control, such as land certificates and other proof of ownership. This, of course, is a great opportunity for DJKN on behalf of the Minister of Finance as the Asset Manager to identify and collect data to


195

Wahyu Gunawan - KPKNL Lhoksemawe - Gulung Jala

pelaksanaan sertifikasi barang milik negara berupa tanah yang berada di Kementerian/Lembaga.

support the certification of state owned asset in the form of lands within the Ministries/Agencies.

Pada perkembangannya sesuai PMK Nomor 247/ PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan alokasi, Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, tugas dan fungsi DJKN di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan semakin luas dengan ditetapkannya DJKN selaku PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03). Perkembangan tugas tersebut memberi peluang bagi DJKN Cq. Dit. KND untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan investasi pemerintah mulai dari proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah. Tugas melaksanakan proses perencanaan untuk kebutuhan Investasi Pemerintah RAPBN tahun Anggaran 2014 akan dimulai tahun 2013.

In terms of its tasks and functions, DJKN from this year on experienced a challenging development. The Minister of Finance through PMK No. 247/PMK.02/2012 on Procedures for Planning, Allocation Determination, and the Legalization of State Budget Implementation Document by State Treasurer, has designated DJKN as PPA BUN (Assistant Budget User of State General Treasurer) for the scope of government investment (BA 999.03). This regulation requires that DJKN c.q. Directorate of Separated State play an active role in formulating government investment policy whose process ranges from planning and preparing accountability reports on Government Investment. This task of carrying out planning for the government investment needs in State Budget 2014 will begin in 2013.

Terkait kedudukan Menteri Keuangan selaku Ultimate Shareholder BUMN, DJKN memiliki peluang untuk ikut serta memberikan masukan dalam menentukan arah kebijakan dalam rangka pendirian dan pengusulan penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara dan perubahan bentuk badan hukum BUMN. Selain itu, DJKN terlibat langsung dalam mengoordinasi penatausahaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas lainnya. Proses penatausahaan tersebut dari waktu ke waktu terus diupayakan untuk disempurnakan, hal ini memberikan peluang bagi DJKN

Since the Minister of Finance has now taken the place of the Ultimate Shareholder of SOEs, DJKN also has the opportunity to participate and to provide input in determining the policy direction for the establishment of new SOEs, for proposing the addition and subtraction of government capital participation, and for transformation of legal entity of SOEs. Aside from that, DJKN must also directly involve in coordinating the administration of the State Capital Investment in SOEs and other Limited Companies whose administration process has to be refined continuously. It means DJKN is required to

196


“Lelang berpeluang memainkan peran penting dalam mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), sebab lelang memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengamankan kekayaan negara dari sisi pengelolaan aset negara.”

untuk memberikan data yang ter-update, valid, dan menyajikan gambaran kondisi atau kinerja BUMN dan Perseroan Terbatas lainnya sebagai pertimbangan pengambil keputusan, maupun bahan pengkajian dalam rangka pengambilan keputusan. Dukungan terhadap eksistensi Penilai Pemerintah semakin kuat terbukti dengan terus terjaganya kepercayaan pemangku kepentingan. Pemberian otoritas yang lebih besar pada DJKN c.q. Direktorat Penilaian diharapkan dapat mentransformasi posisi Direktorat Penilaian dari fungsi melayani penilaian yang hanya sebatas pada Barang Milik Negara menjadi melayani penilaian untuk semua kepentingan negara. Adanya political will dari lembaga maupun orang yang berwenang untuk mengembangkan DJKN akan menjadi dorongan yang kuat dalam menciptakan penilai pemerintah yang profesional, berintegritas, berdaya saing nasional dan internasional dalam sebuah lembaga yang kuat dan dipercaya oleh publik.

provide the most updated and valid data in presenting an overview of performance of SOEs and other Limited Companies that is useful for decision-makers. Support for the existence of Government Valuers is getting stronger, as evidenced by stakeholders’ continued trust. Entrusted with greater authority, DJKN c.q. Directorate of Valuation is expected to transform its function from merely valuing State-Owned Asset to valuing any state asset for the sake of the country. The political will of institutions and individuals authorized to develop DJKN will become a strong push within the government in creating valuers that are professional, of great integrity, nationally and internationally competitive, and working in a strong and trusted agency.

Jaringan akademik yang dimiliki oleh Direktorat Penilaian seperti INSPEN-Malaysia, Appraisal Institute Australia, dan beberapa universitas yang melakukan penelitian terkait dengan bidang penilaian aset adalah sebuah peluang untuk mengembangkan metodologi yang tepat dan mempromosikan peran dan tugas DJKN pada dunia internasional. Jaringan ini penting untuk mendukung penelitian dan pengembangan metodologi yang akan menjadi tumpuan para Penilai Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, jaringan

Engaged in academic network such as INSPEN-Malaysia, Appraisal Institute Australia, and several universities that conduct research in the field of asset assessment, DJKN has what it takes to develop appropriate methodologies and to promote the role and task of DJKN to the international world. Apart from providing support for research and development of methodologies that will become the foundation of the Government Valuer to carry out their duties, this network will allow government valuers in Indonesia to carry on exchanging ideas and


197

“Under article 48 of Law No. 1 of 2004, sales of State/RegionalOwned Asset are done principally through auction, except in certain cases the regulation of which stipulated by the government as part of state/regional asset management cycle.”

profesi di seluruh dunia akan memudahkan para penilai pemerintah di Indonesia untuk terus bertukar pikiran dan bergabung dalam diskusi-diskusi terkait dengan tantangan yang ada di bidang penilaian aset.

thoughts with their counterparts regarding challenges in the field of asset valuation.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara, sejalan dengan Rancangan UndangUndang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. Hal ini memberikan peluang kepada DJKN untuk mengurus piutang K/L yang masih banyak belum diserahkan kepada PUPN.

The decision of the Constitutional Court (MK) has ruled that claims deriving from SOEs are not deemed as state claims. This, apart from being in line with the Bill on the Management of State and Regional Claims, gives DJKN the opportunity to handle state claims that have yet to be submitted to DJKN.

Lelang berpeluang memainkan peran penting dalam mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), sebab lelang memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengamankan kekayaan negara dari sisi pengelolaan aset negara. Berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2004, penjualan BMN/D prinsipnya dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam halhal tertentu yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (asset management cycle). Peluang DJKN yang lain di bidang pelayanan lelang terbuka bersama adanya Pejabat Lelang Kelas II. Keberadaan mereka diharapkan dapat meningkatkan PNBP dari sektor lelang noneksekusi sukarela berupa bea lelang. Selain itu, DJKN juga berpeluang melelang aset yang menjadi jaminan dalam kredit perbankan.

Under article 48 of Law No. 1 of 2004, sales of State/ Regional-Owned Asset are done principally through auction, except in certain cases the regulation of which stipulated by the government as part of state/regional asset management cycle. This is where auctions play an important role in supporting the principles of good governance: they fulfill the needs of the government in securing state asset in terms of management of state asset. DJKN’s other opportunities in the areas of auction service may derive from the existence of Class II Auctioneers. Their presence is expected to increase non-tax revenues from voluntary non-execution auctions in the form of auction fee. In addition, it is only through DJKN that auctions of collateral assets in bank lending shall be conducted.

198


Ahmad Rozi - Kantor Pusat - Malu-malu

TANTANGAN Dalam mengelola barang milik negara, tantangan yang dihadapi dalam penyertifikatan barang milik negara berupa tanah antara lain belum diperoleh data yang valid tentang sebaran bidang tanah yang memenuhi syarat untuk disertifikatkan (free and clear) maupun yang belum memenuhi syarat, seperti tanah yang bersengketa, jumlah bidang tanah yang sangat banyak, diindikasikan mencapai 92.000 bidang tanah, terdapat bidang tanah yang statusnya dalam sengketa sehingga dibutuhkan waktu dan upaya penyelesaian agar bidang tanah tersebut memenuhi kualifikasi clear and clean untuk dapat disertifikatkan.

CHALLENGES In the management of state asset, DJKN is faced with challenges in certifying state asset in the form of land, as the valid data on the distribution of lands eligible to be certified (free and clear) are hard to obtained. Meanwhile the total of non-certifiable track of lands reached as many as 92,000, covering a vast area of lands, with many of them still in disputes, causing any effort to turn them clear and clean to take a long time.

Tantangan yang dihadapi dalam menangani pengelolaan kekayaan negara dipisahkan adalah ketika BUMN memiliki permasalahan dan kondisi yang berbeda-beda sehingga diperlukan penanganan yang berbeda-beda pula. Untuk itu diperlukan kejelian dalam penelitian dan pemilihan opsi-opsi yang paling optimal bagi penatausahaan BUMN terkait. Diantara BUMN-BUMN yang ditangani oleh DJKN, masih terdapat BUMN dengan kondisi keuangan yang memprihatinkan (mengalami financial distress) sehingga memerlukan upaya-upaya penyehatan guna keberlangsungan kinerja perusahaan terkait. Mengingat pola kinerja BUMN yang menganut

Challenges in dealing with the management of separated state assets come as each SOE facing their own problems and conditions which in turns demanding different handling. A foresight in research and selecting options is a necessity in ensuring an optimum SOEs administration. Among SOEs handled by DJKN, a number of SOEs are experiencing financial distress, calling for restructuring efforts to enable them to sustain. Since all SOEs embrace a corporate mechanisms, the decision-making process on issues related to SOEs needs to be done promptly to cope with the rhythm of the SOEs without hindering their performance. Moreover, the absence of specialized


199

pada mekanisme korporasi, maka proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan terkait BUMN perlu dilakukan dalam waktu yang cepat guna mengimbangi ritme usaha BUMN tersebut dan tidak menghambat proses kinerja BUMN terkait. Selain itu, tidak adanya tenaga ahli khusus yang bertugas melakukan penelaahan maupun kajian atas laporan keuangan maupun business plan BUMN, mengakibatkan pegawai di DJKN dituntut memiliki kemampuan finansial dalam melakukan kajian dan menyusun telaahan atas Laporan Keuangan dan Business Plan yang disampaikan oleh BUMN.

experts assigned to conduct the review of SOEs’ financial statements and business plan, has compelled DJKN’s employees to possess an ability to conduct a study and review on the Financial Statements and Business Plans submitted by SOEs.

Harapan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat luas terhadap penilai pemerintah merupakan tantangan yang harus terus siasati dengan strategi yang tepat. Ketidakpercayaan mereka merupakan ancaman bagi kelangsungan penilai pemerintah, karena mereka dapat melakukan gugatan baik secara individu maupun organisasi karena tidak profesionalnya penilai pemerintah. Adanya ukuran kinerja yang transparan dan akuntabel pada setiap organisasi kian memudahkan masyarakat untuk menilai kinerja organisasi. Demikian juga dengan DJKN c.q. Direktorat Penilaian. Sebagai organisasi publik, DJKN dituntut untuk memenuhi standar kinerja minimal kepada publik. Dengan terpenuhinya Standar Kinerja Minimal, DJKN akan terus diapresiasi oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dan demikian juga sebaliknya.

The high expectations of the stakeholders and the public on the government valuers is a challenge that must be addressed continually with a proper strategy. Their lack of trust is a threat to the continuity of government valuers, as they may file a lawsuit against valuers both as individuals or as institutions concerning unprofessional conducts of government valuers. A transparent and accountable performance standard at each organization allows public to easily assess the performance of an organization. DJKN c.q. Directorate of Valuation as a public organization, is required to meet the minimum performance standards to remain to be appreciated by stakeholders and general public.

Sebagian besar piutang K/L tidak didukung oleh barang jaminan merupakan tantangan tersendiri bagi DJKN untuk lebih fokus dan giat dalam mencari informasi harta kekayaan lain milik debitor (asset tracing). Hal ini sesuai dengan program aksi percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara yang menjadi program DJKN sampai tahun 2014.

Most of state claims are not backed by collateral, meaning a challenge for DJKN to put an active information seeking (asset tracing) in focus. This focus is also consistent with the program of accelerated completion of state claims which constitutes DJKN’s program until 2014.

Tantangan di bidang pelayanan lelang antara lain terdapat pihak-pihak tertentu yaitu peserta lelang yang memiliki kemampuan modal mengambil keuntungan dalam lelang untuk kepentingannya sendiri dengan cara melarang peserta lelang serius ikut lelang kendala pembeli lelang dalam menguasai obyek yang dibeli melalui lelang karena wewenang untuk pengosongan obyek lelang

In the field of auction service, DJKN is challenged, among others, by certain bidders using abundance capital to take advantage of auctions for their own benefit by preventing serious bidders joined the auction. Public are also reluctant to join the auction since it is the court, and not DJKN, that holds the authority to evict illegal dwellers. There are still court decisions that cancel auctions, leading

200


ada pada pengadilan terdapat putusan pengadilan yang membatalkan lelang (risalah lelang) yang menyebabkan kurang terlindunginya pembeli lelang secara hukum sehingga mengurangi minat masyarakat untuk membeli melalui lelang yaitu terdapat aturan di bidang pertanahan yang mewajibkan adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) di setiap pelaksanaan lelang, hal ini membebani pihak penjual dalam hal SKT tidak terbit yang berakibat lelang tidak dapat dilaksanakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Pejabat Lelang Kelas II yang dapat melaksanakan lelang sukarela. Tantangan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah minat masyarakat untuk menjual barang milik perseorangan melalui lelang masih rendah.

to less legal protection for auction buyers, and thus reducing the public interest to place a bid. Also, there is a regulation that makes SKT (Land Registration Letter) a mandatory for each auction, resulting in auctions can not be performed unless the SKT has been published. There are many people still have no idea of the whereabouts of Class II Auctioneers who conduct voluntary auctions. Last but not least, DJKN is still experiencing a low public interest to sell their personal property through auction.

Di bidang pelayanan lelang, pelaksanaan lelang sering terkendala adanya gugatan/perkara baik yang bertujuan untuk menunda lelang atau menuntut pembatalan lelang yang telah dilakukan. Selain itu, ada kemungkinan para peserta lelang saling bersekongkol dalam melakukan penawaran yang dapat mengakibatkan harga yang terbentuk menjadi kurang optimal.

Meanwhile, auction service is often hindered by lawsuit aimed either to postpone the auction or to demand the cancellation of auction that has been done. In addition, there is still a possibility for bidders to conspire with each other that may result in less than optimal auction prices.

Tantangan DJKN dalam mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan adalah menciptakan peraturan yang up to date demi melindungi masyarakat pengguna layanan lelang dengan sebaik-baiknya.

In the long run, DJKN’s challenges in overcoming obstacles encountered in the field of auction is to create rules that are up to date in order to protect the public as auction service users.


201

Hope is like the sun, which, as we journey toward it, casts the shadow of our burden behind us. - Samuel Smiles -

Dimas Gita Firmansyah - Humas Kantor Pusat - Berkibarlah Merah Putihku

ka

NL Ja

yu D Wah

wi P

KPK tya rase

rmat

Ho rta -

Grak

DAFTAR KANWIL DAN KPKNL DJKN OUR OFFICES

NO. 1

Alamat / Address

Wilayah / Area Kanwil I DJKN Banda Aceh

Jl. Tengku Chik Ditiro Gedung C Lt. 1 (GKN), Banda Aceh - 23001 Jl. Tengku Chik Ditiro

KPKNL Banda Aceh

Gedung C Lt. 1 (GKN), Banda Aceh - 23001 Jl. Darussalam No. 3

KPKNL Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe - 24312 2

Jl. P. Diponegoro No. 30 a

Kanwil II DJKN Medan

Gedung Keuangan Negara, Medan - 20152 Jl. P. Diponegoro No. 30 a

KPKNL Medan

Gedung Keuangan Negara, Medan - 20152 Jl. Sisingamangaraja No. 79

KPKNL Pematang Siantar

Pematang Siantar - 21147 Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 47

KPKNL Kisaran

Kisaran - 21224 KPKNL Padangsidempuan

Jl. Kenanga No. 99 Padangsidempuan - 22725

3

Kanwil III DJKN Pekanbaru

Jl. Pepaya No. 77 (Kantor BPKP Lama) Pekanbaru Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79

KPKNL Padang

(Gedung KPPN Lantai 2), Padang Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 3

KPKNL Bukittinggi

Bukittinggi - 26116 Jl. Jend. Sudirman No. 24

KPKNL Pekanbaru

Simpang Tiga, Kotak Pos 1081, Pekanbaru -28128 Jl. Engku Putri (depan Gedung Pusat Informasi Haji)

KPKNL Batam

Batam Center - Batam Jl. Sultan Hasanuddin No. 34 (d/h Ombak)

KPKNL Dumai

Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai - 28824 4

Kanwil IV DJKN Palembang

Jl. Kapt. A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Lt.3, Palembang - 30135 Jl. Arif Rahman Hakim No. 9

KPKNL Jambi

Telanaipura (X.PBB), Jambi Jl. Kapt. A. Rivai No. 4

KPKNL Palembang

Gedung Keuangan Negara Lt.3, Palembang - 30135 Jl. Serma Jamis No. 65

KPKNL Lahat

Pasar Baru, Lahat - 31411 Jl. Yos Sudarso No. 4

KPKNL Pangkal Pinang

Pangkal Pinang 5

Kanwil V DJKN Bandar Lampung

Jl. Raden Intan No. 121, Teluk Betung Bandar Lampung

KPKNL Bengkulu

Jl. Museum No. 2, Padang Harapan Bengkulu - 38225,Kotak Pos 1005


205

KPKNL Padang

KPKNL Batam

KPKNL Palangkaraya

KPKNL Bengkulu

KPKNL Madiun


KPKNL Pekalongan

KPKNL Yogyakarta

KPKNL Surakarta

KPKNL Bandung

NO.

Alamat / Address

Wilayah / Area KPKNL Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung

6

KPKNL Metro

Jl. Imam Bonjol No. 26 Kota Mero

Kanwil VI DJKN Serang

Jl. Diponegoro No. 9 - 11 Serang - 42112

KPKNL Serang

Jl. Raya Serang - Cilegon Km. 3 Legog, Serang - 42162

KPKNL Tangerang

Jl. Daan Mogot Km. 21 Blok B.17 (Komplek Daan Mogot Permai - Arcadia Batu Ceper) - Tangerang

KPKNL Serpong

Komplek Ruko Golden Boulevard Blok S 52-53 Jl. Pahlawan Seribu - Bumi Serpong Damai

7

8


Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat - 10410

KPKNL Jakarta I


KPKNL Jakarta II


KPKNL Jakarta III


KPKNL Jakarta IV


KPKNL Jakarta V


Kanwil VIII DJKN Bandung

Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung Gedung Keuangan Negara, Bandung - 40261

KPKNL Bandung

Jl. Ambon No. 1, Bandung - 40115

KPKNL Bekasi

Jl. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi - 17113

KPKNL Bogor

Jl. Veteran No. 45, Bogor - 16113

KPKNL Purwakarta

Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta - 41119

KPKNL Tasikmalaya

Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Tasikmalaya - 46125

KPKNL Cirebon

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Cirebon - 451122

9

Kanwil IX DJKN Semarang

Jl. Imam Bonjol No. 1 d, Semarang Gedung Keuangan Negara, Semarang - 50142

KPKNL Semarang

Jl. Imam Bonjol No. 1 D Gedung Keuangan Negara II Lt. 3, Semarang - 50142

KPKNL Surakarta

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 141, Surakarta - 57136

KPKNL Pekalongan

Jl. Sriwijaya No. 1, Pekalongan - 51119

KPKNL Tegal

Jl. KS. Tubun No. 12, Tegal - 52124

KPKNL Yogyakarta

Jl. Kusuma Negara No. 11 Gedung B, Gedung Keuangan Negara Yogyakarta - 55166

KPKNL Purwokerto

Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto - 53141

208



KPKNL Singaraja

KPKNL Mataram

KPKNL Palopo

KPKNL Jember

NO. 10

Alamat / Address

Wilayah / Area Kanwil X DJKN Surabaya

Jl. Dinoyo No. 111, Surabaya Gedung Keuangan Negara II Lt. 8, Surabaya - 60265

KPKNL Surabaya

Jl. Indrapura No. 5 Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Surabaya - 60175

KPKNL Sidoarjo

Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo, Jawa Timur - 61214

KPKNL Malang

Jl. S. Supriyadi No. 157, Malang

KPKNL Jember

Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, Jember - 68117

KPKNL Pamekasan

Jl. Stadion No. 104

KPKNL Madiun

Pamekasan, Jawa Timur - 69323 Jl. Serayu Timur No. 141, Madiun - 63133

11


Jl. Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak - 78116

KPKNL Pontianak

Jl. Alianyang No. 88, Singkawang,

KPKNL Singkawang

Kalimantan Barat - 79123 Jl. Ahmad Yani, Km. 29,5

12

13

Kanwil XII DJKN Banjarmasin

Banjarbaru, Kailmantan Selatan - 70721

KPKNL Palangkaraya

Jl. G. Obos Km. 1 No. 19, Palangkaraya - 73111

KPKNL Pangkalan Bun

Jl. Pakunegara No. 32, Pangkalan Bun - 74114

KPKNL Banjarmasin

Jl. Pramuka No. 7, Banjarmasin - 70249

Kanwil XIII DJKN Samarinda

Jl. M. Yamin No. 4, Samarinda - 75123

KPKNL Balikpapan

Jl. Ahmad Yani No. 68 Gedung Keuangan Negara Lt. 1, Balikpapan - 76113

14

KPKNL Samarinda

Jl. Yos Sudarso No. 157, Samarinda

KPKNL Tarakan

Jl. Diponegoro No. 188, Tarakan, Kalimantan Timur - 77114

KPKNL Bontang

Jl. DI. Panjaitan No. 4, Bontang, Kalimantan Timur - 75311

Kanwil XIV DJKN Denpasar

Jl. Dr. Kusumaatmaja

KPKNL Denpasar

Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar - 80235 Jl. Udayana No. 10

KPKNL Singaraja

Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Singaraja

KPKNL Mataram

Jl. Pendidikan No. 24, Mataram - 83125

KPKNL Bima

Jl. Soekarno Hatta No. 177, Kota Bima - 84115

KPKNL Kupang

Jl. Frans Seda Gedung Keuangan Negara Lt. 4, Kupang - NTT - 85228

15

Kanwil XV DJKN Makassar

Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4

KPKNL Makassar

Gedung Keuangan Negara Lt. 2 Makassar - 90232, Kotak Pos 1280

KPKNL Pare Pare

Jl. Chalik No. 10, Pare Pare - 91113

KPKNL Palopo

Jl. Andi Kambo No. 55, Palopo - 91921

KPKNL Kendari

Jl. I Made Sabara No. 6, Kendari - 93114

210


KPKNL Purwakarta

KPKNL Tegal

KPKNL Sidoarjo

NO. 16

KPKNL Cirebon

Wilayah / Area

Alamat / Address

Kanwil XVI DJKN Manado

Jl. Bethesda No. 6, Manado

KPKNL Manado

Jl. Bethesda No. 6 Gedung Keuangan negara Lt. 4, Manado - 95113

17

KPKNL Gorontalo

Jl. Raden Saleh No. 7, Gorontalo - 96128

KPKNL Palu

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55, Palu - Sulawesi Tengah

KPKNL Ternate

Jl. Raya Patimura No. 18

Kanwil XVII DJKN Jayapura

Jl. Pasific Permai Gedung Indoprima Lt. 5, Jayapura - 99111

KPKNL Ambon

Gedung Keuangan Negara Lt. 5 Ambon - 97124, Kotak Pos 1023

KPKNL Jayapura

Gedung Indoprima Lantai 6 Ruko Pasifik Permai, Jayapura - 99111

KPKNL Sorong

Jl. Basuki Rahmat Km. 7 Gedung Keuangan Negara, Sorong - 98414

KPKNL Biak


Jl. Majapahit No. 1, Biak

211

KPKNL Metro

KPKNL Gorontalo

KPKNL Palu

KPKNL Ternate

KPKNL Sorong

Andi

S

ra aput

KPKN

LS

ng erpo

Nset - STA

LAPORAN KEUANGAN DJKN 2012 AUDITED

FINANCIAL REPORT DJKN 2012 AUDITED


215

216



217

Tim Penyusun The Team

We would like to thank the team for their contribution, commitment, and efforts to this annual report Berdiri Kiri - Kanan/ Standing Left to Right : Sena Mahesa Wicaksana, I Ketut Candra Purna, Bram Yunianto, Taufiq Istianto, M. Irfi Naofal, Teddy Suhartadi Duduk Kiri - Kanan/ Sitting Left to Right : E. Suhendi, Marya Mujayani, Dewi Sartika Siagian, Sri Wahyuni, Ety Widayati, Anton Wibisono

Special Thanks to Komunitas Fotografi DJKN (KF DJKN) 218


DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA GEDUNG SYAFRUDINPRAWIRANEGARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710 TEL : (021) 3810162 FAX : (021) 3847742 http://www.djkn.depkeu.go.id

A New Paradigm of State Asset Management

Recommend Documents