4 Pariwisata ,83 Dinporapar 5 Kelautan dan

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

B.

BAB IV

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD) sebesar 79,02% dihitung dari realisasi anggaran sebesar Rp28.071.147.550,00 terhadap total anggaran sebesar Rp36.925.892.603,00. Adapun ringkasan target anggaran, realisasi dan pelaksana masing – masing urusan wajib dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.61 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Urusan Pilihan Tahun 2014 (Tidak Termasuk Belanja Langsung Program Umum/Rutin SKPD) URUSAN / BIDANG

ANGGARAN

REALISASI

11.392.868.256 3.444.385.500 1.736.733.000

11.133.601.350 3.417.034.800 1.710.867.000

97,72 99,21 98,51

4.016.473.000 7.330.078.361

3.848.799.650 7.134.413.950

95,83 97,33

Dinporapar DKPP

6

Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan

SKPD PELAKSANA BKPP, DPPK BKPP, DPPK DPSDA-ESDM

8.665.354.486

530.124.000

6,12

7

Industri

200.000.000

182.505.000

91,25

8

Ketransmigrasian

140.000.000

113.801.800

81,29

DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM Dinsosnakertrans

36.925.892.603

28.071.147.550

NO. 1 2 3 4 5

TOTAL

%

76,02

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2014 (Data Diolah) Disperindagkop-UMKM

Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pilihan serta permasalahan dan solusi pada masing – masing SPKD pelaksana dapat dilihat pada uraian berikut : 1. URUSAN PERTANIAN Hasil pembangunan pertanian telah memberi dampak positif yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi padi. Peningkatan produksi ini terjadi antara lain karena adanya upaya peningkatan produksi melalui sistem intensifikasi, upaya untuk mengimbangi kecenderungan beralihnya lahan pertanian produktif ke lahan non pertanian, serta adanya semangat kerja para petani untuk survive karena mereka termotivasi oleh

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

281


BAB IV

berbagai program pemerintah di bidang pertanian seperti adanya bantuan langsung benih unggul, subsidi harga pupuk, bantuan pupuk organik dan anorganik, serta bantuan alat mesin pertanian. Dengan potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Pekalongan, menjadikan pertanian menjadi sektor unggulan serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional

yaitu

mempercepat menyediakan

meningkatkan

kesejahteraan

pertumbuhan

ekonomi,

lapangan

kerja,

serta

masyarakat

mengurangi memelihara

Indonesia, kemiskinan,

keseimbangan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan

pangan

dan

pengembangan

usaha

pertanian

dan

perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Kabupaten Pekalongan yang

didukung

oleh

kondisi

lahan

dan

iklim

yang

sesuai

bagi

pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Adapun pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian meliputi : pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal, Pembuatan Dam parit/embung, Pengembangan Bibit Durian Unggul dengan Sistem Kultur Jaringan dan Pemutihan Varietas Durian, Pengadaan Laboratorium Kultur


282


BAB IV

Jaringan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Penyediaan Pestisida dan Pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati. 1.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang pada tahun 2014 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan a. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : 1) Promosi dan pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah; 2) Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis. b. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : 1) Pengembangan Komoditas Varitas Unggul melalui Demonstrasi Penerapan Teknologi; 2) Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui Primatani (Provinsi); 3) Percontohan Peningkatan Produktivitas Hortikultura; 4) Percontohan

Pengembangan

Pengendalian

Hama

Tikus

dengan Burung Hantu (Tyto Alba). c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani, Petani Ikan dan Petani Hutan. d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Programa Penyuluhan; 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);


283


BAB IV

3) Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU). e.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pengiriman Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan a. Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani,

melalui

Kegiatan Peningkatan PUAP. b. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Pekrebunan, Produk Pertanian; 2) Jalan Usaha Tani (DAK); 3) Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Pertanian; 4) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan; 5) Penyediaan Pestisida dan Pengembangan Agensia Hayati serta Pestisida Nabati; 6) Pembuatan Dam Parit/Embung (DAK); 7) Optimasi Lahan Sawah; 8) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 4) Pengembangan Tanaman Hortikultura; 5) Pengembangan Bibit Durian Unggul Dengan Sistem Kultur Jaringan dan Pemutihan Varietas Durian; 6) Peningkatan Pemberdayaan Pengembangan SLPTT Kawasan 7) Pengadaan Laboratorium Kultur Jaringan; 8) Rehabilitasi Jaringan Irigasi (EX2P0A). c. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : 1) Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh;


284


BAB IV

2) Pengendalian Hama Oryctes pada Tanaman Kelapa; 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; 4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; 5) Pengadaan

Alat

ZPK

(Zat

Pengatur

Kemasakan)

Pada

Tanaman Tebu; serta 6) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tebu. 1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan; Dinas

Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan; serta Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan pada tahun tahun 2014 dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD)

sebesar

Rp11.133.601.350,00

Rp11.392.868.256,00 atau

sebesar

terealisasi

97,72%.

(Rincian

sebesar relaisasi

Program dan Kegiatan terlampir). Capaian Indikator Kinerja urusan Pertanian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4.62 Capain Indikator Urusan Pertanian Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN SATUAN 2013

TAHUN 2014 TARGET REALISASI

%

A.

PERTANIAN

1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar a. Padi

kuintal/ha

51,20

53,31

55,28

103,70

b. Jagung

kuintal/ha

44,24

39,41

44,38

112,61

c. Kedelai

kuintal/ha

11,43

15,39

11,58

75,24

kuintal

85.683,00

29.140,00

94.270,00

323,51

2.

Produksi komoditas hortikultura a. Durian


285


NO.

B.

INDIKATOR KINERJA

BAB IV


SATUAN

CAPAIAN SATUAN 2013

b. Mangga

kuintal

99.759,00

51.673,00

107.640,00

208,31

c. Pisang

kuintal

113.458,00

190.772,00

199.626,00

104,64

d. Rambutan

%

kuintal

25.549,00

44.765,00

46.152,00

103,10

e. Melon

Ton

6,20

41,00

20,02

48,83

f. Kentang

Ton

10.774

3.110,00

11.550

371,38

g. Bawang Daun

Ton

13.835

8.790,00

2.100

23,89

Butir

14.937.500,00

14.030.000,00

15.295.800,00

109,02

kuintal ton

1.505.438,00 150,40

1.944.022,90 83,90

1.854.296,25 160,22

95,38 190,97

ton

223,60

258,33

392,23

151,83

PERKEBUNAN a. Kelapa b. Tebu c. Cengkeh d. Kopi Sumber :

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pekalongan, 2014

a. Produktivitas padi

atau bahan pangan utama lokal lainnya per

hektar, untuk target komoditas padi pada tahun 2014

adalah

53,31 kuintal/ha untuk realisasinya sebesar 55,28 kuintal/ha lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 51,20 kuintal/ha. Realisasi padi melebihi target RPJMD hal ini didukung oleh berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas PertanianPerkebunan dan Kehutanan antara lain dalam bentuk bantuan benih bersubsidi, pupuk dan pestisida serta sarana pengendali OPT secara kimiawi maupun nabati dan alat mesin lainnya, peningkatan pengetahuan petani melalui kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Kawasan, Optimasi Lahan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian seperti saluran irigasi, jalan usaha tani, dam parit, embung dan saprodi lainnya serta dengan adanya kesiapsiagaan dan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan aparat pemerintah juga pembatasan alih fungsi lahan melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Untuk

target

Komoditas jagung tahun 2014 adalah sebesar 39,41 kuintal/ha sedangkan realisasinya sebesar 44,38 kuintal/ha lebih tinggi dari


286


BAB IV

pada realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 44,24 kuinta/ha. Untuk target

kedelai tahun 2014 adalah sebesar 15,39 kuintal/ha

sedangkan realisasi tahun 2014 adalah sebesar 11,58 kuintal/ha lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 sebesar 11,43 kuintal/ha. b. Untuk target Indikator produksi komoditas durian tahun 2014 adalah sebesar 29.140 kuintal realisasinya sebesar 94.270 kuintal lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 85.683 kuintal. Kenaikan produksi dikarenakan musim berbunga bersama-sama, sehingga pada waktu panen jadi meningkat dibanding tahun sebelumnya. Komoditas Mangga, target komoditas tahun 2014 adalah sebesar 51.673 kuintal realisasinya sebesar 107.640 kuintal lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 99.759 kuintal. Kenaikan produksi mangga dikarenakan musim bunga maju tidak seperti biasanya. Musim bunga (Bulan Oktober – Desember) dan banyak dilakukan penyemprotan untuk mempercepat tumbuh bunga. Komoditas Pisang, taget produksi tahun 2014 adalah sebesar 190.772 kuintal realisasinya sebesar 199.626 kuintal lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 113.458 kuintal dikarenakan tumbuh anakan baru dan tanam baru di tiap-tiap daerah. Untuk komoditas Rambutan, target produksi tahun 2014 adalah sebesar 44.765 kuintal namun realisasinya mencapai 46.152 kuintal lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 25.459 kuintal, dikarenakan musim berbunga lebih lebat dari biasanya jadi buahnya meningkat dan tidak ada gangguan hama penyakit. c. Untuk Komoditas melon, target produksi tahun 2014 yaitu sebesar 41,00 ton namun realisasinya tidak mencapai target hanya 20,02 ton tetapi lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 yang hanya sebesar 6,20 ton. Tidak mencapai target karena dipengaruhi oleh serangan

cendawan

atau

jamur

dan

gagal

panen, tetapi

dibandingkan tahun sebelumnya lebih meningkat karena ditunjang


287


BAB IV

adanya kegiatan yang mendukung komoditas melon. Untuk komoditas Kentang, target produksi tahun 2014 adalah 3.110 ton realisasi yang dicapai tahun 2014 adalah sebesar 11.550 ton lebih besar dari target maupun realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 10.774 ton, karena didukung adanya kegiatan baik yang bersumber dari APBD dan APBN. Untuk komoditas Bawang Daun target produksi tahun 2014 adalah sebesar 8.790 ton dan realisasinya adalah sebesar 2.100 ton lebih rendah dari target tahun 2014 maupun realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 13.835 ton, hal ini disebabkan oleh sebagian petani beralih ke komoditas tanaman kentang. d. Untuk produksi tanaman perkebunan dapat di uraikan sebagi berikut, dimana untuk produksi tanaman kelapa pada tahun 2014 mempunyai target sebesar 14.030.000 butir dan realisasinya adalah sebesar 15.295.800 butir. Produksi kelapa pada tahun 2014 lebih besar daripada produksi kelapa pada tahun 2013 yaitu sebesar 14.937.500 butir. Untuk komoditas Tebu, target produksi tahun 2014 adalah sebesar 1.944.022,90 kuintal dan realisasi tahun 2014 adalah sebesar 1.854.296,25 kuintal lebih rendah dari target

2014

dikarenakan

banyaknya

tanaman

tebu

yang

seharusnya sudah dibongkar karena sudah lebih dari 5 kali kepras tetapi masih dipelihara akibatnya produksinya menurun. Untuk Komoditas Cengkeh mengalami kenaikan baik dari target tahun 2014 yaitu sebesar 83,90 ton ataupun dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 150,40 ton, dimana realisasi tahun 2014 untuk komoditas cengkeh adalah sebesar 160,22 ton. Untuk produksi komoditas Kopi, pada tahun 2014 dapat mencapai target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 258,33 ton sedangkan realisasinya sebesar 392,23 ton lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 223,60 ton.


288


BAB IV

1.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani yang dipengaruhi oleh tingginya harga sarana prasarana produksi (saprodi) sehingga

memberatkan

petani

dan

mengurangi

tingkat

keuntungan petani. 2) Tidak stabilnya harga komoditas pertanian dalam arti luas yang cenderung rendah pada saat panen raya sehingga mengurangi potensi pendapatan petani 3) Terbatasnya

jangkauan

pemasaran

komoditas

unggulan

pertanian, perkebunan dan kehutanan. Hal ini dipengaruhi oleh akses informasi dan jaringan pemasaran yang belum terjalin optimal. 4) Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan prasarana pertanian lainnya b. Solusi Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan pemecahan masalah sebagai berikut : 1) Memfasilitasi

sarana

prasarana

produksi,

melakukan

pengawasan peredaran pupuk bersubsidi, serta melakukan rehabilitasi jaringan jalan usaha tani dan rehabilitasi jaringan irigasi. 2) Pengembangan

kelembagaan kelompok tani dan koperasi,

optimalisasi sistem resi gudang dan atau lumbung pangan, dan mengupayakan dana talangan untuk pembelian gabah petani 3) Peningkatan mutu hasil produksi dapat ditingkatkan, sehingga dapat berpartisipasi dalam even-even promosi/pameran. 4) Meningkatkan

fasilitasi

sarana

prasarana

produksi

dan

pemberdayaan kelompok pengelola sarana dan prasarana


289


BAB IV

5) Memfasilitasi peningkatan produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan.

2. URUSAN KEHUTANAN Arah kebijakan pembangunan kehutanan antara lain: peningkatan fungsi DAS terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, serta mendukung komitmen Presiden dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan Internasional sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Selain itu diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pembentukan, operasionalisasi dan perkuatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/KPHP dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/KPHL yg menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pembangunan urusan kehutanan baik dalam upaya penanganan lahan kritis maupun pembangunan hutan rakyat dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi dengan semua pihak yang terkait seperti Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun. 2.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan

pada tahun 2014 adalah sebagai

berikut : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan a. Program Pembinanan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan, melalui kegiatan Pemantapan Kemandirian Kelompok Hutan Rakyat.


290


BAB IV

b. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Kehutanan, melalui

kegiatan

Pembinaan

Pencegahan

Serangan

Hama

Penyakit pada Tanaman Sengon Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan a. Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya

Hutan,

dengan kegiatan : 1) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Budidaya Jamur Tiram 2) Pemanfaatan

Tanaman

Bambu

Untuk

Mendukung

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu. b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan : 1) Konservasi Tanah dan Air (DAK); 2) Penghijauan Lingkungan (DAK); 3) Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Penghijauan Hutan Pantai (DAK); 4) Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK); 5) Pengembangan Pinus Rakyat; 6) One Billion Indonesian Trees; 7) Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan; 8) Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng; 9) Pengembangan Hutan Rakyat (DAK); 10) Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Pembuatan Demplot dan Persemian) DAK; 11) Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Pengadaan) DAK; 12) Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Tanaman Bambu (DAK); 13) Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai; c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan : 1) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan; 2) Pemeliharaan Hutan.


291


BAB IV

d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan RP-RHL dan Rencana Tahunan (RTN); 2) Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK). 2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Kehutanan

dilaksanakan

dengan

menggunakan

anggaran Belanja Langsung (diluar Belanja Langsung program umum/rutin

SKPD)

sebesar

Rp3.444.385.500,00

dan

dapar

direalisasikan sebesar Rp3.417.034.800,00 atau 99,21%. (Realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Kehutanan tercermin dari

terealisasinya

indikator

kinerja

berupa

outcome

yang

menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2014. Keberhasilan pelaksanaan urusan pilihan dapat dilihat dengan tercapainya beberapa indikator sebagai berikut : Tabel 4.63 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kehutanan Tahun 2014 NO 1.

2.

INDIKATOR KINERJA Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan a. Sangat Kritis


SATUAN

CAPAIAN 2013

Ha

-

303,02

0

-

b. Kritis

Ha

587,87

1.601,63

538,87

297,22

c. Agak Kritis

Ha

9.136,41

3.257,52

9.008,51

36,16

d. Potensial Kritis

Ha

10.001,16

7.245,21

9.785,92

74,04

Luas Hutan Rakyat

Ha

18.360,31

18.538,00

18.385,37

99,18

Sumber :

%

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan, 2014

Indikator kinerja urusan kehutanan dapat dilihat dari sebaran tingkat kekritisan lahan, yang dibagi menjadi 4 indikator yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis dan potensial kritis. Untuk target lahan sangat


292


BAB IV

kritis pada tahun 2014 adalah sebesar 303,02 ha dan realisasinya adalah sebesar 0 ha atau habis. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi lahan sangat kritis di Kabupaten Pekalongan. Untuk lahan kritis target pada tahun 2014 adalah sebesar 1.601,63 ha realisasinya mencapai sebesar 538,87 ha juga terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 587,87 ha. Sedangkan realisasi lahan agak kritis tahun 2014 yaitu sebesar 9.008,51 ha dari target tahun 2014 yaitu sebesar 3.257,52 ha. Penurunan status lahan dari agak kritis menjadi potensial kritis disebabkan adanya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Untuk lahan potensial kritis belum dilakukan penanganan rehabilitasi hutan dan lahan, karena secara alami akan terjadi perbaikan. Dari data diatas dapat terlihat terjadi penurunan kriteria tingkat kekritisan lahan, dimana dari kriteria sangat kritis dan kritis menjadi agak kritis dan potensial karena adanya program rehabilitasi hutan dan lahan selama 5 tahun sebelumnya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan, secara umum Dinas PertanianPerkebunan dan Kehutanan pada tahun 2014 berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD, dikarenakan lahan dengan kriteria sangat kritis menjadi berkurang bahkan sudah 0 ha. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas, yaitu penanganan lahan sangat kritis dan kritis agar tidak semakin menurun kualitasnya dan semaksimal mungkin dapat meningkatkan kualitas lahan tersebut. Meskipun fokus utama penanganan pada lahan sangat kritis dan kritis namun juga tetap memperhatikan penanganan lahan yang agak kritis dan potensial kritis agar tidak menurun kualitasnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan hutan rakyat, pada tahun 2014 dapat mencapai target pembangunan hutan rakyat sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD sebesar 18.538 ha dan


293


BAB IV

realisasinya pada tahun 2014 sebesar 18.385,373 ha, dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 18.360,31 ha, realisasi tahun 2014 terjadi peningkatan luas hutan rakyat. 2.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Keragaman

jenis

hutan

rakyat

yang

masih

kurang

menyebabkan serangan hama dan penyakit pada hutan rakyat. 2) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa disekitar hutan. b. Solusi 1) Melakukan pendampingan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air secara terpadu dari hulu hingga hilir, mengenai pentingnya keragaman jenis hutan rakyat. 2) Optimalisasi peran FK PHBM serta fasilitasi pemanfaatan lahan dibawah tegakan 3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Konservasi

bahan

galian

pada

hakekatnya

adalah

upaya

perlindungan, perbaikan dan penggunaan bahan galian secara bijaksana yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi dengan tetap

menjaga

kelestarian

fungsi

lingkungan,

serta

menjamin

kesinambungan pembangunan bagi masyarakat. Untuk mendukung penerapan kaidah konservasi berdasarkan paradigma, program dan strategi yang tepat, maka diperlukan penyusunan kebijakan konservasi bahan galian sebagai langkah antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum. Kebijakan konservasi dalam hal ini meliputi hasil penyusunan konsep peraturan, pedoman teknis, kriteria di bidang


294


BAB IV

konservasi bahan galian dan implementasinya dalam kegiatan usaha pertambangan. Kebijakan konservasi bahan galian dalam perspektif pengelolaan

sumber

daya

mineral

harus

selaras

dengan

misi

pembangunan sektor pertambangan di Indonesia. Dua hal penting yang harus menjadi perhatian utama adalah pemanfaatan sumber daya dan cadangan bahan galian secara optimal, berwawasan lingkungan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat; dan pengelolaan sumber daya dan cadangan yang mendorong peningkatan investasi dalam negeri dan penanaman modal asing. Pembangunan dilaksanakan

Urusan

dengan

Energi

dan

menitikberatkan

Sumber

pada

Daya

Mineral

pengawasan

usaha

pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik. Pengawasan usaha pertambangan dan air tanah meliputi

pemberian

rekomendasi

dan

pengawasan

usaha-usaha

pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang apabila kemudian terjadi pelanggaran maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera akan menerbitkan surat peringatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan perda. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik dilaksanakan baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN yang sudah ada maupun dengan pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya atau mikro hidro yang setelah dilakukan survey mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik setempat. 3.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program

Pembinaan

dan

pengawasan

Bidang

Pertambangan, dengan Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Usaha Pertambangan dan Air Tanah.


295


b. Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

BAB IV

Bidang

Ketenagalistrikan, dengan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa. 3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar

Rp1.736.733.000,00

dan

direalisasi

sebesar

Rp1.710.867.000,00 atau 98,51% (Realisasi program dan kegiatan terlampir). Presentase rumah tangga yang memiliki listrik pada tahun 2014 sebesar 90,23%, meningkat dari realisasi tahun anggaran 2013 yang sebesar 88%. Tabel 4.64 Indikator Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral NO

INDIKATOR

SATUAN

CAPAIAN 2013

1

Persentase rumah tangga yang memiliki listik

%

88

2014 TARGET

REALISASI

%

NAIK/ TURUN (%)

80

9%

116

2,53

Sumber : DPSDA-ESDM Kabupaten Pekalongan, 2014

3.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih rendahnya ratio elektrifikasi sekitar 93%; 2) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energy alternative; 3) Rumitnya perijinan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terkait pengembangan energi; 4) Kurangnya kesadaran masyarakat akan usaha pertambangan yang baik serta pemanfaatan air tanah yang bijak dan


296


BAB IV

bertanggung jawab dengan mengedepankan pelestarian sumber daya alam. b. Solusi 1) Pembangunan jaringan listrik pada dukuh terpencil; 2) Pembangunan PLTMH; 3) Pengembangan Desa Mandiri Energi; 4) Melakukan mediasi dan koordinasi dengan Perhutani dengan prinsip pembangunan untuk kesejahteraan rakyat terpencil; 5) Melaksanakan sosialisasi dan upaya koordinasi dengan SKPD penegak

perda

lainnya

pertambangan liar

untuk

mengendalikan

dan meningkatkan

usaha

kesadaran akan

penggunaan air tanah yang bijak dan bertanggungjawab serta berwawasan lingkungan.

4. URUSAN PARIWISATA Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan khususnya sebagai salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka

pengangguran.

Dalam

perekonomian

nasional,

pariwisata

merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi

dampak

yang sangat besar

bagi masyarakat, terutama

masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi


297


BAB IV

masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Hal ini dimungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalakkan sektor lain yang terkait. Empat pilar utama dalam pengembangan pariwisata adalah industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali budaya / seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut. Meskipun belum optimal, tetapi lingkup nyata telah terwujud dengan menariknya jasa wisata yang dikelola masyarakat seiring dengan animo dan dinamisasi perkembangan masyarakat. Kabalong sebagai desa wisata yang semakin exis dalam perkembangannya, sentral industri kerajina tempurung kelapa di Wonopringgo dan kerajinan ATBM di Buaran semakin banyak dikunjungi dan memperoleh order di dalam / luar negeri, Kuliner Rumah Makan semakin menjamur, fasilitas kolam renang / water Park dan Futsal yang semakin diminati masyarakat. Dan fasilitas Gedung Kesenian meskipun belum total fasilitas yang disediakan, namun untuk tahun ini sudah dapat dimanfaatkan sebagai media latihan pagelaran, apresiasi / exspresi budaya / seni potensi daerah. 4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang pada tahun 2014 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :


298


BAB IV

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan : 1) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata; 2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara; 3) Penyelenggaraan Event Syawalan; 4) Pengadaan Media Promosi Pariwisata; 5) Road Show Sadar Wisata; 6) Pengenalan Paket Wisata Pendidikan Kepada Pelajar. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin/Berkal Objek Wisata; 2) Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata; 3) Penyempurnaan Objek Wisata Linggoasri; 4) Penataan

Display

Anjungan

Kabupaten

Pekalongan

di

Maerokoco; 5) Pembuatan DED Watu Ireng dan Curug Muncar; 6) Rintisan Objek Wisata Watu Ireng; 7) Penataan Wisata Curug Muncar Petungkriyono; 8) Pengadaan Peralatan Outbound Buper Linggoasri; 9) Pembangunan Rest Area Arung Jeram Lolong. c. Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Peran Serta dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 2) Festival Durian Lolong; 3) Fasilitasi Saka Pariwisata; 4) Penyusunan

Rencana

Induk

Pengembangan

Pariwisata

Daerah Kabupaten Pekalongan. 4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Urusan

Pariwisata

dilaksanakan

dengan

menggunakan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja


299


BAB IV

Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp4.016.473.000,00 dan direalisasi sebesar Rp3.848.799.650,00 atau 95,83%. (Realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : a. Jumlah Kunjungan Wisata Kunjungan wisata di Kabupaten Pekalongan khususnya objek wisata yang dikelola pemerintah tercapai 126% atau 107.279 orang dari target 84.900 orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 105,37% dari tahun 2013 sebesar 101.807 orang. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut berdampak langsung pada pendapatan sektor pariwisata sebesar Rp.526.193.000,00 meningkat 106,08% dari tahun 2013 sebesar Rp496.015.000,00. Tabel 4.65 Capaian Indikator Urusan Pariwisata NO

INDIKATOR

SATUAN

CAPAIAN 2013

1

Kunjungan wisata yang ditangani oleh Pemerintah Daerah

orang

107.279

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 85.500 106.562

% 125

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2014

Tabel 4.66 Daftar Objek Wisata Di Kabupaten Pekalongan NO 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

URAIAN Obyek Wisata Alam OW Linggo Asri – Kajen OW Pantai Depok - Siwalan OW Pantai Wonokerto - Wonokerto Eko Wisata Pegunungan - Petungkriyono Curug Muncar - Petungkriyono Obyek Wisata Buatan Kolam Renang Tirta Alam – Karanganyar Kolam Renang Graha Wisata – Karanganyar Kolam Renang Kulu Asri - Karanganyar Kolam Renang Banyu Biru - Wiradesa

SATUAN

JUMLAH

unit unit unit unit unit

1 1 1 1 1

unit unit

1 1

unit unit

1 1


300


NO 1. 2. 3.

URAIAN

SATUAN

JUMLAH

unit unit unit

1 1 1

Wisata Minat Khusus Arung Jeram Sungai Lolong Arung Jeram Kali Pahingan Bumi Perkemahan Linggo Asri

BAB IV


Pemerintah Kabupaten Pekalongan berusaha terus memberikan dorongan

kepada

masyarakat

dan

pihak

ketiga

untuk

mengembangkan destinasi pariwisata. Sehingga diharapkan muncul banyak investor baru yang akan menyelenggarakan kegiatan pariwisata dari mulai pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan tempat penginapan/hotel, pengelolaan angkutan, usaha rumah makan dan usaha wisata lain yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan layanan pariwisata yang murah dan bersahabat bagi masyarakat. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tersebut diharapkan tidak

membebani

anggaran

Pemerintah

daerah

dan

meningkatkan investasi pada berbagai sektor pendukung wisata. b. Daftar Hotel di Kabupaten Pekalongan Tabel 4.67 Daftar Hotel di Kabupaten Pekalongan NO 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

URAIAN Hotel Bintang Tiga Marlin Hotel Hotel Non Bintang (Yang telah terdaftar) Hotel Bata Merah - Wiradesa Hotel Dian Candra - Wiradesa Hotel Sachid Jaya – Tirto Villa Linggo Indah - Kajen Villa Nusa Indah – Kajen Villa Victoria Indah - Kajen Villa Delvia - Kajen

SATUAN

JUMLAH

unit

1

unit unit unit unit unit unit unit

1 1 1 1 1 1 1


301


BAB IV


4.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Keterbatasan lahan; 2) Kurangnya fasilitas yang dapat menarik wisatawan; 3) Status OW Linggoasri belum menjadi Lembaga Konservasi. b. Solusi 1) Optimalisasi sarpras dan lahan yang ada; 2) Melengkapi dan melakukan pemeliharaan secara berkala; 3) Mengurus izin lembaga konservasi.

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kelautan dan perikanan yakni melalui industrialisasi perikanan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk, serta meningkatkan daya saing berbasis pengetahuan dengan sasaran utama industrialisasi

perikanan

untuk

peningkatan

pendapatan

kelompok

pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Kebijakan dimaksud sangat strategis dalam menggerakkan seluruh potensi perikanan, melalui pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap sebagai industri hulu dan pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan sebagai industri hilir. Kebijakan industrialisasi perikanan dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga

diharapkan

akan

berdampak

terhadap

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Pekalongan, pembangunan Urusan Kelautan Dan Perikanan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan


302


BAB IV

perikanan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap, peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui berbagai macam program dan kegiatan. 5.1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan pada tahun 2014 meliputi : a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan : 1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul; 2) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan; 3) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK); 4) Normalisasi saluran dan Tanggul Tambak (DAK); 5) Pemanfaatan Lahan Puso Untuk Budidaya Ikan Nila; 6) Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK); 7) Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan; 8) Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar; 9) Pengadaan Sarana Produksi Tambak Terdampak Rob; 10) Peningkatan Produksi BBI; 11) Penyediaan Sarana Pos Kesehatan Ikan. b. Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap,

dengan

kegiatan : 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan; 2) Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean (DAK); 3) Pembuatan Rumpon Dasar (DAK); 4) Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK); 5) Penyusunan Data Base Nelayan; 6) Pengembangan dan Peningkatan PPP Wonokerto.


303


BAB IV

c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan. d. Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi Perikanan, dengan kegiatan : 1) Promosi Produk Perikanan; 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan; 3) Penunjang PUMP Perikanan Tangkap dan P2HP. e. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar, dengan kegiatan : 1) Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking); 2) Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan. 5.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan pada tahun tahun 2014 dianggarkan melalui belanja langusng (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp7.330.078.486,00 dan terealisasi Rp7.134.413.950,00 atau 97,33%. (Rincian relaisasi Program dan Kegiatan terlampir). Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 sebesar 2.718,99 ton

meningkat dari tahun 2013 sebesar 2.318,48

ton

karena kondusi cuaca yang cukup mendukung untuk operasi penangkapan ikan sepanjang tahun 2014. Jumlah produksi ikan di TPI Wonokerto dan Jambean pada tahun 2014 sebanyak 2.169.035 kilogram dengan nilai sebesar

Rp8.000.099.000,00 mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 1.364.834

kilogram atau naik 17,93% dengan nilai sebesar

Rp6.681.743.900,00 atau naik sebesar 19,73%. Pada Perikanan budidaya, lahan tambak yang diusahakan pada tahun 2014 seluas 766,95 Ha meningkat 4,26% dibandingkan tahun 2013 seluas 735,64 Ha. Jumlah pembudidaya tambak


304


sebanyak

1.217

orang

dan

produksinya

mencapai

BAB IV

4.029,83

meningkat 6,60% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 3.780,32 ton. Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2014 seluas 48,34 Ha dengan produksi sebanyak 764,97 ton, meningkat 10,51% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 659,84 ton. Tabel 4.68 Capaian Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013


%

1.

Produksi Perikanan Tangkap

ton

2.318,48

2.254.09

2.718,99

120,6

2.

Produksi Perikanan Budidaya - Tambak - Kolam Konsumsi Ikan

ton ton kg/kapita/th

3.780,32 659,84 17,12

4.000,54 650,58 17,67

4.029,83 764,97 17,97

100,7 117,6 101,7

%

100

100

100

100,0

% Rp/bulan

100 463.474

100 501.132

100 514.963

100,0 102,8

Rp/bulan

776.325

826.604

1.211.711

146,6

unit Ha

15 935

16 935

16 935

100,0 100,0

3. 4. 5. 6.

Cakupan bina kelompok nelayan Cakupan bina Pokdakan Rata-rata Pendapatan Nelayan

7.

Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan

8. 9.

Jumlah usaha pengolah ikan Luas Kawasan Mangrove

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pekalongan, 2014

a. Pengembangan Budidaya Perikanan Program

Pengembangan

Budidaya

diutamakan

untuk

Peningkatan produksi perikanan budidaya baik air payau maupun air

tawar

dan

penataan

infrastrukstur

budidaya

berupa

pembuatan jalan produksi tambak, normalisasi tanggul dan saluran tambak, pembuatan kolam permanen dan kolam air deras serta pemberian bantuan sarana produksi kolam dan tambak berupa benih ikan, pakan dan waring untuk sarana budidaya ikan memanfaatkan lahan yang terendam rob di Kecamatan Tirto dan Wonokerto.


305


BAB IV

Perkembangan dari produksi perikanan budidaya, penggunaan lahan dan jumlah pembudidaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.69 Perkembangan Produksi, Luas Lahan dan Jumlah Pembudiya Perikanan Budidaya Tahun 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

INDIKATOR

SATUAN

Produksi Tambak Produksi Kolam Jumlah Pembudidaya Tambak Jumlah Pembudidaya Kolam Luas Lahan Tambak Luas Lahan Kolam Produksi Benih BBI

Ton Ton Orang Orang Ha Ha Ekor

TAHUN 2013 3.780,32 659,84 1.438 2.148 735,64 37,76 500.500

TAHUN 2014 4.029,83 764,97 1.217 2.148 766,95 48,34 1.001.000

% 106,60 115,93 84,63 100 104,26 128,02 200,00

Sumber : DKPP Kabupaten Pekalongan, 2014

b. Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan dalam mendukung

peningkatan

produksi

perikanan

tangkap,

penyediaan sarana penangkapan ikan dan peningkatan fasilitas TPI baik TPI Wonokerto maupun TPI Jambean. Pengembangan dan peningkatan

Perkembangan dari produksi perikanan

Tangkap, Jumlah Perahu, Alat Tangkap dan Jumlah Nelayan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.70 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Perahu, Alat Tangkap, Jumlah Nelayan dan Ikan yang dilelang 204 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

INDIKATOR Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Alat Tangkap Jumlah Perahu Motor Tempel Jumlah Kapal Motor Jumlah Nelayan Produksi TPI Wonokerto Nilai Raman Lelang TPI Wonokerto Produksi TPI Jambean

SATUAN

TAHUN 2013

TAHUN 2014

%

Ton Unit Unit Unit Ha Kg

2.318,48 803 477 19 10.065 545.079

2.718.99 382 335 36 9.178 930.625

117,27 47,57 70,23 189,47 91,19 170,32

Rp

3.158.538.000

3.603.484.000

114,08

Kg

564.961

1.238.410

219,20


306


9.

Nilai Raman Lelang TPI Jambean

Rp

3.842.977.000

BAB IV

4.396.615.000

114,41


c.

Pengembangan Sistem Penyuluhan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan dilaksanakan untuk meningkatkan penyuluhan perikanan di Kabupaten Pekalongan dengan kegiatan yang utama berupa penyediaan prasarana penyuluhan berupa pengadaan peralatan penyuluhan seperti proyektor, laptop dan sejenisnya.

d. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar dilaksanakan untuk mendukung penataan dan perbaikan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kegiatan Penebaran ikan di perairan umum dan Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan. e. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan diutamakan untuk mendukung peningkatan produksi pengolahan ikan dengan kegiatan-kegiatan seperti penyediaan sarana

pengolahan

ikan,

promosi

produk

perikanan

dan

penunjang operasional PUMP P2HP yang tahun ini Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi untuk 3 Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan. Perkembangan Pengolahan Ikan di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.71 Perkembangan Produksi Pengolahan, Jumlah Bakul dan Pengolah Ikan, Unit Pengolah Ikan dan Los Pasar Ikan Tahun 2014 NO 1.

INDIKATOR Jumlah Ikan yang diolah

SATUAN Ton

TAHUN 2013 3.079,36

TAHUN 2014 4.064,75


% 131,99

307


NO 2. 3. 4.

INDIKATOR

SATUAN

Nilai Rupiah Jumlah Unit Pengolah Ikan Jumlah Bakul/Pemasar Ikan

Rp Unit Orang

BAB IV

TAHUN 2013

TAHUN 2014

64.079.264.067 15 786

81.295.000.000 16 786

% 126,87 106,67 100


5.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang muncul pada urusan kelautan dan perikanan adalah : 1) Semakin tingginya dampak yang ditimbulkan oleh naiknya air rob dan instrusi air laut sehingga pemukiman nelayan menjadi kumuh dan terendam. 2) Tingginya

tingkat pencemaran pada perairan umum yang

berdampak pada lingkungan budidaya tambak dan rusaknya ekosistem ikan air tawar; 3) Masih banyak produsen benih ikan yang menggunakan induk dengan kualitas rendah sehingga mutu benih ikan kurang bagus; 4) Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan (fishing gorund) karena padatnya penangkapan ikan di Laut Jawa yang berdampak semakin tingginya biaya operasional dan kecilnya pendapatan nelayan. b. Solusi 1) Penataan kawasan pemukiman nelayan khususnya drainase dan talud saluran sebagai antisipasai naiknya air rob sekaligus untuk melancarkan pembuangan genangan air. 2) Penerapan teknologi budidaya ikan dengan standar oprasional produk (SOP) yang menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan berkelanjutan dengan pemanfatan sarana budidaya yang ramah lingkungan.


308


BAB IV

3) Peningkatan kualitas induk ikan dengan introducing induk ikan dan calon induk ikan yang berkualitas sesuai SNI dan pengelolaan

pembenihan

dengan

penerapan

Cara

Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 4) Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan di laut lepas

dan

pembuatan

rumpon

dasar

sebagai

upaya

pembuatan rumah-rumah ikan, daerah pemijahan (spawning

ground) , tempat pengasuhan ikan (fishing nursery) sekaligus untuk

mendekatkan

daerah

penangkapan

ikan

(fishing

ground).

6. URUSAN PERDAGANGAN Kemudahan berusaha dan penurunan biaya logistik menjadi dua isu strategis. Keduanya menjadi penting diselesaikan karena menjadi faktor yang menentukan kekuatan perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan global. Datangnya era globalisasi merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari bagi dunia perdagangan, era ini telah menelurkan sebuah sistem liberalisasi perdagangan, dimana setiap orang bisa melakukan transaksi tanpa batas waktu, tempat dan kondisi. Kondisi tersebut tentu saja tak hanya memberikan tantangan tetapi juga peluang. Karenanya, untuk menghadapi era baru ini tak hanya dibutuhkan semangat dan optimisme dalam menangkap peluang, tetapi juga butuh berbagai

strategi

dan

kebijakan

yang

agar

liberalisasi

tersebut

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun permasalahan utama yang perlu dicermati dalam kontek menghadapi persaiangan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional.


309


Perdagangan

sebagai

pembangunan ekonomi

salah

daerah

satu

diharapkan

kekuatan

BAB IV

pendorong

dapat berperan

dalam

pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. 6.1. Program dan Kegiatan Program

dan

Kegiatan

Urusan

Perdagangan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Bagian Perekonomian Setda pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM a. Program

Perlindungan

Perdagangan,

dengan

Konsumen kegiatan

dan

Pengamanan

Peningkatan

Pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan : 1)

Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha dalam Pameran Perdagangan;

2)

Pelatihan Managemen Ekspor.

c. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Pasar

Tradisional 1) Renovasi Pasar Tradisional; 2) Renovasi Pasar Bojong (Luncuran DAK 2013). 6.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan pada tahun tahun 2014 dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program


310


BAB IV

umum/rutin SKPD) sebesar Rp8.665.354.486,00 dan terealisasi Rp530.124.000,00 atau 6,12%. (Rincian relaisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian indikator keberhasilan urusan perdagangan tahun 2014 seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.72 Capaian Urusan Perdagangan NO 1. 2.

URUSAN, INDIKATOR KINERJA Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nilai ekspor perdagangan

TARGET

REALISASI

%

%

CAPAIAN TAHUN 2013 17,51

Ribu US$

31,239

62.000

34,324

0,06

SATUAN

TAHUN 2014

Sumber : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, 2014

a. Pada tahun 2014 terdapat beberapa temuan yaitu produk yang kadaluarsa roti tawar tanpa merk. Untuk layak

produk yang kurang

dijual dan dikonsumsi serta membahayakan kesehatan

adalah makaroni dan makanan kecil lainya yang tanpa tanggal kadaluarsa dan diberi

bahan tambahan pangan, krupuk usek

warna merah dan kuning yang mengandung pewarna batik, hati sapi yang mengandung cacing hati, makanan

tanpa adanya

tanggal kadaluarsa dan ijin peredaran barang, seperti makanan lokal produk Industri Rumah Tangga. Untuk produk elektronik dan peralatan listrik yang belum

ber–SNI namun sudah

dinotifikasi atau diwajibkan untuk SNI yaitu Setrika listrik Merk “FEEL” dan mainan anak (Sepeda roda tiga). b. Pameran Perdagangan dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2014, yaitu : 1) Pameran INACRAFT yang dilaksanakan tanggal 23 - 27 April 2014 di Jakarta Convention Centre Senayan Jakarta dengan mengikutsertakan 2 UKM dan omset penjualan kurang lebih Rp22.000.000,00.


311


BAB IV

2) Pameran Java Expo dilaksanakan tanggal 14 – 18 Mei 2014 di

Gedung

Pagelaran

Kraton

Surakarta

dengan

mengikutsertakan 2 UKM dan omset penjualan kurang lebih Rp9.000.000,00. 3) Pameran PRJ dilaksanakan tanggal 6 Juni – 7 Juli 2014 di Arena

PRJ

JI

Expo

Kemayoran

Jakarta

dengan

mengikutsertakan 8 UKM. 4) Pameran HARKOPNAS dilaksanakan tanggal 19 – 22 Juni 2014 di Lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara dengan mengikutsertakan 2 UKM. 5) Pameran SMESCO dilaksanakan tanggal 19 – 22 Juni 2014 di Jakarta

Convention

Centre

Senayan

Jakarta

dengan

mengikutsertakan 2 UKM. Karena banyaknya event pameran yang ada di Jakarta, termasuk berbarengan dengan Pekan Raya Jakarta, selama pameran berlangsung 4 (empat) hari pengunjung sepi. 6) Pameran Trade Expo Indonesia dilaksanakan tanggal 8 – 12 Oktober 2014 di Arena PRJ JI Expo Kemayoran Jakarta dengan mengikutsertakan 3 UKM. c.

Pelatihan Managemen Ekspor diikuti oleh 15 Pelaku Usaha/UKM yang kapasitas produksi dan kualitas produknya sudah layak untuk pasar ekspor dan berorientasi ekspor, yaitu Batik Wirokuto, Batik Pesisir, Batik Anita, Pirsa Art, Karya Tenun (ATBM), Raja Collection, Batik Idaman, Konvensi Jeans Denro, Lele Asap Talun, PT. Prima Bama Textile, Alvin Hanger, PT. Unggul Jaya, PT. Syukestex, PT. Dutatex, dan PT. Duta Albasy.

6.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Perdagangan yaitu:


312


BAB IV

1. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana; 2. Kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi; 3. Penanganan perlindungan konsumen belum berjalan dengan sesuai yang diharapkan; 4. Dukungan material belum sepenuhnya mencukupi dalam mengantisipasi permasalahan yang dihadapi; 5. Kesadaran para pelaku usaha dalam kepedulian peningkatan kemajuan suatu usaha perdagangan masing-masing belum maksimal. b. Solusi Atas permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan antara lain: 1. Memanfaatkan keterbatasan SDM yang ada; 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal; 3. Mengadakan sosialisasi dan pemahaman secara periodik dan terus menerus supaya pedagang membayar retribusi; 4. Merealisasikan semua kegiatan yang tersedia di bidang perdagangan monitoring

secara dan

maksimal

pengawasan

dengan semua

melaksanakan produk

secara

berkelanjutan; 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada serta yang memadai; 6. Meminimalisir permasalahan bidang perdagangan yang saat ini terjadi dengan meningkatkan potensi keterampilan hasil produksi secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas, sehingga dapat bersaing deangan barang-barang impor;


313


7. Memperhatikan

peluang

yang

terjadi

saat

ini

BAB IV

dengan

mengembangkan kreatifitas para pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan.

7. URUSAN PERINDUSTRIAN Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu, maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara itu, untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kokoh dan berkelanjutan, maka pengembangan industri mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder, dan tersier). Sehubungan itu, seluruh basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif. Dalam rangka mengkonsolidasikan pembangunan sektor primer, sekunder, dan tersier termasuk

keseimbangan

persebaran

pembangunannya

ditempuh

pendekatan klaster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan, baik di sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat. Pelaksanaan

Urusan

Perindustrian

di

Kabupaten

Pekalongan

diarahkan untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam struktur industri. Adapun sasaran kebijakan adalah meningkatkan jumlah klaster-klaster industri. Pembangunan industri di Kabupaten


314


BAB IV

Pekalongan memacu pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga berdampak pada meluasnya kesempatan kerja

yang

permintaan

pada

gilirannya

masyarakat

akan

(daya

meningkatkan

beli)

sebagai

pendapatan

ukuran

dan

tumbuhnya

perekonomian. 7.1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada tahun 2014 melalui : a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Industri Makanan dan Minuman. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif IKM, dengan kegiatan Penerapan Ketentuan HaKI. 7.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian pada tahun tahun 2014 dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin

SKPD)

sebesar

Rp200.000.000,00

dan

terealisasi

Rp182.505.800,00 atau 91,257%. (Rincian relaisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian indikator keberhasilan urusan perindustrian tahun 2014 terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.73 Capaian Urusan Perindustrian Tahun 2014 NO 1.

INDIKATOR KINERJA Kontribusi sektor

SATUAN

CAPAIAN 2013

%

27,35

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 27,4 27,48


% 100,29

315


NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

% %

0,35 62,5

0,37 69

BAB IV

TAHUN 2014 REALISASI

%

industri terhadap PDRB 2. 3.

Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin

0,25 75

67,56 108,69

Sumber : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, 2014

a. Semua indikator melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2014, kecuali pertumbuhan industri yang hanya tercapai 67,56%, bahkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan 28,57%. b. Pelaksanaan pelatihan manajemen usaha bagi industri makanan dan minuman sebanyak 40 peserta berupa pelatihan packaging dan mendapatkan bantuan peralatan berupa 8 mesin continous

sealer dan 2 unit mesin spinner. 7.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang masih

terjadi terkait urusan Perindustrian

yaitu : 1) Keterbatasan peralatan dan sarana penunjang praktek pelatihan; 2) Keterbatasan anggaran, sehingga terdapat pembatasan jumlah peserta pelatihan; 3) Peserta pelatihan kesulitan untuk mempraktekkan hasil pelatihan karena keterbatasan alat yang dimiliki di tempat usaha masing–masing. b. Solusi Solusi atas permasalahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Optimalisasi peralatan yang ada;


316


BAB IV

2) Mendorong peserta pelatihan untuk menyebarluaskan ilmu yang diperoleh pada saat pelatihan ke masyarakat di sekitarnya dan mengoptimalkan waktu yang tersedia pada saat pelatihan sehingga transfer pengetahuan dapat berjalan lebih efektif dan efisien; 3) Memberikan bantuan alat produksi bagi peserta pelatihan.

8. URUSAN TRANSMIGRASI Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk menempatkan transmigrasi sebagai satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia/human rights, yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga negara untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya. Oleh karena itu, pemerintah tetap memberikan imperatif dan dukungan kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah

untuk

menyelenggarakan

transmigrasi,

sepanjang

tersedia

sumber-sumber daya yang mendukungnya. Pembangunan urusan transmigrasi di Kabupaten Pekalongan diselenggarakan melalui pengiriman masyarakat calon transmigrans yang ingin meningkatkan taraf hidupnya melalui program transmigrasi ke daerah tujuan yang telah ditetapkan oleh Pusat. Program pembangunan ketransmigrasian merupakan bagian dari kebijakan program pembangunan yang secara umum diarahkan pada pembangunan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta dalam rangka mempercepat pengentasan masalah kemiskinan

dan

pengangguran

serta

upaya

untuk

mempercepat


317


BAB IV

pembangunan ekonomi daerah. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui Program Transmigrasi. Peminat mengikuti transmigrasi di Kabupaten Pekalongan masih besar, hal ini dikarenakan semakin sempitnya kesempatan kerja dan menurunnya lahan garapan produktif di pedesaan karena terjadinya alih fungsi. Dalam rangka

meningkatkan

pemahaman

masyarakat

tentang

program

transmigrasi dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan harapan meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi yang cukup besar dilandasi oleh pemahaman yang benar dan kesiapan skill yang memadai. 8.1.

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan

Transmigrasi

tahun

2014

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi,

dengan Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM; 8.2.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Urusan Transmigrasi dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD)

sebesar

Rp140.000.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp113.801.800,00 atau 81,29%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Pembangunan bidang transmigrasi diselenggarakan melalui pengiriman

masyarakat

calon

transmigrans

yang

ingin

meningkatkan taraf hidupnya melalui program transmigrasi ke daerah tujuan yang telah ditetapkan oleh Pusat. Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Transmigrasi disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.74 Capaian Urusan Transmigrasi Tahun 2014


318


NO 1 2

INDIKATOR KINERJA

BAB IV

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

REALISASI

%

kk

5

90

2

2,22

NAIK / TURUN (%) (60)

kk

30

95

15

15,79

(50)

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi Jumlah calon transmigran (KK)

TAHUN 2014

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, 2014

Pada

tahun

2014,

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

mengirimkan 2 KK untuk transmigrasi ke Pemukiman Transmigrasi Majuria Kawasan Karangagung Ilir Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kesepakatan Antar Daerah (KSAD) dan kuota dari pusat. Sementara untuk melihat potensi daerah transmigrasi, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan penjajagan lokasi transmigrasi untuk tahun 2015 di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. 8.3.

Permasalahan dan Solusi. a. Permasalahan 1) Lokasi Transmigrasi belum sesuai dengan harapan calon transmigran; 2) Lokasi pusat kabupaten yang cukup jauh dari lokasi transmigran. b. Solusi 1) Melalui motivasi agar Calon transmigran tidak berubah pikiran dan sosialisasi secara intensif; 2) Pelatihan ketrampilan bagi calon transmigran menyesuaikan dengan kondisi lokasi penempatan.


319

4 Pariwisata ,83 Dinporapar 5 Kelautan dan

Recommend Documents