3 PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

3 | PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN dimiliki dan jumlah lulusan yang dihasilkan dari berbagai institusi pendidikan tenaga kesehatan. (informing). b. Kemdiknas menyusun rancangan kebijakan pendidikan tenaga kesehatan (focal point). c. Organisasi profesi bersama Kementerian kesehatan memberikan rekomendasi tentang jenis, jumlah dan kompetensi/kualifikasi tenaga kesehatan yang harus diproduksi untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan (recommending). d. Kemkokesra memfasilitasi dan mensinkronkan kebijakan pengadaan tenaga kesehatan (coordinating). e. Kemdagri, Kemkes, TNI/POLRI dan Kementerian lain memberikan verifikasi untuk pengadaan tenaga kesehatan melalui institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam binaannya (consulting). f. Kemkokesra melakukan koordinasi dengan Kemkeu dan DPR untuk meminta dukungan/komitmen pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tenaga kesehatan (coordinating). g. DPR memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan tenaga kesehatan, dan bersama Kemkeu menyampaikan komitmen pendanaannya. (supporting). h. Kemkokesra mengkoordinasikan Kemdiknas dan kementerian lain mematangkan kebijakan pendidikan tenaga kesehatan (coordinating). i. Kemdiknas mematangkan dan menetapkan kebijakan pendidikan tenaga kesehatan (decision making). 3. Pendayagunaan tenaga kesehatan a. Kemkes sebagai focal point menyusun rancangan awal kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan. Dalam hal ini Badan PPSDM Kesehatan memegang peran utama dalam menyiapkan rancangannya.

PEDOMAN PENGORGANISASIAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 2011

21

3 | PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN b. Kemdagri, Kemnakertrans dan BNP2TKI, kementerian lain dan swasta memberikan masukan terhadap rencana pendayagunaan tenaga kesehatan (recommending). c. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) serta Organisasi Profesi (OP) memberikan informasi tentang distribusi tenaga kesehatan yang terkait registrasi dan pendidikan profesi berkelanjutan (Continuing Professional Development) sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan (informing). d. Rumusan rancangan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan atas koordinasi dari Kemkokesra, dilakukan sinkronisasi dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan lain terkait (coordinating). e. Menpan-RB dan BKN memberikan verifikasi terutama terkait pendayagunaan tenaga kesehatan sebagai PNS (consulting). f. Kemkokesra melakukan koordinasi dengan Kemkeu dan DPR untuk meminta dukungan/komitmen pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan (coordinating). g. DPR memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan, dan bersama Kemkeu menyampaikan komitmen pendanaannya (supporting). h. Kemkokesra mengkoordinasikan Kemkes dan kementerian lain terkait mematangkan rumusan pendayagunaan tenaga kesehatan (consulting). i.

Selanjutnya Kemkes atas kesepakatan dengan pemangku kepentingan terkait mematangkan dan menetapkan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan (decision making).

4. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan a. Kemkes sebagai focal point menyiapkan rancangan awal pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

22


3 | PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN b. Kemdagri bersama kementerian lain, TNI/POLRI dan pemangku kepentingan lainnya memberikan rekomendasi terkait pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan di institusi kesehatan binaannya (recommending). c. KKI, MTKI dan OP memberikan informasi terkait registrasi dan lisensi tenaga kesehatan (informing). d. Kemkokesra memfasilitasi dan mensinkronkan upaya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan (coordinating). e. Kemdagri bersama Kementerian/Lembaga dan institusi lain terkait memberikan verifikasi sebagai periksa silang atas hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan (consulting). f. Kemkokesra melakukan koordinasi dengan Kemkeu dan DPR untuk meminta dukungan/komitmen pendanaan dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan (coordinating). g. DPR memberikan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, dan bersama Kemkeu menyampaikan komitmen pendanaannya (supporting). h. Kemkokesra bersama Kemkes dan kementerian lain mematangkan dan memverifikasi rancangan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan (consulting). i. Kemkes menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan (decision making). Secara skematis, tata hubungan kerja antar pemangku kepentingan dalam PTK dapat dilihat pada lampiran 2.


23

KEBUTUHAN SUMBERDAYA

4

4 | KEBUTUHAN SUMBERDAYA

Untuk pelaksanaan tugas Tim KF-PTK diperlukan sumber daya berupa: 1. Tenaga Sumber daya manusia yang diperlukan adalah seluruh anggota Tim KF-PTK. Sesuai keperluannya Tim dapat mengundang dan mengikutsertakan para ahli SDM kesehatan dan bidang kesehatan terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan PTK. 2. Dana Sumber pembiayaan kegiatan Tim KF-PTK diperoleh dari APBN Kemkokesra, Kemkes dan Kementerian/Lembaga lain, mitra kerja sama lainnya serta lembaga internasional terkait maupun sumber lain yang tidak mengikat. 3. Material (perangkat keras dan perangkat lunak) Perangkat keras adalah berupa kantor dan peralatan kantor lain yang diperlukan diupayakan oleh Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Perangkat lunak adalah berupa fasilitas teknologi informasi, dimana tim mempunyai akses terhadap sistem informasi kesehatan termasuk SDM kesehatan dan sistem informasi di Kementerian/Lembaga lainnya.

26


4 | KEBUTUHAN SUMBERDAYA


27

5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5 | PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan unsur dari pengawasan yang merupakan suatu proses pengamatan terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan dalam hal ini pelaksanaan tugas Tim KF-PTK yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaannya sesuai dengan rencana, ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat pencapaian, perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur dalam pemantauan dan evaluasi disepakati dan ditetapkan dalam Rencana Kerja tahunan Tim KF-PTK sesuai dengan luaran (output) masingmasing kegiatan.

A. PEMANTAUAN Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan terhadap pengorganisasian Tim KF-PTK ditujukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan tugas Tim KF-PTK yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pemantauan dilaksanakan secara internal yaitu dilaksanakan oleh pelaku program atau Tim KF-PTK. Mekanisme pemantauan dilakukan melalui: 1. Pertemuan koordinasi rutin 2. Umpan balik dari para pemangku kepentingan dan masyarakat pengguna melalui website Tim KF-PTK. 3. Komunikasi formal dan informal.

B. EVALUASI Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan nilai suatu kegiatan berdasarkan

30


5 | PEMANTAUAN DAN EVALUASI

kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi terhadap pelaksanaan Tim KF-PTK ditujukan untuk mengetahui keberhasilan tugas Tim KF-PTK dalam pengembangan tenaga kesehatan. Evaluasi Tim KF-PTK dilaksanakan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan oleh Tim KF-PTK melalui kegiatan lokakarya nasional. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh AAAH dan GHWA selaku mitra dalam pengembangan Tim KF-PTK di tingkat regional dan global. Proses evaluasi dilakukan dalam konferensi yang dilaksanakan tahunan (AAAH) dan dua tahunan (GHWA). Indikator yang digunakan oleh AAAH dan GHWA dalam melakukan evaluasi adalah List of Indicators monitoring and evaluation of KD – AGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan disusun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.


31

PENUTUP

6

6 | PENUTUP

Tujuan disusunnya Pedoman Pengorganisasian Tim KF-PTK adalah agar kedepan pelaksanaan PTK dapat lebih terarah dan terkoordinasikan dengan baik. Diharapkan para pemangku kepentingan dapat memiliki pengertian yang jelas dan sama terhadap peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi dapat diwujudkan melalui sinergi para pemangku kepentingan untuk keberhasilan pencapaian tujuan PTK. Dengan memperhatikan perkembangan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, Pedoman Pengorganisasian Tim KF-PTK dapat secara periodik ditinjau kembali dan apabila diperlukan dilakukan penyesuaian. Oleh karenanya masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut sangat diharapkan. Keberhasilan pelaksanaan tugas Tim KF-PTK hanya dapat tercapai dengan kerja keras semua pemangku kepentingan PTK dan ridho Allah SWT. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan PTK dan selanjutnya dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.

34


6 | PENUTUP


35

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK Menkokesra No. 12 Tahun 2011

x


KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NOMOR 12TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN (INDONESIAN COUNTRY COORDINATION AND FACILITATION COMMITTEE FOR HUMAN RESOURCES OF HEALTH DEVELOPMENT) MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, Menimbang

:

a. b.

c.

d.

e.

Mengingat

:

1.

2. 3. 4.

bahwa secara global dan nasional telah terjadi krisis tenaga kesehatan baik mutu, jenis, jumlah dan distribusinya; bahwa pertemuan Global Health Workforce Alliancetahun 2008 yang menghasilkan Deklarasi Kampala, menyatakan perlu dipersiapkan langkah-langkah dalam pengembangan tenaga kesehatan yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan/pendidikan/pelatihan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan; bahwa pertemuan The 2ndGlobal Forum on Human Resources for Health pada tanggal 25-29 Januari 2011 di Bangkok memerlukan langkah konkrit sebagai upaya tindak lanjut dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan; bahwa dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan diperlukan sinergisme dalam kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan point a, b, c, dan d diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation Committee for Human Resources of Health Development). Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undangundang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

5.

6. 7. 8. 9. 10.

Memperhatikan

:

1.

2. 3. 4.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dibuah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. International Recruitment of Health Personnel: Global Code of Practice yang diadopsi pada World Health Assembly ke-63 di Jenewa pada tanggal 21 Mei 2010; Pembentukan Global Health Workforce Alliance pada World Health Assembly ke-59 tanggal 25 Mei 2006; Pembentukan Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health pada Agustus 2005; Hasil The 2nd Global Forum on Human Resources for Health tanggal 25 – 29 Januari 2011 di Bangkok. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation Committee for Human Resources of Health Development)

KESATU

:

Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation Committee for Human Resources of Health Development), yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

KETIGA

:

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari : 1. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Kelompok Kerja I); 2. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Tenaga Kesehatan (Kelompok Kerja II), dan 3. Kelompok Kerja Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Kelompok Kerja III). Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation Committee for Human Resources of Health Development) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, mempunyai tugas :

1. Tim Pengarah bertugas: a. Memberikan arahan tentang prioritas pengembangan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan; b. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan; c. Memberikan arahan dalam peningkatan sinergisme/ kerjasama/koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan. d. Memberikan arahan dalam mengkonsolidasikan dan mobilisasi sumberdaya untuk pengembangan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan dan upaya pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) 2. Tim Pelaksana bertugas : a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. d. Mengkonsolidasikan dan memobilisasi sumberdaya dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan tenaga kesehatan, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. 3. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Kelompok Kerja I), mempunyai tugas : a. Melaksanakan fasilitasi dalam merumuskan rancangan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. b. Melaksanakan fasilitasi dalam kebutuhan tenaga kesehatan.

penyusunan

rencana

c. Melaksanakan fasilitasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan. d. Melaksanakan fasilitasi pemantauan dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan.

evaluasi

e. Melaksanakan fasilitasi dalam menetapkan dan melakukan langkah-langkah pelaksanaan resolusi Organisasi Kesehatan Sedunia dalam rekrutmen international tenaga kesehatan. 4. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Tenaga Kesehatan (Kelompok

Kerja II), mempunyai tugas : a. Melaksanakan Kesehatan.

fasilitasi

dalam

pengadaan

Tenaga

b. Melaksanakan fasilitasi dalam pemantauan dan evaluasi pengadaan tenaga kesehatan. c. Melaksanakan fasilitasi dalam pengendalian produksi Tenaga Kesehatan d. Melaksanakan fasilitasi dalam pemantapan pembinaan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan. e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan/peningkatan kapasitas dankesehatan.

dalam tenaga

5. Kelompok Kerja Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Kelompok Kerja III),mempunyai tugas : a. Melaksanakan fasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; b. Melaksanakan fasilitasi dalam pembentukan MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi); c. Melaksanakan fasilitasi dalam pemantapan tugas pokok dan Fungsi serta tata hubungan kerja MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) dan MTKP; d. Melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan pendidikan berkelanjutan, khususnya Program Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis/PPDGS. 6. Sekretariat mempunyai tugas : a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan, baik Tim Pengarah, Tim Pelaksana, maupun Kelompok Kerja; b. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan; c. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan; d. Melaksanakan advokasi dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan; e. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; f. Mengembangkan pusat informasi (knowledge management) dalam pengembangan tenaga kesehatan. KEEMPAT

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation Committee for Human Resources of Health Development) sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dapat mengikut sertakan

para ahli dan pihak-pihak terkait lainnya. KELIMA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation Committee for Human Resources of Health Development) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan DIPA Kementerian Teknis lainnya, serta sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

:

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 33/KEP/MENKO/KESRA/IX/2010 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation/CCF Committee for Human Resources for Health/HRH Development) dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 7 Maret 2011 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

H.R. AGUNG LAKSONO

Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 12Tahun 2011 Tanggal: 7 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN (INDONESIAN COUNTRY COORDINATION AND FACILITATION COMMITTEE FOR HUMAN RESOURCES OF HEALTH DEVELOPMENT) A.

TIM PENGARAH Ketua

:

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua

:

Menteri Kesehatan

Sekretaris I

:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris II

:

Anggota

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan : 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Luar Negeri 3. Menteri Pertahanan 4. Menteri Keuangan 5. Menteri Pendidikan Nasional 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB 7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Menteri Agama 9. Menteri Sosial 10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 12. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 13. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14. Menteri Sekretaris Kabinet 15. Menteri Sekretaris Negara 16. Panglima TNI 17. Kepala POLRI 18. Ketua Komisi IX DPR RI 19. Ketua Komisi X DPR RI 20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 21. Kepala BKKBN 22. Kepala Badan POM

B.

TIM PELAKSANA Ketua

:

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua I

:

Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan,Kependudukan dan KB Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua II

:

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Sekretaris I

:

Sekretaris Badan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Sekretaris II

:

Sekretaris III Anggota

dan

Pemberdayaan

SDM

Asisten Deputi Urusan Penguatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Direktur Urusan Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 6. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri 7. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri 8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 9. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional 10. Direktur Nasional

Jenderal

Menengah,

Kementerian

Pendidikan

11. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 12. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PAN dan RB 13. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja 14. Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 15. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Kelembagaan, Kementerian Sekretariat Negara

Hubungan

16. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet 17. Kepala Badan Kepegawaian Negara 18. Sestama BKKBN 19. Sestama Badan POM 20. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI 21. Kepala Pusat Kesehatan TNI 22. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 23. Perwakilan Bank Dunia di Indonesia

24. Perwakilan WHO di Indonesia 25. Perwakilan AUSAID di Indonesia 26. Perwakilan GIZ di Indonesia 27. Perwakilan USAID di Indonesia 28. Ketua Country Coordination Management (CCM Indonesia) 29. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 30. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) 31. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 32. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) 33. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 34. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) 35. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) 36. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) 37. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) 38. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) 39. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) 40. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.F C.

KELOMPOK KERJA 1.

KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN (KELOMPOK KERJA I) Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Sekretaris : Kepala Bidang Pendayagunaan SDMK Luar Negeri. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Anggota : 1. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2. Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan 3. Direktur Sosial Budaya, Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri 4. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja 5. Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB 6. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional 7. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan

8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan 9. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan 10. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan 11. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan 12. dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R, MARS 13. dr. Nusyirwan, SpM (TNI) 14. Aruma Sumaeni (POLRI) 15. dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc., (PERSI) 16. dr. Nur Abadi, MM, Msi (ARSADA) 17. dr. Prijo Sudipratomo, Sp Rad (IDI) 18. Dr. drg. Peter Andreas (PDGI) 19. Nunut Rubbiyanto, S. Si, Apt. (IAI) 20. Indra Supradewi,SKM, M.Kes. (IBI) 21. Sunardi,SKp, M.Kep,, SpKMB (PPNI) 22. Dr. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM. (IAKMI) 23. Rosadi Nasir, MSc (HAKLI) 24. Ir. Kresnawan, MKes (PERSAGI) 25. Entuy Kurniawan, S.Si, MKM (PATELKI) 26. Prof. Dr. drg., Bambang Trenggono MS (Ketua Divisi Pendidikan KKG) 27. Sugiyanto, S.Sos, M. Kes (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Kedeputian III Kemenko Kesra) 28. Perwakilan Majelis Kolegium Dokter Keluarga Indonesia (MKDKI) 29. Perwakilan BNP2TKI 30. Perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) 31. Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) 2.

KELOMPOK KERJA BIDANG PENGADAAN TENAGA KESEHATAN (KELOMPOK KERJA II) Ketua : Kepala Pusat Pendidikan dan PelatihanTenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Sekretaris

:

Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pusat Pendidikan PelatihanTenaga KesehatanBadan Pengembangan

dan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Anggota

3.

:

1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2. Direktur Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional 3. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan , Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan 4. Kepala Sub Direktorat Nakes Direktorat Kesehatan, Ditjen Kekuatan dan Pertahanan, Kementerian Pertahanan 5. Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA. (PERSI) 6. dr. Eddi Junaidi, SpOG, MKes (IDI) 7. Paulus Januar (PDGI) 8. Noffendri Roestam, S.Si, Apt. (IAI) 9. Laurensia Lawintono, MSc (IBI) 10. Rita Sekarsari, SKp, MHSM (PPNI) 11. Dr.Dra. Dumilah Ayuningtyas MARS (IAKMI) 12. Soedjono, S.SKM, Dipl.EST. (HAKLI) 13. Nils Aria, MPS (PERSAGI) 14. Asep Fitri Hilman S.Si, M.Pd. (PATELKI) 15. Dr.dr. Yoga Yunaidi, SpJP (Ketua Divisi Pendidikan KKI) 16. Perwakilan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) 17. Perwakilan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) 18. Perwakilan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOGI) 19. Perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)

KELOMPOK KERJA III BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN Ketua

:

Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Sekretaris

:

Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota

: 1. Kepala Biro Pendidikan dan Pelatihan Kedeputian Menteri

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Kepala Bidang Pendidikan berkelanjutan Sumber Daya Manusia kesehatan Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan. dr. Muhammad Toyibi, SpJP. (Ketua Divisi Pembinaan KKI) Soemaryono Rahardjo, SE, MBA. (PERSI) Drs. Wahyudi U. Hidayata, M.Sc (IAI) Sri Poerwaningsih, SKM, M.Kes. (IBI) Miciko Umeda, SKp, MS.Biomed (PPNI) Dr.drg. Yaslis Ilyas, MPH. (IAKMI) M. Ichsan (HAKLI) Bambang Harianto, MSc. (PERSAGI) Nicolaus Sri Widodo, S. Pd, M.Kes. (PATELKI) Dr. Arsitawati Pudjorahardjo (HPEQ, Kementerian Pendidikan Nasional) Subardan R. MSi (HAKLI) Rony Saragih, S Sos, MSc (Kasubdit UPD II/2 Ditjen Otda Kemendagri Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Perwakilan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)

D. SEKRETARIAT Ketua

:

Dr. dr. Adang Bachtiar, MPH., ScD.

Wakil Ketua I

:

dr. Sri Henni Setiawati, MHA

Wakil Ketua II

:

Drs. Abdurachman, MPH

Sekretaris I

:

Nurbaeti Yuliana, SKM, MKes

Sekretaris II

:

Puput Oktamianti, SKM, MM.

Sekretaris III

:

drg. Widyawati, MQIH

Anggota

:

1. dr. Mary S. Maryam, MHA, PhD 2. Syamsul Bahri, SKM, MKes 3. Sugiharto, MSc 4. Siti Kusumawati, SKM, MIS 5. Burlian Mughni, SH, MKes

6. Ir. Herwanti Bahar, MS 7. Anna Kurniati, SKM, MA 8. drg. Rahma Indira Wardani, MARS. 9. drg. Adittya, MARS. 10. Nurdiana, S.Kep, MSc MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

H.R. AGUNG LAKSONO

LAMPIRAN

LAMPIRAN 2 Matrix Tata Hubungan Kerja Pemangku Kepentingan


xi

1.

NO

Perencanaan nakes

KEGIATAN

Kemdagri

2). Kemdagri memberikan masukan terhadap rencana kebutuhan tenaga kesehatan dalam negeri. Kemennakerstrans & BNP2TKI untuk kebutuhan tenaga kesehatan luar negeri. Intitusi kementrian lain dan TNI serta POLRI memberikan rekomendasi terkait kebutuhan tenaga kesehatan di institusi. kesehatan binaannya

1).Kemkes menyusun rancangan awal rumusan perencanaan nakes

RECOMMENDING (Pemberi Rekomendasi)

Kemkes

FOCAL POINT (Pelaku Utama)

7) Kesra dan kemkes serta kemen lain mematangkan rumusan perencanaan nakes

4). Kemkokesra mengkoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan perencanaan nakes

Kesra

COORDINATING (Sebagai Koordinator)

6).DPR memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dan pemenuhan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, dan bersama Kemkeu menyampaikan komitmen pendanaannya

DPR & Kemkeu

SUPPORTING (Pemberi Dukungan)

5). Menpan RB memberikan verifikasi terutama terkait penyediaan formasi untuk pegisian target rencana kebutuhan dan BKN memberikan verifikasi terkait administrasi untuk pengisian formasi

Menpan RB

CONSULTING (Pemberi Verifikasi)

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

DECISION MAKING (Pemberi Keputusan)

3). Organisasi profesi memberikan informasi terkait standar profesi. Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan memberikan informasi tentang keadaan tenaga kesehatan.

8) Kemkes menetapkan kebijakan perencanaan nakesehatan

OP & Assosiasi fasilitas Kemkes yankes

INFORMING (Pemberi Informasi)

2.

NO

Pendayagunaan nakes (SESUAIKAN DENGAN PERENCANAAN DIATAS)

KEGIATAN

Kemendagri

2) Kemdagri memberikan masukan rencana pendayagunaan dalam negeri; Kemnakertrans dan BNP2TKI memberikan masukan terkait renc penayagunaan nakes LN

1) Kemkes menyusun rancangan awal rumusan pendayagunaan nakes yang disiapkan BPPSDMK


Kemkes


4) Kesra mengkoordinasikan proses penyusunan rancangan kebijakan pendayagunaan nakes

Kesra


6) Kemkeu memberikan komitmen finansial untuk pendayagunaan nakes, DPR memberikan dukungan pendanaan pendayagunaan nakes

DPR & Kemenkeu


7) Kemkes bersama Kemenkokesra mematangkan rumusan pendayagunaan nakes

5) Menpan RB memberikan verifikasi terutama terkait realisasi pencapaian formasi PNS

Menpan RB



3)KKI, MTKI dan OP memberikan informasi tentang distribusi terkait dengan registrasi dan dikjut sebagi bahan penyusunan kebijakan

OP, MTKI, KKI


8) Kemkes menetapkan kebijakan pendayagunaan nakesehatan

Kemkes


3.

NO

Pengadaan nakesehatan

KEGIATAN

OP, Kemkes

3) OP dan Kemkes memberikan rekomendasi jenis, jumlah dan kompetensi/kualifikasi nakes yang harus diproduksi untuk pengisian kebutuhan nakes

2) kemdiknas menyusun kebijakan pendidikan tenaga kesehatan


Kemdiknas


7)Kemkokesra, Mendiknas & kementerian lain mengkoordinasikan dalam mematangkan kebijakan Diknakes

4) Kesra memfasilitas dan mensinkronkan kebijakan pengadaan tenaga kesehatan

Kesra


6) DPR memberi dukungan pendanaan, Kemkeu memberikan komitmen finansial.

DPR, Kemkeu



5) Kemdagri, Kemkes & TNI/ POLRI serta kementerian lain memberikan verifikasi untuk pengadaan nakes mell institusi diknakes dalam binaannya

1) Assosiasi Institusi pendidikan nakes & Ass. RS memberikan informasi jumlah lulusan yang dihasilkan

Kemdagri, Kemkes, Asosiasi inst TNI/POLRI, Kemen lain pendidikan, asosiasi RS pendidikan



8) Kemdiknas menetapkan kebijakan pendidikan tenaga kesehatan

Kemdiknas


4.

NO


1) Kemkes menyiapkan rancangan awal pembinaan dan pengawasan nakes

Pembinaan dan pengawasan Kemkes tenaga kesehatan

KEGIATAN

2) Kemdagri, TNI/POLRI bersama menteri lain memberikan rekomendasi terkait binwas di Institusi binaannya.

Kemendagri, TNI/POLRI, Kementerian lain


4) kesra memfasilitasi dan mensinkronkan upaya pembinaan dan pengawasan nakes

Kemenkokesra


5) DPR memberikan dukungan dan Kemkeu memberikan komitmen finansial pelaksanaan binwas

DPR dan Kemkeu


7)Kemenkokesra dan kemen lain mematangkan dan verifikasi rancangan binwas

6) Kemdagri dan Kementerian lain memberikan verifikasi sebagai periksa silang hasil binwas

Kemendagri dan Kemen lain.



3) KKI, MTKI, OP memberikan informasi terkait registrasi dan lisensi nakes

KKI, MTKI, OP


8) Kemkes menetapkan kebijakan binwas nakes

Kemkes


LAMPIRAN

LAMPIRAN 3 Daftar Indikator Monitoring dan Evaluasi Kampala Declaration and Agenda for Global Action

xii


TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN drg. Tritarayati, SH | DR. Adang Bachtiar, MPH, ScD | dr. Sri Henni Setiawati, MHA Drs. Abdurachman, MPH | Puput Oktamianti, SKM, MM | Nurbaeti Yuliana, SKM, MKes drg. Widyawati, MQIH | Anna Kurniati, SKM, MA | Santy Komalasari, SKom, MKM dr. RiniRachmawati, MARS | Sugiharto, Msc | dr. Mary S. Maryam, MHA, PhD SitiKusumawati, SKM, MIS KONTRIBUTOR 1 Seluruh anggota/perwakilan dari Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja yang ada dalam SK Menkokesra No.12/2011

KONTRIBUTOR 2 Seluruh peserta Lokakarya Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011, di Grand Preanger Hotel Bandung, Tanggal 12-15 September 2011


xiii

Copyright © 2011 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

3 PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

Recommend Documents