KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KEPMEN-KP/SJ/2017 TENTANG RENCANA KEBUTUHAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian dan efektivitas pelaksanaan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2012, perlu menetapkan rencana kebutuhan izin belajar Tahun 2017 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kebutuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
Menetapkan
KESATU
KEDUA
MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KEBUTUHAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017. : Menetapkan Rencana Kebutuhan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Izin Belajar Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. : Rencana Kebutuhan Izin Belajar Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan verifikasi permohonan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya.
3
KETIGA
: Unit kerja eselon I yang tidak dapat merealisasikan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Izin Belajar Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mengalihkan sisa kuota kepada unit kerja eselon I lain sesuai skala prioritas.
KEEMPAT
: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan menyusun evaluasi pelaksanaan Rencana Kebutuhan Izin Belajar pada tahun berjalan.
KELIMA
: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017.
KEENAM
: Keputusan ditetapkan.
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. SJARIEF WIDJAJA
LAMPIRAN III LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Nomor ..../KEPMEN-KP/2016 NOMOR 5/KEPMEN-KP/SJ/2017 TENTANG RENCANA KEBUTUHAN IZIN BELAJAR TAHUN 2017 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN RENCANA KEBUTUHAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKEMENTERIAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO
BIDANG PEKERJAAN/KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN IZIN BELAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN
TAHUN 2017 D.III
(1) A
(3)
(2)
2. Bidang Teknis dan Fungsional
1 2 3 4 5 6 7 8
Manajemen Bisnis Manajemen Manajemen Keuangan Ekonomi: Akuntansi Ekonomi: Manajemen Ilmu Administrasi Negara Ilmu Hukum Sistem Informasi/Teknologi Informasi TOTAL
2. Bidang Teknis dan Fungsional
S2
S3
(4) 0
0
0
4
7
1
0
0
0
4
7
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ilmu Akuntansi Ekonomi/Ilmu Ekonomi Manajemen Manajemen Sumber Daya Aparatur Ilmu Hukum Administrasi Publik/Negara Perencanaan dan Kebijakan Publik Psikologi Sosiologi Ilmu Lingkungan Teknologi Informasi/Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Ilmu Komputer Perencanaan Wilayah dan Kota Master Of Business Administration Teknik Sipil Teknik Mesin Studi Kebijakan Manajemen Sumberdaya Pantai Ilmu/Teknologi Kelautan Agriculture, Economics and Science TOTAL
0
0
0
1
3
0
0
0
1
3
0
0
0
0
9
17
2
0
0
0
9
17
2
0
0
0
14
16
0
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
2. Bidang Teknis dan Fungsional
D
S1
INSPEKTORAT JENDERAL KP
1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan;
C
D.IVs
SEKRETARIAT JENDERAL 1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
B
D.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Ekonomi dan Manajemen Ilmu Hukum Ilmu/Teknik Komputer Administrasi Negara Administrasi Publik Manajemen Perikanan Teknik/Manajemen Informatika Teknik Perkapalan Teknik Mesin Teknik Lingkungan Teknik Perkapalan Teknik/Teknologi Kelautan Teknologi Hasil Perikanan Ilmu Kelautan dan perikanan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan/Perairan
TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA 1. Bidang Administrasi dan 1 Administrasi Negara Kesekretariatan 2 Akuntansi 3 4 5 6
Manajemen Manajemen Keuangan Manajemen Administrasi Publik Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
1. Bidang Administrasi dan BIDANG Kesekretariatan PEKERJAAN/KEGIATAN NO YANG MEMBUTUHKAN IZIN BELAJAR
0 JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN
2. Bidang Teknis dan Fungsional
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
S1
S2
S3
(4)
0
0
0
14
16
0
0
0
0
1
9
1
0
0
0
1
9
1
0
0
0
3
4
1
0
0
0
3
4
1
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT 1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
2. Bidang Teknis dan Fungsional
F
D.IVs
Perikanan Ilmu Kelautan Biologi Agribisnis Penyuluhan Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan Manajemen Perikanan Manajemen Sumberdaya Perairan Manajemen Sumberdaya Perikanan Budidaya Perikanan/Perairan Ilmu Lingkungan Sistem Informasi TOTAL
E
D.IV
(3)
(2)
0
TAHUN 2017 D.III
(1)
0 0 14 16 PROGRAM PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Hukum International Ekonomi Teknik Informatika Manajemen Informatika Sistem Informatika Ilmu Administrasi Manajemen Hukum Laut GIS/Geografi Pemetaan dan Perencanaan Wilayah Perencanaan Ruang Laut Pengembangan Wilayah dan Kota Manajemen Sumber Daya Perairan Manajemen Sumber Daya Pantai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Manajemen Sumber Daya Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Alam Ilmu Lingkungan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sosial Ekonomi Perikanan Teknik Sipil Teknik Sipil Pantai Manajemen Bencana Biologi Kelautan Perikanan Ilmu Kelautan Teknologi Oceanografi Teknik Kelautan Teknik Pertambangan Teknik Metalurgi Ekonomi Sumberdaya Pesisir Teknik Fisika Teknik Kimia Biofarmakologi
TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN PERIKANAN 1. Bidang Administrasi dan 1 Manajemen Ekonomi Kesekretariatan 2 Manajemen Bisnis
2. Bidang Teknis dan Fungsional
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agribisnis Ekonomi Manajemen Pemasaran Manajemen SDM Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Statistika Pengelolaan Sumberdaya Perairan Ilmu Pangan Pengolahan Hasil Perikanan Pengembangan Industri Kecil, Menengah Ilmu Kelautan Teknik Informatika Teknik Pengolahan Perikanan TOTAL
NO
BIDANG PEKERJAAN/KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN IZIN BELAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN
TAHUN 2017 D.III
(1) G
D.IV
D.IVs
(3)
(2)
S1
S2
S3
(4)
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
2. Bidang Teknis dan Fungsional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Ilmu Hukum Perencanaan Kebijakan Publik Agribisnis Ilmu Ekonomi Akuntansi Manajemen Sumber Daya Aparatur Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Publik Manajemen dan Kebijakan Publik Manajemen Administrasi Publik Kebiajkan Publik Arsiparis Ilmu Manajemen Ilmu Administrasi Ilmu Komunikasi Ilmu Komputer Ilmu Kelautan Ilmu Perikanan dan Kelautan Ilmu Perairan Ilmu Perikanan Ilmu dan Teknologi Kelautan Ilmu Lingkungan Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
0
0
0
12
8
1
0
0
0
12
8
1
Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Bidang Keahlian Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Perikanan dan Kelautan Perikanan dan Ilmu Kelautan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pengolahan Hasil Perairan/Perikanan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pengolahan Perikanan Pengelolaan Pesisir Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Budidaya Perairan/Perikanan Teknologi Kelautan Teknik Kelautan Teknologi Perikanan Laut Teknologi Penangkapan Ikan Teknik Penangkapan Ikan Teknologi Hasil Perikanan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Teknik Informatika Teknik Elektro Teknik Komputer Teknik Sipil Teknik Lingkungan Teknik Perkapalan Teknologi Informasi Manajemen Sumber Daya Perikanan/Perairan Manajemen Sumber Daya Pantai Manajemen Perikanan Ekonomi Sumber Daya Kelautan Tropika Konservasi Perairan Sosial Ekonomi Perikanan Sistem Komputer Oceanografi Geografi Sistem Informasi Kajian Ilmu Lingkungan Sistem Informasi Geografis (GIS) TOTAL
NO
BIDANG PEKERJAAN/KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN IZIN BELAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN
TAHUN 2017 D.III
(1) H
(3) (2) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Bidang Administrasi dan 1 Akuntansi Kesekretariatan
2. Bidang Teknis dan Fungsional
2 3 4
Administrasi Bisnis Administrasi Publik Magister Ekonomi Perencanaan & Kebijakan Publik (MPKP)
5
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Perencanaan Kota dan Daerah Manajemen Manajemen SDM Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Administrasi Perkantoran Ilmu Komunikasi Ilmu Komputer Ilmu Perpustakaan Bahasa Inggris Administrasi Negara Kearsipan Komunikasi Informasi Perpustakaan Manajemen Administrasi Negara Keuangan Negara Administrasi Kebijakan Publik Manajemen Kebijakan Publik Ekonomi Desain Grafis Manajemen Informatika
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Ilmu Ekonomi Hukum Ilmu Perpustakaan dan Informasi Ilmu Manajemen Ekonomi Terapan Teknologi Informasi Ilmu Kesejahteraan Sosial Ilmu Informasi dan Perpustakaan Studi Pembangunan Perencanaan dan kebijakan publik Ilmu Perpustakaan Manajemen Sumberdaya Aparatur Manajemen Keuangan Negara Manajemen Keuangan Teknologi Informasi untuk Perpustakaan Mekanisasi Pertanian Teknis Sistem Pertanian Teknik Mesin Teknik Informatika Biologi Ilmu Lingkungan Akuakultur Ilmu Perikanan Bioteknologi Budidaya Perairan Teknologi Perikanan Teknologi Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Sistem-sistem Pertanian, Budidaya Perairan Budidaya Perikanan Teknik Kelautan Ilmu Kelautan Teknik Mesin, Konsentrasi Konversi Energi Ilmu Pangan Teknologi Pangan Ekonomika Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sains Agribisnis Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Teknologi Perikanan Laut Manajemen Sumberdaya Perairan
D.IV
D.IVs
S1
S2
S3
7
10
10
(4) 0
0
0
NO
BIDANG PEKERJAAN/KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN IZIN BELAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN
TAHUN 2017 D.III
(1)
S1
S2
S3
(4)
Pengelolaan Sumberdaya Perairan Kajian Ilmu Lingkungan Biologi Teknik Elektro Oseanografi Teknik Mesin Sistem Informasi Genetic Nutrisi Biologi Sosiologi Pedesaan Sosial Politik Sosiologi Hukum Antropologi Hukum Ekonomi Politik Biodiversity Management Ilmu Kesejahteraan Sosial Antropologi Ekonomika Pembangunan Sains Agribisnis TOTAL
0
0
0
7
10
10
2
0
0
21
10
3
2
0
0
21
10
3
0
0
0
15
17
2
TOTAL
0
0
0
15
17
2
TOTAL PER PROGRAM PENDIDIKAN TOTAL RENCANA KEBUTUHAN IZIN BELAJAR KKP
2
0
0
87
101
21
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Bidang Administrasi dan 1 Akuntansi Kesekretariatan 2 Ilmu Administrasi Negara 3
4 2. Bidang Teknis dan Fungsional
J
D.IVs
(3)
(2)
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 I
D.IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Manajemen Ilmu Komunikasi Pendidikan Bahasa Inggris Agribisnis Budidaya Perairan Ilmu Biologi Ilmu Kelautan Manajemen Perikanan Manajeman Sumber Daya Perikanan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Pendidikan Matematika Pengembangan Industri Kecil Menengah Teknik Informatika Teknik Mesin Teknik Sipil Teknologi Pendidikan Ilmu Agama Islam Teknologi Perikanan Laut
TOTAL BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 1. Bidang Administrasi dan 1 Administrasi Publik/Negara Kesekretariatan 2 Hukum
2. Bidang Teknis dan Fungsional
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Manajemen SDM Manajemen Keuangan Akuntansi Ekonomi Sistem Informasi Teknik Informatika/Komputer Budidaya Perikanan/Akuakultur Ilmu Perikanan Budidaya Perairan Bioteknologi/Biologi Molekuler Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Perairan Teknologi Pangan/Food Science and Nutrition Ilmu Lingkungan MIPA-Ilmu Kelautan Sains Veteriner Teknologi Hasil Perikanan Mikrobiologi
211
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. SJARIEF WIDJAJA
