A. Jenis Kebijakan : Stratifikasi Riant Nugroho (2009) – “Public Policy” : Dapat dikelompokkan menjadi tiga : 1. Makro : umum/mendasar UUD 45, UU,PP,PerPres. 2. Messo : menengah/penjelas pelaksanaan PerMen,Surat Edaran Menteri,PerGub,PerBup, PerWalKot, SKB antar menteri,gubernur,bupati/ walikota 3. Mikro : mengatur pelaksanaan/implementasi kebijakan di atasnya peraturan yg dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri,gubernur,bupati dan walikota
Jenis Kebijakan : Stratifikasi (lanjut)
Umum
Pemerintahan Indonesia
Makro
Pusat
Messo
Daerah
UU No.10 Th 2004
UUD 45 UU/Perpu
PP Mikro Perpres Sumber : Riant Nugroho, 3/19/2008
Perda
Stratifikasi : berdasarkan site of decision making (lanjut) • Kebijakan Nasional • Kebijakan Provinsi • Kebijakan Lokal
Jenis Kebijakan : Stratifikasi (lanjut) Kebijakan Puncak Nasional
Undang-Undang Dasar
Undang-Undang
Kebijakan Nasional
Peraturan Pemerintah
Pusat
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Kebijakan Lokal
Sumber: UU/10/2004
•Perprov/perkab/perdes
Program/proyek
Daerah
Jenis Kebijakan : Stratifikasi (lanjut) • Kebijakan nasional biasanya lebih sulit diimplementasikan dibanding kebijakan level lokal karena : – Kompleksitas stakeholder yg terlibat – Kecenderungan terjadinya generalisasi – Rendahnya compliance pada pemerintah lokal
B. Tipe Kebijakan : Tujuan Riant Nugroho (2009) Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan menjadi : 1. Kebijakan regulatif vs deregulatif atau restriktif vs nonrestriktif 2. Kebijakan alokatif /distributif vs redistributif 3. Dinamisasi vs stabilisasi 4. Memperkuat negara vs memperkuat pasar
1. Kebijakan Regulatif vs Deregulatif Kebijakan Regulatif : • Regulatif = menetapkan hal-hal yg dibatasi (restriktif) atau mengatur perilaku tertentu (prohibit behavior). • Efektif bila perumusan perilaku yg baik (sesuai aturan) dan perilaku yg buruk (melanggar aturan) mudah dirumuskan tidak multitafsir • Contoh : UU Lalu Lintas speed limit, helm, SIM,dll Anti rokok , Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis , PKL, Perda Pelacuran & UU Pornografi multitafsir, multi kepentingan konflik
Kebijakan Regulatif • Kebijakan regulatif = mengandung paksaan dan diterapkan secara langsung terhadap individu. • Tujuan : mencegah individu tidak melakukan tindakan yang tak diperbolehkan atau yg dapat mengganggu kepentingan/ ketertiban umum. • UU Hukum Pidana, UU Anti Monopoli, Pengawasan Obat dan Makanan, Keselamatan Kerja, dsb
Kebijakan Deregulatif • Deregulatif = menetapkan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan (non restriktif) • Contoh : bebas tarif, bebas visa, bebas pajak, debirokratisasi, privatisasi, dll
2. Kebijakan alokatif/distributif vs redistributif Kebijakan alokatif/distributif : • Berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik digunakan untuk memecahkan masalah distributif • Masalah distribusi = mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu persatu • Fungsi distribusi : pemerataan kesejahteraan • Kebijakan distributif =penggunaan anggaran belanja negara/daerah untuk memberi manfaat secara langsung pada individu/ kelompok/ komunitas tertentu. • Contoh : pendidikan dasar gratis, bantuan BOS, subsidi pendidikan tinggi, subsidi BBM,kartu sehat,dsb
Kebijakan Redistributif • Untuk memecahkan masalah redistributif = masalah yang menghendaki perubahan sumber2 antara kelompok/kelas-kelas dalam masyarakat. • Misal : kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya-miskin • Pengenaan paksaan secara langsung kepada warga negara tetapi penerapannya melalui lingkungan.
Kebijakan Redistributif • Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah. • Contoh : UU pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak bumi dan bangunan,dll • Hasil pemungutan pajak tsb digunakan untuk membiayai pelayanan atau jaminan sosial : kartu sehat, beasiswa, pengentasan kemiskinan,dll.
3. Kebijakan Dinamisasi vs Stabilisasi Kebijakan Dinamisasi : • Bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. • Contoh : kebijakan desentralisasi, zona industri eksklusif
Kebijakan Stabilisasi • Bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada , baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial. • Contoh : kebijakan pembatasan transaksi valas, penetapan suku bunga, keamanan negara, terorisme,dsb
4. Kebijakan Memperkuat Negara vs Memperkuat Pasar Kebijakan Memperkuat Negara : • Kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara • Misal : kebijakan pendidikan nasional yang menjadikan negara sbg pelaku utama pendidikan nasional ketimbang publik
Kebijakan Memperkuat Pasar • Kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara • Misal : privatisasi BUMN, privatisasi PTN, dll
C. Tipe Kebijakan : Meter & Horn Menggolongkan kebijakan menurut dua karakteristik yg berbeda :
1. Jumlah perubahan yang terjadi 2. Tingkat konflik atau konsensus atas tujuan dan sasaran
1. Jumlah Perubahan yg Terjadi Unsur penting karena : 1. Perubahan inkremental respon positif, konflik antar pelaku kecil Perubahan mendasar/frontal konflik dan ketidaksepakatan antar pelaku besar 2. Implementasi dipengaruhi perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi efektif , jika lembaga pelaksana tidak harus melakukan reorganisasi secara drastis.
2.Tingkat konflik atau konsensus atas tujuan dan sasaran • Efektivitas implementasi ditentukan sejauh mana pejabat pelaksana punya kesepakatan terhadap tujuan dan sasaran. Gross : • Peran implementor dalam pembuatan keputusan mempengaruhi konsensus tujuan.
2.Tingkat konflik atau konsensus atas tujuan dan sasaran (lanjut) Argumen Gross adanya peran serta implementor menimbulkan : 1. semangat staff tinggi 2. Komitmen besar 3. Kejelasan ttg pembaharuan 4. Mengurangi resistensi awal 5. Pejabat bawahan cenderung menentang bila inisiatif implementasi semata-mata berasal dari atasan
2.Tingkat konflik atau konsensus atas tujuan dan sasaran (lanjut) Kecenderungan implementasi : • “Perubahan besar konsensus rendah” “Perubahan kecil konsensus tinggi • Program yg butuh perubahan besar menimbulkan konflik tujuan di antara stakeholders • Sebaliknya, konsensus tujuan tinggi jika menyangkut perubahan yang kecil
2.Tingkat konflik atau konsensus atas tujuan dan sasaran (lanjut) Hal yg perlu diperhatikan : 1. Implementasi efektif bergantung pada tipe kebijakan. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbeda dengan kebijakan penganggulangan kenakalan remaja atau pelacuran 2. Faktor penentu keberhasilan program berbeda antara tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain Implementasi akan lebih mudah berhasil jika menuntut perubahan marginal. Bila perubahan besar dan konsensus rendah, efektivitas implementasi sulit untuk dicapai.
2.Tingkat konflik atau konsensus atas tujuan dan sasaran (lanjut) Ripley dan Franklin : • Implementasi lebih mudah berhasil bila kebijakannya bersifat distributif, kebijakan regulatifnya bersifat moderat,dan kebijakan redistributifnya rendah. • Dalam implementasi kebijakan redistributif lebih banyak tawarmenawar dan politicking ketimbang dalam implementasi kebijakan distributif.
D. Tipe Kebijakan berdasarkan Jenis Manfaat Grindle (1980) : 1.
2.
Kebijakan Kolektif : mencoba menstimuli permintaan dari masyarakat. misal : pengadaan listrik dan air bersih Kebijakan Divisive : kebijakan yg mendatangkan manfaat bagi individu. misal : perumahan murah, BLT, Raskin,dll
Tipe Kebijakan berdasarkan Jenis Manfaat (lanjut) • Kebijakan kolektif lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan divisive karena tingkat kepatuhannya lebih tinggi. • Kebijakan divisive lebih sulit diimplementasikan karena menimbulkan konflik dan kompetisi antar mereka yang ingin mendapatkan pelayanan
E. Kebijakan berdasarkan Aspek Perubahan • Fundamental : dimaksudkan untuk melakukan perubahan pada aspek fundamental (nilai dan simbol) pada masyarakat yang diberlakukan secara luas. Contoh : Program KB, legalisasi aborsi, legalisasi prostitusi, legalisasi judi, dsb • Nonfundamental : dimaksudkan utk melakukan perubahan pada aspek nonfundamental dan berlaku pada lingkup yang lebih terbatas. Contoh : gerakan kebersihan lingkungan dengan menetapkan denda bagi yg membuang sampah sembarangan; jam belajar; wajib belajar ,dll
