4 Membangun Daya Tarik Investasi Kabupaten Bogor dalam Konsepsi Kemitraan Tri Pilar Oleh: Drs. Rahmat 5U1jana Kepala Bagian Perekonomian 5ekretariat Daerah Kabupaten Bogar
1. Pendahuluan Pelaksanaan Otonorni Daerah yang mula! berjalan sejak Januari tahun 2001 yang dlfasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah rnernberikan nuansa baru dan perubahan yang rnendasar mengenai pengaturan hubungan Pus at dan Daerah, baik itu dalarn bidang administrasi pernerintahan rnaupun dalam hubungan keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah. Dalarn perjalanannya perangkat pengaturan pelaksanaan Pernerintahan Daerah (Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1999) dirnaksud, telah terjadi perubahan dan penyernpurnaan, sehingga di akhir Oktober 2004 telah diterbitkan Undang-Undang Nornor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nornor 33 tahun 2004 yang rnenjadi landasan dan pedornan dalarn pelaksanaan urusan pernerintahan di daerah. Hal terse but dilakukan sebagai akibat bagian dari dinamika yang terjadi dalarn lingkungan Pernerintahan. Sejalan dengan hal tersebut di atas{ rnaka era otonorni daerah dapat dimaknai sebagai management change bag! pemerintah daerah guna rnernberikan pelayanan yang lebih balk kepada rnasyarakatnya. Management change sejalan dengan pemikiran Osborne dan Gaebler rnelalui Re Inventing Government, yang mana rnerupakan transforrnasi untuk rnelakukan perubahan terhadap tujuan-tujuan aplikatif pernerintah dan
rnelakukan
akuntabilitas
terhadap
kewenangan yang ada pada
lingkungan
pernerintah serta diarahkan pada upaya untuk rnengevaluasi kern bali budaya organisasi yang dapat rnernpengaruhi kinerja pemerintahan. lebih lanjut dikatakan bahwa Re Inventing Government dapat pula diartikan sebagai
upaya
untuk
menernpatkan
posisi
pernerintah
di
dalarn
wawasan
"kewirausahaan" yang ditopang oleh kemampuan dalarn inovasi bag! perbaikan
32
pelayanan pemerintah sesuai dengan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas kerja yang pada gilirannya dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai lembaga yang melaksanakan pelayanan umum, pelayanan publik dan pelayanan pembangunan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu fungsi pemerintah/pemda erat kaitannya dengan fungsi pembangunan, dalam hal in! pembangunan dimaksud meliputi pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik, dengan satu upaya dan arahan yang ditujukan bagi kemajuan masyarakatnya (menuju kesejahteraan). Oi sisi lain keberhasilan pembangunan itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang sangat berkaitan satu sarna lainnya (balk aspek internal ataupun eksternal), dengan demikian maka perlu diperhatikan tata kelola berbagai sumber daya yang dimiliki (sumber daya alaml sumber daya manusia l sumber daya buatan, maupun
financia~
untuk masukan bag; kelancaran perjalanan proses pembangunan itu sendiri. S~lah
satu bag/an atau aspek yang erat kaitannya serta berpengaruh bag; proses ,
pembangunan, terutama dalam pembangunan ekonomi, yakni iklim investasi yang kondusif, dimana hal tersebut akan mendorong bag; pertumbuhan dan perkembangan investasi daerah yang pad a akhirnya akan berdampak secara luas bagi kernajuan daerah dalam segala bidang. Sesuai dengan latar belakang di atas, di sam ping itu pula dengan mengacu pada tema yang ditetapkan, maka tulisan in! diberi Judul "Membangun Oaya Tarik Investasi Kabupaten Bogor dalam Konsepsi KemitrClan Tri Pilar",
2. Kondisi Eksisting Kabupaten Bogor . Kabupaten Bogor dengan luas wilayahnya yang mencapal 3.171,02 KM2 yang secara administratif terdiri dari 40 Kecamatan r 411 Oesa dan 16 Kelurahan r dengan Ibu Kota (Pusat Pemerintahan) di Cibinong tepatnya di Oesa Tengah yang secara geografis berada di tengah-tengah wilayah yang menjadi ruang lingkup' pemerintahan Kabupaten Bogor dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1982. BUa dilihat dar; sisi rentang jarak jangkauan untuk seluruh wilayahnya, sebenarnya wiiayah Kabupaten Bogor berada pad a areallingkar luar Pemerintah Kota Bogor.
33
Secara geografis Kabupaten Bogor sangat strategis (pusat pengembangan pertanlan serta daerah konservasi air dan tanah), selain itu pula didukung dengan adanya konteks pembangunan regional 'Jabodetabek" Kabupaten Bogor sekarang merupakan daerah penyeimbang Ibukota Negara (OKI), yang mana konsekuensi sebagai daerah penyeimbang maka mobilitas perekonomian, dinamika sosial, budaya dan lainnya (di Kabupaten Bogor) akan dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan OKI Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu dengan jumlah penduduk sebanyak 3.945.411 jiwa (lKPJ Bupati Bogor, 2004) melahirkan kondisi sosial masyarakat yang beragam dengan berbagai aktivitasnya
yang
beragam
pula,
sehingga
kehidupan
bermasyarakat
dan
berpemerlntahan berlangsung dina mis, terlebih dengan berkembangnya euforia reformasi yang sangat terasa, sehingga masyarakatnya sangat concern terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi, tranparansi maupun akuntabilitas. Oengan berbagai karakterisitik dan ekologi Kabupaten Bogor yang sangat diuntungkan (terutama luas wilayah yang cukup luas, potens! sumber daya alam yang sangat potensiai, letak geografis yang strategls dan iklim usaha yang cukup kondusif), selain itu simpul-simpu! usaha yang dikembangkan Kabupaten Bogor, meliputi: pengembangan kegiatan pertanian (dalam art! luas), industri dan agroindustri, pariwisata dan agrowisata, jasa perdagangan dan pertambangan yang dikembangkan dan ketiga wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor dengan mempeihatikan potens! dan ketiga wilayah pembangunan dimaksud (wilayah pembangunan Timur, Tengah, dan Barat), maka merupakan aset dan potens! yang sangat besar bag! Kabupaten Bogor u'rituk dapat didayagunakan bag! kemajuan dan perkembangan Kabupaten Bogor. Keadaan dan Kekayaan Alam Kabupaten Bogor ini sangat balk dan beraneka ragam jenisnya. Saat in! pemanfaatan lahan di Kabupaten Bogor untuk pertanian berupa lahan sawah 48.412 Ha, lahan untuk bangunan 41.128 Ha, kebun 67.680 Ha, padang rumput 820 Ha, kolam 2.323 Ha, hutan rakyat 6.288 Ha,. hutan negara 44.587 Ha, perkebunan 26.505 Ha dan selebihnya 69.354 Ha untuk penggunaan lainnya.
34
Kekayaan alam di Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bagi pelaksanaan proses pembangunan, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Sumber Daya lahan Klasifikasi lahan yang dimiliki menunjukan kelas yang bervariasi, tetapi sebagian besar (60,60%) merupakan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor pertanian. Dalam korteks pembangunan regional Jabodetabek, Kabupaten Bogor berfungsi sebagai daerah buffer zone daerah sekitarnya sehingga setiap perubahan dan alih fungsi lahan yang dilakukan akan berpengaruh dan berdampak pad a wilayah lainnya. 2. Sumber Daya Hutan Hutan di Kabupaten Bogor terdiri dan Hutan lindung, hutan eagar alam, hutan wisata dan hutan produksi. luas hutan di Kabupaten Bogor sekitar 23,29% dar; luas wilayah keseluruhan. Dan data Propeda Kabupaten Bogor 2002-2006, luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bogor adalah 88.803,61 ha. Berdasarkan f.mgsinya areal hutan terse but dibagi menjadi: Hutan Undung, Hutan Produksi, serta pengembangan
Hutan Rakyat. Sehingga dalam pengolahannya harus tercapai keseimbangan dan keserasian antara kebutuhan produksi hasi! hutan dengan kelestariannya bagi generasi yang akan datang. 3. Sumber Daya Perkebunan Potens! yang cukup besar adalah perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan PTPN dengan kondisi pada tahun 2000, yaitu perkebunan rakyat se!uas 13.218,15 ha, dengan produksi sebesar 4.910,40 ton, dengan jenis komoditi kelapa, kopi, melinjo, cengkeh, gula aren, dan tanaman obat-obatan. 4. Pertanlan Berdasarkan perhitungan tahun 2000, luas lahan pertaniandi Kabupaten Bogor sebesar 269.008 ha. lahan dimanfaatkan untuk lahan sawah 48.417 ha dan lahan kering berupa kebun, ladang dan lainnya seluas 220.698 ha. Sumber daya pertanian in! meUputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan. 5. Sumber Daya Mineral Sumber daya mineral di Kabupaten Bogor memiliki beragam jenis dan cadangan
35
yang besar yang merupakan sumber daya alam yang potensial mengingatl kondisi fisik wilayah terdiri dan gugusan gunung api pleistosen dan batu terobosan bentukan
pliosen dan pembentukan sungai-sungai besar mula! periode Kwarter. yang telah dimanfaatkan diantaranya galian golongan C atau bahan bangunan, industrl seperti batu granit, batu gamping, batu lempung, pasir dan lainnya, sedangkan galian vital (golongan B) yang perlu perhatian adalah em as dan perak.
3. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bogor Tujuan pembangunan Kabupaten Bogor yang tercermin dalam Visi Kabupaten Bogor, da/am Program Pembangunan Daerah Kabupaten (Perda nomor 6 tahun 2001 jOe Perda nomor 1 tahun 2004 ) ditetapkan "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogar yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". Upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksudkan di atas, dljabarkan ke dalam MISI sebagai berikut:
1. Supremasi Hukum
2. Mewujudkan Pementahan yang Balk ( Good govemance) 3. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan 4. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 6. Meningkatkdn Perekonomian Daerah
7. Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa. Visi
dan
Misi
Kabupaten
Bogor menjadi
panduan
dalam
pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Bogor, makci pemerintah daerah Kabupaten Bogor rnenyusun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang merupakan perpaduan dan vis! Bupati dengan Perangkat Daerahnya sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemda Kabupaten Bogor periode 2003-2008, yaitu: Tercapainya Pelayanan Prima demi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten ~ogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa. Visi di atas merefleksikan upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan terbaik
(excellent service),
bermutu
dan
berkualitas
untuk
semua
jenis
pelayanan
dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogar kepada masyarakat. Vis! tersebut menjadi
36
arah
bagi
pelayanan
Pemda
untuk
lebih balk (bette!), lebih cepat (faster), lebih murah (cheape!) dan memenuhi tuntutan dan peraturan, kebutuhan serta kepuasan publik (public satisfaction). Visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang sebagaimana ditetapkan tersebut, untuk mewujudkannya disusun MISI sebagai berikut:
1. Melakukan Reformasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan yang Balk ( Good Govemance) 2. Meningkatkan
Profesionalisme
Aparatur
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 4. Menumbuhkembangkan Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata secara Optimal dan lestari 5. Meningkatkan Kualitas dan Menata Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Wilayah 6. Memajukan Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Kemasyarakatan
4. Membangun Cava Tarik Investasi di Kabupaten Bogor dalam Konsepsi Kemitraan Tn Pilar 1. Konsepsi Kemitraan Komitmen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju keberhasilan pembangunan, dapat dilakukan melalui upaya mewujudkan good govemment dan clean govemanceyang mengedepankan beberapa prinsip utama, yaitu:
a.
Partisipasi Melibatkan secara aktif domain pokok dalam dinamika pembangunan itu sendiri, berarti menciptakan iklim partisipasi yang balk menuju perwujudan tujuan yang telah ditetapkan.
b. Supremasi Hukum Adanya konsistensi peiaksanaan hukum guna menciptakan suatu keadaan yang aman, tentram dan adi!.
c.
Transparansi InformasHnformasi yang memang dapat diakses oleh stakeholder tidak
37
ditutup-tutupi, sehingga
dapat diketahui,
dirnengerti,
dan
dipaharni
inforrnasHnforrnasi yang berkernbang.
d. Cepat Tanggap Merespon berbagai tuntutan yaFlg ada dalarn rnasyarakat, dengan berbagai langkah-Iangkah taktis dan skala prioritas.
e.
Kesetaraan Mernberikan ruang lingkup yang proporsional bagi rnasyarakat untuk ikut berpartisipasi dalarn pernbangunan tanpa rnernbedakan golongon, agarna, suku rnaupun jenis kelarnin. Sehingga adanya sernangat pada rnasyarakat untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan kernarnpuan yang dirniliki dalarn pernbangunan.
f.
Efektif dan Efisien Apa yang akan dicapai serta waktu yang akan digunakan, dikelola dengan rnatang rnelalui langkah-Iangkah yang strategis yang rnendukung tepatnya pencapaian sasaran.
g. Akuntabilitas Apa-apa yang dilaksanakan dalarn rnenjalankan pernerintahan tadi haruslah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rnekanisrne yang berlaku Dinarnika yang terjadi dalarn pernerintahan akan terus berjalan seiring dengan perkernbangan yang ada, dengan dernikian konsepsi
Re ];--wenting Government
rnerupakan transforrnasi untuk rnelakukan perubahan terhadap tujuan-tujuan aplikatif pernerintah dan rnelakukan akuntabilitas terhadap kewenangan yang ada pada Iingkungan pernerintah yang diarahkan pada- upaya untuk rnengevaluasi kern bali budaya organisasi yang dapat rnernpengaruhi kinerja pernerintahan. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai
upaya
untuk
Re Inventing Government dapat
rnenernpatkan
posisi
pernerlntah
di
pula diartikan
dalarn
wawasan
"kewirausahaan" yang ditopang oleh kernarnpuan dalam inC?vasi bag! perbaikan fungsi pernerintah. sesuai dengan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas kerja yang pada gilirannya dapat leblh rneningkatkan kepercayaan rnasyarakat kepada pernerintah sebagai lernbaga yang rnelaksanakan pelayanan urnurn. Pelayanan publik serta fasititator dan katalisator dalarn pernbangunan.
38
Dengan demikian menuju keberhasilan dalam peiaksanaan pembangunan dan investasi bagaimana menciptakan sinergitas antara tiga domain pokok pembangunan melalui kemltraan, yang secara sederhana digambarkan sebagai berikut:
. :
..
.
'~.'
.
.. . '
. : ~~dliln~ Pl'h~t' ....... :
... ' • . .:
~f#p .~(1 Aml·~~~·. '~""""l"''''.:-:' ..
:, ..:. .... ·1iI· .~~~ ~~~ ~;.: ..>.:
..:··,r:.~
::h.··.·; . .', '........ ':•. 'P~~•.~~:M~~~~" " .. : .. : .
: :..
*«~$i~
.
, ... ::/.: ..
Dari gambaran di atas, secara eksplisit dijelaskan bahwa keberhasilan dar; pembangunan dan investasi adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi yang sinergis antara pemerintah, Dunia Bisnis (swasta, BUMN/BUMD) dan Masyarakat, dengan rnengedepankan prinsip saling membutuhkan atau interdepedensi (:pengusaha memerlukan pasokan bahan baku, sedang pengelola bahan baku memer!ukan bimbingan teknologi, pemasaran, processing), saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
2. Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Harapan dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi Kabupaten Bogor Iklim investasi yang kondusif akan berpengaruh pada peningkatan kegiatan investasi dan pembangunan itu sendiri, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan suatu daerah, balk itu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Dengan demikian dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan daya tarik investasi, maka pemerintah daerah akan seialu berupaya melakukan langkah-Iangkah yang sebagai berikut:
a) Secara Internal Pemerintah Daerah, melalui: 1. Mengembangkan berbagai kebijakan strategis mengenai Pola Kemitraan yang
39
diarahkan untuk menciptakan community development. 2. Deregulasi dan Peningkatan Pelayanan Investasi, yang dilakukan melalui
penyempurnaan berbagai peraturan pendukung investasi yang kondusif dan tidak menciptakan high cost economy 3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, yang dilakukan melalui Diklat subtantif dan teknis maupun pendidikan formal 4. Peningkatan kemampuan daya dukung infrastruktur (Sarana dan Prasarana)
5. Inventarlsasi Aset dan Potens; Unggulan Daerah. 6. Transparansi. b) Secara Eksternal, melalui:
1. Peningkatan Kualitas Masyarakat (Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan). Dengan masyarakat yang mempunyai kualitas yang balk sudah barang tentu akan menjadi daya tarik bagi investor, hal tersebut erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang akan digunakan dalam menjalankan investasinya. 2.
Peningkatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dengan menciptakan interaksi yang sinergis dengan Dunia Usaha, baik itu Sektor Perbankan (Bank Mandiri, BNI, BRI dIl), Telekomunikasi (TElKOM, IN DOSAT dll), Transportasi (KAI dan lainnya), ataupun sektor Jasa dan Perdagangan akan menciptakan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses investasi dan pembangunan.
3. Pengelolaan terhadap Sumber Daya (SDA, SD Hutan, SD Perkebunan r fviineral, dll) yang dimiliki 4.
Penegakan Hukum diarahkan bag; penciptaan kondisi yang aman dan adil yang pada akhirnya akan tercipta ketenangan berinvestasi.
5. Penutup Sebagai upaya dalam menciptakan keberhasilan pe:nbangunan dan investasi, pemerintah sebagai sektor yang mempunyai dominasi yang cukup besar (baik itu dalam hal regulasi, alokasi, distribusi dan stabilisasi), terus berupaya mengembangkan kebijakan-kebijakan strategis pola kemitraan yang meiibatkan 3 domain pokok, yakni Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Bisnis (termasuk di dalamnya BUMN).
40
DAfTAR PUSTAKA
Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2002 - 2006 Osborne, D & Goebler, T. Re Inventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, New York, 1992 Siagian, Sondang P. Rlsafat Administras~ CV Haji Mas Agung, Jakarta, 1994 Soejadi. F.X. Analisis Manajemen Modern, CV Haji Mas Agung, Jakarta, 1994 Syaukani, Aksesdan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Yang 8aik(Acces and Indicator::; to Good local Governance). lKH-Otda Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Depdagri/ Jakarta, 2005 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Depdagri, Jakarta, 2005
41
