GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 91 /KPTS/013/2017 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, maka Gubernur Jawa Timur berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di Jawa Timur; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan untuk kelancaran pelaksanaan penilaian angka kredit dimaksud, perlu memberikan Kuasa kepada Pejabat di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan
-2-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 91/MPK.A4/KP/2013 tentang Kelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru; 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24038/A4.4/KP/2014 tentang Kelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru; 18. Keputusan
-3-
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55538/A4.4/KP/2015 tentang Kelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru; 19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49377/A3.3/KP/2016 tentang Kelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63); 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Memberikan Kuasa untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur kepada pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur : a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi penetapan Angka Kredit, untuk :
Jawa
Timur
menetapkan
1) Kenaikan jenjang jabatan Guru Madya, jenjang pangkat Guru Pembina, Golongan Ruang IV/a menjadi Guru Madya, jenjang pangkat Guru Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; 2) Pengangkatan pertama kali Guru Madya, jenjang pangkat Guru Pembina, Golongan Ruang IV/a dan Guru Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; b. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menetapkan Penetapan Angka Kredit, untuk : 1) Kenaikan jenjang jabatan Guru Muda, jenjang pangkat Guru Penata, Golongan Ruang III/c menjadi Guru Muda, jenjang pangkat Guru Penata Tk.I, Golongan Ruang III/d; 2) Kenaikan jenjang jabatan Guru Muda, jenjang pangkat Guru Penata Tk.I, Golongan Ruang III/d menjadi Guru Muda, jenjang pangkat Guru Pembina, Golongan Ruang IV/a; 3) Pengangkatan pertama kali Guru pertama, jenjang pangkat Guru Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Guru Muda, jenjang pangkat Guru Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d; c. Kepala Seksi
-4-
c. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PK dan PLK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menetapkan Penetapan Angka Kredit, untuk : 1) Kenaikan jenjang jabatan Guru Pertama, jenjang pangkat Guru Penata Muda, Golongan Ruang III/a menjadi Guru Pertama, jenjang pangkat Guru Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b; 2) Kenaikan jenjang jabatan Guru Pertama, jenjang pangkat Guru Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b menjadi Guru Pertama, jenjang pangkat Guru Penata, Golongan Ruang III/c; KEDUA
: Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Pebruari 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd. Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 91 /KPTS/013/2017 TANGGAL : 8 PEBRUARI 2017
SPESIMEN DAN TANDA TANGAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
NO
NAMA, NIP, JABATAN
PANGKAT/ GOL
TANDA TANGAN
PARAF
1
2
3
4
5
1.
Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd NIP. 19590503 198503 1 018 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2.
Dr. GATOT GUNARSO, M.Hum, MM NIP. 19600724 198603 1 006 Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Pembina Tingkat I/ IV/b
3.
Ir. DYAH JUNIJANTI MARDIANA, M.Si NIP. 196600507 199301 2 001 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dra. ANNY SAULINA, M.Si NIP. 19680614 199303 2 010 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ENDAH RETNO WINARNI, SE, MA NIP. 19701203 199303 2 001 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Pembina/ IV/a
4.
5.
Pembina Utama Madya/ IV/d
Pembina/ IV/a
Penata Tk.I/ III/d
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd. Dr. H. SOEKARWO
SALINAN
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendidikan di Jakarta. 3. Sdr. Kepala BKN Regional II di Surabaya. 4. Sdr. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Pejabat dimaksud.
