KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa perkembangkan arus reformasi yang terus meluas ke berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, telah membawa dampak yang amat besar terhadap kehidupan ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya bangsa Indonesia; b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, yang bertugas merumuskan kebijaksanaan antisipatif untuk mempersiapkan berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1998 tentang Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI. BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS Pasal 1 (1) (2)
Membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional; Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pasal 2
Tugas pokok Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: a. Menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
b.
c. d.
kehidupan bangsa; Melakukan telaah dan pengkajian terhadap perkembangan global jangka menengah dan panjang dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta berbagai peluang dan dampak terhadap kepentingan nasional; Manyusun makalah (konsepsi) kebijaksanaan (policy papers) tentang perkiraan arah perkembangan transformasi tersebut untuk disampaikan kepada Presiden; Merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
(1) (2) (3)
Tim Nasional terdiri dari Pelindung, Dewan Penasehat dan Tim Pelaksana yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini; Untuk memperlancar kegiatan sehari-hari, Tim Nasional dibantu oleh Sekretariat; Apabila dipandang perlu, guna memperlancar pelaksanaan tugas Tim Nasional, Ketua Tim dapat membentuk Tim Sekretariat; BAB III PEMBIAYAAN Pasal 4
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Wakil Presiden serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; Pasal 5 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198 TAHUN 1998 SUSUNAN TIM REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI -------------------------------------------------------------No. NAMA -------------------------------------------------------------Presiden Republik Indonesia
JABATAN PADA TIM Pelindung
DEWAN PENASEHAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Adi Sasono A. Malik Fadjar Akbar Tandjung Ali Alatas Bambang Subianto Budiono Feisal Tandjung Ginanjar Kartasasmita Hartarto Haryono Suyono Hasjim Djalal J.E. Habibie Muladi Nana Sutresna Rahardi Ramelan Sayidiman Suryohadiprodjo Syarwan Hamid Soedibyo Rahardjo Wiranto Zuhal
Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
TIM PELAKSANA 1. 2. 3. 4.
Z.A. Maulani A.W. Pratiknya Jimly Asshiddiqie Sofian Effendi
Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
A. KELOMPOK REFORMASI EKONOMI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
M. Dawam Rahardjo Anwar Nasution Bambang Sudibyo Basri Hasanuddin Darmin Nasution Didik J. Rachbini Didin S. Damanhuri Gunawan Soemodiningrat James T. Riady Mustafa Edwin Nasution Theo F. Toemion Umar Juoro Winarno Zain
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
B. KELOMPOK REFORMASI TEKNO INDUSTRI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Laode M. Kamaluddin Aburizal Bakrie Fuadi Rasyid Harijono Djojodihardjo Darmin Nasution Iskandar Alisjahbana Martiono Hadianto Palgunadi Tatit Setyawan Santhi L. Poesposoetjipto Soefjan Tsauri
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
C. KELOMPOK REFORMASI POLITIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Susilo Bambang Yudhoyono Arifin Tarigan Dewi Fortuna Anwar Hasjim Djalal Ikrar Nusa Bhakti Indria Samego Ichlasul Amal Johan S. Syahperi
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
9. 10. 11. 12. 13.
M. Ryaas Rasyid Nazaruddin Sjamsuddin Soegeng Sarjadi Saafroedin Bahar Yusril Ihza Mahendra
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
D. KELOMPOK REFORMASI KELEMBAGAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Mustopadidjaja AR Agus Dwiyanto Gunawan Hadisusilo Husen Adiwisastra Miftah Thoha Said Zaenal Abidin Sapta Nirwandar Solichin Son Diamar Yuswandi A. Temenggung
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
E. KELOMPOK REFORMASI SOSIAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Taufik Abdulah Abdul Hadi WM A. Makmur Makka Bachtiar Effendi Fachri Ali Franz Magnis Suseno Marwah Daud Ibrahim Nurcholish Madjid Siti Prigandari Adiwoso Sjafri Sairin
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
F. KELOMPOK REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jimly Asshiddiqie Albert Hasibuan Andi Mattalata Erman Rajagukguk Harkristuti Harkrisnowo H. Hartono Mardjono H.A.S. Natabaya Karni Ilyas
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Lambock V. Nahattands Lobby Loeqman M. Yudoparipurno Ridwan Sani Soemarjato Kayatmo Sofyan A. Djalil
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
