LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.95, 2017
KEUANGAN. Perpajakan. Informasi. Akses. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051) PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan
untuk
menyejahterakan
dan
memakmurkan
seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan
penerimaan
pajak
tersebut
diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan; b.
bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang
di
bidang
perpajakan,
perbankan,
perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan
lainnya,
yang
dapat
mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-2-
kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak; c.
bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk
memenuhi
komitmen
keikutsertaan
dalam
mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan
setingkat
undang-undang
mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017; d.
bahwa
apabila
kewajiban
Indonesia
sesuai
sebagaimana
batas
dimaksud
tidak
segera
memenuhi
waktu
yang
ditentukan
dalam
huruf
c,
Indonesia
dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen otomatis
pertukaran (fail
informasi
keuangan
to meet its commitment),
yang
secara akan
mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal; e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan
bagi
kepentingan
perpajakan,
perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
tentang
Akses
Informasi
Keuangan
Untuk
Kepentingan Perpajakan; Mengingat
: Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
AKSES
INFORMASI
KEUANGAN
UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN. Pasal 1 Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Pasal 2 (1)
Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi
keuangan
untuk
kepentingan
perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan
yang
melaksanakan
kegiatan
di
sektor
perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan
lainnya,
dan/atau
entitas
lain
yang
dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. (2)
Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak: a.
laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar berdasarkan
pertukaran perjanjian
informasi internasional
keuangan di
bidang
perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan b.
laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,
yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan
lainnya,
dan/atau
entitas lain
dimaksud
selama satu tahun kalender.
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-4-
(3)
Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
(4)
a.
identitas pemegang rekening keuangan;
b.
nomor rekening keuangan;
c.
identitas lembaga jasa keuangan;
d.
saldo atau nilai rekening keuangan; dan
e.
penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
Dalam
rangka
penyampaian
laporan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. (5)
Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan: a.
melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili
untuk
kepentingan
perpajakan
bagi
pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas; b.
melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
c.
melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan
rekening
keuangan
yang
wajib
dilaporkan; d.
melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
e.
melakukan dilakukan
dokumentasi dalam
rangka
atas
kegiatan
prosedur
yang
identifikasi
rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-5-
(6)
Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani: a.
pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau
b.
transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama,
yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7)
Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga jasa
keuangan,
lembaga
jasa
keuangan
lainnya,
dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang
memperoleh
atau
menyelenggarakan
dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia. (8)
Dalam
hal
lembaga
jasa
keuangan,
lembaga
jasa
keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud
pada
merahasiakan
ayat
(1)
terikat
berdasarkan
oleh
ketentuan
kewajiban peraturan
perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak
berlaku
dalam
melaksanakan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Pasal 3 (1)
Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan: a.
mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
b.
mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-6-
c.
mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
(2)
Dalam hal terdapat perubahan mekanisme sebagaimana dimaksud
pada
menentukan
ayat
(1),
Menteri
mekanisme
lain
Keuangan
setelah
dapat
mendapat
pertimbangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (3)
Terhadap
penyampaian
laporan
melalui
mekanisme
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
lembaga
jasa
keuangan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) periode
hari
sebelum
pertukaran
Indonesia
dengan
berdasarkan
batas
informasi negara
perjanjian
waktu
berakhirnya
keuangan
atau
antara
yurisdiksi
internasional
lain
di
bidang
menyampaikan
kepada
perpajakan; dan b.
Otoritas Jasa
Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. (4)
Penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak paling
lama
4 (empat) bulan setelah akhir tahun
kalender. Pasal 4 (1)
Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-7-
untuk
meminta
informasi
dan/atau
bukti
atau
keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain. (2)
Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau
entitas
lain
wajib
memberikan
informasi
dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak. (3)
Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 5
Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri
Keuangan
berwenang
melaksanakan
pertukaran
informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain. Pasal 6 (1)
Menteri
Keuangan
dan/atau
pegawai
Kementerian
Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. (2)
Pimpinan dan/atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang
memenuhi
kewajiban
penyampaian
laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata. (3)
Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-8-
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/atau pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata. Pasal 7 (1)
Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang: a.
tidak
menyampaikan
laporan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); b.
tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan
secara
benar
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau c.
tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2)
Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang: a.
tidak
menyampaikan
laporan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); b.
tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan
secara
benar
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau c.
tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3)
Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-9-
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 8 Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku: 1.
Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.
Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992
tentang
Perbankan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3.
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 4.
Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1997
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-10-
Nomor
93,
Indonesia
Tambahan
Nomor
Lembaran
3720)
Negara
sebagaimana
telah
Republik diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan 5.
Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867),
dinyatakan
tidak
berlaku
sepanjang
berkaitan
dengan
pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Pasal 9 Dalam hal diperlukan petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran
informasi
keuangan
untuk
kepentingan
perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Menteri Keuangan dapat menerbitkan Peraturan Menteri. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.95
-11-
Agar
setiap
pengundangan
orang Peraturan
mengetahuinya, Pemerintah
memerintahkan
Pengganti
Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
