IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (IUPK OPERASI PRODUKSI UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN)
A. Persyaratan Pelayanan B.1 Persyaratan pelayanan Izin Prinsip pengolahan dan/atau Pemurnian 1. Syarat Izin Prinsip bagi Badan Usaha (Badan Usaha Swasta, BUMN, atau BUMD), yaitu : a. Surat permohonan; b. Profil Badan Usaha; c. Akta Pendirian Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya dibidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; f. Surat Keterangan Domisili; g. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari: 1) Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industry; 2) Pemegang IUPK Operasi Produksi; 3) Pemegang IUP Operasi Produksi; 4) Pemegang IPR; 5) Pemegang Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 6) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; 7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; 8) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Nota Kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan. i. Rekomendasi BPJS Kesehatan j. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan k. 2.
Syarat Izin Prinsip bagi Koperasi, yaitu : a. Surat permohonan; b. Profil Koperasi; c. Akta Pendirian Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya dibidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral
atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Susunan Pengurus; f. Surat Keterangan Domisili; g. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah berasal dari: 1) Pemegang IUPK Operasi Produksi; 2) Pemegang IUP Operasi Produksi; 3) Pemegang IPR; 4) Pemegang Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 5) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; 6) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; 7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Nota Kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan. i. Rekomendasi BPJS Kesehatan j. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan 3.
Syarat Izin Prinsip bagi Perseorangan (Orang perseorangan), yaitu : a. Surat permohonan; b. Kartu Tanda Penduduk; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; e. Surat Keterangan Domisili; f. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari: 1) Pemegang IUP Operasi Produksi; 2) Pemegang IPR; 3) Pemegang Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 4) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; 5) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; 6) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Nota Kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan. h. Rekomendasi BPJS Kesehatan i. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan
4.
Syarat IUP bagi Perseorangan (Perusahaan Firma dan Komanditer), yaitu : a. Surat permohonan; b. Profil Perusahaan;
c.
d. e. f. g.
h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
Akta Pendirian Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya dibidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; Nomor Pokok Wajib Pajak; Susunan Pengurus dan daftar pemilik modal; Surat Keterangan Domisili; Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari: 1) Pemegang IUP Operasi Produksi; 2) Pemegang IPR; 3) Pemegang Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 4) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; 5) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; 6) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nota Kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; untuk pengolahan dan/atau pemurnian; Rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus disertai Peta lokasi; Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/ahli Metalurgi yang berpengalaman minimal 3 tahun; Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; Referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional. Rekomendasi BPJS Kesehatan Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan
B.2 Persyaratan pelayanan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau Pemurnian 1.
a. b. c.
d. e. f. g.
Syarat teknis administrasi, tehnik, lingkungan dan finansial Pemohon Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan, yaitu:
Badan Usaha (Badan Usaha Swasta, BUMN, atau BUMD) Surat permohonan; Profil Badan Usaha; Akta Pendirian Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya dibidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; Nomor Pokok Wajib Pajak; Susunan direksi dan daftar pemegang saham; Surat Keterangan Domisili; Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah
PEMOHON Perseorangan (Orang Perseorangan)
Koperasi a. Surat permohonan; b. Profil Koperasi; c. Akta Pendirian Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya dibidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Susunan Pengurus; f. Surat Keterangan Domisili; g. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari Pemegang: 1) IUPK Operasi Produksi; 2) IUP Operasi Produksi;
a. b. c. d. e.
Surat permohonan; Kartu Tanda Penduduk; Nomor Pokok Wajib Pajak; Surat Keterangan Domisili; Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari Pemegang: 1) IUP Operasi Produksi; 2) IPR; 3) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 4) IUP Operasi Produksi untuk penjualan; 5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
Perseorangan (Perusahaan Firma dan Komanditer) a. Surat permohonan; b. Profil Perusahaan; c. Akta Pendirian Perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya dibidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Susunan Pengurus dan Daftar pemilik modal; f. Surat Keterangan Domisili; g. Rencana pasokan komoditas tambang
dan/atau dimurnikan 3) IPR; berasal dari : 4) Izin sementara untuk 1) Pemasok impor melakukan pengangkutan komoditas tambang dan penjualan; mineral atau batubara 5) IUP Operasi Produksi untuk untuk diolah dan/atau penjualan; dimurnikan menjadi 6) IUP Operasi Produksi khusus bahan baku industri; untuk pengangkutan dan 2) Pemegang IUPK penjualan; dan/atau Operasi Produksi; 7) IUP Operasi Produksi khusus 3) Pemegang IUP Operasi untuk pengolahan dan/atau Produksi; pemurnian yang diterbitkan 4) Pemegang IPR; namun produknya belum 5) Pemegang Izin memenuhi batasan minimum sementara untuk pengolahan dan/atau melakukan pemurnian sesuai dengan pengangkutan dan ketentuan peraturan penjualan; perundang-undangan. 6) Pemegang IUP Operasi h. RKAB; Produksi untuk i. Rencana konstruksi dan penjualan; pembangunan sarana dan 7) Pemegang IUP Operasi prasarana penunjang kegiatan Produksi khusus untuk Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan pengolahan dan/atau penjualan; dan/atau pemurnian; 8) Pemegang IUP Operasi j. Daftar Riwayat Hidup dan Produksi khusus untuk Surat Pernyataan Tenaga Ahli pengolahan dan/atau Pertambangan/Metalurgi yang pemurnian yang berpengalaman minimal 3 diterbitkan namun tahun;
6) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. RKAB; g. Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; h. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/Metalurgi yang berpengalaman minimal 3 tahun; i. Dokumen Studi kelayakan yang telah disetujui; j. Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengolahan dan/atau Pemurnian
mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari Pemegang: 1) IUP Operasi Produksi; 2) IPR; 3) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 4) IUP Operasi Produksi untuk penjualan; 5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau 6) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan
h. i.
j.
k. l.
produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKAB; Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/Metalurgi yang berpengalaman minimal 3 tahun; Dokumen Studi kelayakan yang telah disetujui; Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan: 1) Pemasok impor komoditas tambang
k. Dokumen Studi kelayakan yang telah disetujui; l. Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan: 1) Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; 2) Pemegang IUPK Operasi Produksi; 3) Pemegang IUP Operasi Produksi; 4) Pemegang IPR; 5) Pemegang Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 6) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; 7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau 8) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan
komoditas tambang ketentuan peraturan mineral atau batubara perundangdengan: undangan. 1) Pemasok impor h. RKAB; komoditas tambang i. Rencana konstruksi dan mineral atau batubara pembangunan sarana untuk diolah dan prasarana penunjang dan/atau dimurnikan kegiatan Operasi menjadi bahan baku Produksi khusus untuk industri; pengolahan dan/atau 2) Pemegang IUPK pemurnian; Operasi Produksi; j. Daftar Riwayat Hidup 3) Pemegang IUP dan Surat Pernyataan Operasi Produksi; Tenaga Ahli 4) Pemegang IPR; Pertambangan/Metalurg 5) Pemegang Izin i yang berpengalaman sementara untuk minimal 3 tahun; melakukan k. Dokumen Studi pengangkutan dan kelayakan yang telah penjualan; disetujui; 6) Pemegang IUP l. Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi dalam rangka untuk penjualan; Pengolahan dan/atau 7) Pemegang IUP Pemurnian komoditas Operasi Produksi tambang mineral atau khusus untuk batubara dengan: pengangkutan dan 1) Pemasok impor penjualan; dan/atau komoditas tambang 8) Pemegang IUP mineral atau Operasi Produksi batubara untuk
2) 3) 4) 5)
6) 7)
8)
mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; Pemegang IUPK Operasi Produksi; Pemegang IUP Operasi Produksi; Pemegang IPR; Pemegang Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian
namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. m. Perjanjian Kerjasama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri; n. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; o. Persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; p. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik; q. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. k. Perjanjian Kerjasama jualbeli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri; l. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; m.Persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
2) 3) 4) 5)
6) 7)
8)
diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; Pemegang IUPK Operasi Produksi; Pemegang IUP Operasi Produksi; Pemegang IPR; Pemegang Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum
sesuai dengan berkaitan dengan harga ketentuan peraturan patokan penjualan mineral dan perundang-undangan. batubara; m.Perjanjian Kerjasama jual- r. Referensi bank Pemerintah beli dengan pembeli dalam dan/atau bank swasta nasional. negeri dan/atau luar negeri; n. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; o. Persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; p. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik; q. Pernyataan kesanggupan
perundang-undangan pengolahan dibidang perlindungan dan dan/atau pemurnian pengelolaan lingkungan sesuai dengan hidup; ketentuan peraturan perundangn. Laporan keuangan tahun undangan. terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik; m. Perjanjian Kerjasama jual-beli dengan pembeli o. Pernyataan kesanggupan dalam negeri dan/atau untuk mematuhi ketentuan luar negeri; peraturan perundangundangan yang berkaitan n. Pernyataan kesanggupan dengan harga patokan untuk mematuhi penjualan mineral dan ketentuan peraturan batubara; perundang-undangan di bidang perlindungan p. Referensi bank Pemerintah dan pengelolaan dan/atau bank swasta lingkungan hidup; nasional. o. Persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; r. Referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.
hidup; p. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik; q. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; r. Referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.
2.
Syarat teknis tambahan khusus untuk komoditas tambang yang berasal dari Pemegang : a. IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi, yaitu: 1) Laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir; 2) Rencana produksi per tahun sesuai RKAB yang disetujui; 3) Persetujuan RKAB 2 (dua) tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan penjualan; 4) Fotokopi persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi cadangan dan rencana produksi jangka panjang yang telah dilegalisir; 5) Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi; 6) Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. b. Izin Pertambangan Rakyat, yaitu: 1) Kapasitas produksi per tahun; 2) Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR; 3) Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam atau batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR. c. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, yaitu: 1) Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi dan/atau IUPK Eksplorasi; dan 2) Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah untuk mineral bukan logam dan batuan. d. IUP Operasi Produksi untuk penjualan, yaitu: Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah untuk mineral bukan logam dan batuan. e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yaitu: Data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK OPerasi Produksi yang bekerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
f.
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya, yaitu: 1) Kapasitas produksi per tahun; 2) Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi untuk mineral ikutan yang dimanfaatkan.
B.3. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diajukan paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP dengan persyaratan, sebagai berikut : 1. Surat Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 2. Realisasi RKAB selama 2 (dua) tahun terakhir; 3. Laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian selama 2 (dua) tahun terakhir; 4. Perjanjian Kerjasama dengan : a. Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; b. Pemegang IUP Operasi Produksi; c. Pemegang IUPK Operasi Produksi; d. Pemegang IPR; e. Pemegang Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; f. Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; g. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau h. Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan namun produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IPR, Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang telah terregistrasi dan memiliki sertifikat clear and clean. 6. Perjanjian Kerjasama dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri; 7. Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik; 8. RKAB; 9. Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 10. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/Metalurgi yang berpengalaman minimal 3 tahun;
11.
Persyaratan teknis khusus untuk komoditas tambang sebagaimana syarat B.2. angka 2.
C. Prosedur pelayanan Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, perusahaan harus terlebih dahulu mempunyai Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka mempersiapkan dokumen studi kelayakan, penyusunan perjanjian kerja sama, dan pengurusan perizinan lain. C.1 Prosedur pelayanan Izin Prinsip pengolahan dan/atau Pemurnian 1. Pemohon menuju petugas loket informasi atau Costumer Services : a. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan b. Mengambil formulir permohonan 2. Petugas loket informasi/Costumer Services : a. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan; b. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke loket pendaftaran; 3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke loket pendaftaran/Desk pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan; 4. Petugas loket Pendaftaran/Desk Pelayanan : a. Memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Permohonan tidak dapat diterima jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; c. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon; d. Menginformasikan waktu penyelesaian. 5. Tim Teknis : a. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap; b. Melakukan validasi terhadap berkas; c. Melakukan penilaian persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. d. Melakukan penelaahan/evaluasi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial; e. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Bidang PTSP untuk diproses lebih lanjut. 6. Kepala Bidang PTSP : a. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan; b. Membuat pengantar ke sub bagian tata usaha untuk dibuatkan SK Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara dan membubuhi nomor SK; c. Memeriksa draft SK Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam dan Batubara dan membubuhi paraf persetujuan;
d. Menyerahkan kembali kepada Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Kepala BKPMP atas nama Gubernur Maluku Utara. 7. Loket Penyerahan : Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomori Surat Keputusan menyerahkan Surat Keputusan ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran dan membuat tanda terima. 8. Penolakan : Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala BKPMP Maluku Utara menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon. C.2 Prosedur pelayanan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau Pemurnian 1. Pemohon menuju petugas loket informasi atau Costumer Services : a. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan b. Mengambil formulir permohonan 2. Petugas loket informasi/Costumer Services : a. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan; b. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke loket pendaftaran; 3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke loket pendaftaran/Desk pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan; 4. Petugas loket Pendaftaran/Desk Pelayanan : a. Memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Permohonan tidak dapat diterima jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; c. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon; d. Menginformasikan waktu penyelesaian. 5. Tim Teknis : a. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap; b. Melakukan validasi terhadap berkas; c. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Bidang PTSP untuk diproses lebih lanjut; d. Melakukan penilaian persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. e. Melakukan penelaahan/evaluasi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. f. Melakukan verifikasi lapangan sebagai bahan evaluasi kinerja operasi produksi khususnya pada perpanjangan IUPK Operasi Produksi;
6. Kepala Bidang PTSP : a. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan; b. Membuat pengantar ke sub bagian tata usaha untuk dibuatkan SK IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara dan membubuhi nomor SK; c. Memeriksa draft SK IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam dan Batubara dan membubuhi paraf persetujuan; d. Menyerahkan kembali kepada Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Kepala BKPMP atas nama Gubernur Maluku Utara. 7. Loket Penyerahan : Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomori Surat Keputusan menyerahkan Surat Keputusan ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran dan membuat tanda terima. 8. Penolakan : Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala BKPMP Maluku Utara menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon.
D. Waktu Pelayanan Jangka waktu permohonan diterima sampai dengan Surat Keputusan Izin Prinsip maupun IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam dan Batubara diterbitkan masing-masing selama 14 (Empat Belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. E. Biaya / Tarif Penerbitan Izin Prinsip dan/atau IUPK OPerasi Produksi tidak dikenakan biaya, kecuali penelusuran informasi wilayah pertambangan dan pencetakan Peta dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F. Produk Pelayanan Surat Keputusan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian/Perpanjangannya diterima oleh pemohon, dicetak dengan spesifikasi sebagai berikut: a) 1 (satu) rangkap ASLI; b) Tanda tangan an. Gubernur Maluku Utara selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah BKPMP Maluku Utara; c) Nomor izin berdasarkan automasi penomoran Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) oleh BKPMP Maluku Utara;
d) Tanggal izin berdasarkan tanggal terbitnya izin; e) Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. G. Pengelolaan Pengaduan 1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas; 2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut : a. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah; b. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik; c. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi; 3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, rak arsip, komputer.
