KETETAPAN SENAT MAHASISWA FISIP UNDIP 2017
Nomor: 004/TAP/SMFISIP/UNDIP/II/2017
Tentang Garis Besar Haluan Kegiatan
Menimbang 1.
Bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian.
2.
Bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan perannya untuk membina suasana kekeluargaan antar civitas akademika.
3.
Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Senat Mahasiswa perlu menyusun sebuah Garis Besar Haluan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2017.
Mengingat 1.
Undang - Undang No. 20 / tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.
Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3.
Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4.
Peraturan Mendiknas RI. Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro
5.
Keputusan Mendiknas RI. No. 155 / U / tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
Memperhatikan Hasil Sidang Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2017.
Menetapkan : 1.
Garis Besar Haluan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro periode 2017 sebagaimana terlampir.
2.
Menugaskan kepada seluruh pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro untuk mengemban, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkannya kepada Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR PEMIKIRAN Salah satu Sumber Daya Manusia dalam pembangunan nasional yang merupakan potensi vital dan strategis serta mempunyai karakteristik khusus adalah mahasiswa. Oleh karenanya pengembangan mahasiswa tidak mutlak dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik yang dimilikinya, agar nilai lebih yang dimilikinya sebagai sumber daya pembangunan dapat diaktualisasikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Oleh karena mahasiswa juga merupakan bagian dari pemuda Indonesia, maka pengembangan kemahasiswaan dilakukan selaras dengan pola umum pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia. Pengembangan kemahasiswaan diarahkan agar mahasiswa mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan, berjiwa penuh pengabdian, serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fenomena yang terjadi di FISIP pada tahun-tahun belakangan ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara lembaga mahasiswa dan tingkat partisipasi mahasiswa yang rendah dalam bidang keorganisasian dan politik. Untuk itu sudah selayaknya lembaga kemahasiswaan di FISIP mampu memberikan rangsangan - rangsangan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa FISIP Undip agar lebih tanggap terhadap permasalahan-permasalahan sekitarnya. B. PENGERTIAN Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) adalah suatu haluan garis - garis besar sebagai pernyataan kehendak masyarakat FISIP Undip yang pada hakikatnya merupakan Pola Umum pengembangan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh SM FISIP dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga intra kampus FISIP Undip. Pola umum pengembangan kemahasiswaan tersebut merupakan serangkaian pokok pokok pikiran dan program kegiatan pengembangan kemahasiswaan yang dirancang secara menyeluruh,terarah dan terpadu. Rangkaian program yang dimaksud merupakan usahausaha untuk membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional dalam lingkup kemahasiswaan FISIP Undip. C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan ditetapkannya GBHK ini adalah untuk memberikan arah kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lembaga intra kampus FISIP Undip dengan tujuan agar
terdapat keselarasan dalam perencanaan program kegiatan kemahasiswaan. Dengan demikian segenap aspirasi mahasiswa dapat tersalurkan melalui lembaga - lembaga kemahasiswaan yang dapat diwujudkan secara teratur dan terarah bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional. D. SASARAN Sesuai dengan dasar dan tujuan tersebut di atas, maka pengembangan kemahasiswaan diselenggarakan secara terintegrasi dalam kesatuan sistem pendidikan tinggi dan diarahkan pada sasaran pengembangan meliputi: 1. Sikap ilmiah demokratis Dalam rangka pembentukan insan cendekiawan, maka mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan analisa yang tajam, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif, kreatif, bebas dan bertanggungjawab serta tidak meninggalkan sifat sederhana dengan tetap berpegang dan bersumber pada nilai - nilai demokratis baik dalam pemikiran maupun perilaku sehingga tercipta mahasiswa - mahasiswa yang mampu berpikir dan bertindak demokratis. 2. Sikap profesionalisme Mahasiswa sudah seharusnya mempunyai keinginan untuk mencapai tingkat kemantapan yang lebih tinggi dan mempunyai etika profesi. Hal ini disebabkan mahasiswa bukan hanya sebagai pemikir tetapi juga harus mampu melakukan aksi secara produktif, efektif dan efisien sesuai ruang garapan. 3. Religius Nilai-nilai religi harus selalu menjadi sumber dan landasan dalam setiap tingkah laku dan pemikiran. Untuk itu, sejauh mungkin diusahakan terdapat keseimbangan antara peningkatan IPTEK dan IMTAQ guna mewujudkan kampus yang religius.
E. ASAS PENGEMBANGAN Setiap penjabaran GBHK untuk program-program kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus bersumber pada asas - asas: 1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Bahwa segala usaha dan kegiatan pengembangan kemahasiswaan dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik. 2. Asas Demokrasi Bahwa kebijakan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan otoritas kewenangan SMF.Dengan demikian, sistem pengambilan keputusan yang mengacu kepada pemikiran diktatorial harus dihindarkan. 3. Asas Adil dan Merata Bahwa pengembangan kemahasiswaan diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapis mahasiswa. Pemihakan atas kelompok dan atau golongan tertentu tidaklah dibenarkan. Setiap mahasiswa berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil - hasilnya secara adil sesuai dengan subyek dan obyek pengembangan. 4. Asas Manfaat Bahwa segala kegiatan pengembangan kemahasiswaan yang dilakukan haruslah memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi mahasiswa FISIP Undip dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, kapasitas dan integritas mahasiswa. 5. Asas Kemandirian Bahwa setiap kegiatan pengembangan kemahasiswaan yang dilakukan harus mendasarkan diri pada kepercayaan dan kemampuan diri sendiri serta tidak dintervensi
pihak manapun dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan dari lembaga kemahasiswaan yang ada. 6. Asas Transparansi Bahwa setiap kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus dilakukan secara transparansi baik pada tahap perencanaan maupun sesudah pelaksanaan dalam bidang pendanaan dan kepanitiaan. 7. Asas Keseimbangan Adanya keseimbangan antara kegiatan jasmani, rohani, dan intelektualitas. 6. Asas Kontinuitas dan Fleksibilitas Dalam penyusunan kegiatan kemahasiswaan selalu memperhatikan kesinambungan dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. 7. Asas Efektif dan Efisisen Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
BAB II POLA KEBIJAKAN UMUM A. BIDANG PENALARAN MAHASISWA 1. Dasar pemikiran Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual dituntut untuk senantiasa mampu berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya dan dituntut untuk mampu menyampaikan gagasan segar yang konstruktif, kreatif, inovatif sehingga mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri (intern) dan juga masyarakat pada umumnya (ekstern).
Terjadinya penurunan dalam budaya ilmiah di kalangan mahasiswa FISIP Undip belakangan ini merupakan kondisi yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh civitas akademika, terlebih lembaga kemahasiswaan yang ada untuk senantiasa memberikan dorongan dan rangsangan bagi penciptaan dan pengembangan budaya ilmiah di kalangan mahasiswa FISIP Undip. 2. Bentuk kegiatan yang dijabarkan dari dasar pemikiran di atas harus memperhatikan halhal sebagai berikut: a. Pengembangan kegiatan tersebut harus memperhatikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. b. Kegiatan yang mendorong pengembangan penalaran mahasiswa didasarkan atas kebebasan mengungkapkan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan moral. c. Kegiatan juga harus memperhatikan keilmuan dan profesionalisme sehingga mampu memberikan hasil pengkajian yang bermutu dan berguna bagi pengembangan
ilmu
pengetahuan,
serta
masyarakat
di
mana
kegiatan
menumbuhkan kepekaan sosial secara ilmiah dan moral. d. Karakteristik dan kecenderungan civitas akademika pada khususnya sudah mencakup semua dan masyarakat secara umum sehingga kegiatan yang dilakukan memiliki relevansi dengan karakteristik yang ada. e. Kegiatan yang dilakukan harus memiliki dan menumbuhkan rangsangan dan dorongan untuk membentuk insan sosial intelektual, profesional, religius. 3. Pengembangan kegiatan di bidang penalaran harus diarahkan pada pencapaian tujuan: a. Menumbuh kembangkan kemampuan, penalaran dalam rangka menciptakan mahasiswa yang berkualitas (intelektual, profesional, dan religius). b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka ikut serta menciptakan masyarakat
yang berkualitas. c. Menumbuh
kembangkan
mahasiswa
FISIP
Undip
untuk
tanggap
terhadap
perkembangan situasi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. 4. Sasaran yang hendak dicapai, yaitu: a. Menciptakan sikap ilmiah agar mahasiswa dalam pembentukannya sebagai insan cendekiawan mampu bersikap kritis, kreatif dan bertanggungjawab secara moral dan keilmuan. b. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan pola pikir yang profesional, ilmiah, demokratis dan religius. 5. Prioritas dari kegiatan penalaran mahasiswa adalah sebagai berikut: a. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BEMF, sedapat mungkin melibatkan semua jurusan/ program studi dan UPK serta mengikutsertakan seluruh komponen mahasiswa yang ada di lingkungan kampus FISIP Undip. b. Memberdayakan potensi, baik individual (yang ditekankan pada mahasiswa) ataupun organisasi legal formal. c. Mengkondisikan mahasiswa FISIP Undip untuk tanggap terhadap perkembangan situasi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan dalam lingkup regional dan nasional. d. Menumbuhkan budaya menulis pada mahasiswa FISIP Undip. 6. Wujud dari kegiatan penalaran, tanpa mengikat kreativitas, antara lain meliputi: a. Pengkajian antara lain berbentuk pendidikan latihan, kelompok studi, dan lain-lain. b. Diskusi, baik berbentuk seminar, panel, timbangan buku dan lain-lain.
B. BIDANG MINAT DAN BAKAT 1. Dasar pemikiran Kurangnya partisipasi mahasiswa dalam berbagai aktivitas di luar jam kuliah selama ini semakin menjauhkan cita ideal kampus FISIP Undip sebagai wahana pengolahan dan pengembangan berbagai potensi diri. 2. Bidang minat dan bakat harus mampu memberi nilai positif bagi kondisi FISIP ini, khususnya melalui kegiatan - kegiatan olah raga dan seni budaya. 3. Bidang minat dan bakat harus mampu mengkoordinasikan seluruh minat dan bakat mahasiswa FISIP. Hal ini diperlukan untuk mengubah orientasi bidang minat dan bakat dari sekedar penyaluran dan menampung ke arah pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi ini harus berbasis pada keadaan dan kecenderungan mahasiswa dan fasilitas yang tersedia. Beberapa minat dan bakat yang secara tradisi tumbuh di lingkungan FISIP harus diprioritaskan untuk dapat dikembangkan ke arah pencapaian prestasi. 4. Bidang minat dan bakat merupakan wadah penyaluran aktivitas dan kreativitas mahasiswa dalam bidang olahraga, seni budaya, dan bidang lainnya. Seluruh aktivitas seni budaya itu berdasarkan pada konsep pengorganisasian, penciptaan iklim yang kondusif dan penumbuhan partisipasi mahasiswa. Dengan konsep kegiatan seperti ini, diharapkan bukan hanya prestasi yang menjadi sasaran utama, tetapi juga partisipasi mahasiswa dalam aktivitas olahraga, seni dan budaya yang menghasilkan kegairahan mahasiswa dalam berkreasi sehingga mampu mendorong tingkat kepedulian yang lebih kritis dari mahasiswa FISIP terhadap aktivitas - aktivitas ekstra kuliah. 5. Pengembangan minat dan bakat harus bertujuan: a. Menumbuhkan aktivitas - aktivitas alternatif dalam bidang olahraga dan seni budaya. b. Pengembangan minat dan bakat ke arah pencapaian prestasi.
c. Menumbuhkan partisipasi dan kepedulian yang lebih luas bagi mahasiswa FISIP terhadap aktivitas - aktivitas kemahasiswaan di FISIP pada umumnya dan seni budaya pada khususnya. d. Mengoptimalkan upaya pengakomodasian minat dan bakat seluruh mahasiswa FISIP. 6. Sasaran kegiatan a. Secara organisatoris kegiatan ini akan dikelola oleh salah satu bidang dalam BEMF dan HMJ/PS. b. Sasaran kegiatan minat bakat ini adalah mahasiswa FISIP. 7. Skala prioritas Pengembangan kegiatan bidang olahraga dan seni budaya dilakukan secara proporsional yang mengacu pada prestasi yang telah dicapai dan melihat kondisi yang ada di FISIP. 8. Bentuk kegiatan a. Pengorganisasian, meliputi: -
Memantapkan wadah/media yang telah ada.
-
Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain di FISIP maupun di luar FISIP.
b. Penyusunan agenda kegiatan yang teratur dan sistematis. -
Pengoordinasian dan evaluasi kegiatan secara sistematis.
C. BIDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA 1. Dasar Pemikiran a. Dalam dunia kemahasiswaan, masalah kesejahteraan mahasiswa tentunya tidak terlepas dari hal - hal akademis (proses belajar mengajar dan perkuliahan) dan juga masalah non akademis di mana dalam hal ini mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang memuaskan serta mengeluarkan pendapat di samping kewajiban yang harus dipenuhi. b. Kesejahteraan mahasiswa merupakan hal yang sangat fundamental. Dengan adanya suatu kesejahteraan, mahasiswa akan dapat lebih mudah menempatkan dirinya sebagai insan akademis yang memiliki kemampuan berpikir, daya kritis dan kreativitas. 2. Untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa yang lebih baik, maka diperlukan usahausaha penciptaan kehidupan kampus yang lebih baik demi kelancaran proses akademik dan non akademik, dengan cara: a. Adanya jaminan kebebasan berpendapat mahasiswa terhadap kebijakan lembaga kemahasiswaan dalam rangka mewujudkan iklim demokrasi dalam lembaga kemahasiswaan. b. Penciptaan sistem birokrasi kampus yang fleksibel sehingga mahasiswa akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, mudah dan sederhana dengan tidak meninggalkan prinsip - prinsip profesionalisme. c. Perlunya keterlibatan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat fakultas sehingga keputusan yang diambil tidak dilakukan secara sepihak tanpa ada masukan dari mahasiswa (koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan di FISIP). d. Perlunya dibentuk lembaga kemahasiswaan di FISIP yang berfungsi untuk menampung permasalahan - permasalahan kemahasiswaan, baik akademis maupun non akademis.
e. Perlunya kejelasan dan pemisahan wewenang dan tugas advokasi antara lembaga kemahasiswaan intra FISIP UNDIP agar lebih terorganisir dan tidak terjadi tumpang tindih. D. BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan bidang kerja penelitian sebagai salah satu wujud pengabdian pada masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi sebuah ajang pencarian solusi bagi masalah ekonomi, sosial budaya, politik yang dihadapi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih dikarenakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya yang cukup dan loyalitas yang tinggi dan penggarapan yang profesional. Selain itu, fungsi litbang akan sangat menentukan bagi maju mundurnya organisasi. 1. Dasar pemikiran Posisi mahasiswa selain sebagai komunitas intelektual, merupakan bagian integral dari komunitas masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, mahasiswa mempunyai tanggung jawab ganda yang harus diupayakan berjalan seiring dan saling mendukung. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat perlu diaktualisasikan dan dielaborasikan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap memprioritaskan pada aktivitas internal mahasiswa. 2. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat mendorong terciptanya kondisi yang mewujudkan dinamika keorganisasian dan dinamika ilmu pengetahuan di bidang sosial politik secara berkelanjutan. Untuk menciptakan tujuan tersebut, perlu dirumuskan bentuk - bentuk kegiatan yang mencakup: a. Mengfungsikan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dari BEMF dan
HMJ/PS yang berorientasi lebih ke dalam dengan tetap memperhatikan dinamika realitas sosial yang berkembang di masyarakat. b. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada skala yang lebih luas. c. Pemberdayaan dan pengoptimalan peran lembaga - lembaga kemahasiswaan, baik SMF, BEMF, HMJ, HMPS dan UPK. 3. Rekomendasi untuk BEM FISIP a. Penelitian yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan kampus, seperti studi banding dan/atau bentuk penelitian lain. b. Mengintensifkan diskusi - diskusi dan kajian ilmiah tentang penelitian - penelitian pihak lain. c. Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian, baik untuk bidang yang bersangkutan maupun kerja sama dengan pihak - pihak lain. d. Pembinaan SDM melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. e. Bakti sosial dan bina masyarakat perlu diupayakan sebagai bentuk pemberdayaan kehidupan masyarakat serta wahana komunikasi dan sarana tukar menukar informasi secara langsung (dalam bentuk desa binaan FISIP Undip) f. Pengabdian masyarakat dalam bentuk seperti: bakti sosial, program peduli dan sebagainya yang dilaksanakan secara terarah dan terpadu melibatkan komponenkomponen kemahasiswaan yang ada di FISIP. E. BIDANG KEUANGAN Keuangan merupakan masalah yang sangat mendasar bagi suatu kegiatan. Terkadang dana dijadikan “kambing hitam” akan eksistensi kegiatan, terlebih kegiatan kemahasiswaan di mana sampai saat ini mahasiswa belum mampu dan belum mempunyai
kesempatan untuk mengelola keuangan secara mandiri dan independen. Adapun beberapa agenda keuangan adalah: 1. Mengupayakan adanya transparansi penggunaan dana kemahasiswaan fakultas. 2. Agar terciptanya tertib keuangan, salah satunya adalah dengan pemberitahuan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban kepada Fakultas) dari HMJ/PS dan UPK kepada BEMF dan SMF. 3. Perlunya rapat evaluasi keuangan dalam sebuah rapat terbatas SMF setiap tiga bulan antara pengurus BEMF, SMF, HMJ/PS dan UPK. F. HUBUNGAN MASYARAKAT Dalam menjalankan fungsinya di masyarakat sebagai agent of change, iron stock dan social control mahasiswa tidak bisa melepaskan diri dengan masyarakat maka dari itu perlu dibangun komunikasi dan interaksi yang baik antara mahasiswa dengan masyarakat dan stakeholder supaya tujuan dari fungsi mahasiswa tadi dapat tercapai. Masyarakat dalam hal ini termasuk juga pihak eksternal baik lembaga mahasiswa maupun non mahasiswa yang dapat menunjang kegiatan kemahasiswaan. Fungsi lain dari hubungan masyarakat yaitu dapat menambah jaringan mahasiswa dengan pihak eksternal yang nantinya dapat menjalin kerjasama baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka dari itu rekomendasi untuk bidang Hubungan Masyarakat adalah : 1. Mencari jaringan yang dapat menunjang kegiatan ormawa baik itu lembaga maupun personal. 2. Membuat database jaringan yang sudah pernah melakukan kerjasama dengan pihak ormawa. 3. Melakukan silaturahmi kepada pihak jaringan yang sudah pernah bekerjasama dengan ormawa diluar kegiatan program kerja untuk menjaga hubungan baik dengan pihak jaringan.
4. Membangun kerjasama dengan pihak luar kampus baik perguruan tinggi lain, instansi pemerintah swasta serta alumni 5. Menciptakan perwajahan lembaga yang sesuai dengan fungsi Ormawa Fisip Undip kepada masyarakat luar.
BAB III KEBIJAKAN KOMISI SENAT MAHASISWA Untuk meningkatkan efektivitas kinerja SMF, maka dibentuk komisi - komisi sebagai berikut: A. KOMISI I : HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN a. Gambaran Umum Mengingat perlunya aturan pelaksana untuk memperlancar kegiatan lembaga kemahasiswaan, maka dibentuk komisi hukum dan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan keharmonisan di lingkungan FISIP Undip serta untuk memberikan aturanaturan tambahan bagi lembaga kemahasiswaan pada khususnya dan mahasiswa FISIP Undip pada umumnya di luar Peraturan Pokok Organisasi demi terciptanya ketertiban organisasi. Berbagai permasalahan yang timbul setelah peraturan pokok organisasi disahkan dan berbagai hal mengenai ketertiban mahasiswa FISIP Undip yang belum ditetapkan menandakan diperlukannya sebuah komisi yang harus selalu memantau segala bentuk permasalahan dan perubahan serta membijakan kebijakan secara efektif. b. Kebijakan Umum Adanya kebijakan umum komisi hukum dan perundang-undangan ditujukan pada pengawasan terhadap pelaksanaan produk - produk hukum SMF yang berlaku dan mengikat lembaga kemahasiswaan di lingkungan FISIP Undip selanjutnya untuk menjaga berbagai perubahan situasi dan permasalahan yang timbul sehingga ketertiban lembaga
kemahasiswaan dan mahasiswa FISIP Undip dapat selalu terjaga. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mereduksi permasalahan - permasalahan mahasiswa secara dinamis serta menambahkan aturan yang dibutuhkan. 1) Prinsip - Prinsip: a) Asas Manfaat Kegiatan diusahakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan masyarakat. b) Asas Perkembangan Kegiatan diusahakan selalu mengikuti perkembangan situasi kampus serta dapat memberikan pengaruh dalam mereduksi permasalahan. c) Asas ketertiban Kegiatan
diusahakan
bersifat
menjaga
ketertiban
bagi
lembaga
kemahasiswaan dan mahasiswa. d) Mengondisikan iklim yang demokratis dalam kehidupan kampus dan berperan aktif dalam usaha perbaikan kehidupan di luar kampus e) Melakukan pengolahan dan perumusan segala permasalahan yang berkembang di masyarakat kampus dan di luar kampus. f) Memberikan suatu tatanan informasi yang berdasarkan kejujuran dan kebenaran fakta kepada masyarakat kampus dan di luar kampus. g) Berperan aktif dalam menyikapi wacana dan kebijakan publik. h) Menjaga independensi lembaga kemahasiswaan baik ke dalam dan ke luar kampus. i) Menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga kemahasiswaan yang
ada di lingkungan FISIP Undip untuk mematuhi dan melaksanakan produk-produk hukum yang berlaku. j) Komisi
hukum
dan
perundang-undangan
dimungkinkan
untuk
mengajukan masukan dan rancangan aturan kebijakan untuk mewujudkan keharmonisan di lingkungan FISIP Undip. k) Dalam membuat rancangan aturan, komisi hukum menerima masukan dari lembaga kemahasiswaan yang ada, mahasiswa secara pribadi dan pihakpihak yang terkait lainya. l) Komisi ini juga dimungkinkan mengadakan kegiatan berupa analisis atau peninjauan terhadap kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak pimpinan universitas dan fakultas. 2) Faktor penunjang pelaksanaan: a) Adanya kesadaran akan perlunya diselenggarakan aturan-aturan tambahan untuk menunjang kelancaran kegiatan dan menciptakan ketertiban serta menciptakan keharmonisan bagi lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa FISIP Undip. b) Adanya keterbukaan untuk menerima masukan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan aturan tambahan yang dibutuhkan komisi ini. c) Keinginan bersama untuk mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. c. Kebijakan Khusus: 1) Kriteria - kriteria a) Bentuk
: Penyaluran aspirasi mahasiswa
Skala prioritas : Menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk penerapan aturan tambahan
Ruang lingkup : FISIP Undip b) Bentuk
: Pengawasan penerapan aturan
Skala prioritas : Menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk pengawasan aturan tambahan. Ruang lingkup : FISIP Undip c) Bentuk
: Rekomendasi, saran, dan teguran
Skala prioritas : Rekomendasi, saran, dan teguran yang diberikan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas Ruang lingkup : FISIP Undip d) Bentuk
: Pembuatan draft tata tertib, Amandemen PPO/GBHK dan aturanaturan yang lain.
Skala prioritas
: Hasil - hasil dari kegiatan ini ditujukan sebatas untuk mempermudah proses pengambilan keputusan bagi lembagalembaga yang memerlukan
Ruang lingkup : FISIP Undip e) Bentuk
: Analisis kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, pihak pimpinan universitas dan fakultas.
Skala prioritas
: Menilai kejanggalan-kejanggalan hukum, mengevaluasi dan memberikan pandangan terhadap kebijakan dan aturan hukum tersebut.
Ruang lingkup
: Nasional, daerah, universitas, fakultas.
3) Tolak ukur keberhasilan: a) Tereduksinya segala bentuk permasalahan dalam kampus FISIP Undip. b) Terjaganya ketertiban lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa FISIP Undip. c) Terciptanya konektivitas di lingkungan FISIP Undip bagi lembaga - lembaga kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan. d) Adanya aturan - aturan yang jelas dan tegas sebagai acuan bagi lembaga kemahasiswaan. e) Adanya masukan dari mahasiswa tentang perumusan aturan tersebut. f) Dikeluarkannya pandangan - pandangan terhadap kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan. B. KOMISI II : ADVOKASI a. Gambaran Umum Dalam era globalisasi saat ini mahasiswa dapat memahami secara mendalam dan cepat tanggap terhadap segala permasalahan dan perubahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sekaligus mencari alternatif pemecahan melalui kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan ini menitikberatkan pada fungsi sosial mahasiswa dan masyarakat yang berdasarkan rasa ketaqwaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat dipersiapkan kader mahasiswa yang mempunyai sikap dan mental yang bercirikan sosial-religius dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. b.
Kebijakan Umum Adapun kebijakan umum pada komisi Advokasi ditujukan untuk membina serta mendorong tumbuhnya rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial pada masyarakat serta mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan
kebijaksanaan ini diharapkan dapat mendorong timbulnya nilai-nilai baru yang positif, sehingga mendorong terciptanya situasi yang sosial-religius yang mantap menuju ke arah perkembangan dan perubahan sosial demi terwujudnya kesejahteraan dan kesatuan di tengah - tengah mahasiswa. 1) Prinsip - prinsip: a) Asas Manfaat Kegiatan diusahakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan masyarakat. b) Asas Keseimbangan Kegiatan diusahakan pada keseimbangan antara ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, orientasi pelayanan kesejahteraan mahasiswa. c) Asas Kekeluargaan dan gotong royong Kegiatan dilaksanakan dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong tanpa membedakan antara mahasiswa atau dengan masyarakat. 2) Titik berat pelaksanaan: a) Pembinaan dan pengembangan proses keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menuju ke arah kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan dinamis. b) Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa. c) Menampung keluhan dan segala permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan mahasiswa. d) Pembinaan potensi SDM dalam masyarakat untuk menumbuhkan, membina dan mengembangkan potensi - potensi dinamika masyarakat.
c. Kebijakan Khusus 1) Kriteria - kriteria: a) Bentuk Skala prioritas
: Penyaluran aspirasi mahasiswa : Menampung dan menyalurkan aspirasi berupa permasalahan kesejahteraan mahasiswa seperti permasalahan
beasiswa,
biaya
-
biaya
pendidikan, fasilitas kampus dan lain-lain. Ruang lingkup b) Bentuk Skala prioritas
: FISIP Undip : KOAR (Kotak Aspirasi) : Wadah untuk menampung berbagai macam keluhan warga Fisip yang dapat dilakukan setiap waktu saat berada di Fisip.
Ruang lingkup b) Bentuk Skala prioritas
: FISIP Undip : Pekan Serasi (Pekan Serap Aspirasi) : Layanan online untuk menyerap aspirasi mahasiswa dengan mengangkat isu/masalah tertentu.
Ruang lingkup
: FISIP Undip
3) Tolak Ukur keberhasilan: a) Sesuai dengan prinsip - prinsip kesejahteraan mahasiswa. b) Menghasilkan input - input baru yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas. c) Meningkatkan kecintaan dan pengabdian kepada almamater.
C. KOMISI III: ANGGARAN DAN PENGAWASAN a. Gambaran Umum Komisi Anggaran dan Pengawasan ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan yang berguna bagi lembaga kemahasiswaan di lingkungan FISIP Undip dan mengawasi serta menegakkan jalannya PPO dan GBHK. Serta mendorong
dan
membantu memaksimalkan penyerapan DIPA 100% di setiap organisasi mahasiswa intra FISIP Undip. Dengan mengedepankan keterbukaan dan sifat saling merangkul di dalamnya, agar dapat memaksimalkan kerja organisasi mahasiswa intra FISIP Undip dan kualitas program kerja organisasi tersebut kedepannya. Adanya lembaga kemahasiswaan yang masih relatif muda dan atau organisasi yang sudah terbilang memiliki reputasi namun mengalami penurunan kinerja kepengurusan, mengisyaratkan diperlukannya sebuah wadah
yang mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk
mengoptimalkan kinerja organisasi tersebut. b. Kebijakan Umum Kebijakan umum komisi anggaran dan pengawasan mengarah pada penciptaan ide - ide yang merangsang kreativitas kepengurusan lembaga kemahasiswaan, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai PPO dan GBHK. 1) Prinsip - prinsip:
Asas kekeluargaan dan gotong royong Sesama anggota keluarga besar FISIP Undip mempunyai tanggung jawab yang sama dalam upaya mencapai kondisi yang lebih baik.
Asas saling menghargai Dalam usaha - usaha melakukan fungsi pembinaan dan pengembangan organisasi hendaknya tetap dalam batasan - batasan etika.
Asas Transparansi atau Keterbukaan Segala sesuatu yang berkaitan tentang anggaran kemahasiswaan akan kami kaji dan sampaikan secara transparan atau dengan keterbukaan didalamnya.
Komisi ini dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga lembaga kemahasiswaan untuk peningkatan kualitas SDM dalam mengelola lembaga kemahasiswaan.
Melakukan pengoreksian atas RAB tahunan organisasi kemahasiswaan, Proposal kegiatan dan kuitansi, serta LPJ Kegiatan.
Komisi ini juga dimungkinkan untuk melaksanakan pengajuan mekanisme penganggaran DIPA per kegiatan yang dikoordinir oleh fungsi Komisi Anggaran dan pengawasan SM FISIP Undip
2) Faktor penunjang pelaksanaan: a. Keinginan bersama untuk mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. b. Konsistensi dari pengurus organisasi yang bersangkutan untuk melakukan langkah - langkah pengembangan organisasi. c. Dukungan dari pihak - pihak yang terkait untuk melaksanakan proses pembinaan d. Adanya kesadaran akan perlunya penyerapan DIPA yang maksimal untuk menunjang kelancaran kegiatan organisasi mahasiswa intra FISIP Undip.\ e. Adanya transparansi atau keterbukaan dalam setiap alur pencairan dana kemahasiswaan dari pihak Fakultas ke mahasiswa dan pengembangan organisasi.
c. Kebijakan Khusus 1) Kriteria - kriteria: a. Bentuk Skala Prioritas
: Forkomang (Forum Komunikasi Anggaran) : Koordinasi kepada para fungsio ormawa semacam penyuluhan mengenai pemakaian dana dipa dan bagaimana penggunaan dana tersebut agar menyerap secara keseluruhan dan hal-hal krusial apa saja yang dihadapi saat penulisan proposal dan LPJ.
Ruang lingkup
b. Bentuk Skala prioritas
: FISIP Undip
: Rapat Koordinasi :
Peninjauan
kepada
seluruh
ormawa
FISIP
mengenai
keberlangsungan kegiatan dan pelaporan capaian program kerja masing-masing ormawa dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup
c. Bentuk Skala Prioritas
: FISIP Undip
: Koran (Konsultasi Anggaran) : Memberikan arahan mengenai alokasi pendanaan dipa sesuai RAB masing-masing ormawa dan sesuai dengan item yang telah boleh di SPJ kan.
Ruang lingkup
d. Bentuk Skala Prioritas
: FISIP Undip
: LPJ Tengah Tahun : Pencapaian keberhasilan program kerja ormawa selama setengah kepengurusan yang akan menjadi evaluasi untuk sisa kepengurusan agar lebih baik lagi.
Ruang lingkup
: FISIP Undip
e. Bentuk Skala Prioritas
: MLM (LPJ Akhir tahun) : Rangkaian pelaporan kinerja ormawa di sisa kepengurusan dan memberikan penilaian bagaimana keberhasilan ormawa tersebut menjalankan program kerja selama satu periode kepengurusan.
Ruang lingkup
: FISIP Undip
2) Tolak Ukur Keberhasilan: a) Terpecahkannya permasalahan lembaga kemahasiswaan di FISIP Undip. b) Terbinanya hubungan yang sinergis, selaras dan harmonis antar lembaga kemahasiswaan. c) Meningkatnya kemampuan dan kecakapan berorganisasi para fungsionaris lembaga-lembaga kemahasiswaan. d) Terserapnya DIPA 100% untuk setiap organisasi mahasiswa intra FISIP Undip. e) Terbinanya hubungan yang sinergis, selaras dan harmonis antar lembaga kemahasiswaan khususnya dengan saling merangkul dalam penyerapan anggaran. f) Terciptanya rasa kepercayaan dan siap dari setiap organisasi mahasiswa intra FISIP Undip saat adanya pengajuan mekanisme penganggaran DIPA per kegiatan yang dikoordinir oleh fungsi Komisi Anggaran dan Pengawasan SM FISIP Undip.. D. KOMISI IV: JARINGAN DAN INFORMASI PUBLIK a. Gambaran Umum Komisi jaringan dan informasi publik ini dibentuk dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dengan lembaga lain di luar lingkungan FISIP Undip.
b. Kebijakan Umum: Kebijakan umum komisi jaringan dan informasi publik mengarah pada hal - hal yang berkaitan dengan kerja sama antar lembaga. 1) Prinsip - prinsip: a) Asas Manfaat Meningkatkan performa SMF dengan adanya pola kerja sama lain di luar lingkungan FISIP Undip. b) Asas Transparansi Meningkatkan transparansi di lembaga intra kemahasiswaan yang berhubungan dengan lembaga lain agar berjalan dengan baik. c) Komisi ini dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan baik dengan lembaga kemahasiswaan ataupun lembaga lain di luar itu demi peningkatan kualitas organisasi. 2) Faktor penunjang pelaksanaan: a) Keinginan bersama untuk mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. b) Konsistensi dari pengurus organisasi yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah pengembangan organisasi. c. Kebijakan Khusus: 1) Kriteria - kriteria: a) Bentuk Skala prioritas
: Sharing : Pembicaraan yang terbuka mengenai permasalahanpermasalahan organisasi.
Ruang lingkup
: Lokal, regional, nasional, internasional
b) Bentuk
: Kerja sama antar lembaga
Skala prioritas
: Sosialisasi kegiatan, antisipasi terhadap potensi-potensi permasalahan
Ruang lingkup
: lokal, regional, nasional, internasional.
2) Tolak Ukur Keberhasilan: a) Terciptanya forum komunikasi lembaga legislatif mahasiswa FISIP seJateng b) Menjalin relasi dengan lembaga lain di luar lingkungan FISIP Undip c) Terbinanya hubungan yang sinergis, selaras dan harmonis antar lembaga. d) Meningkatnya kemampuan dan kecakapan berorganisasi para fungsionaris lembaga-lembaga kemahasiswaan
BAB IV PENUTUP ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN 1. Hal - hal yang belum diatur dalam Garis Besar Haluan Kegiatan SM FISIP Undip ini akan diatur dalam ketetapan Sidang Pleno SM FISIP Undip. 2. Garis Besar Haluan Kegiatan SM FISIP Undip ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Dengan ditetapkannya Garis Besar Haluan Kegiatan SM FISIP Undip ini maka Garis Besar Haluan Kegiatan SM FISIP Undip sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di
: Semarang
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 18 Februari 2017
Pukul
: 14.58 WIB
