SOSIALISASI POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Jakarta, 2017 Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan
PRESS CONFERECE
1
AGENDA Latar Belakang, Tujuan, dan Pokok-Pokok Pengaturan Substansi Penyempurnaan Peraturan
Pemaparan Pokok-Pokok Pengaturan POJK 35 Sesi Tanya Jawab
2
Latar Belakang Pengaturan 1.
Perlu menyempurnakan pengaturan dengan mempertimbangkan perkembangan Pasar Modal syariah.
2.
Perlui menyesuaikan dengan POJK terkait Pasar Modal Syariah lainnya yang telah terbit, yaitu:
No.16/POJK.04/2015 tentang ASPM No.19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. No.61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi
Tujuan Pengaturan 1.
Penguatan pengaturan dalam rangka penyesuaian pengembangan industri
2.
Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mempercepat pertumbuhan Efek syariah
3
Substansi Penyempurnaan Peraturan Peraturan No. II.K.1 1. Ketentuan Umum 2. DES yang Diterbitkan oleh Bapepam-LK Efek yang dimuat dalam DES Bapepam-LK Waktu Penerbitan 3. DES yang Diterbitkan oleh PP DES Efek yang dimuat dalam DES PP DES 4. Pihak Penerbit DES Persyaratan PP DES Pelaporan PP DES
Substansi Penyempurnaan
POJK 35/POJK.04/2017
Bab I: Ketentuan Umum Definisi Daftar Efek Syariah (DES) Pihak yang dapat menjadi Penerbit DES Bab II: Efek dan Kriteria Efek dalam DES Penjabaran “Efek lainnya” yang dapat dimuat dalam DES Bab III: DES yang Ditetapkan oleh OJK Penegasan atas Efek yang dapat dimuat dalam DES OJK Penjabaran dari Pengguna DES Bab IV: DES yang Diterbitkan oleh oleh PP DES Pengelompokkan PP DES Berdasarkan DES yang Diterbitkan Tugas DPS pada Pihak Penerbit DES Persyaratan Dokumen PP DES (SOP, Kontrak Kerjasama, Surat Pernyataan DPS) 4 Pengumuman dan Pelaporan PP DES
Pokok-Pokok Pengaturan Bab I: Ketentuan Umum Bab II: Efek dan Kriteria Efek dalam DES Bab III: DES yang Ditetapkan oleh OJK Efek yang dimuat dalam DES OJK Waktu Penerbitan DES dan Pengguna DES Bab IV: DES yang Diterbitkan oleh oleh PP DES Efek yang dimuat dalam DES PP DES Persetujuan dan Persyaratan PP DES Tata Cara Permohonan Persetujuan PP DES Pengumuman dan Pelaporan PP DES Persetujuan dan persyaratan Bab V: Ketentuan Lain-lain Bab VI: Ketentuan Sanksi Bab VII: Ketentuan Peralihan Bab VIII: Ketentuan Penutup 5
Pemaparan Pokok-Pokok Pengaturan 6
Definisi Efek Syariah II.K.1
Pasal 1 angka 3 POJK No. 35 Efek Syariah adalah Efek sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
Belum diatur
b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
c. Aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, Tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal 7
Definisi Daftar Efek Syariah (DES) II.K.1
Pasal 1 (8) POJK No. 35
Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek Syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
8
Definisi Pihak Penerbit DES II.K.1
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah
Pasal 1 (7) POJK No. 35 Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah: a. Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah; b. Manajer Investasi Syariah yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit DES; atau
c. Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit DES. 9
Efek dan Kriteria Efek dalam Daftar Efek Syariah (DES) II.K.1 Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK meliputi: 1) Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar; 2) Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah; dan 3) Efek Syariah lainnya.
Pasal 2 (1) POJK No. 35 Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah meliputi: a. Efek Syariah berupa saham termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah; b. Efek berupa saham termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sepanjang memenuhi ketentuan*; dan c. Efek lainnya, yang meliputi: 1. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan 2. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan: a) tanpa melalui Penawaran Umum; dan b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor pasar modal. 10
Kriteria Saham Syariah bagi Emiten/PP yang tidak Menyatakan Kegiatannya Berdasarkan Prinsip Syariah II.K.1 a) tidak melakukan kegiatan usaha sbb: (1) perjudian dan permainan yg tergolong judi; (2) perdagangan yang dilarang menurut syariah; (3) jasa keuangan ribawi; (4) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian/gharar dan/atau judi/maisir; (5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, menyediakan barang/ jasa yang haram dan merusak moral (6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan b) memenuhi rasio-rasio keuangan sbb: (1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%; dan (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.
Pasal 2 (1b) POJK No. 35 1.
tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang meliputi: a) perjudian dan permainan yang tergolong judi; b) jasa keuangan ribawi; c) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir); d) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa haram, merusak moral, bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan DSN-MUI;
2.
tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3.
memenuhi rasio keuangan sebagai berikut: a) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%; dan b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. 11
Efek dan Kriteria Efek dalam DES II.K.1
Pasal 2 (2) POJK No. 35
Belum diatur
OJK dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dengan rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar modal syariah.
12
Daftar Efek Syariah yang Ditetapkan oleh OJK
13
Daftar Efek Syariah yang Ditetapkan oleh OJK II.K.1
Belum diatur
Pasal 4 POJK No. 35 Daftar Efek Syariah yang ditetapkan OJK memuat Efek sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum atau Perusahaan Publik di Indonesia. Waktu Penerbitan DES
Daftar Efek Syariah akan diterbitkan secara periodik 2 (dua) kali setiap tahun, yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan bulan November. Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku efektif pada setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember.
Daftar Efek Syariah ditetapkan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu: a. penetapan Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni; dan b. penetapan Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif 14 pada tanggal 1 Desember.
Daftar Efek Syariah yang Ditetapkan oleh OJK II.K.1 Belum diatur
Pasal 5 (2) POJK No. 35 Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK diumumkan oleh OJK melalui situs web OJK dan/atau media massa lainnya. 15
Daftar Efek Syariah yang Ditetapkan oleh OJK II.K.1
Pasal 6 POJK No. 35
Bapepam dan LK dapat menambahkan dan/atau mengurangkan Efek yang dimuat dalam DES.
Dalam hal terdapat Penawaran Umum, aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah, OJK dapat: 1) mengumumkan penambahan Efek yang memenuhi kriteria Efek Syariah dalam DES; 2) mengumumkan bahwa Efek Syariah tertentu dalam DES tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah. 16
Pengguna DES yang Ditetapkan oleh OJK II.K.1
Pasal 7 POJK No. 35
Setiap Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah atau menyusun daftar portofolio investasi Efek Syariah wajib menggunakan DES yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
DES yang ditetapkan oleh OJK wajib digunakan sebagai acuan bagi: a. pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah di dalam negeri; b. Manajer Investasi yang mengelola portofolio investasi Efek Syariah dalam negeri; c. Perusahaan Efek yang memiliki Sistem Online Trading Syariah; dan d. pihak lain yang melakukan penyusunan dan/atau pengelolaan portofolio investasi Efek Syariah dalam negeri untuk kepentingan nasabahnya atau kepentingan pihak lain. 17
Daftar Efek Syariah yang Diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES
18
DES yang Diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES II.K.1
Belum diatur
Pasal 8 (1) POJK No. 35
Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah hanya dapat memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri.
19
Efek yang Dapat Dimuat dalam DES yang Diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES II.K.1 a. Saham dan/atau Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di bursa efek di luar negeri; dan/atau
b. Surat berharga komersial syariah (sharia commercial paper) yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek.
Pasal 8 (2) POJK No. 35 a. Saham yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri; b. Sukuk yang dicatatkan di bursa efek luar negeri; c. Surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan
d. Efek Syariah luar negeri lainnya.
20
Efek yang Dapat Dimuat dalam DES yang Diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES II.K.1
Pasal 8 (3) POJK No. 35
Belum diatur
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dilarang memuat Efek Syariah yang telah dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
21
DES yang Diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES II.K.1 Setiap Pihak Penerbit DES dapat mengumumkan DES yang diterbitkan atau menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu. Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah mengumumkan Daftar Efek Syariah kepada masyarakat, maka Pihak tersebut wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK serta wajib mengumumkan setiap perubahan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya perubahan Daftar Efek Syariah dimaksud.
Pasal 9 (1) POJK No. 35 DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES dapat: a. diumumkan kepada publik; dan/atau b. digunakan secara terbatas untuk kepentingan pihak tertentu.
Pasal 9 (2) POJK No. 35
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan paling sedikit melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau media elektronik yang dapat diakses oleh publik 22
Efek berupa Saham yang Dapat Dimuat dalam DES yang Diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES II.K.1 a. termasuk efek syariah yang ditetapkan oleh regulator dan/atau penyedia indeks di luar negeri yang menggunakan kriteria kegiatan usaha dan rasio keuangan yang paling kurang terdiri dari rasio terkait utang dan/atau utang berbasis bunga dan rasio pendapatan non halal; dan b. Disusun dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
Pasal 10 POJK No. 35
a. termasuk saham syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain yang melakukan seleksi berdasarkan kegiatan usaha dan rasio keuangan yang paling sedikit terdiri atas rasio terkait utang dan/atau utang berbasis bunga dan rasio terkait pendapatan tidak halal, atau b. Diseleksi dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh OJK. 23
Pihak Penerbit DES yang Mengacu pada Regulator di Negara Lain, Penyedia Indeks dan/atau Pihak Lain II.K.1
Pihak Penerbit DES wajib mencantumkan sumber data atas efek yang dimuat dalam DES yang diperdagangkan di bursa efek di luar negeri.
Pasal 11 POJK No. 35 (1) Dalam hal DES mengacu pada efek syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain, Pihak Penerbit DES wajib mencantumkan regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain yang dijadikan sebagai acuan. (2) Pihak Penerbit DES wajib memastikan bahwa penyedia indeks dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memiliki pengawas kesyariahan dan metodologi seleksi efek syariah luar negeri. 24
Dewan Pengawas Syariah (DPS) II.K.1
POJK No. 35
Kewajiban Memiliki DPS:
Kewajiban memiliki DPS (Pasal 13):
Pihak Penerbit DES wajib memiliki SDM yang berkompeten di bidang syariah yang berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan
Pihak Penerbit DES wajib memiliki DPS yang mempunyai izin ASPM.
Tugas DPS (Pasal 12): Tugas DPS: Belum diatur
DPS wajib memastikan pemenuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Syariah yang dimuat dalam DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES. 25
Persetujuan dan Persyaratan Pihak Penerbit DES II.K.1 Pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK untuk mendapatkan persetujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia; 2) memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah yang berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan; 3) memiliki standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah 4) bersedia menjalani reviu yang dilakukan oleh Bapepam dan LK.
Pasal 13 POJK No. 35 (1) Pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia; b. memiliki DPS yang mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal; c. memiliki standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah. 26
SOP Penyusunan DES oleh Pihak Penerbit DES II.K.1
Pasal 13 POJK No. 35 1.
1. Prosedur pengumpulan data termasuk mekanisme permintaan informasi tambahan; 2. Prosedur penelaahan, baik periodik maupun insidentil; 3. Tujuan penerbitan DES; 4. Prosedur pemantauan DES; dan 5. Prosedur perubahan DES.
2. 3. 4. 5.
Prosedur pengumpulan data termasuk mekanisme permintaan informasi tambahan; Prosedur seleksi berdasarkan kriteria DES yang digunakan dan prosedur penelaahan; Tujuan penerbitan DES; Prosedur pemantauan DES; dan Prosedur perubahan DES;
Bagi PP DES yang mengacu pada efek syariah luar negeri yang ditetapkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain, maka SOP nya sebagai berikut: 1. Prosedur seleksi pihak yang akan menjadi acuan; 2. Prosedur pengumpulan informasi efek syariah luar negeri dari pihak yang menjadi acuan; 3. Tujuan penerbitan DES; 4. Prosedur pemantauan DES; 5. Prosedur perubahan DES; dan 6. Keterangan mengenai penggunaan acuan berbayar (jika 27 menggunakan acuan berbayar).
Ketentuan bagi Pihak Penerbit DES yang Melakukan Kontrak Kerjasama dengan Penyedia Indeks/ Pihal Lain II.K.1
Belum diatur
Pasal 15 POJK No. 35 Pihak Penerbit DES yang melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia indeks dan/atau pihak lain, wajib menyampaikan kontrak kerja sama kepada OJK: a. paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan sebagai Pihak Penerbit DES disetujui oleh OJK; atau b. paling lambat 1 (satu) bulan sejak Pihak Penerbit DES membuat kontrak kerja sama baru dengan penyedia indeks dan/atau pihak lain. 28
Ketentuan menjadi PP DES bagi Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) II.K.1
Belum diatur
Pasal 16 POJK No. 35 (1) MIS dan/atau Manajer Investasi yang memiliki UPIS tidak wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit DES. (2) MIS dan/atau Manajer Investasi yang memiliki UPIS wajib menyampaikan laporan kepada OJK dengan melampirkan SOP penyusunan DES.
29
Tambahan Persyaratan Dokumen II.K.1
Pasal 17 POJK No. 35
Belum diatur
Tambahan persyaratan dokumen, antara lain sebagai berikut: Bagi Pemohon (PP DES): a. bukti pembayaran atas permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit DES; b. struktur organisasi perusahaan; c. daftar nama dan data anggota direksi; d. surat pernyataan direksi. e. kontrak kerjasama dengan penyedia indeks/pihak lain (jika ada) Bagi DPS: a. fc. surat izin ASPM; b. surat penunjukan direksi; c. surat pernyataan kesediaan DPS atas penunjukan direksi; d. surat pernyataan kesyariahan efek syariah yang dimuat dalam DES; 30
Pengumuman dan Pelaporan Pihak Penerbit DES Pasal 20 DES Diumumkan kepada Publik
Pasal 21 DES Digunakan Secara Terbatas
PP DES wajib: 1. Mengumumkan setiap perubahan DES paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan DES efektif; 2. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah DES dipublikasikan disertai surat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DPS.
PP DES wajib: 1. Menyampaikan laporan setiap tahun kepada OJK yang disertai: a. DES yang diterbitkan beserta perubahannya selama tahun berjalan dengan batas akhir periode laporan per tanggal 31 Desember; b. surat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DPS untuk setiap perubahan DES; 2. Penyampaian laporan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. 31
Ketentuan Peralihan II.K.1
Pasal 28 POJK No. 35
Belum diatur
Pihak yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Pihak Penerbit DES sebelum berlakunya POJK ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam POJK ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya POJK ini.
32
Lampiran POJK 35
33
Format Surat Permohonan PP DES
34
Format Pernyataan Direksi
Format Pernyataan DPS
35
Format Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DPS
Format Laporan PP DES
36
