23. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PRINSIP KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI
No.
Komponen
1.
Dasar Hukum
2.
Maksud dan tujuan
Uraian 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237); 2. Perda Kota Cimahi No. 14 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelayanan Pemberian izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Maksud dari Tujuan adalah : 1. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya. 2.
Melindungi perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib,
jujur dan terbuka.
3. Membina dunia usaha industri kecil, mene-ngah dan Industri besar. 4. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. 5. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan
3.
Klasifikasi/ sasaran
Perusahaan industri agar dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
4.
Persyaratan
Terlampir pada Lampiran II
5.
Sistem, mekanisme dan prosedur
Terlampir pada Lampiran I
6.
Jangka Waktu Penyelesaian
5 (lima ) hari kerja
7.
Pemberi pertimbangan
Tim Teknis
8.
Biaya/tarif
Tidak ada biaya retribusi
9.
Produk Pelayanan
Dokumen Izin: Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo Cimahi warna, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode sebelah kiri bawah
10.
Masa berlaku
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun
11.
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
Terlampir pada Lampiran III
12.
Kompetensi Pelaksana
a. Jenjang pendidikan : -
minimal Diploma III, diutamakan Jurusan
128
No.
Komponen
Uraian Manajemen/Ekonomi/Teknik Industri (Front Office) -
minimal Diploma III, diutamakan Jurusan Manajemen/Ekonomi/Teknik Industri /Informatika (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP c. Pangkat : minimal Pengatur, II/c d. Jabatan 13.
Pengawasan Internal
: Fungsional Umum
- Kepala Seksi Pelayanan (Front Office) - Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan (Back Office) - Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan
Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali dan uraian proses berkas pada map berkas izin 14.
Jumlah Pelaksana
- 3 orang (Front Office) - 1 orang (Back Office)
15.
Jaminan Pelayanan
Janji Pelayanan
16.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital, CCTV
17.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana
129
LAMPIRAN I SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN : PERSETUJUAN PRINSIP NO
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
LOKET INFORMASI
1
2
3
4
Mulai
Informasi Persyaratan
1
Pemohon meminta informasi IPPM ke loket informasi Petugas loket memberikan informasi tentang PP;
2
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.
LOKET PENERIMAAN & PENYERAHAN 5
BAGIAN PROSES 6
TATA USAHA 7
KEPALA KANTOR KET 8
9
Mengambil Form `
Petugas loket menerima Form permohonan dan persyaratan 3
4
Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas: - Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan IPPM dikirim ke bagian proses - Bila tidak dikembalikan ke pemohon
Mengisi Form & Persyaratan
Tidak Lengkap
Resi Penerimaan Berkas
Lengkap
Cek Persyaratan administrasi
Proses Pengolahan PP :
Lengkap
Bagian proses mengolah surat PP.
5
1 Hari Kerja
Form & Persyaratan
Proses Pengolahan PP
Proses pemeriksaan Kepala Kantor
Pemeriksaan Format PP
Tidak
6
Sesuai ?
Ya
Penandatanganan izin oleh Kepala Kantor Regristasi surat IPPM, dan pengarsipan
7
1 Hari Kerja
Pencatatan & Penomoran
Tanda tangan Format PP
Pemberitahuan surat PP telah selesai Kepada Pemohon; Pemohon membayar biaya retribusi . Petugas loket menerima resi pembayaran dan memberikan surat PP kepada pemohon.
PP
PP
130
Arsip
1 Hari Kerja
LAMPIRAN II : PERSYARATAN PERSETUJUAN PRINSIP 1. Surat Permohonan bermaterai 2. FC Akte Pendirian Perusahaan (bila ada) 3. Surat pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan Ham atau Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi berwenang 4. FC KTP Pemohon 5. FC NPWP 6.
Keterangan Rencana Kegiatan, berupa : a. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flowchart) b. Uraian kegiatan usaha sekor jasa
7. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait apabila dipersaratkan 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan
131
LAMPIRAN III: SARANA/PRASARANA/FASILITAS PENDUKUNG PELAYANAN
UNIT SATUAN KERJA RUANGAN
No. Urut
: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : SEKSI PELAYANAN : LOKET 2
Nama Barang / Jenis Barang
Model
Ukuran
Bahan
No. Kode Barang
Jumlah Barang
1
Kursi kerja
Frontline
-
Plastik, Kain, Metal dll
02.06.02.01.30.
3
2
Meja Tulis / Rapat
½ Biro
-
Kayu
02.06.02.01.48
3
3
Filling Cabinet
4 laci
-
Besi
02.06.01.04.04
2
4
Komputer PC (OS & Office License)
Desktop
-
metal,plastik dll
02.06.03.02.01.
2
5
Jaringan Komputer
LAN & internet
-
metal,plastik dll
02.06.03.06.06
1
6
Printer
Laserjet
-
metal,plastik dll
02.06.03.04.08.
1
7
UPS / Stabilizer
10 A, 1200 Watt
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.01.52.
1
8
Kamera Digital
7,1 MP, 2,5"
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.02.03.
1
9
Multimedia Card
Flip
1 GB
Besi , plastik / Elektronik
02.06.03.03.12.
1
10
Pesawat Telepon Digital
PABX
-
Metal, Plastik dll
02.07.02.01.11.
1
11
Meteran digital
Laser, 60 m
-
Metal/plastik
02.04.03.01.31.
1
12
Global Positioning system (GPS)
Colorada A 300 (Oregon)
2,4"x5,5"x1,4"
Besi , plastik / Elektronik
02.04.03.01.71
1
13
Kendaran roda 2
transmisi manual
14
Mesin antrian
Metal, Plastik dll
1
Metal, Plastik dll
1
Catatan: Standar Sarana/Prasarana/Fasilitas tersebut di atas digunakan bersama untuk pelayanan 21 jenis izin di loket 2.
132
