A N N U A L R E P O R

A N N U A L R E P O R T B P P T

Teknologi Material

Teknologi Hankam Militer Teknologi Lingkungan dan Kebumian

Teknologi Energi untuk Kelistrikan

Teknologi Hankam Nir Militer Teknologi Kesehatan

Kebijakan Teknologi

Teknologi Pangan

Teknologi Manufaktur Teknologi Informatika dan Komunikasi

Teknologi Energi untuk Bahan Bakar

Teknologi Transportasi

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 Telp. (021) 3168200 s/d 3168224, Fax. (021) 3904537 http://www.bppt.go.id

ISBN 978-979-3733-35-7

2 0 0 9

Annual Report 2009

BPPT Annual Report 2009

KATA PENGANTAR

3

BAB I PENDAHULUAN

6

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

10

II.1 Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi

12

II.2 Bidang Teknologi Energi untuk Kelistrikan

24

II.3 Bidang Teknologi Energi untuk Bahan Bakar

30

II.4 Bidang Teknologi Pangan

34

II.5 Bidang Teknologi Kesehatan

42

II.6 Bidang Teknologi Transportasi

46

II.7 Bidang Teknologi Pertahanan Keamanan Militer

50

II.8 Bidang Teknologi Pertahanan Keamanan Nir Militer

52

II.9 Bidang Teknologi Material

54

II.10 Bidang Teknologi Manufaktur

58

II.11 Bidang Teknologi Lingkungan dan Kebumian

62

II.12 Bidang Kebijakan Teknologi

74

BAB III SUMBER DAYA

Value Proposition BPPT: State of the Art Technology Daya Saing Industri Kemandirian Bangsa

1

86


2


3

Kata Pengantar

Sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan ekonomi bangsa mulai memperlihatkan geliat yang positif. Melalui pengukuran faktor produksi total (Total Factor Productivity) yang dilakukan di hampir seluruh sektor dan lokasi di beberapa propinsi di Indonesia menunjukkan angka mendekati 2. Angka TFP tersebut masih perlu didorong agar bisa mendekati angka 10-15 dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dan hal ini memerlukan upaya dan kerja keras untuk pencapaiannya. Di antaranya adalah konsistensi program dan kegiatan yang lebih fokus dan lebih menyentuh langsung kepada kebutuhan pasar. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) secara konsisten terus mengembangkan berbagai produk unggul dan inovatif melalui program pengkajian dan penerapan teknologi yang fokus pada 6 bidang teknologi dan 3 bidang teknologi pendukung lainnya. Tahun 2009, bidang teknologi yang menjadi titik berat perhatian lembaga diarahkan pada pengembangan teknologi pangan (food) dan energi (energy) serta air (water) disingkat program FEW. Secara paralel, program bidang teknologi kesehatan, transportasi, dan pertahanan dan keamanan juga terus dikembangkan, didukung oleh beberapa program bidang teknologi manufaktur, lingkungan dan kebumian sebagaimana termaksud dalam Annual Report 2009 ini. Dalam Annual Report ini, program dan kegiatan yang dilaporkan adalah program dan kegiatan yang dianggap berhasil memberikan nilai tambah positif terhadap peran kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Adapun program dan kegiatan yang lainnya hanya diperlihatkan dalam bentuk daftar kegiatan. Kami menyadari belum banyak yang dapat disumbangkan kepada bangsa dan negara, tetapi semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak akan pernah surut meski berbagai kendala datang silih berganti. Utama H. Padmadinata (Deputi Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi PKT), Jumain Appe (Sekretaris Utama), Wahono Sumaryono (Deputi Kepala Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi - TAB), Marzan A. Iskandar (Kepala BPPT dan Deputi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material - TIEM), Surjatin Wiriadidjaja (Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa - TIRBR), Jana T. Anggadiredja (Deputi Kepala Bidang Teknologi Pengembangan Sumber daya Alam - TPSA)

Akhirnya, tiada kata yang dapat kami ucapkan selain terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga laporan ini selesai. Mohon maaf bilamana dalam penyelesaiannya terdapat kekeliruan yang tidak kami sengaja. Semoga dengan terbitnya laporan ini, dapat memberikan gambaran yang lugas akan peran dan tanggung jawab kelembagaan secara menyeluruh.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala,

Dr. Marzan A. Iskandar


PENDAHULUAN

4


5

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MEMPERKUAT SISTEM INOVASI NASIONAL MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL BERBASIS INOVASI

Di dalam The Global Competiveness Report 2008-2009 yang diterbitkan oleh World Economic Forum pada tahun 2008, peringkat daya saing Indonesia berdasarkan Growth Competitiveness Index (GCI) menempati urutan 55 dari 134 negara. Salah satu dari 12 pilar daya saing yang diukur oleh badan ini adalah daya inovasi suatu bangsa, di mana Indonesia berada pada urutan ke 47. Daya inovasi Indonesia terkendala oleh kapasitas inovasi nasional yang masih rendah, kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri yang masih perlu terus dibangun; dan penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak cipta penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik; serta dukungan pemerintah dalam bentuk pembelian teknologi canggih hasil litbang dalam negeri yang masih rendah. Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik yang berorientasi dan berdaya saing global, pembangunan nasional diarahkan untuk melakukan transformasi bertahap dari perekonomian yang berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 mengarahkan agar proses transformasi perekonomian tersebut dilakukan dengan prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi. Hal ini membutuhkan cara pandang dan tindakan yang sistemik dan sistematis dalam Sistem Inovasi Nasional (SIN). SIN Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 18

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global. Namun demikian masih banyak kendala dalam pelaksanaannya antara lain: rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna, dan masih lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Efektivitas kegiatan litbang nasional (yaitu kesesuaian antara iptek yang dikembangkan dengan kebutuhan nyata) belum memenuhi harapan di mana kemampuan sisi litbang menyediakan solusi teknologi belum memadai, kemampuan sisi pengguna menyerap teknologi baru masih rendah, dan modus transaksi antara sisi litbang dan sisi pengguna belum terbangun dengan baik. Di dalam RPJPN telah ditetapkan bahwa Visi Indonesia 2025 adalah menjadi negara industri tangguh yang ditopang oleh kemandirian, daya saing, dan budaya unggul. Namun demikian, pada saat ini justru terdapat gejala deindustrialisasi dini di mana pertumbuhan rata-


6


Pendahuluan

rata industri manufaktur non-migas lebih rendah dari pertumbuhan PDB (untuk kurun waktu 2004-2008) dan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB lebih rendah dari 28%. Gejala ini juga ditunjukkan oleh ratarata Total Factor Productivity (TFP) sektor industri pengolahan antara 2000-2007 yang bernilai negatif (0.93). Di samping itu Indonesia saat ini menjadi pasar dari sebagian besar teknologi asing. Dengan diterapkannya ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) mulai tahun 2010, kondisi ini akan semakin memperburuk daya saing Indonesia bila tidak segera diantisipasi. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal di atas antara lain mendorong peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha melalui budaya penelitian dan pengembangan (litbang) yang menghasilkan inovasi-inovasi, mendorong pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat, serta memperluas pemanfaatan hasil teknologi tepat guna bagi masyarakat dan dunia usaha.

Negara yang komponen teknologinya tinggi dalam pertumbuhan ekonominya, disebut sebagai negara yang kondisi perekonomiannya didorong oleh inovasi (innovation driven), seperti halnya negara Jepang, Jerman dan Amerika Serikat bahkan Singapura. Kondisi teknologi di Indonesia saat ini hampir 92% sumbernya masih diimpor terutama dari Jepang sebesar 37% dan hanya 8% yang dikembangkan sendiri melalui kemampuan nasional. Tugas BPPT adalah bagaimana mengembangkan yang 8% tersebut menjadi lebih besar, sehingga pendapatan nasional semakin meningkat.

Visi BPPT yang telah dirumus ulang yakni BPPT 'sebagai Pusat Unggulan Teknologi yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum'. Pemanfaatan yang maksimum mengandung makna bahwa semua hasil perekayasaan yang dilakukan BPPT harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna (industri/masyarakat). Hal ini hanya dapat

Untuk memberikan kontribusi pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, sepanjang tahun 2009, BPPT telah melakukan perubahan internal dengan melakukan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh baik dalam aspek kelembagaan, budaya organisasi, tatalaksana, regulasi, dan sumberdaya. Langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan antara lain: merumuskan kembali visi dan misi lembaga; mendorong perubahan mindset para perekayasa BPPT untuk

dicapai apabila mulai dari awal perencanaan kegiatan pengembangan teknologi didasarkan atas demand side (kebutuhan industri) dengan melibatkan mitra-mitra BPPT yang terkait dalam penggunaan hasil rekayasa teknologi tersebut. Untuk itu kemitraan BPPT dengan industri merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam rangka pengembangan industri nasional.

Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)

Sistem Politik

Sistem Pendidikan dan Litbangyasa

Pemerintah

Pendidikan dan Pelatihan Profesi

Penadbiran (Governance)

Pendidikan Tinggi dan Litbangyasa

Kebijakan RPT

Litbangyasa Pemerintah

Sistem Industri Intermediaries Lembaga Riset Brokers

Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan”

PPBT

Supra - dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma

Dukungan Inovasi dan Bisnis

HKI dan Informasi

Perbankan Modal Ventura

Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Komponen pertumbuhan ekonomi di Indonesia terdiri dari tiga hal yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Kontribusi teknologi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat rendah. Kondisi semacam ini disebut sebagai kondisi perekonomian yang didorong oleh sumber daya (factor driven). Untuk mencapai visi Indonesia 2025, tugas kita adalah bagaimana mempertinggi peran komponen teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk mewujudkannya.

memiliki budaya technopreneurship melalui kerangka kerja sistem inovasi dalam mengimplementasikan program dan kegiatan BPPT; mendorong budaya keterbukaan melalui pengayaan isi website, diskusi internal di milis bursaide, dan rapat akbar pegawai BPPT tiap akhir bulan; memperkuat peran lembaga intermediasi internal (Balai Inkubator Teknologi dan BPPT Enjiniring); mempererat kemitraan dengan industri nasional; serta penerapan sistem tata kerja kerekayasaan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di BPPT.

• • • • • •

Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan

Kebijakan Industri/ Sektoral

Kebijakan Keuangan

Kebijakan Promosi & Investasi

Infrastruktur Umum/ Dasar

Alamiah SDA (Natural Endowment)

Budaya • Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas

Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.

Kerangka Kerja Sistem Inovasi

7


8


9

Pendahuluan

BPPT sangat mementingkan peningkatan economic values dalam setiap aktivitas dan program yang dilakukan. Oleh karena itu, kerangka sistem kerja yang dilakukan berdasar pada kerangka kerja Sistem Inovasi Nasional (SIN). Setiap kegiatan BPPT harus meliputi tiga subsistem yaitu politik, pendidikan, dan industri. Demand merupakan prasyarat awal dari seluruh kegiatan BPPT. BPPT bergerak karena adanya demand pull bukan technology push.

rekomendasi, advokasi, alih teknologi, konsultansi, pengujian, jasa operasi, pilot project, pilot plant, prototipe dan survei. Lima peran BPPT dengan sepuluh bentuk pelayanan teknologi di atas harus dapat memberikan nilai (value proposition) kepada penerima luaran BPPT, baik itu berupa peningkatan daya saing, percepatan kemandirian penguasaan teknologi melalui alih teknologi, serta

maju saat ini. Daya saing suatu bangsa tergantung dari kapasitas industri negara tersebut untuk terus berinovasi. Di negara-negara maju komposisi investasi nasional untuk riset dan pengembangan antara swasta dan pemerintah berkisar sekitar 80%:20%. Namun kondisi komposisi tersebut di Indonesia saat ini masih terbalik. Untuk itu budaya riset dan pengembangan industri nasional perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan. Para pengusaha perlu terus didorong tidak saja sebagai entrepreneur tetapi juga sebagai

pendapatan total seluruh BUMN pada tahun 2008 berurut-turut sebesar 40 persen PDB dan 24 persen PDB, BUMN berpotensi sebagai penggerak roda perekonomian dan ujung tombak percepatan pertumbuhan eknomomi nasional. BPPT dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja BUMN salah satunya melalui komponen teknologi sehingga produkproduk BUMN mempunyai kandungan lokal (TKDN) yang tinggi dan dapat berfungsi sebagai substitusi impor dan juga untuk ekspor.

Ruang Lingkup Peran BPPT sebagai Lembaga Pemerintah

Sebagai institusi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi, BPPT mempunyai peran selain sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani kepentingan customer dan provider teknologi, juga berperan memberikan approval terhadap teknologi kunci yang akan digunakan di Indonesia. Di sinilah peran BPPT sebagai lembaga clearing house diwujudkan. Peran lain yang mampu dilakukan oleh BPPT yaitu mengkaji teknologi, mengaudit teknologi, termasuk juga memberikan solusi teknologi. Seluruh aktivitas kegiatan BPPT tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan teknologi guna mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Jenis pelayanan teknologi BPPT terdiri dari

perolehan teknologi terkini. Sesuai dengan kerangka sistem inovasi nasional, BPPT tidak berkerja sendiri tetapi bekerja dalam sebuah sistem jaringan dan melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian, lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, lembaga penelitian swasta maupun lembaga terkait, dalam dan luar negeri. Kerjasama yang BPPT lakukan tersebut terkait dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini BPPT berperan memberikan solusi teknologi yang efektif dan tepat. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, maka peringkat daya saing Indonesia di tingkat dunia harus terus ditingkatkan sehingga dapat sejajar dengan peringkat negara-negara

Keterkaitan antar Instansi dalam pelaksanaan tugas pokok BPPT

technopreneur. Tidak hanya sebagai rent-seeker tapi sebagai value-creator. Salah satu strategi yang dilakukan BPPT adalah melalui alih teknologi, dalam pengertian yang luas, luaran-luaran (output) BPPT ke sektor-sektor produksi nasional melalui wahana-wahana transformasi industri. Wahana transformasi industri yang utama bagi BPPT saat ini adalah BUMN terutama BUMN Industri Strategis (BUMNIS). BUMN-BUMN tersebut pada gilirannya diharapkan juga dapat mendorong industriindustri swasta penunjangnya. Dengan aset total dan

Di sinilah peluang dan tantangan BPPT ke depan untuk dapat berkontribusi baik pada tataran mikro yaitu bekerjasama dengan industri dalam menumbuhkan budaya riset dan pengembangan teknologinya dan meningkatkan kapasitas inovasinya, maupun pada tataran makro yaitu dengan memfasilitasi peningkatan TFP (total factor productivity) sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang didorong oleh inovasi (innovation driven).


2009

10


Pelaksanaan Kegiatan

11

A N N U A L R E P O R

Recommend Documents