75 FOKUS KEGIATAN : Perjalanan Menuju Perencanaan yang Mantap

75 FOKUS KEGIATAN : Perjalanan Menuju Perencanaan yang Mantap


KONTRIBUTOR

PENGARAH: YETTI RUSLI

KOORDINATOR: M. ALI ARSYAD

DENGAN KONTRIBUSI DARI: • • • •

DWI SUDHARTO HERMAWAN INDRABUDI SOETRISNO BASOEKI KARYAATMADJA

EDITOR: • • • • •

DEDDY SUFREDY SYLVANA RATINA TOTONG BUDIMAN ARI SYLVIA FEBRIYANTI Yanti novianti

COVER: •

EFSA CAESARIANTIKA


SAMBUTAN

Pemantapan Kawasan Hutan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan kehutanan 2004-2009 yang dicanangkan oleh Menteri Kehutanan sebagai prasyarat terwujudnya pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Implementasi pemantapan kawasan hutan dijabarkan dalam tiga fokus kegiatan yaitu Terwujudnya Pemantapan Kawasan (Fokus 16); Tersedianya Informasi Sumber Daya Hutan (Fokus 17) dan Adanya Pengelola Hutan (Fokus 18). Publikasi ini berusaha menghadirkan informasi mengenai perjalanan dalam menyusun rancangan kegiatan yang dilaksanakan Badan Planologi Kehutanan dalam rangka menuju perencanaan yang mantap untuk mendukung pembangunan sektor Kehutanan. Rencana kedepan yang menjadi harapan Badan Planologi Kehutanan, adalah implementasi fokus kegiatan dalam sebuah kerangka kerja yang tertuang melalui operasionaliasi rangkaian kegiatan untuk pencapaian target yang lebih realistis. Seiring dengan terselesaikannya penyusunan publikasi ini saya menyampaikan apresiasi kepada Tim Kontributor dan Editor. Kepada para Kepala Pusat lingkup Badan Planologi sebagai Tim Kontributor, saya berharap untuk terus melakukan langkah penyempurnaan lebih lanjut bagi publikasi ini dan mensosialisasikannya kepada para pihak, agar dapat memiliki manfaat yang lebih bermakna.

Kepala Badan Planologi Kehutanan

ttd Yetti Rusli


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan pada Allah SWT, atas segala limpahan RahmatNya sehingga telah dapat diselesaikan publikasi terkait Fokus Kegiatan yang menjadi amanah Badan Planologi Kehutanan. Tulisan ini disusun sebagai penjabaran tiga fokus dari 18 fokus pembangunan kehutanan terdiri dari Fokus 16: Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Fokus 17: Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan dan Fokus 18: Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan. Proses penyusunannya telah melalui berbagai tahapan dan dibahas oleh berbagai stakeholders yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan rancangan serta operasionalisasi pembangunan kehutanan Indonesia yang lebih mantap. Materi pembahasan masing-masing fokus terdiri dari isu strategis fokus, tujuan, strategi, sasaran strategis dalam renstra, progres dan rencana pencapaian serta keterkaitan masing-masing fokus. Di samping itu juga dimuat Fokus Pendukung yang terdiri dari Perencanaan dan Statistik Kehutanan serta Kesekretariatan Badan Planologi Kehutanan. Sesuai dengan dinamika pembangunan yang terus bergulir, hasil publikasi ini masih menerima saran serta kritik untuk penyempurnaan, dalam rangka pencapaian tujuan utama menuju pembangunan kehutanan yang lestari dan berkelanjutan.

Sekretaris Badan Planologi Kehutanan

ttd M. Ali Arsyad


DAFTAR ISI

KONTRIBUTOR SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii iii iv

1

LATAR BELAKANG

1

A B C

PENDAHULUAN TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2 6 6

2

PELAKSANAAN

7

A B C D

DASAR KEBIJAKAN RUANG LINGKUP SASARAN STRATEGIS BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN PELAKSANAAN PROGRAM

8 9 10 11

3

RENCANA IMPLEMENTASI

13

A

FOKUS KEGIATAN 16 1. ISU STRATEGIS 2. TUJUAN 3. STRATEGI 4. SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA-KL TAHUN 2005-2009 (PENYEMPURNAAN) YANG DIDUKUNG FOKUS 16 5. PROGRES DAN RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6. KETERKAITAN FOKUS 16 DENGAN FOKUS LAIN FOKUS KEGIATAN 17 1. ISU STRATEGIS 2. TUJUAN 3. STRATEGI 4. SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA-KL TAHUN 2005-2009 (PENYEMPURNAAN) YANG DIDUKUNG FOKUS 17 5. PROGRES DAN RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6. KETERKAITAN FOKUS 17 DENGAN FOKUS LAIN FOKUS KEGIATAN 18 1. ISU STRATEGIS 2. TUJUAN 3. STRATEGI 4. SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA-KL TAHUN 2005-2009 (PENYEMPURNAAN) YANG DIDUKUNG FOKUS 17 5. PROGRES DAN RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6. KETERKAITAN FOKUS 17 DENGAN FOKUS LAIN

14 16 20 20 22

B

C.

23 26 27 27 29 29 30 31 40 44 44 45 45 45 46 50

1

2

3

4

5


D.

FOKUS PENDUKUNG 1. ISU STRATEGIS 2. TUJUAN 3. STRATEGI 4. SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA-KL TAHUN 2005-2009 (PENYEMPURNAAN) YANG DIDUKUNG FOKUS PENDUKUNG 5. PROGRES DAN RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6. KETERKAITAN FOKUS PENDUKUNG DENGAN FOKUS LAIN

51 51 52 52 52

KONDISI SAAT INI: PERMASALAHAN KEPLANOLOGIAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT FOKUS KEGIATAN 16 a. Permasalahan b. Upaya Tindak Lanjut FOKUS KEGIATAN 17 a. Permasalahan b. Upaya Tindak Lanjut FOKUS KEGIATAN 18 a. Permasalahan b. Upaya Tindak Lanjut FOKUS PENDUKUNG a. Permasalahan b. Upaya Tindak Lanjut

59 60 60 61 62 62 63 63 63 64 64 64 65

5.

PENUTUP

66

A. B. C.

FOKUS KEGIATAN 16 FOKUS KEGIATAN 17 FOKUS KEGIATAN 18

67 67 68

4 A.

B.

C.

D.

DAFTAR PUSTAKA

52 57

69


LATAR BELAKANG Pelaksanaan pembangunan kehutanan yang ideal merupakan suatu proses

yang

dapat

berjalan

secara

efektif,

efisien

dan

berkelanjutan. Supaya terwujud kondisi dimaksud maka perlu disusun rancangan kegiatan Departemen Kehutanan yang mantap. Tetap berada dalam koridor serta lebih terstruktur dan sistematis merupakan hal penting dalam penyusunan rancangan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kehutanan.

Dengan

memperhatikan

bahwa

pembangunan

kehutanan

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, hendaknya pembangunan kehutanan menitikberatkan pada koordinasi antar pihak dengan dilandasi pemahaman konsep yang sama serta tanggungjawab masing-masing pihak atas peran yang menjadi embanannya.

Acuan yang mutlak dijadikan sebagai pedoman adalah kebijakan Departemen Kehutanan yang secara keseluruhannya memiliki makna untuk menuju pengelolaan hutan lestari.

Penetapan Fokus Kegiatan Departemen Kehutanan dengan masingmasing penanggungjawabnya merupakan inisiatif yang dilakukan sebagai

upaya

pelaksanaan Rencana

yang

Kebijakan

Strategis

ditempuh Prioritas

Departemen

untuk

mengimplementasikan

Departemen Kehutanan,

Kehutanan yang

dan

selanjutnya

dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh instansi Departemen Kehutanan lingkup Pusat dan Daerah.

1 2 3 4 5


A.

PENDAHULUAN Rangkaian pertemuan koordinasi antara jajaran pemerintahan telah menghasilkan kesepakatan bersama antara Pusat dan Daerah, dengan dicanangkannya program-program pokok dalam rangka pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Nasional tahun 2008. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan tema pembangunan nasional tahun 2008 yakni percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan tiga agenda pembangunan yaitu : Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; Menciptakan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 dengan pengesahan oleh Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah dijabarkan menjadi 8 prioritas pembangunan nasional yang meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Pedesaan. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan dalam Negeri. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Pada 8 prioritas pembangunan nasional tersebut, Departemen Kehutanan berpartisipasi dengan mengambil peran dalam Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja serta Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Pedesaan. Seiring dengan upaya pencapaian keberhasilan sektor kehutanan dalam kedua prioritas pembangunan nasional tersebut, Menteri Kehutanan telah menetapkan Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dengan Surat Keputusan No. SK.456/Menhut-VII/2004 : 1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal 2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya revitalisasi industri kehutanan 3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan 4. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan 5. Pemantapan kawasan hutan


Departemen Kehutanan melaksanakan pembangunan kehutanan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRAKL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Pebruari. Dalam kerangka penjabaran Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 dan pengimplementasian lima kebijakan prioritas tersebut, disusun rancangan kegiatan yang konkrit dan terukur sebagai upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Seiring waktu berjalan, Departemen Kehutanan menyadari perlunya penyempurnaan sasaran strategis dimana hal ini dilakukan sebagai langkah untuk meninjau kembali sasaran pembangunan kehutanan yang dinilai strategis dan berdampak luas serta tingkat pencapaian yang lebih realistis. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilaksanakan review Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 yang telah mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2006 menjadi Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan). Lebih lanjut, sebagai upaya nyata yang telah dilakukan untuk lebih mengefektifkan pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah disempurnakan tersebut, Departemen Kehutanan dengan difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan (Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan) telah merancang penetapan fokus kegiatan Departemen Kehutanan. Pada saat yang bersamaan, ditetapkan pula masing-masing penanggungjawab fokus kegiatan tersebut untuk selanjutnya bertanggungjawab atas rancangan operasionalisasi fokus-fokus kegiatan yang menjadi embanannya. Penyusunan Fokus Kegiatan ini merupakan cara efektif sebagai langkah awal untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan rancangan kegiatan dari unit-unit kerja terkait lingkup Departemen Kehutanan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan). Fokus Kegiatan lingkup Departemen Kehutanan telah ditetapkan terdiri dari 18 Fokus Kegiatan dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 421/Menhut-II/2006 tanggal 15 Agustus 2006 hal Fokus-Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan. Fokus kegiatan lingkup Departemen Kehutanan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengamanan Kawasan Hutan 2. Penertiban Peredaran Hasil Hutan 3. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam Produksi


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman Pengelolaan Kawasan Yang Belum Dibebani Hak Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pengendalian Kebakaran Hutan Pengelolaan Kawasan Konservasi (KPA/KSA/TB dan Hutan Lindung) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Pengembangan Hutan Rakyat Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan

Keterkaitan antara Fokus Kegiatan dalam kerangka implementasi Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan tahun 2005 – 2009 :

Fokus Kegiatan

Kebijakan Prioritas A. Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya revitalisasi industri kehutanan

C. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan

1.

Pengamanan Kawasan Hutan

2.

Penertiban Peredaran Hasil Hutan Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan

3.

4.

Pengelolaan Kawasan yang tidak Dibebani Hak 5. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman 6. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam 7. Pengendalian Kebakaran 8. Pengelolaan Kawasan Konservasi 9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan TSL 10. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Penanggungjawab Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Dirjen PHKA Direktur Bina Iuran Kehutanan, Dirjen BPK Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen BPK Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Dirjen BPK Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Dirjen BPK Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Dirjen BPK Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Dirjen PHKA Direktur Konservasi Kawasan, Dirjen PHKA Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Dirjen PHKA Direktur Pemanfaatan JasLing dan Wisata Alam, Dirjen PHKA Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dirjen RLPS


Kebijakan Prioritas

D. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan

E. Pemantapan kawasan hutan

Fokus Kegiatan

Penanggungjawab

12. Optimalisasi Pengelolaan DAS 13. Pengembangan hutan kemasyarakatan 14. Pengembangan Hutan Rakyat 15. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 16. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 17. Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan 18. Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan

Direktur Pengelolaan DAS, Dirjen RLPS Direktur Bina Perhutanan Sosial, Dirjen RLPS Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dirjen RLPS Direktur Bina Perhutanan Sosial, Dirjen RLPS Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Baplan Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan, Baplan Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan, Baplan

Berdasarkan matrik keterkaitan antara Fokus Kegiatan dalam kerangka implementasi Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan tahun 2005 – 2009, selanjutnya Fokus Kegiatan yang menjadi embanan Badan Planologi Kehutanan dalam rangka implementasi Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan adalah Fokus Kegiatan 16, 17 dan 18 dengan masingmasing penanggungjawab sebagai berikut : 1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; penanggungjawab Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2. Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan; penanggungjawab Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan 3. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan; penanggungjawab Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Adapun Fokus Pendukung yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja lingkup Badan Planologi yang juga memiliki peran penting sebagai pendukung ketiga Fokus Kegiatan Badan Planologi Kehutanan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 421/MenhutII/2006 tanggal 15 Agustus 2006, yaitu : 1. Sekretariat Badan Planologi Kehutanan; penanggungjawab Sekretaris Badan Planologi Kehutanan 2. Perencanaan dan Statistik Kehutanan; penanggungjawab Kepala Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan Penyusunan dokumen Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi dirancang sebagai hasil tindak lanjut pembahasan Kajian Kebijakan Prioritas khususnya operasionalisasi dan implementasinya dalam program dan kegiatan Departemen Kehutanan, yang telah dirintis sejak tahun 2006 dimana pembahasannya turut melibatkan para pakar/ahli/praktisi bidang kehutanan dari IPB. Kemudian dari hasil kajian tersebut telah


dihasilkan Dokumen akademis Operasionalisasi dan Koordinasi Implementasi Fokus-Fokus Kegiatan Departemen Kehutanan yang juga dipergunakan sebagai masukan/input bagi penyusunan dan penajaman Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi.

B.

TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN Penyusunan Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan bertujuan untuk dihasilkannya suatu acuan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kegiatan dan rencana pelaksanaan secara efektif dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan) dan Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan). Hasil akhir yang diharapkan dari penyusunan Fokus Kegiatan berupa suatu dokumen Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan yang memberikan deskripsi mengenai rancangan kegiatan yang terdiri dari lebih dari satu kegiatan pokok yang dilakukan secara koordinasi oleh lebih dari satu instansi, dimana antara Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan juga turut berkontribusi terhadap Fokus Kegiatan lain.

C.

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN Agenda efektif yang telah dilaksanakan dengan tujuan memberikan hasil yang maksimal dalam kerangka penyusunan Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan sebagai berikut : 1. Penyusunan Fokus Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Badan Planologi Kehutanan berdasarkan pemahaman yang sama antar penanggungjawab Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan. 2. Penajaman rancangan kegiatan serta operasionalisasi seluruh Fokus Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Badan Planologi Kehutanan. 3. Penajaman Fokus Kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab Fokus Kegiatan yang dilakukan secara paralel untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan Pusat dan Daerah. 4. Pendokumentasian hasil penajaman masing-masing Fokus Kegiatan, untuk selanjutnya menjadi buku panduan yang digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan kegiatan dan operasionalisasi kegiatan bidang planologi kehutanan.


PELAKSANAAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Dasar Kebijakan yang digunakan sebagai pijakan pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan dalam kerangka Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan.

Gambaran secara umum akan dijelaskan mengenai ruang lingkup kegiatan yang tercakup dalam ketiga fokus kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan.

Sasaran strategis Badan Planologi Kehutanan yang telah melalui proses

penyempurnaan

kemampuan

yang

disesuaikan

paling

dengan

dimungkinkan

kondisi

akan

dan

dijabarkan

berdasarkan fokus kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan, berikut indikator pencapaian yang telah teridentifikasi.

Untuk tahun 2008, dari sepuluh program Departemen Kehutanan, program

yang

akan

mewadahi

rancangan

Planologi Kehutanan meliputi 3 program.

kegiatan

Badan

1 2 3 4 5


A. DASAR KEBIJAKAN Kebijakan Departemen Kehutanan yang diacu Badan Planologi Kehutanan sebagai dasar penyusunan rancangan kegiatan keplanologian adalah : 1. Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan) 2. Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan 3. Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (RENJA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2008 4. Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan) 5. Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2008 Adapun peraturan Menteri Kehutanan P.01/Menhut-II/2006 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mutlak dijadikan acuan penyusunan kegiatan Badan Planologi Kehutanan, khususnya mekanisme penyusunan rancangan kegiatan melalui media Forum-forum koordinasi sebagai berikut : 1. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (RAKORENBANGHUTDA). 2. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional (RAKORENBANGHUTREG). 3. Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan tingkat Pusat (RAKORENBANGHUTPUS). 4. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS). 5. Rapat Konsultasi dan Konsolidasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan (RAKONASBANGHUT). 6. Pembahasan Internal Departemen Kehutanan. 7. Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). 8. Pembahasan dengan Departemen Keuangan. Forum-forum koordinasi tersebut merupakan langkah yang ditempuh untuk mempertajam operasionalisasi fokus-fokus kegiatan, dimana beberapa forum koordinasi turut melibatkan jajaran unit eselon I lain lingkup Departemen Kehutanan serta pihak Pemerintah Daerah (melalui forum RAKORENBANGHUTDA dan RAKORENBANGHUTREG). Hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah tersebut dibahas kembali di tingkat Pusat melalui Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan tingkat Pusat (RAKORENBANGHUTPUS). Kemudian dilakukan penajaman fokus kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan secara intern melalui Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Badan Planologi Kehutanan. Hasil penajaman fokus kegiatan intern Badan Planologi Kehutanan tersebut dipaparkan oleh masing-masing penanggungjawab pada Rapat Konsultasi dan Konsolidasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan (RAKONASBANGHUT), yang selanjutnya juga dijadikan sebagai draft akhir penyusunan dokumen Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan.


Hasil keluaran akhir yang diharapkan dari pelaksanaan forum-forum koordinasi tersebut adalah : 1. Rancangan Kegiatan dan anggaran sebagai penjabaran dan implementasi fokus-fokus kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan Tahun 2008. 2. Satuan 2 dan Satuan 3, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) masing-masing satuan kerja (Satker) Tahun 2008. Keseluruhan kegiatan yang telah dirancang Badan Planologi Kehutanan telah diupayakan agar tidak menyimpang dari tema dan agenda pembangunan nasional yakni ”Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan penggangguran”. Peran Badan Planologi Kehutanan dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional tersebut salah satu diantaranya sebagaimana dipaparkan dalam salah satu forum diskusi dalam Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Badan Planologi Kehutanan yaitu Percepatan Pemantapan Kawasan Hutan dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan.

B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan yang tercakup dalam Fokus Kegiatan Badan Planologi Kehutanan secara global dapat dijelaskan sebagai berikut : a. FOKUS KEGIATAN 16 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN 1. Penunjukan kawasan hutan 2. Penataan batas 3. Penetapan kawasan hutan 4. Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan b. FOKUS KEGIATAN 17 PENGEMBANGAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN 1. Penghimpunan data dan informasi serta evaluasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia secara berkala 2. Pengembangan basis data kehutanan (SDH spasial/non spasial) 3. Penyusunan NSDH 4. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya 5. Penyusunan dan Penyajian data dan informasi kehutanan c. FOKUS KEGIATAN 18 PEMBANGUNAN WILAYAH PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN 1. Pengembangan Kebijakan Pembangunan KPH 2. Perencanaan Strategik dan Operasional Pembangunan KPH 3. Fasilitasi Implementasi Pembangunan KPH 4. Pembangunan Sistem Pengendalian KPH


C. SASARAN STRATEGIS BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN Dalam pencapaian sasaran strategis kegiatan yang tercakup dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan) dan Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan 2005-2009 (Penyempurnaan), berdasarkan Fokus Kegiatan dan Fokus Pendukung lingkup Badan Planologi Kehutanan telah diidentifikasikan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut : NO 1.

FOKUS KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (16)

• Tercapainya penunjukan kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan.

2.

Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan (17)

3.

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan (18) Pendukung

4.

• Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali Tersedianya data dan informasi SDH serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat di pertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari Terbangunnya dan beroperasinya 1 unit KPH di setiap propinsi • Terwujudnya rencanarencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain • Terwujudnya SDM yang berkualitas, kompeten, proporsional terdistribusi serta organisasi dan tata hubungan kerja lingkup kehutanan lebih efektif dan responsif

INDIKATOR • Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia • Penunjukan kawasan hutan diacu oleh sektor lain • Penetapan kawasan hutan mencapai 12 juta ha, prioritas pada hutan konservasi • Minimal 70% penggunaan kawasan yang bermasalah selesai dievaluasi Data dan informasi SDH spatial dan non spatial (penutupan lahan,tematik SDH, NSDH nasional, pemanfaatan hutan produksi, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan) tersedia dalam sistem informasi dan dapat diakses oleh publik

Penetapan, pembangunan dan beroperasinya KPH di seluruh propinsi di Indonesia • Renja-KL 2007-2010; Renstra-KL 2010-2014; Rencana makro kehutanan; Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional; Evaluasi rencana dan kebijakan Kehutanan; PDRB Hijau • Berjalannya sistem kompetensi jabatan daen sistem reward dan punishment; Tahubja diterima oleh semua pihak; organisasi berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan


NO

FOKUS KEGIATAN

4.

Pendukung

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

• Peraturan perundangundangan bidang planologi kehutanan mampu mendukung terselenggaranya pengurusan hutan Indonesia • Tersedianya dana, sarana dan prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan bidang planologi kehutanan

• Draft akhir PP/Perpres/ Keppres/Kepmenhut/SK Menhut dan pengesahan Surat Keputusan/Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan • Pendanaan pembangunan bidang planologi kehutanan sesuai prioritas dengan pengelolaan dana sesuai aturan; sarana dan prasarana tersedia secara proporsional dan setiap saat

D. PELAKSANAAN PROGRAM Sesuai dengan hasil rapat pembahasan dengan Komisi IV DPR-RI, program Departemen Kehutanan untuk tahun 2008 yang telah disetujui mencakup 10 Program sebagai berikut : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 2. Program Pendidikan Kedinasan 3. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 7. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Selanjutnya Badan Planologi Kehutanan untuk Tahun 2008 menyusun rancangan kegiatannya terbingkai dalam 3 program, dimana keterkaitan antara program dengan Fokus Kegiatan dapat dijabarkan menjadi : NO 1.

PROGRAM Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

FOKUS KEGIATAN Pendukung

PENANGGUNG JAWAB a. b. c. d. e.

Sekretaris Badan Planologi Kehutanan Kepala Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan


NO 2.

3.

PROGRAM

FOKUS KEGIATAN

Peningkatan Kualitas & Akses Informasi SDA & LH

a.

Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDA

a.

b.

b. c.

PENANGGUNG JAWAB

Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan (17) Pendukung

a.

Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan

b.

Sekretaris Badan Planologi Kehutanan dan Kepala Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (16) Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan (17) Pengembangan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan (18)

a.

Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan

b. c.

Lebih lanjut kegiatan keplanologian yang dipayungi 3 Fokus Kegiatan dan Fokus Pendukung yang menjadi tanggung jawab Badan Planologi Kehutanan akan dijabarkan pada bab berikutnya.


RENCANA IMPLEMENTASI

Penjabaran secara rinci mengenai ketiga fokus kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan serta fokus pendukung akan dilakukan secara lugas dalam bab berikut.

Cakupan pembahasan terkait Isu strategis masing-masing fokus, tujuan

pelaksanaan

pelaksanaan

fokus,

implementasi

strategi fokus,

yang

serta

ditempuh

identifikasi

dalam sasaran

strategis masing-masing fokus yang tercantum dalam Rencana Strategis

(Renstra)

Badan

Planologi

Kehutanan

2005-2009

(Penyempurnaan).

Selanjutnya juga akan ditinjau sejauh mana kemajuan serta rencana

pencapaian

sasaran

strategis

masing-masing

fokus

kegiatan dan fokus pendukung, untuk melihat keberhasilan rancangan kegiatan tahun sebelumnya dan proyeksi penyusunan rancangan kegiatan tahun berikutnya.

1 2 3 4 5


A.

FOKUS KEGIATAN 16 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN (Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan) Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kepastian kawasan hutan secara administrasi maupun fisik di lapangan. Kegiatan ini mempunyai arti sangat penting dan sebagai dasar pijakan kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya seperti kegiatan pengurusan hutan pada umumnya dan khususnya kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini dapat dijelaskan betapa sulitnya menentukan kegiatan pembentukan wilayah pengelolaan, melakukan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta melakukan perlindungan dan konservasi alam apabila status kawasan hutan dan fungsi kawasan hutannya tidak jelas. Disamping itu, kebijakan prioritas Departemen Kehutanan menjadi sulit diimplementasikan jika status kawasan hutan dan fungsi kawasan hutannya tidak jelas. Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kehutanan dan penetapan kawasan hutan. Dalam konteks ini perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Pengurangan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan transmigrasi merupakan proses dalam rangka memperoleh kepastian areal yang dilepaskan dan sekaligus kepastian kawasan hutan yang ada. Proses perubahan peruntukan kawasan hutan lainnya dapat berupa tukar-menukar kawasan hutan di mana hutan produksi dilepaskan sebagai bukan kawasan hutan dan ditukar dengan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan dengan fungsi tertentu. Hal lain yang juga dilakukan yaitu dengan cara relokasi fungsi kawasan hutan, melalui perubahan fungsi hutan produksi menjadi bukan kawasan hutan diganti dengan hutan produksi yang dapat dikonversi di tempat lain yang diubah fungsi menjadi hutan produksi. Hasil pengukuhan kawasan hutan selanjutnya digunakan untuk melakukan kegiatan penatagunaan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 44 Tahun 2004. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan penetapan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Khusus penetapan fungsi kawasan hutan dalam pelaksanaannya tidak secara khusus dilaksanakan setelah kawasan seluruhnya selesai ditata batas temu gelang dan ditetapkan melainkan untuk efisiensi dan kepraktisan maka kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan kegiatan penunjukan kawasan hutan. Hal ini dapat dilihat pada saat melakukan penunjukan kawasan hutan sekaligus ditentukan fungsi kawasan hutan. Dapat dipahami kesulitan yang akan


dijumpai apabila penetapan fungsi dilakukan setelah pengukuhan kawasan hutan, karena pada saat ditunjuk secara juridis telah berstatus kawasan hutan dan apabila pada saat itu belum mempunyai fungsi maka kegiatan-kegiatan kehutanan belum dapat dilaksanakan. Komponen lain dalam penatagunaan kawasan hutan yaitu penggunaan kawasan hutan. Kegiatan ini dideskripsikan sebagai kegiatan-kegiatan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tetapi tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutannya, misalnya kegiatan pertambangan, pertahanan dan keamanan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi. Mengingat kegiatan tersebut tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan maka kegiatan penggunaan kawasan hutan dilakukan dengan cara pinjam pakai kawasan hutan dengan batas waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Untuk mendukung kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, maka disusun sasaran strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan pada tahun 2008 telah disiapkan meliputi penunjukan kawasan hutan di 3 provinsi, review kawasan hutan 3 provinsi pemekaran dan 7 provinsi karena adanya review RTRWP; Penyediaan data dan informasi terkini mengenai pengukuhan kawasan hutan; Penyediaan data batas yang sudah dan belum dilakukan penataan batas di lapangan; Penataan batas kawasan hutan; Penetapan kawasan hutan; Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengukuhan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan; Melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan; Melakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Untuk penggunaan kawasan hutan, telah diprioritaskan pada kegiatan: Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan kawasan hutan; Melakukan telaahan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan; Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang akan habis masa berlakunya; Menyelesaikan masalah penggunaan kawasan hutan; Memfasilitasi pelaksanaan tim terpadu; Pengembangan sistem informasi penggunaan kawasan hutan. Kegiatan-kegiatan tersebut didesain dengan memperhatikan faktor pendukung dari fokus lain dan fokus lain yang akan didukung. Desain seperti ini akan dapat dikembangkan untuk menentukan kinerja unit pelaksana sejauh mana hasilnya dapat digunakan sebagai input unit pelaksana yang lain dan sejauhmana kualitas input yang diterima dari unit kerja lain. Hal ini penting karena sebaik apapun proses disuatu unit kerja apabila faktor inputnya tidak berkualitas, maka keluaran (outputs) atau hasilnya tidak akan maksimal (garbage in-garbage out). Sekalipun mekanisme seperti itu, dapat digunakan sebagai alat kontrol (internal control) yang efektif karena dapat mendorong berkembangnya upaya pencapaian kualitas hasil yang maksimal.


1. ISU STRATEGIS a. Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terbagi kedalam kegiatan pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Kegiatan kegiatan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang terkait satu dengan lainnya, hanya untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan sebenarnya sifat kegiatannya relatif berbeda. Dipandang dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama UU Nomor 41 Tahun 1999, kegiatan penggunaan kawasan hutan termasuk dalam kelompok pengelolaan hutan sedang ke tiga kegiatan lainnya termasuk dalam kelompok perencanaan kehutanan, terutama terkait langsung dengan status kawasan dan fungsi kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan diawali dengan penunjukan kawasan hutan. Ditinjau dari aspek juridis, sebenarnya seluruh provinsi telah memiliki hasil penunjukan kawasan hutan termasuk penunjukan kawasan hutan yang substansinya berasal dari tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan bukan berarti terhadap provinsi-provinsi hasil pemekaran wilayah administrasi pemerintahan setelah pemekaran menjadi tidak mempunyai penunjukan kawasan hutan. Substasi penunjukan kawasan hutan tidak mengenal batas administrasi pemerintahan karena keberadaannya berdasarkan karakteristik ekosistem. Dengan demikian sepanjang penunjukan kawasan hutan belum diperbaharui, maka penunjukan kawasan hutan yang lama masih tetap berlaku meskipun wilayah administrasinya sudah dimekarkan. Pembaharuan penunjukan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan sekaligus melakukan pemutakhiran data dan informasi kehutanan pada wilayah yang dimekarkan dan sejauh mungkin dapat dituangkan ke dalam peta skala operasional, sedangkan terhadap kawasan hutan tertentu yang akan dijadikan bukan kawasan hutan untuk pengembangan sektor non kehutanan dan dijadikan fungsi kawasan hutan lainnya maka prosesnya tetap menggunakan prosedur perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Penataan batas kawasan hutan sebagai tindaklanjut dari penunjukan kawasan hutan telah berjalan terus. Perkembangan teknologi menuntut dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem pemetaan batas kawasan hutan maupun terhadap hasilhasil tata batas izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang ada. Pemetaan hasil tata batas selama ini dilakukan secara manual/analog di mana prosesnya masih mengandalkan


peralatan konvensional seperti panthograph, busur derajat, dan hasil pengukuran yang diikatkan pada markan percabangan atau muara sungai dan bahkan posisi tanjung pada batas pantai. Hal ini tentunya tidak akan memperoleh hasil penggambaran dengan presisi tinggi sehingga apabila dilakukan pengecekan dengan menggunakan peralatan canggih misalnya sistem informasi geografi (Geographic Information System) dan Global Positioning System (GPS) akan ditemukan perbedaan-perbedaan. Untuk itu, terhadap hasil tata batas kawasan hutan dan tata batas lainnya yang ada perlu dilakukan identifikasi kembali posisinya berdasarkan koordinat geografis sehingga ketika dituangkan ke dalam peta dasar yang akurat akan menghasilkan posisi yang akurat pula dan implikasi dari hal ini akan mengurangi permasalahan kawasan hutan yang seringkali sulit dituntaskan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan oleh suatu unit kerja yang mempunyai kemampuan teknis terbatas disamping keterbatasan sumber penganggaran. Berdasarkan kondisi ini, akan dipertimbangkan pemilihan kegiatan prioritas pada penentuan posisi hasil tata batas dibanding pelaksanaan tata batas itu sendiri. Sementara ini pelaksanaan tata batas hutan lindung dan hutan produksi dilaksanakan oleh instansi kehutanan daerah dan hasil evaluasi menunjukkan hasil yang diperoleh kurang memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan PP 38 Tahun 2007 sebagai turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 dan sebagai pengganti PP Nomor 25 Tahun 2000 bahwa kegiatan penataan batas kawasan hutan dikembalikan menjadi kewenangan pemerintah. Sambil mengunggu formalisasi dari PP tersebut, maka kegiatan penataan batas kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk sementara waktu ditunda. Tindaklanjut dari kegiatan penataan batas kawasan hutan yaitu penetapan kawasan hutan. Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan dan dilakukan terhadap hasil penataan batas kawasan hutan yang telah temu gelang. Terhadap kawasan hutan yang telah temu gelang, penetapan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan sedang terhadap hasil tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang, batasnya disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan. Meskipun hasil tata batas telah temu gelang dan telah ditetapkan kawasan hutannya dan ternyata masih ada hak-hak pihak lain di dalam kawasan hutan maka proses pengeluaran hak-hak tersebut masih dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2004. b. Pengembangan Sistem Informasi Penatagunaan Kawasan Hutan

Pengukuhan

dan

Sistem informasi pengukuhan kawasan hutan telah ada dan sementara masih terbatas pada pencatatan dokumen-dokumen


penunjukan kawasan hutan, hasil penataan batas berikut berita acara tata batas dan pengesahannya dan hasil penetapan kawasan hutan. Dengan perkembangan keadaan yang diikuti dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang semakin meningkat mendorong untuk melakukan pencatatan secara tertib dan dapat diakses secara tepat dan cepat. Oleh karena itu kegiatan pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan secara komputerisasi agar data dan informasinya, hasilnya konsisten dan dapat diakses lebih cepat. Kegiatan ini mulai dilakukan pada 2008. Mengingat kegiatan pengukuhan kawasan hutan termasuk menyusun penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan berikut perubahan-perubahan dalam rangka mengantisipasi perubahan rencana tata ruang maka sistem informasi pengukuhan kawasan hutan menjadi semakin kompleks. Kompleksitas dari sistem ini berada pada ketersediaan data dan informasi yang harus dapat diakses dari fokus yang lain masih pada kondisi yang terbatas. Untuk itu, pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan perlu bersama-sama dengan pengembangan sistem informasi keplanologian, sistem informasi kehutanan dan bahkan sistem informasi instansi di luar kehutanan menjadi sangat penting. Upaya untuk mengembangkan sistem informasi secara spatial akan dilakukan melalui penataan data spatial penunjukan, penataan batas dan penetapan ke dalam kerangka peta dasar kehutanan berbasis citra satelit dan radar. Pengembangan sistem informasi untuk kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan dan sistem informasi yang ada di unit-unit Eselon II telah dimulai. Data dan informasi terhadap hasil-hasil kegiatan sementara dikumpulkan dan penyiapan perangkat sistemnya. Dengan terbentuknya sistem di masingmasing kegiatan interaksi dan integrasi data akan dilakukan. c. Penggunaan Kawasan Hutan Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan kehutanan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kegiatan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat sementara dan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Kegiatan ini meliputi kegiatan yang bersifat strategis seperti pertambangan dan kegiatan yang bersifat umum terbatas seperti pembangunan jalan dan rel kereta api, pembangunan stasiun televisi dan sebagainya. Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dan khusus untuk kegiatan pertambangan dengan sistem terbuka dilarang untuk dilakukan di hutan lindung. Sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa pada dasarnya kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan namun karena kegiatan pertambangan


bersifat strategis maka pelaksanaannya dilakukan secara selektif dengan ketentuan khusus. Pengertian ketentuan khusus telah dijabarkan ke dalam peraturan Menteri Kehutanan dan telah diimplementasikan. Namun demikian masih dijumpai hal-hal yang perlu penyempurnaannya sehingga penetapan peraturan dalam bentuk PP akan dilakukan. Konflik penggunaan kawasan hutan baik dari sisi ketentuan maupun tumpang tindih penggunaan kawasan hutan telah mewarnai dinamika dalam proses penelahaan terhadap permohonan-permohonan yang ada. Terhadap masalah yang krusial dan perlu pertimbangan akademik, peran tim penelitian terpadu sangat diharapkan untuk dapat membantu penyelesaiannya. Implementasi kegiatan pertambangan terbuka di dalam hutan lindung meskipun telah diterbitkan UU Nomor 19 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 41 Tahun 2003 namun masih mengalami hambatan teknis. Oleh karena itu penelaahan teknis terus dilakukan termasuk evaluasi terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan yang akan habis masa berlakunya. d. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan transmigrasi dilakukan dengan cara mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya pada Mei 2007, perubahan peruntukan kawasan hutan telah terselesaikan dalam bentuk pelepasan kawasan hutan seluas 4,80 juta hektar, namun ternyata hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mencapai 2,05 juta hektar atau 42,71%. Dalam hal ini Departemen menganggap apabila dalam waktu 2 tahun penerima pelepasan kawasan hutan tidak menindaklanjuti dengan status HGU maka areal tersebut dapat kembali menjadi kawasan hutan. Proses ini telah dilakukan dengan cara memberikan peringatanperingatan terlebih dahulu sebelum areal yang dilepaskan dicabut dan khusus untuk transmigrasi telah dilepaskan seluas 0,96 juta hektar. Untuk itu data dan informasi dikembangkan terus untuk mendukung akses data dan informasi secara cepat. Disamping itu upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan terus dilakukan, koordinasi intensif dengan BPN dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditingkatkan. Penelaahan terhadap permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dilaksanakan terus dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku. Peran Tim terpadu disamping menjadi salah satu persyaratan dalam pemberian izin tetapi juga sangat membantu dalam meningkatkan kualitas izin yang diberikan oleh Departemen Kehutanan. Hal lain yang mewarnai proses penelaahan dan cukup menonjol serta strategis yaitu identifikasi lahan hutan untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN) dan


sementara terus dikembangkan. Pengembangan BBN dimaksudkan untuk mengefisiensikan pemanfaatan minyak dan gas bumi yang semakin menipis ketersediaannya serta mengurangi dampak negatif sebagai akibat polusi.

2. TUJUAN Tujuan dari fokus kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan adalah terwujudnya kemantapan kawasan hutan sehingga dalam jangka panjang terdapat pengakuan terhadap status hukum dan fungsi kawasan hutan tetap.

3. STRATEGI a. Penunjukan Kawasan Hutan Penunjukan kawasan hutan sebagai proses awal dari pengukuhan kawasan hutan akan difokuskan pada pengkajian perubahan kawasan hutan provinsi sebagai akibat perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi dan pemekaran wilayah provinsi. Kegiatan hanya difokuskan pada pengkajian karena pada dasarnya kegiatan tersebut sangat tergantung pada kesiapan pemerintah provinsi. Penyusunan RTRWP yang secara bersama-sama dilakukan kajian perubahan kawasan hutannya dalam tahun tertentu, kajian terhadap kawasan hutan tidak akan selesai apabila kajian RTRWP tidak tuntas di daerah. Disamping itu penentuan lokus menjadi tentatif karena pada saat tidak diusulkan mungkin pada tahun yang bersangkutan RTRWP dilakukan perubahan/review. Sementara ini kegiatan pengkajian perubahan kawasan hutan provinsi dan kabupaten sebagai akibat perubahan rencana tata ruang wilayah akan dilakukan sebanyak 12 lokasi provinsi dan atau kabupaten yaitu: Riau, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, NAD, Sumatera Barat, Kalimantan Barat , Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, dan Jawa Timur; penyusunan peta kawasan hutan skala operasional seluruh Indonesia. Disamping itu, penunjukan partial sebagai tindaklanjut dari kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, areal pengganti tukar-menukar kawasan hutan dan atau usulan dari daerah terhadap areal penggunaan lain yang akan dijadikan kawasan hutan. Usulan kegiatan ini meliputi areal sebanyak 15 lokasi yang lokasinya akan disesuaikan dengan usulan dari daerah (Dinas Kehutanan dan atau Perum Perhutani). b. Penetapan Kawasan Hutan Kegiatan penataan batas akan dilakukan sepanjang 1.125 kilometer dan diprioritaskan untuk menyelesaikan tata batas taman nasional model yang batasnya belum temu gelang dengan


lokasi BPKH I, II, IV, V, IX, X dan XI. Terhadap batas-batas yang ada di lapangan selanjutnya ditegaskan kembali dengan melalui rekonstruksi batas sepanjang 3.397,23 kilometer pada BPKH I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI yang didasarkan pada hasil pemeliharaan dan pengamanan batas yang diusulkan pihak pengelola. Kegiatan lainnya yang di usulkan yaitu penilaian hasil tata batas 12 lokasi di BPKH II dan III, sosialisasi hasil tata batas 35 lokasi di BPKH II, VI dan VIII dan identifikasi enklave 14 lokasi di BPKH I, III, V, VI, VIII, dan XI; penyiapan bahan penetapan kawasan hutan 3 juta hektar, sosialisasi penetapan kawasan hutan di 11 BPKH dan sosialisasi kawasan hutan 22 lokasi di BPKH V, VIII, IX, X dan XI, pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan yang meliputi pemutakhiran data 5 paket, pembuatan database, penelusuran dokumen tata batas 30 lokasi di BPKH III, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, identifikasi masalah penataan batas kawasan hutan dan reposisi batas kawasan hutan 3.000 titik seluruh Indonesia. c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan akan dilaksanakan meliputi: penyempurnaan kebijakan 1 paket; penelaahan perubahan, pembenahan dokumen 300 unit seluruh Indonesia; pengkajian melalui tim terpadu 5 lokasi di Jawa Bali Nusa Tenggara, Sumatera dan Kalimantan; koordinasi masalah pertanahan 11 lokasi; identifikasi masalah pertanahan 25 lokasi; monitoring dan evaluasi perkebunan dan transmigrasi 50 lokasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan kegiatan tukar-menukar kawasan hutan monitoring dan evaluasi tukar-menukar 25 lokasi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera dan Kalimantan; identifikasi lahan untuk pengembangan BBN 8 provinsi di Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua, koordinasi pencabutan SK pelepasan 15 provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua; penyusunan data dan peta perkembangan pelepasan/tukar menukar 1 judul seluruh Indonesia; penyusunan data perkembangan pelepasan transmigrasi 1 judul seluruh Indonesia; penyusunan database perubahan fungsi kawasan hutan 1 judul seluruh Indonesia; penyusunan database mutasi kawasan hutan 1 judul seluruh Indonesia dan pengkajian penyelesaian masalah transmigrasi 15 lokasi di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara. d. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Kegiatan perubahan fungsi yang akan dilaksanakan meliputi: penelaahan permohonan perubahan fungsi 20 lokasi di Sumatera Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua dan Nusa Tenggara; pengkajian tim terpadu 7 lokasi di Sumatera,


Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua; monitoring dan evaluasi perubahan fungsi 15 lokasi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Maluku Utara dan Papua; identifikasi dan penilaian perubahan fungsi, evaluasi fungsi kawasan hutan 5 lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; identifikasi masalah perubahan fungsi 38 lokasi, dan sosialisasi perubahan fungsi 13 provinsi di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara. e. Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan penggunaan kawasan hutan yang diusulkan yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan 5 judul seluruh Indonesia; sosialisasi peraturan perundang-undangan 12 provinsi di Papua, Bengkulu, Kepri, Riau, Banten, DIY, Lampung, Bali NAD, Kalteng, Sulbar, Jambi; penyiapan pertimbangan teknis 30 lokasi seluruh Indonesia; monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan 33 provinsi di seluruh Indonesia; identifikasi dan inventarisasi penggunaan kawasan hutan, evaluasi penggunaan kawasan hutan,; penyelesaian lahan kompensasi; penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan 42 lokasi seluruh Indonesia; penyiapan data dalam rangka penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan 27 lokasi; pengkajian terpadu 3 lokasi; pengkajian penggunaan kawasan hutan 16 lokasi; pengkajian terpadu pengakhiran penggunaan kawasan hutan dan pengembangan basis data.

4. SASARAN STRATEGIS DALAM KEHUTANAN 2005 – 2009 DIDUKUNG OLEH FOKUS 16 :

RENSTRA-KL DEPARTEMEN (PENYEMPURNAAN) YANG

a. Penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia selesai, dimana upaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan meliputi Kajian perubahan kawasan hutan; Penyusunan peta kawasan hutan skala operasional; Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK. b. Kawasan hutan yang ditetapkan mencapai 30 % dari luas kawasan hutan. Kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan kawasan hutan, percepatan pemantapan kawasan hutan, pengembangan sistem informasi kawasan hutan c. Terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilakukan meliputi Pengaturan kembali perubahan peruntukan/status dan fungsi kawasan hutan; Penelaahan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan dan TMKH; Pengolahan data dan penelaahan permohonan perubahan peruntukan dan atau TMKH; Pengkajian


permasalahan permohonan pelepasan dan atau TMKH; Pengkajian masalah tumpang tindih kawasan hutan; Monitoring dan evaluasi pelepasan dan/atau TMKH; Koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan; Pembuatan data-base dan penyajian data dan peta perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan mutasi kawasan hutan; Pengkajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi; Pengkajian terpadu perubahan fungsi kawasan hutan; Evaluasi fungsi kawasan hutan; Sosialisasi perubahan/mutasi kawasan hutan; Reposisi Batas Kawasan Hutan; Rekonstruksi batas TN Model; Penataan batas kawasan hutan; Inventarisasi trayek batas; Orientasi batas kawasan hutan; Penilaian hasil tata batas; Sosialisasi batas kawasan hutan; Identifikasi enclave; Penyelesaian dokumen BATB; Identifikasi permasalahan tata batas TN Model; Pembuatan database pengukuhan kawasan hutan; Penelusuran dokumen tata batas; Identifikasi perubahan kawasan hutan; Identifikasi permasalahan kawasan hutan; Sosialisasi batas kawasan hutan; Orientasi dan rekonstruksi kawasan hutan rawan konflik (khusus UPTD). d. Terkendalinya penggunaan kawasan hutan di seluruh Indonesia.

5. PROGRESS DAN RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS a. Realisasi Kegiatan Tahun 2006 Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun 2006, berikut penjelasan progress pencapaian : 1. Kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, dengan sasaran tercapainya penunjukan kawasan hutan 2 provinsi, rincian hasil evaluasi sebagai berikut : a. Realisasi: Masih dalam proses b. Faktor Penghambat: (1) Konsep RTRWP belum ada; (2) Belum ada kesepakatan delineasi kawasan hutan antara Dephut dan Pemerintah Provinsi c. Keterangan: Carry over ke 2007, 2 provinsi 2. Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan • Sasaran 1: Terpeliharanya batas kawasan hutan konservasi dan fasilitas pemeliharaan batas HP dan HL sepanjang 4.200 km a. Realisasi: 3.421 km (Rekonstruksi batas) b. Faktor Penghambat: Kemampuan pelaksana sangat terbatas c. Keterangan: Carry over ke 2007, 779 km • Sasaran 2: Terlaksananya pembuatan batas hutan konservasi 1.500 km dan fasilitas pemeliharaan batas HP dan HL sepanjang 2.500 km a. Realisasi: 862 km


3.

b. Faktor Penghambat: Kemampuan pelaksana sangat terbatas c. Keterangan: Carry over ke 2007 sepanjang 3.138 km Kegiatan Penetapan Kawasan Hutan, dengan sasaran terlaksananya penetapan kawasan hutan 125 kelompok hutan a. Realisasi: 79 kelompok hutan, luas 1 juta hektar b. Faktor Penghambat: Bahan penetapan berupa BATB belum seluruhnya lengkap c. Keterangan: Carry over ke 2007, seluas 5 juta hektar

b. Prediksi Pencapaian Realisasi Kegiatan Tahun 2007 1.

2.

3.

c. 4.

5.

Penunjukan Kawasan Hutan a. Penyiapan draf SK tentang penunjukan kawasan hutan provinsi, Riau, Kepri, Kalteng,Sulbar, Gorontalo, Irjabar, Maluku Utara (7 provinsi), Untuk Provinsi Riau dan Kepri diprediksi tidak selesai 2007 karena belum ada RTRWP-nya b. Penyiapan draf SK tentang kawasan hutan provinsi, Sumbar, Jambi, Sultra, Kalsel, Kalbar, Jatim, (6 provinsi). Seluruhnya diprediksi belum dapat selesai karena harus melibatkan Tim Penelitian Terpadu c. Penunjukan kawasan hutan partial, 30 lokasi. Diprediksi selesai. d. Fasilitasi Tim Terpadu Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi (Terkait dengan Review RTRWP/K) Penataan Batas Kawasan Hutan a. Tata batas kawasan hutan,8.138 km (Carry over 2006, 3.138 km). Prediksi selesai 4.000 km shg carry over ke 2008 sepanjang 4.138 km b. Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan, 3.511 km c. Pemutakhiran Data Tata Batas Kawasan Hutan Indonesia d. Penyempurnaan/Perbaikan BATB, 125 lokasi Penetapan Kawasan Hutan a. Penyiapan Konsep SK Penetapan Kawasan Hutan, 2 juta hektar (1 juta hektar selesai 2006) b. Sosialisasi SK Penetapan Kawasan Hutan, 11 BPKH Penyediaan Bahan Penetapan 21 TN Model, 16 Unit (5 unit sdh ditetapkan) Penyelesaian Masalah Kawasan Hutan (Keg.Pendukung) a. Identifikasi Masalah Kawasan Hutan Melalui Tim Pencari Fakta, 1 Paket b. Koordinasi dengan Instansi Terkait, 1 Paket Sistem Informasi (Keg. Pokok Pengemb. SIAPHUT) a. Pengembangan Sistem Informasi Pengukuhan Kawasan Hutan, 1 Paket b. Penyesuaian Peta Kawasan Hutan ke Dalam Peta Dasar Tematik Kehutanan, 250 lembar/Seluruh Indonesia skala 1:250.000


c. Rancangan Kegiatan Fokus 16 untuk tahun 2008 : a. Penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia selesai Kegiatan dilakukan oleh Pusat meliputi kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, dengan rincian : (1) Kajian perubahan kawasan hutan, 15 Prop (Kalteng, Riau, Kepri, Banten, Gorontalo, Malut, Papua, Papua Barat, Sulbar, NAD, Sumbar, Jambi, Kalbar, Kalsel,Kaltim, Jatim) dan 10 Kabupaten Pemekaran (Pasaman Barat, Raja Ampat, Seram Barat, Pohuwato, Seram Timur, Mappi, Fakfak Barat, dll) (2) Penyusunan peta kawasan hutan skala operasional di Propinsi Kalimantan Barat (Uji Coba/Pilot Project) (3) Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK, 15 Lokasi b. Kawasan hutan yang ditetapkan mencapai 30 % dari luas kawasan hutan Kegiatan dilakukan oleh Pusat meliputi kegiatan Penetapan kawasan hutan, percepatan pemantapan kawasan hutan, pengembangan sistem informasi kawasan hutan dengan rincian : (1) Penetapan Kawasan Hutan • Reposisi batas kawasan hutan (supervisi 17 BPKH) • Penetapan kawasan hutan temu gelang, 100 Lokasi • Penelusuran dokumen kawasan hutan, 10 Lokasi • Penelaahan BATB kawasan hutan, 75 Lokasi • Penyelesaian BATB konservasi perairan TN Bali Barat • Penataan batas PLG Propinsi Kalteng (Supervisi). • Sosialisasi SK/Peta Penetapan Kawasan Hutan, 17 Lokasi • Pelatihan pengukuran terestris dalam rangka pemantapan kawasan hutan (2 angkatan @30 orang) (2) Percepatan Pemantapan Kawasan Hutan • Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan bidang pengukuhan kawasan hutan. • Penyelesaian masalah pengukuhan kawasan hutan, 1 Paket. • Koordinasi dengan Instansi Terkait, 33 Lokasi. (3) Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Hutan, 1 Paket c. Terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di seluruh Indonesia (1) Kegiatan dilakukan oleh Pusat meliputi kegiatan: • Pengaturan kembali perubahan peruntukan/status dan fungsi kawasan hutan • Penelaahan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan dan TMKH • Pengolahan data dan penelaahan permohonan perubahan peruntukan dan atau TMKH • Pengkajian permasalahan permohonan pelepasan dan atau TMKH • Pengkajian masalah tumpang tindih kawasan hutan


• Monitoring dan evaluasi pelepasan dan/atau TMKH • Koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan • Pembuatan data-base dan penyajian data dan peta perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan mutasi kawasan hutan • Pengkajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi • Pengkajian terpadu perubahan fungsi kawasan hutan • Evaluasi fungsi kawasan hutan • Sosialisasi perubahan/mutasi kawasan hutan (2) Kegiatan dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan meliputi kegiatan: • Reposisi Batas Kawasan Hutan, 3.000 Lokasi • Rekonstruksi batas TN Model 2.466,84 Km • Penataan batas kawasan hutan, 1.568 Km • Inventarisasi trayek batas, 4 Lokasi • Orientasi batas kawasan hutan, 369 Km • Penilaian hasil tata batas, 11 Lokasi • Sosialisasi batas kawasan hutan, 12 Lokasi • Identifikasi enclave, 20 Lokasi • Penyelesaian dokumen BATB, 10 Lokasi • Identifikasi permasalahan tata batas TN Model, 10 Lokasi • Pembuatan database pengukuhan kawasan hutan (3) Kegiatan dilakukan oleh Dinas Kehutanan/UPTD meliputi kegiatan: • Penelusuran dokumen tata batas • Identifikasi perubahan kawasan hutan • Identifikasi permasalahan kawasan hutan • Sosialisasi batas kawasan hutan. • Orientasi dan rekonstruksi kawasan hutan rawan konflik (khusus UPTD). d. Terkendalinya penggunaan kawasan hutan di seluruh Indonesia

6. KETERKAITAN FOKUS 16 DENGAN FOKUS LAIN Fokus kegiatan 16 (Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan) dalam implementasinya juga membutuhkan dukungan input dari fokus kegiatan lain. Di bawah ini keterkaitan fokus kegiatan 16 dengan fokus kegiatan lain: Fokus 3 : Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam, Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Fokus 4 : Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman, Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Fokus 5 : Pengelolaan Kawasan yang Tidak Dibebani Hak Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Fokus 10 : Pengelolaan Kawasan Konservasi


B.

Fokus 13

:

Fokus 14

:

Fokus 15

:

Fokus 17

:

Fokus 18

:

Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Pengembangan Hutan Rakyat Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Diperlukan koordinasi terhadap lokasi dan kegiatan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Diperlukan koordinasi terhadap lokasi, data dan informasi, serta kegiatan Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan Diperlukan koordinasi terhadap data dan informasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Diperlukan koordinasi terhadap data dan informasi serta kegiatan

FOKUS KEGIATAN 17 PENGEMBANGAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN (Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan) Sistem pengelolaan hutan dan perencanaan kehutanan di Indonesia mengalami perkembangan dan pergeseran dari awalnya menitikberatkan hutan sebagai komoditas, hutan sebagai ekosistem hingga sekarang yang berbasis keruangan. Pada saat ini sumberdaya hutan bukan hanya dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem insitu tetapi dipandang sebagai kesatuan ruang dengan cakupan global. Dengan demikian kerusakan hutan Indonesia akan memberikan pengaruh kepada kondisi ekosistem dunia. Oleh karena itu Sumber Daya Hutan (SDH) berperan penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui perencanaan yang komprehensif, realistis dan berkualitas.

1. ISU STRATEGIS Pada tahun 1999, untuk mengatasi persoalan makro pembangunan nasional antara pusat dan daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mengatur desentralisasi/otonomi daerah. Pada hampir seluruh aspek pembangunan dilakukan desentralisasi, termasuk sektor kehutanan. Sebenarnya dengan otonomi daerah ini diharapkan dapat membuka peluang terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya terkadang belum memberikan hasil yang optimal yang membuat kondisi sektor kehutanan tidak menjadi lebih baik. Semangat otonomi daerah mengakibatkan pergeseran paradigma kembali hutan sebagai modal pembangunan daerah sehingga kerusakan hutan semakin meningkat. Untuk memulai


kembali pengelolaan hutan diperlukan data dan informasi mengenai kondisi sumber daya hutan yang akurat dan terkini. Sementara itu pembangunan nasional saat ini cenderung kurang didukung data dan informasi SDH yang akurat dan terkini sehingga berpengaruh terhadap perencanaan yang komprehensif dan realistis, dan pada gilirannya berpengaruh kepada upaya pengendalian penurunan dan kerusakan sumber daya hutan. Selain itu belum terstandarnya protokol data dan informasi dalam rangka transparansi sektor kehutanan serta belum terintegrasinya sistem informasi SDH antar unit kerja pusat dan daerah, memerlukan upaya pengembangan informasi SDH dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan. Beberapa permasalahan dalam pengembangan informasi sumberdaya hutan adalah data dan informasi SDH masih tersebar, sistem informasi SDH belum terintegrasi dengan baik, koordinasi informasi masih lemah (aliran data antara pusat dan daerah serta antar fokus belum lancar), peta dasar sebagai kerangka acuan untuk memetakan informasi tematik SDH masih beragam, belum terpenuhinya kebutuhan akan data potensi SDH yang berkualitas serta kegiatan inventarisasi hutan sesuai hierarki (nasional, provinsi, kabupaten) belum berjalan dengan baik. Sebagai upaya untuk menyiapkan ketersediaan data yang akurat, terkini dan cepat serta mudah diakses dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan yang berkualitas Fokus Kegiatan Pembangunan Informasi Sumber Daya Hutan memiliki dukungan yang positif dari berbagai aspek. Pertama, Pengembangan Informasi SDH merupakan fokus kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan didukung oleh SK Menteri Kehutanan No. 421/Kpts-II/2006. Kedua, perkembangan Teknologi Informasi khususnya pengelolaan data keruangan (spasial) berbasis web, dan perkembangan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) itu sendiri yang pada tahun 2006 melalui Kerjasama Departemen Kehutanan dan BAKOSURTANAL telah meluncurkan Peta Dasar Tematik Kehutanan skala 1:250.000 sebagai satu-satunya kerangka pemetaan tematik kehutanan pada skala tersebut. Lainnya adalah adanya dukungan kesepahaman antar pelaksana pengelola data pada unit kerja lingkup Departemen Kehutanan pusat dan daerah yang dihasilkan dari kegiatan komunikasi dan konsolidasi data kehutanan yang diupayakan secara bertahap, mengenai pentingnya pengelolaan data spasial kehutanan. Namun demikian, besarnya volume pekerjaan, letak dan lokasinya yang tersebar termasuk kapasitas SDM pada level subsistem yang belum merata akan berpotensi untuk menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengembangan informasi SDH tersebut. 2. TUJUAN Tujuan dari diupayakannya pengembangan informasi sumberdaya hutan adalah tersedianya data dasar dan system informasi yang


terintegrasi, yang dapat menyediakan data dan informasi SDH yang berkualitas untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan. Tersusunnya data dasar dan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan sub sistem pada masingmasing direktorat, tersusunnya data dan informasi untuk keperluan perencanaan dan monitoring dan evaluasi Sumber Daya Hutan (SDH) tersedianya serta tersusunnya neraca sumberdaya hutan yang akurat, mudah dipahami oleh berbagai pihak dan mudah diakses. Dengan tersedianya acuan baku dalam satu sistem yang mengakomodir kepentingan pusat dan daerah (nasional dan regional) penyusunan data base akan dapat dilakukan secara sistematis, sinkron dan sinergis. Dengan tersedianya data dasar baru yang akurat dan mudah diakses maka seluruh kegiatan pengelolaan hutan lestari dapat dengan mudah dikoordinasikan dan diintegrasikan. Selain itu, dengan adanya kerangka dasar yang mengakomodir kepentingan pusat dan daerah, kegiatan pengelolaan hutan lestari akan mudah diintegrasikan. Terkait dengan NSDH, dengan adanya pedoman baku, maka tidak akan ada lagi beberapa versi NSDH. Dengan demikian, ke depan, diharapkan tingkat validasi data dan informasi SDH serta kepercayaan dari berbagai pihak akan meningkat. Pengelolaan SDH yang dimulai dari perencanaan, pengembangan kelembagaan/organisasi, serta pelaksanaan dan evaluasi dapat dilakukan berdasarkan data yang berkualitas dan terintegrasi. Untuk tujuan estimasi dan prediksi terhadap keadaan dan perkembangan ke depan akan lebih akurat. Dengan demikian kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi dapat dikurangi. Selain itu pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan SDH dapat lebih efisien dan bertanggung-jawab, tujuan dan stakeholder yang menjadi sasaran pembangunan kehutanan tidak bias, serta kebutuhan sektor lain akan data SDH dapat dipenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian apabila tidak segera ditangani secara baik akan terjadi berbagai macam data dengan sumber data yang berbeda-beda.

3. STRATEGI Adanya isu-isu, permasalahan serta potensi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan pengembangan informasi SDH seperti tersebut di atas diperlukan strategi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Beberapa strategi pencapaian yang bisa dilaksanakan adalah melalui pengembangan kelembagaan, penyelesaian konflik, efisiensi ekonomi dan transaksi serta penguatan manajemen dan teknologi. Pengembangan kelembagaan harus mengarah pada terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang didukung data dan informasi SDH yang berkualitas dan memiliki visi keterpaduan antara pemerintah, swasta, masyarakat. Kelembagaan kehutanan kedepan harus dapat terintegrasi dengan semangat otonomi daerah. Dalam kerangka


integrasi tersebut maka harus ada kejelasan mengenai mekanisme hubungan antara pusat – daerah, antar fokus kegiatan, menyangkut kewenangan serta arus data/aliran data dan informasi SDH. Penyelesaian permasalahan ketersediaan data kehutanan dan arus informasi antar lembaga maupun instansi/unit kerja terkait menjadi hal penting untuk bisa mendapatkan data dan informasi yang akurat dan berkesinambungan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut perlu ditingkatkan intensitas komunikasi yang cukup tinggi mengenai data dan informasi kehutanan dengan dilakukannya komunikasi dan konsolidasi dengan unit kerja lingkup Departemen Kehutanan di pusat dan daerah, uji coba telah dilakukan di Kalimantan Barat, Jambi dan Sumatera Selatan. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kehutanan perlu dilakukan efisiensi di bidang perekonomian yang terkait dengan data dan informasi kehutanan. Dalam hal ini penyediaan data yang akurat dan terkini secara komprehensif dan dapat diakses dengan mudah dimanapun melalui internet/intranet dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dari sisi perencanaan. Hal ini dapat mendukung investasi di bidang kehutanan melalui sistem transaksi yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya. Di dalam pengembangan kelembagaan diperlukan pula penguatan manajemen dan teknologi yang terinternalisasi dalam Sumber Daya Manusia bidang Kehutanan. Oleh karena itu perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat dan mudah diakses perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan aspirasi dari SDM kehutanan untuk melakukan pengembangan diri selain kesempatan yang diberikan oleh institusi.

4. SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA DEPARTEMEN KEHUTANAN 2005 – 2009 (PENYEMPURNAAN) YANG DIDUKUNG OLEH FOKUS 17 Sasaran strategis dalam Renstra yang didukung oleh Fokus Kegiatan Pengembangan Informasi SDH adalah: “Tersedianya data dan informasi SDH serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir dan dan dapat dipertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari”. Untuk pencapaiannya diperlukan infrastruktur pengelolaan data dari mulai pengumpulan, proses pengolahan sampai kepada penyajiannya, meliputi teknologi yang melekat pada SDM, sarana dan prasarana (hardware dan software) serta peraturan dan pedoman sebagai payung hukumnya. Infrastruktur pengelolaan data harus tersedia secara memadai di unit kerja pada berbagai level pemerintahan di pusat dan daerah, sehingga dapat mendukung komunikasi data antar sumber data, pengelola dan pengguna data secara mudah dan cepat. Untuk mengetahui kondisi masing-masing unit kerja yang terkait dengan komunikasi data (sumber data, pengelola/kustodian maupun


pengguna) diperlukan komunikasi dan koordinasi. Koordinasi perlu dilakukan dengan unit kerja lintas eselon I Departemen Kehutanan dan institusi terkait di pusat (BAKOSURTANAL, LAPAN, BPS, dll) dan di daerah (Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota). Dalam lingkup Departemen Kehutanan dilakukan koordinasi antar fokus kegiatan yang terkait dengan focus 17 (Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan). Keterkaitan dimaksud adalah dengan fokus kegiatan pengamanan kawasan hutan (1), pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam (3), pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman (4), pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak (5), rehabilitasi hutan dan lahan (7), pengelolaan DAS (8), pengelolaan kawasan konservasi (10), pengembangan hutan rakyat (13), pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (14), pengembangan hutan kemasyarakatan (15), pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (16) dan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18). Hubungan kausalitas dalam rangka mencapai sasaran srategis antara Fokus Kegiatan 17 dan Fokus Kegiatan lainnya bergantung pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja serta tata waktu dari proses penyelesaian tupoksi. Oleh karena itu penajaman prosedur kerja dan tata waktu antar unit kerja terkait dengan pengelolaan data spasial kehutanan menjadi sangat penting untuk penyiapan dan pembiayaan rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan informasi sumber daya hutan. Faktor penguatan kelembagaan (capacity building) kehutanan pusat dan daerah serta pengembangan SDM merupakan pendukung utama bagi fokus kegiatan pengembangan informasi SDH. Sedangkan output dari Fokus Kegiatan 17 menjadi bahan pendukung fokus lain.

5. PROGRES DAN RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Ruang lingkup kegiatan pengembangan informasi SDH di tahun 2008, meliputi kegiatan Pengembangan sistem database spasial dan non spasial SDH, Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan, Penyusunan Neraca SDH tingkat Nasional dan Provinsi serta Penyempurnaan regulasi/pedoman dalam pengembangan informasi SDH. Sedangkan kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan pada tahun 2008 beserta perkiraan biaya yang diperlukan untuk mendukung sasaran strategis tersedianya data dan informasi SDH serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir dan dan dapat dipertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari adalah: 1. Penghimpunan data dan informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia. 2. Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala. 3. Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spasial maupun spasial), data dasar kehutanan, data tematik kehutanan dan jatikon.


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pengembangan basis data pemanfaatan hutan. Sosialisasi pemanfaatan Kawasan Hutan. Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH. Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial. Pembuatan, pengadaan, penyempurnaan dan pendokumentasian peta-peta kehutanan. Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan. Penyusunan NSDH. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT. Penyajian data dan informasi kehutanan dan bidang planologi. Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS.

a. Realisasi Kegiatan Tahun 2006 dan Prediksi Pencapaian Realisasi Kegiatan Tahun 2007 Beberapa kegiatan yang telah dilakukan serta ketersediaan data dan informasi sumberdaya hutan pada tahun 2006 serta prediksi tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1. Penghimpunan data dan informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia • Data, informasi dan rekomendasi penyiapan areal pemanfaatan hutan 27 provinsi dan seluruh Indonesia (2007) • Peta digitasi penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan seluruh Indonesia (prediksi tahun 2007). 2. Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala • Data dan informasi penanganan masalah penyiapan areal pemanfaatan hutan 19 lokasi (2006) dan 10 kabupaten (2007). • Observasi dan groundcheck areal pemanfaatan kawasan hutan 8 lokasi pada tahun 2007. • Data dan informasi penanganan masalah penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan 13 lokasi 3. Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spasial maupun non spasial) • Data dan informasi IUPHHK HA/HT/HTR baik spasial maupun non spasial seluruh Indonesia dan kawasan konservasi dan HL (Jawa, Bali, NTB, NTT) bertahap mulai tahun 2007-2009. 4. Pengembangan basis data pemanfaatan hutan • Basis data penyiapan areal pemanfaatn hutan 8 prov (2006) dan 12 provinsi (2007).


• •

Inhouse training bidang penyiapan areal pemanfaatan KH 20 orang (2007) Pembahasan integrasi database pemanfaatan hutan produksi 4 provinsi (2007).

5. Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH • Bahan rencana produksi kayu nasional 3 judul (2006) dan 1 judul (2007) • Data potensi kayu 1 judul (2006) dan 1 judul (2007). • Peta potensi kayu 15 provinsi (2006) dan 4 provinsi (2007). • Data produksi da konsumsi kayu bulat 2 judul. • Data tematik kehutanan 19 provinsi 2 tema, seluruh Indonesia (2007). • Sinkronisasi standar hasil penafsiran citra resolusi sedang di 5 BPKH (2006) dan 4 BPKH (2007). 6. Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial • Data citra resolusi sedang 195 scene dan data penutupan lahan 1 BPKH (Kalbar) dan sebagian Papua. Prediksi tahun 2007 tersedia data penutupan lahan seluruh Indonesia 33 Provinsi. • Data penutupan lahan global seluruh Indonesia (tahunan) • Data citra resolusi tinggi 56 scene Kalimantan, 43 scene Sumatera dan 3 scene Papua. Tahun 2007 tersedia data citra resolusi tinggi untuk Papua, Jawa, Bali, NTT dan Maluku. • Data penutupan lahan dan data hasil pendugaan potensi hutan Kalimantan (2006) dan Sulawesi, Sumatera (2007). • Peta titik panas (hospot) 20 lbr dan data hasil rekapitulasi di pulau besar Indonesia. • Draft buku standar pembakuan hasil penafsiran citra resolusi sedang. • Pemantauan kondisi titik kontrol kehutanan 12 prov/450 titik (2007). • Skoring kawasan hutan 16 provinsi (2007) dan 8 propinsi (2008). Checking lapangan akan dilaksanakan sebanyak 8 propinsi tahun 2008. • Updating sebaran bahan bakar hutan 40 lbr (2007) • Peta perkembangan pemasangan jatikon 8 provinsi (2007) • Peta kelas lereng 7 provinsi (2007) • Peta deforestasi 2 pulau(2006), prediksi tahun 2007 tersedia peta rekalkulasi, deforestasi, potensi SDH, HTR, open access dan kondisi fisik lahan. • Data dan informasi citra radar tiga dimensi resolusi sangat tinggi (2007). • Data hasil penafsiran citra satelit resolusi sangat tinggi pada 20 unit pengelolaan IUPHHK HA/HT (2007)


• • • • • • • •

Informasi spasial tematik struktur hutan pada KH unit pengelolaan di 5 HL secara digital (2007) Data citra tiga dimensi dan informasi spasial tematik kawasan konservasi pada unit pengelolaan di 5 HL (2007) Sosialisasi pemantauan SDH dengan citra satelit resolusi rendah 2 BPKH (2007) Koordinasi konsultasi dan sosialisasi hasil serta metodologi penaksiran SDH 2 BPKH dan 11 BPKH (2007) Koordinasi kebutuhan dalam rangka penyajian data titik panas di 1 BPKH (2007) Supervisi pemantapan basis data dan metadata penginderaan jauh 4 BPKH (2006) dan 3 BPKH (2007) Bahan publikasi pusinvenpeta 2 judul (2006), 4 judul (2007). Pengembangan jaringan dan SIG 1 paket

7. Pembuatan, pengadaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik kehutanan • Data dasar tematik kehutanan seluruh Indonesia skala 1 : 250.000 285 lbr beserta sosialisasinya dilanjutkan dengan kegiatan groundcheck 23 lokasi penjajagan skala 1 : 100.000 pada tahun 2007. • Peta dasar 1500 br (2006), pada tahun 2007 diharapkan telah tersedia peta dasar 1200 lbr, peta tema non kehutanan 300 lbr, peta kawasan hutan 32 provinsi (320 lbr) 8. Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan • Sosialisasi peraturan perpetaan pada 9 BPKH (2007). 9. Penyusunan NSDH • Buku NSDH daerah/prov 40 judul (2006) dan 30 judul (2007) • Buku NSDH Nasional 7 judul (2006) dan 1 judul (2007) 10. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya • Enumerasi dan reenumerasi TSP/PSP 2735 klaster (2006), 255 klaster (2007) • Uji petik reenumerasi dan enumerasi TSP/PSP 10 BPKH (2006) dan 11 BPKH (2007) • Inventarisasi hasil hutan non kayu 45 lokasi (2006), 43 lokasi (2007) • Inventarisasi sosial budaya 18 lokasi (2006), 42 lokasi (2007) • Inventarisasi tegakan hutan 15 lokasi (2006), 9 lokasi (2007) • Risalah hutan lindung 20 lokasi (2006) dan 12 lokasi (2007) • Inventarisasi potensi wilayah kelola KPH Model 2 lokasi


• •

Koordinasi dan pembinaan inventarisasi hutan 10 BPKH (2006) dan 11 BPKH (2007) Sosialisasi kriteria standar inventarisasi hutan 1 provinsi (2006) dan 11 provinsi (2007)

11. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT • Pemantapan basis data penginderaanjauh 1 basis data, 2 basis data dan 1 buku (2007) • Integrasi data spasial kehutanan pusat dan daerah,simulasi di 11 BPKH (2006), instalasi di 11 BPKH serta konsolidasi di 29 provinsi (2007) • Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi 11 lokasi • Pengembangan intranet departemen kehutanan 2 judul • Penyusunan global desain sistem dan aplikasi interface 1 judul pada tahun 2007 • Pelayanan akses internet bandwith 256 Kbps (2006) dan 2 Mbps (2007) • Pedoman Sistem Informasi Kehutanan 3 judul (2007) • Peningkatan kemampuan SDM di bidang TI 2 judul (2006), 1 judul (2007) • Pengembangan dan pemeliharaan SIAPHUT daerah 11 lokasi • Pelatihan SIG Tingkat Advance 2 angkatan @ 20 orang (2007) 12. Penyajian Data dan Informasi Kehutanan dan Bidang Planologi • Data dan informasi kehutanan sampai tahun 2005, tahun 2006 dan data statistik triwulanan tahun 2007 • Data strategis kehutanan sampai tahun 2006, 2007. • Beragam informasi tentang kehutanan (buletin, boklet dll) • Data ekspor impor komoditi kayu olahan s/d tahun 2005, 2006. • Data dan informasi kegiatan kehutanan di pusat dan daerah serta penyempurnaan database website Dephut, updating 800 materi dan penyempurnaan tampilan website Dephut • Data statistik provinsi s/d tahun 2005, 2006 • Buku pintar bidang planologi kehutanan • Prestour pembangunan bidang planologi 1 provinsi 13. Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS • Pada tahun 2006 tersedia 7 judul laporan kegiatan hasil kerjasama dengan BPS yaitu Potensi hutan rakyat tanaman kehutanan, Potensi hutan rakyat tanaman perkebunan, Konsumsi kayu bakar, Sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan tahun 2004, Desain statistik, Pengolahan data statistik industri hasil hutan kayu, pengolahan data ekspor-impor kehutanan tahun 1996 – 2005.


•

Pada tahun 2007 diharapkan tersedia 2 judul laporan yaitu Pengolahan statistik industri hasil hutan non kayu, laporan identifikasi desa dalam kawasan hutan beserta petanya.

b. Rancangan Fokus Kegiatan 17 Tahun 2008 Rencana target (output) pentahapan untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2008 dan 2009 adalah terlaksananya kegiatan dan ketersediaan data dan informasi sebagai berikut: 1. Penghimpunan data dan informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia • Data, informasi dan rekomendasi penyiapan areal pemanfaatan hutan seluruh Indonesia • Sinkronisasi data informasi pemanfaatan hutan produksi di 12 kab (2008) dan 21 kab (2009). • Peta digitasi penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan seluruh Indonesia 2. Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala • Data dan informasi penanganan masalah penyiapan areal pemanfaatan hutan 15 kabupaten (2008) dan 8 kabupaten (2009). • Verifikasi calon areal kerja IUPHHK HA/HT/HTR 60 lokasi (2008) dan 60 lokasi (2009) • Data dan informasi penanganan masalah penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan 10 lokasi (2008), 10 lokasi (2009) 3. Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spasial maupun non spasial) • Data dan informasi IUPHHK HA/HT/HTR baik spasial maupun non spasial seluruh Indonesia dan kawasan konservasi dan HL (Jawa, Bali, NTB, NTT) bertahap mulai tahun 2007-2009. 4. Pengembangan basis data pemanfaatan hutan • Basis data penyiapan areal pemanfaatan hutan 12 prov (2008) dan 5 provinsi (2009). • Inhouse training bidang penyiapan areal pemanfaatan KH 40 orang (2008) dan 20 orang (2009). • Pembahasan integrasi database pemanfaatan hutan produksi 2 provinsi (2008) dan 4 provinsi (2009). 5. Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH • Bahan rencana produksi kayu nasional 1 judul (2008) dan 1 judul (2009) • Data potensi kayu 1 judul (2008) dan 1 judul (2009).


• • • • •

Peta potensi kayu 6 provinsi (2008) dan 4 provinsi (2009). Data produksi dan konsumsi kayu bulat 1 judul (2008). Data tematik kehutanan 33 provinsi 2 tema, 4 judul di BPKH. Sinkronisasi standar hasil penafsiran citra resolusi sedang di 4 BPKH (2008) dan 4 BPKH (2009). Pemutakhiran basis data SDH dan pemutakhiran peta potensi SDH 7 judul (1 BPKH) pada tahun 2008.

6. Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial • Data penutupan lahan seluruh Indonesia 33 Provinsi (2008) dan data citra satelit resolusi sedang seluruh Indonesia (2009) • Data penutupan lahan global seluruh Indonesia (tahunan) • Data penutupan lahan dan data hasil pendugaan potensi hutan di Jawa, Bali, NTT, Maluku dan Papua. • Peta titik panas (hospot) 20 lbr dan data hasil rekapitulasi di pulau besar Indonesia. • Buku standar pembakuan hasil penafsiran citra resolusi sedang yang telah dikoreksi dan disesuaikan dengan SNI. • Pengembangan database spesies pohon 1 judul (2008). • Pemantauan kondisi titik kontrol kehutanan 13 prov/510 titik (2008) dan 8 provinsi/450 titik (2009). • Peta hasil skoring kawasan hutan 8 provinsi (2008) • Peta perkembangan pemasangan jatikon 11 provinsi (2008), 11 provinsi (2009) • Peta kelas lereng 8 provinsi (2008), 8 provinsi (2009) • Data tematik turunan kehutanan (5 tema) • Data dan informasi citra radar tiga dimensi resolusi sangat tinggi. • Data hasil penafsiran citra satelit resolusi sangat tinggi pada 20 unit pengelolaan IUPHHK HA/HT (2007) • Informasi spasial tematik struktur hutan pada 45 KH unit pengelolaan secara digital (2008) dan 65 KH pada tahun 2009. • Data citra tiga dimensi dan informasi spasial tematik 15 kawasan konservasi (2008) dan 25 kawasan konservasi (2009) pada unit pengelolaan. • Hasil telaahan terhadap 100 unit (2008) dan 100 unit (2009) areal calon lokasi/permohonan IUPHHK HA/HT dengan citra resolusi sedang. • Hasil telaahan terhadap penetapan status kawasan hutan pada 100 unit (2008) dan 100 unit (2009) areal IUPHHK HA/HT, perkebunan, pertambangan dengan citra resolusi sedang. • Database spasial 5 TN model (2008) dan 8 TN model (2009) untuk mendukung penyusunan web dephut. • Data hasil checking lapangan pada 10 unit (2008) dan 10 unit (2009) pengelolaan IUPHHK HA/HT/HTR.


• • • • • • • • •

Sosialisasi hasil penafsiran citra resolusi sedang 22 provinsi (2008). Sosialisasi hasil penafsiran citra landsat 33 lokasi (2008) dan BPKH (2009) Bimbingan teknis pemantauan SDH dengan citra resolusi sedang di 22 provinsi (2008) dan 22 provinsi (2009). Sosialisasi pemantauan SDH dengan citra satelit resolusi rendah 11 BPKH (2008) dan 7 BPKH (2009). Koordinasi konsultasi dan sosialisasi hasil serta metodologi penaksiran SDH 7 BPKH (2008) dan 7 BPKH (2009). Koordinasi kebutuhan dalam rangka penyajian data titik panas di 3 BPKH (2008) dan 3 BPKH (2009). Supervisi pemantapan basis data dan metadata penginderaan jauh 5 BPKH (2008) dan 3 BPKH (2009). Bahan publikasi pusinvenpeta 3 judul, 1 album (2008), 3 judul dan 1 album (2009). Pengembangan jaringan dan SIG 8 paket (pusat dan BPKH)

7. Pembuatan, pengadaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik kehutanan • Data dasar tematik kehutanan seluruh Indonesia pendetailan sampai skala 1:100.000, 1.500 lbr (2008) dan pencetakan pada tahun 2009. Sosialisasi data dasar tematik 163 lokasi oleh BPKH. • Peta dasar 1.297 lbr (2008) dan 1.000 lbr (2009), peta tema non kehutanan 200 lbr (2008), peta kawasan hutan 32 provinsi (205 lbr) (2008). • Peta tematik kehutanan 440 lbr (2008). 8. Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan • Sosialisasi peraturan/pedoman perpetaan kehutanan pada 33 provinsi (2008). 9. Penyusunan NSDH • Buku NSDH daerah/prov 30 judul (2008) dan 30 judul (2009) • Buku NSDH Nasional 1 judul (2008) dan 1 judul (2009) • Sosialisasi kriteria dan standar NSDH 11 lokasi (2008) dan 19 lokasi (2009) 10. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya • Enumerasi dan re-enumerasi TSP/PSP 572 klaster (2008), 600 klaster (2009) • Uji petik reenumerasi dan enumerasi TSP/PSP 11 BPKH (2008) dan 11 BPKH (2009) • Inventarisasi hasil hutan non kayu 143 lokasi (2008), 150 lokasi (2009) • Inventarisasi sosial budaya 38 lokasi (2008), 35 lokasi (2009)


• • • • •

Inventarisasi tegakan hutan 86 lokasi (2008), 50 lokasi (2009) Risalah hutan lindung 19 lokasi (2008) dan 10 lokasi (2009) Inventarisasi potensi wilayah kelola KPH Model 16 lokasi (2008) dan 12 lokasi (2009) Koordinasi dan pembinaan inventarisasi hutan 11 BPKH (2008) dan 11 BPKH (2009) Sosialisasi kriteria standar inventarisasi hutan 10 provinsi (2008) dan 11 provinsi (2009)

11. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT • Pemantapan basis data penginderaanjauh 2 basis data dan 1 buku. • Integrasi/konsolidasi data spasial kehutanan pusat dan daerah 18 BPKH (2008),ujicoba 10 kab (2009). • Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi 11 lokasi dan 2 eselon I • Pengembangan intranet departemen kehutanan 2 judul (2008) • Penyusunan global desain sistem dan aplikasi interface 6 judul (2008) dan 10 judul (2009) • Pelayanan akses internet bandwith 2 Mbps • Pedoman Sistem Informasi Kehutanan 4 judul (2008) dan 2 judul (2009) • Peningkatan kemampuan SDM di bidang TI 3 judul (2008), 3 judul (2009) • Pengembangan dan pemeliharaan SIAPHUT daerah 11 lokasi • Pengembangan database kehutanan daerah 2 judul (2008). 12. Penyajian Data dan Informasi Kehutanan dan Bidang Planologi • Data dan informasi kehutanan sampai tahun 2008 dan data statistik triwulanan tahun 2009 • Data strategis kehutanan sampai tahun 2008. • Beragam informasi tentang kehutanan (buletin, boklet dll) • Data ekspor impor komoditi kayu olahan s/d tahun 2008. • Updating 800 materi dan penyempurnaan tampilan website Dephut • Data statistik provinsi s/d tahun 2008 • Buku pintar bidang planologi kehutanan • Prestour pembangunan bidang planologi 1 provinsi 13. Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS • Pada tahun 2008 tersedia 2 judul laporan kegiatan hasil kerjasama dengan BPS yaitu Analisa supply demand kayu, kajian analisis peranan sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional • Pada tahun 2009 diharapkan tersedia 2 judul laporan.


6. KETERKAITAN FOKUS 17 DENGAN FOKUS LAIN Dalam pelaksanaannya, fokus kegiatan pengembangan informasi sumberdaya hutan perlu dukungan input dari fokus kegiatan lain dan sebaliknya output dari fokus kegiatan pengembangan informasi sumberdaya hutan dapat mendukung fokus kegiatan lain. Di bawah ini keterkaitan fokus kegiatan dengan kegiatan lain per pokok kegiatan : 1. Penghimpunan data dan informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia Perlu dukungan: - Data-data mengenai IUPHHK HA/HT/HTR dari fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam (3) dan hutan tanaman (4), pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak (5). - Data tata batas, fungsi, peruntukan dan penggunaan kawasan hutan dari fokus kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (16) - Data KPH dari fokus kegiatan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (17) Mendukung: - Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam (3) dan hutan tanaman (4) sebagai bahan/data pembuatan peta WA HA/HT/HTR - Fokus kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (16) sebagai bahan konfirmasi dalam hal tata batas kawasan hutan. - Fokus kegiatan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18) sebagai masukan dalam menentukan lokasi pemanfaatan kawasan hutan. 2. Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala Perlu dukungan: - Data-data mengenai IUPHHK HA/HT/HTR termasuk permasalahannya dari fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman, pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak (3-5), pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (17) serta data dari Dishut provinsi/kabupaten. Mendukung: - Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman (3-4) sebagai bahan/data pembuatan peta WA HA/HT/HTR - Fokus kegiatan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18) sebagai bahan rekomendasi pemecahan masalah 3. Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spasial maupun spasial), data dasar kehutanan,data tematik kehutanan dan jatikon Perlu dukungan: - Data-data mengenai IUPHHK HA/HT/HTR dari fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan


tanaman, pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak (3-5), pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18) serta data dari Dishut provinsi/kabupaten Mendukung: - Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman (3-4) sebagai bahan/data pembuatan peta WA HA/HT/HTR 4. Pengembangan basis data pemanfaatan hutan Perlu dukungan: - Data-data mengenai IUPHHK HA/HT/HTR dari fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman, pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak (3-5) - Data tata batas, fungsi, peruntukan dan penggunaan kawasan hutan dari fokus kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (16) - Data KPH dari fokus kegiatan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18) Mendukung: - Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman (3-4) sebagai bahan/data pembuatan peta WA HA/HT/HTR - Fokus kegiatan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18) sebagai basis data areal pemanfaatan kawasan hutan 5. Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Perlu dukungan: - Data produksi kayu, industri kayu dari fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman (3-4) - Data penunjukan kawasan hutan, perubahan fungsi, peruntukan dan penggunaan kawasan hutan dari fokus kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (16) - Data tematik pemanfaatan kawasan hutan dari fokus kegiatan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18) - Data dan informasi batas kawasan konservasi dari fokus kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (10) Mendukung: - Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman (3-4) sebagai bahan rencana produksi kayu bulat nasional, data produksi dan konsumsi kayu bakar - Semua fokus kegiatan dengan adanya peta tematik kehutanan 6. Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial Perlu dukungan: - Data-data mengenai basis data SDH dari fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman, pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak (3-5)


Data tata batas kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan, perubahan fungsi, peruntukan dan penggunaan dari fokus kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (16) - Data titik panas seluruh Indonesia dari fokus kegiatan pengendalian kebakaran hutan (9) - Data pendukung dari BMG, BPPT,UPT Dephut,Dinas Kehutanan propinsi/kabupaten Mendukung: - Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman (3-4) sebagai data pendukung peta titik panas seluruh Indonesia, data hasil penafsiran tematik citra satelit resolusi sangat tinggi, bahan untuk telaah areal lokasi IUPHHK HA/HT. - Fokus kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (16) sebagai bahan masukan dalam hal tata batas kawasan hutan. - Fokus kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (10) berupa data hasil penafsiran citra resolusi sangat tinggi di kawasan konservasi. - Semua fokus kegiatan sebagai bahan pendukung antara lain berupa peta tematik kehutanan, peta penutupan lahan hasil penyempurnaan, peta penutupan lahan resolusi rendah, buku standar hasil penafsiran resolusi sedang, peta kelas lereng. - UPT Dephut, Dishut provinsi, Dishut kabupaten -

7. Pembuatan, pengadaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik kehutanan Perlu dukungan: - Data-data pendukung dari BAKOSURTANAL, DITTOP, Direktorat Geologi dan BPPT. - Data hasil ground check (pengukuran di lapangan) Mendukung: - Semua fokus kegiatan dengan adanya peta dasar tematik kehutanan. 8. Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan Perlu dukungan: - UPT Dephut, Dinas kehutanan provinsi dan kabupaten Mendukung: - Semua fokus kegiatan terkait untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme personal dalam bidang perpetaan. 9. Penyusunan NSDH Perlu dukungan: - Data-data SDH dari fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam dan hutan tanaman (3-4), pengelolaan kawasan konservasi (10), pengelolaan keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan produk satwa liar (11) dan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (16).


Mendukung: - Semua fokus kegiatan terkait berupa buku NSDH Nasional serta kriteria dan standar NSDH 10. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya Perlu dukungan: - Data lokasi hutan lindung dari fokus kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (10) - Data lokasi KPH Model dari fokus kegiatan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18) Mendukung: - Fokus kegiatan pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (14) berupa data dan informasi hasil hutan non kayu. - Fokus kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (10), pengembangan hutan kemasyarakatan (15) berupa data dan informasi sosbud masyarakat sekitar hutan, data dan informasi kondisi hutan lindung. - Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam (3-4) berupa data potensi hutan. - Fokus kegiatan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan (18) berupa data potensi KPH model 11. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT Perlu dukungan: - Data base dari semua fokus kegiatan terkait, UPT Dephut. Mendukung: - Semua fokus kegiatan terkait berupa data dan peta kehutanan (spasial dan non spasial). 12. Penyajian data dan informasi kehutanan dan bidang planologi Perlu dukungan: - Data dan informasi dari semua fokus kegiatan terkait, UPT Dephut, Dinas Kehutanan provinsi. Mendukung: - Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam, pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman, pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak (3-5) berupa data statistik ekspor dan impor kehutanan. - Semua fokus kegiatan terkait sebagai data pendukung. 13. Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS Perlu dukungan: - Data supply demand kayu, data PDB dari instansi/unit kerja terkait. Mendukung: - Semua fokus kegiatan terkait berupa data dan informasi kehutanan.


C.

FOKUS KEGIATAN 18 PEMBANGUNAN WILAYAH PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan) Pengurusan kehutanan sesuai dengan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi kegiatan penyelenggaraan : perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan; dan pengawasan. Penyelenggaraan perencanaan kehutanan tersebut meliputi kegiatan : inventarisasi hutan; pengukuhan kawasan hutan; penatagunaan kawasan hutan; pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan; dan penyusunan rencana kehutanan. Dari keseluruhan kegiatan perencanaan tersebut, implementasi kegiatan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di lapangan masih lemah, khususnya di luar wilayah kerja Perum Perhutani. Berdasarkan penjelasan Pasal 21 UU No 41 tahun 1999, pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau pemerintah daerah. Oleh karenanya, Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengambil peran dalam pengelolaan hutan tersebut yang pelaksanaannya tidak mudah. Hal ini dapat terlihat dengan belum terbentuknya wilayah pengelolaan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat unit pengelolaan. 1. ISU STRATEGIS Ketiadaan wilayah pengelolaan hutan di tingkat unit pengelolaan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) beserta institusi pengelolanya di tingkat tapak, sebagai salah satu wujud dari pengambilan peran serta pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pengelolaan hutan (khususnya di luar wilayah kerja Perhutani), berkontribusi terhadap belum dapat terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. Kesulitan pelaksanaan peran dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan, diawali dengan belum memadainya keberadaan peraturan perundang-undangan, serta keragaman penafsiran terhadap konsep KPH dilihat dari berbagai sudut pandang para pemangku kepentingan. Keragaman penafsiran tersebut, berakibat pada belum dapat terbangunnya komitmen bersama dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan KPH di tingkat tapak. Dengan terbitnya PP No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfatan Hutan, diharapkan dapat mengurangi keragaman penafsiran sehingga dapat mendorong terbangunnya komitmen bersama, serta dapat mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya pembangunan untuk mewujudkan KPH di tingkat tapak. Wilayah pengelolaan tingkat unit pengelolaan dalam bentuk KPH merupakan wadah kegiatan pengelolaan hutan yang terdiri dari :


tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Sehubungan dengan lingkup kegiatan pengelolaan hutan tersebut, maka pembangunan KPH memerlukan keterlibatan dari unit-unit Eselon I lingkup Departemen Kehutanan sesuai dengan kewenangannya. Demikian pula, Fokus 18 : Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan memerlukan keterlibatan fokus-fokus kegiatan lainnya. 2. TUJUAN Program Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan diarahkan untuk dapat mencapai tujuan: a. Terwujudnya kerangka dasar implementasi pembangunan wilayah pengelolaan hutan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan b. Terwujudnya unit-unit wilayah pengelolaan hutan dalam bentuk KPH beserta institusi pengelolanya yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, untuk mendukung kemantapan kawasan hutan sehingga dapat dicapai pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. 3. STRATEGI Strategi pembangunan KPH dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Diperlukan peningkatan kapasitas pembangunan KPH di tingkat nasional dan daerah; b. Fokus pada upaya pembangunan kelembagaan KPH di lapangan. Berdasarkan strategi tersebut di atas ditetapkan kebijakan pokok pembangunan KPH sebagai berikut: a. Penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan nasional serta sosialisasinya; b. Pengembangan SDM (antara lain mencakup tujuan, sasaran dan bentuk pengembangan SDM); c. Manajemen pelaksanaan pembangunan KPH (antara lain melalui tim pengendalian pembangunan KPH); d. Peningkatan Kepedulian Publik terhadap Pembangunan KPH (DPR, perguruan tinggi, lembaga donor, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat); dan e. Penetapan dan proses fasilitasi pembangunan KPH di lapangan.

4. SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA DEPARTEMEN KEHUTANAN 2005 – 2009 (PENYEMPURNAAN) YANG DIDUKUNG OLEH FOKUS 18 Sasaran strategis pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan adalah sebagai berikut:


a. Sebagai mandat dari PP No 6 Tahun 2007 Pasal 141, yaitu penyelesaian penetapan seluruh wilayah KPH selama 2 tahun sejak diberlakukannya PP No 6 Tahun 2007 (8 Januari 2007) b. Berdasarkan Renstra Dephut 2005-2009 (Penyempurnaan), yaitu terbangun dan beroperasinya 1 unit KPH di setiap provinsi. Untuk mengetahui tingkat capaian dari sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Dephut 2005-2009 (Penyempurnaan), telah ditetapkan beberapa indikator keberhasilan sebagai berikut : a. Adanya Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH di setiap provinsi; b. Adanya Kelembagaan KPH, antara lain: (1) Tersedianya Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut PP No 6 Tahun 2007 dan pedoman/petunjuk pelaksanaan pengelolaan KPH; (2) Terbentuknya organisasi KPH; (3) Tersedianya SDM; (4) Tersedianya dana bagi operasionalisasi KPH; c. Adanya Rencana Pengelolaan Hutan.

5. PROGRES DAN RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk mencapai sasaran strategis pembangunan KPH telah dilaksanakan dan direncanakan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut : (1) Pengembangan Kebijakan Pembangunan KPH a. Penyusunan pedoman, kriteria dan standar b. Formulasi kebijakan SDM c. Penyusunan kurikulum Lokalatih (2) Perencanaan Strategis dan Operasional Pembangunan KPH a. Penyusunan rencana aksi (action plan) pembangunan KPH tingkat Nasional b. Penyusunan rencana aksi (action plan) pembangunan KPH tingkat Provinsi c. Penyusunan rencana aksi (action plan) pembangunan KPH tingkat kabupaten/kota yang menjadi lokus KPH Model (3) Fasilitasi Implementasi Pembangunan KPH a. Penyiapan Rancangan Peta Penetapan KPH b. Penyusunan Rancangan Pembangunan KPH Model c. Peningkatan kapasitas SDM (Lokakarya, sosialisasi, Lokalatih) d. Fasilitasi strukturisasi institusi pada KPH Model e. Koordinasi dan pembinaan pembangunan KPH f. Publikasi dan dokumentasi (disain web, leaflet, booklet, dan kepustakaan) g. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin.


(4) Pembangunan Sistem Pengendalian KPH a. Pengendalian pembangunan KPH b. Penyusunan disain database pembangunan KPH c. Penyusunan database KPH Model d. Penyusunan sistem dan program aplikasi pengendalian pembangunan KPH Keempat kelompok kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan kerangka logis sebagaimana Gambar 1. yang diarahkan pada: 1. Terbentuknya unit-unit wilayah KPH di seluruh kawasan hutan pada awal tahun 2009; 2. Terbentuknya institusi pengelola pada unit wilayah KPH sebanyak 1 unit disetiap provinsi pada tahun 2009 ; dan 3. Tersusunnya rencana pengelolaan hutan pada setiap unit wilayah KPH pada butir 2.

TERBANGUNNYA DAN BEROPERASINYA 1 UNIT KPH DI SETIAP PROVINSI

Penetapan (Rancangan Penetapan) P

KPH Model Sebagai Embrio KPH D Formulasi Kebijakan D SDM

Fasilitasi Strukturisasi/ Penguatan Inst. Pengelola

D

Pembentukan D

Arahan

D Lokalatih

P

Action Plan

D Lokakarya P Rancangan KPH Model

Fasilitasi & P Pengendalian

Rancangan D Pembangunan KPH Model P

P,D Rancang Bangun D

Rencana Pengelolaan

P Kurikulum

D

Pemahaman Tim Monev Pedoman Penilaian Pembangunan KPH Model P Kinerja KPH P

P Pedoman Pembangunan KPH

Progres dan rencana kegiatan pencapaian pembangunan KPH sebagai berikut :

D

Tata batas/ rekonstruksi

Keterangan: P : Pusat D : Daerah

sasaran

a. Realisasi Kegiatan Tahun 2006 I.

Inventarisasi

Pengembangan Kebijakan Pembangunan KPH 1. Penyusunan Pedoman, kriteria dan standar :

strategis


a. 1 judul (draf Akademis) kriteria dan standar kelembagaan KPH; b. 1 judul (draf akademis) Kriteria dan Standar Pembentukan Wilayah KPH; c. 1 judul (draf akademis) Kriteria dan Standar Rencana Pengelolaan Hutan; d. Pedoman KPH Model II.

Fasilitasi Implementasi Pembangunan KPH 1. Rancangan Penetapan Wilayah KPH 7 propinsi 2. Lokakarya : a. Pemahaman Pedoman KPH Model 1 paket b. Rancangan KPH Model 1 paket 3. Penyusunan Rancangan Pembangunan KPH Model 7 lokasi 4. Fasilitasi Pembangunan KPH 4 paket

III. Pembangunan Sistem Pengendalian KPH 1. Penyusunan Kriteria dan Indikator serta Sistem Penilaian Kinerja Pembangunan KPH 1 judul (draft akademis) 2. Disain database pembangunan KPH 1 paket b. Prediksi Pencapaian Realisasi Kegiatan Tahun 2007 I.

Pengembangan Kebijakan Pembangunan KPH 1. Penyusunan Pedoman, kriteria dan standar : a. Penyusunan Pedoman Pembangunan KPH (Pedoman Pemanfaatan Wilayah Tertentu) b. Formulasi Kebijakan SDM tingkat Nasional 1 paket dan Tingkat Provinsi 21 paket c. Penyusunan Kurikulum pembekalan/ lokalatih bagi personil KPH Model 1 paket

II.

Perencanaan Stratejik dan Operasional Pembangunan KPH Penyusunan Action Plan Pembangunan KPH : a. Tingkat Nasional 1 paket b. Tingkat Provinsi 26 paket c. Tingkat Kabupaten 12 paket

III. Fasilitasi Implementasi Pembangunan KPH 1. Rancangan Penetapan Wilayah KPH 12 propinsi 2. Pembentukan Wilayah KPH 7 propinsi 3. Lokakarya : a. Pemahaman Pedoman KPH Model (1paket) b. Rancangan KPH Model (1 paket) 4. Penyusunan Rancangan Pembangunan KPH Model 10 lokasi 5. Lokalatih Personal Pelaksana KPH 17 propinsi 6. Fasilitasi Pembangunan KPH 6 paket


7. Fasilitasi strukturisasi institusi pengelola pada KPH Model 13 unit KPH Model 8. Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH 13 unit KPH Model IV. Pembangunan Sistem Pengendalian KPH 1. Pembuatan database KPH Model 1 paket 2. Pembuatan Aplikasi Penilaian Kinerja Pembangunan KPH 1 aplikasi 3. Pengumpulan data dan informasi KPH Model 6 lokasi c. Rancangan Fokus Kegiatan 18 Tahun 2008 I.

Pengembangan Kebijakan Pembangunan KPH 1. Penyusunan Pedoman Pembangunan KPH 2 judul 2. Formulasi kebijakan SDM Tingkat Provinsi 3 propinsi

II.

Perencanaan Stratejik dan Operasional Pembangunan KPH 1. Penyusunan action plan pembangunan KPH Tingkat Kabupaten pada 11 kabupaten

III. Fasilitasi Implementasi Pembangunan KPH 1. Pembentukan wilayah KPH 11 propinsi 2. Fasilitasi Strukturisasi Institusi Pengelola KPH 13 propinsi 3. Inventarisasi Wilayah Kelola KPH 4 unit 4. Penguatan organisasi KPH 4 propinsi 5. Penyusunan rencana pengelolaan KPH 9 unit (propinsi) 6. Lokalatih personal Pelaksana KPH 11 angkatan di 11 propinsi 7. Penyusunan Rancangan penetapan KPH 8 propinsi 8. Lokakarya Pemahaman Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan KPH Model, 1 lokakarya, 10 draf rancangan pembangunan KPH Model 9. Penyusunan rancangan pembangunan KPH Model 10 lokasi 10.Lokakarya Rancangan Pembangunan KPH Model, 1 lokakarya, 10 rancangan pembangunan KPH Model 11.Fasilitasi pemantapan wilayah KPH, 4 propinsi 12.Fasilitasi pemantapan kelembagaan KPH, 2 propinsi 13.Fasilitasi Pembangunan KPH 28 propinsi 14.Fasilitasi Pembangunan KPH di Provinsi 9 provinsi IV. Pembangunan Sistem Pengendalian KPH 1. Pengendalian Pembangunan KPH Provinsi 3 propinsi 2. Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal KPH 1 aplikasi 3. Pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan KPH 1 aplikasi 4. Pengumpulan data dan informasi KPH Model 20 lokasi 5. Tim Pengendalian pembangunan KPH 1 lokasi


6. KETERKAITAN FOKUS 18 DENGAN FOKUS LAIN

Pengembangan Kebijakan Pembangunan KPH Perencanaan Stratejik dan Operasional Pembangnan KPH Fasilitasi Implementasi Pembangunan KPH

U NG BA TE N

Kegiatan Stimulan

Unit KPH merupakan wadah kegiatan pengelolaan hutan yang terdiri dari: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Sedangkan keempat kelompok kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan stimulan dalam penyiapan prakondisi terbangun dan beroperasinya KPH di tingkat tapak, yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Pembangunan Sistem Pengendalian KPH

Penetapan kelembagaan dan penganggaran operasional KPH

Pengelolaan : 1. Tata Ht & RP 2. Pemanfaatan 3. Penggunaan 4. Rehabilitasi 5. Perindungan & konservasi.

Pemasaran

Litbang, Diklat, Penyuluhan

KPH

BE RO PE RA SI

Keg. Pokok

Jangka Benah Menuju Penyempurnaan Kelembagaan Kehutanan

Gambar 2 : Posisi Fokus ke 18 dalam pencapaian sasaran strategis ”terbangun dan beroperasinya KPH” Kegiatan stimulan yang terangkum di dalam fokus ke 18 tentunya tidak cukup untuk dapat memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pokok tanpa adanya dukungan dari fokus-fokus lain terkait. Dengan dukungan fokus terkait, diharapkan proses jangka benah menuju penyempurnaan kelembagaan kehutanan yang berujung pada terbangun dan beroperasinya KPH di tingkat tapak dapat berjalan dengan koordinasi yang baik. Fokus Kegiatan ke 18 (Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan) memerlukan koordinasi dengan fokus-fokus kegiatan lainnya, yang antara lain dengan: Fokus 3 : Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam, Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Fokus 4 : Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman, Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Fokus 5 : Pengelolaan Kawasan yang Tidak Dibebani Hak Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi


Fokus

7

:

Fokus 10

:

Fokus 13

:

Fokus 14

:

Fokus 15

:

Fokus 16

:

Fokus 17

:

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Diperlukan koordinasi terhadap data dan informasi serta kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Pengembangan Hutan Rakyat Diperlukan koordinasi terhadap lokasi serta data dan informasi Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Diperlukan koordinasi terhadap lokasi dan kegiatan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Diperlukan koordinasi terhadap lokasi, data dan informasi, serta kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Diperlukan koordinasi terhadap data dan informasi serta kegiatan Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan Diperlukan koordinasi terhadap data dan informasi

D. FOKUS PENDUKUNG 1. ISU STRATEGIS Fokus Kegiatan Badan Planologi Kehutanan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. No. SK. 421/MenhutII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 hal Fokus-Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan, terbatas hanya mencakup 3 fokus kegiatan, namun demikian tidak dapat dipungkii bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Planologi Kehutanan serta Pusat rencana dan Statistik Kehutanan tetap memiliki peran strategis sebagai pendukung ketiga fokus kegiatan utama Badan Planologi Kehutanan tersebut. 2. TUJUAN Pada intinya kedua fokus pendukung dalam menyusun rancangan kegiatannya tetap berkoordinasi dengan ketiga fokus kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan sehingga tercipta suatu Rancangan Kegiatan yang mantap dan sinergi satu sama lain (antar satker). 3. STRATEGI Strategi yang dilakukan oleh Badan Planologi Kehutanan yakni menempatkan kedua fokus pendukung pada posisi mitra yang sejajar, dengan tetap memperhatikan tupoksi masing-masing. Dimana Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan berada pada posisi terdepan dalam


perencanaan kehutanan dan Sekretariat Badan Planologi Kehutanan berperan sebagai perencana penganggaran serta operasional kegiatan administrasi dan kesekretariatan.

4. SASARAN STRATEGIS DALAM RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEHUTANAN 2005 – 2009 YANG DIDUKUNG OLEH FOKUS PENDUKUNG Kendati kedua satker pendukung tidak termasuk ke dalam 3 fokus kegiatan yang ditetapkan Menteri Kehutanan namun merupakan suatu kegiatan-kegiatan strategis yang memiliki sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra 2005-2009 (Penyempurnaan) yakni terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi dasar dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan acuan bagi sektor lain.

5. PROGRES DAN RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Pencapaian sasaran strategis Fokus Pendukung ditinjau dari pencapaian kinerja maupun realisasi dari kedua fokus pendukung yaitu Sekretariat Badan Planologi Kehutanan dan Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan. (1) Sekretariat Badan Planologi Kehutanan; Penanggungjawab oleh Sekretaris Badan Planologi Kehutanan a. Realisasi Kegiatan Tahun 2006 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Menyusun Renja Baplan Th thn 2007; 1 Judul Menyusun usulan BLN lingkup Baplan tahun 2006; 1 Angkatan Sosialisasi program negara-negara donor; 1 Paket Menyusun rencana anggaran RKA-KL TA. 2007; 58 Satker Melaksanakan Bimbingan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan; 58 Satker Menyusun Statistik Baplanhut Tahun 2005; Menyajikan data dan Informasi Baplanhut dalam bentuk buletin Tahun 2005, buku laporan cetak dan elektronis dan menyempurnakan Buku Pintar Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2006 Melaksanakan kegiatan Press Tour bidang Planologi Kehutanan Evaluasi Renja Baplanhut, Evaluasi Kinerja (LAKIP) Baplanhut dan Sekretariat Baplanhut Tahun 2005, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan


bidang planologi kehutanan di 11 BPKH dan Instansi terkait tahun 2006 9. Menyusun bahan rapat pimpinan, tindak lanjut petunjuk Menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR 10. Membuat laporan keuangan (pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran) dengan menggunakan program SAI; Data Laporan keuangan (LRA, Neraca dan CALK) yang akuntabel dan up to date lingkup Baplanhut b. Prediksi Pencapaian Realisasi Kegiatan Fokus Pendukung Tahun 2007 1. Menyusun Renja Baplan Tahun 2008; 1 Judul 2. Menyusun usulan BLN lingkup Baplan Tahun 2007; 10 usulan 3. Sosialisasi program negara-negara donor; 20 Prop 4. Menyusun rencana anggaran RKA-KL TA. 2008; 58 Satker 5. Melaksanakan Bimbingan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan; 58 Satker 6. Penyempurnaan standar kegiatan dan biaya bidang planologi kehutanan; 1 Judul 7. Penyusunan standar nomenklatur 2007; 1 Judul 8. Menyusun Statistik Baplanhut Tahun 2006; Menyajikan Data & Informasi Badan Planologi Kehutanan Tahun 2006; Buku Pintar Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2007 yang telah disempurnakan 9. Melaksanakan Kegiatan Press Tour bidang planologi kehutanan Ke Kalimantan Tengah 10. Evaluasi Renja Baplanhut Tahun 2006; LAKIP Baplanhut dan Sekretariat Baplanhut Tahun 2006; monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang planologi kehutanan di 11 BPKH dan Instansi terkait pada tahun 2007 11. Menyusun Bahan Rapat pimpinan, tindak lanjut petunjuk Menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR 12. Menyusun Laporan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan anggaran Pembangunan (DIPA) lingkup Baplanhut (setiap Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan) tahun 2007 13. Melaksanakan pengujian (verifikasi) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (SPJ) dengan diterbitkan SPM TA. 2007 14. Melaksanakan bimbingan dan Pembinaan administrasi keuangan di 36 satker 15. Menyusun Data Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan CALK) yang akuntabel dan up to date lingkup Baplanhut c. Rancangan kegiatan Fokus Pendukung Tahun 2008 1. Menyusun Renja Baplan Tahun 2009; 1 Paket


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24.

25. 26.

Menyusun usulan BLN lingkup Baplan tahun 2008; 10 usulan Sosialisasi program negara-negara donor; 20 Prop Menyusun rencana anggaran RKA-KL TA. 2009; 58 Satker Melaksanakan Bimbingan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan; 58 Satker Penyempurnaan standar kegiatan dan biaya bidang planologi kehutanan; 2 Judul Penyempurnaan standar nomenklatur 2008; 1 Judul Penyempurnaan Sistem Administrasi Kepegawaian, system Kepangkatan dan Mutasi Pegawai Baplan; 1 paket Konsultasi Administrasi Kepegawaian dengan instansi terkait/ lembaga terkait; 1 paket Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi kepegawaian / kepengurusan umum; 1 paket Dokumentasi Digital Arsip Kepegawaian Baplan; 1200 orang Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa; 50 orang Penyelengaraan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional lingkup Baplan; 113 orang Kajian Analisis Pengarusutamaan Gender; 1 Paket Pelatihan Bendaharawan; 30 orang Pengelolaan Data Pengembangan Pegawai lingkup Baplan; 1 Paket Penyusunan Kompetensi Jabatan lingkup Baplan; 1 Paket Penyempurnaan Butir-Butir Juknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional (PEH. SURTA); 2 Judul Pengembangan Kelembagaan dan Penataan Tata Hubungan Kerja; 1 Paket Penyusunan Analisa Jabatan lingkup Baplan; 1 Paket Tersedianya peraturan perundangan bidang penyusunan rencana kehutanan Menyusun Statistik Baplanhut Tahun 2007; Menyajikan Data & Informasi Badan Planologi Kehutanan Tahun 2007; Buku Pintar Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2008 yang telah disempurnakan Melaksanakan Kegiatan Press Tour bidang planologi kehutanan Evaluasi Renja Baplanhut Tahun 2007; LAKIP Baplanhut dan Sekretariat Baplanhut Tahun 2007; monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang planologi kehutanan di 11 BPKH dan Instansi terkait pada tahun 2008 Menyusun Bahan Rapat pimpinan, tindak lanjut petunjuk Menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR Menyusun Laporan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan anggaran Pembangunan (DIPA) lingkup


Baplanhut (setiap Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan) tahun 2008 27. Melaksanakan pengujian (verifikasi) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (SPJ) dengan diterbitkan SPM TA. 2008 28. Melaksanakan bimbingan dan Pembinaan administrasi keuangan di 36 satker 29. Menyusun Data Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan CALK) yang akuntabel dan up to date lingkup Baplanhut (2) Perencanaan dan Statistik Kehutanan; penanggungjawab oleh Kepala Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan a. Realisasi Kegiatan Tahun 2006 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Pengembangan sistem dan infrastruktur Siaphut : Upgrade Sistem LAN Jaringan Dephut; Pemasangan LAN Di Kantor PHKA Bogor dan Pusdiklat; Pengembangan intranet Litbang dan BPK; Training SIAPHUT dan System Jaringan Komputer Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi : Pembuatan aplikasi data base pendukung website Dephut Penyusunan data dan statistic kehutanan dengan BPS : Pengolahan Data Statistik Industri dan Ekspor Impor Hasil Hutan dengan BPS; Penyusunan Statistik Kehutanan 2005 Penyusunan Rencana-rencana pembangunan kehutanan dan lingkup Baplanhut : Penyusunan Renja-KL Tahun 2007; Sosialisasi dan Sinkronisasi Rencana-Rencana Kehutanan; Penyusunan/Sosialisasi RPJPK dan Kajian perumusan Kebijakan; Sistem perencanaan kehutanan; Rencana strategis wilayah perbatasan Penyusunan Rencana makro kegiatan kehutanan : Penyusunan Rencana Makro Kehutanan; MP-RHL seluruh Indonesia; Draft Rencana Makro pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; Dokumen RPPK Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan: Konsultasi Publik NFP dan Sosialisasi RPJP Kehutanan Tahun 2006-2025; Workshop Penguatan Desentralisasi Kehutanan; Konsultasi Publik dan Konsolidasi Mekanisme Kehutanan Global UNFF; Melanjutkan Proses NFP; Fasilitasi Proses Internalisasi Konvensi-Konvensi Internasional ke Dalam Rencana Nasional dan Daerah Analisa Sector/kebijakan : Termonitornya dan terevaluasinya Rencana dan Kebijakan Prioritas Dephut tahunan 2004,2005,2006; Tersedianya rencana antar sektor dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di 6 lokasi; Tersedianya hasil kajian antar sector (10 judul)


8.

9.

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut revitalisasi kehutanan dalam kerangka RPPK : Termonitornya dan terevaluasinya Tindak Lanjut Revitalisasi Kehutanan (RPPK); Pedoman evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan; Model dinamika penataan ruang dalam rangka pemantapan kawasan hutan Penyusunan PDB dan PDRB Hijau : Tersedianya tenaga terampil dalam Penyusunan PDRB Hijau dan Perencanaan Kehutanan Berbasis Penataan Ruang; Tersedianya model penyusunan dan PDRB Hijau Kehutanan (Green PDRB) di 6 Lokasi

b. Prediksi Pencapaian Relisasi Kegiatan Fokus Pendukung Tahun 2007 1. Pengembangan sistem dan infrastruktur Siaphut • Jaringan siap pakai, 12 Bulan • Pemeliharaan intranet unit kerja lain, 3 judul • Penyusunan draft protokol jaringan LAN • Penyusunan draft permenhut tentang sistem informasi kehutanan • Penyajian data dan informasi kehutanan s/d tahun 2006 2. Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi • Penyelesaian masalah jaringan daerah, 24 lokasi • Penyederhaan aplikasi SIAPHUT, 1 judul • Meningkatnya pengetahuan SDM di bidang TI, 52 orang 3. Penyusunan data dan statistic kehutanan dengan BPS • Laporan kegiatan identifikasi desa dalam kawasan hutan beserta petanya 4. Penyusunan Rencana-rencana pembangunan kehutanan dan lingkup Baplanhut • Dokumen Renja-KL Dephut thn 2008; Renja Eselon I dan UPT Dephut thn 2008. • Dokumen RKP sektor kehutanan thn 2008 • Rencana dan kebijakan kehutanan daerah terdata di 33 lokasi • Dokumen RPJM dan RPJP kehutanan propinsi • Dokumen rencana aksi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar 5 judul 5. Penyusunan Rencana makro kegiatan kehutanan • Draft Rencana Pemanfaatan SDH 1 judul • Draft Permenhut tentang kebijakan pembangunan kehutanan 5 tema • MP-RHL yg disempurnakan 7 prov • Pertemuan dlm rangka sosialisasi MP-RHL • Dokumen Rencana pemantapan batas KH 1 judul • Grand strategic (arahan strategis) pembangunan regional • MP-RHL Kabupaten 1 Kabupaten • Rencana Makro HR 1 Kabupaten


6. Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan • Proses program kehutanan nasional (NFP) dan desentralisasi kehutanan berlanjut • Proses implementasi kebijakan kehutanan internasional terintegrasi dlm rencana kehutanan 7. Analisa Sector/kebijakan • Rumusan sebagai umpan balik utk peningkatan kualitas pelaksanaan rencana dan kebijakan kehutanan 1 judul • Dokumen hasil kajian analisa sektor dan rekomendasi pelaksanan rencana dan kebijakan pembangunan kehutanan terkait dengan sektor lain 8 judul • Rekomendasi hasil monev: Pelaksanaan rencana dan kebijakan kehutanan 1 judul 32 prov; 8. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut revitalisasi kehutanan dalam kerangka RPPK • Tindak lanjut revitalisasi sektor kehutanan dlm rangka pelaksanaan RPPK 1 judul 32 prov; 9. Penyusunan PDB dan PDRB Hijau • Dokumen PDRB Hijau 11 lokasi • Tersedianya 60 orang sebagai evaluator rencana program/kebijakan kehutanan dan 60 orang sebagai penyusun PDRB Hijau c. Rancangan kegiatan Fokus Pendukung Tahun 2008 1. Pengembangan Sistem dan infrastruktur SIAPHUT, 7 paket 2. Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi, 4 paket 3. Penyusunan data dan statistik kehutanan, 8 paket 4. Pengembangan kerjasama penyusunan statistik kehutanan dengan BPS, 7 judul 5. Penyusunan Rencana-rencana pembangunan kehutanan dan lingkup Baplanhut, 1 paket 6. Penyusunan Rencana makro kegiatan kehutanan, 2 paket 7. Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan, 2 paket 8. Analisa Sector/kebijakan, 2 paket 9. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut revitalisasi kehutanan dalam kerangka RPPK, 1 paket 10. Penyusunan PDB dan PDRB Hijau, Nasional dan 11 propinsi

6. KETERKAITAN FOKUS PENDUKUNG DENGAN FOKUS LAIN Fokus Pendukung (Rencana dan Statistik Kehutanan serta Sekretariat Badan planologi Kehutanan) memerlukan koordinasi dengan fokusfokus kegiatan lainnya, yang antara lain dengan: Fokus 16 : Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan


Fokus 17

:

Fokus 18

:

Diperlukan koordinasi terhadap data dan informasi serta kegiatan Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan Diperlukan koordinasi terhadap data dan informasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Diperlukan koordinasi terhadap data dan informasi


KONDISI SAAT INI : PERMASALAHAN KEPLANOLOGIAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT Kendatipun selama ini Badan Planologi Kehutanan telah berupaya untuk

terus

berkontribusi

dalam

menunjang

pembangunan

kehutanan Indonesia, permasalahan keplanologian selalu mengiringi kesuksesan proses pencapaian sasaran strategis Badan Planologi Kehutanan. Penyelenggaraan kegiatan keplanologian terus dilakukan dengan penyusunan

rancangan

kegiatan

yang

semakin

disempurnakan

dengan mengikuti dinamika perkembangan pembangunan kehutanan Indonesia. Sejalan

dengan

keinginan

tersebut,

perlu

diidentifikasi

setiap

permasalahan yang muncul ke permukaan, serta antisipasi upaya tindak lanjut atas segala kondisi yang mengendala. Keberadaan Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi, dimana Fokus 16 berperan untuk mengatasi persoalan target kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang belum juga tercapai, dimana hal ini menjadi penghambat bagi terciptanya prakondisi pembangunan kehutanan. Selanjutnya Fokus 17 berfungsi untuk mengatasi kondisi penyediaan data dan informasi SDH yang ada namun belum terkoordinasi dengan baik untuk kemudian dapat disajikan data dan informasi SDH yang terkoordinir, berkualitas, akurat, mutakhir, dapat di pertanggungjawabkan. Hasil fokus 16 dan 17 merupakan modal

bagi

terlaksananya

Fokus

18

yakni

terbentuknya

unit

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta beroperasinya KPH pada tiap propinsi.

1 2 3 4 5


Beberapa permasalahan keplanologian terkait Fokus Kegiatan lingkup Badan Planologi Kehutanan berikut upaya tindak lanjutnya sebagai berikut : A.

FOKUS KEGIATAN 16 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN (Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan) a.

Permasalahan 1. Momentum revisi/penyesuaian Perda RTRWP/RTRWK yang diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 (paling lambat 2 tahun) serta penyusunan RTRW provinsi/kabupaten pemekaran “dimanfaatkan” untuk mengupayakan perubahan peruntukan dan atau perubahan fungsi kawasan hutan. 2. Secara teknis, peta penunjukan kawasan hutan skala 1 : 250.000 tidak memadai untuk kebutuhan operasional, semua telaahan perijinan dilakukan pada skala lebih besar dari skala 1 : 250.000. Pada tingkat kabupaten disyaratkan minimal berskala 1 : 100.000 (PP No. 10 Tahun 2000). 3. Secara geografis, koordinat peta penunjukan kawasan hutan maupun peta hasil tata batas kurang akurat sehingga perlu dilakukan transformasi kedalam peta dasar berbasis citra satelit/SRTM (PDTK). 4. Kesenjangan skala peta penunjukan kawasan hutan (skala 1 : 250.000) dengan peta hasil tata batas (1 : 10.000 – 1 : 25.000). Penelaahan status/fungsi kawasan hutan “terpaksa” menyandingkan skala makro penunjukan vs skala mikro tata batas dapat menyulitkan dalam proses hukum yang terkait dengan kawasan hutan. 5. Skala peta kawasan hutan masih dalam skala kecil (belum skala operasional) sehingga penggunaan alat ukur dengan ketelitian tinggi (GPS Geodetik, Theodolit dan TS) menjadi kurang optimal. 6. Proses pengukuhan tanah pengganti/tanah kompensasi terkendala karena data/informasi dan persyaratan tidak lengkap. 7. Sebagian besar hasil tata batas yang telah dilaksanakan sulit dipetakan kedalam peta dasar berbasis citra satelit/SRTM (PDTK) karena : • Titik markan yang digunakan sebagai titik ikat sulit/tidak dapat diidentifikasi. Dapat terjadi kekeliruan pada saat melakukan identifikasi titik markan pada peta dasar. • Peta hasil tata batas sebagian besar menggunakan koordinat lokal. Koordinat geografis yang dicantumkan dalam peta hasil tata batas merupakan hasil interpolasi dan sebagian besar terbukti tidak akurat. 8. Penetapan kawasan hutan terkendala karena adanya dokumen hasil tata batas temu gelang yang tidak lengkap/hilang. 9. Adanya dokumen BATB berikut peta lampirannya tidak sesuai dengan kriteria dan standar yang berlaku.


10. Adanya tata batas TN Model yang belum selesai sehingga belum dapat diproses penetapannya. Tanda batas TN Model yang telah ditetapkan sudah banyak yang hilang atau rusak tetapi belum dilakukan rekonstruksi. 11. Dokumen pengukuhan kawasan hutan (peta penunjukan, peta hasil tata batas, peta penetapan) belum tersosialisasi di lapangan. 12. Beberapa kebijakan dan ketentuan teknis yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi, antara lain terkait dengan terbitnya UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007. 13. Intensitas permasalahan/konflik yang terkait dengan kawasan hutan yang cenderung meningkat yang memerlukan peningkatan koordinasi dengan instansi/sektor terkait. 14. Perubahan peruntukan dan atau perubahan fungsi kawasan hutan, terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan non kehutanan belum sepenuhnya terkendali : • Masih banyak kawasan hutan yang telah dilepaskan diterlantarkan oleh calon investor. • Penggunaan kawasan hutan untuk transmigrasi yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, masih banyak lokasi transmigrasi yang “bermasalah”. 15. Adanya kebijakan khusus Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Inpres yang perlu ditangani secara khusus, antara lain: • Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalteng • Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua. 16. Belum ada sistem informasi kawasan hutan yang memungkinkan tersedianya informasi mengenai pengukuhan dan perubahan kawasan hutan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. 17. Tenaga Teknis Pengukuran kurang memadai. Sebagian besar sudah berumur lebih dari 50 tahun, bahkan sebagian sudah memasuki usia pensiun. b.

Upaya Tindak Lanjut 1.

2.

Membangun kesepahaman lintas sektor dalam proses dan prosedur penyusunan / review RTRWP, pengukuhan kawasan hutan, perubahan kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk optimalisasi fungsi pelayanan. Penguatan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan melalui kegiatan penataan dokumen pengukuhan kawasan hutan, peningkatan kualitas data dan informasi kawasan hutan, antara lain untuk mendukung proses penegakan hukum.


3.

4.

5.

6.

B.

Perlu dilakukan regulasi dan deregulasi, proses pengukuhan kawasan hutan dalam rangka percepatan pemantapan kawasan hutan, perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan. Pemantapan dan penguatan posisi batas kawasan hutan yang telah ditata batas sesuai dengan perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan melalui kegiatan reposisi batas kawasan hutan yang semula berbasis koordinat lokal menjadi batas kawasan hutan berbasis koordinat geografis. Koordinasi dengan Eselon I lingkup Dephut khususnya yang langsung memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan (Ditjen PHKA, Ditjen BPK, dan Ditjen RLPS) agar membangun sinerji kegiatan untuk percepatan kemantapan kawasan hutan yang dikelola. Begitu pula dengan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota, perlu terus melakukan koordinasi dan sinerji dalam rangka percepatan pemantapan kawasan hutan. Sinerjitas prioritas Badan Planologi Kehutanan adalah dengan Ditjen PHKA terkait dengan penataan batas 21 TN Model, dengan Ditjen BPK terkait verifikasi penataan batas areal HTR, dan dengan Ditjen RLPS terkait dengan sinkronisasi areal HKm dalam unit KPH.

FOKUS KEGIATAN 17 PENGEMBANGAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN (Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan) a.

Permasalahan 1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

Keterbatasan dana untuk pengadaan data dan informasi; Data belum tersedia secara terintegrasi dan berkualitas; Data spasial (peta) belum dianggap sebagai dokumen penting sehingga tidak dilakukan pengarsipan dengan baik dan sulit diperoleh dan disajikan pada saat diperlukan; Penyimpanan data/peta belum tersusun dalam sistem/format yang sama (masih menggunakan peta dasar yang beragam), sehingga sulit diintegrasikan; Pelayanan data dan informasi belum optimal; Masih adanya keragaman persepsi akan peran dan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi kehutanan, khususnya yang terkait dengan data spasial; Pemanfaatan data untuk kepentingan kebijakan dan perencanaan pembangunan kehutanan belum optimal sehingga menjadi bias dalam pencapaian target; Ketidakseimbangan SDM bidang pemetaan yang berkualitas untuk setiap unit kerja pengelola data dibandingkan dengan kebutuhan; Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan data dan pemantauan kondisi SDH secara akurat,


cepat dan periodik, sebagai contoh citra resolusi tinggi terbaru, sistem inventarisasi terpadu, dll; 10. Dukungan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan belum memadai. b.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

C.

Penguatan sistem informasi SDH spasial dan non spasial yang mengarah pada tersedianya data SDH yang berkualitas melalui pembangunan Jaringan Pengelolaan Data Spasial Kehutanan (JPDSK); Penguatan pilar-pilar JPDSK yang meliputi pembenahan data, pengembangan infrastruktur jaringan dan pengembangan SDM; Peningkatan koordinasi dan komunikasi secara terus menerus dalam penyusunan data dan informasi SDH, antara lain melalui pengembangan konsep kustodian data kehutanan yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan data kehutanan serta menyempurnakan mekanisme arus/aliran data kehutanan sesuai kondisi dan kebutuhan; Pembenahan data dilakukan melalui pengumpulan peta tematik kehutanan dan sinkronisasi ke Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK); Pengembangan infrastruktur jaringan yang memanfaatkan perkembangan teknologi Remote Sensing, Geographic Information System dan Information Technology; Pelatihan dan bimbingan teknis SDM serta meningkatkan kerjasama dengan penanggung jawab fokus lain (Pusat Diklat Kehutanan) dalam merumuskan materi pelatihan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan; Penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai proses-proses pengembangan informasi SDH agar tercapai kesepahaman dan kesamaan persepsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data spasial/non spasial kehutanan; Menyusun aplikasi agar data yang telah ditandatangani bersama dapat dimanfaatkan secara bersama pula melalui fasilitas jaringan.

FOKUS KEGIATAN 18 PEMBANGUNAN WILAYAH PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan) a.

Permasalahan 1.

Belum memadainya isi dan kelengkapan peraturanperundangan yang mengatur pembangunan KPH sampai tahap implementasi;


2.

3.

4. 5.

b.


2.

3.

D.

Adanya keragaman pemahaman terhadap KPH dengan berbagai aspeknya oleh para pemangku kepentingan yang berimplikasi pada komitmen/semangat untuk mewujudkan KPH di tingkat tapak. Pembangunan KPH, khususnya pembentukan wilayah kelola KPH, dihadapkan pada belum mantapnya kawasan hutan di suatu daerah sebagai akibat dari revisi tata ruang wilayah. Beberapa propinsi belum memulai tahapan pembentukan wilayah kelola KPH karena belum adanya kepastian alokasi kawasan hutan. Lemahnya kapasitas institusi dan personil untuk melakukan proses pembangunan KPH. Kurang sinkronnya proses pengambilan kebijakan pembangunan kehutanan antara Pusat dan daerah dalam proses desentralisasi.

Penguatan pemahaman proses pembentukan KPH secara multi pihak melalui kegiatan sosialisasi, diklat, dan kajian proses pembentukan kelembagaan untuk implementasi. Penjabaran regulasi PP No. 6/2007 dan PP No. 38/2007 yang lebih operasional dan terintegrasi, terutama untuk melandasi proses pembentukan KPH dari tingkat pusat dan daerah. Penguatan proses pembentukan KPH secara partisipatif melalui pelibatan para pihak baik Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan pakar.

FOKUS KEGIATAN PENDUKUNG (Sekretaris Badan Planologi Kehutanan Rencana dan Statistik Kehutanan) a.

dan

Kepala

Pusat

Permasalahan 1. 2.

3.

4.

5.

Masih ada keragaman persepsi mengenai perencanaan berbasis keruangan Perencanaan kehutanan yang ada pada umumnya belum diikuti dengan arahan keruangan (peta ruang/kawasan) sebagai pedoman atau proyeksi sasaran implementasi kegiatannya di lapangan Beberapa data tematik kehutanan (baik spasial/non spasial) yang berperan sebagai parameter analisis belum tersedia secara lengkap & terbaharui secara konsisten identifikasi potensi kawasan hutan belum lengkap dan sempurna, data yang tersedia masih sulit untuk diplot pada koordinat peta Penjabaran rencana berbasis keruangan dalam skala peta yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, tingkat kelengkapan informasi yang diperlukan


6. 7.

b.

Penjabaran keterkaitan antara rencana berbasis keruangan dengan arah RPJP dan RPJM (renstra) masih terbatas Dukungan regulasi (pedoman, juknis) masih belum memadai.


2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

Rencana makro berbasis kawasan diharapkan mampu merespon trend dan tantangan ke depan (globalisasi, makro ekonomi, politik, sosial dan investasi), implementatif dan bisa dijual; Rencana makro yang mampu menjadi jembatan sekaligus acuan bagi rencana operasional yang realistis di lapangan Road map dalam penyusunan rencana berbasis kawasan : a. Mengoptimalkan data yang ada untuk menyusun contoh model sebagai konsep awal perencanaan berbasis kawasan b. Melaksanakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak (stakeholders) c. Penyempurnaan hasil d. Perhitungan investasi, perencanaan penyerapan tenaga kerja, yang melandasi perhitungan rencana kerja, rencana biaya, dan rencana keuntungan bagi pengelola. Koordinasi dan Sinkronisasi Keplanologian Kehutanan Rencana Pembangunan Kehutanan yang telah disusun harus dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan rencanarencana pembangunan di Daerah dan sektor lainnya. Rencana Pembangunan Kehutanan harus mampu mengakomodasikan tuntutan pembangunan berkelanjutan baik nasional maupun global seperti pro-poor, pro-growth, dan pro-job, ketahanan pangan, keberlanjutan energi dan air. BPKH dan UPTD Planologi Kehutanan harus proaktif dalam mengkoordinasikan kegiatan keplanologian di Daerah dengan pihak-pihak terkait. Peran dan fungsi UPTD Planologi Kehutanan harus ditingkatkan melalui bimbingan teknis keplanologian dari BAPLAN dan BPKH, serta peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan.


PENUTUP

Pada penghujung akhir tulisan ini, merupakan catatan masingmasing

penanggungjawab

Planologi

Kehutanan

Fokus

sebagai

Kegiatan

wujud

lingkup

Badan

kesungguhan

untuk

melaksanakan tugas mengimplementasikan rancangan kegiatan yang telah menjadi tanggungjawabnya secara penuh.

Adapun dukungan tetap terus diperlukan oleh masing-masing penanggungjawab Kehutanan,

Fokus

begitupula

penanggungjawab

fokus

Kegiatan

lingkup

sebaliknya kegiatan

lingkup

Badan

Planologi

masing-masing Badan

Planologi

Kehutanan akan turut mendukung dan saling bersinergi dengan penanggungjawab Fokus-fokus Kegiatan lain lingkup Departemen Kehutanan.

1 2 3 4 5


A.

FOKUS KEGIATAN 16 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN (Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan) Fokus kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan pengukuhan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan tahun 2008. Sebagian dari kegiatan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Kegiatan-kegiatan yang menonjol dalam fokus pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan antara lain reposisi batas kawasan hutan ke dalam peta dasar, penyusunan peta kawasan hutan skala operasional, rekonstruksi batas kawasan hutan dan penataan batas kawasan hutan. Hasil kegiatan ini akan sangat menentukan status kawasan hutan secara akurat pada tahapan penunjukan maupun penetapan kawasan hutan karena posisi batasnya telah ditentukan secara pasti melalui pengukuran koordinat. Disamping itu, posisi kegiatan kehutanan dalam bentuk pemberian izin juga diharapkan dapat diposisikan secara tepat pada peta dasar operasional skala 1:50.000. Harapan utama dari fokus ini terwujudnya hasil pemetaan yang tepat dan akurat sehingga permasalahan-permasalahan kawasan hutan dapat lebih mudah diselesaikan termasuk penyelesaian juridisnya. Kondisi demikian akan memberikan kepastian atas pelaksanaan kegiatankegiatan lainnya baik untuk kepentingan kehutanan maupun kepentingan di luar sektor kehutanan.

B.

FOKUS KEGIATAN 17 PENGEMBANGAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN (Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan) Agar terciptanya keefektifan koordinasi dan integrasi antar fokus kegiatan langkah yang perlu ditempuh : 1.

2. 3.

4.

Menindaklanjuti matrik ketersediaan dan kapasitas SDM dan peralatan pengelola data dan informasi kehutanan di berbagai unit kerja di level pusat dan daerah, dari provinsi sampai kabupaten, yang diperbandingkan dengan volume kegiatan (tugas dan fungsi). Memastikan simpul Jaringan Pengelolaan Data Spasial Kehutanan berjalan dengan baik (infrastruktur, SDM). Menyempurnakan desain jaringan pengelolaan data spasial kehutanan dan memantau implementasinya termasuk menyiapkan dasar hukumnya. Melanjutkan proses pembangunan dan implementasi Jaringan Pengelolaan Data Spasial Kehutanan, melalui penguatan tim uji coba sebagai pelaksana pengelolaan data spasial kehutanan.


5.

6.

C.

Sosialisasi, diseminasi dan workshop JPDSK agar menjadi kekuatan departemen Kehutanan dalam kebijakan transparancy dan good governance. Sosialisasi dan koordinasi untuk penyatuan persepsi dan kesepahaman tentang NSDH.

FOKUS KEGIATAN 18 PEMBANGUNAN WILAYAH PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan) Sesuai dengan amar ketiga Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.421/Menhut-II/2006 tentang Fokus-fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan yang menyebutkan bahwa diperintahkan kepada seluruh pejabat penanggung jawab fokus kegiatan untuk : a. Menyusun kebijakan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Mengkomunikasikan kebijakan pelaksanaan kepada seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait; c. Menyusun rancangan operasional dan rencana kegiatan fokus-fokus kegiatan bersama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait; d. Memantau dan mengendalikan pelaksanan fokus-fokus kegiatan. Agar pelaksanaan tugas tersebut butir a s/d d dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan mekanisme koordinasi yang disepakati oleh para ”Penanggungjawab Fokus” sebagai acuan bersama dalam melaksanakan tugas tersebut.


DAFTAR PUSTAKA

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, BAPPENAS, 2007 Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), Departemen Kehutanan, Agustus 2006 Rencana Kerja Kementrian/Lembaga Departemen Kehutanan Tahun 2008, Departemen Kehutanan, September 2007 Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan Tahun (Penyempurnaan), Badan Planologi Kehutanan, Oktober 2006

2005-2009

Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2008, Badan Planologi Kehutanan, 2007 Kajian Kebijakan Prioritas, Departemen Kehutanan, 2006 Proceeding FOKUS KEGIATAN Departemen Kehutanan, RAKORNASBANGHUT 5-9 Nopember 2007, Badan Planologi Kehutanan, Nopember 2007

75 FOKUS KEGIATAN : Perjalanan Menuju Perencanaan yang Mantap

Recommend Documents