,
1m
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal Masuk
Indek'..................................... ~~
:
~ll.o..!~r.~ 0/'77'
Kode
:Z~~~~oJ.~ ~"'h 0 . N~
Hal/isi Ringkas
........... J..
~
.
~:.r,or.
R."IJ ~.~~~~.
.
........................................................
::U~~tt~~(:~:~::l::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::
Tgl./Nomor Sural As a I
Inslruksi / Informasi :
Dileruskan I kepada : 1. Sekrelaris 2. Kabid Media Massa 3. Kabid Informasi
~~~~ \v. /i~ J. ~
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan "
Kepada :
• Corel yang tidak perlu
Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infraslruklur Perangkal Lunak 6. Kabid Infraslruklur Perangkal Keras 7. Kabid POSTEL
'V-III,....
~ 4f' ~~----"-'l(;
.
,
m
KARTU
KENDALl
"
No. Uru!
Tgl@/M:
Kode
Dar; / Kepada 0) .
Indek
\' i+
~
J
l
Peri hal I lsi ringkas
\
.~
Tgl. Sri. I
'.
No. Sri.:'
Pengolah
'-, 1
,
Diferuskan
"'--
"\,
Lamp;ran: .
Disimpan
I
I
I
Keterangan :
0) Coret yang tidak perlu I
Ler.nbar kesatu
iIi Nomor Sifat Lampiran Hal
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH Jln. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9 JAKARTA
: [b.rl
to '1~.'
: Penting : Satu berkas : Penyampaian risalah rapat pimpinan
Jakarta, J(} Oktober 2015 Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta Provinsi OKI Jakarta 3. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta 10. M Yusuf (Ketua TGUP2) di Jakarta
Oengan hormat saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pad a hari/tanggal
: Senin, 19 Oktober 2015
waktu
: pukul 08.00 WIB
tempat
: Ruang Rapim
pokok bahasan
: Sesuai agenda rapim
Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Oj1-0(f <
........-'" ll'\)A~ ;)
I
NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hari/Tanggal
: Senin, 19 Oktober 2015
Waktu
: Pukul 08.00 WIB
Tempat
: Ruang rapim
Pimpinan Rapat
: Gubernur Provinsi OKI Jakarta
Peserta Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta Kepala BPKAO Provinsi OKI Jakarta Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Para Walikota Kota Administrasi Bupati Kepulauan Seribu Kepala Satpol PP Provinsi OKI Jakarta Kepala BPTSP Provinsi OKI Jakarta Kepala BPPBJ Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Tata Air Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Penataan Kota Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Perhubungan dn Transportasi Provinsi OKI Jakarta Kepala Oiskominfomas Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Perindustrian dan Energi Provinsi OKI Jakarta Kepala Biro Hukum Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Provinsi OKI Jakarta Kepala Biro KOH dan KLN Setdaprov OKI Jakarta Kepala TGUP2 (Bapak M. Yusuf) Oirektur Utama PT Transportasi Jakarta Oirektur Utama PT MRT Jakarta
NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hariltanggal : Senin, 19 Oktober 2015 Waktu : 08.00 WIB
NO.
POKOK BAHASAN PERMASALAHAN
1.
KUALITAS PELAYANAN 01 OUTLETOUTLET PTSP BELUM TERSTANOARISASI • Penetapan Kelurahan Krukut Sebagai percontehan yang merupakan tindak lanjut dari SK Gubernur Nemor 551 Tahun 2015 • Penentuan Kriteria Kualitas sehingga perbaikan terukur dari Sisi Kualitas dan Kuantitas. • Tiga Prirotas PTSP yang terukur: : 1. Zero Delay 2. Zero Complaint 3. 100 % Service Excellent • PTSP Kelurahan Krukut lebih baik • Gedung yang dibawah standar yaitu PTSP Kelapa dua Wetan, karena: 1. Tidak ada nomor antrian 2. Lokasi tdk nyaman
INSTRUKSI PIMPINAN RAPAT
PEJABAT YANG MENINOAKLANJUTI
• Lurah yang tidak serius membantu PTSP harus diganti • Semua Oinas harus fokus dengan RPTRA • Seluruh SKPO adalah konsultan dan kotraktror • Pemprov OKI Jakarta selama ini merekrut PNS sudah salah total, tidak perlu sesuai dengan bidangnya.Sebagai contoh bank, mereka secara universal boleh menerima semua jurusan • Filosofiya sekarang untuk CPNS harus berkarir dimulai dari PTSP • Lurah hanya membuat izin tanah • Pemerintah Provinsi OKI Jakarta bersurat ke BPN, agar dapat diberikan pendeleqasian wewenanq untuk tada
Gubernur
SUPERVISI
• BPTSP
2
3. Sistem IKM Manual dgn box • PTSP Rawa badak telah mengeluarkan 17.000 produk , dan mempunyai nasabah prioritas • PTSP Rawa Badak mempunyai persyaratan dengan online, dinobatkan peduli asih mempunyai kamar pojok asih • Dari back office akan memantau, hasil dari IKM nya • Sampai saat ini sudah 2586 warga yang mengklik di sistem aplikasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Online, dan 80% menyatakan Baik • Dukungan pengadaan tablet baru ada 2016, dan saat ini baru memiliki 10 kelurahan • Sejak Jui 2015, PTSP terapkan One Day Service, telah 161.705 izin One Day Service (ODS) telah diterbitkan • Izin Drive Thru 1-2Jam sudah jadi, dimulai sejak 28 Septmber 2015
•
•
• •
•
• •
• •
•
tangan perizinan tanah, cukup dari PTSP saja agar dapat dipercepat Membuat aplikasi dari hand phone lOS maupun android untuk membuat aplikasi PTSP yang berisi content persyaratan, seperti contoh 1MB persyaratannya apa saja Mendorong semua rusun memiliki balai kesehatan, agar memudahkan warga yang berdomisili di rusun tidak perlu pergi untuk ke RS Targetnya adalah bagaimana warga Jakarta yang mengurus perizinan tidak dipusingkan Warga yang mengurus izin ke Kementrian, Pemprov OKI Jakarta yang akan menjadi calo untuk mengurus perizinannya. PTSP Rawa Badak Utara, langsung dijadikan Standar, apabila PTSP lain yang tidak bisa sesuai standar berikan alasannnya apa,dan segera ganti Kasatlaknya dengan yang lebih rajin dan peduli Masih ada issue setor menyetor di LurahLurah dan Camat Apabila PTSP mempunyai customer yang yang ramai, maka di oper saja customernya ke tempat PTSP yang sepi Petugas yang terbaik di berikan Pin BKD mencatat pelaporan kinerja hasil PTSP, jenjang karir semua CPNS dimulai dari pelayanan PTSP Memakai Sistem Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Online untuk di semua
3
)
•
• • •
•
2.
Adanya elemen pad a Perda Nomor 1 Tahun 2014 yang menghambat usaha mikro kecil, yaitu seluruh jenis industri (termasuk SP-PIRT harus berada di zona industri) •
PTSP Hampir semua orang memiliki android, apabila belum ada pengadaan di pakai saja yang sudah ada Mendorong orang untuk memiliki usaha di rusun Untuk akhir tahun bisa segera di operasikan untuk Standarisasi semua PTS Apabila terdapat kasus di lapangan, catat di lokasi mana dan di PTSP mana.Jadi apabila mempunyai masalah segera buat daftar permasalahannya Aktifkan blusukan digital
Gubernur
• BPTSP
PTSP menciptakan izin baru: 'Usaha Rumah Tangga', untuk pangan dan non-pangan. Sudah dimasukkan dalam lampiran Revisi Pergub 57 tentang daftar perizinan.
4
3.
Rangking Indonesia berada di urutan 114 dari 189 Negara dalam doing Bussines
Arahan SEKDA
• SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) • & TOP (Tanda Oaftar Perusahaan) akan menjadi satu paket izin simultan, memotong waktu dari 29 hari menjadi 2 hari • Mempersingkat proses pengurusan, memotong waktu dari 202 hari menjadi 58 hari
4.
BPTSP Segera koordinasi dengan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi untuk pembuatan SOP nya
Gubernur
Segera keluarkan Pergub terkait penugasan data transportasi Jakarta untuk mengintegrasikan angkutan umum pengumpan dengan Bus Sedang ke dalam sistem rapid transit Tidak ada lagi Transjabodetabek masuk BRT Buat surat kepada PT. Jasa Marga, untuk jam sibuk mengambil 1 jalur kiri didedikasikan untuk bus BRT, namun bus lain tidak boleh masuk Taxi mewah boleh masuk ke Jalur Bus Way, diberikan jalur khusus untuk mereka. Buat tol dalam bus way, segera dilakukan uji eoba Tidak ada lagi toleransi untuk bus-bus keeil
Gubernur
.BPTSP
ANGKUTAN UMUM •
Latar Belakang Revitalisasi Angkutan Umum: 1. Layanan angkutan umum non-BRT (Bus Rapid Transit) yang kurang nyaman dan aman 2. Kendaraan tua yang tidak terawat dengan baik berkontribusi pada kemaeetan dan polusi 3. Pembatasan kendaraan pribadi dan peningkatan penggunaan angkutan umum hanya bisa dilakukan jika angkutan umum berkualitas 4. Peningkatan kualitas layanan bus di Jakarta dapat menjadikan angkutan umum alternatif transportasi bagi masyarakat pada
•
• •
•
•
• Asisten Perekonomian • Oinas Perhubungan dan Transportasi • Oirut PT Transportasi Jakarta
5
saat penerapan sistem ERP sudah • Langkah-Iangkah yang dilakukan: 1. Revitaliasasi angkutan umum bus yang sedang menjadi bus besar 2. Revitalisasi angkutan umum bus keeil menjadi bus sedang 3. Revitalisasi angkutan umum bus sedang menjadi angkutan pengumpan sistem SRT 4. Integrasi Transjabodetabek ke dalam sistem SRT • Tidak mengeluarkan pergub karena Pergub memiliki sifat umum sehingga dikhawatirkan semua Sus Sedang akan bisa ikut dalam SRT, jadi kami lebih eondong ke SK Gub, karena bisa ikat hanya untuk 330 Kopaja yang saat ini sudah tayang dalam LKPP • Angkutan pengumpan sistem SRT dalam LKPP sudah keluar
5.
• • • •
•
yang tidak layak Pembebasan lahan di pulo gadung- bekasi harus segera di lakukan Transjakarta akan masuk ke wilayah pinggiran Jalur bus way di bundaran HI, harus steril Sus-bus luar kota yang masuk ke Pemprov DKI akan dibayar per/km dan masuk menjadi jaringan SRT Integrasi dari Sus jangan terlalu kaku, yang mempunyai banyak penumpang bikin segera trayek baru
Arahan SEKDA •
Kebutuhan eksekusi
lapangan
segera
untuk
di
RENCANA ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2016 TERKAIT PENYEDIAAN PENGADAAN HELIKOPTER DI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN •
Ada beberapa hal yang diputuskan • untuk 2016, sudah dalam tahap sewa
Untuk membeli Helikopter jangan tanggungtanqqunq, beli saia Air Bus Helicopter
Gubernur
•
Dinas Penanqqulanqan 6
• • • •
OK/ Jakarta sudah layak memiliki • helicopter Bisa untuk monitoring kondisi wi/ayah • dan rescue The Bell 412ep memiliki Kapasitas 1617 orang sekitar 75 Milyar Air bus Helicopter kisaran harga 178 M-200 M
Kebakaran dan Penyelamatan
Helikopter juga dapat digunakan untuk ambulans, memonitor apabila ada kapal tenggelam SOP harus ketat untuk semua pelatihan, agar tidak terjadi korban tenggelam
Tanggapan Kepala BPPBJ: •
7.
Untuk pembelian Helikopter, dilakukan melalui Penunjukkan langsung karena tidak ada pesaing berupa penunjukkan tunggal. Contoh Pembelian Pesawat Kepresidenan
PAPARAN IMPLEMENTASI MICROGRIO 01 KEPULAUAN SERIBU Paparan Bupati •
•
Bahwa dalam rangka parwisata di • Kepulauan Seribu, kabupaten harus mempunyai sumber listrik yang besar terkait turbin • Pulau Sabira yang terjauh belum memiliki kabel bawah laut, sekarang hanya memiliki sumber tenaga surya.
Segera lakukan pemasangan Photo Voltaic (PV) di area potensial tesebut, izin pemasangan segera menyusul untuk dibuat Biro KOH dan KLN segera bayar biaya Iistrik sebesar Rp.92.878.000,- untuk Pulau Karya, dan Rp.343.954.000,- untuk pulau untung jawa memakai dana operasional
Gubernur
• •
Bupati Kepulauan Seribu Oinas Perindustrian dan Energi
7
sumber pertama sudah rusak karena Gubernur, segera bayar tahun ini untuk sambaran Iistrik dan sumbernya mentrasfer ke Rekening PLN sangat kecil • BPKAD segera cairkan uang operasional Tidak adanya pabrik es di Pulau Gubernur dan Wakil Gubernry • Sabira mengakibatkan Para nelayan • Manajemen Pemprov DKI Jakarta sangat kesulitan untuk mengambil Es, buruk, apabila markup sangat mudah sehingga mereka banyak mengambil namun untuk mencairkan uang tidak ada, ke Muara Angke segera koordinasikan BPKP apabila ingin mencairkan pos-pos yang di rasa tidak bisa • Semua pembangunan taman nasional disatukan konsepnya dengan dicairkan. Microgrid sebagai penunjang. Banyak SKPD tidak bisa membuat satuan kebutuhan pulau dan pengamanan anggaran pulau Membuat landscape Taman Mangrove • seperti taman, karena selarna ini Arahan Sekda landscape taman Mangrove hanya berupa kotak lurus • Untuk Walikota Timur, Pada jalan pemuda terdapat ban yak kabel, tolong diminta PLN atau Telkom segera di rapihkan Paparan ITS Rencana Pembangunan • Mengecek untuk spek trotoar nya per meter Microgrid di Pulau Pramuka berapa, sebagai contoh trotoar SCBD sangat rapih dan bagus • Inisiasi dari ITB, Korea ( Changbuk • Trotoar dibuat dengan modal semen saja National University), PLN, BPPT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemkab Kepulauan Seribu • Rencana pembangunan Microgrid akan berada Pulau Pramuka • Murni hibah dari pernerintah Korea untuk memberikan teknologi Microgrid • Konsep Microgrid untuk pulau prarnuka, disupport denqan Photo 8
• • • •
• • •
8.
Voltaic (PV), Wind Turbine dan Baterai berdasarkan analisis potensi solar di Pulau Seribu cukup bagu Area pemasangan untuk PV dilokasikan di atap Bisa memanfaatkan PV sebagai kanopi Memilih P. Pramuka kerana merupakan pusat pemerintahan dari Kep. Seribu Ada pusat konservasi kura-kura untuk mensupport potensi ini RO Water treatmen dapat lebih optimal dengan adanya microgrid Pemasangan PV di Rumah Sakit dan di area dermaga
PROGRESS PEMBEBASAN LAHAN MRT
•
• •
Koordinasi telah dilakukan dengan • Asbang,Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan • Dasar hukum pembebasan lahan Trase MRT Kepgub 852 Tahun 2014 • Pada stasiun Blok M pembebasan lahan pada kedua sisi jalan untuk penempatan tiang portal
Segera putuskan, apabila lahan yang tidak kena, tidak per/u kita belL Kita bebaskan saja yang perlu dibebaskan, yang tidak perlu dibebaskan tidak perlu SKPD/UKPD be/um sepakat segera percepat saja, PTSP segera bantu
Gubernur
• • • • •
Bappeda BPKAD Dinas Penataan Kota Dinas Perhubungan Dinas Bina Maroa 9
•
Pada stasiun layang MRT JI. Arahan Sekda: Fatmawati dan JI. Panglima Polim pembebasan lahan 10m pada kedua • Untuk perubahannya segera koordinasikan sisi jalan. dengan Asbang kebijakan-kebijakan yang • Pembebasan tanah yang prioritas dan • Seperti sebelumnya, apabila mengalami kesulitan kritis adalah Disekitar stasiun layang JI. Fatmawati dan JI. Fanglima Polim. segera di konsinyasi dari sekarang • Connection point di Lahan Sinarmas • Retail sepanjang area koneksi bertujuan untuk vitalisasi koneksi Under Ground (UG) untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas serta menghindari koneksi UG terbengkalai • CT Tower di lahan Sinarmas Tower (PT Panji Ratu) ketinggian 12 meter, tanpa ducting • Permohonan pemilik lahan sudah ajukan ke Kepala BPTSP, agar segera disetujui • Stasiun Setiabudi belum ada sepakat dengan Chase Plaza • Di pindahkannya ke mandiri masih membutuhkan Rapergub khusus untuk TOO (Transit Oriented Development) MRT, adalah turunan dari Pergub 175 Th 2015 Pasal 9, agar kami bisa merancangkan perencanaan kawasan TOO • Kewenangan diberikan kepada PT MRT Jakarta dalam hal: 1. Melakukan perencanaan kawasan
• •
Biro Penataan Kota Dirut PT MRT
10
TOO 2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan TOO 3. Mengelola dan menerima Kompensasi yang diperoleh dari pemberian insentif kepada pemilik persil di kawasan TOO untuk ke sektor dikembalikan transportasi yakni sistem MRT Jakarta. • Kompensasi ditujukan untuk : 1. Sustainability dari PT MRT Jakarta 2. Mengurangi subsidi Pemprov OKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta • Masyarakat meminta : 1. Oiberlakukannya GSB No!. 2. Pada stasiun Blok A, Haji Nawi dan Cipete Raya, terdapat bangunan yang facadenya terkena pembebasan kurang dari 1 m, mereka meminta lantai atasnya tidak dibongkar sehingga juga dapat berfungsi sebagai kanopi bagi pengguna trotoar dibawahnya (pejalan kaki). • Usulan terminal lebakbulus, secara prinsip sudah disetujui oleh Kadishub terminalnya diperluas dan akan dibuat desainya • Akan dibuat opsi apakah Pemprov akan menambah lajurnya atau tetap hanya 2 laiur dulu, apabila kemudian
11
•
•
•
hari pemerintah akan melebarkan itu bisa dimungkinkan Ada beberapa Utilitas yang perlu dipindahkan, perlu dianggarkan dari APBD 2016 dari Dinas Tata Air agar kami tidak perlu memindahkan ke lokasi yang lebih jauh PT MRT agar percepat proyek agar dapat selesai di 2018
Tanggapan Dinas Bina Marga:
•
•
Yang perlu adalah percepatan proyek, apabila ada penambahan jalur bisa dilakukan setelah selesai design dari MRT butuh kesepakatan kala jadi dibuat 3 jalur tolong tanahnya disediakan, khawatirnya menghambat percepatan proyek ini
Tanggapan Wakil Walikota Jaksel:
•
•
Progress pembebasan lahan MRT Jakarta Selatan, dari kebutuhan 605 bidang untuk seluas 138.693 m2 Sudah terealisasi 248 bidang dan tersisa 357 bidang Dari 357 Bidang terdapat lahan yang sangat kritis jumlahnya yaitu 156 bidanq, dan meniadi !ahan prioritas 12
• • • • •
•
9.
Anggaran yang dibutuhkan 365 Milyar 803 Juta Lebih Yang dapat dilaporkan 24 bidang sedang pemberkasan, Sudah ada 12 Bidang pemberkasan final Pembayaran harus dapat tepat waktu Kendala: 1. Masih ada 94 bidang yang masih dilakukan pengukuran ulang 2. Koordinasi dengan BPN terkait dengan peta bidang dan pengecekan sertifikat bidang yang membutuhkan waktu lama 3. sertifikat yang sedang di agunkan di bank Di akhir November sudah bisa diselesaikan untuk penyelesaian 156 lahan kritis
LAPORAN KA. BPPBJ •
• • •
Berdasarkan data 16 Oktober 2015 • DPRD sudah tidak ada lagi penitipan proses lelang yang telah dilakukan anggaran, namun yang dibahas DPRD sebanyak 2915 proses adalah kenapa Eksekutif tidak ada rincian anggarannya Nilai yang sudah berjalan sekitar 5,7 T dari 7,98T Arahan Sekda Kinerja proses pelelangan per 16 Oktober 2015 yaitu 91 % Janqka Waktu Yang Tersedia Proses • Untuk 2015 segera dimaksimalkan, 2016
Gubernur
•
BPPBJ
13
sudah mulai akhir tahun 2015 ini Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Pekerjaan 19 Oktober • Apabila ada kegiatan yang mendesak untuk 2015 sid 15 Desember 2015, dengan 2016 segera di inventarisir kontrak per tanggal 14 November 2015 • Ada hal-hal yang tidak menunggu RUP yaitu kegiatan yang sifatnya rutin Arahan Ketua DPRD: dapat dimulai langsung berupa makan minum panti, pengadaan obat dengan • BKD untuk menempatkan posisi unit kontrak payung. Dalam satu-2 minggu pegawai sesuai dengan Jurusan yang ini tidak diperkenankan dimilikinya,orang-orang yang mengerti di bidangnnya seperti contoh: jangan jurusan • LPSE surat edaran untuk SKPD untuk mengisi Sirup TA 2016 Keuangan dipekerjakan di Dinas PU • Banyak sekali perizinan domisili yang abuabu yang menjadi tidak bisa lagi berdagang, Tanggapan BPKAD: padahal itu lah pendapatan kita. Bagaimana menyelesaikannya merupakan tantangan • Kegiatan yang akan mendahului harus PTSP ada pagu definitifnya,sedangkan jadwal yang ada di Bamus dengan DPRD s.d. 29 November 2015 • Dari BPKAD mau memproses yang mendahului sedangkan program kegiatannya masih dibahas di dewan • Prosesnya akan paralei, ketika nanti disetujui dengan Banggar akan langsung dikeluarkan
14
..
10.
LAPORAN POKOK • • •
11.
HARGA
KEBUTUHAN
Untuk minggu ke-2 Bulan Oktober ini, • Kondisi dolar sudah mulai sedikit naik. Harga beras relatif stabil, bahkan cenderung turun Untuk stok beras masih cukup untuk posisi 8 Bulan ke depan
Harus dilakukan operasi pasar di Cipinang untuk mensuplai barang tetap cukup hingga Bulan Mei 2016
•
Para Honorer di sekolah sudah tidak ada lagi, semua harus kontrak Indivual Agar menoloong gajl para PHL harus memiliki BPJS, ketenagakerjaan,KJP, dan naik trans jakarta tidak bayar. Buatkan Rusun sebanyak rnungkin untuk para PPSU agar dapat tern pat tinggal Beli perlengkapan PPSU dengan kontrak payung Pegawai Bappeda dan BPKAD yang pintarpintar segera digeser untuk pindah ke Dinas-dinas terkait November akan ada lagi test lurah Tidak usah tretoar memakai batu, rnodal semen saja Untuk trotoar DKI Jakarta, dapat mencontoh trotoar di kawasan SCBD
Lain-lain
•
• • •
• • •
Gubernur
•
Biro Perekonornian
15
• • • •
segera cek untuk spek perimeter nya Walikota Barat, banyak sungai yang belum dikeruk Walikota cek wilayahnya untuk menghadapi banjir Para Walikota minta camat dan lurahnya untuk turun ke wilayah
KEP.·E'A;ElIIB~.:QH DAN KLN SETDA a.." ........~OJI ~ " '; R ) \lIN "I!J~ JAKARTA
fJ;-X: V '\v\
4:'
. til
~
~ ~
.'
~
~ ~"~.o.. ~ 1'", ,
...~
:;:;/
~;f
'
~
~l.~
,l>
f· .
~. ~hlAr.:1A~~~ AWARDI . ~
r//
NI'~~041984101 003 Catatan:
1. Risalah ini sebagai alat pengendali dari pejabat supervisi untuk memberi tugas penyelesaian (tindak lanjut) kepada pimpinan SKPD terkait dan bahan laporan pad a saat Rapat Pimpinan berikutnya. 2. Hal-hal yang penting dan segera dilaporkan kepada Gubernur tidak selalu 3. menunggu rapat berikutnya tetapi pada saat rapat wajib dilaporkan bahwa permasalahan sudah ditindaklanjuti.
Notulis: Zelica Nindya P
16
