[-"
.?
SALINAN
PRESIDEin EPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRBSIDENREPUI}LIK INDONBSIA NOMOR 181TAHUN 1998 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TEIIHADAP PBREMPUAN
PRSSIDENREPUBLIK INDONESIA.
Menimbang :
a. bahwa Undang-UndangDasar 1945 menjamin setnuawarga negara nrempunyaikedudukanyang sama di dalam hukitttt dan pemerintahan; b . bahwa berdasarkanPancasila,Undang-UndangDasar 1945, KonvensiMengenaiPenghapusan SegalaBentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Tahun
1979 (Convention on
The
Eliminationof All Forms of DiscrimiTationAgainst Wonten), dan Konvensi Menentang Penyiksaandan Perlakuan atau PenghukurnanLain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau MerendahkanMartabat Wanita (ConventionAgainst Torture AncI Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatrnent or Punishment),clan Deklarasi PBB 1993 tentangPenghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadapperernpua.n merupakansalahsatubenfukpelanggaran atashak-hakasasirnanusia; e . baltrva sesuai clenganprinsip-prinsip negara berclasaratas
hukum, upaya yang clilakukan cialam rangka mencegalr terjadinyirdan rnenghapussegalaberrtukkekerasanterlradap D O K U M E h I T A . S& I ARSIP
perenrpuanperlu lebih ditingkatkandan diwujudkan secara
BAPPENAS
373fl- -
d. bahwa
D
PBESIDEN REFUBLIK INDONESIA
Fasal 3'
bersifat Komisi NasionaiAnti KekerasanTerhadapPerempuan lndepenclen.
BAB II TU,IUAN DAN KOGIATAN Pasal 4 Kontisi Nasjonal Anti KekerasanTerhadap Perempuanbertujuan : a. penyebarluasanpemahamanatas segala-benttrk kekerasan terhadapperernpuanyang berlangsungdi Indonesia; b . mengembangkankondisi yang kondusif bagi penghaptt.sarr terliadapperempuandi Indonesia; segalabentukkekerasan. C.
peningkatanupaya pencegahandan penanggulangansegala benzukkekerasanterhadapperempuandan perlindunganlrak perempuan. asasiman'.rsia
rlasal 5
dimaksuddalarnPasal4, tujuansebagaimana Untukmewqiudkan
Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perenrpuatt
kegiatan: melakuk.an ... t a. penyebar luas ar
D
ug-4-?\, N5jrly PRLSIDEN REPUBLIK INDONESIA
dalatrt e. pelaksanaart kerja sama regional dalt ittterna.siottal dan penanggulangall rangkarneningkatkan upayapencegahan kekerasanterhadapperentpuandalam rangka mewuiudkan penghapusan segalabentukkekerasanterhadapperempuan.
BAI} III SUSUNANOIi.GANISASI DAN KBANGGO'TAAN Pasal 6 SusunanorgattisasiKomisi Nasional Anti KekerasanTerhaditp Pereiiipuantercliridari : a . K o mi si P ar ipur na; b. BadanPekeria.
Pasal 7 AnggotaKorrrisiPalipurrraaclalahtokoh-tokohyang : a.
telah aktif memperjuangkanhak asasi manusia clatt/atau memajukankepentinganperempuarl; .1,,
b.
jender; rnengakuiaclanyamasalahketirnpangan
.. c. mengnar g al
_,4_4-€)N^
vet}y =D)iYiL'i-=
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal10 Komisi Paripurna nrengadakarr Rapat Paripurna sekuranskurangnya1 (satu)kali clalanr1 (satu)tahun.
Pasal1l
Badan Pekeija dipimpin oleh SekretarisJenderal,yarrg dipililr dan diangkatoleh Komisi naripurna.
Pasal12 :
(1) BadanPeke{a terdiri dari : a. Divisi Peinantauan dan Penelitian:
b. Divisi Pengkajian danPernbaharuan Flukunr; Perangkat c. DivisiAdvoka.si danPendidikan Masyarakat. (2) SetiapDivisi terdiridari seorangKoordinatordan anggota Dir';sisesuaidei'garrkebutuhan
Pasal13 (1) Sekretaris pelaksanaan Jenderalbertugasrnengelola Progranr Keria. (2) SekretarisJenderalbeker.japurna waktu dan rnendapatkarr kompensasi ataspekerjaannya.
(3) Sekretaris :t 'i
e
5
$.ffip PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
I}AF V PENUl'UT Pasal17
o
irri nrulaib erlakupadatanggalditetapkan. Keputusart Presiden
di Jakarta Ditetapkan padatanggal9 Oktober1998 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA ftd JUSUFHABIBIE BACFIARUDDIN
Saiinansesuaidenganaslinya
SEKRETARIAT KABINETRI
ffi
la Biro Hukum ndang-undangan
q*W
k V. Nahattands
