60 Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial “Amanah” Edisi Vol. III No. I Januari – April 2014
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PERUBAHAN MASA DEPAN
Sumardi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar Abstrak Kajian ini mengankat tentang kebijakan publik perubahan masa depan dengan Model menjelaskan sistem apa, dan bagaimana sistem tersebut dapat beroperasi, dan dapat membantu permasalahan dan memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut, Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu sistem politik. Konsep sistem menunjuk pada seperangkat lembaga dan kegiatan yang dapat diidentifikasikan dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan menjadi keputusan yang otoritatif. Konsep ini juga menunjukan adanya saling hubungan antara elemen yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam menanggapi kekuatan dalam lingkungannya. Masukan yang diterima oleh sistem politik dapat dalam bentuk tuntutan maupun dukungan. Untuk mengubah tuntutan menjadi hasil-hasil kebijakan, suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan Kata Kunci: Kebijakan Publik menuju masa depan memahaminya
Pendahuluan Dari
berbagai
diungkapkan
bahwa
kepustakaan
dapat
kebijakan
publik
secara
utuh
dan
benar.Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama
dipandang perlu
dalam kepustakaan Internasional disebut
untuk diatur maka formulasi isu tersebut
sebagai public policy, yaitu suatu aturan
menjadi kebijakan publik yang harus
yang mengatur kehidupan bersama yang
dilakukan dan disusun serta disepakati oleh
harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh
para pejabat yang berwenang. Ketika
warganya. Setiap pelanggaran akan diberi
kebijakan
sanksisesuai dengan bobot pelanggarannya
menjadi suatu kebijakan publik; apakah
yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan
menjadi Undang-Undang, apakah menjadi
didepan masyarakat oleh lembaga yang
Peraturan
mempunyai tugas menjatuhkan sanksi
Presiden termasuk Peraturan Daerah maka
(Nugroho R. 2004; 1 - 7). Aturan atau
kebijakan publik tersebut berubah menjadi
peraturan tersebut secara sederhana kita
hukum yang harus ditaati. Sementara itu
pahami sebagai kebijakan publik, jadi
pakar kebijakan publik mendefinisikan
kebijakan publik ini dapat kita artikan
bahwa kebijakan publik adalah segala
suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya
sesuatu
sekedar
dikerjakan oleh pemerintah, mengapasuatu
hukum
namun
kita
harus
publik
tersebut
Pemerintah
yang
atau
dikerjakan
ditetapkan
Peraturan
atau
tidak
61 Sumardi “Analisis Kebijakan Publik Terhadap Perubahan Masa Depan”
kebijakan harus dilakukan dan apakah
memikirkannya dengan lebih jelas; 2)
manfaat bagi kehidupan bersama harus
Apakah model mengidentifikasi aspek
menjadi pertimbangan yang holistik agar
yang penting dalam kebijakan publik;
kebijakan tersebut mengandung manfaat
3).Apakah model kongruen (sama dan
yang besar bagi warganya dan berdampak
sebangun) dengan realitas; 4). Apakah
kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan
model mengkomunikasikan sesuatu yang
persoalan
bermakna menurut cara yang kita semua
yang
merugikan,
walaupun
demikian pasti ada yang diuntungkan dan
dapat
ada
mengarahkan penyelidikan dan penelitian
yang
dirugikan,disinilah
pemerintah
harus
letaknya
bijaksana
dalam
mengerti;
kebijakan
5)
publik;
Apakah
model
6) Apakah
model
menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye,
menyarankan penjelasan bagi kebijakan
1992; 2-4). Untuk memahami kedudukan
publik.
Adapun
dan peran yang strategis dari pemerintah
terhadap
analisisa
sebagai
dengan
kebijakan publik terhadapa masa depan : 1)
diperlukan
Bagaimana menganalisis kebijakan Publik
public
kebijakan
actor,
publik
pemahaman
maka
bahwa
mengaktualisasinya kebijakan
terkait
diperlukan
yang
kepentingan
untuk
berorientasi
rakyat.
kebijakan
tentang
dapat
serta mengidentifikasi terhadap kebijakan
suatu
publik
kepada
Seorang
permasalahannnya
pakar
untuk
masa
depan;
2).
Bagaimanakahkebijakan
publik
melalui
mekanisme
balik
dalam
umpan
mengatakan: selanjutnya Aminullah dalam
mempengaruhi lingkungan dan sistem
Muhammadi, 2001: 371-372) : bahwa
politik itu sendiri; 3) Faktor-Faktor apakah
kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan
yang menyebab analisis kebijakan dalam
untuk mempengaruhi sistem pencapaian
menghadapi masa depan.
tujuan
Kerangka Teori
yang
diinginkan,
upaya
dan
tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu
Model Kebijakan Menurut Thomas R.
berjangka
menyeluruh.
Dye: (1) Model Elitis/Policy as Elite
Menurut Thomas R. Dye menyarankan
Preference Model ini mempunyai asumsi
beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk
bahwa kebijakan publik dapat dipandang
melihat kegunaan suatu model di dalam
sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan elit
mengkaji
:
yang memerintah. Thomas R. Dye dan
dan
Harmon memberikan ringkasan pemikiran
politik
mengenai model ini, yaitu : a) Masyarakat
hubungan
terbagi dalam suatu kelompok kecil yang
1) Apakah
panjang
dan
kebijakan model
menyederhanakan sehingga
dapat
tersebut
dalam
publik,
yaitu
menyusun kehidupan
memahami dunia
nyata
dan
mempunyai kekuasaan dan massa yang
62 Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial “Amanah” Edisi Vol. III No. I Januari – April 2014
tidak
mempunyai
kekuasaan.
Hanya
berdistribusi
secara
merata.
Dengan
dengan sekelompok kecil saja orang yang
demikian suatu kebijakan publik selalu
mengalokasikannilai
mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari
sementara
massa
kebijakan;
b)
untuk tidak
Kelompok
masyarakat memutuskan
kaum elit ke massa (rakyat).
kecil
Model
yang
Pluralis/Policy
as
Group
memerintah tersebut bukan tipe massa
Equilibrium/Model Kelompok
yang dipengaruhi. Para elit ini biasanya
Model ini berangkat dari suatu anggapan
berasal dari lapisan masyarakat yang
bahwa interaksi antar kelompok dalam
ekonominya tinggi; c) Perpindahan dari
masyarakat adalah pusat perhatian dari
kedudukan non-elit ke elit sangat pelan dan
politik. Individu-individu yang memiliki
berkesinambungan
memelihara
latar belakang kepentingan yang sama
stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya
biasanya akan bergabung baik secara
kalangan non-elit yang telah menerima
formal maupun informal untuk segera
konsensus elit yang mendasar yang dapat
mendesak kepentingannya hanya pada
diterima dalam lingkaran kaum elit; d) Elit
pemerintah. Dalam model ini, perilaku
memberikan konsensus pada nilai dasar
individu akan mempunyai makna politik
sistem soaial dan pemeliharaan system; e)
kalau mereka bertindak sebagai bagian atas
Kebijakan
merefleksikan
nama kepentingan kelompok. Kelompok
tuntutan massa tetapi nilai-nilai elit yang
dipandang sebagai jembatan yang penting
berlaku;
relatif
antara individu dan pemerintah, karena
memperoleh pengaruh langsung yang kecil
politik pada dasarnya adalah perjuangan
dari massa yang apatis. Sebaliknya elit
yang dilakukan kelompok untuk dapat
dapat mempengaruhi massa yang lebih
mempengaruhi kebijakan publik. Dari
besar.
memusatkan
sudut pandang model ini sistem politik
perhatian pada peranan kepemimpinan
mempunyai tugas untuk mengelola konflik
dalam pembentukan kebijakan publik. Hal
yang timbul dalam perjuanagan antar
ini didasarkan pada kenyataan bahwa
kelompok tersebut, dengan cara : a)
dalam suatu sistem politik beberapa orang
Menetapkan
aturan
memerintah orang banyak, para elit politik
perjuangan
kelompok;
yang mempengaruhi massa rakyat dan
kompromi
bukan
ini
kepentingan; c) Memberlakukan kompromi
yang
yang telah dicapai dalam bentuk kebijakan
publik
f).
untuk
tidak
Para
Model
elit
sebaliknya.
dikembangkan
dari
menentang
keras
kekuasaan
dalam
elit
secara
lebih
Model teori
elit
pandangan masyarakat
bahwa itu
publik;
dan
permainan b)
dalam
Mengatur
menyeimbangkan
d) Memaksakan
kompromi
tersebut. Model pluralis lebih menitik
63 Sumardi “Analisis Kebijakan Publik Terhadap Perubahan Masa Depan”
beratkan bahwa kebijakan publik terbentuk
dipandang merefleksikan tawar menawar
dari pengaruh sub-sistem yang berada
atau kompromi yang dicapai diantara
dalam sistem demokrasi. Dalam model ini
kompetisi pemimpin politik. Dalam model
adalah
ini
gagasan
yang
sifatnya
lebih
kebijakan
publik
pada
dasarnya
parsitipatif dan berbasis komunitas dalam
mencerminkan
perumusan kebijakan atau pengambilan
tercapai dalam perjuangan antar kelompok
kebijakan. Selanjutnya Pandangan Pluralis
pada suatu waktu tertentu dan kebijakan
menurut Robert Dahl dan David Truman,
publik mencerminkan kesimbangan setelah
menguraikansebagai berikut: a) Kekuasaan
pihak-pihak
merupakan
dalam
berhasil mengarahkan kebijakan publik ke
individu-individu
arah yang menguntungkan mereka. Besar
atribut
hubungannya yang
lain
individu
dengan dalam
proses
pembuatan
kecilnya
keseimbangan
atau
pengaruh
tertentu
kelompok
ditentukan
perlu
hubungan
kekuatan organisasi, kepemimpinan, akses
kekuasaan lebih dibentuk untuk buat
terhadap pembuat keputusan dan kohesi
keputusan
dalam kelompok.
berlangsung,
khusus.
Setelah
keputusan
jumlah,
tersebut
keputusan; b) Hubungan kekuasaan tidak tetap
oleh
kelompok
yang
kekayaan,
tersebut dibuat maka hubungan kekuasaan
Model Sistem/ Policy as System output
tersebut tidak akan nampak, hubungan ini
Model sistem menurut Paine dan Naumes
akan
menggambarkan
digantikan
oleh
seperangkat
model
pembuatan
hubungan kekuasaan yang berbeda ketika
kebijakan sebagai interaksi yang terjadi
keputusan selanjutnya hendak dibuat; c)
antara lingkungan dengan para pembuat
Tidak ada pembedaan yang tetap antara elit
para pembuat kebijakan, dalam suatu
dan massa. Individu yang berpartisipasi
proses
dalam pembuatan keputusan dalam suatu
mengasumsikan bahwa dalam pembuatan
wakt tidak dibutuhkan oleh individu yang
kebijakan terjadi interaksi yang terbuka
sama yang berpartisipasi dalam waktu
dan dinamis antara pembuat kebijakan
yang lain; d) Kepemimpinan bersifat cair
dengan lingkungannya. Interaksi yang
dan mempunyai mobilitas yang tinggi; e)
terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan
Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara
(inputs
dan
komunitas. Tidak ada kelompok tunggal
sistem,
kebijakan
yang mendominasi pembuatan keputusan
sebagai tanggapan dari suatau sistem
untuk
f)
politik terhadap tuntutan-tuntutan yang
Kompetisi dapat dianggap berada diantara
timbul dari lingkungan yang merupakan
pemimpin. Kebijakan publik lebih lanjut
kondisi atau keadaan yang berada di luar
semua
masalah
kebijakan;
yang
dinamis.
Model
outputs).Menurut politik
ini
model
dipandang
64 Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial “Amanah” Edisi Vol. III No. I Januari – April 2014
batas-batas politik. Kekuatan yang timbul
tuntutan menjadi kebijakan publik dan
dari lingkungan dan dapat mempengaruhi
berlangsung terus-menerus; 3).Dengan cara
sistem politik dipandang sebagai masukan
yang bagaimana masukan-masukan yang
(inputs) bagi sistem politik, sedangkan
berasal dari lingkungan mempengaruhi
hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem
sistem politik; 4). Ciri-ciri sistem politik
politik yang merupakantanggapan terhadap
yang bagaimanakah yang mempengaruhi
tuntutan tersebut dipandangkan sebagai
isi kebijakan publik; 5) Bagaimanakah
keluaran
masukan yang berasal dari lingkungan
(outputs) dari sistem politik.
Sistem politik adalah sekumpulan struktur
mempengaruhi kebijakan publik.
untuk dan proses yang saling berhubungan
Model Rasional Komprehensif/ Policy
yang berfungsi secara otoritatif untuk
as Efficient Goal Achievement.
mengalokasikan
Model
nilai-nilai
bagi
suatu
rasional
komprehensif
ini
masyarakat. Hasilnya dari sistem politik
menekankan pada pembuatan keputusan
merupakan alokasi nilai secara otoritatif
yang rasional dengan bermodalkan pada
dari sistem dan alokasi ini merupakan
komprehensivitas informasi dan keahlian
kebijakan publik. Oleh karena itu suatu
pembuat keputusan. Dalam model ini suatu
sistem dibangun berdasarkan elemen yang
kebijakan yang rasional adalah suatu
mendukung sistem tersebut dan hal ini
kebijakan yang sangat efisien, dimana
bergantung pada interaksi antar berbagai
rasio antara nilai yang dicapai dengan nilai
sub sistem, maka suatu sistem akan
yang dikorbankan adalah positif dan lebih
melindungi dirinya melalui tiga hal, yaitu :
tinggi dibandingkan dengan alternatif-
1) Menghasilkan outputs yang secara layak
alternatif yang lain. Dalam model ini para
memuaskan; 2). Menyandarkan diri pada
pembuat
kebijakan
ikatan yang berakar dalam sistem itu
kebijakan
yang
sendiri; 3). Menggunakan atau mengancam
Mengetahui semua nilai-nilai utama yang
untuk
kekuatan
ada dalam masyarakat; 2). Mengatahui
(penggunaan otoritas).Menurut Thomas R.
semua alternatif kebijakan yang tersedia;
Dye, dengan teori sistem
3). Mengetahui semua konsekuensi dari
dapat
menggunakan
ini
dapat
rasional,
membuat harus
setiap
dimensi
yang
Memperhitungkan rasio antara tujuan dan
menimbulkan tuntutan-tuntutan terhadap
nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap
sistem politik; 2). Ciri-ciri sistem politik
alternatif kebijakan; 5) Memilih alternatif
yang
dapat
kebijakan yang paling efisien. Model ini
mengubah
terdiri dari elemen sebagai berikut : 1)
apakah
bagaimanakah
memungkinkannya
yang
untuk
kebijakan;
:1).
diperoleh petunjuk mengenai : 1) Dimensilingkungan
alternatif
untuk
4).
65 Sumardi “Analisis Kebijakan Publik Terhadap Perubahan Masa Depan”
Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu
mengenai alternatif yang digunakan untuk
masalah
menanggulangi
tertentu. Masalah
ini
dapat
masalah.
Pada
dipisahkan dengan masalah yang lain atau
kenyataannya para pembuat keputusan
paling
dapat
seringkali dihadapkan oleh waktu yang
dipandang bermakna bila dibandingkan
tidak memadai karena desakan masalah
dengan masalah yang lain; 2). Tujuan, nilai
yang membutuhkan penanganan sesegera
atau sasaran yang mengarahkan pembuat
mungkin;3)
keputusan dijelaskan dan disusun menurut
publik biasanya dihadapkan dengan situasi
arti pentingnya; 3) Berbagai alternatif
konflik
untuk mengatasi masalah perlu diselidiki;
Sementara nilai-nilai yang bertentangan
4). Konsekunsi (biaya dan keuntungan)
tersebut tidak mudah diperbandingkan atau
yang timbul dari setiap pemilihan alternatif
diukur bobotnya; 4) Pada kenyataannya
diteliti;5). Setiap alternatifdan konsekuensi
bahwa para pembuat keputusan tidak
yang menyertainya dapat dibandingkan
mempunyai motivasi untuk menetapkan
dengan alternatif lain. Pembuat keputusan
keputusan-keputusan berdasarkan tujuan
memiliki alternatif beserta konsekuensi
untuk
yang memaksimalkan pencapaian tujuan,
mencoba memaksimalkan ganjaran mereka
nilai atau sasaran yang hendak dicapai.
sendiri
Hasil keseluruhan proses tersebut akan
mempunyai kebutuhan, hambatan dan
menghasilkan
yang
kekurangansehingga menyebabkan mereka
rasional, yaitu keputusan yang efektif
tidak dapat mengambil keputusan atas
untuk mencapai tujuan tertentu. Namun
dasar rasionalitas yang tinggi; 6). Investasi
ada
rasional
yang besar dalam program dan kebijakan
komprehensif, yaitu : 1) Para pembuat
menyebabkan pembuat keputusan tidak
keputusan tidak dihadapkan pada masalah-
mempertimbangkan lagi alternatif yang
masalah yang konkrit dan jelas. Sehingga
telah
seringkali para pembuat keputusan gagal
sebelumnya; 7) Terdapat banyakhambatan
mendefinisikan
jelas,
dalam mengumpulkan semua informasi
akibatnya keputusan yang dihasilkan untuk
yang diperlukan untuk mengetahui semua
menyelesaikan
kemungkinan alternatif dan konsekuensi
tidak
kritik
masalah
suatu
tersebut
keputusan
terhadap
model
masalah
masalah
dengan
tersebut
tidak
Para
daripada
masyarakat,
5).
Para
ditetapkan
keputusan
kesepakatan
sebaliknya
pembuat
oleh
nilai.
mereka
keputusan
keputusan
tepat; 2) Tidak realitis dalam tuntutan yang
dari
dibuat oleh para pembuat keputusan.
inkremental pada dasarnya memandang
Menurut model ini pembuat keputusan
kebijakan publik sebagai kelanjutan dari
akan
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan
mempunyai
cukup
informasi
masing-masing
pembuat
alternatif.
Model
66 Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial “Amanah” Edisi Vol. III No. I Januari – April 2014
pemerintah pada masa lampau dengan
yang
hanya
kelompok hanya merupakan perubahan
melakukan perubahan-perubahan
seperlunya.
Model
berbagai
terhadap program yang sudah ada, keadaan
deskritif dalam pengertian, model ini
sebaliknya jika menyangkut perubahan
menggambarkan secara aktual cara-cara
kebijakan
yang dipakai para penjabat dalam membuat
keuntungan dan kerugian besar. Pembuatan
keputusan. Ada beberapa hal yang harus
keputusan secara inkrementalisme adalah
diperhatikan dalam mempelajari model
penting dalam rangka mengurangi konflik,
penambahan, yakni : 1) Pemilihan tujuan
memelihara stabilitas dan sistem politik itu
atau sasaran dan analisis empirik terhadap
sendiri. Dalam pandangan inkrementalis,
tindakan dibutuhkan; 2) Para pembuat
parapembuat keputusan dalam menunaikan
keputusan
mempertimbangkan
tugasnya berada dibawah keadaan yang
beberapa alternatif untuk menanggulangi
tidak pasti yang berhubungan dengan
masalah yang dihadapi dan alternatif hanya
konsekuensi dari tindakan mereka di masa
berada secara marginal dengan kebijakan
depan, maka suatu keputusan inkrementalis
yang sudah ada; 3) Untuk setiap alternatif,
dapat
pembuat keputusan hanya mengevaluasi
ketidakpastian itu.
beberapa
Game Teori/ Policy as Rational Choice
konsekuensi
lebih
oleh
bersifat
hanya
ini
disengketakan
yang
dianggap
besar
mengurangi
yang
risiko
menyangkut
atau
biaya
penting saja; 4). Masalah yang dihadapi
Competitive Situations.
oleh pembuat keputusan dibatasi kembali
Menurut Thomas R. Dye, teori ini bertitik
dengan secara berkesinambungan; 5) Tidak
tolak pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu :
ada keputusan tunggal atau penyelesaian
1) Kebijakan yang akan diambil bergantung
masalah yang dianggap paling tepat;
pada (setidak-tidaknya) dua pemain atau
6). Pembuatan
secara
lebih; 2). Kebijakan yang dipilih ditarik dari
inkremental pada dasarnya merupakan
dua atau lebih alternatif pemecahan yang
remedial dan
banyak
diajukan
ketidak
3). Pemain-pemain selalu dihadapkan pada
kepada
keputusan
diarahkan
perbaikan
lebih
terhadap
oleh
yang
masing-masing
serba
pemain;
sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini
situasi
bersaing
dalam
daripada mempromosikan tujuan sosial di
pengambilan keputusan. Menurut model ini
masa depan. Keputusan yang diambil dari
pilihan kebijakan akan dijatuhkan pada
model ini hasil kompromi dan kesepakatan
pilihan yang saling menguntungkan, dimana
bersama antara banyak partisipan. Dalam
pembuat kebijakan senantiasa dihadapkan
kondisi banyaknya partisipan,keputusan
pada pilihan yang saling bergantung.
akan lebih mudah dicapai bila persoalan
Policy as Institutional Activity
67 Sumardi “Analisis Kebijakan Publik Terhadap Perubahan Masa Depan”
Model ini memandang kebijakan publik
Model Kebijakan Yang Ideal Untuk
sebagai kegiatan yang dilakukan oleh
Indonesia
lembaga pemerintah. Menurut pandangan
Menurut analisi dari kami bahwa Negara
model
yang
kita paling ideal dapat menggunakan
yang
model kebijakan Thomas R dye yakni:
ini,
dilakukan
kegiatan-kegiatan
warga
negara,
baik
dilakukan secara perseorangan maupun
Model
kelompok pada umumnya ditujukan pada
menekankan pada pembuatan keputusan
lembaga pemerintah. Kebijakan ditetapkan,
yang rasional dengan bermodalkan pada
disahkan,
dan
komprehensivitas informasi dan keahlian
dipaksakan
berlakunya
pemerintah.
Dalam
membentuk
kebijakan
interaksi
antar
pemerintah,
dilain
dilaksanakan oleh
model
serta lembaga
ini
rasional
pembuat keputusan.
komprehensif
ini
Dalam model ini
yang
suatu kebijakan yang rasional adalah suatu
adalah
kebijakan yang sangat efisien, dimana
lembaga-lembaga
rasio antara nilai yang dicapai dengan nilai
publik
pihak,
betapapun
yang dikorbankan adalah positif dan lebih
kerasnya kehendak publik, namum apabila
tinggi dibandingkan dengan alternatif-
tidak mendapat perhatian dari lembaga
alternatif yang lain. Dalam model ini para
pemerintah, kehendak tersebut tidak akan
pembuat
menjadi
Lembaga
kebijakan yang rasional, harus : 1)
karakteristik
Mengetahui semua nilai-nilai utama yang
berbeda dalam kebijakan publik, yaitu : (1)
ada dalam masyarakat; 2) Mengatahui
Pemerintah memberikan legitimasi kepada
semua alternatif kebijakan yang tersedia;
kebijakan-kebijakan;
3) Mengetahui semua konsekuensi dari
kebijakan
pemerintah
publik.
memberikan
pemerintah
(2).
memerlukan
Kebijakan universalitas.
setiap
kebijakan
alternatif
untuk
membuat
kebijakan;
4).
Dengan demikian keunggulan kebijakan
Memperhitungkan rasio antara tujuan dan
yang dikeluarkan pemerintah adalah bahwa
nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap
kebijakan tersebut dapat menuntut loyalitas
alternatif kebijakan; 5) Memilih alternatif
dari
dan
kebijakan yang paling efisien. Model ini
membuat
terdiri dari elemen sebagai berikut : 1)
seluruh
Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu
semua
warga
mempunyai kebijakan
negaranya
kemampuan yang
mengatur
masyarakat dan memonopoli penggunaan
masalah
kekuasaan secara sah yang mendorong
dipisahkan dengan masalah yang lain atau
individu
paling
dan
kelompok
membentuk
pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan.
tertentu. Masalah
tidak
masalah
ini
tersebut
dapat
dapat
dipandang bermakna bila dibandingkan dengan masalah yang lain; 2). Tujuan, nilai
68 Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial “Amanah” Edisi Vol. III No. I Januari – April 2014
atau sasaran yang mengarahkan pembuat
kebijakan yang diinginkan sesuai dengan
keputusan dijelaskan dan disusun menurut
visi dan misi juga anggaran yang tersedia
arti pentingnya; 3) Berbagai alternatif
Kesimpulan
untuk mengatasi masalah perlu diselidiki;
adalahrepresentasi
4). Konsekunsi (biaya dan keuntungan)
aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi
yang timbul dari setiap pemilihan alternatif
masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan
diteliti;
dan
tertentu; 2) Model wakil ideal dari situasi-
yang menyertainya dapat
situasi dunia nyata; 3) Model adalah
5).
konsekuensi
Setiap
dibandingkan
dengan
alternatif
alternatif
lain.
1)
menyederhanakan
Model
kebijakan
sederhana
mengenai
dari
realitas
yang
Pembuat keputusan memiliki alternatif
diwakili. Model dapat dibedakan atas model
beserta
dapat
fisik dan model abstrak. 4) Model memiliki
memaksimalkan pencapaian tujuan, nilai
fungsi antara lain: Membantu kita untuk
atau
memperoleh
konsekuensi
sasaran
yang
Keseluruhan
yang
hendak
dicapai.
pemahaman
tentang
proses
tersebut
akan
peroperasinya sistem alamiah atau system
suatu
keputusan
yang
buatan manusia. Saran 1) Kebijakan publik
rasional, yaitu keputusan yang efektif
yang di tetapkan oleh pemerintah dan telah
untuk mencapai tujuan tertentu hal ini
direalisasikan
dikarenakan bahwa dengan melihat tingkat
kalanya merupakan sebuah kebijakan yang
rasional kita bisa memahami keadaan yang
dapat
paling dibutuhkan pada suatu daerah
masyarakat; 2) Kebijakan publik tersebut
khususnya
mampu
menghasilakan
bisa dapat
Indonesia,
selain
itu
diterima
masyarakat
dengan
menanggulangi
baik
ada
oleh
krisis
dan
tingkat
ketimpangan serta masalah-masalah yang
Anggaran Negara dengan kebijakan yang
ada dalam masyarakat, akan tetapi ada
diterapkanBahwasanya Indonesia bukanlah
kalanya
Negara superpower oleh karena itu kita
kebijakan tidak diterima oleh masyarakat
perlu memilah mana saja kebijakan yang
karena kebijakan tersebut dinilai tidak
sesuai dan dominan dengan keadaan
sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada
wilayah sehingga diharapkan kebijakan
dalam masyarakat. 3) Kebijakan pemerintah
yang keluar nantinya bisa berjalan secara
hendaklah melihat realita dalam masyarakat
efisien dasarnya
membandingkan
kita
kepada
untuk tidak
pemerintah
membuat
sebuah
Negara
tersebut
Pada
sehingga kebijakan yang akan ditetapkan
semua
aspirasi
dapat
dapat
diterima
oleh
masyarakat
dan
dilaksanakan namun dengan terori model
kebijakan tersebut dapat menjadi solusi
ini kita dapat menarik kesimpulan dari
yang
tepat
masyarakat.
bagi
problematika
dalam
69 Sumardi “Analisis Kebijakan Publik Terhadap Perubahan Masa Depan”
Daftar Pustaka AG.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Dr. Syafaruddin, M.Pd, 2008. Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta. Edi Suharto, Ph.D, 2010, Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public, Bandung:Alfabeta.
Miftah toha. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: formulasi,implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. William N. Dunn, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
