DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: SKEP/345/XII/99 TENTANG SERTIFIKAT KECAKAPAN PETUGAS DAN TEKNISI PERAWATAN KENDARAAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN SERTA PETUGAS SALVAGE
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan, diperlukan petugas dan teknisi perawatan kendaraan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta petugas salvage yang ahli dan profesional;
b.
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran serta Petugas Salvage dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
3.
Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
4.
Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T. I 1/2/4-U tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 1998;
5.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 42 Tahun 1998;
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 Tahun 1996;
7.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/ 94/IV/98 tentang Persyaratan Teknis dan Operasional Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;
8.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/ 57/IV/99 tentang Pemindahan Pesawat Udara yang Rusak di Bandar Udara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SERTIFIKAT KECAKAPAN PETUGAS DAN TEKNISI PERAWATAN KENDARAAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN SERTA PETUGAS SALVAGE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.
Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah pegawai bandar udara yang diberi tugas untuk melaksanakan pengoperasian kendaraan dan peralatan PKP-PK bandar udara;
2.
Teknisi perawatan kendaraan PKP-PK adalah petugas perawatan kendaraan dan peralatan pendukung PKP-PK;
3.
Petugas salvage adalah pegawai perusahaan angkutan udara atau pegawai bandar udara yang diberi tugas untuk melaksanakan pengoperasian kendaraan dan peralatan yang dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara yang rusak akibat kecelakaan;
4.
Sertifikat kecakapan adalah Surat tanda bukti kecakapan seseorang yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang harus dimiliki oleh setiap petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK serta petugas salvage;
5.
Sertifikat Kecakapan PKP-PK Basic (Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada
calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang PKP-PK minimal tingkat basic; 6.
Sertifikat Kecakapan PKP-PK Yunior (Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang PKP-PK minimal tingkat yunior;
7.
Sertifikat Kecakapan PKP-PK Senior (Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang PKP-PK minimal tingkat senior;
8.
Sertifikat Kecakapan PKP-PK Advance (Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang PKP-PK minimal Diploma III PKP-PK atau yang sederajat;
9.
Sertifikat Kecakapan Teknisi Perawatan Kendaraan PKP-PK (Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon teknisi perawatan kendaraan PKPPK atau teknisi perawatan kendaraan PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang teknisi PKP-PK;
10.
Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon petugas salvage atau petugas salvage dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang salvage;
11.
Rating adalah pembatasan kewenangan mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK serta perawatan kendaraan PKP-PK yang dicantumkan dalam sertifikat kecakapan;
12.
Rating Foam Tender Tipe I (Rating FT ~ I) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air dan foam dengan kapasitas tangki air di atas 4.500 liter;
13.
Rating Foam Tender Tipe II (Rating FT ~ II) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air dan foam dengan kapasitas tangki air antara 4.000 s/d 4.500 liter;
14.
Rating Foam Tender Tipe III (Rating FT ~ III) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air dan foam dengan kapasitas tangki air kurang dari 4.000 liter;
15.
Rating Combined Agent Tipe I (Rating CA ~ I) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air, foam, dry powder dengan kapasitas tangki air di atas 4.500 liter;
16.
Rating Combined Agent Tipe II (Rating CA ~ II) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air, foam, dry powder dengan kapasitas tangki air antara 4.000 s/d 4.500 liter;
17.
Rating Combined Agent Tipe III (Rating CA ~ III) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air, foam, dry powder dengan kapasitas tangki air kurang dari 4.000 liter;
18.
Rating Rapid Intervention Vehicle Tipe IV (Rating RIV ~IV) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi dry powder dengan kapasitas minimum 250 kg;
19.
Rating Rescue Boat (Rating RB) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan rescue boat dan peralatan PKP-PK jenis rescue boat yang dilengkapi bahan pemadam dan peralatan pertolongan di perairan;
20.
Rating Hover Craft (Rating HC) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan Hover Craft dan peralatan PKP-PK;
21.
Rating Kendaraan Amphibi (Rating KA) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan amphibi dan peralatan PKP-PK;
22.
Rating Kendaraan Pendukung PKP-PK (Rating KP) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan pendukung PKP-PK;
23.
Rating Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK Tingkat I (Rating TPKP ~ I) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas merawat kendaraan dan peralatan PKP-PK yang bersifat pencegahan dan perbaikan kerusakan ringan;
24.
Rating Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK Tingkat II (Rating TPKP ~ II) adalah Rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas merawat kendaraan dan peralatan PKP-PK yang bersifat kerusakan berat;
25.
Penguji adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan bagi pemohon sertifikat kecakapan;
26.
Penguji Kesehatan adalah Dokter Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau dokter/unit kesehatan lain yang mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan setup jenis pengujian kesehatan;
27.
Check Officer adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan pengujian performance check bagi pemohon rating.
BAB II SERTIFIKAT KECAKAPAN Bagian Pertama Ketentuan Sertifikat Kecakapan Pasal 2 (1)
(2)
Pengoperasian kendaraan dan peralatan serta perawatan kendaraan PKP-PK dan Salvage dilakukan oleh petugas yang telah memiliki sertifikat kecakapan yang sah dan masih berlaku. Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi dalam beberapa jenis: a. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Basic (Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B); b. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Yunior (Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y) c. C. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Senior (Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S); d. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Advance (Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A); e. Sertifikat Kecakapan Teknisi Perawatan Kendaraan PKPPK (Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK); dan Pasal 3
Sertifikat Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 4 (1)
Setiap jenis sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berisi data mengenai :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. (2)
nama jenis sertifikat kecakapan; n o m o r; nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tanggal; tanda tangan pemegang; pas photo pemegang; kecakapan dan kualifikasi dalam melaksanakan tugas; macam wewenang; tanggal pengeluaran; tanggal berakhirnya masa berlaku; tempat dan tanggal diterbitkan; nama dan cap Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan; pembaharuan sertifikat kecakapan; ujian kesehatan; tingkat dan kode kewenangan; dan catatan-catatan.
Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman. Pasal 5
Sertifikat kecakapan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Kecakapan Pasal 6 (1)
(Permohonan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPKPKP.PK dan Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage diajukan oleh pemohon berdasarkan persetujuan dan Kepala Bandar Udara, Kepala Cabang Bandar Udara atau perusahaan angkutan udara tempat pemohon bekerja atau diajukan oleh unit kerjanya secara kolektif.
(2)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang memohon perolehan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan PKP-PK minimal Basic; c. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang bertugas di unit PKP-PK mulai Tabun 1995; dan d. bagi pengemudi kendaraan. PKP-PK wajib memiliki Surat Izin Mengemudi minimal B I.
(3)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang memohon perolehan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan PKP-PK minimal yumor; c. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang bertugas di unit PKP-PK mulai Tabun 1995; dan d. bagi pengemudi kendaraan PKP-PK wajib memiliki Surat Izin Mengemudi minimal B I.
(4)
Calon petugas PKP-PK atau petugas, PKP-PK yang memohon perolehan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan PKP-PK minimal senior; c. memiliki Mualim Pelayaran Terbatas bagi yang mengambil Rating RB; d. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang bertugas di unit PKP-PK mulai Tahun 1995; dan e. bagi pengemudi kendaraan PKP-PK wajib memiliki Surat Izin Mengemudi minimal B I.
(5)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang memohon perolehan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. sehat jasmani dan rohani; b. pendidikan minimal D III PKP-PK atau yang sederajat; c. lulus pendidikan dan pelatihan PKP-PK minimal advance; d. memiliki Mualim Pelayaran Terbatas bagi yang mengambil Rating RB; dan e. bagi pengemudi kendaraan PKP-PK wajib memiliki Surat Izin Mengemudi minimal B I.
(6)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang memohon perolehan Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK sesuai dengan jenis kendaraan dan tingkat perawatan; dan c. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang bertugas di unit PKP-PK mulai Tahun 1995.
(7)
Calon petugas salvage atau petugas salvage yang memohon perolehan Sertifikat Kecakapan Salvage sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan salvage pesawat udara; c. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang bertugas di unit PKP-PK mulai Tahun 1995. Pasal 7 (1)
Permohonan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan Surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
(2)
nama; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; unit kerj a; alamat unit kerja; masa kerja pada Unit PKP-PK Salvage; j a b a t a n; pendidikan umum terakhir; pendidikan keahlian; nomor & golongan Surat Izin Mengemudi pengemudi); jenis sertifikat kecakapan yang dimohonkan.
(bagi
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan : a. b. c. d. e. f. g.
h.
surat keterangan sehatiasmani dan rohani dari dokter; fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat kecakapan yang dimohon; fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); fotokopi Kartu Pegawai; fotokopi surat izin mengemudi minimal B 1, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK; pas foto terbaru dan berwarna, dengan Latar belakang merah serta berukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki (khusus untuk pemohon peningkatan). Pasal 8
Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon sertifikat kecakapan diwajibkan mengikuti ujian. Pasal 9 Pemohon sertifikat kecakapan yang telah melaksanakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dinyatakan lulus, akan
diberikan sertifikat kecakapan sesuai dengan permohonannya.
BAB III RATING Bagian Pertama Ketentuan Rating Pasal 10 (1)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang telah memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, atau Sertifikat Kecakapan TPKPKP.PK dan akan melaksanakan tugas pads unit PKP-PK di bandar udara, diwajibkan memiliki rating.
(2)
Rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi dalam beberapa jenis : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Rating Foam Tender Tipe I (Rating FT ~I); Rating Foam Tender Tipe 11 (Rating FT ~II); Rating Foam Tender Tipe III (Rating FT ~III); Rating Combined Agent Tipe I (Rating CA ~I); Rating Combined Agent Tipe II (Rating CA ~11); Rating Combined Agent Tipe III (Rating CA ~III); Rating Rapid Intervention Vehicle Tipe IV(Rating RIV ~IV); Rating Rescue Boat (Rating RB); Rating Hover Craft (Rating HC); Rating Kendaraan Amphibi (Rating KA); Rating Kendaraan Pendukung PKP-PK (Rating KP); Rating Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKPPK Tingkat I (Rating TPKP - I); dan m. Rating Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKPPK Tingkat II (Rating TPKP - 11). Pasal 11 (1)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang telah memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, dapat memiliki sebanyak-banyaknya 2 (dua) jenis rating, yaitu : a. Rating RIV ~IV; dan b. Rating KP.
(2)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang telah memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, dapat memiliki sebanyak-banyaknya 4 (empat) jenis rating, yaitu : a. Rating FT ~ III; b. Rating CA ~ III; c. Rating RIV ~ IV; dan
d. Rating ~ KP. (3)
Calon petugas PKP-PK dan petugas PKP-PK yang telah memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, dapat memiliki sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) jenis rating, yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
(4)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang telah memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, dapat memiliki sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) jenis rating, yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
(5)
Rating FT ~ I (terbatas s/d 9.000 liter); Rating FT ~ II; Rating FT ~ III; Rating CA ~ I; Rating CA ~ II; Rating CA ~ III; Rating RIV ~ IV; Rating RB; dan Rating KP.
Rating FT ~ I (tidak terbatas); Rating FT~ II; Rating FT ~ III; Rating CA ~ I; Rating CA ~ II; Rating CA ~III; Rating RIV ~IV; Rating RB; Rating HC; Rating KA; dan Rating KP.
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang telah memiliki Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK, dapat memiliki rating sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) jenis kendaraan. Pasal 12
Rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 13 Rating diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau Pejabat yang ditunjuk. Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Rating Pasal 14 (1)
Permohonan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT ~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ 11, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP
~ I, dan Rating TPKP ~ II diajukan oleh pemohon berdasarkan persetujuan dari Kepala Bandar Udara atau Kepala Cabang Bandar Udara serta dapat diajukan oleh unit kerianya secara kolektif. (2)
Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang memohon perolehan rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memiliki sertifikat kecakapan yang sesuai dengan rating yang dimohonkan. Pasal 15
(1)
Permohonan rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan surat permohonan yang sekurangkurangnya berisi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
n a m a; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; unit kerja; alamat unit kerja; pendidikan umum terakhir; pendidikan keahlian; nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi); dan k. jenis rating yang dimohonkan. (2)
Surat permohonan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan : a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. fotokopi surat izin mengemudi minimal B I, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK; dan d. fotokopi Sertifikat kecakapan yang dimiliki sesuai dengan rating yang dimohon. Pasal 16
Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon rating diwajibkan mengikuti performance check. Pasal 17 (1)
Pemohon rating yang telah melaksanakan performance check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan dinyatakan lulus, akan diberikan rating sesuai dengan permohonannya.
(2)
Pemberian rating sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan di dalam Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan
PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, atau Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK.
BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 18 Pendidikan dan pelatihan pengoperasian kendaraan dan peralatan serta perawatan kendaraan PKP-PK dan Salvage dapat diselenggarakan oleh : a. b. c.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara; atau Badan Hukum yang bergerak di bidang kegiatan penerbangan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara. BAB V UJIAN DAN PERFORMANCE CHECK Bagian Pertama Ujian Pasal 19
(1)
Ujian untuk mendapatkan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan.
(2)
Ujian teori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari : a. pengetahuan bidang tugas PKP-PK atau Salvage; b. pengetahuan persyaratan teknis dan operasional PKP-PK atau Salvage; c. pengetahuan teknis kendaraan PKP-PK atau Salvage; d. pengetahuan tentang persyaratan memperoleh rating PKPPK; dan e. peraturan keselamatan penerbangan.
(3)
Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari : a. kemampuan mengoperasikan kendaraan PKP-PK atau Salvage; b. kemampuan mengoperasikan peralatan PKP-PK atau Salvage; dan
c. kemampuan melakukan perawatan kendaraan PKP-PK atau Salvage. (4)
Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari : a. kesehatan fisik; dan b. kesehatan mental. Pasal 20
(1)
Hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus diumumkan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak evaluasi selesai dilakukan.
(2)
Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti ujian perbaikan tanpa mengajukan permohonan baru.
(3)
Ujian perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali. Pasal 21
Peserta ujian yang lulus harus diberikan sertifikat kecakapan sesuai dengan permohonannya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan dnyatakan lulus ujian. Bagian kedua Penguji Pasal 22 Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk penguji sertifikat kecakapan untuk melakukan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan. Pasal 23 (1)
Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas untuk membantu Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam hal : a. menyelenggarakan penyuluhan yang berkaitan dengan persiapan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan; b. melakukan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan; c. penerbitan, perpanjangan atau pembaharuan sertifikat kecakapan; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan sertifikat kecakapan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penguji berfungsi : a. meneliti persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan,
perpanjangan atau pembaharuan sertifikat kecakapan; b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyuluhan dan ujian; c. meneliti dan memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Bagian ketiga Performance Check Pasal 24 (1)
Performance check untuk mendapatkan rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan.
(2)
Ujian teori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pengetahuan tentang kendaraan dan peralatan PKP-PK serta prosedur pengoperasiannya.
(3)
Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kemampuan mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK. Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
(4)
a. kesehatan fisik; dan b. kesehatan mental. Pasal 25 (1)
Hasil performance check sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 24 harus diumumkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak evaluasi selesai dilakukan.
(2)
Peserta performance check yang dinyatakan tidak lulus, dapat melaksanakan performance check perbaikan tanpa mengajukan permohonan baru.
(3)
Performance check perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali. Pasal 26
Peserta performance check yang lulus harus diberi rating dengan cara pencatatan di sertifikat kecakapannya sesuai dengan rating yang dimohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus performance check.
Bagian keempat Check Officer Pasal 27 Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk check officer untuk melakukan performance check bagi pemohon rating. Pasal 28 (1)
Check officer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas untuk membantu Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam hal : a. menyelenggarakan performance check; b. penerbitan, perpanjangan atau pembaruan rating; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan rating.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), check officer berfungsi : a. meneliti persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan, perpanjangan atau pembaharuan rating; b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan performance check; c. meneliti dan memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan performance check; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
BAB VI BENTUK BUKU SERTIFIKAT KECAKAPAN Bagian Pertama Buku Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran Pasal 29 (1)
Buku Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A dan Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK berukuran 88 mm x 125 mm, dengan warna dasar merah bergaris putih untuk Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, bergaris hijau untuk Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, bergaris silver untuk Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, bergaris emas untuk Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A dan bergaris biru untuk Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK.
(2)
Kulit dibagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia", bagian tengah depan terdapat lambang Garuda Pancasila
berwama kuning emas dan bagian bawah bertuliskan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A atau Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK. (3)
Bahasa yang dipergunakan dalam buku sertifikat kecakapan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
(4)
Latar belakang buku sertifikat kecakapan mulai halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 14 (empat betas) pada setiap halaman terdapat lambang Garuda Pancasila secara transparan.
(5)
Halaman 1 (satu) pada bagian atas bertuliskan "Republik Indonesia" dan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", sedangkan pada bagian tengah terdapat Lambang Garuda Pancasila dengan warna hitam, dan pada bagian bawah bertuliskan nama jenis sertifikat kecakapan serta dasar hukum dikeluarkannya sertifikat kecakapan.
(6)
Halaman 2 (dua) tidak terdapat tulisan apapun.
(7)
Halaman 3 (tiga) bemomor angka romawi I sampai dengan angka romawi VII, pada bagian atas bertuliskan "Republik Indonesia", serta dilengkapi dengan pas photo berwama ukuran 2 cm x 3 cm dari pemegang sertifikat kecakapan dan berisi datadata : a. b. c. d. e. f. g.
nomor; nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; dan tanda tangan pemegang sertifikat kecakapan.
(8)
Halaman 4 (empat) bemomor angka romawi VIII, yang bertuliskan pemyataan tentang kecakapan dan kualifikasi dalam melaksanakan tugas.
(9)
Halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh) bemomor angka romawi IX, berisi data rating/wewenang pemegang sertifikat kecakapan, yaitu : a. b. c. d.
nomor; macam wewenang; tanggal mulai berlaku;dan cap dan tandatangan.
(10) Halaman 8 (delapan) bernomor angka romawi X sampai dengan angka romawi XII, berisi data-data : a. b. c. d.
tanggal pengeluaran; tanggal berakhlmya masa berlaku; tempat dan tanggal diterbitkan; nama dan cap Direktorat jenderal Perhubungan Udara; dan
e. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan. (11) Halaman 9 (sembilan) bernomor angka romawi XIII, berisi data pembaharuan sertifikat kecakapan, yaitu : a. jangka waktu diperbaharui; b. tanggal; dan c. tandatangan dan cap. (12) Halaman 10 (sepuluh) bernomor angka romawi XIV, menyatakan tentang pengujian kesehatan pemegang sertifikat kecakapan, yaitu : a. tanggal pengeluaran; b. tanggal berakhirnya masa berlaku; dan c. cap dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan. (13) Halaman 11 (sebelas) bernomor angka romawi XV, berisi datadata : a. larangan membuat catatan-catatan kecuali bagi mereka yang telah ditugaskan; b. kewajiban akibat kehilangan sertifikat kecakapan; dan c. anjuran bagi pihak yang menemukan sertifikat kecakapan. (14) Halaman 12 (dua belas) bernomor angka romawi menyatakan tentang tingkat kewenangan dan kode rating.
XVI,
(15) Halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) bernomor romawi XVII, berisi tentang catatan-catatan. Bagian Kedua Buku Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage Pasal 30 (1)
Buku Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage berukuran 88 mm x 125 mm, dengan warna dasar merah bergaris coklat.
(2)
Kulit dibagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia", bagian tengah depan terdapat lambang Garuda Pancasila berwarna kuning emas dan bagian bawah bertuliskan Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage.
(3)
Bahasa yang dipergunakan dalam buku sertifikat kecakapan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
(4)
Latar belakang buku sertifikat kecakapan mulai halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) pada setiap halaman terdapat lambang Garuda Pancasila secara transparan.
(5)
Halaman 1 (satu) pada bagian atas bertuliskan "Republik Indonesia" dan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", sedangkan pada bagian tengah terdapat Lambang Garuda
Pancasila dengan wawa hitam, dan pada bagian bawah bertuliskan nama jenis sertifikat kecakapan serta dasar hukum dikeluarkannya sertifikat kecakapan. (6)
Halaman 2 (dua) tidak terdapat tulisan apapun.
(7)
Halaman 3 (tiga) bemomor angka romawi I sampai dengan angka romawi VII, pada bagian atas bertuliskan "Republik Indonesia", serta dilengkapi dengan pas photo berwarna ukuran 2 cm x 3 cm dari pemegang sertifikat kecakapan dan berisi datadata : a. b. c. d. e. f. g.
n o m o r; nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; dan tanda tangan pemegang sertifikat kecakapan.
(8)
Halaman 4 (empat) bemomor angka romawi VIII, yang bertuliskan pemyataan tentang kecakapan dan kualifikasi dalam melaksanakan tugas.
(9)
Halaman 5 (lima) bemomor angka romawi IX sampai dengan angka romawi XI, berisi data-data : a. b. c. d. e.
tanggal pengeluaran; tanggal berakhimya masa berlaku; tempat dan tanggal diterbitkan; nama dan cap Direktorat j enderal Perhubungan Udara; dan nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan.
(10) Halaman 6 (enam) bemomor angka romawi XII, berisi data pembaharuan sertifikat kecakapan, yaitu : a. jangka waktu diperbaharui; b. tanggal; dan c. tandatangan dan cap. (11) Halaman 7 (tujuh) bernomor angka romawi XIII, menyatakan tentang pengujian kesehatan pemegang sertifikat kecakapan, yaitu : a. tanggal pengeluaran; b. tanggal berakhlmya masa berlaku; dan c. cap dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan. (12) Halaman 8 (delapan) bernomor angka romawi XIV, berisi data-data : a. larangan membuat catatan-catatan kecuali bagi mereka yang telah ditugaskan; b. kewajiban akibat kehilangan sertifikat kecakapan; dan c. anjuran bagi pihak yang menemukan sertifikat kecakapan.
(13) Halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) bernomor romawi XV, berisi tentang catatan-catatan.
BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KECAKAPAN DAN RATING Pasal 31 (1)
Pemegang sertifikat kecakapan dan rating dalam melaksanakan tugasnya wajib : a. mematuhi ketentuan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta etika profesi; b. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki; dan c. menunjukkan sertifikat kecakapan pada saat diperlukan.
(2)
Mempertahankan kecakapan dan kemampuan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kewenangan ratingnya sekurangkurangnya 30 (tigapuluh) jam selama 1 (satu) tahun. BAB VIII SANKSI Pasal 32
(1)
Sertifikat kecakapan dan/atau rating dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating melanggar Pasal 31 ayat (1). Pencabutan sertifikat kecakapan dan/atau rating sebagalmana, dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
(2)
Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan dan/atau rating untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3)
Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakapan dan/atau rating dicabut. Pasal 33
Sertifikat kecakapan dan/atau rating dibekukan tanpa melalui peringatan, dalam hal pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating tersebut : a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
b. terkena pengaruh alkohol, narkotik atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik atau mental.
Pasal 34 (1)
Sertifikat kecakapan dan/atau rating dapat dibatalkan tanpa melalui peringatan dalam hal : a. b. c.
d.
e.
f.
g. h.
sertifikat kecakapan dan/atau rating tersebut dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak; sertifikat kecakapan dan/atau rating diperoleh dengan cara, tidak sah; pemegangsert sertifikat kecakapan dan/atau rating dijatuhi hukuman pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat; pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating diberhentikan dan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku; pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan kesehatan jasmam dan roham yang sulit disembuhkan; pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; pemegang sertfikat kecakapan dan/atau rating melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara; atau pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf b. Pasal 35
Peringatan, pembekuan atau pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. BAB IX TATA CARA MEMPERPANJANG DAN MEMPERBAHARUI SERTIFIKAT KECAKAPAN Bagian Pertama Tata Cara Memperpanjang Sertifikat Kecakapan Pasal 36 (1)
Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK Serta petugas salvage dapat mengajukan perpanjangan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage, selambat-Iambatnya 2 bulan sebelum habis masa
berlakunya. (2)
Permohonan perpanjangan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPKPKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan mempergunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
(3)
n a m a; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; unit kerja; alamat unit kerja; i a b a t a n; nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi); jenis sertifikat kecakapan yang dimohonkan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilengkapi dengan : a. b. c. d.
surat keterangan sehat jasmani, dan rohani dari dokter; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); fotokopi Kartu Pegawai; fotokopi surat izin mengemudi minimal B I, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK; e. fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki. Pasal 37 Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon perpanjangan sertifikat kecakapan diwajibkan mengikuti ujian. Pasal 38 Pemohon perpanjangan sertifikat kecakapan yang telah melaksanakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan dinyatakan lulus akan diberikan perpanjangan sertifikat kecakapan sesuai dengan permohonannya. Bagian Kedua Tata Cara Memperbaharui Sertifikat Kecakapan Pasal 39 (1)
Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK serta petugas salvage dapat mengajukan pembaharuan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan
TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage, apabila : a. dicabut berdasarkan Pasal 32 atau Pasal 33; b. dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau c. hilang. (2)
Permohonan pembaharuan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PK-P.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PKS, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPKPKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Pasal 40 (1)
Permohonan pembaharuan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPKPKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage yang diajukan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilakukan 3 (tiga) bulan terhitung sejak sertifikat kecakapan tersebut dicabut.
(2)
Dalam hal pembaharuan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPKPKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage akibat pencabutan, maka kepada petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK serta petugas salvage yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan mengunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. (3)
n am a; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; unit kerja; alamat unit kerja; masa kerja pada Unit PKP-PK Salvage; j a b a t a n; pendidikan umum terakhir; pendidikan keahlian; nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi); jenis sertifikat kecakapan yang dimohonkan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilengkapi dengan : a. surat keterangan sehat i asman 1 dan rohani dan dokter; b. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
sertifikat kecakapan yang dimohon; fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); fotokopi Kartu Pegawai; fotokopi surat izin mengemudi minimal B 1, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK; g. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran. 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan h. fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki. c. d. e. f.
Pasal 41 Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon pembaharuan sertifikat kecakapan diwajibkan mengikuti ujian. Pasal 42 Pemohon sertifikat kecakapan yang telah melaksanakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan dinyatakan lulus, akan diberikan sertifikat kecakapan sesuai dengan permohonannya. Pasal 43 (1)
Dalam hal pembaruan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage akibat kerusakan atau hilang, maka kepada petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK serta petugas salvage yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan surat permohonan yang sekurangkurangnya berisi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
(2)
n a m a; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; unit kerja; alamat unit kerja; masa kerja pada Unit PKP-PK Salvage; j a b a t a n; pendidikan umum terakhir; pendidikan keahlian, nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi); jenis sertifikat kecakapan yang dimohonkan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan : a. surat keterangan sehat i asmam dan roham dari dokter; b. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat kecakapan yang dimohon;
c. d. e. f.
fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); fotokopi Kartu Pegawai; fotokopi surat izin mengemudi minimal B I, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK; g. pas foto terbaru dan berwarna, dengan Latar belakang merah serta berukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan h. fotokopi sertifikat kecakapan yang rusak atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
BAB X TATA CARA MEMPERPANJANG DAN MEMPERBAHARUI RATING Bagian Pertama Tata Cara Memperpanjang Rating Pasal 44 (1)
Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK dapat mengaj'ukan perpanjangan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.
(2)
Permohonan perpanjangan Rating FT ~I, Rating FT ~II, Rating FT ~ III, Rating CA ~I, Rating CA ~11, Rating CA ~111, Rating RIV ~IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan mempergunakan surat permohonan yang sekurangkurangnya berisi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
(3)
n a m a; tempat dan tanggal lahir; kebangsaan; jenis kelamin; alamat tempat tinggal; unit kerja; alamat unit kerja; nomor & golongan Surat Izin Mengemudl (bagi pengemudi); dan jenis rating yang dimohonkan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan : a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. fotokopi surat izin mengemudi minimal B I, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK; dan d. fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki sesual dengan
rating yang dimohon. Pasal 45 Setelah perlengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka permohonan perpanjangan rating diwajibkan mengikuti performance check. Pasal 46 Pemohon rating yang telah melaksanakan performance check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan dinyatakan lulus akan diberikan perpanjangan rating sesuai dengan permohonannya. Bagian Kedua Tata Cara Memperbaharui Rating Pasal 47 (1)
Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK mengajukan pembaharuan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, FT ~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~II, Rating CA ~ III, RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II, apabila :
dapat Rating Rating Rating
a. dicabut berdasarkan Pasal 32 atau Pasal 33; b. dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau c. hilang. (2)
Permohonan pembaharuan Rating FT ~I, Rating FT ~ II, Rating FT ~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 48
(1)
Permohonan pembaharuan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT ~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II yang diajukan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilakukan 3 (tiga) bulan terhitung sejak rating tersebut dicabut.
(2)
Dalam hal pembaharuan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT ~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II akibat pencabutan, maka kepada petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan mengunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :
