II. Proses Desain
III. KONDISI SISTEM SEKARANG
a. Financing dan Delivery Faskes Swasta Kasta
Subsidi faskes Motivasi Publik Rendah Rakyat dipaksa Bayar RS Publik Pemiskinan
Diskriminasi
Two tiers
Tarif resmi/tdk resmi
Sharing >3x income
PNS, Jamsostek Jamkesmas Tidak layak bayar Faskes
Seharusnya: gratis subsidi puskesmas naik dua kali untuk obat dan bahan habis pakai Fakta: hampir tidak ada subsidi sama sekali malah tender obat gagal dua tahun terakhir Untung ada jamkesmas jatah orang miskin dimakan orang mampu dan untuk pelayanan luar gedung (mestinya kewajiban Pemda) Untung nakes melayani dengan baik tapi tidak adekuat (obat kurang, lab kurang, dll) dokter puskesmas dapat remuunerasi sekitar 80 ribu per bulan Pembayaran RSUD terlambat (entry INA DRG+Verifikasi di pusat+ telat lainnya) Remunerasi yang sering ribut karena tidak jelas dan kurang adil (disparitas remunerasi di RS sampai 1000 kali antar dokter)
KEBIJAKAN Item Budget Mnjmen Birokrat UU 18/97
FASKES
NAKES
RAKYAT
Publik Kaku: Mutu <<
kecewa
UU 28/2009 Swasta Fleksibel Mutu >>??
puas >
Harg jual=tarif pasar
UU I/04
Publik Fleksibel Mutu>>
puas >
Puas
C. Potret Sarana Pelayan Kesehatan Dasar
IV. GRAND DESIGN JKA Rancangan Besar JKA BPJS=Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJKA= Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh KTP=Kartu tanda penduduk KK=Kartu Keluarga UKM= Upaya Kesehatan masyarakat
Pelayanan Cuma-Cuma dengan Urun biaya ttt Mutu Efisien KTP/KK/ Kartu
Fasilitas Kesehatan Publik otonom & Swasta & luar Aceh
Penduduk: Non jaminan (1,24 jt)
Peserta Kontribusi % upah atau nominal ttt
BPJSN Pemerintah
Klaim,laporan Pembayaran: - telaah layanan - Telaah mutu
Faskes Publik Insentif nakes
Miskin (2,6 juta)
BPJKA
DPD
Pemda NAD
Prengaturan Bayar iuran: • Gakin • Peg negeri • Penganggur • PHK
Kab/kota
Anggaran UKP dialihkan
Pendanaan
Program UKM Lain
a. PERUBAHAN KEPESERTAAN & IURAN JKA
Jamkesmas 2.682.285 (dana kurang
ASKES 418.493 jiwa JAMSOSTEK 30.963 jiwa
2011 - 2014
2015 dst
Pemerintah Aceh
Pemerintah Aceh
Pemerintah Aceh
Dewan Pengawas
Dewan Pengawas BPJKA
Dewan Pengawas BPJKA
BPJKA Mulai dijamin 1.240.277 jiwa Layanan plus Perbaikan Jamkesmas 2.682.285 jiwa
Baru Dijamin Miskin/ Yatim ASKES JMSTK
IURAN DARI PEMERINTAH ACEH Kecuali Askes-Jamsostek
Bukan Pegawai Formal Termasuk Maskin/ Yatim ASKES JMSTK
Tergantung Peraturan Nasional
Penyamaan Manfaat dan Iuran
Belum Terjamin 1.240.277
2010
Penyamaan Manfaat
KINI Penduduk Terjamin
Miskin/yatim: Pem Mampu iur Pekerja iur
Tambahan iuran Miskin: 2.682.285 x Rp12.000 x 12
Rp. 386.249.040.000
+ Baru dijaminan 1.240.277 x Rp.17.000 x 12 Rp. 253.016.508.000
= Rp.639.265. 548.000 Alokasi: Rp. 450 miliar
Jamsostek, Sejak 1993, 3 juta peserta
Nasional
NAD
Rata2 Iuran/org/bln (Rp)
14.265
19.047
Rata2 Biaya/org/bln (Rp)
11.958
12.253
82,83%
64,33%
Rasio Klaim (%)
ASKES PNS, Sejak 1968: 15 juta peserta Rata-rata Iuran Askes PNS 2007, Rp. 15.000/kapita/bulan; Rasio Klaim 87%
Mekanisme Kontrak/Penugasan A. B.
Full risk (surplus-minus risiko penyelenggara) Kontrak Manajemen dengan biaya operasional maksimum 7%, nego (surplus-minus risiko Pemerintah Aceh)
Syarat Badan: 1. 2. 3. 4. 5.
Badan hukum sesuai UU Asuransi/SJSN Modal 150% RBC (risk based capital): harus lebih besar dari risiko yang ditanggung kalau full risk SDM yang profesional/berpengalaman Pengalaman dalam asuransi kesehatan minimal 5 tahun Memiliki Cabang di seluruh Aceh dan Indonesia, agar bisa jamin penduduk yang sedang bepergian ke luar Aceh
Komprehensif, kecuali kosmetika dan penyakit terkait prilaku buruk Perawatan di ruang kelas III RS publik/Swasta. bagi yang membayar iuran (Askes-Jamsostek) di kelas II Urun biaya jika penduduk memilih faskes swasta atau tidak patuh aturan Portabilitas (bisa dilayani di mana saja di Aceh dan luar Aceh seluruh Indonesia) Tidak membatasi jumlah anak
Tahun I: Pilot project beberapa daerah terhadap BLU dan tidak
mendapat dana langsung operasional Pilot project faskes swasta
dari
pemda
untuk
Tahun II:
Perluasan BLU Faskes Perluasan Keterlibatan swasta
Tahun III:
Seluruh daerah sudah BLU faskes publik Swasta bisa terlibat asal sesuai dengan syarat JKA
Tidak kaku, bisa satu atau kombinasi: Kapitasi dan adjusted capitation untuk fasilitas primer
(puskesmas, dokter, bidan) agar dana terkendali dan promotif-preventif Per Hari Rawat (per diem) yang lebih besar dari yang dibayar Askes/Jamkesmas agar kualitas baik Sesuai diagnosa (DRG), jika data memungkinkan Kontrak Honor
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Penyediaan Faskes layak (fisik, alat, SDM) Penyesuaian Aturan daerah tentang tarif dan PAD Penerbitan KTP dan KK Penambahan dana yg tdk dijamin JKA Data penduduk miskin & PNS Insentif kepada dokter dipertahankan Pengaliha operasional kuratif ke insentif, UKM Meningkatkan majikan membyar iuran jamsostek Persiapan BLU faskes daerah Merelokasi anggaran asuransi pejabat darah Sosialisasi di daerah (kecamatan dan desa)
Penduduk di daerah dengan faskes terbatas, dalam 1 – 3 tahun pertama, kurang menikmati manfaat JKA dibandingkan penduduk di perkotaan Program JKA tidak segera meningkatkan kualitas layanan karena prilaku lama Mungkin ada hambatan atau protes dari beberapa kalangan yang kurang setuju JKA Kebutuhan pendanaan pada tahun-tahun berikutnya akan meningkat karena inflasi kesehatan lebih tinggi Kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dan fasilitas kesehatan akan meningkat.
Jangka Pendek: Menurunnya keluhan penduduk aceh karena tidak mendapat layanan
kesehatan ketika sakit:
▪ Kunjungan rawat jalan/bulan: 20% dari jumlah penduduk ▪ Kunjungan rawat jalan lanjutan/bulan: 4% dari jumlah penduduk ▪ Kunjungan rawat inap/tahun: 5% dari jumlah penduduk
Kebanggaan penduduk Aceh tentang JKA Kepuasan tenaga kesehatan terhadap JKA min 75% Mencegah penduduk Aceh jatuh miskin akibat sakit Menurunkan jumlah kematian ibu dan anak (pencapaian MDGs)
Meningkatkan IPM Penduduk Aceh Menghasilkan generasi cerdas (profesional) Menghasilkan generasi yang produktif Menghasilkan generasi yang memiliki daya saing
Jangka Panjang (20-25 tahun):
Pada Desember 2008: Dinkes menyampaikan Anggaran Dinkes kepada DPRD: Tim UI ikut serta menyampaikan konsep. Tetapi hasilnya: DPRD menolak dengan alasan peserta tidak jelas, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan politik anggaran
PIHAK III
Full Risk
SENDIRI
Kontrak manajemen
Lelang 07/06/2010
Dinkes Aceh
Penugasan 22- 7Jun-10
Untung
Rugi
Sendiri
Keinginan terakomodasi
a.Talangi dana (-) b. Birokratis c. Dana investasi SDM,dll d. Tidak bisa segera dilayani berkualitas e. Sanksi sulit jika tidak baik f. Sulit pengawasan dana g. Dinkes repot pemeriksaan dari bbg unsur
Pihak III
a. b. c. d. e. f. g.
Kurang terakomodasi keinginan
07/06/2010
Talangi dana (+) Fleksibel Efisien, tidak perlu investasi Segera dilayani sesuai keinginan Mudah diputus kontrak Bisa minta pengawasan dana pelayanan Dinkes tidak repot oleh berbagai pemeriksaan. Dinkes Aceh
23- 7Jun-10
Untung Full risk
Dana tidak cukup jadi risiko perusahaan
Kontrak a. Dana yang lebih diluncurkan manajem tahun depan b. Kita dapat ikut campur tangan en c. Pasien akan puas karena tidak ada batasan yang ketat d. Faskes juga lebih happy 07/06/2010
Dinkes Aceh
Rugi a. Dana yang lebih menjadi hak perusahaan b. Untuk mencegah rugi, dipersulit seperti administrasi c. Pembayaran fasilitas dikendalikan menjadi over manage d. Pemerintah tidak boleh ikut campur mengatur pelayanan Kalau dana kurang menjadi tanggung jawab pemerintah
24- 7Jun-10
Untung
Rugi
Tender
a. Lebih demokratis b. Tidak repot menghadapi berbagai tuduhan c. Kesan: bisa memilih
a. Kemungkinan telat karena tender dan masa sanggahan b. Kurang efisien karena perlupanitia, pengumuman di media, evaluasi di lapangan
Penugasan
a. Lebih cepat b. Efisien biaya c. Tidak banyak pilihan
a. Repot menghadapi tuduhuhan b. Kesan tidak demokratis
07/06/2010
Dinkes Aceh
25- 7Jun-10
1. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian: ” Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara” Pasal 66 UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN: (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN 07/06/2010
Dinkes Aceh
26- 7Jun-10
3. Perpres 80 tahun 2003 dengan perubahannya penunjukan langsung untuk yang sifatnya spesifik. 4. UU No 40 SJSN: BPJSN adalah Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen
07/06/2010
Dinkes Aceh
27- 7Jun-10
Jaminan kesehatan daerah merupakan bagian dari proses politik daerah JKA bagian dari reformasi kesehatan dengan menyamakan benefit dan layanan seluruh peserta Perlu membagi peran kabupaten dan provinsi dalam jaminan kesehatan Butuh waktu untuk memberikan pemahaman kepada pengambil keputusan terhadap jaminan kesehatan yang adil dan merata Masih perlu waktu untuk mereformasi layanan kesehatan di Aceh meski road map dan kebijakan sudah jelas Perlu koordinasi yang jelas antara jaminan kesehatan nasional dan daerah Semoga JKA menjadi salah satu referensi pusat untuk menerapkan JKN yang universal, equity, efisien, dan bermutu
