OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2017 TENTANG
KRITERIA DAFTAR EFEK SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar
Modal
Syariah
penyempurnaan
di
peraturan
Indonesia, mengenai
diperlukan Kriteria
dan
Penerbitan Daftar Efek Syariah dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kriteria Daftar Efek Syariah; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995
Nomor
64,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAFTAR EFEK SYARIAH.
-2BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
2.
Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional -
Majelis
Ulama
Indonesia,
sepanjang
fatwa
dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 3.
Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset
yang
menjadi
landasan
akad,
cara
pengelolaan kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 4.
Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
-35.
Perusahaan Publik Syariah adalah Perusahaan Publik
yang
anggaran
bahwa
kegiatan
dan
dasarnya
jenis
menyatakan
usaha
serta
cara
pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
BAB II KRITERIA DAFTAR EFEK SYARIAH
Pasal 2 Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah meliputi: a. Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah; b. Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah
yang
Perusahaan kegiatan
diterbitkan Publik
dan
jenis
oleh
yang
Emiten
tidak
usaha,
atau
menyatakan
dan/atau
cara
pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan sepanjang
Prinsip Emiten
Syariah atau
di
Pasar
Modal,
Perusahaan
Publik
tersebut: 1. tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain sebagai berikut: a) perjudian dan permainan yang tergolong judi; b) jasa keuangan ribawi; c) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (maisir); dan
(gharar)
dan/atau
judi
-4d) memproduksi,
mendistribusikan,
memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain: 1)
barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
2)
barang atau jasa haram bukan karena zatnya
(haram
ditetapkan
li-ghairihi)
oleh
Dewan
yang Syariah
Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau 3)
barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
2. tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain sebagai berikut: a) perdagangan
atau
transaksi
dengan
penawaran dan/atau permintaan palsu; b) perdagangan atau transaksi yang tidak disertai
dengan
penyerahan
barang
dan/atau jasa; c) perdagangan
atas
barang
yang
belum
dimiliki; d) pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan
atau
memanfaaatkan
informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik; e) transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba); f) perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar); g) melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan
-5h) transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi
(gharar),
penipuan
termasuk
menyembunyikan
(tadlis)
kecacatan
(ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir). 3. memenuhi
rasio-rasio
keuangan
sebagai
berikut: a) total
utang
yang
berbasis
bunga
dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); dan b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total
pendapatan
usaha
(revenue)
dan
pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus); dan c. Efek Syariah lainnya, yang meliputi: 1. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan 2. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum.
Pasal 3 Kriteria Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau
Pihak
Penerbit
Daftar
Efek
Syariah yang tidak mengacu pada regulator di luar negeri, penyedia indeks dan/atau pihak lain di luar negeri.
-6BAB III KETENTUAN SANKSI
Pasal 4 (1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang terhadap
mengenakan setiap
sanksi
pihak
administratif
yang
melakukan
pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini,
menyebabkan
termasuk
terjadinya
pihak-pihak
pelanggaran
yang
tersebut
berupa: a. peringatan tertulis; b. denda,
yaitu
kewajiban
untuk
membayar
sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara dengan
tersendiri
atau
pengenaan
secara
bersama-sama
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
-7-
Pasal 5 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 6 Otoritas
Jasa
pengenaan
Keuangan
sanksi
dapat
mengumumkan
administratif
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
5
kepada
masyarakat.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/20012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
penempatannya
Republik Indonesia.
dalam
Lembaran
Negara
-8-
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
2017
KETUA DEWAN KOMISIONER, OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal
2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2017 TENTANG
KRITERIA DAFTAR EFEK SYARIAH
I.
UMUM Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh
stabil
dan
berkelanjutan
diperlukan
pengembangan
infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diterapkan. Disamping itu, dinamika perkembangan Pasar Modal syariah menuntut adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Penyempurnaan
tersebut
dilakukan
untuk
mendukung
pengembangan pasar modal syariah melalui pertumbuhan efek syariah. Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 meliputi substansi aturan dan pemisahan peraturan menjadi 2 (dua), yaitu Peraturan terkait Kriteria Daftar Efek Syariah dan Peraturan terkait Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan salah satu dari 2 (dua) peraturan yang berasal dari Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah namun khusus mengatur mengenai kriteria Daftar Efek Syariah sekaligus menyempurnakan ketentuan yang ada di Peraturan Nomor II.K.1.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
-2-
Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah” adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. Huruf b Yang dimaksud dengan “Waran Syariah” adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham syariah dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan. huruf c a. Contoh Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum antara lain Sukuk, Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah, EBA Syariah, DIRE Syariah. b. Contoh Efek Syariah selain saham
yang diterbitkan
tanpa melalui Penawaran Umum antara lain Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas, Medium Term Note Syariah. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7
-3Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
