Bahan Bacaan Modul 2: Pengertian Anak Pengertian Perlindungan Anak, Ruang Lingkup dan Pihak yang Bertanggung Jawab Memberikan Perlindungan1 Oleh: Adzkar Ahsinin
A.
Definisi Perlindungan Anak dan Ruang Lingkupnya Menurut Dan O'Donnell (2004),
istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari
kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya
perlindungan anak ditujukan
bagi
penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang. Definisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance perlindungan anak
merupakan langkah-langkah
dan pengembangan
(2007) bahwa struktur untuk
mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat
mempengaruhi kehidupan
anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan
instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu Negara. Sementara berdasarkan pandangan Elanor Jackson & Marie Wernham (2005), perlindungan anak didefiniskan sebagai suatu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak baik kerugian yang disengaja dan tidak disengaja. Perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksplotasi
harus
memperhatikan keterlibatan pelaku. Berikut bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan pelaku kekerasan terhadap anak (Elanor Jackson & Marie Wernham, 2005):
Draft Bahan Bacaan untuk Penyusunan Modul Anak Berhadapan dengan Hukum The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) 1
1|Hal.
1. Membahayakan diri sendiri, misalnya sengaja memotong atau melukai diri sendiri, pikiran bunuh diri; mencoba bunuh diri dan melakukan bunuh diri; 2. Penyalahgunaan oleh sebaya, misalnya bullying baik fisik atau psikologis; kekerasan fisik dan seksual; 3. Penyalahgunaan oleh orang dewasa, misalnya kekerasan rumah tangga (fisik, psikologis, seksual); hukuman fisik di sekolah-sekolah dan organisasi; pelecehan seksual dan eksploitasi. 4. Penyalahgunaan oleh masyarakat, misalnya: lingkungan, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang secara aktif mendorong atau secara diam-diam memaafkan kekerasan terhadap anak, misalnya kampanye politik yang mendorong ‘pembersihan’ anak jalanan; pandangan agama dan budaya yang mendorong hukuman fisik dan pelecehan anak-anak sebagai praktik pengasuhan anak; praktikpraktik berbasis tradisi yang berbahaya seperti mutilasi genital terhadap anak perempuan, prevalensi tinggi kekerasan dalam media, sikap budaya yang memaafkan kekerasan terhadap perempuan di rumah atau ide-ide perempuan dan anak-anak sebagai milik orang tua bukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama.
Diagram berikut menggambarkan pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelecehan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak.
2|Hal.
Diri sendiri
Teman sebaya Orang dewasa Masyarakat
Sumber: Elanor Jackson & Marie Wernham, 2005
Pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk perlindungan anak memiliki 3 perhatian n utama; yakni untuk memajukan dan melindungi martabat , integritas fisik, dan harga diri anak sebagai manusia. Anak berhak mendapatkan perlindungan penuh terhadap segala jenis kekerasan baik dalam hubungan pribadi maupun kerugian dari aspek masyarakat yang lebih luas seperti pekerjaan berbahaya, media dan disiplin sekolah (Carolyne Willow, 2010). Adapun ataran-aturan
dalam KHA yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan
anak antara lain:
1. Hak anak untuk mempertahankan hidup dan mencapai pertumbuhan yang optimal (Pasal 6); 2. Larangan hukuman mati dan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas (Pasal 37); 3|Hal.
3. Hak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan (Pasal 37); 4. Hak anak mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi (Pasal 19); 5. Hak atas perlindungan dari eksplotasi seksual dan penyalahgunaan seksual (Pasal 34); 6. Hak atas perlindungan dari penculikan dan perdagangan orang (Pasal 35); 7. Hak atas perlindungan dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak (Pasal 24 ayat (3)); 8. Kewajiban Negara untuk memastikan pemulihan dan integritas anak yang menjadi korban kekerasan, dengan mengutamakan memberikan kesehatan, harga diri, dan martabat anak (Pasal 39);
B.
Kewajiban Negara, Masyarakat dan Orang Tua untuk Memberikan Perlindungan terhadap Anak Pandangan Uri Bronfenbrenner (1979) mengartikulasikan pentingnya hubungan antara
anak dengan keluarga dan masyarakat, dan menciptakan perubahan melalui upaya intervensi terhadap lingkungan tempat di mana anak menjalani kehidupan, sementara itu, di satu sisi secara
bersamaan
mendukung individu
anak..
Fokus
dari pendekatan
ekoligis
ni
adalah orang-orang dewasa di lingkungan tempat di mana anak menjalani kehidupan kesehariannya. Artinya pendekatan ekologis ini mengakui bahwa dukungansosial merupakan komponen penting dari praktek
intervensi sosial, termasuk perlindungan terhadap anak
(Robyn Miller, 2006). Secara garis besar, sistem jaring hirarki Urie Bronfenbrenner meliputi: pertama, sistem mikro (microsystem), terdiri dari orang-orang dan ruang sosial yang mana seorang anak menjalin relasi dengan orang-orang yang terdekat seperti keluarga, teman, rumah, dan sekolah. Kedua, sistem meso (mesosystem) yang terdiri dari relasi yang lebih bervariasi yang menghubungkan relasi antar sistem mikro yang satu dengan sistem mikro yang lain. Ketiga, sistem ekso (exosystem), terdiri dari struktur berketetanggaan dan komunitas, termasuk semua jenis relasi kekuasaan lokal yang berdampak pada kehidupan anak. Keempat, sistem 4|Hal.
makro (macrosystem), terdiri dari pertemuan kekuatan budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pengalaman-pengalaman anak di tingkat lokal (Caroline Arnold, et.al, 2000). Intervensi untuk mendukung anak seharusnya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak yang spesifik tetapi harus menanggapi konteks lingkungan mereka. Pendekatan konseptual memungkinkan pertimbangan simultan dari berbagai tingkat upaya melakukan intervensi sosial, yakni (Wilhelmina B. Dacanay, et.al, 2006) 1. Langsung dengan anak; 2. Pada tingkatan keluarga; 3. Pada tingkat lembaga sosial masyarakat yang lebih luas (termasuk pengembangan kebijakan dan program dan alokasi sumberdaya publik); 4. Pada tingkat nilai budaya.
Model lingkungan ekologis sebagaimana diuraikan di atas dapat divisualisasikan di bawah ini.
5|Hal.
Masyarakat Sosial-budaya, agama, nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma budaya tentang anak-anak dan kehidupan keluarga, jender
Masyarakat setempat (komunitas): Realitas dan tren, ekonomi karakteristik lingkungan, norma, perumahan, pekerjaan, sumber daya, jaringan, pengiriman pelayanan sosial
Keluarga: Dinamika, peran dan pola interaksi, kualitas hubungan orangtua anak, keterhubungan dengan keluarga besar
Anak latar belakang keluarga dan status, kepribadian dan tahap pertumbuhan
Sumber: Wilhelmina B. Dacanay, et.al, 2006
Berdasarkan pendekatan model ekologis tersebut maka orang tua, komunitas atau masyarakat, dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pada prinsipnya perlindungan anak dilandasi prinsip kemitraan dan berbagi tanggung jawab diantara berbagai profesi layanan kemanusiaan, termasuk sekolah dan pusat-pusat layanan 6|Hal.
anak lainnya. Namun demikian perlindungan dan layanan terbaik bagi anak berada dalam keluarga sendiri. Apabila orang tua, wali atau amal tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya (kerugian) maka tanggung jawab tersebut beralih menjadi tanggung jawab masyarakat.
Intervensi negara melalui
pengembangan hukum perlindungan anak diperlukan apabila masyarakat juga gagal memberikan
perlindungan kepada anak (Department of Education and Early Childhood
Development and Department of Human Services, 2010). Di bawah naungan KHA, anak-anak tidak lagi dilihat
menjadi sebagai harta, harta
benda atau pelengkap dari orang tua mereka, atau di bawah otoritas orang dewasa. Anakanak menyandang ‘status pribadi’ yang menggambarkan anak sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat. Menurut konvensi anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari semua jenis kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi
mungkin terjadi dalam keluarga mereka
(Ann Farrell, tanpa tahun). KHA mengakui keluarga sebagai kesatuan alamiah yang paling baik untuk melindungi anak-anak dan
menyediakan kondisi
bagi
perkembangan
anak.
Anak
juga
berhak mendapatkan perawatan, keamanan, pengasuhan yang menjamin penghormatan pribadi anak.
Pasal 3 KHA menyatakan bahwa pertimbangan orang tua harus menghormati
kepentingan terbaik anak. Setiap anak berhak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya (Pasal 7). KHA membebankan tanggung jawab kesejahteraan kepada kedua orang tua dan negara, dan membesarkan
negara berkewajiban untuk mengakui anak
tanggung jawab orang tua
untuk
(Pasal 5). Untuk itu Negara berkewajiban mengambil tindakan positif
guna mendukungan orang tua dalam melaksanakan tugas ini (Pasal 18). Orang tua juga memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan anak dapat menikmati standar hidup yang layak, tetapi jika orang
tidak mampu menyediakan dan merawat anak mereka, negara
memiliki tanggung jawab untuk membantu atau
turut campur (Pasal 27). Orang tua
harus memberikan arahan yang tepat dan bimbingan bagi anak, dengan cara yang sesuai dengan kapasitas perkembangan anak, yaitu, apabila
anak mulai tumbuh dewasa harus
diakui memiliki hak untuk menyuarakan hal-hal yang bersifat pribadi (Pasal 14). 7|Hal.
Dalam hal ini, Ann Farrell menguti pandangan D.G. Gill (1991) yang mengemukakan pendapat bahwa KHA acara simbolis menegaskan hak-hak orang tua untuk menghormati anak-anaknya, di sisi yang lain anak-anak juga harus menjaga hubungannya dengan orang tua dalam konteks pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan etika dan hukum, perlindungan anak adalah urusan semua orang di setiap tingkat masyarakat di setiap fungsi. untuk
Oleh karena itu, tanggung jawab
melindungi dapat diambil alih masyarakat
orang tua
apabila orang tua gagal memberikan
perlindungan terhadap anak, (Deborah Daro and Kenneth A. Dodge, 2009). Bahkan apabila orang tua melakukan penelantaran, penyalahgunaan, ekspoitasi, atau salah memperlakukan anak, situasi
ini dapat dijadikan alasan anak dipindahkan untuk mendapatkan perawatan
alternatif baik sementara maupun tetap. Dalam kasus seperti ini masyarakat dan otoritas lokal tidak boleh diabaikan sebagai sumber daya untuk memberikan perlindungan dasar bagi anak-anak (Wilhelmina B. Dacanay, et.al, 2006). Terkait dengan kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap anak, aturan Pasal 4 KHA menetapkan kewajiban Negara secara keseluruhan untuk melaksanakan semua hak anak yang dijamin dalam KHA melalui cara mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan tindakan lain Dengan demikian perlindungan anak, harus diperkuat melalui upaya legislasi, administrasi dan tindakan lainnya. Menurut Rachel Hodgkin & Peter Newell, (2007), tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, meliputi:
1.
Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan (legislative policy) secara penuh sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan KHA ;
2.
Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan melindungi hak-hak anak ;
3.
Pengalokasian dan analisis anggaran public berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak.
8|Hal.
Kemudian, Komite Hak Anak memberikan pedoman yang rinci bagi Negara pihak
untuk
mengambil langkah-langkah dasar yang diperlukan sehingga pemajuan dan perlindungan hak anak lebih efektif, yaitu (Carolyne Willow, 2010) :
1.
Memberlakukan KHA ke dalam hukum domestik;
2.
Mengembangkan dan melaksanakan rencana atau strategi nasional;
3.
Terdapat alokasi sumber daya yang layak dan mengembangkan gugus tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan KHA;
4.
Penilaian dan analisis secara rutin mengenai dampak dari suatu produk legislatif, kebijakan, dan anggaran untuk memenuhi hak-hak anak;
5.
Pemantuan terhadap jumlah sumber daya yang dibelanjakan untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak baik di level lokal, nasional,maupun internasional;
Berdasarkan pendekatan berbasis hak langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kewajiban mendasar Negara terkait dengan perlindungan anak, yaitu: menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya. Ketiga kewajiban tersebut meskipun saling berkait namun memiliki titik tekan yang berbeda-beda. Ketiga kewajiban Negara tersebut, meliputi (Mahesh Patel, 2002):
1.
Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam penikmatan hak asasi manusia (HAM);
2.
Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga. Kewajiban untuk melindungi secara khusus, dimaknai negara harus melindungi kelompok tertentu yang rentan (anak, masyarakat adat, buruh) atau terdiskriminasi (perempuan, non-WN).
3.
Kewajiban untuk memenuhi, terbagi menjadi 2 (dua) cara, yakni: a)
Dengan cara memudahkan (facilitate), mengharuskan negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan 9|Hal.
semua tindakan lain yang memadai guna memenuhi sepenuhnya atas hakhak asasi manusia; b)
Dengan cara menyediakan (provide), mensyaratkan Negara untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan atas hak-hak asasi manusia.
Uraian dari ketiga kewajiban Negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam konteks pendekatan berbasis hak dapat dilihat pada tabel berikut ini.
10 | H a l .
Kapasitas Kewajiban Negara
Tanggung jawab: Penerimaan Negara Pihak bahwa mereka harus mengambil tindakan atas suatu hak atau persoalan yang spesifik
Kewenangan: Negara Pihak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atas suatu hak atau persoalan yang
Hak sudah terealisasi (ternikmati) dan harus dihormati dan dilindungi oleh Negara Menghormati Melindungi
Hak belum sepenuhnya terealisasi dan Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi realisasinya sepenuhnya Memenuhi- MEMUDAHKAN Memenuhi-MENYEDIAKAN
Kewajiban untuk Menghormati mensyaratkan Negara untuk menghindari turut mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak.
Kewajiban untuk Melindungi mensyaratkan Negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak.
Kewajiban untuk memudahkan mensyaratkan Negara untuk menerapkan tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain untuk memajukan dan mencapai realisasi hak asasi anak.
Negara menerima tanggung jawabnya untuk menghindari turut mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak
Negara menerima tanggung jawabnya untuk mengambil tindakan untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak.
Negara menerima tanggung jawabnya untuk memudahkan pemenuhan atas hak melalui penerapan tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain yang memajukan hak asasi anak.
Negara menerima tanggung jawabnya untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.
Negara memiliki kewenangan untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam
Negara memiliki kewenangan untuk memudahkan pemenuhan atas hak melalui penerapan tindakan legislatif,
Negara memiliki kewenangan untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.
Negara memiliki kewenangan untuk menghindari untuk mencampuri secara langsung maupun tidak
Kewajiban untuk menyediakan mensyaratkan Negara untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.
11 | H a l .
spesifik
Sumber daya: Manusia: Adanya kecukupan akan kemampuan, motivasi, kekuatan kemauan, pengetahuan, pengalaman, waktu, komitmen, dll
Ekonomi: Tanah, sumber daya alam, alat-alat produksi (peralatan, perlengkapan), teknologi, pendapatan, kredit
Organisasional: Adanya lembagalembaga, struktur
langsung dalam penikmatan hak asasi anak.
penikmatan hak asasi anak.
administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain yang memajukan hak asasi anak.
Negara memiliki staf yang cukup terlatih, memiliki motivasi dan bertanggung jawab untuk menghindari mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak.
Negara memiliki staf yang cukup terlatih, memiliki motivasi dan bertanggung jawab untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak.
Negara memiliki staf yang cukup terlatih, memiliki motivasi dan bertanggung jawab untuk memudahkan pemenuhan atas hak melalui penerapan tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain yang memajukan hak asasi anak.
Negara memiliki staf yang cukup terlatih, memiliki motivasi dan bertanggung jawab untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.
Negara telah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang cukup untuk memastikannya menghindari mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak.
Negara telah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang cukup untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak.
Negara telah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang cukup untuk memudahkan pemenuhan atas hak melalui penerapan tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain yang memajukan hak asasi anak
Negara menyediakan sumber daya ekonomi yang cukup untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.
Lembaga-lembaga Negara dan struktur
Lembaga-lembaga Negara dan struktur
Lembaga-lembaga Negara dan struktur administrasi
Negara memiliki lembagalembaga dan struktur 12 | H a l .
administratif, dst.
administrasi yang ada membatasi Negara untuk turut campur secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak.
administrasi ada untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak
ada untuk memudahkan pemenuhan atas hak dengan menerapkan tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan dan tindakan lain untuk memajukan hak asasi anak. Sumber: Mahesh Patel, 2002
administrasi yang mencukupi untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.
13 | H a l .
Tiga kewajiban Negara untuk melindungi anak dalam konteks perlindungan anak apabila dikerangkai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan paham trias politica dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Menghormati Tidak melegislasi UU yang bertentangan dengan norma-norma hak asasi anak yang dijamin dalam KHA
Tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh normanorma hak asasi anak yang dijamin dalam KHA
Kebebasan
Melindungi Legislasi Membuat UU yang mempidanakan pelanggaran hak -hak anak yang dijamin dalam KHA Penegakan Hukum Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar hak asasi anak. Keadilan
Memenuhi Perencanaan dan pelaksanaan Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, kebijakan, anggaran, hukum dan semua tindakan yang memadai guna perwujudan sepenuhnya hak asasi anak
Kesejahteraan
Memutuskan perkara secara ‘adil’ dengan mempertimbangkan normanorma dan standar internasional hak asasi anak Sumber: Harry Wibowo, 2005
Pada titik ini negara menjadi pengemban kewajiban utama (primary duty bearers) untuk memastikan implementasi hak-hak yang dijamin dalam KHA.
Pada lapis kedua, terdapat
masyarakat, keluarga, dan orang tua yang memiliki kewajiban (responsibilities) untuk mengakui dan mengimplementasikan hak anak. KHA mengakui orang tua dan keluarga yang lebih luas sebagai perawat, pelindung, dan pembimbing utama (primary caregivers, protectors,
and guides) bagi anak-anak. Negara wajib memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada orang tua dan keluarga sehingga dapat melaksanakan perannya tersebut (Johanna Eriksson, 2001). 14 | H a l .
