74 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 11 No. 2 September 2015
GRAND DESIGN SISTEM INFORMASI LEMHANNAS RI Wawan Kurniawan 1, Adi Kurniawan 2 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik 1)
Dosen Fakultas Teknik, 2)Dosen Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia
ABSTRAK Organisasi Teknologi Informasi (TI) suatu institusi pemerintahan seperti LEMHANNAS harus memiliki suatu kerangka pedoman pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang memadai mengenai sistem dan teknologi yang ada. Oleh karena itu, perencanaan strategis sistem informasi yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi diperlukan oleh sebuah institusi institusi pemerintahan seperti LEMHANNAS. Makalah ini akan memaparkan tentan Grand design Sistem Informasi Lemhannas RI Kata Kunci – Sistem Informasi, Grand Design, Lemhannas.
ABSTRACT Organization Information Technology (IT) is a government institution like LEMHANNAS should have a framework of guidelines for the development of information systems and adequate documentation about existing systems and technologies. Therefore, strategic planning information system that is comprehensive and integrated required by an institution of government institutions such as LEMHANNAS. This paper will describe tentan Grand Design of Information Systems Lemhannas RI Keywords - information systems, Grand Design, Lemhannas
I. PENDAHULUAN Peranan teknologi informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintahan dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan perkembangan yang signifikan dibidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar. Mengingat akan pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi ini, terutama untuk mendukung
75 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 12 No. 1 Maret 2016 kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah maka wajar kalau pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, seperti halnya sumberdaya manusia, keuangan, waktu dan yang lainnya. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktifitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif. Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini, dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era milenium ini, perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan investasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan adanya perencanaan yang baik, penerapan teknologi informasi diharapkan akan dapat mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin, sehingga biaya yang dikeluarkan nantinya tidak semata-mata hanya sebagai pengeluaran saja akan tetapi diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Lembaga Ketahanan Nasional RI melalui penyusunan dokumen ini berupaya untuk membangun dan mengembangkan suatu IT Master Plan yang dalam terminologi E-Government lebih dikenal dengan istilah Rencana Induk e-Government atau Rencana Strategis pengembangan E-Government untuk pengelolaan manajemen di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Diharapkan dokumen ini akan dapat menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan terutama bagi pengambil keputusan di jajaran LEMHANNAS RI dalam melakukan investasi ataupun pemilihan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara internal. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan dalam sistem pemerintahan, dokumen ini harus bersifat dinamis (living document), serta diperlukan review ataupun evaluasi secara periodik untuk tetap menjaga aktualitasnya.
II. LANDASAN TEORI 1.1 Arsitektur Jaringan Jaringan WAN eksisting menggunakan Telkom speedy, tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pengadaan komunikasi di sector ini sudah cukup baik, akan tetapi dengan konfigurasi seperti ini maka pengendalian kegiatan TIK disetiap SKPD relatif sulit dilaksanakan karena setiap SKPD sangat independent untuk mengelola jaringannya sendiri. Setiap unit langsung terhubung ke internet internasional. Instansi pemerintah sebaiknya secara bertahap melindungi informasi dan datanya dengan menggunakan standar nasional perlindungan data dan informasi, mengacu ke standar ISO/IEC 27001:2005 yang sudah diadopsi oleh Depkominfo. Jaringan yang ada sekarang adalah setiap SKPD bebas melakukan interaksi dengan internet sehingga tidak terjaga kemanan transaksi data dan informasinya, sangat rawan terhadap intrusi, karena setiap titik berada di area terbuka yang langsung berhadapan dengan publik. Selama ini yang berada dibelakang Firewall hanya aplikasi yang berada.
76 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 11 No. 2 September 2015
Gambar II.1 Peta Jaringan Lemhannas 1.2 Kerangka Pemikiran Untuk mengantisipasi kegagalan itu maka disadari bahwa perlu dibuatnya panduan, dan pedoman mengenai aspek Management, Teknologi, Infrastuktur, Regulasi, Pembiayaan dan SDM dalam mengelola e-Government, yang merupakan pilar utama bagi terlaksananya pelaksanaan eGovernment di LEMHANAS RI, sehingga para pengelola e-Government dapat memahami dan mengerti tugas fungsi yang dijalankannya. Berikut ini adalah gambaran umum dari kerangka pikir:
Gambar II.2 Kerangka Pikir 1.3 Enterprise Application Integration Salah satu hal terpenting dimasa yang akan datang adalah fungsi integrasi antar sistem sehingga dapat membentuk satu kesatuan sistem yang solid dalam mendukung interoperabilitas proses bisnis secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi sangat penting dengan semakin berkembangnya konsep modularisasi sistem, dimana konsep “all or nothing” yang menuntut perusahaan untuk menerapkan keseluruhan komponent yang disediakan oleh vendor, akan berubah ke konsep modular, dimana perusahaan dapat memilih modul-modul yang akan diterapkan. Untuk itu kedepan, integrasi antar komponen-komponen sistem yang dikembangkan secara modular tersebut menjadi sangat penting.
77 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 12 No. 1 Maret 2016 Enterprise
application
integration
akan
berfungsi
sebagai
gateway
dalam
membangun
interoperabilitas antar komponen yang ada. Salah satu teknologi yang mulai banyak digunakan saat ini untuk membangun interoperabilitas sistem ini adalah XML dan Java. 1.4 Public Key Infrastructure Penggunaan internet yang merupakan jaringan global sebagai jalur atau media dalam komunikasi, tukar menukar data dan distribusi informasi membutuhkan pengamanan transaksi data yang memadai. Hal ini disebabkan karakteristik jaringan internet itu sendiri yang akan menyebarkan data yang dikirim ke segala arah (broadcast) sehingga semua pengguna internet, secara teoritis, dapat menangkap data apapun yang dikirim melalui internet. Sebagai salah satu teknologi pengamanan data yang banyak digunakan saat ini adalah Public Key Infrastructur.
1.5 Voice over Internet Protocol (VoIP) Voice Over Internet Protocol atau VoIP adalah istilah yang digunakan dalam teknologi telekomunikasi untuk menggambarkan suatu fasilitas penyampaian informasi suara (voice) melalui Internet Protocol (IP). Dengan teknologi VoIP ini kita akan dapat berkomunikasi langsung melalui suara atau gambar (video conferences) melalui jaringan internet. Dalam teknologi ini, sinyal suara dari pesawat telpon dicacah dan dirubah menjadi sinyal digital yang diperlengkapi dengan IP untuk kemudian disalurkan ke jaringan internet seperti terlihat pada Gambar II.3 :
Gambar II.3 Topologi Jaringan VoIP
Teknologi VoIP ini diperkirakan akan semakin luas penggunaannya, mengingat salah satu keuntungan dari penggunaan teknologi ini adalah terletak pada penekanan atau penghematan biaya telpon. Hal ini sangat dibutuhkan terutama oleh instansi-instansi yang memiliki lokasi yang berjauhan, seperti pada kantor pemerintahan dengan bagian/unit terkaitnya. Penghematan biaya telpon ini sendiri adakalanya menjadi justifikasi yang cukup untuk membuat jaringan Local Area Network (LAN) tersendiri 1.6 Application Service Provider (ASP) / Outsourcing Bentuk lain dari penggunaan teknologi internet ini adalah apa yang disebut dengan Application Services Provider(ASP). ASP adalah penyediaan aplikasi-aplikasi bisnis melalui jaringan internet, sehingga user dapat menggunakan aplikasi tersebut secara sharing. Dengan demikian user tidak lagi perlu untuk memiliki aplikasi tersebut, tetapi cukup dengan menyewa berdasarkan jumlah data dan
78 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 11 No. 2 September 2015 waktu pemakaian misalnya. Hal ini diperkirakan akan menjadi trend baru dalam penerapan teknologi informasi, khususnya untuk industri kecil dan menengah
1.7 Commercial Off-The-Shelf (COTS) Commercial off the self(COTS) adalah produk-produk yang berupa suatu paket aplikasi, sub sistem ataupun modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standard proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin. Jika semula upaya penggunaan teknologi informasi selalu identik dengan pengembangan aplikasi dari awal yang tentunya membutuhkan waktu, saat ini konsumen cenderung untuk memilih menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia di pasaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini diharapkan akan dapat meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam implementasi teknologi informasi.
Table II. Perbandingan antara penggunaan paket standard aplikasi dan pengembangan sistem secara in-house.
.
2. CETAK BIRU PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT LEMHANAS RI Dalam rangka implemestasi e-government di Lembaga Ketahanan Nasional RI (LEMHANNAS RI) dibutuhkan standard dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan e-Government LEMHANAS RI. Agar standard dan panduan tersebut dapat diadaptasi oleh seluruh instansi di lingkungan pemda secara lebih sistematik dan terpadu, maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi yang lebih terperinci dan memudahkan mengikuti tahapan-tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin dicapai dapat lebih terukur. Cetak biru e-Government merupakan salah satu panduan yang lebih terperinci yang memudahkan LEMHANAS RI melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan e-Government.
A. Cetak Biru Kelembagaan Lemhannas RI Agar penyelenggaraan e-Government di LEMHANAS RI dapat berjalan secara terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, maka memerlukan Good Governance yaitu melalui tata kelola sumber daya TIK yang efisien dan efektif. Tata kelola sumber daya TIK ini perlu didukung oleh wadah/lembaga yang mempunyai tugas, fungsi dan peranan secara
jelas
untuk
mengkoordinasikan,
mengintegrasikan
dan
mengendalikan
79 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 12 No. 1 Maret 2016 penyelenggaraan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di LEMHANAS RI yakni kelembagaan Biro Telematika Bagian pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), di lingkungan LEMHANAS RI. Permasalahan kelembagaan TIK di LEMHANAS RI, antara lain: struktur organisasi pengelola TIK yang beragam sehingga mengakibatkan sulitnya koordinasi antar instansi pengelola TIK.
B. Model Tata Kelola Sumber Daya TIK Mengacu
pada
Peraturan
Menteri
Komunikasi
Dan
Informatika
Nomor:
41/Per/Men.Kominfo/11/2007 bahwa Model Tata Kelola Sumber Daya TIK Nasional difokuskan pada pengelolaan proses-proses TIK melalui mekanisme pengarahan dan monitoring & evaluasi. Model keseluruhan Tata Kelola Sumber Daya TIK Nasional adalah sebagai berikut :
Gambar III.1 Model Tata Kelola Sumber Daya TIK
C. Peran dan Fungsi SDM dalam e-Government Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna eGovernment merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanakan dan pengembangan e-Government. Untuk itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e-Government. Secara umum kondisi SDM di bidang telematika dapat diketahui dari tingkat kesadaran, pemahaman dan pendayagunaan ICT yang disebut e-literacy. Literacy dalam kamus bahasa Inggris, diartikan sebagai “the ability to read and write” atau kemampuan untuk membaca dan menulis.
D. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Sebagaimana alur informasi dalam proses bisnis LEMHANAS RI, masing-masing sistem informasi seyogyanya berinteraksi atau bertukar informasi satu sama lainnya. Informasi yang dipertukarkan berdasarkan kerangka arsitektur aplikasi dapat dibagi menurut orientasi pengguna layanan. Dalam peta solusi aplikasi di atas, berdasarkan tingkatannya, aplikasi dibagi berdasarkan aplikasi dasar, aplikasi fungsi khusus kepemerintahan serta
80 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 11 No. 2 September 2015 aplikasi layanan publik. Dua tingkatan pertama acap disebut aplikasi back-office, sedangkan tingkat terakhir merupakan aplikasi layanan publik atau front-office.
VI RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI 2.1 Rencana Implementasi Tahap 1 (Tahap Persiapan). Pada tahap persiapan untuk mempermudah dan mempercepat penerapan WEB site dan Portal LEMHANNAS RI, WEB site dan Portal diimplementasikan dengan mekanisme hosting, yaitu menitipkan WEB site pada web server service provider. Update atau perubahan web site dapat dilakukan oleh administrator jaringan LEMHANNAS RI terkait dengan cara upload ke web server service provider.Untuk menekan biaya implementasi, bila memungkinkan server lama yang sudah tidak terpakai dapat digunakan sebagai internet proxy server dan mail server dengan operating system terbuka seperti Linux. Sebagai opsi kebutuhan dedicated router, server lama yang sudah tidak terpakai juga dapat difungsikan sebagai router sekaligus firewall dengan operating system terbuka seperti Linux. Mengacu pada Pedoman implementasi jaringan komputer LEMHANNAS RI yang ada pada cetak biru infrastruktur jaringan, berikut merupakan
arsitektur fisik jaringan lokal
LEMHANNAS RI pada tahap ini, yaitu :
Gambar IV.1. Arsitektur fisik jaringan lokal NOC dan Data Center LEMHANNAS RI 2.2
Rencana Implementasi Tahap 2 (Tahap Pematangan) Dalam tahapan ini yang digunakan adalah Modular serial yaitu modul interface serial yang dipasang didalam router. Modul ini digunakan sebagai media koneksi dengan jaringan luar. Disamping modul serial dibutuhkan juga modem dan kabel koneksi antara modem dan modul serial. Biasanya provider penyelenggara media komunikasi seperti PT Telkom menyediakan perangkat modem bersamaan dengan penyewaan link komunikasi. Banyaknya modul serial yang dibutuhkan tergantung kepada link wide area network yang akan dibentuk. VPN Concentrator adalah perangkat jaringan yang memfasilitasi pengguna jaringan lokal
81 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 12 No. 1 Maret 2016 melakukan koneksi dan membentuk virtual network dengan remote node atau remote network melalui jaringan internet. Modular serial adalah modul interface serial yang dipasang didalam router. Modul ini digunakan sebagai media koneksi dengan jaringan luar. Disamping modul serial dibutuhkan juga modem dan kabel koneksi antara modem dan modul serial. Biasanya provider penyelenggara media komunikasi seperti
PT Telkom menyediakan perangkat
modem bersamaan dengan penyewaan link komunikasi.
Banyaknya modul serial yang
dibutuhkan tergantung kepada link wide area network yang akan dibentuk. 2.3
Rencana Implementasi Tahap 3 (Tahap Pemantapan) Dalam tahapan ini sudah tidak ada kebutuhan perangkat kerasnamun kebutuhan perangkat lunakmasih diperlukan meliputi Perangkat Lunak manajemen performance/kinerja jaringan. Kinerja jaringan perlu diukur secara berkala agar dapat diamati kondisinya. Setiap sistem jaringan memiliki perilaku masing-masing. Agar kita dapat mengenali perilaku normal dari suatu jaringan, kita perlu melakukan pengamatan selama selang waktu tertentu. Hasil pengamatan tersebut kita jadikan tolok ukur/baseline, yang selanjutnya dipakai untuk menentukan apakah kondisi pada saat tertentu normal atau tidak. Perangkat lunak (tools) yang dapat digunakan, antara lain: MRTG, cacti, iftop.
V KESIMPULAN Dari uraian bab pertama hingga bab terakhir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
Terwujudnya sistem informasi manajemen yang terpadu di lingkup Lembaga Ketahanan Nasional RI (LEMHANNAS RI) dengan menggunakan IT Master Plan.
2.
Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian E-Government serta terselenggaranya pemakaian sumberdaya secara efektif dan efisien.
82 Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT’S Vol. 11 No. 2 September 2015 DAFTAR PUSTAKA Kern, Harris., Galup, Stuart., Nemiro, Guy. (2000): IT Organization: Building a Worldclass Infrastructure, Prentice Hall Kusumastanto, Tridoyo,”Etika Akademik Menuju World Class University”, IPB
Lankhorst, Marc., Drunen, Hans van (2007): Enterprise Architecture Development and Modelling Combining TOGAF and ArchiMate, www.via-nova-architectura.org
Mitre (2004): EABOK - Guide to the (Evolving) Enterprise Architecture Body of Knowledge, Mitre Corporation.
Nongxa , Loyiso G.(2007) : World Class Universities and World Class Cities, Presentation: First Annual SANORD Centre Conference.
Pereira, Carla Marques., Sousa, Pedro (2005): Enterprise Architecture: Business and IT Alignment, ACM Journal
Perks,Col., Beveridge, Tony (2003): Guide to IT Enterprise Architecture, Springer
Prayudi ,Yusuf Yudi (2007): World Class University, url: http://prayudi.wordpress.com/
Ward, J., Peppard, J.(2002):,Strategic Planning for Information Systems, 3rd Edition, John Wiley &Sons
