PERAN KOMUNIKASI POLITIK PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERBERASAN (Kasus Organisasi Tani, Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Beras dan DPR)
Muhammad Sukri Nasution
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan (Kasus Organisasi Tani, Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Beras dan DPR)” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir tesis ini.
Bogor, Agustus 2008
Muhammad Sukri Nasution NIM P054050151
ii
ABSTRACT NASUTION M.S. The Role of Political Communication of Interest Functionary on Rice Policy Implementation (Case on Farmer Organization, Government, Rice Entrepreneur Asosiation and House of Representative). Under direction of AIDA VITAYALA S. HUBEIS and AMIRUDDIN SALEH. Rice in Indonesia as basic need has a strategic role especially in economic. Rice issues also playing a sensitive role on social and political security. Rice is also a prime food for the majority of Indonesian people; therefore need a good and right management from upper course up to lower course. The strong role of political communication become one of the way on the making of rice policy implementation especially by involving those interest functionary on rice. This research was designed as survey research with descriptive correlation, respondent comprised of farmer organization, government, rice entrepreneur and house of representative. Quantitative analysis used by descriptive statistical and correlation analysis with rank Spearman correlation statistical test. The role of political communication of farmer organization are on the middle category, government on strong category, rice entrepreneur on middle category and house of representative on middle category. At the personal characteristic of farmer organization on formal education, experiences and average income on farmer organization and house of representative correlated significant (p<0,05) with the role of political communication on rice policy implementation. At the situational characteristic on communication access of government and house of representative, political participation of all interest functionary are high significantly correlated (p<0,01) and only house of representative political perception that not correlate (p>0,05) with the role of political communication on rice policy implementation. At political communication behavior, the information dependency on mass media on government correlated significant. Respons on public opinion for house of representative is correlate and political attitude all of interest functionary correlated with the role of political communication of rice policy implementation. Mass media has their role as one of the information source which is considerably objective and public opinion on the subject of rice policy implementation has also considerably become one of intake correction. The choices of Political attitude at the current time are valuable to bring out cooperation and re-actualize strong and powerful policy implementation in the future. Key words: political communication, interest functionary, rice policy
iii
RINGKASAN NASUTION M.S. Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan (Kasus Organisasi Tani, Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Beras dan DPR). Dibimbing oleh AIDA VITAYALA S. HUBEIS dan AMIRUDDIN SALEH. Ketersediaan beras sebagai komoditas makanan pokok memerlukan penataan dan manajemen yang berbasis pada kemampuan sumberdaya masyarakat dalam negeri. Kebijakan perberasan dengan mekanisme impor telah memberi dampak dan konsekuensi politik yang tinggi bagi kemampuan dan kemandirian bangsa dalam pengadaan makanan pokok nasional. Kebijakan impor beras menjadi pro-kontra di tengah-tengah masyarakat, karena hal ini tidak sesuai dengan komitmen pemerintah merealisasikan kebijakan revitalisasi pertanian. Hal ini juga bertentangan dengan realitas tingginya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya padi. Terjadinya kekurangan beras dalam jumlah besar akan cepat mempengaruhi kondisi stabilitas sosial masyarakat. Pentingnya peranan beras terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong kebijakan beras menjadi sorotan dan menjadi fokus perhatian publik. Pemerintah mengeluarkan instrumen pelaksanaan kebijakan perberasan meliputi: penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme melakukan impor, subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur (Deptan, 2004). Hal ini merupakan kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah untuk menjawab persoalan perberasan di dalam negeri. Berhasilnya Indonesia dalam swasembada beras di tahun 1984 juga merupakan salah satu peran komunikasi (Levis,1996). Kebijakan perberasan merupakan kebijakan yang sarat dengan muatan kepentingan berbagai pihak, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut harus terbuka dan dapat dikritisi semua pihak. Lembaga legislatif (DPR) memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja eksekutif (pemerintah), organisasi masyarakat atau institusi sosial berkewajiban mengawasi dan memberi masukan terhadap lembaga negara baik eksekutif maupun legislatif. Peranan komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sebab diperlukan pengetahuan yang luas terutama proses pendekatan dalam penyampaian suatu maksud agar dapat diterima di masyarakat (Budiharsono, 2003). Peran komunikasi politik pemangku kepentingan khususnya pemerintah tergolong kuat atau masih lebih dominan dibanding peran organisasi tani, pengusaha beras dan DPR dalam pelaksanaan kebijakan perberasan. Peranan komunikasi politik dalam pelaksanaan kebijakan perberasan yang diamati adalah peran para pemangku kepentingan pada penentuan instrumen kebijakan; Harga Pembelian Pemerintah, Melakukan Impor Beras, Subsidi Benih dan Pupuk, Pengembangan Teknologi dan Perbaikan Infrastruktur. Rush dan Althoff (2003) menjelaskan bahwa peranan komunikasi politik adalah sebagai katalisator karena peranan ini memberikan unsur sarana dinamik dengan nama informasi yang secara politis relevan bisa membentuk orientasi tujuan politik.
iv
Tingkat pendidikan formal pemangku kepentingan pemerintah berhubungan nyata (p<0,05) dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Jadi, semakin tinggi pendidikan formal yang dimiliki oleh pemangku kepentingan pemerintah maka peran komunikasi politik yang dilakukan juga makin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka tingkat penguasaan atas kebijakan perberasan semakin tinggi. Lamanya pengalaman menjabat pemangku kepentingan organisasi tani dan DPR berhubungan nyata (p<0,05) dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Artinya, semakin lama menjabat bagi pengurus organisasi tani dan menjadi anggota DPR bagi DPR maka, peran komunikasi politik yang dilakukan semakin tinggi. Tingkat pendapatan pengurus organisasi tani dan DPR berhubungan nyata negatif dengan peran komunikasi politik pada politik perberasan di Indonesia. Saluran komunikasi politik pemangku kepentingan pemerintah dan DPR berhubungan sangat nyata (p<0,01) dengan komunikasi politik yang dilakukan pada politik perberasan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi memanfaatkan saluran komunikasi politik pada situasi politik perberasan saat ini, maka makin tinggi komunikasi politik pemerintah dan DPR didalam pengaturan kebijakan beras. Organisasi tani dan pengusaha beras tidak berhubungan nyata (p>0,05) dengan pemanfaatan saluran komunikasi politik. Dengan demikian, saluran komunikasi politik yang tersedia saat ini tidak optimal mendukung komunikasi politik pemangku kepentingan organisasi tani dan pengusaha beras. Partisipasi politik pemangku kepentingan perberasan berhubungan sangat nyata (p<0,01) dengan komunikasi politik yang dilakukan pada politik perberasan Indonesia. Artinya, semakin tinggi partisipasi politik yang dilakukan maka diikuti dengan peran komunikasi politik yang makin tinggi. Semua pemangku kepentingan perberasan memiliki partisipasi politik yang tinggi didalam menyampaikan aspirasi masing-masing lembaga atau suara kostituenya. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan perberasan punya pandangan yang sama bahwa perlu dilakukan pembenahan dalam implementasi instrumen politik perberasan di Indonesia. Persepsi politik pengurus organisasi tani dan pemerintah berhubungan sangat nyata (p<0,01) dengan peran komunikasi politik. Semakin tinggi peran komunikasi politik yang dilakukan pengurus organisasi tani dan pemerintah pada pelaksanaan kebijakan perberasan maka semakin kuat persepsi politiknya. Dengan demikian, tingkat penilaian atas implementasi politik perberasan berhubungan terhadap frekuensi peran komunikasi politik yang dilakukan. Persepsi politik DPR tidak berhubungan nyata (p>0,05) dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan politik perberasan. Situasi ini disebabkan bahwa persepsi politik tidak selamanya akan diteruskan dengan tindakan politik seperti berpihak pada konstituen utama mereka yaitu petani padi. Persepsi akan cepat berubah sesuai dengan pandangan dan analisa terhadap politik perberasan dalam waktu periode tertentu. Biasanya, persepsi politik anggota DPR dari partai pendukung pemerintah cenderung sepaham dengan keinginan pemerintah. Sebaliknya anggota DPR yang berada di luar pemerintahan atau oposisi memiliki persepsi politik berbeda atau menolak politik perberasan saat ini. Keterdedahan organisasi tani, pengusaha beras dan DPR pada media massa berhubungan nyata (p<0,05) dengan peran komunikasi politik. Artinya, semakin tinggi tingkat pemberitaan politik perberasan pada media massa maka, peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan semakin tinggi.
v
Asumsi ini dapat dikemukakan, karena semua pemangku kepentingan banyak mengakses berbagai media massa di dalam menambah informasi mengenai kebijakan politik perberasan. Respons terhadap opini publik berhubungan nyata (p<0,05) dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan organisasi tani pada politik perberasan di Indonesia. Berarti, semakin tinggi respons terhadap opini publik maka peran komunikasi politik yang dilakukan oleh organisasi tani juga semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin banyak opini yang berupa tulisan, komentar baik pro maupun kontra yang terkait dengan implementasi kebijakan perberasan maka semakin tinggi peran komunikasi politik yang dilakukan. Respons terhadap opini publik berhubungan sangat nyata negatif (p<0,01) dengan peran komunikasi politik pemerintah pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi respons terhadap opini publik maka peran komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah semakin menurun. Hal ini disebabkan pemerintah sendiri merasa bahwa belum maksimal melakukan pembenahan pada beberapa implementasi pelaksanaan kebijakan perberasan karena keterbatasan anggaran. Respons terhadap opini publik berhubungan sangat nyata (p<0,01) dengan peran komunikasi politik DPR pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Berarti, semakin tinggi respons terhadap opini publik maka peran komunikasi yang dilakukan oleh DPR dalam politik perberasan semakin tinggi. Dengan kata lain, makin tinggi sorotan publik dalam merespons implementasi kebijakan perberasan maka seiring dengan tingginya respons yang dilakukan oleh DPR terhadap instrumen kebijakan perberasan pemerintah. Hal tersebut diperkuat dengan fungsi kontrol dan evaluasi melalui rapat dengarpendapat dan melakukan hak interpelasi dan hak angket. Sikap politik semua pemangku kepentingan perberasan berhubungan sangat nyata (p<0,01) terhadap peran komunikasi politik pada pelaksanaan politik perberasan. Hal ini berarti bahwa semakin kuat sikap politik yang dimiliki maka, peran komunikasi politik juga semakin tinggi. Ini menggambarkan bahwa semua pemangku kepentingan telah melakukan peran aktif di dalam pelaksanaan kebijakan perberasan. Dengan demikian hal ini menggambarkan bahwa sikap politik akan mempertegas posisi masing-masing terhadap beberapa implementasi kebijakan perberasan. Keputusan akhir akan melahirkan sikap politik seperti menerima, abstain dan menolak. Sikap politik yang dipilih berpengaruh pada tingkat capaian perbaikan dan konsistensi keberlanjutan implementasi kebijakan perberasan. Kata kunci: komunikasi politik, pemangku kepentingan, kebijakan perberasan
vi
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.
vii
PERAN KOMUNIKASI POLITIK PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERBERASAN (Kasus Organisasi Tani, Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Beras dan DPR)
Oleh:
Muhammad Sukri Nasution
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
viii
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Tesis
: Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan (Kasus Organisasi Tani, Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Beras dan DPR)
Nama
: Muhammad Sukri Nasution
NIM
: P054050151
Program Studi : Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis Ketua
Dr. Ir. Amiruddin Saleh, M.S. Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Sumardjo, M.S.
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.
Tanggal Ujian: 25 Agustus 2008
Tanggal Lulus:
ix
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian dan dilaksanakan sejak bulan Mei sampai Desember 2007 adalah Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan (Kasus Organisasi Tani, Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Beras dan DPR). Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr.Ir.Aida Vitayala S. Hubeis selaku ketua komisi pembimbing dan Dr.Ir.Amiruddin Saleh, M.S. selaku anggota komisi pembimbing. Terima kasih kepada Dr.Ir.Basita Ginting, MA selaku dosen penguji luar komisi. Terima kasih kepada Dr.Ir.Rahmat Pambudy, M.S., Dr.Ir.Pasril Wahid, APU, Dr.Ir.Arie Lestario K.D. MSc, atas rekomendasinya melanjutkan studi Mangister Sains di SPs IPB. Terima kasih kepada Tanoto Foundation atas kepercayaannya menyediakan beasiswa pendidikan. Terima kasih
kepada
Yayasan
Damandiri
dan
Lembaga
Riset
AROPI
atas
kepercayaannya menyediakan bantuan penelitian. Terima kasih disampaikan kepada responden dan pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Muhri Nasution dan Ibunda Aripah Rangkuti atas peran dan dedikasinya dalam mendidik anak-anaknya hingga tumbuh dewasa. Ucapan terima kasih kepada Ir. Soepriyatno, MBA, Ahmad Farhan, PhD atas bantuan dan dukungannya selama ini. Terima kasih disampaikan kepada keluarga Mamak Ican, Saleh dan Etek Bibah atas bantuannya selama penulis menjalani perkuliahan di Bogor. Terimakasih buat Fitri atas semua kebaikan dan motivasinya selama ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada kawan-kawan Pascasarjana IPB atas kebersamaan
dan
persahabatannya
selama
ini
dan
rekan-rekan
yang
mendorong penyelesaian tesis ini (Usnul, Iksan, Riska, Fahir, Yusup, Erianus dan Melati) semoga hari-hari mendatang hubungan silaturrahmi tetap terbina. Semoga kebaikan dan kebesaran hati dalam membantu penulis tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dariNya. Bogor, Agustus 2008 Muhammad Sukri Nasution P054050151
x
