2017 TENTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-1 /PP/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL DAN VALIDASI SOAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa ketentuan dan mekanisme penyusunan soal dan validasi soal diatur melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3/MK.11/2015 sudah tidak berlaku sehingga untuk memenuhi amanat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan validasi soal, perlu menyusun pedoman penyusunan soal dan validasi soal;

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas soal ujian yang dapat mengukur indikator kesuksesan yang ingin dicapai dalam suatu pendidikan dan pelatihan perlu menyusun mekanisme penyusunan soal dan validasi soal pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Soal dan Validasi Soal Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4.

Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;

www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1103);

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

9.

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-024/PP/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP006A/PP/2007;

10. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL DAN VALIDASI SOAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Penyusunan Soal adalah rangkaian kegiatan merumuskan dan menulis soal sehingga menjadi suatu rancangan naskah soal menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

2.

Validasi Soal adalah kegiatan menguji kesesuaian rancangan naskah soal dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa sehingga menjadi naskah soal.



3.

Soal adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam kegiatan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan.

4.

Kerangka Naskah Soal adalah suatu dokumen yang memuat informasi mengenai komposisi, bentuk, dan jumlah Soal yang akan digunakan dalam menyusun Rancangan Naskah Soal menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

5.

Rancangan Naskah Soal adalah kumpulan Soal yang dihasilkan dari proses kegiatan Penyusunan Soal.

6.

Naskah Soal adalah Rancangan Naskah Soal yang telah dilakukan Validasi Soal dan dinyatakan valid.

7.

Penyusun Soal adalah seseorang atau tim yang ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusdiklat, Balai Diklat, atau Balai Diklat Kepemimpinan untuk melakukan Penyusunan Soal.

8.

Penyusun Soal Pengganti adalah seseorang atau tim yang ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusdiklat, Balai Diklat, atau Balai Diklat Kepemimpinan untuk menggantikan Penyusun Soal yang tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan Penyusunan Soal pada waktu yang telah ditentukan.

9.

Validator Soal adalah seseorang atau tim yang ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusdiklat, Balai Diklat, atau Balai Diklat Kepemimpinan untuk melakukan Validasi Soal.

10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut BPPK adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut dengan Pusdiklat adalah Unit Eselon II di lingkungan BPPK yang mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi keuangan negara dan/atau pengembangan sumber daya manusia keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK. 12. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Balai Diklat adalah unit pelaksana teknis BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK. 13. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Balai Diklat Kepemimpinan adalah unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung



jawab langsung kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. 14. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat adalah Unit Eselon III di lingkungan Pusdiklat yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang tertentu. 15. Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi adalah Unit Eselon III di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan. program, pengkajian dan pengembangan kurikulum, pengembangan kompetensi tenaga pengajar, penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat, pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi. 16. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja adalah Unit Eselon III di lingkungan Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang tertentu. 17. Seksi Evaluasi dan Informasi adalah Unit Eselon IV di lingkungan Balai Diklat atau Balai Diklat Kepemimpinan yang mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan data dan informasi, sosialisasi program kerja Balai Diklat atau Balai Diklat Kepemimpinan kepada para pemangku kepentingan di wilayah kerjanya, evaluasi dan pengelolaan kinerja, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta analisis umpan balik atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mengatur ketentuan dan mekanisme dalam Penyusunan Soal dan Validasi Soal yang digunakan untuk: 1. program pendidikan dan pelatihan prajabatan pegawai negeri sipil; 2. program pendidikan dan pelatihan teknis; dan 3. program pendidikan dan pelatihan fungsional, di lingkungan Kementerian Keuangan.



BAB III PENYUSUNAN SOAL Bagian Kesatu Penyusunan Soal di lingkungan Pusdiklat Pasal 3 (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyusun Kerangka Naskah Soal setelah kurikulum diklat ditetapkan untuk kemudian diserahkan kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. (2) Kerangka Naskah Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja kepada Penyusun Soal dan/atau Penyusun Soal Pengganti untuk menyusun Rancangan Naskah Soal. (3) Rancangan Naskah Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum Naskah Soal diujikan. (4) Rancangan Naskah Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Validasi Soal oleh Validator Soal. (5) Penyusunan Soal di lingkungan Pusdiklat dikoordinasikan oleh Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. Pasal 4 Ketentuan mengenai Penyusunan Soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Soal di lingkungan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dilaksanakan oleh Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi. Bagian Kedua Penyusunan Soal di lingkungan Balai Diklat Pasal 5 (1) Balai Diklat dapat menyusun Rancangan Naskah Soal setelah memperoleh persetujuan dari Pusdiklat pemilik program. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kepala Balai Diklat menyampaikan permintaan Kerangka Naskah Soal kepada Pusdiklat pemilik program; dan b. Kuasa Pengguna Anggaran Balai Diklat menetapkan Penyusun Soal dan/atau Penyusun Soal Pengganti. (3) Balai Diklat menyampaikan Kerangka Naskah kepada Penyusun Soal dan/atau Penyusun Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Soal Soal



(4) Balai Diklat mengumpulkan Rancangan Naskah Soal yang telah disusun oleh Penyusun Soal dan/atau Penyusun Soal Pengganti untuk kemudian disampaikan kepada Validator Soal paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum Naskah Soal diujikan. (5) Penyusunan Soal di lingkungan Balai Diklat dikoordinasikan oleh Seksi Evaluasi dan Informasi. Bagian Ketiga Penyusunan Soal di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan Pasal 6 Ketentuan mengenai Penyusunan Soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Soal di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan. Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Soal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. BAB IV VALIDASI SOAL Bagian Kesatu Validasi Soal di lingkungan Pusdiklat Pasal 8 (1) Dalam rangka melaksanakan Validasi Soal atas Rancangan Naskah Soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kuasa Pengguna Anggaran Pusdiklat menetapkan Validator Soal. (2) Validasi Soal meliputi konstruksi, dan bahasa.

pengukuran

aspek

materi,

(3) Rancangan Naskah Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja kepada Validator Soal paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum Naskah Soal diujikan. (4) Validator Soal menyampaikan hasil Validasi Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Naskah Soal diujikan, yang berupa: a. Rancangan Naskah Soal yang telah valid; dan/atau b. Rancangan Naskah Soal yang belum valid. (5) Rancangan Naskah Soal yang telah valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diadministrasikan sebagai Naskah Soal oleh Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.



(6) Rancangan Naskah Soal yang belum valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikoordinasikan oleh Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja kepada Penyusun Soal atau Penyusun Soal Pengganti untuk dilakukan perbaikan. (7) Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja memastikan perbaikan Rancangan Naskah Soal sudah sesuai dengan catatan perbaikan Validator Soal. Pasal 9 Ketentuan mengenai Validasi Soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Validasi Soal di lingkungan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dilaksanakan oleh Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi. Bagian Kedua Validasi Soal di lingkungan Balai Diklat Pasal 10 (1) Kepala Balai Diklat dapat menyampaikan usulan nama Validator Soal kepada Pusdiklat pemilik program paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat diselenggarakan. (2) Kuasa Pengguna Anggaran Pusdiklat pemilik program menetapkan Validator Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum diklat diselenggarakan. (3) Validator Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan validasi atas Rancangan Naskah Soal. Pasal 11 (1) Rancangan Naskah Soal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) disampaikan oleh Balai Diklat kepada Validator Soal untuk dilakukan Validasi Soal paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum Naskah Soal diujikan. (2) Validator Soal menyampaikan hasil Validasi Soal kepada Balai Diklat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Naskah Soal diujikan, yang berupa: a. Rancangan Naskah Soal yang telah valid; dan/atau b. Rancangan Naskah Soal yang belum valid. (3) Rancangan Naskah Soal yang telah valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diadministrasikan sebagai Naskah Soal oleh Balai Diklat dan ditembuskan kepada Pusdiklat pemilik program. (4) Rancangan Naskah Soal yang belum valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh Balai Diklat kepada Penyusun Soal atau Penyusun Soal Pengganti untuk dilakukan perbaikan.



(5) Balai Diklat memastikan perbaikan Rancangan Naskah Soal sudah sesuai dengan catatan perbaikan Validator Soal. (6) Validasi Soal di lingkungan Balai Diklat dikoordinasikan oleh Seksi Evaluasi dan Informasi. Bagian Ketiga Validasi Soal di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan Pasal 12 Ketentuan mengenai Validasi Soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Validasi Soal di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan. Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai Validasi Soal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. BAB V KERAHASIAAN Pasal 14 Setiap orang yang bertanggung jawab dan/atau turut serta dalam kegiatan Penyusunan Soal dan/atau Validasi Soal harus menjaga kerahasiaan seluruh dokumen dan informasi. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Naskah Soal yang akan digunakan dalam kegiatan ujian susulan dan/atau ujian ulangan, harus terlebih dahulu melalui mekanisme Penyusunan Soal dan Validasi Soal sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dan/atau diambil dari bank soal. Pasal 16 Ketentuan mengenai Penyusunan Soal dan Validasi Soal dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dapat digunakan untuk jenis ujian selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai evaluasi dan rekomendasi selama masih relevan dengan tujuan pembelajaran. Pasal 17 Validator Soal tidak diperkenankan dirangkap oleh Penyusun Soal atau Penyusun Soal Pengganti, kecuali untuk materi pembelajaran yang bersifat rahasia dan/atau ahli materinya berasal dari satu sumber di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Dalam hal suatu kurikulum program diklat disusun sebelum Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku, maka kegiatan Penyusunan Soal dan Validasi Soal mengacu pada Kerangka Acuan Program Diklat dan/atau Garis-garis Besar Program Pembelajaran dari kurikulum program diklat terkait. (2) Pada saat terdapat penyempurnaan kurikulum program diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kerangka Naskah Soal harus disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2017 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, ttd. ASTERA PRIMANTO BHAKTI


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-1/PP/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL DAN VALIDASI SOAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL DAN VALIDASI SOAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan suatu program pendidikan dan pelatihan (diklat). Evaluasi dilakukan terhadap berbagai

aspek

dalam

program

diklat,

baik

evaluasi

aspek

peserta,

penyelenggara atau keseluruhan penyelenggaraan diklat. Salah satu bentuk evaluasi terhadap peserta diklat adalah melalui ujian. Ujian dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengukur keberhasilan peserta diklat dalam mengikuti diklat. Dalam

setiap

soal

ujian

diklat

yang

disusun,

harus

mampu

merepresentasikan penguasaan atas kompetensi dasar yang disyaratkan dan sesuai indikator yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Penyusunan soal yang kurang baik dapat membuat suatu ujian diklat kurang dapat mengukur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tahapan yang harus dilalui sebelum soal diujikan dalam diklat adalah validasi terhadap soal ujian tersebut. Validasi soal diperlukan untuk menguji dan menelaah validitas soal tersebut, apakah telah sesuai aturan dan ramburambu serta kompetensi yang disyaratkan. Apabila tahapan validasi soal tidak dilakukan

dengan

baik,

maka

dapat

berakibat

pada

tidak

tercapainya

pengukuran yang tepat atas capaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan dari suatu diklat. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diinginkan, soal-soal ujian diklat yang diselenggarakan oleh BPPK harus melalui mekanisme penyusunan soal dan validasi soal yang tepat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas ujian di BPPK, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Soal dan Validasi Soal Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan.



B. Tujuan Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini antara lain: 1. Memberikan standar proses penyusunan soal ujian yang akan digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Memberikan standar proses validasi soal ujian agar layak diujikan di lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses penyusunan soal dan validasi soal ujian di lingkungan Kementerian Keuangan. C. Sistematika Pedoman Pedoman penyusunan dan validasi soal ini mempunyai sistematika pembahasan sebagai berikut: 1. Pendahuluan Dalam pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan sistematika pedoman ini. 2. Mekanisme Penyusunan dan Validasi Soal Dalam pembahasan dijelaskan tahapan kegiatan penyusunan dan validasi soal.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3-

BAB II MEKANISME PENYUSUNAN DAN VALIDASI SOAL A. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Kepala Pusdiklat. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam keseluruhan proses penyusunan soal dan validasi soal di lingkungan Pusdiklat. 2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat a. Menyusun Kerangka Naskah Soal kemudian menyampaikannya kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. b. Mengoordinasikan penyusunan Kerangka Naskah Soal. 3. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja a. Mengoordinasikan pengumpulan Kerangka Naskah Soal dari Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat. b. Menyampaikan Kerangka Naskah Soal kepada Penyusun Soal. c. Melakukan validasi soal terhadap Rancangan Naskah Soal

khusus

untuk pengukuran aspek konstruksi dan aspek bahasa apabila Validator Soal hanya memiliki kompetensi pengukuran aspek materi saja. d. Mengoordinasikan pengumpulan Rancangan Naskah Soal yang telah divalidasi oleh Validator Soal. e. Membuat dan mendokumentasikan segala proses penyusunan soal dan validasi soal dalam Lembar Kendali Penyusunan Soal dan Validasi Soal. f.

Mengadministrasikan Rancangan Naskah Soal ke dalam Naskah Soal siap diujikan.

g. Menjaga kerahasiaan Naskah Soal yang telah disusun dan siap digunakan di lingkungan Pusdiklat. 4. Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi. a. Menyusun Kerangka Naskah Soal. b. Mengoordinasikan pengumpulan Kerangka Naskah Soal. c. Menyampaikan Kerangka Naskah Soal kepada Penyusun Soal. d. Melakukan validasi soal terhadap Rancangan Naskah Soal khusus untuk pengukuran aspek konstruksi dan aspek bahasa apabila Validator Soal hanya memiliki kompetensi pengukuran aspek materi saja. e. Mengoordinasikan pengumpulan Rancangan Naskah Soal yang telah divalidasi oleh Validator Soal.



-4-

f. Membuat dan mendokumentasikan segala proses penyusunan soal dan validasi soal dalam Lembar Kendali Penyusunan Soal dan Validasi Soal. g. Mengadministrasikan Rancangan Naskah Soal ke dalam Naskah Soal siap diujikan. h. Menjaga kerahasiaan Naskah Soal yang telah disusun dan siap digunakan di lingkungan Pusdiklat 5. Kepala Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam keseluruhan proses penyusunan soal dan validasi soal di lingkungan Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan. 6. Seksi Evaluasi dan Informasi Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan. a. Mengoordinasikan pengumpulan Kerangka Naskah Soal dari Pusdiklat. b. Menyampaikan Kerangka Naskah Soal kepada Penyusun Soal. c. Mengoordinasikan pengumpulan Rancangan Naskah Soal yang telah divalidasi oleh Validator Soal. d. Mengadministrasikan Rancangan Naskah Soal ke dalam Naskah Soal siap diujikan. e. Menjaga kerahasiaan Naskah Soal yang telah disusun dan siap digunakan di Balai Diklat /Balai Diklat Kepemimpinan. 7. Penyusun Soal a. Menyusun Rancangan Naskah Soal. b. Melakukan revisi atas soal yang tidak lolos Validasi Soal. c. Menandatangani Lembar Kendali Penyusunan dan Validasi Soal. d. Melakukan koordinasi dengan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja /Seksi Evaluasi dan Informasi Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan dalam proses administrasi dan penyusunan soal. e. Menjaga kerahasiaan Rancangan Naskah Soal yang telah disusun. 8. Penyusun Soal Pengganti a. Menggantikan tugas Penyusun Soal yang tidak dapat menyelesaikan tugas menyusun soal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. b. Menandatangani Lembar Kendali Penyusunan dan Validasi Soal. c. Melakukan koordinasi dengan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat/Seksi

Evaluasi

dan

Informasi

Balai

Diklat/Balai

Diklat

Kepemimpinan dalam proses administrasi dan penyusunan soal. d. Menjaga kerahasiaan Rancangan Naskah Soal yang telah disusun.



-5-

9. Validator Soal a. Melakukan validasi Rancangan Naskah Soal. b. Melakukan validasi soal dalam Formulir Validasi Soal. c. Menandatangani Lembar Kendali Penyusunan dan Validasi Soal. d. Melakukan koordinasi dengan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat/Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi dalam proses administrasi dan validasi soal. B. Kaidah Penyusunan dan Validasi Soal 1. Kaidah Kerangka Naskah Soal a. Penyusunan Kerangka Naskah Soal dilakukan bersamaan dengan penyusunan kurikulum atau dapat pula dilakukan setelah kurikulum suatu program diklat selesai disusun oleh Tim Penyusun Kurikulum. b. Kerangka Naskah Soal disusun sesuai dengan indikator pembelajaran dalam kurikulum yang akan diujikan. 2. Kaidah Penyusun dan Penyusunan Soal a. Penyusun Soal dapat berasal dari widyaiswara, pejabat, pegawai BPPK dan/atau pihak di luar BPPK. b. Penyusun Soal diutamakan memiliki kompetensi teknis penyusunan soal dan substansi sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diujikan. c. Penyusun Soal yang hanya memiliki kemampuan substansi materi pembelajaran, maka: 1) akan didampingi oleh Penyusun Soal yang memiliki kompetensi teknis penyusunan soal; atau 2) diberikan petunjuk teknis penyusunan soal. d. Dalam merumuskan kalimat soal, Penyusun Soal harus memperhatikan kaidah sebagai berikut: 1) Aspek materi Soal yang disusun harus sesuai dengan indikator pembelajaran yang terdapat dalam Kerangka Naskah Soal. 2) Aspek konstruksi a) Kalimat soal tidak menimbulkan multitafsir.



-6-

Contoh: Pajak WP Pribadi baru saja dinaikkan. Kalimat di atas mempunyai pengertian:  Pajak untuk WP Pribadi baru yang naik (khusus untuk WP Pribadi baru).  Pajak untuk semua WP Pribadi baru saja naik. Kesimpulan: Kalimat soal di atas disebut kalimat ambigu karena memiliki lebih dari satu arti, sehingga tidak boleh digunakan.

b) Soal

yang

disusun

tidak

mengarahkan

kepada

jawaban

soal. Contoh: Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN sedangkan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. Berikut ini pejabat yang melakukan pengelolaan barang adalah: a. Pengelola anggaran b. Pengelola barang c. Pengguna anggaran d. Pengguna barang Kesimpulan: Kalimat soal di atas mengarahkan pada pilihan jawaban yang ada, sehingga tidak boleh digunakan.

c) Soal yang disusun tidak bergantung pada jawaban soal yang lainnya. Contoh: 1. Penetapan status Penggunaan barang oleh : a. Pengelola anggaran b. Pengelola barang c. Pengguna anggaran d. Pengguna barang 2. Berdasarkan soal nomor 1, kewenangan pejabat dimaksud antara lain: a. Menetapkan status penggunaan BMN untuk digunakan pihak lain b. Memberikan persetujuan penggunaan sementara BMN c. Memberikan persetujuan alih status penggunaan BMN d. Menetapkan status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya. Kesimpulan: Kalimat soal nomor 2 merujuk pada jawaban atas soal nomor 1, sehingga tidak boleh digunakan.



-7-

d) Kalimat soal tidak bersifat negatif ganda. Contoh: Dibawah ini yang bukan merupakan pejabat yang berwenang menetapkan status Penggunaan barang, kecuali: a. Pengelola anggaran b. Pengelola barang c. Pengguna anggaran d. Pengguna barang Kesimpulan: Kalimat di atas memuat kata negatif ganda, sehingga tidak boleh digunakan.

e) Tata letak dan aspek visual soal tidak menimbulkan ambiguitas. 3) Aspek bahasa a) Menggunakan kaidah bahasa yang baku. b) Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/lokal dan tabu. c) Tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). 3. Kaidah Bentuk soal a. Bentuk soal yang digunakan mencakup semua bentuk soal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

yang

berkaitan

dengan

evaluasi

diklat

di

lingkungan

Kementerian Keuangan dan dapat ditambahkan bentuk soal lain sepanjang relevan digunakan untuk mengukur hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran. b. Naskah Soal mencantumkan petunjuk/instruksi pengerjaan soal sesuai dengan bentuk soal. 4. Kaidah Validator dan Validasi Soal a. Validator Soal dapat berasal dari widyaiswara, pejabat, pegawai BPPK dan/atau pihak di luar BPPK. b. Validator Soal harus memiliki kompetensi teknis penyusunan soal dan/atau substansi soal ujian yang akan divalidasi. c. Validator Soal untuk satu mata diklat dapat diampu lebih sari satu orang untuk memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. d. Metode validasi yang digunakan merupakan metode validasi kualitatif. Validasi Soal yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau tim dapat dilakukan dengan teknik panel.



e. Validator Soal perlu mempersiapkan bahan‐bahan penunjang seperti Kerangka Naskah Soal, kurikulum yang digunakan, dan sumber lain yang terkait. f.

Aspek penilaian dalam validasi soal meliputi: Aspek

Kode

Materi

A1 A2

Konstruksi

dst. B1 B2 B3 B4 dst.

Bahasa

C1 C2 C3 dst.

Keterangan Soal sesuai dengan indikator pembelajaran pada Kerangka Naskah Soal. Soal mencakup materi pembelajaran yang relevan pada Kerangka Naskah Soal. dapat ditambahkan aspek materi lain yang sesuai dengan kebutuhan. Kalimat soal tidak menimbulkan multitafsir. Soal tidak mengarahkan kepada jawaban soal. Soal tidak bergantung pada jawaban soal yang lainnya. Kalimat soal tidak bersifat negatif ganda. dapat ditambahkan aspek konstruksi lain yang sesuai dengan kebutuhan Menggunakan kaidah bahasa yang baku. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/lokal dan tabu. Tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). dapat ditambahkan aspek bahasa lain yang sesuai dengan kebutuhan

g. Validator Soal dan/atau Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dapat menambahkan aspek penilaian yang lain dalam Formulir Validasi Soal sesuai dengan kebutuhan. h. Surat penyampaian Rancangan Naskah Soal dapat disampaikan kepada Validator Soal baik melalui hardcopy maupun softcopy. melalui media surat elektronik dengan bukti penyampaian berupa hardcopy dari printscreen surat elektronik penyampaian tersebut. i.

Mekanisme pre-test dan post-test yang merupakan mekanisme penentu kelulusan peserta diklat, harus dilakukan Validasi Soal.

C. Mekanisme Penyusunan dan Validasi Soal Alur proses kegiatan penyusunan dan validasi soal dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Alur Proses Kegiatan Penyusunan dan Validasi Soal di Pusdiklat Kepala Pusdiklat

Bidang Perencanaan & Pengembangan Diklat*

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja*

Penyusun Soal/Penyusun Soal Pengganti

Validator Soal

*) di lingkungan Pusdiklat PSDM dilaksanakan oleh Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi.

Kemampuan A : kemampuan aspek materi Kemampuan B : kemampuan aspek konstruksi Kemampuan C : kemampuan aspek bahasa


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 10 -

Alur Proses Kegiatan Penyusunan dan Validasi Soal di Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan dengan Penyusun dan Validator Soal dari Pusdiklat Kepala Pusdiklat

Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat*

Kepala Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan

Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan

Penyusun Soal/Penyusun Soal Pengganti Pusdiklat

Validator Pusdiklat


Kemampuan A Kemampuan B Kemampuan C

: kemampuan aspek materi : kemampuan aspek konstruksi : kemampuan aspek bahasa



Alur Proses Kegiatan Penyusunan dan Validasi Soal di Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan dengan Penyusun dan Validator Soal dari Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan

Kepala Pusdiklat




Penyusun Soal/Penyusun Soal Pengganti Balai Diklat

Validator Balai Diklat






Alur Proses Kegiatan Penyusunan dan Validasi Soal di Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan dengan Penyusun Soal dari Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan dan Validator Soal dari Pusdiklat

Kepala Pusdiklat




Penyusun Soal/Penyusun Soal Pengganti Balai Diklat

Validator Pusdiklat






- 13 -

Mekanisme penyusunan dan validasi soal secara rinci sebagai berikut: 1. Penyusunan Kerangka Naskah Soal a. Bidang

Perencanaan

dan

Pengembangan

Diklat

mengisi

identitas

Kerangka Naskah Soal untuk setiap mata diklat yang akan disusun Kerangka Naskah Soalnya. b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menentukan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai dari mata diklat terkait. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menentukan hanya indikator pembelajaran yang dipilih untuk disusun soalnya dari mata diklat terkait. d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menentukan bentuk soal dan jumlah soal berdasarkan indikator pembelajaran yang dipilih sebelumnya. e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyerahkan Kerangka Naskah Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk dikoordinasikan dalam kegiatan penyusunan dan validasi soal. f.

Dalam hal penyusunan soal di Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mengirimkan Kerangka Naskah Soal

tersebut

atas

permintaan

Kepala

Balai

Diklat/Balai

Diklat

Kepemimpinan. g. Kerangka Naskah Soal mengikuti format sebagaimana tercantum di bawah ini:



- 14 -

KERANGKA NASKAH SOAL PUSDIKLAT ... )1 Nama program diklat Mata diklat Alokasi Waktu Sifat soal No.

Kompetensi Dasar )6

: : : :

... )2 ... )3 ... )4 menit Tertutup/Terbuka )5

Indikator pembelajaran )7

Bentuk soal )8

Jumlah Butir Soal )9

1. 2. 3. Dst.

..., .... )10 Kepala Bidang ...)11

...)12 NIP ...)13 Keterangan: 1. Diisi dengan nama Pusdiklat pemilik program. 2. Diisi dengan nama program diklat. 3. Diisi dengan nama mata diklat. 4. Diisi dengan alokasi waktu pengerjaan soal dengan memperhatikan norma waktu yang telah ditetapkan. 5. Coret salah satu yang tidak digunakan. a. Disebut sifat soal tertutup apabila soal yang disusun harus diselesaikan tanpa menggunakan alat bantu apapun sebagai referensi. b. Disebut sifat soal terbuka apabila soal yang disusun dapat diselesaikan dengan menggunakan alat bantu tertentu sebagai referensi, misal: buku diktat, buku catatan, modul, bahan ajar, kamus bahasa, kamus akuntansi, referensi berbasis web dan lainlain. 6. Diisi dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam GBPP. 7. Diisi dengan indikator pembelajaran dalam GBPP yang dipilih untuk diujikan. 8. Diisi dengan bentuk soal yang akan disusun berdasarkan indikator pembelajaran. 9. Dapat diisi dengan jumlah butir soal dari indikator pembelajran yang dipilih untuk diujikan. 10. Diisi dengan tempat lokasi Pusdiklat, tanggal , bulan, tahun Naskah Soal. 11. Diisi dengan nama jabatan terkait. 12. Diisi dengan nama pejabat terkait. 13. Diisi dengan NIP pejabat terkait.



- 15 -

2. Penyusunan Rancangan Naskah Soal a. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mengirimkan Surat Penyampaian Kerangka Naskah Soal kepada Penyusun Soal di Pusdiklat. b. Dalam hal penyusunan soal dilaksanakan Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja hanya akan mengirimkan Kerangka Naskah Soal setelah mendapatkan permintaan resmi dari Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan. c. Penyusun Soal menyusun soal dalam Rancangan Naskah Soal dengan mengacu pada Kerangka Naskah Soal. d. Penyusun Soal mengisi identitas Rancangan Naskah Soal sesuai dengan yang tercantum dalam Kerangka Naskah Soal. e. Penyusun Soal membuat konstruksi kalimat soal dengan memperhatikan kaidah yang telah ditentukan. f.

Penyusun Soal harus menyusun Rancangan Naskah Soal sesuai dengan format sebagai berikut: NASKAH SOAL PUSDIKLAT ... /BALAI DIKLAT ... )1 Nama program diklat Mata diklat Sifat soal Tanggal Diujikan Alokasi waktu

: : : : :

... )2 ... )3 Tertutup/Terbuka )4 ... )5 … )6 menit

KALIMAT SOAL DAPAT DITULISKAN DI SINI ATAU DISUSUN PADA LEMBAR TERPISAH DAN KEMUDIAN DISATUKAN DENGAN HALAMAN SAMPUL INI. Keterangan: 1. Diisi dengan nama Pusdiklat/Balai Diklat terkait. 2. Diisi dengan nama program diklat. 3. Diisi dengan nama mata diklat. 4. Coret salah satu yang tidak digunakan. a. Disebut sifat soal tertutup apabila soal yang disusun harus diselesaikan tanpa menggunakan alat bantu apapun sebagai referensi. b. Disebut sifat soal terbuka apabila soal yang disusun dapat diselesaikan dengan menggunakan alat bantu tertentu sebagai referensi, misal: buku diktat, buku catatan, modul, bahan ajar, kamus bahasa, kamus akuntansi, referensi berbasis web dan lainlain. 5. Diisi dengan rencana tanggal Naskah Soal diujikan. 6. Diisi dengan alokasi waktu pengerjaan soal ujian dengan memperhatikan norma waktu yang telah ditetapkan.



3. Untuk tertib pengelolaan Penyusunan dan Validasi Soal, digunakan Format Lembar Kendali Penyusunan Soal dan Validasi Soal sebagai berikut: LEMBAR KENDALI PENYUSUNAN SOAL DAN VALIDASI SOAL PUSDIKLAT … )1 Nama program diklat Mata diklat Sifat soal Tanggal Diujikan Alokasi waktu I

... )2 ... )3 Tertutup/Terbuka )4 ... )5 … )6 menit

Rancangan Naskah Soal dari Penyusun Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pada hari ini, …)7 tanggal …)8 bulan ... )9 tahun ...)10 telah diserahkan Rancangan Naskah Soal dari Penyusun Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja secara ... )11 , untuk dilakukan validasi soal.

Yang Menyerahkan, Penyusun Soal

II

: : : : :

III

Yang Menerima, ...)12

Nama Nama NIP NIP Rancangan Naskah Soal dari Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja kepada Validator Soal )13 Pada hari ini, …)7 tanggal …)8 bulan ... )9 tahun ... )10 telah diserahkan Rancangan Naskah Soal dan berkas kelengkapan dari Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja kepada Validator Soal secara ... )11 , untuk dilakukan validasi soal.

Rancangan Naskah Soal dari Validator Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pada hari ini, …)7 tanggal …)8 bulan ... )9 tahun ... )10 telah diserahkan Rancangan Naskah Soal dan Formulir Validasi Soal dari Validator Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja secara ... )11 dan terlampir formulir hasil validasi, untuk dilakukan revisi/ digunakan langsung (coret yang tidak perlu) * Yang Menyerahkan, Validator Soal

IV

Yang Menerima, ...)12

Nama Nama NIP NIP Rancangan Naskah Soal dan Formulir Validasi Soal dari Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja kepada Penyusun Soal )14 Pada hari ini, …)7 tanggal …)8 bulan ... )9 tahun ... )10 telah diserahkan Rancangan Naskah Soal dan Formulir Validator Soal dari Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja kepada Penyusun Soal secara ... )11 , untuk dilakukan perbaikan.

Yang Menyerahkan, ... )12

Yang Menerima, Validator Soal

Yang Menyerahkan, ...)12

Yang Menerima Penyusun Soal

Nama NIP

Nama NIP

Nama NIP

Nama NIP



V

Rancangan Naskah Soal dan Formulir Validasi Soal dari Penyusun Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)15 Pada hari ini, …)7 tanggal …)8 bulan ... )9 tahun ... )10 telah diserahkan Rancangan Naskah Soal yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil validasi dari Penyusun Soal kepada Bidang Evaluasi dan 11 Pelaporan Kinerja secara ... ) , untuk dapat langsung digunakan. Yang Menyerahkan Penyusun Soal Nama NIP

VI

*Kolom lembar kendali dapat diperpanjang apabila terjadi proses berulang lebih dari satu kali

Yang Menerima, ...)12 Nama NIP

Keterangan: 1. Diisi dengan nama Pusdiklat/Balai Diklat terkait. 2. Diisi dengan nama program diklat. 3. Diisi dengan nama mata diklat. 4. Coret salah satu yang tidak digunakan. a. Disebut sifat soal tertutup apabila soal yang disusun harus diselesaikan tanpa menggunakan alat bantu apapun sebagai referensi. b. Disebut sifat soal terbuka apabila soal yang disusun dapat diselesaikan dengan menggunakan alat bantu tertentu sebagai referensi, misal: buku diktat, buku catatan, modul, bahan ajar, kamus bahasa, kamus akuntansi, referensi berbasis web dan lain-lain. 5. Diisi dengan rencana tanggal Naskah Soal diujikan. 6. Diisi dengan alokasi waktu pengerjaan soal ujian dengan memperhatikan norma waktu yang telah ditetapkan. 7. Diisi dengan nama hari penyerahan berkas terkait. 8. Diisi dengan tanggal penyerahan berkas terkait. 9. Diisi dengan bulan penyerahan berkas terkait. 10. Diisi dengan tahun penyerahan berkas terkait. 11. Diisi dengan cara penyerahan berkas, secara langsung atau menggunakan surat elektronik. Jika melalui surat elektronik, printscreen surat elektronik harus dilampirkan. 12. Pihak yang berwenang menandatangani adalah Pejabat Eselon IV atau Pejabat Eselon III Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.



4. Validasi soal a. Bidang

Evaluasi

dan

Pelaporan

Kinerja

memastikan

kemampuan

Validator Soal, hal tersebut berkaitan dengan pembagian tugas sebagai berikut: 1) Jika Validator Soal menguasai aspek materi, konstruksi dan bahasa, maka validasi terhadap 3 aspek tersebut diberikan kepada Validator Soal sepenuhnya. 2) Jika Validator Soal hanya menguasai aspek materi, maka pembagian tugas validasi menjadi: Validator Soal

:

A. Aspek materi

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat

:

B. Aspek konstruksi C. Aspek bahasa

b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mengirimkan Surat kepada Validator Soal dengan lampiran dokumen berupa: 1) Rancangan Naskah Soal; 2) Kerangka Naskah Soal; 3) Formulir Validasi Soal; dan 4) dokumen pendukung lain. c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja memberikan pengarahan kepada Validator Soal mengenai tata cara melakukan validasi soal. d. Validator Soal melakukan validasi terhadap Rancangan Naskah Soal dengan cara: 1) Memberikan tanda centang (√) apabila sesuai atau silang (x) apabila tidak sesuai pada masing-masing aspek penilaian yang terdapat dalam pada setiap butir soal. 2) Memberikan

rekomendasi

berupa

narasi

kritik/saran/masukan

untuk masing-masing butir soal. Secara lengkap, formulir validasi soal mengikuti format sebagaimana tercantum dibawah ini.



FORMULIR VALIDASI SOAL ... )1 Nama program diklat Mata diklat Sifat soal Tanggal Diujikan Alokasi waktu Penyusun Soal

: : : : : :

... )2 ... )3 Tertutup/Terbuka )4 ... )5 … )6 menit ... )7

Rekapitulasi hasil validasi soal atas Rancangan Naskah Soal dimaksud adalah sebagai berikut: No. Bentuk Soal 1. 2. 3. 4. 5.

)8

Jml. Soal yang Disusun )9

Jml. Soal Jml. Soal No. Soal yang 10 11 Valid ) Tidak Valid ) Tidak Valid )12

Pilihan ganda Pilihan ganda asosiasi Benar-salah Uraian (essay) ....

dengan catatan butir soal yang tidak valid, adalah sebagai berikut ini: Aspek Aspek Aspek Indikator Catatan/ No. Soal 15 16 17 materi ) konstruksi ) bahasa ) pembelajaran Rekomen )14 )13 A1 A2 dst. B1 B2 B3 B4 dst. C1 C2 C3 dst. dasi )18

Berdasarkan dinyatakan:

hasil

di

atas,

maka

Rancangan

Naskah

Soal

ini

DAPAT LANGSUNG DIGUNAKAN/PERLU DIREVISI SEBELUM DIGUNAKAN *(coret yang tidak perlu)

...)19 Validator Soal,

...)20 NIP ...)21



Keterangan: 1. Diisi dengan nama Pusdiklat/Balai Diklat terkait. 2. Diisi dengan nama program diklat. 3. Diisi dengan nama mata diklat. 4. Coret salah satu yang tidak digunakan. a. Disebut sifat soal tertutup apabila soal yang disusun harus diselesaikan tanpa menggunakan alat bantu apapun sebagai referensi. b. Disebut sifat soal terbuka apabila soal yang disusun dapat diselesaikan dengan menggunakan alat bantu tertentu sebagai referensi, misal: buku diktat, buku catatan, modul, bahan ajar, kamus bahasa, kamus akuntansi, referensi berbasis web dan lainlain. 5. Diisi dengan rencana tanggal Naskah Soal diujikan. 6. Diisi dengan alokasi waktu pengerjaan soal ujian dengan memperhatikan norma waktu yang telah ditetapkan. 7. Diisi dengan nama penyusun soal terkait. 8. Diisi dengan bentuk soal yang disusun. Apabila bentuk soal yang disusun merupakan di luar 4 bentuk soal di atas, dapat menuliskan bentuk soal lain yang relevan. 9. Diisi dengan jumlah soal yang disusun. 10. Diisi dengan jumlah soal yang valid. 11. Diisi dengan jumlah soal yang tidak valid. 12. Diisi dengan nomor soal yang tidak valid. 13. Diisi dengan indikator pembelajaran yang diujikan namun yang tidak valid buti soalnya. 14. Diisi dengan nomor soal yang tidak valid. 15. Diisi dengan memberikan tanda ceklis (√) pada nomor aspek materi yang dinilai tidak valid. 16. Diisi dengan memberikan tanda ceklis (√) pada nomor aspek konstruksi yang dinilai tidak valid. 17. Diisi dengan memberikan tanda ceklis (√) pada nomor aspek bahasa yang dinilai tidak valid. 18. Diisi dengan narasi catatan atau rekomendasi yang diberikan kepada masing-masing butir soal yang dinilai tidak valid. 19. Diisi dengan tempat lokasi, tanggal, bulan, tahun Penyusun Soal melakukan validasi soal. 20. Diisi dengan nama Validator Soal. 21. Diisi dengan NIP Validator Soal.



e. Kegiatan validasi soal dilakukan melalui tahapan berikut: 1) Jika validasi soal dilakukan oleh Validator Soal seluruhnya, maka Validator Soal melakukan validasi terhadap tiga aspek validasi soal kemudian menyerahkan Formulir Validasi Soal kepada Bidang Evaluasi

dan

Pelaporan

Kinerja,

beserta

dengan

dokumen

pendukungnya. 2) Jika Validasi soal dilakukan oleh Validator Soal dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, maka: a) Validator Soal melakukan validasi terhadap aspek materi saja kemudian menyerahkan Formulir Validasi Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja , beserta dengan dokumen pendukungnya. b) Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dalam waktu yang bersamaan melakukan validasi terhadap aspek konstruksi dan bahasa. f.

Validator Soal menyerahkan Formulir Validasi Soal kepada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja beserta dengan dokumen pendukungnya setelah selesai melaksanakan validasi soal.

g. Bidang

Evaluasi

dan

Pelaporan

Kinerja

mengadministrasikan

kelengkapan dokumen dan menyimpulkan hasil validasi soal sebagai berikut: 1) Hasil validasi soal dinyatakan valid apabila seluruh aspek materi terpenuhi dengan kriteria valid. 2) Hasil validasi soal dinyatakan tidak valid mutlak apabila terdapat ketidaksesuaian minimal pada salah satu dari aspek materi yang terdapat pada butir soal dalam Rancangan Naskah Soal, maka Rancangan Naskah Soal tersebut dikembalikan kepada Penyusun Soal untuk diperbaiki. 3) Dalam hal hasil validasi soal dinyatakan tidak valid disebabkan atas kesalahaan pengetikan dan kesalahan susunan kata-kata dalam kalimat soal yang terdapat dalam Rancangan Naskah Soal, maka Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dapat secara langsung melakukan koreksi terhadap Rancangan Naskah Soal. h. Bidang

Evaluasi

dan

Pelaporan

Kinerja

dan

Validator

Soal

mendokumentasikan pelaksanaan validasi soal ke dalam Lembar Kendali Penyusunan Soal dan Validasi Soal.



5. Administrasi dan distribusi Naskah Soal a. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mengubah Rancangan Naskah Soal yang dinyatakan valid ke dalam Naskah Soal yang siap diujikan. b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Soal

dalam

bentuk

hardcopy

mengadministrasikan Naskah

dan/atau

softcopy

serta

menjaga

kerahasiaannya sesuai dengan mekanisme kerahasiaan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. c. Dalam hal Rancangan Naskah Soal yang divalidasi tersebut merupakan usulan dari Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan, maka Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja akan menyampaikannya kembali kepada Seksi Evaluasi dan Informasi Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan untuk: 1) mengubah format Rancangan Naskah Soal menjadi Naskah Soal yang siap diujikan apabila telah valid; 2) menyampaikan Rancangan Naskah Soal kepada Penyusun Soal untuk diperbaiki apabila belum valid. 6. Penyampaian dokumen terkait Penyusunan Soal dan Validasi Soal dapat menggunakan surat elektronik. 7. Pegawai pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi Pusdiklat PSDM, atau Seksi Evaluasi dan Informasi Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan, dapat diberikan akses pengelolaan surat elektronik tersebut dengan penugasan tertulis secara rahasia

dari

Kepala

Pusdiklat/Kepala

Balai

Diklat/Balai

Diklat

Kepemimpinan. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI


2017 TENTANG

Recommend Documents