WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 7/900/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017 WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan dengan dilaksanakannya pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu ditetapkan Pejabat selaku Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman; 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017; 18. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Menetapkan Pejabat selaku Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggara dan Bendahara pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut : 1. Menyusun RKA- SKPD ; 2. Menyusun DPA- SKPD ; 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; 6. Melaksanakan bukan pajak ;
pemungutan
penerimaan
pajak
dan
7. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; 8. Menandatangani SPM ; 9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
10. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ; 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ; 12. Mengawasi pelaksanaan dipimpinnya;
anggaran
SKPD
yang
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Pariaman ; 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah. 15. Dalam rangka pengadaan barang/ jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. KETIGA
: Tugas Bendahara Pengeluaran : 1. Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan , menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Bendahara Pengeluaran berwenang :
dimaksud
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; b. menerima dan meyimpan uang persediaan; c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. KEEMPAT
: Tugas Bendahara Penerimaan : 1. Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, meyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, bendahara penerimaan SKPD berwenang : a.
Menerima penerimaan pendapatan asli daerah
yang
bersumber
dari
b. Menyimpan seluruh penerimaan; c.
Meyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja
KELIMA
d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank. : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017;
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2017 Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 4 Januari 2017 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS,R
Tembusan disampaikan pada Yth: 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di Jakarta. 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Sumatera Barat di Padang. 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat di Padang. 4. Gubernur Sumatera Barat Cq. Badan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang. 5. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman 6. Kepala Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Pariaman di Pariaman. 7. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman. 8. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR
: 7/900/2017
TANGGAL
: 4 JANUARI 2017
TENTANG
: PENETAPAN PEJABAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017
No.
Nama / NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jabatan Struktural
1.
Alfian, S.Sos Pembina NIP. 19740726 199311 1 Tk. I (IV/b) 001
Plt. Kepala Pengguna Dinas Anggaran (PA) Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
2.
Nasrul, SE, MM NIP. 19640625 198603 1 006
Pembina (IV/a)
Kabid Penanaman Modal
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3.
Murfida, SE, MM NIP. 19680519 199803 2 001
Pembina (IV/a)
Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
4.
Anilta, SE NIP. 19660415 199903 2 006
Pembina (IV/a)
Kabid Tenaga Kerja
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Apria Primasari NIP. 19860409 201101 2 015
Pengatur Tk.I (II/d)
Staf
Bendahara Pengeluaran
Liza Novelia, A.Md Pengatur NIP. 19791117 201001 2 Tk.I (II/d) 005
Staf
Bendahara Penerimaan
5. 6.
WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R
