223
V-*7
KEBIJAKSANAAN UMUM DALAM RANGKA USAHA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL
DI
DAERAH ACEH
EyfiMffllJEEK KITLV 0176 1756
§22. ^fy^iAZ,
^> 7Z3
KEBIJAKSANAAN UMUM DALAM RANGKA USAHA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL
DI
DAERAH ACEH
W
KEBIJAKSANAAN UMUM PALAM RANGKA USAHA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DI DAERAH ACEH A. FENDAIIULUAN. L
Kebijaksanaan Umum yang ditempuh
merupakan tindak laa'ut
dari kebijaksanaan umum para Pejabat sebelumnya, berdasarkan suatu tugas pokok yang dibebankan oleh Eselon Atasan. Tugas Pokok tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagal : USAHA MEMELIHARA SERTA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL, TERUTAMA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DÏ DAERAH ACEH. Perlu kita resapkan kembali mengenal pokok-pokok yang dimaksud dengan KETAHANAN NASIONAL sebagal berikut j 1.
PENGERTIAN. Vang dimaksud dengan "Ketahanan Nasional" adalah kemampuan, keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala tantangan (ancaman dan hambatan), baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara dan Bangsa Indonesia.
2.
TUJUAN. Menjamin kepentingan dan kelangsungan hidup Bangsa d»n Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap segala macam tantangan, demi tercapainya Tujuan Nasional.
—t — Usaha yang perlu diselenggarakan adalah mencapai Ketahanan Nasional yang maksimal dan efektif dengan melalui pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan. Pendekatan tersebut u sama lain jalin-menjalin dan saling tutup-menutup. X
RUANG LINGKUP. Ketahanan Nasional mencakup bidang-bidang : Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Militer/HANKAM dan Agama (IPOLEKSOSBUDMELAG). Memperhatikan
uraian
tentang
Ketahanan Nasional, maka pada hakekatnya Ketahanan tersebut meliputi Ketahanan Mental/SPIRITUIL dan Ketahanan Materiil, yang satu sama lain tidak boleh dipisahkan.Ketahanan Nasional bersumber kepada Ideologi PANCASILA. Goyahnya PANCASILA sebagai SUMBER, maka dengan sendirinya akan goyah pula bidang-bidang lainnya. 4.
SARANA. Sarana utama untuk memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional adalah realisasi dari Akselerasi Pembangunan 25 Tahun. Pembangunan ini tidak mungkin berhasil tanpa adanya Ketahanan, khususnya Ketahanan Mental/Spirituil yang berpokok pangkal kepada Ketahanan bidang Ideologi Pancasila, diniana termasuk didalamnya Ketahanan bidang Agama.
5.
Ketahanan bidang Ideologi yang dikembangkan oleh kesadaran bahwa Pancasila yang digali dari sejarah kebesaran dan keagungan nusa, adalah satu-satunya Falsafah hidup dan dasar Negara. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan citacita Bangsa yang telah terbukti keampuhannya sepanjang sejarah.
—3— 6.
Sedangkan Ketahanan bidang Agama dikembangkan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan mana memberikan tenaga dan kekuatan yang riil guna pencapaian Ketahanan Nasional pada khususnya, tujuan Negara dan Bang sa pada umumnya. Agama adalah suatu yang unlversil, berlaku bagi seluruh umat manusia diseluruh permukaan bumi. Karena itu adalah mutlak, bahwasanya bangsa Indonesia yang beragama itu menfocuskan ide-ide dan kegiatan agama kedaIam Wadah Nasional Pancasila dan UUD '45. Apalagi sesudahnya diyakini bahwa Agama adalah sejalan dan sejiwa dengan Pancasila.
II. SISTIMATHCA. Penyusunan diatur menurut sistimatika sebagai berikut : 1.
PERSOALAN
2.
PRA ANGGAPAN
3.
FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI
4.
KEBIJAKSANAAN YANG DITEMPUH
5.
PEMBIDANGAN TUGAS
6.
PENUTUP.
HJ. REFERENCE. 1. Pengertian dasar bagi pedoman Implementasi Pancasila 2. Strada Era Pembangunan 3. Doktrin Induk Teritorial AD. 4.
Pedoman Pelajaran Agama Islam
5.
Commander's Call ABRI
6.
Commander's Call TNI-AD
7.
Commander's Call KOWILHAN-I/SUM
— 4 B.
KEBIJAKSANAAN UMUM DALAM RANGKA USAHA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DI DAERAH ACEH. I.
PERSOALAN. 1.
Usaha memelihara dan men'ngkatkan Ketahanan Nasional, terutama dalam rangka penyiapan kondisi yang menguntungkan untuk mewujudkan Pembangunan di daerah Aceh.
2.
Memelihara dan meningkatkan keserasian pola berpikir atas dasar satu pola tindakan, diantara Pimpinan Daerah ( MUSPIDA) seb-gai "FORMAL LEADERS" dlsatu pihak, para Cendekiawan dan "SOCIAL LEADERS" dilain pihak.
S.
Saling meyakinkan diri diantara para pemimpin akan fundamentilnya Ketahanan Nasional.
Dengan
demikian,
berarti
masingmas'ng melakukan suatu INTERNALISASI. 4.
Melakukan PEMBINAAN NUSANTARA (Pembinaan Wilayah den Teritorial ) atas dasar suatu konsepsi.
5.
Melakukan Pembinaan
Masyarakat secara menyeluruh, de-
ngan memperhatikan "titik-titik strategis" pada bidang demografi berarti pula melakukan SOSIALISASI. II. PRA ANGGAPAN. Untuk memecahkan persoalan sebagai pelaksanaan tngas pokok, maka d nyatakan Pra Anggapan yang merupakan celah-celah rawan, baik 1.
hambatan maupun ancaman sebagai berikut :
BIDANG IDEOLOGI. Sebagai akibat dari pemberontakan Dl/TH dlmssa lampau.
ideologi PANCASILA telah pernah dinyatakan sebagai sesuatu yang "HARAM", karenanya tanpa pembinaan yang kontinyu atas dasar suatu konsepsi, maka rakyat dapat menjurus kepada pola berpikir yang keluar dari pola PANCASILA, yang berarti kurang mantapnya Ketahanan Nasional. 2.
BIDANG POLITIK. Suatu pandangan yang negatif terhadap ideologi Pancasila akan menimbulkan suatu ketegangan politik (political unrest) dan wibawa Pemerintah akan senantiasa dirongrong.
&. BIDANG EKONOMI. Aceh adalah salah satu daerah yang mengalami "keterbelakangan" dalam bidang ekonomi. Kondisi ini adalah tidak meaguntungkan dalam rangka pembinaan Ketahanan Nasional Pihak lawan akan senantiasa "memanfaatkan" Kondisi ini dengan melancarkan ISSUE-ISSUE-nya. 4.
BIDANG SOSIAL-BUDAYA. Suatu pandangan yang labil terhadap PANCASILA, maka hal ini akan berpengaruh langsung terhadap labilnya pandangan hidup (way of life) masyarakat. Bidang-bidang yang penting dikemukakan adalah : a.
Bidang Pendidikan : Kwantitas dan kwalitas Lembaga Pendidikan di Aceh, khususnya pendidikan keagamaan, bila tidak sesuai dengan volume kebutuhan, maka akibatnya akan menim-
_ 6 _ bulkan ketegangan sosial yang kemudian menjurus kepada ketegangan politik. b.
Bidang Kepemudaan
:
Generasi Muda adalah generasi penerus. Labllitas pada bidang-bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, sebagai tersebut terdahulu, akan berpengaruh langsung kepada pandangan hidup dari generasi muda yang jelas akan sangat tidak menguntungkan terhadap Ketahanan Nasional. c.
Bidang Kebudayaan/Kesenian : Pekan Kebudayaan Aceh yang kedua (PKA-II) telah berlalu dan sukses. Tanpa pembinaan secara positif dapat menjurus kepada "fanatisme sempit" dalam bidang Kebudayaan.
BIDANG HANKAM. Dengan memperhatikan labllitas pada bidang-bidang IPOLEKSOSBUD tadi, maka sistim HANKAMRATA jelas akan kurang berhasil dan berdaya guna, karena ketahanan bidang HANKAM merupakan resultante dari ketahanan IPOLEKSOSBUD BIDANG AGAMA. Agama Islam yang telah merupakan "pusaka turun-temurun" dari sebahagian rakyat Aceh, bila tidak "dituangkan" dalam wadah pemersatu PANCASILA, maka cara berpikir dan bertindak rakyat dapat menjurus kepada suatu pola yang keluar dari PANCASILA.
— 7— HL FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI. Suatu latar belakang sejarah sangat mempengaruhi cara hidup rakyat. Fakta-fakta menunjukkan, hal hal sebagai berikut : Pada umumnya pandangan hidup rakyat Aceh diliputi oleh "Ajaran agama Islam". Sebagaimana yang telah dikemukakan, hal Ini merupakan "Pusaka dan Keyakinan" turun-temurun. Dengan keyakinan inilah secara historis patriotisme Aceh dibuktikan dalam menghadap: penjajahan Belanda. Patriotisme ini juga nampak dalam masa Perang Kemerdekaan dan penumpasan G.30S./PKI serta mempunyai kedudukan yang dominan. Fakta-fakta tersebut, terutama pada waktu Perang Acuh, pada zaman kebesaran Sultan Iskandarmuda, nampak jelas menonjol sangat positif dalam mengusir Belanda sebagai "kafir" musuh Islam. Hal ini juga jelas pada waktu menumpas G.30S/PKI yang aThe's. Soalnya sekarang adalah bahwa masa silam telah berakhir dan kita telah memiliki negara berlandaskan PANCASILA. Kita telah meyakini pula bahwa Islam tidak bertentangan dengan PANCASILA, bahkan sejiwa. Dengan
demikian, maka Negara
Pancasila adalah SYAH hukumnya untuk umat Islam. Suatu pegangan rakyat Aceh yang berbunyi : »ADAT BAK PO TEUMEUREUHOM, HUKOM BAK SYAH KUALA", tidak dapat lain, selain daripada "mencairkan" pegangan tersebut dalam wadah pemersatu yakni PANCASILA. Memperhatikan latar belakang sejarah tersebut, maka disamping
— 8 —
terdapatnya hal-hal yang positif juga tidak luput dari pengaruhpengaruh negatif pada : 1.
BIDANG IDEOLOGI : Walaupun Ideologi PANCASILA, sebagai akibat dari pemberontakan DI/TII telah pernah dinyatakan
sebagai sesuatu
yang "HARAM", namun demikian masyarakat pada umumnya telah meyakini kembali akan fundamentilnya PANCASILA. 2.
BIDANG POLITIK : Berhubung
"dicampur aduknya" politik dan Agama,
maka
situasi demikian memerlukan ketekunan dalam usaha menyatukan pola berpikir berdasarkan Pancasila dan UUD '45. 3.
BIDANG EKONOMI : Sebagai telah dikemukakan dalam bagian-bagian yang terdahulu, daerah Aceh merupakan salah satu daerah yang banyak mengalami "keterbelakangan". Pada Zaman Belanda daerah ini terus menerus dalam keadaan perang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan timbul revolusi sosial, pemberontakan Di/TU meletus pada 1953, disusul dengan
pengkhianatan tragis
G.30S./PKI. Karenanya pembangunan di Aceh berjalan lambat sekali. Hasil pembangunan oleh Belanda tidak didasarkan atas pertimbangan landasan ekonomi yang kokoh, tetapi atas dasar kebutuhan perang, karena itu banyak daerah yang subur masih terisolir. Baik jalan, jembatan, maupun pelabuhan diba-
_ 9 _
ngun dengan kondisi yang tidak sempurna. Pada Zaman Jepang kesempatan membangun Uu sama sekali tidak ada, juga setelah Proklamasi Kemerdekaan daerah ini selalu penuh dengan "porgolakan-pergolakan". Sebagai akibatnya apa yang dulu pernah dibangun pada zaman penjajahan
menjadi
bertambah rusak. Akibat lanjut dari keadaan diatas terjadilah semacam "pemindahan kekayaan" dan "usaha" kedaerah lain, karena pengusaha2 beranggapan bahwa Aceh bukan daerah yang "subur" untuk kegiatan berusaha. 4.
BIDANG SOSIAL BUDAYA : a.
Bidang pendidikan. Pendidikan di Aceh sifatnya masih belum terkoordinir. Sebagai ilustrasi misalnya ada SD yang diurus oleh Departemen P & K dan ada pula Madrasah Islam Negeri (MIN) yang diurus oleh Departemen Agama, serta cukup banyak sekolah-sekolah/madrssah madrasah swasta yang dalam
kurikulumnya hanya mencantumkan pelajaran
Agama saja; sementara ada juga yang telah memberikan tambahan mata pelajaran pengetahuan umum tetapi belum di standarisir. Dalam keadaan seperti mempersulit untuk
yang disebutkan diatas dapat
bergerak maju dan kegiatan hidup
kurang dilakukan secara rasionil.
— 10 — Dalam kondisi seperti ini dapat menjurus kepada pembentukan suatu pola berpikir tersendiri dan merupakan ancaman/hambatan terhadap pola berpikir Pancasila, sehingga Ketahanan Nasional dapat terganggu karenanya. b.
Bidang Kepemudaan. Generasi muda adalah generasi penerus. Pada umumnya mereka tergabung dalam organisasi massa (ORMAS) yang masih perlu perhatian/pembinaan se cara khusus, terutama untuk menghidupkan cara berpikir yang mempunyai sifat "ability to compare" (kecakapan untuk membandingkan).
c.
Bidang Kebudayaan/Kesenian. Seperti yang telah diuraikan dalam pra anggapan, maka suksesnya Pekan Kebudayaan Aceh yang kedua ( PKAII ) harus ada follow up berupa pembinaan secara positif dalam bidang ini, karena kalau tidak, akan menjurus kepada fanatisme yang sempit dalam bidang kebudayaan.
5.
BIDANG HANKAM. Memperhatikan pandangan hidup masyarakat di daerah ini, maka untuk mencapai suatu KONDISI JUANG yang menguntungkan, masih harus dilaksanakan PEMBINAAN TERITORIAL secara mantap, sehingga sistim HANKAMRATA mencapai sasarannya.
— 11 — 6.
BIDANG AGAMA. Dalam pengaplikasian ajaran
agama Islam masih terdapai
ketldak serasian antara AMAL IBADAT pada satu pihak dan AMAL SALEH dlpihak lain. Pada umumnya para penganut masih menitik beratkan kegiatan amalnya pada hanya Ibadat , yang merupakan tanggung jawab Jndivldul, yang bersifat
amal
langsung secara
vertikal kepada TUHAN YANG MA-
HA ESA. Memang hal tersebut tidak ada salahnya, tapi penga nut-penganut ini lupa bahwa didunia masih ada pertanggungan jawab yang lain, ialah tanggung jawab sosial kepada fen« ma anggota masyarakat dalam rangka
amal saleh .
Hal-hal tersebut diatas dapat terjadi antara lain disebabkan karena sebagian dari anggota yang belajar pada lambaga-lent baga pendidikan swasta tertentu kurang dibekali dengan ilmu pengetahuan guna kepentingan pembangunan, karena hanya dibekali dengan pendidikan keagamaan saja. Oleh sebab itulah pendidikan
merupakan sesuatu yang menentukan "panda-
ngan hidup" masyarakat. Fakta-fakta yang telah diura.kan diatas tersebut mempunyai pengaruh
secara langsung maupun
tidak langsung terhadap
"formal leaders", golongan cendekiawan 1.
dan "social leaders".
GOLONGAN "FORMAL LEADERS" Yang dimaksudkan
dengan "formal leaders" ialah pejabat-
pejabat dari eselon tertinggi hingga terendah (para Kecik dan lain-lain).
— 12 —
Para Pimpinan Daerah sebagai "formal leaders" menurut professinya masing-masing mempunyai tanggung jawab penuh terhadap masyarakat, karenanya tidak boleh melepaskan "leadjig position". Dengan memperhatikan uraian-uraian yang terdahulu, tidaklah mustahil bda golongan-golongan tindak-tanduk
selalu mencari-cari kelemahan segala
"formal leaders" tersebut untuk
kemudian dijadikan
bahan-bahan issue. GOLONGAN CENDIKIAWAN. Golongan ini pada umumnya berhimpun di KOPELMA DARUSSALAM yang terdiri dart : a.
Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) : Rektor UNSYIAH adalah Prof. Drs. A. Majid Ibrahim, yang juga menjabat Ketua dari Aceh Development
Board (ADB). Volume kegiatan dan homogenitas
d a ri UNSYIAH terus ditingkatkan. b.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jamiah Arran'ry : Rektor IAIN ini ialah Ahmad Daudi M.A. Masih terdapat keluhan bahwa kaum intelek kurang memperhatikan Agama dan sebaliknya "kaum agama" (agamis) kurang memperhatikan ilmu pengetahuan umum.
c.
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Direkturnya yang baru adalah Drs. Koeswandi. Perwira-perwira Menengah lulusan SESKO dari KODAM dan KOMDAK turut serta memberikan kuliah d< APDN.
— 13 — d.
Pesantren Luhur Pante Kulu : Pesantren ini dibangun oleh Pemerintah
Daerah sebagai "pilot
project" dalam rangka usaha memodernisasi pendidikan Pondok/ Pesantren/Dayah yang banyak terdapat didaerah Aceh. Para pengajar (dosen dosen) sebagian terdiri dari dosen dosen IAIN Jamiah Arran'ry. Sekarang pesantren Pante Kulu
dipimpin oleh Letkol (Pur) Tgk.
Haji Hasan Saleh. 3
GOLONGAN "SOCIAL
LEADERS"
Golongan ini terdiri dari : a). PARPOL : Kerukunan antara PARPOL dan GOLKAR tidak nampak negatif. KORPRI-pun tidak juga kelihatan ditanggapi secara negatif. Partai-partai politik "Islam"
tetap memegang
dominasi terhadap
partai-partai politik lainnya. b.
ORMA S : I). Yang perlu mendapat perhatian adalah ORMAS yang menjadi tempat berlindung Geneasi Muda/Generasi '66. Hal ini penting karena generasi muda adalah generasi penerus untuk memimpin dan mengarahkan bangsa dan
negara Indonesia
di masa-masa yang akan datang. Untuk ini perlu diwariskan "nilai-nilai" dan semangat '45 secara efektif guna terjaminnya contlnuitas pembangunan dan kejayaan bangsa dan negara.
— 14 — 2). Angkatan '45 : Untuk terjaminnya homogenitas dalam angkatan '45 sekarang telah dihimpun dalam suatu wadah, Badan Pembinaan Rumpun Iskandarmuda (BAPERIS). 3). G o I k a r : Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa terdapat kerja sama yang rukun antara GOLKAR dan PARPOL. GOLKAR sebagai pembawa pembaharuan yang positif harus bekerja lebih keras dengan meningkatkan kerja sama dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya demi suksesnya pembangunan. 4). Golongan Ulama : Para Ulama yang masih mempunyai pengaruh banyak yang memiliki sekolah/madrasah/dayah/pesantren
yang
secara
turun-temurun "mencetak" anak didik menurut pola keagamaan. Ulama-Ulama yang berpengaruh ini hendaknya bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya bahu-membahu melaksanakan pola/program Pemeriattah. Dari persoalan-persoalan, pra anggapan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas dapatlah d.tarik beberapa kesimpulan antara lain : Ketahanan Nasional di Aceh masih labil, baik dalam bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya. Militer maupun Agama. Peningkatan Ketahanan Nasional tersebut membutuhkan konsepsi/program yang mantap. Dengan melihat tata hidup dan kehidupan rakyat Aceh yang pada
-
15
-
umumnya diliputi oleh "ajaran agama Islam" seyogianya pembinaanpun ditempuh melalui "religious approach" dalam wadah Pancasila. Saling meyakinkan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Negara adalah sejiwa dengan
Agama, karena hal ini merupakan
faktor yang dominan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional. Pancasila adalah "sumber" Ketahanan Nasional. Goyahnya Pancasila, berarti goyahnya bidang-bidang Ketahanan Nasional lainnya. KEBIJAKSANAAN YANG DITEMPUH. 1.
UMUM S«suai demoan jiwa dari pada STRADA ERA PEMBANGUNAN 25 TAHUN, dengan penentuan poros ekonomi secara strategis, tetap dimaksudkan dalam rangka pembangunan umat manuaia secara keseluruhan, yang berarti pula adanya keserasian antara pembangunan
dihidang fisik materiil dan
bidang-bidang non
fisik/spirituil dengan jalan antara lain : Perwujudan pembangunan di Aceh, khusus dalam bidang prasara. na (jalan, jembatan,
irigasÄ dan. pelabuhan) merupakan unsur
pembangunan secara fisik/materiil; harus diimbangi secara konfc. rit dengan pembinaan secara mental/spirituil. Kebijaksanaan umum yang ditempuh diutik beratkan kepada "Prevention Policy", Persuasive/Educative dengan cara INTERNALISASI datu SOSIALISASI.
— 16 — a.
INTERNALISASI ; Dilakukan terutama
oleh para
"formal
leaders",
dengan
usaha-usaha sbb : 1).
Melakukan "oper.i Talk" antara
para Pimpinan Daerah
disatu pihak sebagai "formal leaders" dengan para Cendekiawan dan "Social-leaders" dipihak lain. Tujuannya adalah meng-INTERNALISASI-kan diri akan fundamentilnya Ketahanan Nasional, demi tercapainya pembangunan. Z).
Uwtuk
melenyapkan/meredusir
"commun'eation gap",
maka pada tanggal 9 September 1971 telah diilanda-tangani PIAGAM
KERJA SAMA antara
KODAM dan DA-
RUSSALAM. 3). Rapat Koordinasi; (RAKOR) Pimpinan sedaerah Aceh. Rapat ini dadakan dalam rangka meningkatkan INTERNALISASI dan KISS tentang pembidangan tugas, yang diikuti oleh semua Pimpinan Daerah Tingkat-I, TingkatII, Kcpala-Kcpala Jawatan, Perguruan Tinggi dan KetuaKetua DPRD seluruh daerah Aceh. Dalam RAKOR tersebut di kemukakan fungsi dan tugas pokok masing-masing pejabat dengan tujuan agar Program Pembangunan Daerah Aceh dapat dilaksanakan demi tercapainya Pembangunan dalam arti yang lebih luas. Gubernur/Kepala Daerah
bertindak sebagai Penguasa
— 17 — Tunggal didaerah, sebagai Administrator Pembangunan di "back up" oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIB DAERAH ACEH. 4). Badan Pembina Rumpun Iskandarmuda (BAPERIS) : Untuk lebih meningkatkan
terwujudnya Ketahanan Na-
sional maka volume kegiatan BAPERIS ditingkatkan. Thema pokok ialah : meningkatkan daya guna organisasi dan fungsi BAPERIS, dengan jalan lebih meningkatkan koordinasi dan mengembangkan jiwa korsa warga Rumpun Iskandarmuda, sehingga bersama-sama dengan Pemerintah, dengan Korps ABRI, Angkatan '45, Angkatan '66 dan Komponen Orde Baru
lainnya, mampu melaksana-
kan penyelamatan, rehabilitasi
dan konsolidasi
mental
psychologis, politik, ekonomi, sosial - budaya d a n HANKAM, kearah tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila. 8). Musyawarah dengan Ulama serta unsur "Social leaders'* lainnya : Musyawarah ini dimaksudkan untuk mengajak
para ula
ma dan unsur "social leaders" lainnya agar masing-masing melakukan INTERNALISASI akan kepentingannya Ketahanan Nasional demi terciptanya pembangunan. Pada musyawarah tersebut di tekankan bahwa Pancasila tidak bertentangan, bahkan sejiwa dengan Agama, khususnya Islam. Penting pula dikemukakan dalam rangka ini bahwa telah
— IS —
berhasil dibuat semacam brosur yang mempersoalkan : »BAGAIMANA MENCAPAI BALDATUN THAYYIBATUN WARABBUN GHAFUR DALAM RANGKA PANCASILA". SOSIALISASI : Bila Internalisasi antara "formal leaders", para Cendekiawan dan "social leaders" telah berhasil, maka kelanjutan nya SOSIALISASI terhadap masyarakat diharapkan berjalan lancar menuju sasaran : PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KETAHANAN NASIONAL. Salah satu sarana yang efektif untuk melakukan SOSIALISASI ialah penggunaan "komunikator" dengan baik dengan memanfaatkan MASS MEDIA. Karena itu aparat Penerangan adalah alat yang vital, khususnya didalam kegiatan SOSIALISASI terhadap masyarakat, termasuk didalamnya Pe warisan Nilai-Nilai '45 kepada Generasi Penerus. Mengapa demikian, karena mass media merupakan salah satu MEDIATOR dari proses Sosialisasi itu sendiri disamping mediator lainnya yakni TELADAN dan PENDIDIKAN. Penggunaan mass media secara intensif akan : 1). Dapat menggalang kondisi dan situasi public opini untuk lebih berpatisipasi dalam memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional, demi terwujudnya pembangunan. 2). Dapat menciptakan kondisi dan situasi masyarakat, agar Demokrasi Pancasila tumbuh secara serasi.
— 19 — 3). Dapat menciptakan
satu pola dan tindakan dalam
melaksanakan program Pemerintah demi teruwujudnya
pembangunan dalam rangka Ketahanan Na-
sional. 4). Dapat membantu melenyapkan/meredusir apa yang dinyatakan sebagai ancaman yang bersifat konsepsional ataupun hambatan yang bersifat situasionil, yang dapat berakibat labilnya Ketahanan Nasional. Pengarahan mass media sebagai salah satu mediator sosialisasi diakukan dengan penggalangan dan mobilisasi mass media dengan jalan antara lain : mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mass media Pemerintah dan Swasta guna mengadakan internalisasi kedalam serta sosial.sasi keluar untuk menjelaskan program program Pemerintah dengan berbagai hasilnya yang posit f. 2.
SASARAN - SASARAN YANG INGIN DICAPAI. Setelah memperhatikan fakta-fakta yang mempengaruhi serta berbagai kesimpulan yang dapat ditarik dimana terutama dirasakan Ketahanan Nasional masih jauh daripada sempurna, maka sasaran-sasaran yang ingin dicapai antara lain t a. Dalam bidang Ideologi : Goyahnya Pancasila berarti goyahnya bidang-bidang Ketahanan Nasional lainnya. Dengan latar belakang historis bahwa
rakyat
Aceh pada umumnya diliputi
"ajaran"
agama Islam, maka diperlukan usaha supaya "dihakkul yakini" bahwasanya antara Agama dan Pancasila adalah sejiwa secara convergentif.
20 Usaha ini terutama sekali harus bertolak dari dalil-dalil dalam agama itu sendiri yang dapat memberikan petunjuk t
tentang kesejiwaan secara corvergentif antara Agama dan Pancasila. Untuk menjelaskan hubungan ini antara lain dijelaskan hubungan antara Islam dan Pancasila dengan menunjuk beberapa ayat dalam AL QUR'AN seperti : I). Surat Al
Ikhlas
ayat 1 yang berbunyi : QUL HU-
WALLAHUAHAD, yang berarti : "Katakanlah bahwa DIA itu ALLAH, TUHAN YANG MAHA ESA", Ayat ini jelas sejiwa dengan Sija Pertama dari Pancasila yang berbunyi : "Ke Tuhanan Yang Maha Esa". 2).
Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi : "INNALLAHA YAKMURU
BIL ADU WAL MISAN"
artinya : "Sesungguhnya
ALLAH menyuruh
dengan untuk
berlaku adil dan berbuat baik sesama manusia". Ayat ini sejiwa dengan Sila Kedua dalam Pancasila t "Kemanusiaan yang adil dan beradab". 3). Surat Al - Hujurat KHALAQNA
ayat 13 yang berbunyi : "INNA
KUM MIN
ZAKASIN
WA
UNSA,
WAJAALNA KUM SYU UBAN WAQABA ILA LI TA A'RAFU", yang artinya : "Sesungguhnya
KAMI
menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian KAMI jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku
bangsa supaya kamu suling
— 2Î —
bantu-membantu. Ayat ini sejiwa dengan Sila Ketiga dari Pancasila : "Persatuan Indonesia". 4). Surat Syura ayat 38 yang berbunyi : "WA AMRUHUM SYURA BAINAHUM, artinya : "Dan urusan mereka dimusyawarahkan antara mereka sendiri". Ayat ini sejiwa dengan Sila Keempat dari Pancasila î Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. S). Surat Saba' ayat 15 : BALDATUN THAYYIBATUN WA RABBUN GHAFUR, artinya : "Masyarakat yang adil dan makmur dibawah lindungan Tuhan Yang Maha Pengampun". Ayat ini sejiwa dengan Süa Kelima : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlihatlah secara keseluruhan bahwa Pancasila sejiwa dengan agama Islam yang berarti bahwa penuangan ajaran Islam dalam rangka HUBBUL WATHAN MINAL IMAN kedalam wadah nasional Pancasila dan UUD 1945 adalah sesuatu yang mutlak sifatnya. Irilah hakekat pendirian umat Islam Bangsa Indonesia. Cita-cita umat Islam dalam bernegara ialah mencapai suatu tingkat BALDATUN THAYYIBATUN WA RABBUN GHAFUR, artinya "Negaia yang bersih dengan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa", maka cita-cita ini sesuai dengan
cita-cita
kenegaraan kita yang menuju kepada
22
"Clean, Strong and stable Government", dimana terdapat masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Jadi dengan demikian Negara berlandaskan
Ideologi
PANCASILA, untuk umat Islam adalah SYAH HUKUMNYA. Pemerintah yang mengandung unsur unsur seperti diatas hanya dapat direalisir kalau seluruh bangsa kita loyal terhadap tujuannya semula, "adil dan makmur berlandaskan Pancasila", lebih lebih lagi loyalitas Ini dim'ntakan dari pelaksana-pelaksana dan aparat Pemerintah itu sendiri. DIs'nilah letak urgensinya "mono loyalitas" yang diwujudkan dalam bentuk KORPRL b.
Dalam bidang politik : Dengan dasar negara Pancasila sebagai landasan pokok, maka dalam bidang politikpun tidak akan tercapai harmonisasi antara faktor-faktor infra struktur dengan supra struktur politik bila kegiatan-kegiatan tidak dihayati oleh ideologi Pancasila. Bila terjadi keadaan demikian berarti Pemerintahan akan selalu dirong-rong yang berarti juga Ketahanan Nasional terganggu karenanya. Golongan-golongan dalam masyarakat atau Parpol hendaknya tidak menyempitkan diri kepada "Ideologinya mas'ngmasing karena akan menimbulkan pola politik "golongan centris" seperti yang telah kita alami dimasa lampau. Kesempitan ideologi inilah yang sesungguhnya
menjadi
sumber
pertentangan
yang meruncing yang akan berakibat akhir membatasi ruang gerak
23
Parpol Itu sendiri dalam membina masyarakat yang membangun. Aldiirnya memang harus diyakini bahwa PARPOL adalah satu dari sekian alat untuk mencapai tujuan. Karena tujuan sudah jeîas, yaitu Pembangunan sebagal suatu pedoman / program umum seluruh bangsa Indonesia, maka PENYEDERHA NAAN PARPOL adalah suatu keharusan. KONFEDERASI yang Idni sudah dicapai supaya disingkatkan menjadi FUSI. Mengapa diperlu'ran FUSI antar PARPOL, karena secara logis untuk melaksanakan TUGAS PEMBANGUNAN tidak dapat
dijalankan
dengan "ALAT - ALAT
YANG BERSERAKAN", tetapi "ALAT-ALAT" tersebut harus "DIPADATKAN", "DISEDERHANAKAN". Dlsinilah letak urgensi daripada FUSI seperti yang disebut dlatas. Dalam segi lain untuk lebih meutgkompakkan masyarakat agar tidak terpecah berkotak-kotak, maka seyogianya "Leading position" (kendali Pimpinan) dari pembinaannya diserahkan kepada "the formal leaders" dengan pembentukan PROFESSI-PROFESSI dengan SATU SASARAN POKOK ialah PEMBANGUNAN. c.
Dalam bidang ekonomi : Pembangunan Ekonomi yang telah dinyatakan sebagai Tugas Utama akas selalu terhambat oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat non ekonomis, bila kegiatan-kegiatan ini tidak bersumberkan kepada satu landasan idiil yang sama, ialah Pancasila. Pembangunan yang sedang berjailan antara lain akan mempunyai
pengaruh terhadap
pendobrakan
"kol: si" secara fisik. Dengan terbukanya ' solacl" secara fisik ini diharapkan dapat mendobrak "isolasi" yang bersifat non fisik,
sebagai
_ 24 —
realisasi daripada "mental switch" dalam rangka "social change". Akselerasi dari "social change" ini terulama dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan rencana TRANSMIGRASI. Ideal sekali bila inisiatif ini dipegang oleh perencana TRANSMIGRASI
ANGKATAN DARAT
fTRANSAD). Para transmigran AD ini pada umumnya masih berstatus PRAJURIT. Sebelum mereka dinyatakan sebagai transmigran, terlebih dahulu diberikan suatu "vocational training" yang merupakan bekal ditempat-tempat baru untuk dapat hidup sejahtera. Suatu hal yang harus menjadi perhatian ialah, bahwa dimanapun mereka berada, mereka harus menjadi "DUTA-DUTA HANKAM". Ini berarti, transmigran tadi harus selalu "EAR MARKED» sebagai inti-inti
anggota HANKAM-
RATA. Pun pula harus menjadi perhatian bahwa kesejahteraan prajurit transmigran yaag dimaksud hendaknya mengandung pengertian suatu kesejahteraan dalam rangka kesejahteraan rakyat sekitarnya. Ideal sekali kiranya, bila kesejahteraan itu merupakan
kesejahte-
raan yang bersifat baik lahiriah maupun batiniah. Maka dengan demikian diharapkan agar "siprajurit - transmigran" itu akan merupakan "cermin" masyarakat sekitarnya sebagai pembawa PEMBAHARUAN dalam arti kata yang positif. Ia akan merupakan akselerator daripada social - change disekitar tempat daerah transmigrasi yang dimaksud. Bila kita tingkatkan, maka kegiatan-kegiatan transmigrasi ini hendaknya juga difocuskan kepada realisasi daripada PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (PMD). Karena perajurit transmigran tadi telah dinyatakan sebagai duta-duta HANKAM dalam rangka SISTIM HANKAMRATA, maka dengan sendh'jnya DESA-DESA tadi dapat berfungsi
25
sebagai
»PANGKAL - PANGKAL PERLAWANAN"
untuk
HAN-
KAMRATA. Yang penting untuk diperhatikan adalah, agar diciptakan sesuatu pola yang menyeluruh, sehingga segala kegiatan tertuju kepada pemeliharaan dan peningkatan KETAHANAN NASIONAL. Perencanaan bidang Pembangunan Ekonomi ini telah dipertanggungjawabkan kepada suatu BADAN yang lebih dikenal dengan sebutan ACEH DEVELOPMENT BOARD (ADB). d.
Dalam bidang Sosial-Budaya : Diatas telah diuraikan, bahwa ADB bergerak pada bidang perencanaan dan menitik beratkan kepada pembangunan secara materiil dengan tidak mengabaikan pembangunan bidang mental/spirituil. ADB telah lama dimiliki sebagai penasehat GUB/KDH dan memang "well-organized". Alangkah idealnya bila juga dibentuk Badan lain yang bergerak pada bidang perencanaan pembangunan mental/spirituil, yang selalu memperhatikan dan mengarahkan pandangan hidup (way of life) masyarakat. Badan ini terutama akan mencakup bidang-bidang : AGAMA, PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN/PRAMUKA, KEBUDAYAAN/KESENIAN. Badan ini dapat
disebut suatu DEWAN SOSBUD dan sebagai
diuraikan terdahulu akan bergerak pada bidang perencanaan yang kegiatannya menitik beratkan kepada pembangunan secara mental/spirituil dengan tidak mengabaikan pembangunan bidang materiil. Dengan demikian GUB/KDH
dalam menunaikan tugasnya akan di-
dampingi oleh I>ua Badan Perencanaan ialah ADB dan DEWAN SOSBUD. DEWAN SOSBUD ini sekaligus memperhatikan dan merencanakan PEWARISAN NILAI-NDLAI '45 kepada GENERASI MUDA sebagai GENERASI PENERUS.
— 26 — DEWAN SOSBUD terutama akan bergerak' pada : 1). Bidang Pendidikan : Dengan landasan bertolak bhw Pendidikan "mencetak" manusia2 Pancasila, termasuk Islam didalamnya, dan ber-kctrampilan serta memiliki pengetahuan umum yang sesuai dengan kebutuhan Era Pembangunan sekarang ini. Memperhatikan hal ini, maka mutlaklah bila pendidikan yang bersifat Keagamaanpun harus mengikuti POLA yang sama. Ini dapat dicapai bila kurikulum yang di-integrasikan telah dapat diujudkan. Perlu ditingkatkan musyawarah yang bersifat "Open talk" dlantara "formal leaders" dan para cendekiawan untuk mendapatkan Guatu "problem solvings method" yang tepat. Tindakan yang segera diambil adalah berusaha menempatkan dan memanfaatkan DEWAN SOSBUD untuk memecahkan persoalan. Dalam waktu singkat segera dimulai usaha Kurikulum yang "integrated". Pendidikan supaya dikoordinir mengikuti SATU POLA. Kurikulum, terutama yang diajarkan oleh Sekolah Swasta supaya di standarisir. Pesantren "PANTE KULU" bekerja aktif dengan tujuan menetralisir Pesantren - Pesantren lain, untuk tidak cenderung kepada belajar Agama Islam yang sempit. Perwakilan Departemen Agama dan Perwakilan Departemen P&K dalam waktu singkat "mengntegraslkan" diri untuk menyeragamkan Pendidikan-Pendidikan Keagamaan. Supaya Eselon Atasan yang bersangkutan tidak terlambat dihubungi untuk mendapatkan petunjuk petunjuk dan lain sebagainya.
27 —
Sebagai diuraikan terdahulu bila pendidikan dengan keadaannya yang sekarang dibiarkan
ber-larut2, maka tidak mustahil
akan
menjurus kepada suatu pola berfikir "menyempitkan diri" tidak dalam "frame work" Nasional dan akan merupakan tantangan bagi pandangan hidup masyarakat, sehingga Ketahanan Nasional terganggu karenanya. Perhatian Pokok hendaknya ditujukan kepada kegiatan - kegiatan PENYELAMATAN GENERASI MUDA sebagai GENERASI PENERUS. 2). Bidang Kepemudaan : a). Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka titik perhatian kita antara lain ditujukan kepada Pembinaan GENERASI MUDA sebagai GENERASI PENERUS. Generasi Penerus ini berkewajiban melanjutkan atau menerus« kan tugas Generasi-Generasi sebelumnya. Materi dari penerusan oleh Generasi Muda ini kita titik beratkan kepada PEWARISAN NILAI-NILAI '45. b). Yang dimaksud dengan Nilai-Nilai '45 ialah
Nilai - Nilai
roha-
niah berupa sikap mental yang diperoleh Generasi '45 dari pengalaman - pengalaman didalam perjuangan merdekaan Negara Kesatuan
menegakkan
Ke-
Republik Indonesia berlandaskan
Pancasila. Secara umum Nilai - Nilai tersebut kebenaran
berupa keyakinan terhadap
Pancasila yang menimbulkan
sikap
ikhlas berkor-
ban dan jiwa persatuan. Untuk lebih meresapkan Nilai - Nilai '45 kita tidak dapat melupakan sejarah Perjuangan bangsa Indonesia dalam merintis, menegakkan dan mengisi kemerdekaan.
— 28 —
Pada hakekatnya Nilai-Nilai '45 tersebut telah dimiliki oleh generasi sebelum Generasi '45, misalnya - "Generasi Sultan Iskandar Muda", "Generasi
Pangeran Diponegoro", "Generasi Tuanku
Imam Bonjol" dan lain-lain, serta lahirnya Generasi 1908 sebagai Generasi Perintis Kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan oleh Generasi 1928, yang lebih mempertegas tekad perjuangan Nasional dengan lahirnya Sumpah Pemuda : bertanah Air Satu, Tanah Air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Generasi 28 berhasil menyatukan cita - cita perjuangan. Dengan demikian Nilai - N.Iai tersebut diperoleh sebagal hasil tempaan rentetan sejarah perjuangan, suatu kesatuan tekad. Manifestasi
yang
telah
dari kesatuan
merupakan tekad
ini
adalah Proklamasi 17 Augustus 1945. Sejak tanggal 17 Augustus 1945, timbullah generasi yang kita sebut Generasi '45. Berbarengan dengan Proklamasi
Kemerde-
kaan bangkitlah putra - putra Indonesia secara spontan membela Negara dan Bangsa dengan
sikap dan semangat tidak ke-
nal menyerah, yang tercerm'n
pada tekadnya "Merdeka atau
Mati". Gaji, perumahan, persenjataan
dan lain-lain peralatan
tidak menjadi persoalan utama, Difjijau dari segi Militer technis/konvensionil perbandingan kekuatan lawan dengan kita (relative combat power) tidaklah mungkin untuk menghancurkan musuh. Tetapi tokh perjuangan berlanjut terus, hingga akhirnya kedaulatan diakui oleh Dun a Internasional,
— 29 — Memperhatikan hal-hal tersebut tadi, tampaklah bahwa segala kegiatan seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu yang gaib. NilaiNilai 45-Iah yang mengendalikan perjuangan waktu itu. Nilai Nilai inilah yang harus d.wariskan.
Dengan satu landasan
bertolak, melalui satu arah menuju satu sasaran menegakkan kemerdekaan dengan kemampuan, keuletan dan daya tahan dalam menghadapi segala
tantangan baik berupa hambatan
maupun ancaman ternyata telah memenuhi fungsinya. Walaupun alat perlengkapan secara materiil waktu itu sangat minim sekali tidaklah menjadi soal, ia hanya merupakan pelengkap dari suatu bidang mental spirituil yang dijiwai dan diliputi oleh ideologi Pancasila, c). Memperhatikan uraian-uraian
diatas, maka realita menun-
jukkan bahwa setiap masalah yang dirasakan untuk kepentingan bersama (common interest), selalu timbul sesuatu pengertian bersama. Misalnya menegakkan kemerdekaan, adalah suatu common interest. Timbullah "meeting of mind" yang dijiwai oleh Nilai-Nilai '45. Nilai-Nilai '45 yang akan diwariskan inipun harus menjamin terwujudnya "common interest" sebagai suatu sasaran melalui satu arah dari satu landasan bertolak. "Common interest" kita adalah menjamin kepentingan dan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara terhadap segala macam tantangan, hambatan dan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam demi tercapainya Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan satu landasan ialah ideologi Pancasila. "Common interest" ini telah dituangkan dalam bentuk "POLA STRADA ERA PEMBANGUNAN".
-
30
-
d). Ideal sekali bila Generasi Muda ini dapat berhimpun secara periodik dalam suatu "YOUTH CENTRE". Disaoa mereka dapat berdialog dan berkonsultasi dengan rekan-rekan Pemuda lainnya baik Generasi Muda ABRI maupun NON-ABRI. 3). Bidang Kesenian/Kebudayaan : Sumber bidang ini tidak dapat lain, selain daripada Pancasila. NilaiNilai kebudayaan masa lampau harus dapat diaplikasikan dengan Nilai-Nilai 45. Hasil Seminar PKA-II hendaknya dapat segera direalisir sesudah diadakan penilaian oleh unsur-unsur MUSPIDA. Diharapkan agar dengan pengintegrasian dan pengsynchronisasian dalam bidang-bidang SOSBUD tersebut tadi, pandangan hidup masyarakat, terutama Generasi Muda sebagai Generasi Penerus lebih dapat diarahkan secara positif dalam rangka Ketahanan Nasional. Dalam bidang HANKAM. Pembangunan HANKAM mendasarkan diri pada berhasilnya bidang-bidang lain. Karena itu, ABRI dengan Dwi Fungsinya wajib berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan. ABRI sebagai alat HANKAM, wajib mempertahankan dan mengamankan setiap Program Pemerintah, terutama dalam menegakkan wibawa Pemerintah. Sistim Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA)-pun mendasarkan diri pada hasil pembangunan yang telah disebutkan terdahulu. Perlu disadari, sekalipun ABRI belum membangun dirinya secara fisik, namun kesiap-siagaan dan kewaspadaan tidak boleh diabaikan. Dalam rangka kesiap-siagaan ini kita harus selalu beranggapan bahwa musuh senantiasa mengintai kita.
— 31 — Apabila musuh berkeing'nan melancarkan serangan ferhadap Negara, maka kita harus telah dapat menentukan siapa musuh itu, bilamana dan dimana serangan itu dilaksanakan. Ideal sekat", bila peperangan tidak dilakukan d wilayah kita sendiri, artinya musuh kita hancurkan dip angkatannya, diiaut a'au d'udara dengan kekuatan yang memadai serta tangguh. B Ia musuh "superior" dan dapat memancnçknn kaki didaratan, kemudian berhasil menerobos daerah p2rtah-.1r.an kita, maka tibalah waktunya untuk lebih menonjolkan
ke-
khasan PERANG RAKYAT SEMESTA (PERATA) dengan inti GERILYA. PERATA dalam rangka HANKAMRATA. PERATA adalah perang berlanjut, berarti tidak mengenal batas wak'u, sebelum musuh dapat dihancurkan dengan suatu offensief balas atau menyerah. PEPATA adalah cara berperang yang sangat mol-il 'war of mobility". Gerilya bergerak dari basis yang terlebih dahulu harus kita persiapkan. Un*uk menjami-j "mobility" dari PERATA, pada hakekatnya seluruh wilayah Nasional harus dapat berfungsi
sebagal
basis-basis Gerilya. Basis Gerilya, disebut juga pangkal perlawanan ataa juga basis Sosial atau suatu "power base' yang berfungsi sebagai: Basis ideologi. Perikebidupan yang bersumber kepada PANCASILA, terutama diteladani oleh golongan Pimpinan, baik ia "formal lea-
— 32 —
der£f', Cendekiawan maupun "Social leaders". Para Pemimpin ini meng-internalisssikan dri terlebih dahulu, sehingga SOSIALISASI terhadap masyarakat mudah dapat dijalankan. Basis Politik : Politik yang bukan merongrong Pemerintah.
Tapi yang
berprogram oriented dan ber-achivement oriented, untuk pembangunan yang selalu
berkonsultasi dan musyawarah
untuk mufakat. Politik yang bersumberkan kepada Panca, sila. Basais Ekonomi : Suatu Ekonomi Nasional yang dapat di "switch ov-sr" dari "ekonomi damai" menjadi "ekonomi perang". Basis ekonomi ini harus dapat menjamin "logistical support" untuk melakukan perang berlanjut. Bila logistik secara konvensionii (Logistik Pasukan) terputus, maka ia akan digariti dengan Logistik Wilayah. Logistik Wilayah ini perlu dipersiapkan jauh sebelum perang. Basis1 Soslal-Budaya : Terutama pemanfaatan hasil DEWAN SOSBUD agar digunakan sesuai dongan kebutuhan, termasuk kebutuhan HANKAM. Basis Agama : Pemanfaatan dari hasil ajaran Agama yang mewajibkan umatnya untuk hidup dinamis, membangun negara sebagai
— 33 —
kehidupan duniawi guna kebahagiaan di a'am akhirat. Kita pertahankan negara sesuai dengan semboyan "Hubbul Wathan Minal Imat-f'. Mencintai dan mempertahankan Tanah Air itu adalah sabagian dari pada Iman. Basis Gerilya tersebut bukan hanya dibutuhkan sebagai basis untuk melancarkan PERATA, tetapi juga untuk menjamin keamanan dalam Negeri (KAMDAGRI). Lawan dalam negeri yang mempunyai sifat negatif untuk mengadakan kekacauan dan pemberontakan bersenjata terutama melakukan gerilya, sebelum dia bergerak, secara strategis niat negatif tersebut sudah kita gagalkan karena basis-basis gerilya telah kita bina dan luasai. Gerilya tanpa basis adalah bunuh diri. Bei hasilnya pembinaan basis gerilya ini (power base) berarti bahwa KETAHANAN bidang-bidang
NASIONAL :
yang mencakup
Ketahanan pada
Ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya HAN-
KAM dan Agama, memadai untuk
menanggulangi segala macam
ancaman dan hambatan dari manapun datangnya. Yang penting dicatat disini ialah, bahwa penyelenggaraan HANKAMNAS bukanlah tugas ABRI semata-mata tetapi tugas seluruh Rakyat dan aparat Pemerintah.
HANKAMRATA
adalah sistim
pertahanan dan keamanan, yang penyelenggaraannya mewajibkan adanya suatu INTEGRASI antara Rakyat dengan ABRI.
— 34
_
Dengan uraian tersebut nampaklah kepada kita bahwa Pembangunan HANKAM tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus selalu adanya KISS koordinasi, integrasi, syncronisasi, dan simplifikasi dengan bidang-bidang pembangunan lain yang telah kita sebutkan diatas. f.
Dalam Bidang Agama : Di Aceh telah terbentuk suatu Majlis Ulama yang ditugaskan untuk mengurus bidang mental/spiritu'l (agama Islam). Dengan dibentuknya DEWAN SOSBUD dapat diatur pembidangan tugas agar tidak bersifat duplikatif. Ketahanan beragama didalam rangka Ketahanan Nasional ini hendaknya dikembangkan atas kepercayaan kepada
TU-
HAN YANG MAHA ESA, kepercayaan mafia memberikan tenaga dan kekuatan yang riil guna pencapaian dan peningkatan Ketahanan Nasional itu Tujuan Nasional pada
sendiri pada khususnya dan
umumnya. Ituiah pula yang disebut
dalam ajaran Islam sesuatu
TAUHID sebagai inti daripada
IMAN, ialah percaya kepada ALLAH TUHAN YANG MAHA KUASA DAN MAHA ESA. Bila Agama itu dijalankan n u u r u t proporsinya yang murn', maka tidak usah ada perselisihan faham. IMAN harus dibuktikan dengan amal. Amal dapat dibedakan antara amal Ibadat dan Amal Saleh. Amal Ibadat merupakan
pengabdian
langsung kepada ALLAH, sekalipun pengaruhnya akan kembali kepada pelakunya sendiri. Mengabdikan diri dan
me-
nyembah ALLAH YANG MAHA ESA, dengan melakukan Rukun Islam yang lima macam itu (Syahadatain, Shalat, Za-
— 35 —
kat, Puasa dan Ibadat Haji). Amal Saleh ini ialah perbuatan yang bermanfaat kepada masyarakat. Amal Saleh ini oleh ALLAH diwajibkan bagi kita untuk dilaksanakan terhadap masyarakat, sebagaimana wajib kita lakukan ibadat terhadap ALLAH sendiri. Untuk tertaksanakannya semua amal ini, ajaran Islam membagi tanggungjawab. Ada tanggungjawab pribadi yang pada umumnya terdapat pada amal ibadat, teristimewa pelaksanaan Rukun - rukun Iman dan Islam. Kita katakan pada umumnya, karena ada ibadat yang dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Tanggungjawab pribadi ini disebut FARDLU 'AIN, kewajiban perorangan secara vertikal tegak lurus kepada ALLAH. Ada pula tanggungjawab terhadap masyarakat yang pada umumnya terdapat pada amal saleh. Disinipun kita sebut pada umumnya, karena ada amal saleh yang dipertanggungjawabkan kepada pribadi.Tanggungjawab ini disebut FARDLU KIFAYAH. Bila tidak dilaksanakan semua warga masyarakat pada suatu tempat ikut berdosa. Tetapi Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian, berarti tugas masyarakat itu telah ditunaikan. Tujuan segala amal tadi secara 'AINIYAH perorangan, adalah mewujudkan pribadi INSAN KAMIL, manusia sempurna yang bertaqwa. Secara INSAN-IYAH, bersama-sama tidak terpecah-pecah, homogen, artinya mewujudkan "BALDATUW THAYYIBATUN WA RABBUN GHAFUR" - masyarakat adil
--
36 —
makmur materiil splrltuil berlandaskan Pancasila. Ajaran Agama, terutzma Islam yang sifatnya univcrsi! harus kita sejalankan dengan semboyan "HUBBUL WATHAN MINAL IMAN", cinta tanah air adalah sebagian dari pada Iman, Sebagal umat beragama khususnya Umat Islam bangsa Indo« nesia.maka wadah implementasi ajaran Agama, dalam rangka HUBBUL WATHAN MINAL EvlAN tidak ada pilihan lain, IMcuali wadah nasional Pancasila dan U.U-D. 1945. Ini berarti bahwa wadah nasional Pancasila telah menampung ajaran-ajaran agama, termasuk Islam. Tentang toleransi beragama telah diatur oleh UUD'45 f asal 29 ayat ï yang menegaskan bahwa Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut
bahasa agama Islam,
negara berdasarkan kepada TAUHID. Ini diakui oleh semua agama. Umat Islam dalam hal ini wajib mematuhi Firman TUHAN yang berbunyi QUL
YA-AHLAL KITA-BI TA'ALAU
ILA
KALIMATIN SAWA IN BAINANA WABAINAKUM, ALLA NA' BUDA ILLALLAH WALA MUSYRIKA BIHI SYAIAN, WALA TATTAKHICZU BA'DZUNA BA'DHAN ARBABAN MINDUNILLAHI FA IN TAWALLAU FAQULUSYIIADU BI ANNA MUSLIMUN", yang artinya : Katakanlah Hal Aldi Iütab, marilah kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan DIA dongan sesuatupun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jika
— 37 —
mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka : "Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah"). (Q.S. All Imran 64). Undan
menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara positif umat Islam wajib beriman kepada Nabi-Nabi : Musa, Daud dan Isa, beriman kepada Kitab-Kitab : Taurat, Zabur dan Injil, Nabi-Nabi dan Kitab-Kitab Nasrani (Katholik dan Kristen). Masalah umat Nasrani tidak beriman kepada Nabi dan Kitab Suci umat Islam, umat Islam dilarang untuk memaksa mereka. Hal Ini sejalan dengan bunyi ayat 'LA IKRA HA FIDDIN", "tidak ada paksaan dalam Agama" : (Q.S. Al Baqarah 256). Sejiwa pula dengan ayat "LAKUM DI NUKUM WA LIYADIN», "bagimu Agamamu, bagiku Agamaku" : (Q.S. Al Kafirun : 6). Disinilah letak toleransi beragama. Sebagai Bangsa Indonesia yang beragama, wajib mengamalkan Falsafah Negara Pancasila yang sejiwa dengan ajaran Agama termasuk Islam. Kita bukan Bangsa Arab, bukan bangsa Amerika, bukan bangsa Rusia, tetapi bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai adanya kesejiwaan antara Pancaala dan Agama Islam telah kita uraikan terdahulu, beserta dengan kesejajaran cita-cita kenegaraannya.
— 38 —
V. PEMBIDANGAN — TUGAS. Didalam kegiatan kegiatan yang dilakukan, guna dapat mencapai sasaran yang telah digariskan diatas, perlu pembidangan tugas yang konkrit, terutama bagi "formal leaders" sebagai penggerak dan pembimbing masyarakat.
1. GUBERNUR / KEPALA DAERAH. Untuk meningkatkan Ketahanan Nasional dalam proses kegiatan Pembangunan, Gubernur/KDH selaku Penguasa Tunggal bertanggungjawab mensejahterakan Rakyat dengan melakukan Pembinaan Wilayah. Pembinaan ini pada hakekatnya dilaksanakan oleh se luruh aparatur Negara/Pemerintah dan segenap lapisan rakyat termasuk ABRI. Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur didampingi (di- "backup") oleh PANGDAM, terutama dengan
wewenangnya
selaku
LAKSUS PANGKOPKAMTIB DAERAH sebagai penanggung jawab bidang keamanan. Pemeliharaan Keamanan inipun pada hakekatnya dilaksanakan oleh seluruh aparatur Negara/Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat. Z.
PANGDAM. a.
Selaku LAKSUS PANGKOPKAMTIB DAERAH : 1), Mengamankan pelaksanaan Program-Program
Pemerin-
tah, terutama yang menyangkut Pembangunan. t). Menciptakan kondisi yang menguntungkan pada bidangbidang Ketahanan Nasional, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, HANKAM dan Agama.
— 39 —
3). Menegakkan dan memelihara wibawa Pemerintah. 4). Sebagai Panglima Operasi melancarkan
kegiatan-kegia-
tan operasi dengan menggunakan SISSOS dan SISTEK secara serasi : (a). Intelijen b). KAMTIBMAS [c). Penerangan (d). Teritorial [e). Tempur f). Pemberantasan Penyelundupan Operasi-operasi ini, sesuai dengan obyek yang dihadapi, dapat berbentuk Operasi Pokok (Main Operation) didampingi Operasi Bantuan (Supporting Operation). b.
Selaku KETUA MUSPIDA :
1). Menyelenggarakan Musyawarah guna membulatkan Kebijaksanaan daerah mengenai : a). Cara yang sebaik-baiknya
untuk melaksanakan
tugas-
tugas Daerah, sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah Pusat, terutama yang menyangkut Pembangunan. b). Membantu memecahkan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh Gubernur/KDH dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai aiat Pemerintah Pusat maupun sebagai alat Pemerintah Daerah. Kebulatan pendapat yang dicapai disalurkan melalui Gubernur/KDH kepada aparat Pemerintah/Daerah yang bersangku-
— 40 —
tan menurut wewenang dan bidangnya masing-masing. Dalam rangka memantapkan tertib
Pemerintahan, tiap-tiap
Instansi memang seharusnya berpijak pada bidangnya masing-masing. Namun demikian faktor kerja sama dan Koordinasi adalah faktor yang penting untuk suksesnya pelaksanaan tugas. c.
Selaku Ketua Dewan Kekaryaan ! Melakukan pembinaan Kekaryaan dan SOSPOL serta melancarkan Operasi Bhaktl.
d.
Ketua Sektor "Q" dan BPPD. Men-support/mem-back up PEMDA dalam rangka Pembangunan (PELITA).
o.
K ODAM : Melaksanakan Pemblnaan-Pembinaan, baik kedalam maupun keluar : 1). Kedalam : Melakukan penertiban-penertiban pada bidang : Organisasi, Personil, Materiil, Finansll, serta peningkatan kesiapan tempur dan mutu tehnis pasukan. 2). Keluar : Melakukan Pembinaan Territorial dalam rangka Pembinaan Nusantara. Pembinaan ini dititik-beratkan pada penciptaan Kondisi yang menguntungkan demi suksesnya pelaksanaan sistim HANKAMRATA.
^
rV/*^
KONDISI
SOSIAL
O
4*4
MEMELIHARA & MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL
-IMPLEl M ENTA' SI PA MCA! SILA
s
- DOKTRIN] TER KRIDA -STRADA ERA REMBANG'
EKONOMI
(3
iiiuiii i/rnn
BinmL^dit
-COMMCALL!
BINTER KAM
ABRI
SOSBUD
COMMCAlLJ
c^)\HANKAM
AD %
I
T NIS AD
-RAPAT COORD
PIMP SESUM
ADB
* >
-PANCA
/^/POLITIK
\N
\
*G,
«4L
DEWAN SOSBUD .(SPIRIT)
PANGDAM! --
BIN KEDALAM BIN KELUAR
TUA WAWKARDA
BIN SOSPOL OP5
LAKSUS
-PANG
BHAKTI OPS OPS OPS OPS OPS
INTEL PENERANGAN TEMPUR TRASANDUP
PANG KOP KAM TlßDA ACEH
-KADAPOL OPS KAMTIBMAS KAJATI BIN KUM
MUSPIDA
MENYELENGGARAKAN MUSY GUNA KE BULATAN KEBIJAKSANAAN DAERAH
TUA
SEKTORT
PAM PELITA
NASIONAL REGIONAL
I
P O L
MENCIP TAKAN E KONDISI K S YANG O S MENGUN B U TUNG D KAN M
d
A G
PANCA KRIDA
JANGKA PENDEK
JANGKA 5TRAPAI SEDANG ERA PEMB. JANGKA
PANJANG
i
vnunu jvunun
POLSOSBUD.HANKAM
fß^i POTENSI HANKAM
1
1 Ni
/^f#\
i + rt
f L
IA r
JHY 1
C
A
1 Nf
j
\%o^
-
-
I
i
JB
— 41 — S
K O M D A K. Melaksanakan Pembinaan KAMTIBMAS dan melancarkan Operasi KAMTIBMAS sesuai dengan Kebijaksanaan
LAKSUS PANG-
KOPKAMTIB DAERAH dan Kebijaksanaan Tehnis Eselon Atasan. 4.
J A K S A - T I N G G I. Melaksanakan Pembinaan
Hukum sesuai dengan Kebijaksanaan
Ketentuan Eselon Atasan
disynchronkan dengan Kebijaksanaan
PEMDA. Sekal'pun pembuangan tugas ini diatur secara tegas, namun hubungan korelasi satu dengan yang lainnya tidak boleh putus. Karena itulah dalam pelaksanaannya diperlukan adanya "KISS". Segenap kegiatan ditujukan guna membantu Gubernur/KDH dalam mene-akkan WIBAWA Pemerintah, terutama yang menyangkut Pembangunan. VI. P E N U T U P . Pada umumnya Kebijaksanaan dongan menggunakan "hTstorical and cMicep.Vonal approach" ini sudah dan sedang d jalankan dengan hcsil-hasü yang tidak mengecewakan, berkat adanya Continult« tindakan antara PARA PEJABAT SEBELUMNYA, dimana telah.
Turunnya DI/TU kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.
2.
Ditumpasnya G.3S.S./PBX
3.
Penganugerahan SAM KARYA NUGRAHA oleh PRESIDEN RopubLb Indonesia JENDERAL SUHARTO, tanggai 22 Desember 1969.
— 42 —
4. Berhasilnya PEMBLU II. 5. Berhasilnya PKA-II. 6.
Berhasilnya Anggota MPR Utusan Daorah dibekali dongan ketentuan, bahwa Calon Presiden RI ke III adalah Pak SUHARTO pemilihan Wakil Presiden diserahkan kepada Presiden ke-III, MPR tidak membicarakan lagi soal Pancasila dan UUD r45, inti GBHN adalah STRABA ERA PEMBANGUNAN 25 TAHUN.
7.
Berhasilnya penyederhanaan PARPOL dalam : Kclompek-kciompok Demokrasi Pembangunan dan Persatuan Pembangunan. Tcngelompokan dalam FUSI telah berjalan dengan baik.
8. Operasi pemberantasan
penyeludupan sedang berjalan dongan
mempergunakan suatu Konsepsi sebagai hasil perumusan tingkat MUSPIDA. 9.
Telah berhasl pula dirumuskan konsepsi
untuk menanggulangi
Ketegangan Sosial dalam bentuk RENOP yang berisikan fndakan-tindakan preventif
dan represif dengan penonjolan tugas
utama dari POLRI sebagai penanggung jawab KAMTIBMAS. 10. Dilancarkannya kegiatan-kegiatan Operasi Ehakti. Demikianlah Pembangunan dengan poros Ekonomi secara strategis, tetap dimaksudkan dalam rangka Pembangunan umat manusia secara keseluruhan, berarti adanya keserasian Pembangunan secara FISIK/MATERIIL dan NON FISIK/SPIRITUIL. Untuk maksud ini GUBERNUR/KDH dibantu oleh Dua BADAN : ADB sebagai badan yang bertanggung jawab mengenai perencanaan Fcmba agunan dengan menitik beratkan kepada Pembangunan Materiil serta tidak mengabaikan bidang mental/spiriluil.
— 43 — Badan yang merencanakan dan menitik beratkan kepada Pembangunan Mental/Spirituil dengan tidak mengabaikan bidang materiil disebut DEWAN SOSBUD. Kegiatan dilakukan
melalui
PEMBINAAN
NUSANTARA
( Pembinaan
Wilayah dan Pembinaan Teritorial) dengan menggunakan SIS SOS & SISTEK secara serasi. Kutaraja, 22 Desember 1972 Gubernur/KDH Prop. Aceh
Pangdam-I/Iskandarmuda
ttd.
txä.
A. MUZAKKIR WALAD
A. K U N A E F I BRIGADIR JENDERAL TNI-AD
^fc
»
Percetakan Negara Bna-'73
