MENIMBANG PENGAMPUNAN PAJAK

| Edisi : 136 TH. XLVI. 2016 |

MENIMBANG PENGAMPUNAN PAJAK REFORMASI SISTEM PAJAK UNTUK KEPASTIAN HUKUM

10

BANGUN PERPUSTAKAAN, BANGUN INFRASTRUKTUR ILMU PENGETAHUAN

60

PENGANTAR REDAKSI

R

PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH Dra. Damayanti, M.Si, (Deputi Persidangan) PIMPINAN REDAKSI Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak) Insan Abdirrahman, SH (Kasubag Media Sosial) Ahyar Tibi, SH (Kasubag Analis Media) REDAKTUR Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos SEKRETARIS REDAKSI Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto ANGGOTA REDAKSI Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega REDAKTUR Foto Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias FotoGRAFER Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah ADMINISTRASI Foto Hasri Mentari ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]. www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) WK. PIMPINAN PENERBITAN Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) STAF PRODUKSI Eko Murdiyanto, Barliansyah, SIRKULASI Abdul Kahfi, S.Kom, Siti Rondiyah Telp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421 Email: [email protected] Isi berita dan materi foto diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan

2

l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016

UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang bertujuan meningkatkan penerimaan, saat ini sedang dibahas secara intensif Komisi XI DPR. Semula ditargetkan selesai pada Masa Persidangan IV yang berakhir pada Jumat (29/4), namun akhirnya ditunda dan diharapkan selesai pada Masa Persidangan V yang dimulai pertengahan Mei 2016 sekarang ini. Parlementaria Edisi 136 mengangkat topik utama masalah ini sebab merupakan salah satu isu yang cukup menarik. Menurut Pemerintah, pengajuan RUU ini lantaran target penerimaan pajak pada tahun anggaran 2015 tidak tercapai. Dari sisi perpajakan, pengampunan pajak sebenarnya masuk ke dalam kategori intensifikasi pajak, karena secara prinsip tidak menambah subjek/objek pajak baru. Adapun pengampunan pajak diberlakukan terhadap mereka yang memiliki tunggakan pajak, dan menyimpan uang atau harta kekayaan terutama di luar negeri sehingga diharapkan akan memindahkan uang dan harta kekayaannya ke dalam negeri. Diyakinkan bahwa DPR tidak akan mempersulit proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Pimpinan DPR yakin program pengampunan pajak—setelah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, penerimaan pajak akan bertambah dan tax base pajak akan semakin baik. Meski demikian hal itu tetap menimbulkan pro-kontra di dalam masyarakat termasuk fraksi-fraksi di DPR. Kita berharap keputusan akhir terbaik bisa diambil dan kepentingan masyarakat banyak harus menjadi pertimbangan utama Satu topik lagi yang dilaporkan dalam edisi ini adalah soal Ujian Nasional tahun 2016 ini. Bila tingkat SMA/SMK sudah berlangsung bahkan telah diumumkan kelulusannya, tingkat SMP baru dilakukan pada 9 Mei. Ujian Nasional (UN) tahun 2016 diikuti oleh lebih dari 7,6 juta peserta dan 97 ribu satuan pendidikan, dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sederajat, hingga Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sederajat. UN tingkat SMA, SMK dan Sederajat telah usai, tentu ada evaluasi yang menyertai, agar pelaksanaannya semakin baik kedepannya. Tahun ini, UN terbagi menjadi dua jenis metode, yakni Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP), dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNKP diadakan di lebih dari 93 ribu sekolah, dan diikuti oleh lebih dari 6,6 juta peserta UN SMP, SMA dan Sederajat. Di tingkat yang sama, UNBK diikuti oleh lebih dari 921 ribu peserta di 4.381 sekolah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai, pelaksanaan UN untuk tingkat SMA, SMK dan Sederajat tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apabila tahun lalu masih ditemukannya soal UNKP yang seringkali tertukar atau kurang, tahun ini hampir tidak ditemukan kasus itu. Koordinasi seluruh pihak yang terlibat semakin baik.

DAFTAR ISI

ASPIRASI

................................................................................................................................................

PROLOG ........................................................................................................................................................

4 6

LAPORAN UTAMA Pengampunan Pajak Hanya Sekali ............................................................................................... Reformasi Sistem Pajak untuk Kepastian Hukum ............................................................ Mengapresiasi yang Patuh .................................................................................................................. Mempertanyakan Nasionalisme Pengusaha Indonesia ............................................. Momentum Taubat Para Pengingkar Pajak ........................................................................... Meramu RUU Pengampunan Pajak ............................................................................................. Perlu Regulasi untuk Halangi Modal Keluar ..........................................................................

8 10 12 14 16 18 20

SUMBANG SARAN Pembaruan Sistem Perpajakan Lebih Penting Dari Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) .................................................................................

14

LAPORAN UTAMA

40

FOTO BERITA

64

LIPUTAN KHUSUS

70

SELEBRITI

22

PENGAWASAN Perlunya Koordinasi Semua Pihak ................................................................................................ Ujian Nasional 2016 Jauh Lebih Baik

.........................................................................................

ANGGARAN .............................................................................................................................................

26 30 34

LEGISLASI Revisi UU BUMN: Perkuat Pengawasan ....................................................................................

FOTO BERITA ........................................................................................................................................ KIAT SEHAT ..............................................................................................................................................

38 40 42

PROFIL Jejak Langkah Sang Kyai........................................................................................................................

KUNKER ........................................................................................................................................................ SOROTAN .................................................................................................................................................... LIPUTAN KHUSUS

..........................................................................................................................

SELEBRITI ...................................................................................................................................................

44 48 60 64 70

PERNIK Media Center DPR, Desain Optimal Untuk Karya Maksimal

PARLEMEN DUNIA

...................................

........................................................................................................................

POJOK PARLE .......................................................................................................................................

72 76 78

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016

l

3

ASPIRASI

Keberatan Kenaikan Target Penerimaan Cukai Tembakau 2016 Saya selaku Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman SPSI (PUK SP RTMM SPSI) Mitra Produksi Sigaret PT. Dugapat Mas (DM) ingin menyampaikan aspirasi kepada Ketua Komisi XI DPR RI mengenai keberatan atas kebijakan Pemerintah yang menaikkan target penerimaan cukai hasil tembakau untuk tahun 2016 sebesar 23% atau menjadi Rp. 148,9 triliun. Kami merasa khawatir atas rencana Pemerintah tersebut, karena akan berdampak pada kelangsungan pekerjaan sebagian besar anggotanya. Kenaikkan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 23 % sangat besar dan akan membebani industri hasil tembakau (IHT) yang pada akhirnya akan menurunkan penghasilan pekerja hingga sampai pada PHK. Bahwa PT. DM memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebagai industri padat karya, dengan mempekerjakan sekitar 1200 karyawan yang merupakan tulang punggung keluarga, sehingga keberadaan industri rokok sangat penting bagi keberlangsungan pekerjaan tersebut. Kenaikan tarif cukai sebesar 7 % pada tahun 2015 sudah mengakibatkan lebih dari 10.000 pekerja rokok di PHK. Kelangsungan lapangan pekerjaan bagi para pekerja industri rokok sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah dalam menentukan kebijakan penerimaan cukai yang tepat. Berdasarkan fakta dilapangan, IHT khusus pada Sigaret Kretek Tangan yang dikerjakan padat karya (menyerap tenaga kerja besar dengan pendidikan terbatas) dari tahun ke tahun terus penurunan penjualan sehingga ribuan pekerja rokok kehilangan pekerjaan karena menjadi korban kebijakan. Kami memohon agar Ketua Komisi XI DPR RI dapat mempertimbangkan kembali dengan membatalkan kebijakan tersebut, dan sebelumnya meneliti secara cermat resiko yang akan terjadi bagi para pekerja dari kebijakan tersebut agar ada solusi yang terbaik untuk semua pihak terutama bagi para pekerja industri rokok. Fidi Rukmono Klaten, Jawa Tengah

Rekayasa & Penipuan Petok Tanah Saya ingin menyampaikan laporan mengenai petok tanah hak milik, yang direkayasa dengan dicabut sepihak secara diam-diam dan melibatkan banyak pihak yaitu pengurus kampung, mitra kerja Kantor Pajak dan Kelurahan. Tahun 1975 saya tinggal di Bulak banteng, dan membeli 2 (dua) kavling tanah, dan pada tahun 1995 dibalik nama atas nama saya, tapi dipersulit hingga 3 (tiga) bulan lebih tidak selesai, dengan alasan tanah tidak bisa dibalik nama. Setelah pengadu melapor ke Lurah, tanah tersebut bisa dibaliknama. Tahun 2006 foto copy surat tanah pengadu dipinjam oleh Ketua RT yang bernama Razak. Tahun 2008, SPPT tanah saya tidak keluar atau tidak terbit, dan setelah dicek Petok Tanah saya ternyata telah berpindah tangan ke petok tanah kepunyaan Camat yang tidak ada suratnya. Setelah semua terjadi saya baru menyadari telah kena tipu oleh oknum kelurahan, yang melibatkan pengurus kampung, dan kantor pajak. Kelurahan telah merubah data tanah untuk merekayasa, mencabut sepihak untuk membuat petok tanah atas nama Camat yang sebenarnya tidak ada surat-suratnya. Saya memohon untuk mengecek kebenaran petok tanah Camat yang bersangkutan, dan memohon untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah Surabaya agar petok tanahnya dapat dikembalikan. Saya berharap, siapapun yang terlibat dalam merekayasa/ mencabut petok tanah pengadu, baik itu pengurus kampung, dan oknum kantor pajak, agar ditindak tegas dan permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh para Pimpinan Lembaga Negara, pemangku kekuasaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ali Surabaya, Jawa Timur

Dugaan Penyidik Nakal Saya adalah Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makasar, yang merupakan Lembaga Tertinggi dilingkup Fakultas Hukum UMI, menyampaikan pernyataan sikap terkait adanya dugaan penyidik nakal atau tidak profesional dalam melakukan tugasnya di wilayah Polda Sulawesi Barat yaitu menghilangkan dengan sengaja alat bukti otentik terkait kasus JENTANG di Kota Makasar. Sehubungan dengan hal itu, saya memohon agar DPR RI menindak lanjuti kasus tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku dengan beberapa tuntutan antara lain sebagai berikut: Meminta kepada Kapolda Sulawesi Barat melakukan Regenerasi penyidik/ganti penyidik di wilayah Polda SulselBar yang di anggap tidak profesional dalam melakukan penyidikan dan pengawalan kasus.

4


Meminta kepada Kapolda Sulsel-Bar untuk menindak oknum yang dianggap tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini Penyidik Polda Sulsel-Bar Meminta kepada Kapolda Sulsel-Bar untuk menindaklanjuti hasil tinjauan (investigasi) Komisi III DPR RI Meminta kepada Kapolda Sulsel-Bar dalam waktu 2 Minggu untuk mengganti jajaran Penyidik di Polda SulselBar, dan jika dalam waktu yang ditentukan tidak mampu diselesaikan, maka Kapolda dihimbau dengan hormat untuk mundur. Meminta kepada Kompolnas untuk mengawasi kinerja Kepolisian di Indonesia yang dianggap tidak berpihak lagi kepada masyarakat. Wiwing AS Makassar, Sulawesi Selatan

Hak Kepemilikan Masyarakat Adat Kami pengadu mewakili Masyarakat Adat Luhat Simangambat dan Luhat Ujung Batu, dan Luhat Huristak yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI perihal penjelasan tambahan terkait sengketa tanah ulayat seluas +47.000 Ha di Kab. Padang Lawas, Sumut, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan klien pengadu, sebagai berikut: Tentang Alas Hak Kepemilikan Masyarakat Adat Bahwa alas hak kepemilikan Masyarakat Adat Luhat Simangambat dan Luhat Ujung Batu atas tanah adat didasarkan pada: Surat Perbatasan Tanah antara Simangambat via Kota Pinang/Laut Napangga tertgl. 28 Agustus 1929 yang dibuat oleh Sutan Mahodum selaku Raja Simangambat dan Surat Perbatasan Laut Ujung Batu tertgl. 15 Januari 1962 yang dibuat Dewan Negeri Ujung Batu Sutan Bahruddin berikut surat beraksara Arab Melayu tertgl. 1904. Tentang Legalitas Gouverment Besluit No. 50 tgl. 25 Juni 1924 Bahwa areal seluas 178.508 Ha, termasuk di dalamnya areal seluas 47.000 Ha yang diklaim oleh Menhut berdasarkan Gouverment Besluit No. 50 tgl. 25 Juni 1924, tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Menhut karena tidak dapat menunjukkan asli dari dokumen tersebut. Hal itu dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. Reg.434/PDT/2011/PT.MDN tgl. 4 Juni 2012 yang mengalahkan Menhut atas gugatan KUD Serba Guna yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 15 Agustus 2012. Tentang Kontribusi KPKS Bukit Harapan Bahwa dasar hukum KPKS Bukit Harapan untuk mengelola areal seluas 23.000 Ha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah Surat Irjen Kemenhut No.1680/Menhut III/2002 tertgl.26 September 2002 perihal Permohonan untuk mengelola perkebunan di dalam kawasan hutan Reg. 40 Padang Lawas, Sumut dengan kewajiban menyetor dana

ganti rugi tegakan sebesar Rp.21.852.760.000,- ke rekening Menhut sebagai setoran Dana Reboisasi. Selain itu KPKS Bukit Harapan sejak 1999 hingga Mei 2015 telah memberi pemasukan kepada negara dari sektor pajak senilai Rp. 192.984.576.264.- Dengan demikian sikap Menhut yang ingin mengambil alih perkebunan kelapa sawit dari KPKS Bukti Harapan merupakan sikap ambigu dengan sikap sebelumnya yang telah menerima pembayaran dari KPKPS Bukit Harapan untuk areal seluas 23.000 Ha. Tentang Penggunaan UU No. 18 Tahun 2013 Bahwa melalui surat No.S.174/Menlhk-II/2015 perihal Penghentian Pelayanan, ternyata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengitimidasi Gubernur Sumut, Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Padang Lawas, dan Bupati Padang Lawas Utara untuk tidak lagi memberikan pelayanan perizinan kepada KPKS Bukit Harapan, dan seterusnya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal tersebut telah melanggar asas non retroaktif (larangan menggunakan aturan hukum berlaku surut) karena UU No. 18/2013 berlaku sejak 6 Agustus 2013. Kami memohon agar Komisi II DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut Surat No.S.174/Menlhk-II/2015 dan Surat No. S13/ Menlhk-Setjen/RHS/2015 tertgl. 25 Juni 2015 perihal: Pemberitahuan Putusan MA No.2642 K/PID/2006 tentang Reg. 40 Padang Lawas yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI, serta menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ulayat tersebut. Bahwa permasalahan yang kami sampaikan terkait kehutanan yang merupakan bidang lingkup Komisi IV maka surat ini juga ditujukan kepada Komisi IV DPR RI untuk ditindaklanjuti. Marasamin Ritonga Medan, Sumatera Utara

Dukungan Reklamasi Teluk Benoa Surat ini adalah bentuk dukungan terhadap reklamasi Teluk Benoa, karena Bali sering dijadikan sebagai tempat pertemuan internasional. Oleh karena itu, Bali perlu memiliki tempat yang baru untuk mengakomodir keperluan tersebut. Rencana revitalisasi Tanjung Benoa yang akan dijadikan destinasi baru wisata Bali, menghadapi pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan isu buruk dampak revitalisasi banyak disebarkan oleh kelompok penolak rencana revitalisasi tersebut. Padahal akibat tertundanya pelaksanaan revitalisasi, maka kerusakan

Teluk Benoa akan semakin parah. Setiap tahun teluk tersebut akan mengalami sedimentasi akibat timbunan lumpur, limbah plastik, zat kimia, dan berbagai polutan yang mengancam kelestarian lingkungan. Diharapkan DPR RI dan seluruh elemen masyarakat Bali mendukung pelaksanaan revitalisasi Teluk Benoa untuk kesejahteraan masyarakat Bali dan Indonesia lebih sejahtera. I Putu Surtama Denpasar, Bali


l

5

PROLOG ROLOG

MENIMBANG PENGAMPUNAN PAJAK Sepanjang bulan April lalu, ruang rapat Komisi XI DPR RI selalu penuh dengan agenda rapat. Ada RUU seksi rupanya yang dibahas bersama pemerintah. RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) jadi topik perbincangan hampir setiap hari.

6

P

emerintah ingin menggenjot penarikan pajak lebih banyak. Salah satu strateginya dengan merilis pengampunan pajak ke publik. Pro kontra pun terjadi. Kritik tajam sudah berkali-kali dilontarkan Komisi XI kepada pemerintah. DPR berharap pengampunan pajak yang hendak digulirkan pemerintah harus tetap berkeadilan. Pengampunan pajak tentu tidak boleh ditafsir dengan menggelar “karpet merah” bagi para pengemplang pajak. RUU ini, memang, harus diru-


muskan secara hati-hati. Muatan isinya pun harus berkeadilan. Jangan sampai para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak malah tidak mendapat apresiasi sema sekali. Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit mengatakan, “Isu tentang tax amnesty bergulir begitu cepat. Mana keberpihakan pemerintah kepada mereka yang membayar pajak dengan baik. Sementara yang ngempalang pajak akan diampuni.” Diskursus pengampunan pajak semakin ramai ketika saat bersamaan

terungkap dokumen rahasia yang menyebut sejumlah nama para pengusaha dan pejabat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dokumen yang disebut Panama Papers itu memuat sejumlah nama pengusaha Indonesia, bahkan pejabat aktif. Motifnya tentu ingin melindungi aset-asetnya dari beban pajak yang terlalu tinggi di dalam negeri. Akhirnya mereka mencari suaka pajak di negara berpajak rendah. Panama adalah negara dengan pungutan pajak rendah. Pemerintah sendiri mengklaim, 79 persen namanama WNI yang tercantum dalam Panama Papers sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah. L alu, mengapa pemerintah tak bertindak sebelum dokumen Panama terungkap? Begitu pertanyaan kritis Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal di hadapan Menkeu Bambang Brodjonegoro saat rapat April lalu. Menurut politisi PAN itu, para wajib pajak yang menyimpan asetnya di luar negeri, jadi potensi pasar yang besar bagi pemerintah. Ada aset sekitar Rp11.400 triliun milik para pengusaha Indonesia yang terparkir di negara berpajak rendah. Jumlah yang tidak sedikit. Cukup untuk menyuntik APBN kita. Hanya saja, kata Jon, langkah pemerintah belum terlihat. Akhir April lalu, sejumlah media nasional memuat headline soal pengampunan pajak. Pemerintah sudah pasang “kuda-kuda” untuk antisipasi pembahasan RUU Pengampunan Pajak bila terjadi deadlock. Pemerintah ingin membentuk satgas pajak untuk memburu aset para pengusaha Indonesia yang mangkir dari kewajiban pajak. Keanggotaan satgas ini diusulkan terdiri dari OJK, PPATK, BI, Kejagung, dan Kemenkum dan HAM. Bahkan, pemerintah juga sudah menyiapkan deklarasi pajak dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah terlihat ingin mengejar tambahan pendapatan yang masuk ke kas negara. Segala cara akan ditempuh pemerintah agar bisa menarik pulang aset triliunan rupiah yang bisa dikenai pajak. Pemerintah juga ingin

mencitrakan ramah pajak kepada para investor domestik maupun asing. Pengamat ekonomi Salamuddin Daeng dalam kesempatan terpisah berpendapat, pemerintah belum menyediakan tempat yang aman untuk menarik dana tersebut ke dalam negeri. Di tengah pasar uang dan bursa saham yang melemah saat ini, apakah para pengusaha Indonesia yang memarkir dananya di luar negeri mau menyimpannya di negeri sendiri.

Ada aset sekitar Rp11.400 triliun milik para pengusaha Indonesia yang terparkir di negara berpajak rendah. Jumlah yang tidak sedikit. Cukup untuk menyuntik APBN kita. Hanya saja langkah pemerintah belum terlihat

“Kalau disuruh masuk ke surat utang pemerintah, negara ini akan menjadi negara pencuci uang dari hasil kejahatan. Kalau tax amnesty mau masuk harus disediakan ruang dahulu masuknya mau ke mana. Harus ada reformasi besar-besaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi langsung maupun tidak langsung yang masuk ke Indonesia,” papar peniliti dari Universitas Bung Karno tersebut. Pandangan lebih bijak disampaikan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Menurutnya, pengampunan pajak itu hanya sekali diberikan kepada para pengusaha yang menjadi incaran pemerintah. Tidak mungkin pengampunan itu diberikan berkalikali. Tentu tidak adil. Namun, nama-

nama yang dicurigai masuk dalam dokumen Panama, sambung politisi PAN itu, perlu diklarif ikasi dulu sebelum diambil tindakan. Pandangan berbeda disampaikan Anggota F-PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari. Dia melihat, apa yang digulirkan pemerintah lewat tax amnesty merupakan sebuah tindakan hukum, bukan penghormatan bagi para pengemplang pajak. “Pasti akan ada tindakan dan konsekuensi yang diberikan kepada para wajib pajak tersebut. “Saya kira, ini framenya lebih kepada penindakan bukan karpet merah, karena duit ditarik lagi oleh mereka.” Eva mempertanyakan, nasionalisme para pengusaha Indonesia yang menaruh asetnya di negeri orang. Bila para pengusaha itu punya nasionalisme yang tinggi, harusnya menanamkan saham dan membayar pajaknya di Tanah Air. Ini untuk pembangunan bangsa sendiri. Sangat logis, bila Eva mempertanyakan hal itu. Jiwa nasionalisme para pengusaha pribumi mungkin perlu disegarkan kembali. Namun, saat yang sama, Eva juga menyarankan agar ada reformasi perpajakan untuk menyambut regulasi pengampunan pajak. Direktorat Jenderal Pajak adalah sasaran utama yang musti direformasi. Sistem layanan dan akses kepada para wajib pajak harus lebih transparan dan akuntabel. Plus, para petugas pajak juga harus mendapat perlindungan keamanan. Kasus petugas pajak yang mendapat ancaman kekerasan dari bodyguard pengusaha pengemplang pajak mesti jadi perhatian tersendiri. Politisi Partai Nasdem Johnny G Plate berpandangan, kelak RUU Pengampunan Pajak bila sudah diundangkan bisa mendorong intensifikasi pajak meningkat, sehingga reformasi di sektor perpajakan berjalan dengan baik, termasuk di birokrasi dan sistem perpajakannya. “Yang kita harapkan ini WNI janganlah menaruh dana di luar negeri. Sekarang waktunya bangun ekonomi kita. Nah, untuk itu kita berikan amnesty, kita berikan pemaafan,” demikian Johnny.


l

7

LAPORAN UTAMA

PENGAMPUNAN PAJAK HANYA SEKALI

N

egara tak boleh memmbentangkan “karpet merah” bagi para pengemplang pajak. PR. Inilah ynag selalu disuarakan DPR. ara Parlementaria berkesempatan secara tua eksklusif mewawancarai Wakil Ketua ang DPR Tauf ik Kurniawan di ruang nan kerjanya. Membincang pengampunan seperti tak ada habisnya. Kritik pun ana dilontarkan Taufik terhadap rencana pengampunan pajak ini. la Memang dapat dimengerti bila k pemerintah berusaha menarik k simpati para investor domestik n dengan memberi pengampunan ng pajak. Harapannya, ada aset yang lah bisa ditarik ke dalam negeri setelah rasekian lama terparkir di negararut negara dengan pajak rendah. Menurut Taufik, pengampunan pajak bisa saja ali. diberikan, tapi tidak bisa berkali-kali.

8

Pengampunan pajak diberikan hanya sekali. Setelah itu, wajib pajak harus membayar pajak secara normal. Berikut ini petikan wawancara Parlementaria dengan politisi PAN tersebut pada pertengahan April lalu. Anda yakin ada aset pengusaha Indonesia yang fantastis tersimpan di luar negeri? Ini kaitannya dengan Panama Papers. Data itu perlu diklarifikasi. Pemerintah kita pun sudah yakin aset itu ada. Tanpa terungkap di Panama Papers pun para aparat penegak hukum kita sudah mempunyai data rekam jejak para pengusaha Indonesia yang tidak taat pajak. Pemerintah dan Menteri Keuangan ternyata sudah menyatakan bahwa lebih dari 79 persen mereka yang disebut dalam dokumen Panama sudah s e s u a i . Tinggal


ditindaklanjuti ke Dirjen Pajak. Sayangnya, kita baru bergerak ketika ada eforia Panama Papers. Padahal, tanpa itu mestinya sudah ditindak tegas oleh penegak hukum. Kebetulan saat yang sama, ada pembahasan RUU tax amnesty. Menurut saya, tidak ada kaitan antara Panama Paper dengan tax amnesty. Mereka yang masuk dokumen Panama Papers mungkin ingin melakukan self company di-offshore ke negaranegara tax heaven yang pajaknya sangat kecil bahkan nol sama sekali. Sebagai strategi marketing itu sah-sah saja. Tapi, kalau berupa penggelapan pajak, itu harus dilakukan penegakan hukum. Panama Papers sebetulnya sebetul nya tidak ada kaitan dengan tax

foto: eno

Pro kontra pengampunan pajak terus bergulir. Pemerintah telah mengajukan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) ke DPR. Kini, Komisi XI pun sedang membahasnya secara intensif. Kepada siapa sebetulnya pemerintah ingin memberi pengampunan pajak? Kritik pun mengalir tiada henti atas rencana pengampunan pajak.

Bagaimana konkritnya reformasi pajak itu? Kalau sudah ada reformasi pajak yang jelas, semua pengemplang pajak harus dipastikan posisi hukumnya. Orang pasti ingin ada kepastian pajak yang jelas. Saat ini banyak sekali restitusi pajak fiktif. Tax amnesty merupakan bagian dari reformasi pajak itu sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Panama Papers. Komisi XI sendiri sudah mengkritik Kementerian Keuangan agar berhati-hati dan berkeadilan dalam menerapkan tax amnesty. Tidak justru memberi “karpet merah” bagi para pengemplang pajak. Pendapat Anda? Tax amnesty, sekali lag i saya tegaskan hanya sekali dan tidak bisa diberikan beberapa kali. Memang,

RUU Pengampunan Pajak

Versi Yustinus Prastowo

Di negara maju, tax amnesty umumnya diberikan bagi aset di luar negeri. Amnesty bagi aset di luar negeri terkait dengan sistem worldwide income yang mengenakan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri. Bila persiapan kurang baik, pengampunan pajak terhadap aset dari luar negeri, menjadi tidak adil dan tidak fair. Pemberian amnesty sebaiknya untuk wajib pajak orang pribadi dan mencakup seluruh penghasilan. Data dan informasi yang diperoleh otoritas pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan atau penuntutan pidana, karena berpotensi melemahkan penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu diatur perlindungan dari tuntutan administrtatif, tuntutan perdata, dan tuntutan pidana.


l

9

(mh)

amnesty. Dalam rencana tax amensty itu, mereka yang menaruh aset di luar negeri, oleh Dirjen Pajak diupayakan bisa kembali ke Tanah Air. Dan tax amnesty ini hanya satu kali dalam setahun. Ujung dari tax amnesty dan skandal Panama Papers adalah reformasi perpajakan.

Kampanye tax amnesty ini, apakah bisa mengurangi defisit anggaran kita? Tax amnesty itu merupakan bagian dari upaya penerimaan pendapatan negara. Sebenarnya, tax amnesty itu tidak ada kaitan langsung dengan APBN-P. Tidak ada tax amnesty

pun, APBN tetap berjalan. Tinggal konsekuensinya, kalau tax amnesty diputuskan sebelum APBN-P 2 0 1 6 t e nt u ny a t i d a k d i l a k u k a n penghematan lagi. Kita masih defisit Rp250 triliun. Diharapkan dengan tax amnesty bisa menutupi dan tidak menambah defisit. Apabila tax amnesty gagal diputuskan atau belum selesai sebelum APBN-P 2016, itu bisa dibahas di APBN 2017. Sekarang tinggal kemauan dari stakeholder, apakah secara bersamasama pemerintah dan DPR bersepakat membuat planning. Mislanya, plan A tidak dilakukan penghematan berupa pemotongan anggaran. Terhadap pemotongan yang Rp250 triliun itu, tentunya disesuaikan dengan program kementerian. Yang menjadi prioritas pemerintah jangan dipotong. Yang berikutnya, kalau tax amnesty itu diputuskan setelah APBN-P, tentu menjadi bagian dari upaya menambah penerimaan negara pada siklus APBN 2017.

foto: dok

Tax amnesty, sekali lagi saya tegaskan hanya sekali dan tidak bisa diberikan beberapa kali. Memang, perlu kehati-hatian dan ketegasan dari aspek legislasinya

perlu kehati-hatian dan ketegasan dari aspek legislasinya. Jangan sampai nanti mereka yang sudah punya keinginan baik dan sadar ingin kembali membayar pajak dari aset-asetnya yang tersimpan di luar negeri, malah menjadi incaran hukum. Tidak boleh ada kriminalisasi bagi para pengemplang pajak yang sudah menyadari kesalahannya dari perpajakan. Kepastian hukum harus m e n j a m i n t u nt u t a n h u k u m ny a . Jangan sampai malah dikekang. Data 79 persen nama-nama pengemplang pajak dalam Panama Papers yang sudah dimiliki pemerintah, harus tetap diusut.

LAPORAN UTAMA

REFORMASI SISTEM PAJAK UNTUK KEPASTIAN HUKUM

D

i ruang kerjanya, Fahri H a m z a h Wa k i l K e t u a DPR RI mengundang beberapa ekonom dan aktivis LSM untuk membincang RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Isu ini begitu sensitif dan krusial, karena menyangkut sumber pendapatan utama pemerintah. Fahri pun ingin melontarkan pandangan kritisnya menyangkut hal ini. Ta r i k- m e n a r i k p e m b a h a s a n Rancangan Undang-Undang Pengampuan Pajak masih berputar di DPR, Menurut Fahri, RUU ini adalah jalan pintas, yang belum jelas hasilnya. Bahkan, berefek negatif bagi perekonomian negara. Langkah

foto: jaka

Pengampunan pajak adalah jalan pintas yang belum jelas. Pemberian pengampunan kepada para pengemplang pajak adalah cara yang tidak normal.

10


pemerintah yang memberikan pengampunan pajak bag i para pengemplangnya adalah cara yang tidak normal. “Itu artinya kita tidak percaya diri, sehingga kita mau menempuh cara yang tidak normal. Tax amnesty ini adalah cara tidak normal untuk mendapatkan uang cepat,” kritik Fahri. Selain menduga tidak jelas hasilnya, politisi PKS ini juga memberi kiasan, jika RUU ini disahkan, lalu masuk danadana gelap itu ke dalam negeri, maka bisa merusak sistem perekonomian Indonesia. Ini seperti penyakit yang masuk menjangkiti jasad manusia. “Uang itu bersih atau kotor. Kotornya itu menimbulkan kerusakan enggak kepada sistem tubuh kita yang lain. Uang haram itu seperti darah. Kalau darah Anda kotor, semua penyakit bisa ada, kita bisa jerawatan, kita bisa serangan jatung, ginjal kita bisa rusak, hati kita rusak, dan sebagainya,” uangkapnya memberi metafora. Politisi dari dapil Nusa Tenggara Barat ini menyarankan dengan lantang, agar para pemangku kepentingan l e b i h m e n d a h u l u k a n re f o r m a s i sistem perpajakan dibandingkan hanya pengampunan pajak yang merupakan bagian kecil saja. Reformasi perpajakan yang dia maksud adalah yang menghasilkan kepastian hukum. Menurutnya, tindakan itu bisa membenihkan pendapatan negara dari sumber yang halal. “Kalau saya secara khusus, mari kita reformasi sistem, supaya sistem hukum memberi kepastian. Sebab kalau ada kepastian hukum, uang halal yang akan datang, dan yang halal pasti lebih banyak daripada yang haram. Uang bersih pasti lebih banyak daripada yang kotor,” seru Fahri.


Para pemangku kepentingan lebih mendahulukan reformasi sistem perpajakan dibandingkan hanya pengampunan pajak yang merupakan bagian kecil saja

foto: dok

Agar sinkron dengan arahan Presiden, naskah akademik sebaiknya disusun ulang untuk lebih fokus pada repatriasi offshore fund (disclosed dab undisclosed). Judul UU sebaiknya diganti menjadi UU Pelaporan dan Repatriasi Dana. Siapkan SUN khusus repatriasi dan sejumlah proyek infrastruktur dengan skema PPP untuk menampung dana-dana tersebut. Libatkan kalangan perbankan untuk menyusun strategi repatriasi offshore fund yang efektif. Karena fokus bergeser dari menutup defisit APBN 2016 ke repatriasi dana dan UU diharapkan dapat berlaku dalam jangka yang lebih panjang, maka penuntasan UU dapat ditunda ke 2017.


Versi Drajad H. Wibowo

foto: dok

Sistem Aplikasi Perpajakan Terpadu (SAPT), Sistem informasi perpajakan modifikasi (SIPMOD), dan sistem informasi DJP belum terintegrasi. Sejak program PINTAR dibatalkan, belum ada inisiatif baru untuk memperbaiki sistem informasi pajak hingga saat ini. Hasil audit BPK menunjukan bahwa pengelolaan data di Ditjen Pajak masih kurang memuaskan. Harta yang diperoleh dari kegiatan terorisme, narkotika, dan perdagangan manusia- yang sebelumnya secara eksplisit dinyatakan sebagai harta yang tidak dapat dimintakan pengampunan pajak- kini tidak tercantum dalam RUU Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak di seluruh dunia selalu menimbulkan moral hazard. WP patuh tidak memperoleh insentif, WP tidak patuh diberi pengampunan. WP tidak patuh mendapat pengampunan dengan tarif 2%, 4%, dan 6%. WP tidak patuh dan membawa kabur harta ke luar negeri dapat pengampunan dengan tarif 1%, 2%, dan 3%.

(eko)

Dia mengaku mendapat laporan bahwa pengadilan pajak di Indonesia hanya ada tiga. Hakim pajak pun hanya 49 orang untuk menangani pendapatan negara dari pajak yang ribuan triliun. Ini bisa membuat keteteran aparat yang bertugas. Bahkan yang sangat disayangkan dalam penanganan kasus pajak, keberpihakan pada yang benar tidak selalu tepat. “Nah yang begini-begini harus dikerjakan terlebih dulu sebelum kita mengambil jalan pintas, membuka pintu bagi masuknya uang haram ke negara kita ini,” tandas Fahri. Dia menguraikan bahwa reformasi p e r p a j a k a n j au h l e b i h p e nt i n g dari hanya sekadar pengampunan pajak. Bagaimana cara pemerintah mengintensifkan pembayaran pajak, bagaimana agar masyarakat semuanya bayar pajak. Menurut Fahri, saat ini banyak sektor bisnis baru yang belum terjangkau pajak. Dia mendapat pengaduan, mayoritas pemegang izin pertam bangan tidak bayar pajak. Yang bayar pajak pun masih tetap bisa melakukan kecurangan. Modusnya, ada kegiatan untuk mentrasfer pajak biaya ke luar negeri, sehingga pajaknya semakin berkurang. “Ini hal-hal yang harus dikejar sebetulnya, bukan jalan pintas. Sekali lagi, kan, kita belum tahu dapatnya dari tax amnesty berapa sih. Betul enggak dia bisa menutupi kekurangan kita. Kalau dia menutup, betul enggak ini baik buat kita,” ungkapnya meragukan RUU Pengampunan Pajak.

Versi Revrisond Baswir


l

11

foto: arief/iw

LAPORAN UTAMA

Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan

MENGAPRESIASI YANG PATUH Pemerintah diimbau memberi apresiasi tinggi kepada wajib pajak yang patuh. Bukan menggelar “karpet merah” bagi pengemplang pajak lewat program pengampunan pajak (tax amnesty).

12

R

apat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pertengahan April lalu, penuh dengan perbincangan soal pajak. Isu pajak akhir-akhir ini begitu seksi bagi media massa. Selain ada program pemerintah yang ingin menggulirkan pengampunan pajak, ada pula skandal Panama Papers yang terungkap. Skandal Panama Papers itu justru kian menjadi pemantik bagi pemerintah untuk menarik aset pengusaha Indonesia ke dalam negeri. Saat yang sama DPR juga sedang membahas rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak yang diinisiasi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin mengejar target pajak dari para pengusaha Indonesia yang menyimpan asetnya di luar negeri, di sisi lain, DPR berharap agar pengampunan pajak dilakukan dengan hati-hati dan


berkeadilan. Ketua Komisi XI DPR RI Achmadi Noor Supit saat memimpin raker dengan Menkeu menegaskan, isu pengampunan pajak begulir begitu cepat di publik. Pemerintah diimbaunya bersikap adil dalam menerapkan kebijakan pajak. Kampanye pengampunan pajak yang sedang digulirkan pemerintah harus betul-betul membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, kata Supit, upaya memberi pengampunan pajak diharapkan tidak melupakan apresiasi bagi para pembayar pajak yang selama ini sangat patuh. Rencana penerapan pengampunan pajak harus berkeadilan dan penuh kehati-hatian. “Isu tentang tax amnesty bergulir begitu cepat. Mana keberpihakan pemerintah kepada mereka yang membayar pajak dengan baik. Sementara yang ngempalang pajak akan diampuni,” kritiknya.

Ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal

untuk kita bahas bersama,” ucapnya saat rapat dengan Menkeu. Sementara itu, saat bersamaan Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal mengemukakan pandangannya. Tax amnesty yang digulirkan pemerintah telah menimbulkan kegaduhan. Di tengah kegaduhan itu, muncul lagi

data milik pemerintah. Menjadi ironis ketika pemerintah tak bereaksi, hingga terungkap dalam Panama Papers. “Ada tax amnesty kita gaduh. Akhirnya orang di luar negeri kipas-kipas saja. Sekarang ada lagi Panama Papers, kita gaduh lagi. Harusnya pemerintah bisa langsung action,” ungkapnya di hadapan Menkeu.

Jon berharap, pemerintah mengundang para pengusaha Indonesia yang biasa menanamkan asetnya di luar negeri. Itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi, agar negara bisa mendapatkan pemasukan dari pajak. Komunikasi yang baik dari pemerintah menjadi kebutuhan agar pengusaha Indonesia yang menaruh asetnya di luar negeri bisa membawa pulang ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah sendiri menyebut, ada sekitar Rp11.400 triliun aset milik WNI yang diparkir di luar negeri atau di negara-negara dengan pajak rendah (tax heaven). Menurut Jon, bila memang itu milik WNI, mestinya pemerintah lebih mudah melakukan pendekatan dan berkomunikasi. “Kenapa tidak orang-orang ini diajak duduk bersama, membangun Indonesia. Caranya ya, tentu dengan berkomunikasi,” ucap Jon. Politisi PAN itu menambahkan, pengusaha WNI yang sudah terdata menaruh asetnya di luar negeri bisa ditanya motifnya. Namun, menanyakan langsung soal pajak, tidak membuat para pengusaha WNI itu nyaman secara psikologis. “Saya tidak dalam posisi membela, tetapi ini ada pasar yang bisa disentuh yang bisa ditangani serius. Sampai hari ini, kita belum melihat langkah-langkah itu,” kilah Jon lagi. Jon berharap, kebijakan di sektor perpajakan ini tidak mengganggu kinerja ekonomi. Sebaliknya, justru harus menjadi stimulus ekonomi. Apalagi, pemerintah sedang menggiatkan investasi dan pembangunan infrasturktur di semua daerah.

(mh)

foto: arief/iw

foto: arief/iw

skandal Panama Papers. Ini jadi kegaduhan lain lagi. Menurut Erizal, bila pemerintah punya data akurat WNI yang menaruh asetnya di luar negeri tanpa membayar pajak di dalam negeri, mestinya pemerintah bisa langsung bereaksi. Sebelumnya, pemerintah sudah mengakui bahwa 79 persen nama-nama pengusaha Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama cocok dengan

Hampir setiap hari isu kontroversial me nyangkut pengampunan pajak ini jadi komoditas pemberitaan dan perbincangan publik. Sementara pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang diinisiasi pemerintah sempat terjadi tarik menarik kepentingan antara legislatif dan eksekutif. Akhirnya, DPR pun menyetujui pembahasan RUU ini. “Sebentar lagi RUU tax amnesty akan dibahas. Ini persoalan yang sangat seksi

RUU Pengampunan Pajak versi Anggito Abimanyu lebih kompetitif, 2) tata cara pemberian pengampunan pajak, 3) Pemanfaatan dana repatriasi yang lebih profesional. Dan 4) sanksi bagi pejabat yang membuka rahasia wajib pajak. Dalam beberapa pasal, RUU ini masih mengandung kerancuan berfikir dan kepastian mengenai kaitan proses penerbitan SKP Pajak dengan proses pemeriksaan wajib pajak (jika sedang menjalaninya).


foto: dok

Disamping bermanfaat sebagai penerimaan pajak dalam jangka pendek, masuknya dana-dana repatriasi akan meningkatkan likuiditas sektor keuangan dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Permaslahannya adalah pelaksanaan tax amnesty di seluruh dunia belum terbukti keberhasilannya. Apabila DPR sepakat menyelesaikan RUU ini maka diusulkan untuk ditinjau ulang mengenai: 1) tarif tebusan yang

l

13

LAPORAN UTAMA

MEMPERTANYAKAN NASIONALISME PENGUSAHA INDONESIA

R

uang rapat Komisi XI DPR RI sudah sepi ketika Parlementaria menemui Anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari. Saat itu, Komisi XI baru saja merampungkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Rencana pengampunan pajak (tax amnesty) jadi isu seksi yang diperbincangkan. Suara kritis Eva selalu terlontar di tengah rapat yang menyoal pengampunan pajak tersebut. Politisi PDI-Perjuangan itu mengemukakan pandangannya terhadap isu yang selalu mewarnai media massa nasional, karena menyangkut kebijakan publik yang sangat strategis. Menurut Eva, perlu ada perubahan sistem di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, sebelum memberlakukan program pengampunan pajak. Perubahan sistem itu menyangkut informasi perpajakan yang lebih akuntabel dan konprehensif.

Tidak hanya itu, perbaikan sistem perpajakan juga harus meyentuh keamanan para petugas pajak. Di lapangan, para petugas pajak kerap menghadapi ancaman dan perlakuan kekerasan dari para wajib pajak yang membandel. Setelah semua sistem perpajakan diperbaiki, pemerintah bisa segera menerapkan pengampunan pajak yang orientasinya untuk menarik dana dan aset para pengusaha Indonesia yang diparkir di luar negeri. Di tengah rencana pemerintah

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari

14

l PARLEMENTARIA z Edisi 136 TH. XLVI - 2016

foto: arief/iw

Banyak pengusaha Indonesia memarkir dana dan asetnya di luar negeri untuk hindari pajak di dalam negeri. Dalam dokumen yang disebut “Panama Papers” terungkap sejumlah nama penting WNI yang memarkir kekayaannya di negara berpajak rendah h (tax haven). Ke mana nasionalisme asionalisme para pengusaha ha Indonesia itu?

Pengusaha yang berjiwa nasionalis, idealnya memberi sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negaranya sendiri lewat pajak yang ditunaikannya. Betapa tidak nasionalisnya para orang kaya itu. Harus ada perombakan perpajakan yang lebih berkeadilan

sambung politisi dari dapil Jatim IV itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memiliki akses yang luas, dari mulai izin usaha hingga ke perbankan. Dengan begitu, pergerakan aset selalu terpantau DJP. Setelah program pengampunan pajak selesai, tak ada lagi aset yang dilarikan keluar dari negeri ini. Mereka berusaha di Indonesia, bayar pajak pun di Indonesia. “Kalau DJP punya akses hingga ke perbankan, tidak akan ditipu dengan perilaku orang-orang elit yang hanya mikir dirinya sendiri. Tidak ada wacana

dalam kebijakan perpajakan saat ini untuk mengentertain pengusahapengusaha kaya,” ungkap Eva lebih lanjut. Sejauh ini, Kemenkeu juga sudah memberikan verifikasi para wajib pajak yang tercantum dalam Panama Papers kepada Komisi XI. Menteri Keuangan sendiri di hadapan Komisi XI, ungkap Eva, akan menindaklanjuti temuan tersebut. Setelah diverifikasi, akan terlihat apakah sejumlah nama yang menyimpan asetnya di luar negeri itu termasuk penggelapan pajak, penghindaran pajak, transfer pricing, atau profit transferring. Menurut Eva, kebijakan pengampunan pajak bukan menyambut para pengemplang pajak dengan karpet merah. Pasti akan ada tindakan dan konsekuensi yang diberikan kepada para wajib pajak tersebut. “Saya kira, ini framenya lebih kepada penindakan bukan karpet merah, karena duit ditarik lagi oleh mereka.” Soal akurasi nama-nama yang disebut dalam dokumen Panama Papers, sejauh ini pemerintah sudah memverifikasinya. 79 persen namanama WNI dalam dokumen tersebut sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah. Nama-nama seperti Rini Soemarno, Ihsanuddin Noorsy, Chairul Tanjung, bahkan Haryy Azhar sudah diklarifikasi. “Menkeu sudah janji akan menindaklanjuti ke level penindakan. Jadi, ini ada potensi penambahan pendapatan dari pajak mereka.”

(mh)

memberikan pengampunan pajak, tibatiba mencuat skandal Panama Papers ke publik. Ini semakin memperjelas bahwa benar ada aset para pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri. Setidaknya, ada Rp11.400 triliun dana yang tersimpan di luar negeri, milik para pengusaha Indonesia. Pemerintah, kata Eva, perlu menciptakan pra kondisi sebelum bisa menarik kembali dana tersebut ke Tanah Air. Panama Papers cukup membantu pemerintah untuk mengejar namanama pengusaha Indonesia yang muncul dalam dokumen itu. “Orangorang kaya di Amerika dan Swiss saja, yang aturan pajaknya sangat ketat, sudah memberlakukan pelarangan warga negaranya untuk memanfaatkan tax haven. Nah, dalam prinsip perpajakan kita, juga harusnya para wajib pajak Indonesia yang mendapat penghasilan dari sini, ya harus bayar juga ke sini. Enggak boleh diputar ke sana,” seru Eva. Mantan Anggota Komisi III ini mempertanyakan nasionalisme para pengusaha Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri. Pengusaha yang berjiwa nasionalis, idealnya memberi sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negaranya sendiri lewat pajak yang ditunaikannya. “Ini, kan, betapa tidak nasionalisnya para orang kaya itu. Harus ada perombakan perpajakan yang lebih berkeadilan,” tandas Eva lagi. Untuk memantau para wajib pajak,

RUU Pengampunan Pajak Versi Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak) untuk menciptakan objek pajak baru. Ini artinya Direktorat Jenderal Pajak tak perlu melakukan kegiatan berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar (Subjek Pajak) serta perluasan Objek Pajak atau yang biasa disebut ekstensifikasi.

PARLEMENTARIA z Edisi 136 TH. XLVI - 2016

foto: dok

Tujuan pengampunan pajak bukan soal berapa nominal penerimaan pajak. Tapi, agar uang yang parkir di luar negeri bisa kembali diinvestasikan di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengampunan pajak digunakan

l

15

LAPORAN UTAMA

foto: arief/iw

MOMENTUM TAUBAT PARA PENGINGKAR PAJAK

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji

B

Di Indonesia pajak bukanlah satu-satunya instrumen kesejahteraan bagi masyarakat. Ada banyak sumber daya lain yang bisa menjadi penopang kesejahteraan nasional. Kekayaan alam Indonesia tidak bisa dianggap sedikit, jika dikelola secara adil, baik, dan benar, seharusnya bisa menjadi peranti kesentosaan warga negara.

16

agi negara yang menganut sistem ketatanegaraan welfare state, pajak merupakan instrumen distribusi pendapatan negara yang penting. Maka, tak heran negara welfare state akan menetapkan tarif tinggi untuk pajak negara. Indonesia tidaklah demikian. Pajak di negara ini, masih terbilang rendah. Dikutip dari websait resmi Kemenkeu, Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sebesar 25 persen. Jika dibandingkan dengan data yang dilansir oleh Business Insider yang melakukan pemeringkatan negara dengan total pungutan pajak lebih dari 50 persen, maka Indonesia masih ramah kepada para wajib pajak. Berikut lima negara dengan rasio pungutan pajak teratas: Pertama, Aljazair: 72.7 persen. Negara ini merupakan negara dengan total rasio pajak tertinggi di wilayah negara-negara Afrika. L alu, Kolombia: 75.4 persen. Kolombia memberlakukan kebijakan pajak kekayaan yang baru. Kolombia menjadi negara di Amerika Latin urutan ketiga dalam hal total rasio pajak. Selanjutnya, Tajikistan: 80.9 persen. Negara di Asia Tengah ini memiliki


kebijakan tarif pajak 2 persen dari omset, yang berdampak signifikan terhadap perolehan keuntungan perusahaan. Bolivia: 83.7 persen. Kebijakan tiga persen pajak transaksi berdampak pada 60 persen keuntungan perusahaan, bahkan sebelum pajak lainnya diperhitungkan. Lalu, Argentina: 137.3 persen. Sangat mengherankan, total tarif pajak yang dipatok oleh pemerintah Argentina lebih dari 100 persen dari keuntungan perusahaan. Pajak omset saja hampir 90 persen, belum lagi pajak penghasilan dan transaksi keuangan yang termasuk di dalamnya. Namun demikian di Indonesia masih saja ada wajib pajak yang mengemplang dari pembayaran pajak. Saat ada wajib pajak yang taat tidak mendapat apresiasi, di sisi yang berbeda ada pengemplang pajak justru mendapat pengampunan, ini merupakan pilihan yang sulit bagi para pembuat kebijakan. Dengan adanya tax amnesty, diharapkan para pengemplang pajak bisa sadar lalu melakukan pertaubatan. “Oleh karena itu disamping ada tax amnesty kita juga harus pikirkan supaya wajib pajak yang taat, giat, dan rajin mendapat insentif pajak. Suatu saat harus kita pikirkan itu, bagaimana yang taat pajak dan tidak memanipulasi serta tidak telat itu mendapat insentif dari negara,” harap Anggota Komisi XI DPR RI, M. Sarmuji. Kasus Panama Papers dan pengajuan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak belakangan ini memenuhi kolom-kolom pemberitaan media masa. Namun dua isu tersebut sebenarnya hanya kebetulan saja bepapasan dalam waktu yang sama. RUU Pe ng am p u nan Paj a k t id ak dimotivasi oleh isu Panama Papers. Keduanya tidak berkaitan langsung. Sarmuji beralasan, RUU Pengampunan Pajak dibahas hanya

LIMA NEGARA DENGAN PAJAK TERTINGGI DAN TERENDAH Versi Laporan World Economic Forum 2015

LIMA NEGARA DENGAN PAJAK TERENDAH

(eko)

untuk kepentingan nasional. Di dalamnya bertujuan agar aset berupa harta, uang, serta kapital yang dimiliki para wajib pajak dari Indonesia kembali ke tanah asal. Dengan begitu, tujuan pembangunan nasional mendapat dukungan modal dari dalam negeri secara berdikari. “Jadi inisiatifnya itu murni untuk kepentingan nasional kita, kepentingan supaya ada repatriasi aset, repatriasi uang dari luar negeri ke Indonesia, itu murni begitu. Jadi, tidak ada kaitan langsung antara Panama Papers dengan tax amnesty,” tutur Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya, berargumen. Menurut Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur VI ini, RUU Pengampunan P a j a k a d a l a h k e b u t u h a n u nt u k kepentingan investasi jangka panjang. Tetapi Sarmuji menyarankan agar ada langkah untuk mengantisipasi supaya RUU ini tidak hanya berakibat baik secara sepintas saja. “Artinya bukan hanya kebutuhan untuk menambah pendapatan karena kita ada defisit anggaran sebesar Rp290 triliun saja, tetapi untuk kepentingan investasi jangka panjang. Supaya masyarakat Indonesia yang memiliki aset, memiliki uang itu, lebih betah ditanamkan di dalam negeri daripada dibawa ke luar negeri. Itu kepentingan utama kita,” tandasnya. Sarmuji menjelaskan, jika RUU Pengampunan Pajak bisa disahkan, akan terjadi pemasukan modal yang lumayan besar. Uang yang ada di luar negeri akan kembali ke dalam negeri, sehingga bisa berakibat pada peningkatan pendapatan terutama di sisi pajak. Dengan demikian defisit anggaran akan bisa diminimalisir karena ada tambahan pendapatan. Menurutnya sekarang ini, ada kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, pengeluarannya normal tapi pendapatannya tidak normal, kurang dari yang diperkirakan. “Seiring terjadinya repatriasi aset, repatriasi modal dari luar negeri ke dalam negeri, pendapatan kita akan naik, pajak kita akan masuk, sehingga defisit anggarang yang selama ini kita khawatirkan Rp290 triliun, insya Allah relatif tertutupi, bisa diatasi dengan pengetatan, pengefisiensian anggaran,” jelasnya.

LIMA NEGARA DENGAN PAJAK TERTINGGI

1. Hong Kong: 22,8 persen

1. Aljazair: 72,7 persen

Dengan ruang lingkup tarif pajak yang rendah, menurut banyak kalangan Kota Hong Kong telah menjadi satu dari banyak tempat menarik dalam dunia bisnis.

Negara ini merupakan negara dengan total rasio pajak tertinggi di wilayah negara-negara Afrika.

2. Montenegro: 22,3 persen

2. Kolombia: 75,4 persen

Salah satu negara yang berada di Eropa Tenggara ini mempunyai tarif pajak penghasilan yang rendah. Bahkan, nominal pungutan pajak tersebut menjadi salah satu negara Eropa dengan tarif pajak terendah.

Kolombia memberlakukan kebijakan pajak kekayaan yang baru. Kolombia menjadi negara di Amerika Latin urutan ketiga dalam hal total rasi opajak.

3. Kanada: 21 persen

3. Tajikistan: 80.9 persen

Merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat (AS) yang terletak di utara. Dengan ekonomi yang maju, membuat negara itu berada dalam jajaran teratas. Bahkan yang lebih mengejutkan, penduduk Kanada provinsi Manitoba memiliki tingkat pajak korporasi 0 persen untuk usaha kecil.

Negara di Asia Tengah ini memiliki kebijakan tarif pajak 2 persen dari omset, yang berdampak signifikan terhadap perolehan keuntungan perusahaan.

4. Kamboja: 21 persen

4. Bolivia: 83.7 persen

Salah satu negara di Asia Tenggara ini telah berhasil menarik sejumlah besar investasi asing dalam dua dasawarsa atau 20 tahun terakhir. Pasalnya, negara ini memiliki jumlah tingkat pajak yang jauh lebih rendah daripada kebanyakan negara tetangganya yang lebih berkembang.

Kebijakan tiga persen pajak transaksi berdampak pada 60 persen keuntungan perusahaan, bahkan sebelum pajak lainnya diperhitungkan.

5. Namibia: 20,7 persen

5. Argentina: 137.3 persen

Namibia merupakan salah satu dari hanya dua negara Afrika yang berhasil masuk ke dalam daftar.

Sangat mengherankan, total tarif pajak yang dipatok oleh pemerintah Argentina lebih dari 100 persen dari keuntungan perusahaan. Pajak omset saja hampir 90 persen, belum lagi pajak penghasilan dan transaksi keuangan yang termasuk di dalamnya.


l

17

LAPORAN UTAMA

foto: arief/iw

MERAMU RUU PENGAMPUNAN PAJAK

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate

Pengampunan pajak yang diusulkan pemerintah sangat tergantung pada seberapa besar repatriasi dana ke dalam negeri. Ini baru bisa dinilai setelah Rancangan UndangUndang tersebut disahkan dan berjalan. Selain itu, patut diperhatikan pula, seberapa besar minat Warga Negara Indonesia (WNI) yang memarkir dananya di luar negeri untuk membawa kembali ke Tanah Air.

N

anti RUU Pengampunan Pajak akan bisa menjadi ukuran seberapa be sar minat para WNI memasukkan dananya ke dalam sistem perpajakan negara, walau berada di dalam negeri. Jika hal tersebut terealisasi maka akan menambah jumlah yang signifikan dalam sistem perpajakan.

18


Namun jika repatriasi dana kecil, serta dari dalam negeri responnya lemah, maka tentu pengampunan pajak ini bisa dinilai belum berhasil. Banyak yang berharap RUU pengampunan pajak berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karenanya, sangat ditentukan berapa besar tax treaty, perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat untuk meminimalisir pajak ganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Selain itu, juga ditentukan oleh tax ratio, perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Tax ratio seringkali menjadi ukuran kinerja sektor perpajakan. RUU Pengampunan Pajak ada karena inisiatif pemerintah. RUU ini sudah disampaikan Pemerintahan Joko Widodo ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), selanjutnya Badan Musyawarah DPR telah menetapkan bahwa RUU tersebut dibahas dan ditindaklanjuti oleh Komisi XI DPR. “Komisi XI dan pemerintah bahas RUU itu, sekaligus merumuskannya,” begitu, Anggota Komisi XI Johnny G. Plate menjelaskan kepada Parlementaria. Pengampunan pajak merupakan ikhtiar pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi agar terjadi repatriasi dana WNI ke dalam negeri. Dalam perumusan RUU pengampunan pajak unsur DPR yang terdiri dari fraksi-fraksi menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM), agar selanjutnya pemerintah dan DPR meramu bersama sehingga mendapat rumusan yang tepat dalam susunan undang-undang yang dirancang bersama.

S e n ada d e n g a n p e m e r i nt a h , Johnny yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat ( N a s d e m) , m e n g h a ra p k a n a g a r RUU Pengampunan Pajak mampu mendorong pemulangan kembali dana-dana WNI ke Tanah Air yang ada di luar negeri. Menurutnya, repatriasi dana bisa meningkatkan kemampuan likuiditas dalam negeri agar mampu memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktu yang telah ditentukan. “Repatrisasi ini berguna sekali untuk negara ini dalam rang ka meningkatkan likuiditas dalam negeri kita. Kalau masuk seribu sampai dua

pinjam kepada rakyatnya sendiri,” demikian Johnny memberi contoh. Kedua, likuiditas bisa mendorong untuk pembiayaan-pembiayaan proyek yang akan dikerjakan pemerintah, yang telah menjadi program pemerintah namun ada dalam sektor privat. Johnny menjelaskan, pembiayaan tersebut adalah business to business, sehingga likuiditas itu bisa digunakan untuk proyek-proyek yang dibutuhkan pemerintah, termasuk infrastruktur komersial yang menarik bagi para investor untuk masuk ke dalam negeri. Dengan masuknya dana ke dalam n e g e r i , m a k a a k a n m e n d o ro n g investasi-investasi baru di sektor

hukum, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan dalam regulasi. “Yang kita harapkan dana WNI itu segera kembali. Mereka akan bandingkan kenyamanan investasi dengan duitnya yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Karena uang akan berpihak pada kenyamanan dan keamanan investasinya,” jelas Johnny. Berkaitan dengan objek pengampunan pajak, politisi dari dapil Nusa Tenggara Timur I ini mengungkapkan, pengampunan tidak bisa diberikan kepada orang-orang atau lembagalembaga yang tersangkut dengan masalah hukum tipikor misalnya,

ribu triliun, tentu akan menambah likuiditas yang besar ke dalam negeri,” papar Johnny. Alumnus Unika Atma Jaya Jurusan Ekonomi Bisnis Manajemen ini menjelaskan likuiditas bisa digunakan untuk dua hal. Pertama, kalau pemerintah membutuhkan dana, pemerintah bisa mengeluarkan surat utang negara, sebagai pinjaman kepada kreditur-kreditur di dalam negeri sendiri. Hal demikian berarti, utang-utang dalam negeri kualitasnya menjadi lebih kuat, karena tidak melakukan pinjaman ke luar negeri. “Kita tidak pinjam ke luar negeri ke negara asing, tapi kita pinjam ke warga negara sendiri. Ini terjadi di Jepang. Sehingga utang-utang negara di Jepang itu kualitasnya tinggi karena

privat. Hal tersebut berdampak pada investasi-investasi yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bisa dibiayai oleh dana-dana WNI sendiri yang sudah ada di Indonesia. “Kalau sebelumnya mungkin saja dari luar negeri, bisa dari warga negara, atau dari perusahaan asing, bisa juga dari perusahaan Indonesia yang berdomisili atau berbadan hukum di negara asing. Ini semua adalah hal yang legal. Yang legal ini kalau bisa dibawa ke dalam negeri dan mendorong untuk menambah likuiditas dan investasi di dalam negeri, tentu lebih baik,” ungkapnya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menggenjot serta mendorong masuknya investasi ke dalam negeri. Investasi membutuhkan kepastian

dalam status terpidana, dalam status tersangka, atau status terdakwa. Tentu ini bukan menjadi bagian dari lingkup tax amnesty. “Namun kalau tidak punya status hukum tentu kita juga tidak akan menarik-narik, seakan-akan memiliki masalah hukum,” tutur Johnny. D i a m e n g h a ra p k a n u n d a n g undang ini bisa mendorong intensif ikasi pajak mening kat, sehingga selanjutnya reformasi di sektor perpajakan berjalan dengan baik, termasuk di birokrasi dan sistem perpajakan. “ Yang kita harapkan ini WNI janganlah menaruh dana di luar negeri. Sekarang waktunya bangun ekonomi kita. Nah, untuk itu kita berikan amnesty, kita berikan pemaafan,” demikian Johnny menyampaikan alasan.


l

(eko)

RUU Pengampunan Pajak mampu mendorong pemulangan kembali danadana WNI ke Tanah Air yang ada di luar negeri. Repatriasi dana bisa meningkatkan kemampuan likuiditas dalam negeri agar mampu memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktu yang telah ditentukan

19

LAPORAN UTAMA

Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi

PERLU REGULASI UNTUK HALANGI MODAL KELUAR Bila pemerintah berhasil menarik aset para pengusaha Indonesia di luar negeri, di mana asetaset itu ditempatkan? Tidak ada fasilitas yang ideal di Indonesia untuk menempatkan begitu banyak aset yang selama ini diparkir di luar negeri. Apalagi pasar uang dan bursa saham di Tanah Air sedang buruk.

B

Salamuddin Daeng

20


foto: jayadi

egitulah pandangan Salamuddin Daeng kepada Parlementaria April lalu. Peneliti pada Pusat Kajian Ekonomi Politik, Universitas Bung Karno, Jakarta ini, melihat, perlu ada regulasi untuk menahan arus modal ke luar negeri. Ini penting, agar tidak ada lagi tradisi melarikan modal dan aset ke negara-negara yang memiliki suaka pajak. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang bisa Anda komentari dari rencana pemerintah memberi pengampunan pajak? Pertama, kita menganut sistem devisa bebas. Artinya setiap warga negara bebas menggunakan mata uang asing di dalam negeri. Tidak ada peraturan yang membatasi lalu lintas devisa di Indonesia. Jadi, kerangka peraturan keputusan ini tidak memungkinkan tercapainya upaya strategi tax amnesty. Kedua, kalau ada uang yang masuk senilai uang yang direncanakan oleh pemerintah lewat peraturan tax amnesty, belum tentu uang itu akan menimbulkan manfaat kalau dalam sistem keuangan yang terbuka. Efek psikoligisnya bisa membahayakan sistem moneter kita. Bisa menjatuhkan perbankan dan sektor keuangan. Jadi, ini bukan masalah sepele. Ketiga, tax amnesty ini sama saja membiarkan dan menumbuhkan k o r u p s i . Ta x a m n e s t y b e r a r t i menyediakan ruang untuk manipulasi pajak dan pengemplangan pajak dalam sistem hukum nasional. Keempat, saya menyoroti aspek ketidakpastian hukum. Bisa saja RUU ini bila sudah diundangkan lalu digugat ke MK. Dan MK bisa membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa di Indonesia kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebijakan. Kelima, UU ini nantinya tidak boleh diskriminatif. Jadi, UU tax amensty harus mempunyai kaidah hukum yang menganut asas nasional treatment dan equal treatment.

Ini sama saja menghancurkan sektor keuangan. Akhirnya dana masyarakat sebagian mengalir dalam surat utang pemerintah, tidak mau deposito ke perbankan. Itulah penyebab APBN mengalami defisit.

Selama ini, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, karena sistem perundang-undangan Indonesia buruk sekali. Skandal BLBI saja yang Rp630 triliun, tidak bisa diapa-apain. Apalagi, pengemplang pajak modus operandinya lebih tertutup daripada BLBI. Saya pribadi percaya ada banyak orang Indonesia menyimpan uangnya di sana.

Apakah ini bisa diatasi dengan tax amnesty? Sekarang saya mau tanya, uang masuk itu disuruh masuk ke mana? Pungutan pajaknya itu, kan, setelah ada uang masuk. Mereka beli barang, belanj a barang, belanj a modal, belanja usaha, bikin invesatasi, baru ada pajaknya. Masa uang masuk langsung jadi pendapatan negara. Kalau ditempatkan di obligasi baru bisa dipotong pajak. Kalau disuruh masuk ke surat utang pemerintah, negara ini akan menjadi negara pencuci uang dari hasil kejahatan. Kalau tax amnesty mau masuk harus disediakan ruang dahulu masuknya

mau ke mana. Harus ada reformasi besar-besaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi langsung maupun tidak langsung yang masuk ke Indonesia. Dengan sistem lalu lintas keuangan yang sifatnya global kita bisa memindahkan uang kita dari satu negara ke negara lain sesuka hati. Uang itu belum tentu mau pindah ke Indonesia. Mau pindah ke pasar keuangan Indonesia, pasar keuangan kita lagi buruk sekali. Mau pindah ke bursa saham, bursa saham kita pun tidak menjanjikan apa-apa. Menurut Anda, bagaimana Panama Papers bisa terungkap? Karena ada perang informasi. Tujuannya, mendelegetimasi para pemimpin politik di dunia. Ini juga perang inteligen. Pe m e r i nt a h m e nya t a k a n 7 9 persen nama WNI dalam Panama Papers sesuai dengan data yang dipegang pemerintah. Anda percaya itu? Siapa yang mempercayai informasi bahwa 79 persen nama-nama pengusaha Indonesia dalam Panama Papers sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah. Pemerintah tidak punya data itu. Kalau data itu bersumber dari Panama Papers mungkin iya. Tapi, kalau data dari pemerintah tidak mungkin. Selama ini, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, karena sistem perundang-undang Indonesia buruk sekali. Skandal BLBI saja yang Rp630 triliun, tidak bisa diapa-apain. Apalagi, pengemplang pajak modus operandinya lebih tertutup daripada BLBI. Saya pribadi percaya ada banyak orang Indonesia menyimpan uangnya di sana. Penyelesaiannya, harus membuat UU yang mampu menghalangi modal keluar. Harus buat regulasi untuk menahan arus keluar dari Indonesia terutama dari praktik korupsi, karena koruptor tidak meyimpan uangnya di Indonesia.


l

(mh)

Pemerintah ingin dengan tax amnesty ini ada solusi untuk menutupi defisit anggaran. Pendapat Anda? Defisit APBN disebabkan dua hal. Penyebab pertama, penerimaan pajak di dalam negeri yang rendah dan penerimaan negara bukan pajak yang merosot. Defisit APBN yang disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak, lantaran ekonomi tumbuh bukan bersumber dari satu mata rantai industri yang kuat, melainkan dari segelintir perusahaan besar yang sebagiannya perusahaan asing. Kita tahu, perusahaan-perusahaan itu sangat jeli melihat peluang untuk tidak membayar pajak. Penyebab kedua, keadaan UU Perpajakan belum konek dengan kebutuhan membangun industri. Industri tidak tumbuh. Padahal, pajaknya besar. Contoh, kenapa tembakau itu besar sekali baik cukai maupun pajaknya, karena full integrated dari bahan baku sampai pasar, semua ada di dalam. Maka dia menyumbang cukai sampai Rp140 triliun. Mana ada pendapatan besar dari sektor seperti ini yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Yang lain, 7080 persen menggunakan bahan baku impor. Kita di sini mengembang kan industri perakitan. Nilai tambahnya kecil. Pajak hanya dibayar dari sektor hilir saja. Itu secara teori kita gagal. Ingat, konsumen atau rakyat Indonesia tidak bisa dikuras dengan pajaknya. Jadi, ada 3 hal yang harus dievaluasi, yaitu ivestor asing yang ngemplang pajak di sini, evaluasi stuktur industri, dan evaluasi daya beli masyarakat. Penyebab ketiga, tingginya sumber kewajiban pemerintah terhadap utang yang bunganya luar biasa. Di Indonesia utang obligasi pemerintah lebih tinggi bunganya dari obligasi pembangunan. Itu membangkrutkan pendapatan bank pemerintah. Di Indonesia terbalik, nilai obligasi lebih tinggi dari obligasi bunga perbankan.

21

SUMBANG SARAN

PEMBARUAN SISTEM PERPAJAKAN LEBIH PENTING DARI TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK) Oleh:

Mandala Harefa Peneliti Ekonomi Kebijakan Publik Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI

foto: dok

P Mandala Harefa

Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, orang pribadi atau badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba, dan perdagangan manusia.

22

embahasan RUU Pengampunan Pajak yang bertujuan meningkatkan penerimaan, saat ini sedang dikerjakan secara intensif oleh DPR RI. Hal ini mengingat target penerimaan pajak pada tahun anggaran 2015 tidak tercapai. Dari sisi perpajakan, pengampunan pajak sebenarnya masuk ke dalam kategori intensifikasi pajak, karena secara prinsip tidak menambah subjek/objek pajak baru. Pengampunan pajak diberlakukan terhadap mereka yang memiliki tunggakan pajak, dan menyimpan uang atau harta kekayaan terutama di luar negeri sehingga diharapkan akan memindahkan uang dan harta ke k ay a a n n y a ke d a l a m n e g e r i . Diyakinkan bahwa DPR tidak akan mempersulit proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax a m n e s t y ) . P i m p i n a n DPR y a k i n program pengampunan pajak—setelah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, penerimaan pajak akan bertambah dan tax base pajak akan semakin baik. Harapan pemerintah mengasumsikan penerimaan negara dari amnesti pajak kurang lebih sebesar Rp60 triliun dalam APBN 2016. Angka ini diperoleh dari tarif tebusan 3% dikalikan dengan dana (uang) yang masuk dari luar negeri sekitar Rp 2.000 triliun. Artinya untuk memperoleh penerimaan


tersebut, pemerintah harus membuat sebuah Undang-Undang. Nampaknya dalam tujuan jangka pendek kebijakan ini adalah untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2016. Secara sederhana, tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta s a n k s i p i d a n a t e r t e nt u d e n g a n membayar uang tebusan. Dalam draft RUU Pengampunan Pajak, yang mejadi perhatian adalah Pasal 10 RUU Pengampunan Pajak yang menyebutkan, “Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, orang pribadi atau badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba, dan perdagangan manusia.” Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra karena hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tidak akan diusut dan diperiksa secara hukum apabila uang yang berada di luar negeri dikembalikan ke Indonesia. Namun harta kekayaan yang berasal dari kejahatan tetap diusut apabila kejahatan tersebut merupakan kejahatan terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia. A n e h ny a a d a l a h t i n d a k p i d a n a

korupsi tidak disebutkan dalam RUU Pengampunan Pajak tersebut, sehingga apabila RUU ini disahkan harta kekayaan yang ada diluar negeri yang didapatkan dari hasil korupsi ataupun pencucian uang akan sah ketika kembali ke Indonesia dalam bentuk pengampunan Pajak. Hal inilah yang perlu diatur lebih lanjut secara jelas agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pajak Penghasilan. Dari aspek teknis dan tahapan, objek pengampunan pajak bukan hanya uang dan/atau harta kekayaan yang disimpan di luar negeri, tapi

pajak akan memperoleh surat keputusan pengampunan pajak dari Ditjen Pajak. Pemerintah harus memberi jawaban maksimum 30 hari sejak wajib pajak mengajukan permohonan pengampunan pajak. Jika lewat batas itu pemerintah belum merespons, pengampunan pajak dianggap telah dikabulkan. Setelah itu, Dirjen Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak (SKPP) maksimum tujuh hari setelah pengajuan. Tarif tebusan untuk pengampunan pajak terdiri atas 3 (tiga) golongan berdasarkan periodisasi pengampunan pajak, yaitu

tebusan un tuk pelaporan harta adalah 6% untuk tiga bulan pertama, 8% untuk tiga bulan kedua, dan 10% untuk enam bulan selanjutnya. Sementara untuk yang melakukan repratriasi, maka tarif tebusan seharusnya diber lakukan adalah 5% untuk tiga bulan pertama, 7% untuk tiga bulan kedua, dan 9% untuk enam bulan. Selain itu, kewajiban/prinsip repatriasi modal seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aturan amnesti pajak. Artinya, pemerintah juga bersedia mengembalikan uang WNA yang diinvestasikan di Indonesia

Pengampunan pajak tidak berlaku terhadap uang atau pendapatan dari hasil kejahatan terorisme, perdagangan narkoba dan obat terlarang, hasil pembajakan/perompakan, serta kejahatan perdagangan manusia. Tetapi bagaimana terhadap uang hasil dari perjudian di luar negeri oleh WNI

juga di dalam negeri yang tidak dilaporkan atau dilaporkan tapi tidak secara benar. Dengan demikian, maka pengampunan pajak tidak berlaku terhadap uang atau pendapatan dari hasil kejahatan terorisme, perdagangan narkoba dan obat terlarang, hasil pembajakan/ perompakan, serta kejahatan perdagangan manusia. Tetapi bagai mana terhadap uang hasil dari perjudian di luar negeri oleh WNI. Mekanisme dan Tahapan Mekanisme pengampunan pajak adalaha bahwa orang pribadi atau badan yang mengajukan amnesti

Pertama, wajib pajak (WP) badan atau pribadi yang mengajukan permohonan pengampunan pajak pada JanuariMaret (Kuartal I) 2016 dikenai tarif tebusan 2% dari nilai bersih harta yang dilaporkan. Kedua, jika permohonan diajukan pada periode April-Juni (Kuartal II) 2016 waajib pajak terkena tarif tebusan 3%. Ketiga, pengenaan tarif 5%, jika wajib pajak mengajukan permohonan pengampunan pajak dari Juli sampai akhir Desember 2016 (Semester II). Nilai bersih harta adalah harta dikurangi utang. Bila mengacu pada standar negara negara OECD, tarif tebusan minimal 2% terlalu rendah, dimana tarif

ke negara asalnya untuk tujuan tertentu, seperti pengampunan pajak dan lainnya. Sebenarnya potensi pajak sangat besar, hanya kinerja Pajak, upaya mening katkan perolehan sektor pajak belum optimal, bisa jadi lemahanya data-data terkait wajib pajak. Artinya tax base-nya masih sangat kecil, sehingga, banyak kebijakan terkait masalah pajak dikeluhkan pengusaha, misalnya tarif pajak penghasilan (PPh) yang tinggi dan pengenaan pajak yang berganda (double tax). Atau ada pajak yang seharusnya masuk ke kategori retribusi. Bahkan Asosiasi Pengusaha


l

23

SUMBANG SARAN Indonesia (Apindo) menyatakan Direktorat Jenderal Pajak belum bisa menjangkau dana masyarakat, terutama pelaku usaha Indonesia yang memiliki aset besar dengan anak usaha cukup banyak. Bahkan diyakini ada sekitar 60-70% dana yang tidak tersentuh pajak oleh Ditjen Pajak. Sebagian dana tersebut masuk kelompok underground ekonomi dan jumlah 60-70% tersebut adalah jumlah yang paling minimal yang tidak terjangkau. Sehingga menurutnya warga negara Indonesia yang membayar pajak baru hanya sekitar 30-40%. Dari keseluruhan itupun didetailkan oleh DJP yakni ilegal logging, ilegal fishing dan ilegal mining. jika 70% dana tersebut diolah, artinya penerimaan pajak yang akan datang mampu bertambah sebanyak empat kali lipat dari saat ini. Isu yang Berkembang Te r a k h i r s e b e l u m m a s u k pembahasan, isu yang berkembanag adalah adanya ketidakmampuan pemerintah memenuhi target pajak. Seharusnya aparat bersikap tegas terhadap pengemplang pajak, bukan mengampuni pengemplang pajak. Sanksi sosial dengan mengumumkan

ke publik siapa pengempalang pajak akan lebih efektif. Terlebih data-data pengemplang pajak yang dimiliki Ditjen pajak sangat lengkap. Selain itu pengajuan RUU Pengampunan Pajak dipercepat mengingat, bila tidak maka akan berpotensi menyandera RAPBN-P 2016 yang rencananya akan segera dibahas. Oleh karena itu perlu perbaikan sistim perpajakan. Namun melihat nilai pemasukan bagi APBN adalah relatif kecil dan tidak sepadan untuk bisa menutup defisit APBN 2016 yang ditargetkan 2,1% dari total PDB. Seolah-olah bila tax amnesty tidak segera diundangkan, APBN bisa bangkrut dan dampaknya kepada perekonomian. Dengan catatan defisit ratusan triliun rupiah dari total PDB, andalan penerimaan negara dari penerimaan pajak yang diprediksi terjadi kekurangan setoran (shortfall) hingga Rp200 triliun dari target Rp1.300 triliun di APBN 2016. Munculnya isu terkait adanya nama-nama 2.961 orang Indonesia tokoh-tokoh pada kasus Panama Papers semakin mendorong pemerintah dan menjadi alasan yang tepat untuk mempercepat pembahasan tax amnesty. Secara langsung kasus Panama Papers mengungkap adanya pengemplang

pajak asal Indonesia. Padahal ada atau tidak munculnya kasus Panama Papers, pemerintah melalui Ditjen Pajak seharusnya merespon data-data pengemplang pajak yang telah terpublikasi tersebut, bukan memberikan pengampunan. Merespons Panama Papers harus dengan kebijakan strategis, seper ti bentuk tim investigasi, karena kebijakan tersebut hanya akan dinikmati sebag ian kecil pengemplang pajak yang siap diampuni. Melalui kebijakan ini tentunya akan memutihkan hasil penghasilan pengempalang pajak yang sumbernya diduga dari hasil korupsi, perdagangan narkoba atau hasil uang dari penyeludupan. Hal ini tentunya akan mencederai rasa keadilan para wajib pajak yang selama ini selalu setia menjadi pembayar pajak. Amnesti pajak harus memperhatikan aspek keadilan, terutama bag i wajib pajak yang selama ini patuh. Selama ini kebijakan pajak belum mencerminkan keadilan yang dapat dilihat dari data Bank Dunia yang menunjukkan besarnya ketimpangan kekayaan, yaitu 1% penduduk menguasai 50,3% aset di dalam negeri. (lihat tabel)

Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2008-2013 Tahun Keterangan

2008

2010

2011

2012

2013

Jumlah WP Terdaftar

7,137,023

15,911,576

19,112,590

22,319,073

24,812,569

28,002,205

WP terdaftar yang Wajin menyampaikan SPT

6,341,828

9,996,620

14,101,933

18,116,000

17,659,278

17,731,736

Total WP yang menyampaikan SPT

2,097,849

5,413,114

8,202,309

9,033,233

9,482,480

10,790,650

Tingkat Kepatuhan (%)

33.08%

54.15%

58.16%

49.86%

53.70%

60.86%

Realisasi Penerimaan Pajak (%)

105.9%

97.9%

98.1%

99.3%

96.4%

92.6%

11.1%

11.9%

12.1%

12.8%

13.1%

13.0%

Tax Rasio (%) Sumber: Forum Pajak Berkeadilan 205 (diolah dari DJP)

24

2009


Perbaikan Sistem Perpajakan dan Anggaran Dalam penerapan insentif pajak seperti tax amnesty, Indonesia telah melakukan beberapa kali yakni: insentif pajak yang diberikan (tax holiday, tax amnesty / sunset policy): tahun 1965, 1984, 2008. Dari pengalaman kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap besarnya penerimaan pajak di tahun yang bersangkutan, namun belum tentu akan berlanjut dan justru penerimaan pajak kembali turun. Bila ditelusuri kebijakan yang diluncurkan, terlalu banyak insentif pajak diberikan kepada korporasi dan orang super kaya sehingga kebijakan ini dikawatirkan kontra produktif dan menimbulkan moral hazard. Harapan dari kebijakan tersebut akan meningkatan penerimaan pajak dalam waktu cepat. Setelah durasi tax amnesty selesai pada kenyataan dari waktu yang lalu tidak lebih dari 50% dari target yang ditetapkan. Implikasi lainnya banyak pengemplang pajak adalah orang yang memiliki kekayaan, korporasi dan orang memiliki dari hasil korupsi sengaja merekayasa laporan pendapatan: minimization, decreasing dan smoothing. Kegagalan implementasi pengampunan pajak tersebut disebabkan, pemerintah tidak siap untuk memenuhi persyratan dalam tax amnesty. Dalam penerapan tax amnesty ada persyaratan utama yang harus dipersiapkan anatara lain perangkat regulasi dari undangundang yang memayungi terkait masalah perpaj akan, peraturan pelakasananya hingga petunjuk teknis, sosialisasi yang massif agar diketahui oleh seluruh masyarakat , informasi diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak, dan adanya jaminan kerahasiaan data-data yang akan diungkapkan serta perbaikan structural kelembagaan perpajakan dan prilaku para aparat pajak, Terkait masalah tax base data perpajakan, Indonesia diyakini akan kesulitan menerapkan keterbukaan

dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Pasalnya Indonesia memiliki kelemahan data perpajakan yang dapat diberikan kepada negara lain yang memberlakukan AEoI. Kesepakatan keterbukaan data dari AEoI tersebut menganut azas resiprokal, di mana jika Indonesia menginginkan data pajak dari negara lain maka Indonesia harus terlebih dahulu memberikan data dan informasi perpajakan ke negara tersebut. Prinsip ini juga perlu dipikirkan dalam RUU Pengampunan Pajak.

Dalam pengampunan pajak seharusnya juga dicantumkan skema repatriasi yang jelas. Pengampunan pajak berpotensi gagal mencapai tujuan utama bila tidak membedakan antara wajib pajak dan bukan wajib pajak. Pemerintah harus memiliki data akurat dan sistem administrasi perpajakan yang baik dalam sistem keuangan negara/ anggaran negara.

Penutup Adanya pengampunan pajak hendaknya sejalan dengan upaya reformasi undang-undang perpajakan secara keseluruhan dan perubahan struktural kelembagaan perpajakan. Sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.

Jika tidak, dikhawatirkan kebijakan ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk ‘memutihkan’ kejahatan mereka yang berpotensi merugikan negara. Demikian pula keputusan DPR mereformasi sistim penganggaran negara dan sistim perbankan perlu ditindaklanjuti. Membuka akses perbankan untuk pajak, menginisiasi, dan mengidentifikasi single indetification number untuk melihat sistim perpajakan yang baik. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian karakteristik wajib pajak, karena pemerintah ada jalan lain untuk menutupi kurangnya penerimaan pajak reformasi fiskal secara menyeluruh. Belum menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara, namun dapat sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi, dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Dalam pengampunan pajak seharusnya juga dicantumkan skema repatriasi yang jelas. Pengampunan pajak berpotensi gagal mencapai tujuan utama bila tidak membedakan antara wajib pajak dan bukan wajib pajak. Pemerintah harus memiliki data akurat dan sistim administrasi perpajakan yang baik dalam sistim keuangan negara/anggaran negara. Indonesia juga baru akan mengikuti inisiatif BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) atau pertukaran data otomatis dengan negara lain, yang bisa menangkal praktik penghindaran pajak ke luar negeri Aturan tersebut tidak akan bisa digunakan, karena objek pajaknya sudah diampuni sebelumnya. Mandat untuk membangun sistim administrasi perpajakan, pengawasan kepatuhan pasca-pengampunan belum jelas. Hal ini dikawatirkan berpotensi terjadinya mal-administrasi dan berdampak pada kepatuhan pajak di masa mendatang.


l

25

foto: iwan

PENGAWASAN

Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA di salah satu sekolah di Riau.

UJIAN NASIONAL 2016 JAUH LEBIH BAIK Ujian Nasional (UN) tahun 2016 diikuti oleh lebih dari 7,6 juta peserta dan 97 ribu satuan pendidikan, dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sederajat, hingga Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sederajat. UN tingkat SMA, SMK dan Sederajat telah usai, tentu ada evaluasi yang menyertai, agar pelaksanaannya semakin baik kedepannya.

26

T

ahun ini, UN terbagi menjadi dua jenis metode, yakni Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP), dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNKP diadakan di lebih dari 93 ribu sekolah, dan diikuti oleh lebih dari 6,6 juta peserta UN SMP, SMA dan Sederajat. Di tingkat yang sama, UNBK diikuti oleh lebih dari 921 ribu peserta di 4.381 sekolah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai, pelaksanaan UN untuk tingkat SMA, SMK dan Sederajat tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apabila tahun lalu masih ditemukannya soal UNKP yang seringkali tertukar atau kurang, Sutan menilai tahun ini hampir tidak ditemukan kasus itu. Koordinasi seluruh


pihak yang terlibat semakin baik. Fokus pada pelaksanaan UNBK, politisi F-Gerindra itu mendorong agar penyediaan sarana dan prasarana semakin dilengkapi. Pasalnya, dari pelaksanaan metode UN yang baru berjalan dua kali itu, masih ditemukan berbagai permasalahan. Terutama, minimnya jumlah komputer dan kekhawatiran adanya pemadaman listrik. “Kita tahu, penyediaan komputer, server, dan listrik masih terbatas. Untuk itu, saat rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu, Komisi X meminta pada UN tahun mendatang, agar Mendikbud lebih meningkatkan infrastruktur komputer, server, serta koordinasi dengan PLN terkait listrik, dan Telkom dalam hal server,” kata

Apresiasi Pelaksanaan UNBK

foto: azka

K Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Ferdi mendapatkan laporan dari pelaksanaan UN di Kabupaten Gresik dan Kota Blitar, peserta yang mengikuti UN tampak tidak grogi, karena kini UN tidak menjadi satu-satunya faktor kelulusan. Sehingga membuat siswa happy, tidak tertekan, dan enjoy ketika mengerjakan soal-soal UN. “Alhamdulillah tidak ada masalah UN di Gresik dan Blitar. Kalau siswa mengalami kesulitan maka siswa yang bersangkutan tinggal tunjuk tangan, lalu direspon oleh pengawas atau panitia, tidak lama diselesaikaan dan petunjuknya jelas,” kata politisi F-PG itu. Terkait tingkat integrasi dan kejujuran yang diusung dalam UNBK, Ferdi menilai hal itu relatif bisa dijamin. Karena soal dalam UNBK identik dengan variasi satu kelas berbeda-beda, sehingga memperkecil peluang untuk berbuat kecurangan termasuk meniadakan joki atau saling menyontek. Politisi asal dapil Jawa Barat itu mendapatkan harapan dari masyarakat, agar UNBK bisa dilakukan serentak dan ada target waktu. UNBK pun dinilai membawa beberapa hal positif, lebih jujur, transparan dan sederhana. Melalui UNBK juga, sebagai salah satu cara bagi para siswa menghadapi kemajuan teknologi serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

(as)

mendorong agar Kemendikbud terus melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan UNBK juga semakin baik. “ Tahun ini baru bisa berlangsung sekitar 4 ribuan sekolah. Tentu banyak yang belum. Ini bertahap, ada peningkatan yang signifikan dari tahun kemarin ke tahun sekarang. Mudah-mudahan di tahun depan, ada peningkatan lagi. Sehingga pada tahun 2018, semua sudah bisa melaksanakan UNBK,” harap Sutan. Ia juga berharap dengan UN yang menggunakan metode UNBK, dapat meningkatkan integritas dan kejujuran siswa, karena antar siswa tidak dapat saling mencontek. Ia juga mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati, demi generasi bangsa di masa mendatang. “Mudah-mudahan UNBK ini menjadi solusi ke depannya. Walaupun UN itu tidak menjadi syarat kelulusan, tapi ini menunjukkan integritas, kejujuran, bagaimana seorang siswa, mempunyai karakter integritas. Kita juga mendorong koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanan UNBK ini, agar melakukan dengan hati untuk kepentingan anakanak kita di masa mendatang dan integritas bangsa,” harap Sutan sembari menutup wawancara.

omisi X DPR mengapresiasi daerah-daerah yang telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah, usai memantau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri I Gresik, dan persiapan UNBK di SMP Negeri I dan SMP Negeri IV Gresik, beberapa waktu lalu

(sf )

Sutan, saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Menanggapi masih adanya permasalahan pemadaman listrik, Sutan mengakui memang itu menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan terjadi saat UNBK berlangsung. Tentunya, hal ini membutuhkan koordinasi dengan PLN, sebagai provider penyelenggara kelistrikan. Ia khawatir, jika sampai terjadi pemadaman listrik, bisa menghilangkan konstentrasi peserta UN. “Kita mengharapkan PLN memberikan garansi bahwa penyediaan arus listrik cukup, dan tidak ada pemadaman listrik ke sekolah yang sedang mengadakan UNBK. Dan bila diperlukan, genset disiapkan di sekolah-sekolah agar tidak ada lagi persoalan pemadaman listrik. Walaupun masih menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan genset,” imbuh Sutan. Sutan juga menaruh perhatian besar terhadap peserta UN dari kaum disabilitas. Menurutnya, kaum disabilitas juga harus mendapatkan hak yang sama ketika melaksanakan UN. Apalagi, Undang-undang Disabilitas juga telah disahkan. Dalam hal ini, ia meminta Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana UN dalam bentuk huruf braille, khusus untuk penyandang tunanetra. Namun ternyata masih ditemukan adanya permasalahan di lapangan. Pihak sekolah tidak mengajukan permintaan naskah soal UN khusus braille, padahal Kemendikbud sudah menyediakannya. “Sekolah-sekolah ada yang belum mengajukan kebutuhan naskah soal berbentuk braille. Ini juga kita minta agar Kemendikbud meningkatkan sosialisasi dan koordinasi bahwa mereka menyiapkan naskah soal khusus untuk anak-anak disabilitas, sehingga mereka tetap mendapatkan hak yang sama,” papar Sutan. Kedepannya, politisi asal daerah pemilihan Jambi ini mendorong Kemendikbud untuk menambah sarana dan prasarana UNBK, dan menambah sekolah peserta UNBK. Ia juga


l

27

PENGAWASAN

28

foto: azka

A

n g g o t a Ko m i s i X DP R RI My Esti Wijayati menegaskan, perlu adanya evaluasi mendalam terkait dua sistem yang berlaku dalam pelaksanaan UN, yakni UNKP dan UNBK. Pasalnya ia mendapatkan laporan, akibat dari sistem UNBK yang bergantian, ada kekhawatiran hal ini akan mempengaruhi psikologi anak, bahkan ketakutan terjadinya kebocoran soal. “Ada keluhan dan ketakutan terjadinya kebocoran soal. Buktinya, telepon genggam masih bisa dibawa masuk peserta UNBK ke dalam kelas. Dikhawatirkan hal itu bisa memberikan informasi kepada temannya. Kalau dikatakan soalnya berbeda, tidak juga. Mereka masih menyatakan soalnya sama,” analisa Esti. Esti tak memungkiri, jika pelaksanaan UNBK sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), tentunya keinginan untuk mendapatkan tingkat integritas dapat tercapai. Namun, memang diperlukan ketaatan pada SOP yang berlaku, dari siswa, pengawas, dan semua sistem yang digunakan. Ia menilai, hal ini dapat menurunkan ke c u ra n g a n d a n m e n g u ra n g i kebocoran. “Nah masalahnya, bagaimana dengan kesiapan untuk melaksanakan SOP yang sudah dibuat itu. Karena fakta masih membuktikan bahwa pelanggaran terhadap SOP masih ada,” ketus Esti. Berbicara persoalan teknis lainnya di lapangan, Esti juga menyoroti masalah ketersediaan sarana dan prasarana. Misalnya soal jumlah unit komputer. Ia meminta kepada sekolah agar tidak memaksakan pengadaan komputer hanya agar dapat menggunakan sistem UNBK. Apalagi hanya untuk sekedar mengejar gengsi.

Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati “Memang, karena menggunakan sistem UNBK, mereka merasa lebih keren, lebih maju, lebih favorit, dan lebih top. Ada rasa kebanggaan tentunya. Tapi jika ini menjadi gengsi yang harus dikejar, dan sekolah akan memaksakan untuk menggunakan UNBK, maka ini akan menjadi beban kepada wali murid. Terlalu memaksakan,” khawatir Esti. Permasalahan pemadaman listrik, juga menjadi sorotan politisi F-PDI Perjuangan itu. Menurutnya, pemadaman listrik masih menjadi a n c a m a n p e l a k s a n a a n U N BK . Ironisnya, untuk mengantisipasi pemadaman listrik, sekolah harus menyediakan biaya yang besar untuk menyewa genset. “Ketika berbicara listrik, kita tidak bisa paksakan tidak padam, karena ini berkaitan dengan alam, misalnya petir, dan lain-lain. Sekolah yang mengadakan UNBK, memang harus menyediakan genset. Kita mendapatkan laporan bahwa untuk sewa genset, baik mati atau hidup, itu mencapai Rp 1 juta per hari. Ini cukup memberatkan,” imbuh Esti. Jikalau sekolah harus membeli


genset, masih kata Esti, ini tentunya juga akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga, perlu ada pertimbangan yang mendalam, apakah sekolah akan melaksanakan UN dengan UNBK atau UNKP. “Kami ingin melihat perbandingan kebutuhan anggaran, harus pakai kertas, atau harus pakai komputer. Dulu kan alasannya menggunakan komputer karena lebih hemat. Namun hanya hemat di Pemerintah Pusat, tapi bagaimana dengan Pemerintah Daerah. Walaupun ada amanat UU, namun jika anggaran tidak mencukupi, tentu ini menjadi beban yang akan mengurangi kualitas pendidikan kita,” papar Esti. Untuk itu, tambah politisi asal dapil DI Yogyakarta itu, ke depannya Pemerintah harus memikirkan matang-matang untuk menyelenggarakan UNBK di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat masih banyak sekolah di daerah yang masih minim sarana dan prasarana, sehingga jika harus ‘dipaksakan’ melakukan UNBK, dikhawatirkan akan menjadi beban berat. “Anggaran menjadi kunci bahwa kita mau melaksanakan UNBK atau tidak. Dari sisi kesiapan daerah, ketika daerah harus menyiapkan anggaran sedemikian besar untuk sarana dan prasarana, saya meyakini Pemda tidak akan mampu. Lalu sejauhmana Pemerintah Pusat akan mendukung anggaran itu. Secara kalkulasi anggaran ini sangat berat,” imbuh Esti. Sehingga ia berharap, ketika Pemerintah menargetkan pada tahun 2018 seluruh sekolah mengadakan UNBK, hal itu tidak menjadi target mati yang harus dicapai. Namun hanya diberikan kepada daerah yang lebih siap, dan tidak memaksakan kehendaknya untuk mengejar gengsi.

(sf )

Perlu Ada Evaluasi Mendalam

dan penilaian jauh lebih mudah dan hasil UN dapat diumumkan jauh lebih cepat. UNBK juga mendorong terwujudnya efektifitas, efesiensi dan transparansi penyelenggaraan UN. Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, UNBK masih menggunakan sistem semi-online, yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload). Anies menambahkan, sejak tahun 2015 Kemendikbud memperkenalkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku jujur dan berintegritas bagi para para pelaku ujian nasional. Guna mendorong kejujuran dan tingkat integritas (IIUN) yang baik, Kemendikbud memberikan apresiasi kepada sekolah di seluruh Indonesia yang melaksanakan Ujian Nasional dengan menjunjung prinsip-prinsip integritas. Lebih dari 12.000 sekolah telah mencapai nilai IIUN tinggi (di atas 80) mendapat Piagam Penghargaan Integritas dari Mendikbud.

grafis: tiara

M

enteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, secara nasional siswa yang mengikuti UNBK meningkat drastis. Di tahun 2015, baru ada 554 sekolah penyelenggara UNBK, tahun ini meningkat menjadi 4.381 sekolah. Dari 107 ribu orang peserta menjadi 921 ribu peserta. “Peserta naik 900 persen, sekolah 800 persen dalam waktu satu tahun. Kita mengalami lompatan drastis,” kata Anies beberapa waktu yang lalu. Anies memang ingin agar nantinya pelaksanaan UN di seluruh Indonesia menggunakan berbasis komputer. Hasil evaluasi pelaksanaan UN 2015 lalu, tingkat kecurangan pada pelaksanaan UNBK adalah nol. Sedangkan tingkat kecurangan yang bervariasi ditemukan pada pelaksanaan UNKP. “Dengan pelaksanaan UN Berbasis Komputer, integritas sangat terjaga karena tiap orang soal berbedabeda, dan hasilnya bisa langsung diketahui sebenarnya,” sambung Anies. Anies memastikan, UNBK juga meminimalisir kemungkinan soal yang terlambat datang, tertukar dan ketidakjelasan hasil cetak soal. Proses pengumpulan

(as)

Peserta UNBK Meningkat Drastis


l

29

foto: iwn

PENGAWASAN

Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang

Indonesia Menuju Tuan Rumah Asian Games XVIII

PERLUNYA KOORDINASI SEMUA PIHAK

I

ndonesia, terpilih menjadi tuan rumah kegiatan multi-olahraga se-Asia, Asian Games (AG) XVIII pada tahun 2018 mendatang. Ajang olahraga empat tahun sekali itu, akan di gelar di DKI Jakarta, dan Palembang, Sumatera Selatan, pada 18 Agustus hingga 2 September 2018. Ini merupakan kali kedua Tanah Air menjadi tuan rumah AG, setelah tahun 1962. Rencananya, AG XVIII akan mempertandingkan 36 cabang olahraga (cabor), terdiri dari 28 cabang olimpiade, dan 8 cabang olahraga nonolimpiade. Persiapan pun digencarkan Pemerintah Pusat, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Palembang. Komisi X DPR RI, selaku Alat Kelengkapan Dewan yang salah satunya membidangi olahraga, pun turut membentuk Panja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018, demi mengawal persiapan AG XVIII.

30

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya memastikan, pihaknya melalui panja ini, akan terus memantau persiapan gelaran ini. Ia menekankan, persiapan harus dilaksanakan secara matang. Pasalnya, hal ini menyangkut harga diri bangsa sebagai tuan rumah AG XVIII. “Kami akan terus pantau persiapan AG 2018. Kami ingin persiapan AG ini benar-benar matang, bukan hanya persiapan atlet saja, tetapi juga persiapan keseluruhan dari Indonesia menjadi tuan rumah AG ini. Saya yakin seluruh pihak pasti ingin acara ini berjalan dengan sukses,” kata Riefky, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, ia meminta perlu adanya koordinasi untuk menyukseskan AG XVIII, bukan hanya antar lintas Kementerian, namun juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera


Selatan. Apalag i jika masih ada permasalahan terkait pembagian venue di kedua provinsi itu. “Soal masih adanya berbagai permasalahan standarisasi venue dengan yang ditetapkan federasi internasional, Komisi X meminta kepada Kemenpora lebih memperbaiki koordinasi lintas kementerian dalam suksesnya AG di Jakarta dan Sumsel. Utamanya koordinasi kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Kementerian Keuangan,” kata Riefky. Terkait pembag ian venue di kedua provinsi itu, politisi F-PD itu meminta Pemerintah untuk segera membicarakannya dengan Komite Olimpiade Asia (OCA), sehingga segera ada kepastian venue mana saja yang digunakan di Jakarta, atau di Palembang. “Yang bisa merestui pemindahan cabor dari Jakarta dan Palembang,

Cabang Olahraga Panahan Renang Renang Sinkronisasi Polo Air Menyelam Renang Maraton Atletik Bulutangkis Sepakbola

Venue cabang olahraga air di kompleks Stadion Gelora Sriwijawa, Palembang

Venue Komplek GBK Jakarta Komplek GBK Jakarta Komplek GBK Jakarta Komplek GBK Jakarta Komplek GBK Jakarta Pantai Mutiara Ancol Jakarta Komplek GBK Jakarta Istora Senayan Jakarta Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Patriot Bekasi, Stadion Gede Bage Bandung atau Stadion Si Jalak Harupat Kab. Bandung, Stadion Taman BWM Jakarta (dengan catatan)

Golf

Hoki Rugby Tenis Bola voli Basket 5x5 Basket 3x5 Bowling Balap Sepeda BMX Balap Sepeda Trek Berkuda Judo Kabbadi Karate Kurash Pencak Silat Layar

foto: iwan

termasuk penutupan AG di Sumsel yang diminta Pemprov Sumsel, itu akan dibahas pada saat korkom antara Pemerintah Indonesia, Inasgoc, dan OCA, awal Mei ini. Dalam catatan kami, Kemenpora dan Inasgoc harus membicarakan kembali, apakah mungkin venue dan pertandingan, termasuk penutupan dipindahkan ke Palembang, jika itu membuat efisiensi biaya dan persiapan waktu,” papar Riefky. Politisi F-PD itu juga meminta Pemerintah untuk melobi OCA terkait tiga cabang olahraga akuatik, atletik dan bowling yang akan diselenggarakan di Jakarta. Cabor atletik dan akuatik dinilai OCA sebagai cabor primadona, sehingga harus digelar di kota tuan rumah utama, meski akhirnya Pemerintah harus merenovasi total kedua venue di Jakarta, karena tak layak untuk ajang sekelas AG. Padahal venue di Palembang dianggap sudah lebih siap.

Rencana Pembagian Venue

Cabang Olahraga Asian Games XVIII

(sf )

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya

“Penentuan itu keputusan OCA. Yang diperhitung kan kan misalnya mobilisasi atletnya, mungkin atau tidak. Pembiayaan akan membengkak atau tidak. Hal-hal lain yang terkait persiapan. Misalnya venue akuatik memerlukan biaya ratusan miliar rupihah di Jakarta untuk pembanguan, tapi di Palembang cuma butuh puluhan miliar rupiah untuk renovasi, silahkan Inasgoc untuk membicarakan ini kepada OCA,” saran Riefky. Riefky menambahkan, venue yang dibangun di kedua provinsi itu, semata bukan hanya untuk gelaran AG 2018 saja, tetapi dapat digunakan di kemudian hari, untuk kepentingan olahraga Indonesia. Ia juga memastikan, fungsi pengawasan bukan berhenti di sini saja. Tetapi akan berlangsung selama persiapan AG. “Selama persiapan AG ini, akan kami pantau terus, bagaimana perkembangannya. Kunjungan lapangan akan kami lakukan terus. Kita harapkan, event yang melibatkan 45 negara ini berjalan dengan sukses,” harap politisi asal dapil Aceh itu. Rief ky menambahkan, selama ini pihaknya sudah meninjau beberapa venue di kedua provinsi, dan akan terus melakukan pemantauan hingga jelang deadline pembangunan venue selesai.

Angkat Berat Gulat Wushu Basket Balap Sepeda Balap Sepeda MTB Anggar Senam Bola Tangan Jujitsu Sepak Takraw Squash Tenis Meja Taekwondo Bisbol Bridge Kano/Kayak Cricket Dayung Softball Menembak Triathlon Voli Pantai Pentathlon

Pondok Indah Golf Course, BSD Golf Course, Pantai Indah Kapuk Golf Course Komplek GBK Jakarta Komplek GBK Jakarta Komplek GBK Jakarta Tennis Indoor Jakarta, Bandung Pemda Jabar Arena Sport Mall Jakarta Ruang Publik Monas Ancol Bowling Court Ancol Marina Arena Rawamangan Velodrome Jakarta Pulomas Horse Racing Area Jakarta Expo Kemayoran Expo Kemayoran Expo Kemayoran Expo Kemayoran Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Pantai Mutiara, Taman Marina Ancol Expo Kemayoran Expo Kemayoran Expo Kemayoran Bandung Pemda Jabar (Penyisihan) Jalan Raya BSD atau Jakarta Sentul Bogor ICE BSD ICE BSD ICE BSD, Bandung, Pemda Jabar ICE BSD ICE BSD ICE BSD ICE BSD ICE BSD Jakabaring Sport City, Palembang Hotel Palembang Jakabaring Sport City Lake Jakabaring Sport City Lake Jakabaring Sport City Lake Jakabaring Sport City Lake Jakabaring Sport City Lake Jakabaring Sport City Lake Jakabaring Sport City Lake Jakabaring Sport City atau Pulo Mas


l

31

PENGAWASAN

U

objektif seperti apa persiapannya. Kita siapkan bahwa akuatik ada di Palembang, karena di sana sudah ada. Toh mereka juga akan melihat. Kalau di Jakarta tidak direnovasi, akan lebih bagus di Palembang. Jadi kita yang men-drive OCA, kita menyiapkan venue yang sudah kita rencanakan, jangan ada dua tempat. Jangan sampai didikte asing.

Masih ada tarik ulur pembagian venue. Bagaimana Anda menilai hal ini? Penentuan venue itu menjadi domain dari OCA. Ya tentunya mereka akan melihat dan mengevaluasi seberapa jauh kesiapan dua daerah itu, yakni Jakarta dan Palembang. Soal berapa venue di Jakarta, dan berapa venue di Palembang, itu sepenuhnya kewenangan OCA. Saat ini, semua venue masih dipersiapkan dan dibangun, sebagian juga harus direnovasi, tentunya OCA belum bisa mengevaluasi. Namun kedua Pemprov dalam kesempatan rapat beberapa waktu lalu dengan Komisi X, berjanji venue akan segera siap. Apakah janji ini real atau tidak, akan kita lihat ke depannya.

Harapan Anda terhadap persiapaan AG XVIII? S ay a p e s i m i s p e m b a n g u n a n venue akan selesai setahun sebelum pelaksanaan AG 2018. Kalaupun rampung, agak terlambat. Belum lagi harus ada test event, untuk memastikan segala fasilitas yang dimiliki itu layak dipakai. Jangan sampai tidak ada test event, dipakai di hari H, nanti berantakan. Tidak boleh seperti itu. OCA dalam menentukan kelayakan venue, juga akan memperhatikan halhal itu. Harapannya seperti yang dicanangkan Menpora, yakni sukses persiapan, sukses pelaksanaan, sukses prestasi, dan sukses administrasi. Tapi terlepas dari itu semua, sukses prestasi yang lebih kita banggakan. Jangan sampai kita yang menjadi tuan rumah, tapi prestasi jeblok. Mudahmudahan penyiapan juga atlet dapat berjalan baik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mungkin kalau sudah disiapkan segala macam, monggo saja. Tapi bagi kami yang paling penting adalah penyelenggaraan sukses, tapi diiringi juga dengan efisiensi yang tinggi. Tidak perlu membangun, kalau sudah ada venue yang sudah siap dan bertaraf internasional. Ini juga terkait anggaran yang belum ada sepenuhnya. Kalaupun ada, merenovasi itu kata beberapa p a k a r, l e b i h s u l i t d i b a n d i n g membangun dari nol. Karena harus ada proses membongkar, begitu juga konstruksinya dibatasi oleh lingkungan disekitarnya. Terlepas dari itu semua, yang penting penyelenggaraan AG bisa sukses. Jadi, kita didikte OCA? OCA itu kan melihat secara

foto: iwan

Beberapa venue diminta dipindahkan ke Palembang, karena dianggap Jakarta belum siap. Pendapat Anda? Komisi X melihat, mana venue yang paling efisien, dari sisi anggaran dan kesiapan. Jika sudah ada yang siap, kenapa harus membangun yang baru. Tapi kalau OCA memang menginginkan beberapa cabor tetap di Jakarta, atau

foto: azka

ntuk membahas persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games X VIII Tahun 2018, Tim Parlementaria juga berkesempatan mewawancarai Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Berikut petikan wawancaranya;

(sf )

JANGAN MAU DIDIKTE ASING

32


foto: azka

Komisi X DPR RI meninjau maket wisma atlet di Kemayoran

K

emenpora, sebagai pihak dibalik penye le nggaraan AG 2018, diharapkan dapat menyukseskan gelaran yang diikuti kurang lebih 45 negara itu. Menpora Imam Nahrawi menyatakan persiapan penyelenggaraan pesta olahraga ini akan berjalan sesuai master plan yang telah disusun Kemenpora. “Saya bersyukur tugas menyiapkan Asian Games 2018 sudah dibagi habis ke semua kementerian terkait. Infrastruktur oleh Kementerian PUPR, promosi oleh Kemenpar, sedangkan Kemenpora dari sisi pelaksanaan dan prestasi. Kementerian dan lembaga lainnya juga banyak yang terlibat,” ujar Menpora Imam Nahrawi, beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi X DPR beberapa waktu yang lalu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menegaskan Palembang sudah siap untuk menjadi tuan rumah AG 2018 mendatang. Sebagaimana diketahui, Palembang akan menjadi tuan rumah delapan cabang olahraga (cabor) Olimpik dan tiga cabor non-olimpik. Noerdin memaparkan progress persiapan Palembang, diantaranya main stadium Jakabaring Sport Centre yang akan ditambah kapasitasnya menjadi 60 ribu penonton. Pembangunan athletes village di atas lahan seluas 4 hektar juga sudah berlangsung untusk 1092 atlet, dengan 3 tower dan 123 ruang. Bandara akan diperbesar dan jembatan Musi akan ditambah. Ia juga memastikan stadion akuatik yang dimiliki Sumsel yang berstandar internasional pun sudah siap. “Semua renovasi di seluruh fasilitas venue direncanakan

akan selesai pada Agustus 2017, setahun sebelum pelaksanaan AG,” pasti Noerdin. Noerdin mengaku heran, pihaknya sudah memiliki stadion akuatik yang siap pakai, tapi malah mau membangun di Jakarta. Ia khawatir, jika persiapan tidak matang, hal ini akan mempermalukan Indonesia. “Yang kita heran, kita sudah siap, sudah bersertifikasi, kenapa harus membangun di daerah lain? Lebih baik dana dikembalikan ke Sumsel. Kami sudah punya pengalaman dan terbukti,” yakin Noerdin. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, menjelaskan pihaknya diberikan tanggungjawab merenovasi dua venue untuk AG XVIII, yaitu Velodrome dan Equastrian. Tahapan revitalisasi kedua venue tersebut dimulai tahun ini yaitu Mei 2016 dan Agustus 2016. “Dengan mekanisme penyerahan modal pemerintah, pembangunan Velodrome direncanakan awal Agustus 2016 kita akan mulai dan selesai Juni 2018. Untuk Equastrian akan dibangun Mei bulan depan. Diharapkan selesai 2017 bulan September,” jelas Djarot. Djarot memaparkan bila revitalisasi kedua venue tersebut mesti disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan internasional. Pemprov DKI menurutnya punya komitmen agar kedua venue tersebut bisa selesai dan mendukung perhelatan Asian Games 2018. “Pemprov DKI berkomitmen untuk (Asian Games 2018) dilaksanakan, betul-betul (dua venue) bisa digunakan. Anggaran pembangunan Rp 2 triliun itu bersumber dari APBD murni,” tegasnya.


l

(sf )

TUGAS SUDAH DIBAGI HABIS

33

ANGGARAN

PENGHEMATAN JANGAN GANGGU PROGRAM PEMBANGUNAN

foto: azka

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2016 bisa melebar dari target 2,15 persen menjadi 2,5 persen. Salah satu penyebabnya yaitu jatuhnya harga minyak mentah dunia hingga di bawah US$ 40 per barrel sehingga penerimaan negara berkurang.

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo

34


I

nflasi juga diperkirakan tinggal 4 persen, menurun dari asumsi sebelumnya 4,7 persen. Kurs rupiah diproyeksikan menguat dari 13.900 per dolar Amerika Serikat menjadi 13.400 per dolar. Sementara itu, asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) melorot dari perkiraan US$ 50 per barel menjadi US$ 35 per barel. Meskipun penurunan harga minyak berdampak positif terhadap inflasi dengan menurunnya harga energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik, tetapi penerimaan negara juga akan merosot. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam diperkirakan turun Rp 70 triliun. Jika penerimaan sektor ini dalam target awal Rp 124,9 triliun, realisasinya kemungkinan menjadi Rp 54,9 triliun. Begitu juga dengan Pajak Penghasilan sektor minyak dan gas (PPh migas) diperkirakan turun Rp 17 triliun, dari Rp 42,1 triliun menjadi Rp 25,1 triliun. Per kuartal pertama 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 216,1 triliun atau 14 persen dari target sebesar Rp 1.546,7 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 199,4 triliun serta bea dan cukai Rp 16,7 triliun. Hal ini diakibatkan dari kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurun dan karena konsumsi rumah tangga belum terlalu kuat pada awal tahun. Imbasnya, belanja Pemerintah tahun ini diperkirakan dipotong Rp 50,6 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengakui memang ada penurunan dalam penerimaan negara bukan pajak, yang diakibatkan oleh turunnya harga komoditas, termasuk harga minyak. Walaupun menurutnya penerimaan pajak masih relatif besar, namun tak dipungkiri defisit semakin melebar, hingga di angka asumsi Rp 260 triliun.

“Harga minyak kemungkinan di angka 35 dolar per barrel. Kemudian kita lihat juga bahwa harga komoditas yang diharapkan juga cenderung turun. Tentu itu akan menurunkan porsi penerimaan negara dan pajaknya. Dari hitung-hitungan memang defisit sekitar Rp 260 triliun. Inilah resiko fiskal yang harus kita hadapi,” jelas Andreas. Dengan tidak tercapinya penerimaan negara di dalam APBN 2016, yang berimbas pada belanja negara, Andreas mengingatkan agar Pemerintah lebih bijak dalam mengurangi annggaran belanja itu. Ia berharap, pengurangan sektor itu tidak mengganggu program pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah juga harus pintar, kalau pun mau melakukan pengurangan, di sektor mana penghematan itu yang tidak mempengaruhi pertumbuhan e ko n o m i . S e h i n g g a m o m e nt u m pertumbuhan ekonomi itu masih tetap

kesenjangan baik kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan antar penduduk yang disebut dengan gini rasio dengan target pembangunan ekonomi di dalam APBN. “Jadi dalam APBN itu, selain ada asumsi makro ekonomi juga ada target pertumbuhan per target pembangunan. Nah itu yang harus satu tarikan nafas. Diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, indeks pertumbuhan manusia dan pengurangan gini rasio. Itu merupakan satu kesatuan,” tegas Andreas. Andreas menambahkan, di dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sebagian besar berasal dari rumah tangga atau konsumsi. Untuk itu, mempertahankan daya beli masyarakat menjadi hal yang penting. Pemerintah juga sudah mengambil upaya dengan menaikkan tingkat pendapatan kena pajak. Diharapkan hal itu bisa mendorong konsumsi

prioritas pada program pengentasan kemiskinan. Sehingga dampaknya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, kualitas perencanaan program yang lebih matang lagi. Menurutnya, akibat dari perencanaan yang kurang baik, berimbas pada hasil yang kurang baik pula. “C o nt o h ny a a d a l a h p ro g ra m pengentasan kemiskinan. Kalau kita ambil dari Hasil Pemeriksaan BPK Semester 2 Tahun 2015, tentang belum tercapainya angka kemiskinan di Indonesia, itu diakibatkan karena masalah database untuk orang miskin yang belum memadai dan program yang masih belum tepat sasaran. Dari hal ini berarti menunjukkan kualitas perencanaan pogram itu kurang baik. Jika itu ditingkatkan, dengan anggaran yang sama akan mendapatkan hasil yang baik, dari sisi belanja Pemerintah,” analisa Andreas. Andreas mengakui, sulit meng-

dijaga. Tentu alternatif berikutnya adalah pelebaran defisit, itu adalah sekarang ini rencananya dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen, tetapi kita masih menunggu kejelasan di dalam rancangan APBNPerubahan 2016 yang akan diajukan oleh Pemerintah,” papar Andreas. Politisi F-PDI Perjuangan itu menegaskan, Pemerintah diharapkan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni yang dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja dan mengurang i

masyarakat, dengan catatan Pemerintah bisa menahan laju inflasi, terutama di sektor pangan. “Pertumbuhan ekonomi juga berasal dari belanja Pemerintah. Disinilah pemangkasan itu bisa dilakukan melalui pengurangan belanja Pemerintah yang tidak mempunyai multiflier yang besar, seperti hal-hal yang ukurannya belum jelas. Misalnya program peningkatan, yang ukurannya belum jelas,” saran Andreas. Politisi asal dapil Jawa Timur V itu menyarankan agar Pemerintah

hindari def isit, karena besarnya pengeluaran dibanding penerimaan. Ia menyarankan, seharusnya pendekatan yang digunakan adalah dibuat dahulu anggaran penerimaan, baru kemudian pengeluaran. “Bukan sebaliknya. Nah selama ini yang diatur dulu pengeluarannya, baru penerimaannya, sehingga sisanya menjadi def isit. Kalau kita pakai pakem yang normal, penerimaan dulu ditentukan,” kata Andreas menutup sesi wawancara.


l

(sf )

Pemerintah juga harus pintar, kalau pun mau melakukan pengurangan, di sektor mana penghematan itu yang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga momentum pertumbuhan ekonomi itu masih tetap dijaga.

35

ANGGARAN

Perkembangan ekonomi global terkini yang tak kunjung mengarah ke titik keseimbangan yang jauh lebih baik ditambah harga minyak dan komoditas yang masih “loyo”, memaksa Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap beberapa indikator makro ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

I

nflasi, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) merupakan indikator makro yang akan mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut akan berdampak pada berubahnya postur pendapatan, belanja, defisit dan pembiayaan dalam APBN tahun 2016. Rencananya, pemerintah akan memangkas Rp 50,6 triliun alokasi belanja dalam APBN-P 2016. Pemangkasan yang tidak begitu signif ikan ini, memberikan sinyal bahwa Pemerintah akan tetap mempertahankan ekspansi fiskalnya. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang akan tetap 5,3 persen dalam APBN-P. Pe m e r i nt a h o p t i m i s d e n g a n mempertahankan ekspansi fiskal ditambah dukungan kekuatan ekonomi domestik saat ini, masih dapat mewujudkan pertumbuhan

36

5,3 persen. Pilihan ini dirasa tepat, mengingat perekonomian global yang masih lesu. Akan tetapi, dengan tetap memperhatikan efektifitas dan kualitas setiap sen anggaran belanja yang dikeluarkan. Di sisi lain, Pemerintah memprediksi akan terjadi shortfall penerimaan perpajakan sebesar Rp 200 trilliun dari target. Angka ini belum memasukkan rencana kebijakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pajak peng hasilan yang hendak diberlakukan Pemerintah. Pilihan Pemerintah untuk tetap melakukan ekspansi fiskal ditengah potensi shortfall yang begitu besar, akan berimplikasi pada harus dilakukannya utak-atik dalam APBN-P, khususnya dari sisi penerimaan dan def isit anggaran beserta pembiayaannya. Yang pasti, untuk mempertahankan ekspansi fiskalnya, melebarkan angka defisit merupakan pilihan yang akan diambil oleh Pemerintah. Defisit Melebar, Penarikan Utang Baru Bertambah Pemerintah akan mencantumkan rencana penarikan utang baru sebesar Rp 21 triliun dalam dokumen RUU APBN-P yang hendak diajukan kepada DPR. Ini merupakan sinyal yang menguatkan Pemerintah akan mempertahankan ekspansi fiskalnya melalui pelebaran angka defisit, dari 2,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,5 persen. Penarikan utang baru ini juga dapat menjadi pertanda bahwa Pemerintah tidak akan melakukan perubahan drastis terhadap kebijakan pembiayaan anggaran, khususnya Penyertaan Modal Negara (PMN). Pasalnya, jika pelebaran defisit hanya Rp 21,1 triliun, pemerintah


foto: dok

KONDISI EKONOMI GLOBAL TAK SESUAI HARAPAN, APBN HARUS DIREVISI

Robby Alexander Sirait bisa saja menunda sebagian PMN sebesar Rp 40,4 triliun dalam APBN 2016 kepada BUMN, agar tidak perlu melakukan penarikan utang baru. Penarikan utang baru yang hanya sebesar Rp 21 triliun, juga kemungkinan memberikan pesan bahwa Pemerintah tampaknya masih optimis penerimaan negara dalam APBN-P kurang lebih sebesar Rp 1.750 triliun atau hanya mengoreksi penurunan Rp 72 triliun dari target APBN 2016. Koreksi pendapatan yang tidak begitu tajam ini juga dapat diterjemahkan sebagai pertanda pemerintah masih berharap UU Tax Amnesty dapat diberlakukan tahun ini. Sebagai antisipasi, upaya optimalisasi penerimaan perpajakan melalui berbagai cara seperti law enforcement untuk mening katkan kepatuhan pajak yang masih rendah, menggali potensi pajak lain dari e-commerce dan percepatan penagihan piutang pajak

sumber : Kementerian Keuangan, diolah.

yang belum tertagih patut dilakukan pemerintah. Menguji Kredibilitas Penganggaran Pemerintah Data tahun 2006 – 2015, setiap APBN harus dikoreksi mengikuti perkembangan ekonomi terkini, defisit anggaran selalu melebar dan sayangnya realisasinya selalu dibawah target. Kecuali APBN-P 2015, targetnya menurun dan realisasinya melampaui target. Sedangkan di sisi pembiayaan, realisasinya selalu jauh lebih besar dari realisasi defisitnya. Fakta lainnya, setiap defisit melebar selalu diikuti peningkatan pembiayaan yang bersumber dari utang, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri, dengan rata-rata realisasi pertahunnya mencapai 94,2 persen untuk SBN, dan 88,83 persen untuk Pinjaman Luar Negeri (PLN) selama 10 tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan k e k u r a n g p r e s i s i a n Pe m e r i n t a h dalam setiap melakukan adjustment APBN-P. Selain itu, ketidakpresisian i n i b e rd a m p a k t i d a k b a i k b a g i keuangan negara dan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Kelebihan pembiayaan yang didominasi bersumber dari utang SBN dan PLN, akibat realisasi defisit yang dibawah target berimplikasi pada jumlah utang yang bertambah dan mengindikasikan “ketidakefektifan” penarikan utang yang sudah dilakukan. Jika terus terjadi, maka akan berdampak pada beban utang, baik cicilan dan bunga, yang semakin besar dalam APBN tahun-tahun berikutnya. Dalam APBN tahun ini

saja, anggaran pembayaran beban bunga utang pemerintah mencapai Rp 184,9 triliun atau setara 14 persen dari alokasi belanja Pemerintah Pusat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada tertunda atau terbeng kalainya programprogram pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan defisit yang tidak baik ini juga akan berpengaruh pada “sulitnya” keuangan negara kita terlepas dari jeratan utang. Oleh karena itu, angka-angka pendapatan negara, belanja negara dan defisit yang akan disodorkan dalam dokumen RUU APBN-P 2016 harus diuji kredibilitas dan kepresisian perhitungan serta ekspektasinya. Potensi “Kontraproduktif” Pelebaran Defisit Penarikan utang baru untuk membiayai tambahan def isit dalam APBN-P 2016, sepertinya diperoleh melalui penerbitan SBN. Selain memperbesar beban utang, pelebaran defisit ini akan “berpotensi” memberikan dampak negatif bagi

akselerasi dan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. Sulitnya para pengusaha atau korporasi mendapatkan pendanaan dari pasar keuangan atau pasar obligasi (baca: berbagi kue antara pemerintah dan korporasi) adalah dampak yang mungkin terjadi. Sulitnya mendapatkan pendanaan akan menghambat ekspansi korporasi di tahun ini, yang akhirnya akan meng hambat terwujudnya harapan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Ini yang dinamakan potensi terjadinya crowding out effect. Selain itu, penerbitan SBN tersebut juga dapat menimbulkan hambatan yang cukup “solid” bagi agenda dan harapan Pemerintah menurunkan tingkat suku bunga perbankan ke single digit. Tingkat suku bunga yang tinggi dan sulit turun tersebut pada akhirnya juga akan berdampak pada capain pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk memitigasi risiko penerbitan SBN, menunda alokasi anggaran yang “semi prioritas” atau menunda sebagian PMN dapat dilakukan oleh Pemerintah dan patut dipertimbangkan. Hal ini bertujuan agar tidak perlu menarik utang baru. Kalaupun terpaksa menarik utang baru melalui SBN, langkah tersebut harus dibarengi dengan paket kebijakan yang lebih memberikan relaksasi kepada dunia usaha, termasuk industri perbankan. Selain itu, memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan agar mampu memitigasi resiko crowding out effect. Ditulis oleh: Robby Alexander Sirait, M.E (Analis APBN Ahli Pertama di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI)

sumber : Kementerian Keuangan, diolah.


l

37

Foto: arief

LEGISLASI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asman Natawijana dalam acara Forum Legislasi.

REVISI UU BUMN: PERKUAT PENGAWASAN

D

alam upaya meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menunjang pendapatan negara, DPR berencana melakukan revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Hal itu menjadi keniscayaan, pasalnya UU BUMN saat ini sudah berusia 13 tahun sehingga diperlukan tinjauan untuk memperhatikan kondisi kekinian dan sesuai dengan perkembangan zaman. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijana (F-Demokrat) menilai pengelolaan BUMN harus diupayakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan amanat Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003. Karena saat ini komisaris dan pengawas BUMN banyak yang tidak profesional dan membuat perusahaan negara merugi dan tidak kompetitif. Azam khawatir kalau kondisi tersebut tidak berubah maka Indonesia akan

38

kalah bersaing dengan negara lain terutama di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Padahal di sisi lain BUMN itu dituntut memberikan kontribusi kepada negara namun faktanya lebih banyak unsur politisnya. Sebagai catatan, hampir setiap menjelang maupun setelah pemilihan Presiden, susunan komisaris maupun pimpinan BUMN mengalami perubahan. Sebagian mereka berasal dari kalangan tim sukses calon presiden. Azam pun mengakui tarik-menarik antara kepentingan usaha dan kepentingan politik di tubuh BUMN sulit untuk dihindari. Salah satu yang menjadi pokok pembicaraan adalah tugas BUMN yang seharusnya dikembalikan ke tujuan awalnya, “Kalau misalnya ada BUMN yang ditugaskan untuk mencari profit ya silahkan mencari profit, jangan sampai ada BUMN yang memiliki fungsi penugasan tapi dilakukan untuk mencari untung,” Hal itu disampaikan Azam saat menjadi pembicara dalam


Forum Legislasi yang berlangsung di Ruang Diskusi Media Center DPR RI, April lalu. Dalam forum tersebut, A zam menuturkan bahwa baik dan buruknya BUMN itu bergantung pada pihak yang ada di dalamnya, seperti menteri, komisaris serta pengurus lainnya. Sehingga pengawasan yang dilakukan DPR berada di lini kedua. “Oleh karena itu pengawasan baik buruknya BUMN ada ditangan pengurus, komisaris dan menteri yang mengangkatnya. Di DPR menjalankan fungsi pengawasan di lini kedua,” ujarnya. Secara mendetail, Azam menegaskan bahwa tidak boleh satu deputi mengawasi puluhan BUMN, hal itu menurutnya tidak akan membuat fungsi pengawasan menjadi efektif. Sehingga perlu ada evaluasi untuk perbaikan ke depan. “Deputi yang tugasnya mengawasi hari demi hari harus paham pihak mana saja apa yang diawasi. Jadi tak bisa satu deputi mengawasi puluhan BUMN. Tidak cukup waktunya dan tidak efektif.

dengan penguasa,” kata Azam Menurutnya, BUMN didirikan untuk tujuan pelayanan terhadap masyarakat dan tujuan bisnis. Hal ini pastinya harus dikelola secara profesional sesuai dengan tujuannya masing-masing. Politisi Partai Demokrat ini juga membagi BUMN di Indonesia terbagi dalam tiga kelompok berdasarkan kondisinya, yakni BUMN sehat, BUMN menengah, dan BUMN tidak sehat. Ia juga mengakui adanya temuan penyimpangan dana di BUMN melalui pembentukan anak-anak perusahaan oleh BUMN. “Anak perusahaan itu bukan BUMN tapi menggunakan dana BUMN,” katanya. Azam menegaskan, pengawasan di BUMN dilakukan oleh komisaris atau dewan pengawas, sedangkan

BUMN berkembang atau tidak, tergantung pada pengelola dan pengawasnya. Kami mengusulkan agar direksi dan komisaris BUMN benar-benar figur profesional, bukannya figur yang dekat dengan penguasa.

DPR RI sebagai pengawasan lapis kedua. Menanggapi hal itu, DPR membentuk Panitia Kerja Aset Negara guna mengawasi aset-aset negara di BUMN. “Kekayaan BUMN adalah kekayaan negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga aset BUMN yang masuk ke anak perusahaan tetap sebagai aset negara,” katanya. Menurut dia, melalui Panja Aset Negara yang meminta masukan dari berbagai pihak terkait, menemukan adanya dugaan penyimpangan aset negara melalui anak perusahaan BUMN. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa semua asset anak BUMN merupakan kekayaan negara. Sehingga, pelepasannya harus melewati mekanisme yang berlaku.

“MK putuskan bahwa itu adalah aset negara. Jadi sekali aset negara ya tetap aset negara. Kalau mau dilepaskan ada caranya,” tegas Azam. Selain itu, peneliti LPEM UI Fithra Faisal mengakui pengelolaan BUMN sebelumnya jauh lebih baik dari sekarang ini. Karena jauh dari kompromi politik. Hal itu bisa dilihat dari sisi aktiva dan laba yang dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan 14%. Semuanya mengalami peningkatan, ini artinya standarnya sudah cukup baik. Oleh karena itu, ia menjelaskan juga diperlukan pembedaan antara BUMN yang memiliki tujuan profit dan tujuan penugasan agar bisa dikelola menjadi lebih baik. “Makanya, RUU BUMN mestinya memperhatikan bagaimana mengelola BUMN menjadi lebih baik. Harus ada pembedaan BUMN yang ditugaskan cari profit dan penugasan tertentu,” jelasnya. Meskipun beg itu, Fithra juga menyayangkan terlalu banyak pemeriksaan eksternal terhadap BUMN. Namun demikian, gambaran secara makro pengelolaan BUMN sudah on the right track. “Hanya sayangnya, kehadiran dan fungsi sosial politik BUMN itu masih setengah-setengah,” katanya. Tetapi jika dilihat dari sudut yang lebih spesifik yang merujuk pada temuan BPK, ada sekitar 801 temuan dan 1.294 rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan beberapa masalah yang diantaranya sistem pengendalian internal, administrasi dan ketaatan terhadap UU dan banyak terjadi mark up. Melihat besaran rekomendasi yang diberikan BPK, maka sudah seharusnya BUMN dikaji ulang efektivitas dan tata kelolanya agar sesuai dengan tujuan awalnya. Oleh karena itu, DPR akan memperkuat fungsi pengawasan dalam revsi yang akan dilakukan di kemudian hari. Sebagaimana diketahui, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini sudah berumur 13 tahun. UU tersebut berkaitan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003. Sehingga UU Nomor 19 Tahun 2003 ini dasar hukumnya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003. Baru setelahnya muncul UU Nomor 1 Tahun 2004. Jadi ada tiga 3 UU yang berkaitan antara satu dengan yang lain dan ada tiga rujukan UU dalam pengelolaan BUMN.


l

(sc)

Deputi harusnya mengawasi sedikit BUMN,”jelasnya, Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah mengenai komisaris yang seharusnya ditempatkan orangorang yang paham tentang tugas pokok dan fungsinya. Azam mendorong agar komisaris BUMN itu diisi oleh orangorang yang profesional, bukan hanya seremonial. Hal itu penting untuk memperkuat kembali fungsi BUMN. “ Ko m i s a r i s i t u b u k a n h a ny a seremonial, komisaris itu harus diisi oleh pihak profesional yang paham tentang industri. Misalnya, pengelolaan keuangan di masing-masing BUMN itu berbeda baik itu pupuk, migas, sumber daya dan lain-lain. Antar BUMN itu berbeda pengelolaannya,” ujarnya. Selain itu, pasca revisi UU No. 19 Tahun 2003, DPR nantinya dimungkinkan melakukan pengawasan terhadap anak BUMN. “Ini yang sedang kita perbaiki. Sebab, selama ini parlemen tidak menyentuh atau mengawasi sedikitpun anak perusahaan BUMN,” kata Azam Me n u r u t ny a , s e b e l u m rev i s i dilakukan, DPR tidak mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap kinerja anak-anak perusahaan BUMN tetapi DPR hanya mampu menggapai BUMN itu sendiri. Sedangkan, ratusan anak BUMN yang mengalami penyimpangan pengelolaan dan berpotensi merugikan keuangan negara, tidak bisa diawasi DPR. “Ini modus yang kita temukan. Sebagai contoh, ada BUMN yang meminjamkan tanahnya kepada anak BUMN. Lalu oleh anak BUMN itu tanah dibangun properti dan lalu dijual. Ini kan modus namanya,” sambung Azam. Bahkan pihaknya menemukan ada pejabat teras kementerian tidak mengakui aset anak BUMN adalah milik negara. “Ada deputi menteri BUMN yang mengatakan bahwa asset anakanak BUMN itu milik BUMN. Bukannya milik negara,” lanjut Azam. A zam juga menegaskan agar BUMN dapat beroperasi dengan baik dan berkembang. Oleh karenanya jajaran direksi dan komisaris harus diisi oleh figur profesional. “BUMN berkembang atau tidak, tergantung pada pengelola dan pengawasnya. Kami mengusulkan agar direksi dan komisaris BUMN benar-benar figur profesional, bukannya figur yang dekat

39

Foto BERITA

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Asdi Narang mengunjungi obyek wisata Sungai Kahayan dan SMK 3 Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah. foto: agung/hr

Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Oo Sutisna meninjau Gudang Bulog dan Badan Karantina Perikanan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (10/5). foto: andri/hr

40


Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dipimpin Trimedya Panjaitan meninjau fasilitas Lapas Kelas II A Manado, Sulawesi Utara, Senin (1/5). foto: jaka/hr

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi Teuku Riefky Harsya meninjau Taman Nasional Bantimurung dan Koperasi Syariah Pakkamase, Sulawesi Selatan. foto: eka hindra PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016

l

41 41

KIAT SEHAT

Menyehatkan Masyarakat Melalui Musik Foto: dok

Oleh: dr. Dito Anurogo

Selain menghibur, musik ternyata juga menyehatkan.

dr. Dito Anurogo

M

usik memiliki efek-peran komprehensif, terutama di semua level kehidupan manusia. Musik adalah seni yang melibatkan waktu dan kombinasi suara yang dicirikan oleh elemen-elemen temporal-spasial. Berbagai elemen musik tersebut misalnya: ritme, nada, dan berbagai komponen lainnya. Komponenkomponen ritmis mengatur energi seseorang atau ting kat arousal, sedangkan komponen-komponen nada mengatur emosional. Di antara komponen-komponen nada, melodi dan harmoni merupakan variabel mayor. Harmoni merupakan struktur yang meliputi karakteristik nada secara vertikal-horizontal, dan diciptakan ketika lebih dari satu nada diproduksi secara serentak (vertikal) maju berproses bersama melodi (horizontal). Saat berproses di dalam harmoni, ada berbagai tingkat kompleksitas di dalam harmonisasi, yang mendatangkan berbagai respon emosi dan afektif yang berbeda. Di abad pertengahan, musik dibedakan menjadi tiga. Pertama, musica mundana. Tingkat spiritual, musik sebagai prinsip metaf isik, sebagai jalan menuju pengalaman terdalam, kebenaran universal. Kedua, musica humana. Tingkat jiwa atau pikiran, dimana potensi moral dan etika musik berkembang. Di tingkat ini, tidak lagi membicarakan dimensi sensoris musik, melainkan potensi memengaruhi mind dalam arah positif, membuka pemahaman ke dimensi

42

etik. Ketiga, musica instrumentalis. Tingkat fisik tubuh, dimana suarasuara musik (instrumental dan vokal) dapat didengar oleh manusia. Dari perspektif bottom-up, pengalaman musik merupakan prekondisi untuk memasuki “pintu gerbang” pengalaman di tingkat yang lebih tinggi.

profesi di berbagai negara dan tradisi yang berbeda. Dengan cara ini, seseorang telah mempertimbangkan sedikitnya ada tiga faktor utama yang memengaruhi terapi musik, yakni: latar belakang profesional para praktisi, kebutuhan penderita, pendekatan yang digunakan di dalam terapi.

Definisi Terapi Musik Terapi musik menurut Wigram (2000) adalah penggunaan musik di situasi sosial, edukasi, klinis untuk menerapi klien/penderita dengan kebutuhan psikologis, medis, sosial, edukasi, dsb. Menurut World Federation of Music Therapy (WFMT) tahun 1996, terapi musik adalah penggunaan musik dan/ atau elemen-elemen musik (suara, ritme, melodi dan harmoni) oleh terapis musik profesional dengan k l i e n/ ke l o m p o k , d a l a m p ro s e s yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempromosikan komunikasi, hubungan, pembelajaran, mobilisasi, ekspresi, organisasi, dan tujuan-tujuan terapeutik relevan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosi, mental, sosial, dan kognitif. Terapi musik bertujuan untuk mengembangkan potensi, mengembalikan fungsi individu sehingga tercapai integrasi intrainterpersonal yang lebih baik, sehingga tercapai kualitas hidup yang lebih baik melalui pencegahan, rehabilitasi, atau pengobatan. Bagaimanapun juga, proses mendefinisikan terapi musik direfleksikan oleh munculnya kalangan

Tradisi Terapi Musik Di Eropa, tradisi terapi musik telah berkembang menjadi dasar dari pendekatan yang berorientasi psikodinamis dan psikoterapeutik. Seringkali seseorang menemukan suatu model dimana terapis secara aktif menggunakan musik melalui medium improvisasi klinis untuk menetapkan hubungan musik dengan para penderita/pasien, dimana mereka dapat membantu memahami pokok permasalahan dari problematika mereka. Di Denmark, terapi musik dilakukan di tingkat psikoterapeutik. Sehingga definisi terapi musik mengacu secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan terapeutik klien akan perkembangan psikodinamis dari hubungan-tempat musik di dalam hubungan itu. Terapi musik juga dipraktikkan oleh populasi non-klinis, dimana orang-orang mencari terapi untuk mengeksplorasi sumber, menemukan jatidiri, mencapai kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Tujuan terapi tentunya bervariasi. Oleh karena itu, ada berbagai definisi terapi musik bergantung kepada filosofi atau pendekatan (kelompok) praktisi.


Misalnya: terapi musik perilaku, dimana terapis menggunakan musik untuk meningkatkan, memodifikasi perilaku yang sesuai dan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang kurang tepat. Pada situasi ini, musik dapat digunakan sebagai penguatan positif atau negatif. Terapi musik psikoterapeutik, dimana musik digunakan untuk membantu klien mendapatkan pemahaman (insight) terhadap dunianya, kebutuhannya, dan kehidupannya, serta dimana suatu pendekatan psikodinamis aktif akan memperoleh kesadaran tentang berbagai permasalahan, pemikiran, perasaan, perilaku, dan konflik. Terapi musik edukasi, dimana terapi musik berada di dalam institusi pendidikan, dimana tujuan-tujuan program edukasi berpengaruh terhadap pendekatan terapi musik. Disinilah para terapis musik dapat menemukan tujuan mereka terkait dengan proses pembelajaran, perkembangan, realisasi potensi dan memenuhi kebutuhan anak-anak terkait dengan program pendidikan mereka. Model (Terapi) Musik Ada berbagai model ting kat musik dan terapi musik. Ruud (1990) memperkenalkan suatu model empat tingkat musik, membedakan antara empat properties dan empat tingkat pengalaman, pemahaman, dan analisis. Pertama, tingkat fisiologis. Musik sebagai fenomena suara fisik (the ‘material’ properties). Analisis di tingkat ini berfokus kepada efek-efek fisiologis dan potensi medis musik. Singkatnya, musik sebagai stimulus. Kedua, tingkat sintaktis. Musik sebagai fenomena estetis: elemen-elemen musik terstruktur dan terorganisasi. Analisis di tingkat ini (analisis musik akademis tradisional) berfokus kepada deskripsi dan interpretasi yang tepat terhadap elemen-elemen musik, peran di dalam proses musik, saling mempengaruhi (interplay) dan fungsi di dalam interaksi musik. Singkatnya, musik sebagai terapi. Ketiga, tingkat semantik. Musik sebagai ekspresi dan arti: “pesan” atau petunjuk musik terhadap dunia eksternal atau internal. Analisis di tingkat ini berfokus kepada interpretasi musik sebagai metafora, ikon, indeks atau simbol, dan makna musik untuk klien, interplay dan

hubungan terapeutik. Singkatnya, musik di dalam terapi. Keempat, tingkat pragmatis. Musik sebagai fenomena sosial-interaktif: peran musik di dalam proses terapeutik atau konteks sosial. Analisis di tingkat ini berfokus kepada potensi interaksi musik dan efeknya terhadap terapi. Singkatnya, musik sebagai komunikasi dan interaksi sosial. Menurut Bruscia (1998), ada enam model dinamis terapi musik. Pertama, musik sebagai tujuan pengalaman. Hal ini mengacu ke praktik menggunakan properti musik untuk secara langsung mempengaruhi tubuh atau perilaku penderita dalam cara yang mudah terobservasi. Kedua, musik sebagai bentuk energi universal. Maksudnya, penggunaan musik sebagai “bentuk energi kehidupan”, secara uni-

atau direpresentasikan oleh musik. Keenam, properti transpersonal musik memungkinkan melintasi batasbatas model dan melaju melalui kesatuan dan keseluruhan. Batasbatas analisis musik juga dilewati: modalitas pengalaman ini hanya dapat dideskripsikan ke tingkat terbatas. Otak dan (Terapi) Musik Perspektif neurosains dan neurologi berhasil mengungkapkan daerah di otak terkait musik. Bernyanyi tampaknya merupakan fungsi otak bagian kanan, namun lagulagu memiliki lirik (bahasa) yang dikendalikan oleh fungsi-fungsi dari otak bagian kiri. Hasil investigasi menggunakan scan PET (Positron Emission Tomography) menemukan bahwa ada penurunan

Ter musik bertujuan untuk TTerapi mengembangkan potensi, mengembalikan fungsi individu sehingga tercapai integrasi intra-interpersonal yang lebih baik

versal memiliki pola vibrasi dan suara dengan efek penyembuhan. Singkatnya, musik sebagai manifestasi keseimbangan alam semesta. Ketiga, musik sebagai pengalaman subjektif. Hal ini terkait dengan penggunaan proses-produk (ber)musik sebagai representasi penderita dan bagaimana dirinya berelasi dengan dunia “self”, lainnya, dan objek. Dengan kata lain, improvisasi atau mendengarkan musik sebagai eksplorasi nilai-nilai penderita, hubungan terkait self dan lainnya dalam cara yang bermakna. Keempat, musik sebagai pengalaman kolektif (sosiokultural). Hal ini berarti musik ditempatkan di dalam framework sosiokultural yang lebih luas, untuk berbagi identitas orangorang yang merupakan bagian dari komunitas. Kelima, kekayaan estetika musik memungkinkan penderita mengalami keindahan dan makna (meaning), dalam musik sendiri atau aspek-aspek kehidupan yang diwakili

suplai aliran darah mendekati 10% ke otak bagian lobus temporal kanan, mengindikasikan bahwa area ini penting di dalam apresiasi bentuk seni kompleks, termasuk musik. Banyak ahli telah meneliti efektivitas intervensi terapi mu sik untuk memperbaiki dan mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan penderita disabilitas autisme, menilai gangguan komunikasi, gangguan neurolog is (termasuk penyakit Alzheimer, Parkinson, korea Huntington, dsb). Meskipun terapi musik terbukti bermanfaat, pemilihan musik untuk dewasa penderita skizofrenia tetap perlu mempertimbangkan tingkat harmonic progression dan kompleksitas. Dito Anurogo, dokter digital/online, penulis 18 buku, pemerhati-penyuka (terapi) musik, S2 IKD Biomedis FK UGM, ketua UKM Jurnal Paradigma HMP UGM.


l

43

PROFIL

Surahman Hidayat

JEJAK LANGKAH SANG KYAI

J

ika bisa diibaratkan, Surahman Hidayat tumbuh bak bunga yang dirawat dengan sangat baik oleh kedua orangtuanya di taman kehidupan anak-anak yang penuh dengan nuansa religius dan kebijaksanaan. Betapa tidak, sang ayah yang seorang guru agama sejatinya membebaskan anak ketiganya itu dari segala pekerjaan rumah. Sang ayah hanya mewajibkannya anaknya untuk tidak melupakan sholat lima waktu, mengaji dan belajar. Meski demikian, layaknya teman-teman sebayanya, Ia tidak bisa dilepaskan dari segala rutinitas kehidupan masyarakat setempat. Ngarit Rumput Masih diingatnya pagi hari Surahman berangkat sekolah di SDN 03 Sindanghayu, Banjarsari, Ciamis. Jawa Barat. Di sekolah saat jam istirahat tiba ia bersama beberapa rekannya sengaja bermain di kebun samping milik tetangga sebelah sekolah. Kebetulan ketika itu Kebun tengah dipenuhi oleh buah timun yang siap dipanen oleh sang empunya. Surahman dan temantemannya itu masuk dan memetik buah ketimun itu dan langsung melahapnya. “Saya bertugas mengambil ketimun itu, dan teman saya membeli

44

kerupuknya. Wah nikmat sekali saat itu. Alhamdulillah pemilik kebun tidak marah, mungkin karena kami makannya juga tidak terlalu banyak, jadi pemilik kebun juga memaklumi,” kisah Surahman kepada Parlementaria yang menemuinya di ruang tamu pimpinan MKD DPR RI, Senayan Jakarta. Sekembalinya dari sekolah, usai makan dan sholat Zuhur, Surahman kecil siap dengan celobong (keranjangred) dipundaknya untuk bergegas mencari rumput. Ya, meski tidak diwajibkan oleh sang ayah, namun ia tidak pernah lupa mengarit, mencari rumput untuk pakan ternaknya. Bahkan karena keuletannya itu, kambing miliknya yang semula hanya sepasang, ber tambah menjadi dua puluh ekor. Dan ketika Idul Adha tiba ia siap menjual ternaknya itu, dan sebagian ia kurbankan untuk dibagikan ke fakir miskin. Malam hari, kedua orangtua Surahman mewajibkannya untuk belajar dan mengaji. Tak heran jika kemudian nilai Surahman di sekolah selalu baik. Bahkan saat di kelas lima sekolah dasar, ia melihat kakak kelasnya mengantri foto untuk keperluan kartu ujian. Saat itu ia tertarik untuk ikut difoto. Ketika itu sang guru langsung menjelaskan, jika ia ingin difoto berarti ia harus ikut ujian bersama kakak


foto: rizka

Politik merupakan media dakwah dalam perjuangan untuk agama dan negara. Mungkin, itulah salah satunya yang membuat Surahman Hidayat akhirnya memilih menjadi politisi. Anak desa yang dulunya “hoby” ngarit itu berhasil mewujudkan mimpinya menimba ilmu di Kairo. Kini, Ia berlabuh di Senayan menjadi Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) untuk membangun bangsa tercinta.

Belajar Kitab Kuning Memasuki masa SMP, pilihannya jatuh kepada PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama, setingkat SMP). Saat itu dimatanya ia melihat sosok sang ayah yang seorang guru agama begitu hebat dan terhormat di masyarakat. Hingga ia ingin sekali mengikuti jejak sang ayah menjadi guru agama. Di PGAP-PUI (Persatuan Umat Islam), Banjarsari yang notabene tempat sang ayah mengajar ini Surahman harus menjalani pendidikan selama empat tahun. Dua tahun ia jalani sebagaimana

foto: kaka/hr

kelasnya. Bahkan gurunya itu jua yang mendorong Surahman untuk mengikuti ujian tersebut. Sampai di rumah utarakan keinginannya tersebut kepada kedua orangtuanya. Sang ayah pun memberi respon positif, karena selama ini nilai pelajaran Surahman pun sangat baik. Singkat cerita, bersama kedua temannya ia mengikuti ujian kelulusan dengan siswa kelas enam lainnya di kantor kecamatan. Tibalah pengumuman ujian tersebut. Sayangnya, kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang diharapkannya sebelumnya. Surahman dinyatakan tidak lulus. Sementara kedua temannya dan seluruh kakak kelasnya di kelas enam dinyatakan lulus. Sedih, sudah pasti. Namun ia sangsi kemurnian nilai tersebut. Pasalnya, menjelang ujian ia menambah jam belajarnya. Tidak hanya itu, ia pun yakin sekali dapat menjawab seluruh pertanyaan dalam ujian tersebut dengan baik. Surahman pun langsung mengutarakan kesedihannya itu kepada sang ayah. Senada dengan Surahman, sang ayah pun tak yakin bahwa putranya tersebut tidak lulus ujian. Tak ingin menunggu waktu lama, sang ayah pun langsung menemui guru Surahman di sekolah. Bahkan ia minta diperlihatkan kertas jawaban putranya. Karena tak dapat memperlihatkan kertas jawaban Surahman, sang guru pun berjanji akan kembali memeriksa ulang kertas jawabannya. Uniknya, dua hari setelah pengumuman ketidaklulusannya, Surahman malah mendapat kabar yang bertolak belakang. Ia dinyatakan lulus dengan nilai terbaik. Artinya, Surahman berhasil melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) tanpa terlebih dahulu harus menduduki kelas enam.

Saat mem memimpin sidang MKD sekolah biasanya. Dua tahun terakhir ia harus menetap di asrama atau pondokan. Meski kemudian karena prestasinya ia hanya melalui pendidikan selama tiga tahun. Di PGAP inilah jiwa aktivis Surahman muncul. Ia mulai mengikuti berbagai organisasi siswa maupun ekstrakulikuler, seperti keagamaan (Rohis: rohani Islam). Nama Surahman semakin dikenal di sekolah tersebut. Hingga kemudian ia masuk sebagai salah satu kandidat KMU (Ketua Murid Umum, saat ini OSIS). Saat itu dikisahkannya, ia tidak banyak berharap dari pemilihan tersebut. Pasalnya, salah satu calon kandidat KMU merupakan siswa berprestasi dalam bidang olahraga. Konon, ia menjadi idola di tengah murid sekolah tersebut. Dewi fortuna pun akhirnya berpihak padanya. Surahman terpilih menjadi KMU (saat ini Ketua OSIS). Berkat prestasi akademiknya yang selalu menjadi bintang kelas, dan aktivitasnya di berbagai organisasi murid, saat di kelas 3 PGAP pihak sekolah meng ijinkan Surahman untuk mengikuti ujian kelulusan yang seharusnya diikuti oleh siswa kelas 4 di PGAP itu. Namun sebelumnya selama satu semester (enam bulan) ia harus mengikuti pelajaran di kelas 4. Lagilagi, Allah SWT mengijabkan doanya. Surahman yang memang terkenal memiliki otak yang tokcer itu tidak kalah dengan kakak kelasnya. Ia dinyatakan lulus dalam ujian kelulusan PGAP itu.

U s a i l u l u s P G A P, S u r a h m a n melanjutkan sekolah PGAA (Pendidikan guru agama atas) di tempat yang sama, PUI (Persatuan Umat Islam). Tujuannya hanya satu, ingin lebih memperdalam agama, khususnya kitab kuning. Pasalnya di sekolah itu selain mengajarkan pelajaran umum yang masuk dalam kurikulum di Departemen Agama (sekarang Kemenag), juga mengajarkan tentang agama. “Saat itu kebetulan ayah saya pengurus di PUI, paman saya juga s e o r a n g Ky a i . Ke t i k a b e r t e m u , keduanya sering bertanya tentang Kitab Kuning. Karena saya belum mendalami hal itu jadi tidak bisa banyak menjawab. Malu rasanya. Makanya, saya bertekad untuk memperdalam kitab kuning ketika itu,” ungkap pria kelahiran Ciamis, 13 Mei 1957. Memasuki masa kuliah, awalnya ia ingin sekali sekolah di kota pelajar, Yogjakarta. Namun karena keterbatasan perekonomian kedua orangtuanya, ia urung hijrah ke kota tersebut. Oleh kedua orangtuanya, Surahman dimasukkan ke kampus Institut Agama Islam Darussalam yang masih berada di kota kelahirannya, Ciamis. Disana ia mengambil jurusan syariah atau hukum Islam. Meski menimba ilmu di kampus yang mengajarkan tentang agama, namun sebagai mahasiswa ia dikenal cukup kritis. Bahkan ia pun termasuk aktivis kampus. Surahman aktif di organisasi Senat mahasiswa, resimen mahasiswa dan berbagai


l

45

foto: dok pri

PROFIL

Surahman Hidayat bersama istri dan putra-putrinya kegiatan kemahasiswaan lainnya. Di luar kampuspun, ia aktif di berbagai organiasi, seperti HMI (Himpunan mahasswa Indonesia-red), PII (persatuan islam Indonesia). Lulus kuliah di Kampus tersebut, ia hanya mampu meraih gelar D3. Kecewa?Pasti. Namun, ia buru-buru menampiknya. Toh, ia masih bisa melanjutkan ke jenjang S1. Sambil menunggu beasiswa ke Mesir dari Departemen Agama Surahman mencoba untuk ikut mengajar di sekolahnya saat di PGAP. Malam harinya ia menggantikan pamannya mengajar mengaji di asrama PUI. “Kebetulan di PGA itu ada kyai Zainal Arifin yang biasa mengurus pengajuan beasiswa ke Mesir. Jadi saya memilih mengajar di almamater saya sendiri. Malam harinya saya menggantikan kyai mengajar mengaji adik-adik di asrama,” ujar bapak empat anak ini. Gagal CPNS Satu tahun berlalu, kabar baik untuk segera memberangkatkannya ke Mesir pun tak kunjung datang. Bahkan ia berusaha menguburkan dalam-dalam keinginannya menimba ilmu di negeri yang terkenal dengan peradaban kunonya. Disaat bersamaan, Departemen Agama tengah membuka lowongan kerja untuk menjadi CPNS di lingkungannya. Tak ingin melewatkan kesempatan yang sama, Surahman pun mengikuti test CPNS tersebut. Ia nyaris dinobatkan sebagai CPNS. Nilai ujian tertulisnya sangat baik. Namun ketika test lisan alias wawancara yang melibatkan Kodim, Surahman

46

dinyatakan gagal dengan nilai 2,5. “Katanya saya sebelumnya sempat membuat statemen yang menjelekjelekan politikus dan militer, bahkan statemen tersebut sempat dibacakan di kantor DPRD setempat. Akhirnya saya dinyatakan gagal di test lisan, dengan nilai 2,5,” kisahnya diiringi tawa. Usai dinyatakan gagal menjadi C PN S , Su ra h m a n p u n a k h i r ny a memilih hijrah ke Bandung. Kali ini ia benar-benar sudah mengubur dalamdalam keinginan menimba ilmu di Mesir. Pasalnya, surat beasiswa ke Mesir sudah diterimanya, namun ia diharuskan membayar sejumlah uang diluar kemampuan dirinya dan kedua orangtuanya. Oleh karena itu tahun 1977 ia nekat hijrah ke Bandung. Di Bandung Surahman diterima sebagai staff korektor sebuah penerbit. Satu tahun ia lalui dengan menjadi seorang korektor. Saat asik menjalani profesi barunya itu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang bernama Asep. Ia mendatangi kos-kosan Surahman dengan nada marah. “Dia marah-marah. Kamu, Surahman tidak tanggung jawab. Usulan diterima tetapi orangnya tidak datang. Saya bingung ini orang bicara apa,” akunya. Usai Asep melampiaskan amarahnya, Surahman balik bertanya maksud kedatangan Asep. Saat itu Asep mengatakan bahwa permintaan Surahman untuk memperoleh beasiswa ke Mesir itu sudah mendapat persetujuan dari Depar temen Agama. Surat pemberitahuan pun sudah berulang


kali dikirimkan, namun tidak jua ada balasan dari Surahman. “Saya jelaskan ke Asep, bahwa saya sudah membalas surat dari Depag bahwa saya tidak memiliki sejumlah uang yang wajib saya bayarkan jika ingin mendapat beasiswa ke Mesir. Ternyata surat balasan saya itu tidak pernah sampai. Hingga kemudian dia susul saya ke Bandung,” papar anak ketiga pasangan Ajiji dan Eha ini. Mendengar penjelasan dari Surahman, Asep kemudian berkata bahwa saya tetap harus ke Jakarta walaupun tanpa membawa sejumlah uang yang dimaksud. Hal itupun ia ceritakannya ke Pak Entus, salah seorang dosen sekaligus tetangga kost-nya yang memiliki rental mobil. Pak Entus itulah yang mendukung Surahman untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. “Kesempatan tidak datang dua kali,” ujar Surahman menirukan perkataan Pak Entus. Bak sebuah oase di padang pasir, Surahman pun seolah mendapat petunjuk bahwa ia benar-benar harus hijarah ke Kairo. Dengan berbekal uang seadanya Surahman pun pergi ke Jakarta untuk menemui sejumlah pejabat di Departemen Agama sekaligus mengurus segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selesai mengantong i segala dokumen yang dibutuhkan seperti Paspor, Visa dan beberapa dokumen dari Departemen Agama, Surahman pun kembali ke kampung halamannya di Ciamis. Saat itu ia ceritakan kepada kedua orangtuang akan rencananya ke Mesir. Saat itu ia meminta kedua orangtua saya untuk menjual beberapa petak lahannya sebagai bekal kepergian saya ke Mesir. “Seingat saya, ayah saya belum sempat jual tanahnya, alhamdulillah dua hari sebelum keberangkatan ke Kairo, Allah SWT memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga,” aku Surahman. Singkat cerita, Surahman pun akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya mengunjungi Mesir. Sampai di Kairo, Surahman sujud syukur atas segala rahmat yang telah diberikan sang Illahi kepada dirinya hingga mampu menginjakkan kaki di ibukota Mesir yang sebelumnya hanya bisa dilihatnya melalui televisi dan koran-koran.

Masuk Ke Panggung Politik Tak hanya aktif menimba ilmu, masa-masa menimba ilmu di negeri orang itu ia gunakan juga untuk tetap mengasah jiwa

aktivisnya. Ia pun pernah menjadi Ketua Perhimpunan pelajar Indonesia Mesir. Tahun 1999 saat di tanah air mengalami reformasi dengan kejatuhan Presiden Kedua RI, Soeharto, muncul berbagai partai politik. “Jualan” Parpol itupun sampai ke Kairo. Sebagai aktivis yang pernah bergabung dengan PPP (saat orde baru parpol hanya 3-red), Surahman tentu cenderung memiliih Parpol berbasis keagamaan. Dari berbagai parpol baru itu, pilihannya jatuh kepada Partai Keadilan (cikal bakal PKS-red). Saat itu ia tidak hanya memberikan suaranya ke PK, namun ia juga berusaha u nt u k m e m p ro p a g a n d a t e m a n temannya sendiri, sesama mahasiswa di Kairo untuk ikut menitipkan suaranya di PK. Alhasil perjuangannya tidak siasia. Pada pemilu 1999, Partai keadilan di Kairo menang dengan angka 60 persen. Itu merupakan satu-satunya perwakilan PK yang menang di negara lain. Kenyataan tersebut mengantarkan Surahman mengemban amanat untuk membuat kepengurusan PK di Kairo. Sekaligus menjadi tanda peresmian masuknya Surahman dalam partai politik yang kini bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di PKS karir politik Surahman mulai meningkat. Tidak hanya sekedar

anggota biasa, ia berturut-turut duduk menjadi anggota Dewan Syariah PKS, Wakil Presiden Internasional PKS, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS. Saat ini ia menjadi salah satu dari enam anggota Dewan Pimpinan Tinggi Pusat PKS, organ paling menentukan di PKS setelah Majelis Syura. Pemilu tahun 2009 Surahman berhasil melenggang ke Senayan dengan menjadi anggota legislatif mewakili daerah pemilihan Jawa Barat X. Saat itu sejumlah posisi penting di DPR pernah dipegangnya. Ia pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi masalah agama, sosial, bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tidak hanya itu, ia pun pernah menggantikan rekan separtainya, Sohibul Iman menduduki posisi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan. Hal itu tak berlebihan mengingat disertasinya saat mengambil gelar doktor pun mengambil tema ekonomi khususnya tentang Bankbank Islam. Nama Surahman Hidayat semakin mencuat saat dirinya dipercaya menggantikan Hidayat Nurwahid sebagai Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI. Ketika itu Hidayat Nurwahid maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Kini untuk kedua kalinya, Surahman kembali dipercaya mewakili masyarakat Jawa Barat X dalam kursi legislatif. Ia kini dipercaya menjadi Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan). Sebuah alat kelengkapan dewan di DPR RI yang bertugas menegakkan etika terhadap anggota dewan. Sejatinya posisi Ketua MKD ini merupakan amanah yang cukup berat, mengingat MKD harus menyidangkan rekan sesama anggota dewan itu sendiri. “Kalau dibilang berat, tidak juga. Kami memang diwajibkan untuk menegakan etika terhadap anggota dewan yang notabene merupakan teman sendiri. Namun selama kita menjalankannya sesuai aturan yang berlaku tentu tidak ada hal yang sulit. Ini kewajiban, tanggung jawab yang harus d i j a l a n k a n d e n g a n s e b a i kbaiknya, demi marwah lembaga DPR itu sendiri,” pungkasnya.


l

(ayu)

Sampai di Kairo, Surahman langsung menuju Universitas Al Azhar yang merupakan salah satu perguruan tinggi favorit di dunia. Sayangnya, kenyataan tak seindah harapan. Ujian pertama di negeri orang muncul. Saat itu ijzah sarjana muda yang diperolehnya dari Institut Darusallam belum diakui di kampus tersebut. Sehingga menurut peraturan yang berlaku, ia harus belajar bahasa Arab dahulu selama beberapa tahun sebagai sebuah syarat persamaan ijazah. Dua tahun Surahman belajar bahasa Arab dengan bekerja di KBRI (Kedutaan besar Republik Indonesia) di Mesir. Ia menyesuaikan kurikulum yang ada di negara tersebut dengan ijazah yang diperolehnya selama kuliah di tanah air. Atas bantuan dari KBRI, ia serahkan kurikulum tersebut kemudian distempel dan ditandatangani pihak berwenang di KBRI Mesir. Ujian pertama pun berhasil dilalui dengan baik oleh Surahman. Ia diterima belajar di kampus tersebut langsung di tingkat tiga, hingga ia hanya diwajibkan mengikuti satu tahun lagi. Tepat tahun 1985, Surahman berhasil meraih gelar Lisence (Lc) dari Univeristas Al Azhar, Kairo, Mesir yang setara dengan Starta satu (S1). Karena nilai yang cukup baik, ia pun mendapat beasiswa lanjutan untuk meraih gelar S2 di universitas tersebut. Lewat tesis berjudul “At-Ta`ayusy As-Silmi Baina Al-Muslimin Wa Ghairihin Fi Daulatin Wahidah” (Kehidupan yang Harmonis antara Muslim dan Non- Muslim dalam Satu Negara) itulah yang kemudian mengantarkan Surahman meraih gelar Magister. Tak ada kata cukup untuk menimba ilmu. Tak puas hanya bergelar Mag ister, ia pun melanjutkan kuliah untuk mengambil gelar doctor. Ia berhasil mempertahankan disertasinya tentang kebijakan investasi di Bank-bank syariah (bank Islam) yang dalam Bahasa Arabnya berjudul “Siyasatu Al-Istitsmar Fi Al-Masharif Al-Islamiyah”.

foto: dok pri

Hijrah Ke Kairo

47

KUNKER

JASINDO DIMINTA LAKUKAN PERBAIKAN MANAJEMEN

48

foto: nita

B

adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI pada pertengahan April 2016 lalu, berkesempatan mengunjungi Rumah Sakit (RS) di Lombok dan Banjarmasin. RS yang mereka datangi tersebut adalah RS yang melakukan kerjasama dengan PT. Jasindo terkait program Jamkestama Anggota DPR RI beserta keluarganya Dalam kunjungan ke RS. Harapan Keluarga yang berlokasi di Mataram, NTB, BURT DPR meninjau secara langsung fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki RS dalam kaitannya menangani pasien Jamkestama. Jadi kunjungan kali ini tidak lain adalah untuk melihat kesiapan Rumah Sakit (RS) yang menangani pasien Jamkestama,” kata Wakil Ketua BURT Achmad Dimyati Natakusumah usai Tim Kunjungan BURT melakukan pertemuan dengan Direktur RS. Harapan Keluarga dr. IGK Lania beserta jajarannya. Menurut Dimyati, selain dalam penanganan pasien Jamkestama, kedatangan BURT juga sekaligus untuk melihat kesiapan peralatan yang dimiliki oleh RS tersebut, “Disini kita melihat fasilitas UGD nya, Radiologi, MRI, CT Scan dan lain sebagainya,” jelas Dimyati. Selain peralatannya, tambah Dimyati, BURT juga ingin mengetahui jumlah keberadaan dokter dan perawatnya, “Kita ingin tahu keberadaan dokter dan perawatnya, jangan sampai dokternya ada, perawatnya tidak ada, dan sekaligus ingin mengetahui perbandingannya, apakah satu satu (satu perawat satu pasien-red) , atau satu dua (satu perawat dua pasienred),” terang politisi dari F-PPP ini. Lebih lanjut, Dimyati memaparkan, Tim juga melihat standar kamar untuk pasien Jamkestama, “Tinjauan ini diperlukan sehingga RS betul-

Wakil Ketua BURT Achmad Dimyati Natakusumah menyerahkan cenderamata kepada Direktur RS. Harapan Keluarga dr. IGK Lania di Mataram, NTB betul siap dalam melayani pasien Jamkestama, khususnya anggota DPR beserta keluarganya,” harapnya. Untuk RS Harapan Keluarga ini, Dimyati menilai cukup baik, peralatannya modern, dan standar kamar yang bagus. “Pelayanan pasien Jamkestama untuk RS ini, saya lihat juga bagus, baik dalam penanganan rawat inap dan rawat jalannya dilayani secara maksimal dan tidak dipersulit, saya berharap RS Harapan Keluarga ini menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya,” harapnya. Hal senada dikatakan Anggota BURT Sukiman (F-PAN) yang ikut serta dalam rombongan, menilai RS. Harapan Keluarga di Mataram cukup bagus, baik sarana dan prasarana, tenaga medis, dokter spesialis, keramahtamahan, juga kebersihannya. “Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat terutama pelayanan bagi


VVIP khususnya bagi Anggota DPR dan keluarga serta yang tidak kalah penting masyarakat yang ada didaerah Mataram dan sekitarnya,” harap Sukiman. Sementara itu dalam pertemuan, Direktur RS Harapan Keluarga dr. IGK Lania menjelaskan bahwa pihak RS. Harapan Keluarga pada prinsipnya akan berusaha sebaik mungkin dalam melayani pasien Jamkestama, seperti untuk Anggota DPR dan keluarga. “Kami berterima kasih atas supportnya untuk bisa melayani Bapak dan Ibu beserta keluarganya di sini, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani,” terang Lania di hadapan tim BURT yang terdiri dari Refrizal (F- PKS), Yulian Gunhar dan Indah Kurnia dari F-PDIP, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dari F-PG. Lebih lanjut, Lania menerangkan, bahwa RS. Harapan Keluarga belum termasuk RS Internasional Rumah Sakit ini memiliki 250 orang karyawan, 50

BURT DPR saat meninjau RS Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. belum tersedianya landasan helikopter, “Kami belum ada helikopter pad, berlandasnya helikopter, sementara ini jika ada pasien yang dibawa helikopter disarankan di lapangan terbuka dekat dengan RS lalu kami jemput,” kata Lania. Selain menyoroti fasilitas RS, dan dalam kunjungan ini didampingi pula perwakilan dari PT. Jasindo, Dimyati pun menekankan agar PT. Jasindo melakukan perbaikan dalam manajemen PT. Jasindo sebagai provider pelayanan Jamkestama bagi pejabat negara beserta keluarganya. “Yang menangani pasien Jamkestama adalah PT. Jasindo, dan memang ada keluhan, seperti sulitnya

Tangga DPR RI, Anton Sukartono Suratto mengapresiasi pelayanan yang diberikan kepada para peserta BPJS dan Jamkestama. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau RS Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Sebagai anggota BURT DPR RI kami memiliki tugas untuk memastikan pelayanan dan fasilitas yang ada di rumah sakit-rumah sakit yang menangani pasien BPJS dan Jamkestama seperti kami (Anggota DPR RI, red). Setelah kami lihat langsung, fasilitas dan peralatan yang disiapkan rumah sakit Sari Mulia, Banjarmasin ini cukup memadai, seperti adanya CT Scan, Elektrokardiogram (EKG) yang

merupakan alat untuk mengetahui kondisi jantung seseorang,” jelas Anton. Ditambahkan politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, selain fasilitas atau peralatan yang memadai, hal yang juga patut diapresiasi dari RS Sari Mulia adalah selalu mengutamakan keselamatan pasien. Artinya ketika pasien UGD datang, pihak rumah sakit akan mendahulukan memberi penanganan medis, baru setelah itu proses penyelesaian administrasi. “Misalnya ada anggota DPR sebagai pasien Jamkestama yang saat sedang melakukan kunjungan kerja tiba-tiba sakit dan dibawa ke rumah sakit ini (RS Sari Mulia, red), pihak rumah sakit meyakini akan melakukan tindakan medis terlebih dahulu, baru kemudian proses administrasinya. Kami harus memastikan hal ini, karena tidak semua pasien Jamkestama saat melakukan kunjungan kerja membawa kartu jamkestama. Dan hal ini pun harus juga diterapkan kepada pasien BPJS,” ungkapnya. Tidak hanya itu, pihak RS Sari Mulia juga meyakini Anton dan beberapa anggota BURT DPR RI yang ikut dalam kunjungan tersebut seperti Rendy Lamadjido, Ansory Siregar, Syaiful Bahri Anshori, Yastri S Mokoagow, Sri Melliyana dan Irma Suryani Chaniago, bahwa pihak RS Sari Mulia akan ikut melakukan pendampingan kepada pasien ketika kondisi pasien diharuskan untuk dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar, seperti Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta untuk penderita jantung. “Kami juga mengapresiasi pihak rumah sakit yang bersedia melakukan pendampingan ketika kondisi pasien mengharuskannya untuk dirujuk ke rumah sakit lain seperti di Jakarta. Kami berharap seluruh rumah sakit di Indonesia seperti ini. Selalu mengutamakan keselamatan pasien dan tidak melihat dari unsur manapun,” pungkasnya. Sekedar informasi pelayanan Jamkestama sesuai Perpres No. 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaannya yakni Permenkes No. 55 Tahun 2014 dan Permenkeu No. 167 Tahun 2014 terkait pelayanan kesehatan pejabat negara termasuk Anggota DPR dan keluarganya.


l

(nt, ayu)

melakukan klaim dan lain sebagainya, oleh karena itu kita lihat perlu ada perbaikan-perbaikan dalam manajemennya,” kata Dimyati. Dirinya menyoroti, mengenai biaya seperti pelayanan Medical Check Up yang hanya sekian juta, diharapkan lebih meningkat lagi. “Saya dengar sudah ada kenaikankenaikan, karena ini memang harus disesuaikan, mana yang lebih sering dilakukan oleh pasien Jamkestama itu yang harus disesuaikan, jangan sampai yang lebih sering dilakukan malah harganya dijatuhkan, kan preminya sama, kita preminya cukup besar sekali,” tegas Dimyati. Sementara itu, di Kota Banjarmasin, Anggota Badan Urusan Rumah

foto: ayu

orang dokter spesialis disegala bidang keilmuan, dan 10 orang dokter umum, dan sekitar 70 orang perawat, dengan sekitar 109 tempat tidur. Fasilitas yang ada di RS. Harapan Keluarga sudah cukup lengkap, salah satunya sudah tersedianya ICU, NICU/ PICU, peralatan MRI, CT Scan, C-ARM, Fluoroskopi, Kolposkopi, Echocardiography, Dental X-Ray, Mobile X-Ray “Untuk ruangan rawat inap kami mempunyai empat ruangan super VIP, VIP B, Superior, standar A atau biasanya disebut kelas 1 terdiri dari dua tempat tidur, standar B empat tempat tidur, dan kelas C nya enam tempat tidur,” terang Lania. Salah satu kendala yang ada di RS. Harapan Keluarga, jelas Lania, adalah

49

KUNKER

foto: sofyan/iw

KOMISI IV BERJUANG BEBASKAN 13 NELAYAN BREBES

Tim Komisi IV DPR memberikan bantuan kepada keluarga nelayan yang ditangkap

T

angisan tak terbendung dari ibu dan anak-anak, saat Tim Komisi IV DPR RI mendatangi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kluwut, Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Ibu dan anak-anak ini merupakan keluarga dari 13 nelayan asal Kluwut yang ditangkap Ditpolair Polda Sumatera Selatan, saat berada di perairan Tanjung Menjangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy P ra b owo , s e k a l i g u s Ket u a T i m Kunjungan Spesifik ini memastikan pihaknya akan berjuang membebaskan 13 nelayan asal Brebes itu, tanpa melanggar aturan dan hukum yang

50

sudah berjalan. Oleh karena itu, masih kata Edhy, pihaknya akan meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendekatan sesuai dengan hukum yang sudah diputuskan itu, dan mengupayakan agar ke 13 nelayan itu bisa segera pulang ke kampung halamannya. “Pendekatan itu ke eksekutif dulu, sehingga secara politik kita bisa membebaskan. Kami minta Menteri KKP untuk berkoordinasi dengan penegak hukum, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimanapun itu, mereka adalah masyarakat nelayan kita, sehingga kalau memang mau dihukum, tentu ada caranya,” tegas Edhy.


Padahal, kata politisi F-Gerindra itu, apa yang dilakukan oleh 13 nelayan itu merupakan pelanggaran Peraturan Menteri yang diminta Komisi IV DPR untuk tidak diterapkan, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela (trawal) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ketika Permen ini mulai diterapkan pun, Menteri KP juga berjanji tidak akan ada penindakan hukum jika ada nelayan yang melanggarnya. “DPR belum setujui Permen ini, Menteri belum mau mencabut, dan berjanji tidak akan melakukan penegakan hukum, tapi nyatanya ada. Ini baru satu kasus di Brebes, dan di daerah lain juga ada. Kita harapkan kepada masyarakat Brebes yang ditimpa musibah ini, bisa sabar menghadapinya, tidak terprovokasi, dan dapat tenang menghadapinya. Saya sedih juga melihatnya. Ini yang harus kita selesaikan bersama,” harap politisi asal dapil Sumatera Selatan itu. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron juga menyayangkan atas terjadinya kasus penangkapan itu. Ia menegaskan, terbitnya Permen KP No 2 Tahun 2015 itu telah menuai banyak korban. Bukan hanya 13 nelayan asal Brebes itu saja, tetapi juga lebih dari 2000 nelayan di Brebes dan sekitarnya. Mereka enggan kembali melaut karena kekhawatiran melanggar penggunaan alat tangkap yang diatur dalam Permen KP No 2 Tahun 2015 itu. “Permen No 2 Tahun 2015 sudah menuai banyak korban. Bukan saja di Brebes saja, tapi juga di daerahdaerah lain. Cabut dulu Permen KP No 2 Tahun 2015, kemudian mana yang perlu kita dorong, mana yang

Penambangan Pasir Laut Harus Dihentikan Selain ke Jawa Tengah, Tim Komisi IV DPR juga meninjau lokasi penambangan pasir laut yang ditujukan untuk material reklamasi Teluk Jakarta yang berada di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Dalam kunjungan ini, Tim Komisi IV DPR ingin mendapatkan gambaran

secara utuh permasalahan dan dampak dari penambangan pasir laut itu, sehingga polemik yang terjadi dapat segera berakhir. “Kami menemukan bahwa program penyedotan pasir laut masih berlangsung, padahal sudah ada pemutusan dari Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara, te tapi kenyataannya masih terjadi pe ngambilan meterial pasir yang berada di perairan Desa Lontar ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi yang memimpin Tim Komisi IV DPR. Dari peninjauan ini, tambah Viva, pihaknya akan segera menanyakan hal ini kepada Pemerintah, dimana sudah ada keputusan bahwa reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara, namun penambangan pasir laut masih berlangsung. Politisi F-PAN ini berharap aktivitas itu segera dihentikan sementara karena merugikan nelayan yang berada di seputar Desa Lontar. “Nelayan sangat mengeluhkan pendapatan mereka, dengan adanya aktivitas ini hasil tangkapan mereka menurun secara drastis. Kami sangat sedih dengan nelayan disini karena tidak bisa melaut disebabkan oleh proyek-proyek penyedotan material pasir yang dibawa ke Teluk Jakarta yang sudah merusak ekologi dan berdampak kepada sosial ekonomi nelayan disini,” imbuh politisi asal dapil Jawa Timur itu.

(sf, jay)

penerapan Permen yang sudah setahun itu, belum menyelesaikan permasalahan terkait hal-hal yang dilarang dalam Permen itu. “Cantrang, dogol, dan alat tangkap lainnya itu kan alat tangkap yang digunakan nelayan-nelayan kecil dan tidak mampu secara finansial. Tujuan dari Permen itu bagus, tapi sulit diterapkan dengan jumlah nelayan yang masih banyak mempergunakan alat itu. Sehingga semestinya ini yang diperhatikan Pemerintah,” kata Herman. Kunjungan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IV DPR Ono Surono (F-PDI Perjuangan), Yadi Srimulyadi (F-PDI Perjuangan), Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDI Perjuangan), OO. Sutisna (F-Gerindra), Andi Nawir ( F - G e r i n d r a) , S j a h r a n i M a t a j a (F-Gerindra), Haeruddin (F-PAN), Taufiq R. Abdullah (F-PKB), Sa›duddin (F-PKS), Zainut Tauhid Saadi (F-PPP), Fadholi (F-Nasdem).

foto: jay/iw

harus kita hentikan. Ajak nelayan dan perwakilan nelayan, supaya tahu apa harus dilakukan Pemerintah,” tegas Herman. Politisi F-PD itu juga menyesalkan langkah Menteri KP yang menerbitkan aturan, tapi tidak memberikan solusi alternatif atau pengganti dari alat tangkap yang dianggap tidak ramah lingkungan itu. Padahal, alat tangkap itu sudah digunakan nelayan sejak lama. “Jangan kemudian di satu sisi hukumnya sangat keras, tetapi di sisi lain kesejahteraan masyarakat nelayan menurun, karena tidak ada kenaikan pendapatan. Kapalnya mangkrak semua. Pemerintah melarang penggunaan cantrang, pukat tarik, pukat heula, namun nelayan tidak diberi bantuan,” sesal Herman. Politisi asal dapil Jawa Barat ini juga mengingatkan agar Pemerintah menerbitkan peraturan yang lebih fleksibel kepada nelayan, sehingga lebih memungkinkan mereka untuk t u m b u h d a n s e j a ht e r a d e n g a n kemampuannya. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar peraturanperaturan yang diterbitkan Pemerintah namun membuat rakyat susah, agar dievaluasi dan dikaji. Sebagaimana diketahui, 13 nelayan asal Brebes itu diamankan dengan barang bukti berupa tangkapan ikan, alat penangkap ikan jenis cantrang modifikasi dan pukat harimau, yang penggunaanya dilarang karena dapat merusak terumbu karang dan mem bunuh ikan kecil. Selain itu, mereka diamankan karena telah melanggar izin wilayah penangkapan. Jika terbukti menyalahi aturan, para nelayan itu akan dikenakan Pasal 85 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang per ikanan, dengan hukuman 5 tahun penjara. Sebelum meninjau TPI Kluwut, Tim Komisi IV DPR juga menyerap aspirasi nelayan di Cirebon. Bertempat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Komisi IV DPR menggelar p e r t e m u a n d e n g a n p e r wa k i l a n Kementerian KKP, PPN Kejawan, Kepolisian dan puluhan perwakilan nelayan se-Cirebon dan Indramayu. Dalam kesempatan ini, Komisi IV DPR telah mendapatkan banyak aspirasi penolakan dari diterapkannya Permen No 2 Tahun 2015 itu. Ironisnya,

Tim Komisi IV DPR berdialog dengan penambang pasir laut di Kabupaten Serang, Banten


l

51

foto: andri/iw

KUNKER

Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Komisi Saleh Partaonan Daulay saat mengunjungi BPBD Provinsi Bali.

P

ada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 20152016, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa daerah, diantaranya, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan ini, Komisi VIII menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mangkraknya pembangunan asrama haji embarkasi Sumbar dan penyelenggaraan umrah di Sulsel. Komisi VIII mengapresiasi program-program yang disampaikan Kepala BPBD Provinsi Bali, Dewa Made Indra dan akan menjadikan program BPBD Bali sebagai referensi program nasional dalam penanggulangan bencana yang nantinya dapat diaplikasikan

52

di seluruh Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, program yang di kembangkan BPBD Provinsi Bali mulai dari regulasi, pusdalops, pelatihan kesiapsiagaan bencana, pemantau tsunami Indonesia, Tsunami Warming S y s t e m ( I n a -T E W S ) , Te m p a t Evakuasi Sementara (TES), tsunami program kedaruratan bencana termasuk pemberian sertifikasi kesiapsiagaan bencana kepada Hotel yang notabene banyak di bangun di pinggir pantai. Program ini harus di contoh oleh provinsi yang ada di Indonesia. Program-program tersebut kata Saleh, sangat bagus dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Sehingga hal tersebut perlu dijadikan contoh


foto: andri/iw

KOMISI VIII AKAN JADIKAN PROGRAM BPBD BALI CONTOH NASIONAL

Saleh Partaonan Daulay menerima cenderamata dari Kepala BPBD Provinsi Bali, Dewa Made Indra

mendapati beberapa permasalahan, terutama ketika menghadapi bencana tahunan seperti kekeringan dan tanah longsor. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan Komisi VIII DPR RI nantinya dapat menfasilitasi kekurangan BPBD Bali meliputi mobil tangki air, alat berat, damkar dan lainnya. Kesiapan NTB Antisipasi Bencana Saat Kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) Komisi VIII mendapatkan informasi bahwa tahun lalu terjadi peristiwa bencana erupsi gunung Rinjani yang membuat panik warga sekitar gunung tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian BPBD Provinsi NTB, karena NTB mempunyai gunung berapi aktif yang sewaktuwaktu bisa meletus. Untuk itu, BPBD harus mengantisipasi bencana letusan gunung berapi di NTB. M. Lutfi Politisi dari F-Partai Golkar yang juga Putera Daerah dari Dapil NTB dalam pertemuannya dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan B e n c a n a ( B P B D) P r o v i n s i N T B mengatakan, Tim Kunjungan Komisi VIII ingin mengetahui tindak lanjut program kesiapsiagaan dan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko

bencana di daerah tersebut. Menurut Lutf i, indeks rawan bencana yang terjadi ada di level tinggi, di wilayah yang termasuk daerah tidak aman dari bencana alam. “Ada sebelas provinsi yang perlu diwaspadai terkait bencananya, seperti gempa bumi, banjir bandang, gelombang pasang, kekeringan dan erupsi gunung, salah satunya adalah NTB,” jelas Lutfi. Menanggapi hal tersebut, dalam penjelasannya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ridho Ahyana mengapresiasi masukan dari Komisi VIII terkait penanggulangan bencana. Saat ini NTB tengah mempersiapkan antisipasi terkait bencana kekeringan yang akan terjadi. Lebih lanjut, ia menjelaskan, ada 300 desa yang akan mengalami kekeringan di bulan Mei. “Untuk menanggulangi itu, kami telah melatih dan menginformasikan kepada warga desa tentang cara meng hadapi bencana kekeringan. Kita akan didik masyarakat agar siap menghadapi bencana,” jelas Ridho. Sementara itu, anggota Tim Kunjungan Komisi VIII Kuswiyanto menambahkan, Indonesia adalah negara dengan rawan bencana, dan

foto: eka/iw

oleh provinsi lain di Indonesia. Komisi VIII akan menjadikan program BPBD Bali sebagai referensi yang nantinya dapat diaplikasikan dan direalisasikan di daerah lain. “Program-program BPBD, Bali sangat bagus, dan saya akan jadikan referensi sehingga program ini juga bisa diterapkan dan diaplikasikan di daerah lain di Indonesia,” tegasnya. Sementara itu Kepala BPBD Bali Dewa Putu Indra mengatakan, semua elemen masyarakat harus tanggap bencana terlebih Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang digemari dunia. Dijelaskannya, saat ini untuk antisipasi bencana tsunami, telah disediakan sembilan sirine tsunami yang ditempatkan di objek-objek pariwisata seperti Sanur, Kuta, dan Tanah Lot. Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga rutin mengetes semua p e ra l at a n p e r i n g at a n b e n c a n a , memberikan pelatihan tanggap darurat, sosialisasi penanggulangan bencana serta membangun tempat evakuasi sementara yang telah terealisasi di Desa Suwung Denpasar. Walupun kita sudah mengantisipasi dengan baik, diakui pihaknya masih

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI meninjau anak sungai di daerah Jempong, Mataram, Nusa Tenggara Barat.


l

53

foto: iwan/iw

KUNKER

Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau lokasi pembangunan asrama haji embarkasi Provinsi Sumatera Barat. NTB termasuk didalamnya, sehingga diharapkan pemerintah dapat merumuskan dengan jelas dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh bencana. Kecewa Mangkraknya Pembangunan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI kecewa melihat mangkraknya pembangunan asrama haji embarkasi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang berlokasi di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pasalnya, asrama haji embarkasi Provinsi Sumbar yang pembangunannya ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin, tepatnya hari Senin (11 Mei 2015) ditargetkan selesai tahun 2017. Pembangunan diatas lahan seluas 10 hektar, itupun direncanakan dalam tahun ini sudah rampung 90 persen. Namun apa yang ditemui rombongan Komisi VIII DPR RI saat meninjau

54

langsung ke lokasi, ternyata hanya tonggak-tonggak dan rangka bangunan saja yang terlihat. Anggota Komisi VIII DPR, Mhd Asli Chaidir (F-PAN) menanyakan kendalanya apa sebenarnya. Apakah kontraktor tidak benar atau bagaimana. “Anggaran pembangunan sudah ada sebesar Rp 100 Miliyar, kenapa hanya tonggak-tonggak tiang yang berdiri,” ujarnya dengan menambahkan, ini perlu dipelajari dan didalami, kenapa bisa terbengkalai pembangunan ini. Sedangkan anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati Sumarjianto dari F-PDIP menanyakan bagaimana dengan amdalnya. “Anggaran untuk pembuatan amdal pasti ada ‘ kan,” tanyanya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumbar, Salman K Memed mengutarakan, pembangunan asra ma haji terhenti karena pihak kontraktor PT. Ratu Karya (PT. RK) tidak membayarkan kewajibannya kepada masyarakat Sungai Buluh


terkait pengadaan material bangunan dan gaji pekerja. Di sisi lain, anggaran yang awalnya dianggarkan Rp 100 Miliyar namun hanya bisa terserap setengahnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Deding Ishak setelah mendengarkan penjelasan dari Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar dan PPK pembangunan asrama haji, berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan ini. “Nanti akan kami undang dan duduk bersama antara pihak-pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut,” ungkapnya. Terkait kelanjutan pembangunan asrama haji, Komisi VIII akan membahas untuk mengusahakan tambahan anggaran di tingkat Pusat agar pembangunan asrama haji ini bisa selesai. Memang ini proyek monumental dengan biaya yang cukup besar, tentu kita menekankan proses transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan proyek ini jangan sampai menimbulkan masalah. “Insya Allah,

Pada kunjungan ini Komisi VIII bermaksud untuk menyerap aspirasi mengenai berbagai persoalan dan kondisi yang terkait dengan bidang kerja khususnya bidang penyelenggaraan ibadah umrah serta bidang keagamaan pada umumnya.

peningkatan yang cukup signifikan, karena itu perlu pengawasan agar pelayanan ibadah umrah dapat terus ditingkatkan. Pada tahun 2015 tercatat visa umrah yang keluar mencapai 1,5 juta jamaah. Seiring dengan hal tersebut, meningkat pula permasalahan bagi jamaah umrah.

foto: agung/iw

Tinjau Pelayanan Ibadah Umrah Sulsel Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bidang keagamaan khususnya permasalahan pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. “Pada kunjungan ini Komisi VIII bermaksud untuk menyerap aspira s i mengenai berbagai persoalan dan kondisi yang terkait dengan bidang kerja khususnya bidang penyelenggaraan ibadah umrah serta bidang keagamaan pada umumnya di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Anggota Komisi VIII Samsu Niang, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Makasar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memaparkan bahwa jamaah umrah Indonesia mengalami

Komisi VIII mengaspresiasi terkait pemberian sanksi 14 penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah dikeluarkan Kementerian Agama. Namun, kata Samsu, hal tersebut dirasakan belum memberikan efek jera dikarenakan sejak awal bulan Januari sampai sekarang, masih ada jamaah umrah yang tidak dipenuhi haknya oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Belum lama ada informasi, jamaah asal Sulawesi Selatan terlantar sebanyak 70 jamaah, selanjutnya 2.700 jamaah asal Jawa Timur juga tertunda keberangkatannya dikarenakan oleh visa yang tidak keluar. “Hal inilah yang menjadi perhatian Komisi VIII, khususnya kepada Kanwil-Kanwil seluruh Indonesia untuk berupaya lebih keras melakukan pengawasan dan mensosialisasikan programprogram agar kasus jamaah umrah yang terlantar dapat di minimalisir atau dapat dicegah sedini mungkin,” tegasnya.

(man, hr, iw, as)

akan memberi manfaat bagi umat Islam di Provinsi Sumbar,” tutupnya.

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Samsu Niang mengadakan pertemuan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Makassar, Sulsel.


l

55

foto: suci/iw

KUNKER

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Sutan Adil Hendra meninjau obyek wisata di Lagoi, Bintan.

BINTAN BISA JADI BALI KEDUA INDONESIA

K

omisi X DPR RI yang membidangi pariwisata pada 22 April 2016 dalam waktu yang bersamaan melakukan .XQMXQJDQ 6SHVLĂN NH WLJD GDHUDK wisata di nusantara, yaitu ke Bintan di Provinsi Kapulauan Riau, Karimunjawa di Provinsi Jawa Tengah dan Sabang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Tim Komisi X ke Bintan dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra, dan Tim ke Karimunjawa dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto. Sementara, Tim Komisi X DPR ke Sabang dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefki Harsya. Di Bintan, Tim Komisi X DPR meninjau ke beberapa obyek wisata dan resort yang menjadi primadona

56

dan tujuan wisatawan domestik dan mancanegara di Lagoi dan Trikora. Ketua Tim Komisi X ke Bintan Sutan Adil Hendra memuji destinasi wisata di Lagoi, Bintan. Ia menyatakan Bintan bisa menjadi Bali kedua di Indonesia. Pasalnya destinasi wisata di Bintan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa dan penataan yang begitu baik. “Dibandingkan Bali, untuk menata kawasan pariwisata Lagoi dan Trikora di Kabupaten Bintan ini jauh lebih mudah. Dengan penduduk yang tidak terlalu ramai, destinasi dapat ditata dengan rapi. Ini merupakan hal yang luar biasa, karena umumnya kesulitan pengembangan kawasan pariwisata dikarenakan padatnya


penduduk,” kata Sutan. Jika di Bali, ujar politisi dari Partai Gerindra ini, sudah padat dan susah ditata lagi. Tetapi di Bintan, peluang untuk mempercantik kawasan wisata masih cukup terbuka, bahkan ini bisa jadi Bali kedua di Indonesia. Potensi itu, lanjutnya, sangat terbuka. Bintan memiliki keunikan, alamnya yang cantik menawarkan sesuatu yang berbeda. Di Lagoi, nuansa alam yang masih alami dengan hembusan angin sejuk merupakan daya tarik paling menarik untuk disambangi. Sementara di Trikora tambahnya, pulau-pulau karang yang menghiasi laut terlalu sayang untuk dilewatkan. “Pokoknya, kalau panorama ini

foto: suci

sudah mantap, tinggal menambah akses transportasi unggulan seperti bandara yang langsung terhubung ke Bintan, tak perlu lagi pakai transittransit lagi,” imbuh Sutan. Untuk mendongkrak pariwisata di Bintan, menurut Sutan, infrastruktur di Bintan harus segera dibenahi. “Semua yang ada di Pulau Bintan ini bisa dikemas dan dijadikan sesuatu hal yang sangat menjanjikan para wisatawan. Dan sebagai pemangku fungsi pengawasan, kami melihat masih ada hal-hal yang perlu dibenahi terutama infrastruktur,” tegasnya. “Infrastruktur saya rasa suatu masalah yang harus segera dibenahi guna mendongkrak pariwisata di Bintan ini. Disamping persoalan-persoalan regulasi lainnya,” ungkapnya. Ia mengaku, Komisi X DPR RI selaku pengawas akan terus memantau potensi yang ada di Kepulauan Riau agar kedepannya bisa dimanfaatkan secara positif. Luas Kepulauan Riau yang 95 persen laut ini, lanjutnya, tentu tidak akan cukup kita kelilingi dalam satu atau dua hari. Namun demikian, kita lihat bahwa pulau dan laut yang dimiliki Kepulauan Riau ini adalah satu kesatuan potensi yang sangat menggembirakan bagi kita semua. “Termasuk kami terpesona dengan pantai Lagoi. Sehingga kita sadar bahwa selain Bali, kita memiliki Pulau Bintan,” ungkap politisi dari Fraksi Gerindra ini. Dalam kesempatan tersebut, Sutan mengingatkan bahwa ada satu catatan penting yaitu mengenai transportasi yang masih sulit untuk menjangkau pulau Bintan. “Hal-hal inilah yang perlu pembenahan, dan kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyampaikan kendala yang ada dalam kunjungan kerja komisi X ini,” tegasnya. Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan yang lebih besar ke Bintan, menurutnya perbaikan infrastruktur terutama akses transportasi mutlak gencar dilakukan. “Di manapun, akses, sekali akses penting dalam menarik wisatawan. Kawasan boleh indah, tapi kalau minim akses, akan sulit mendatangkan lebih banyak wisman, sebab orang membutuhkan kemudahan berpergian,”mantapnya. Berbicara mengenai dunia pari-

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI berpose bersama dengan latar belakang keindahan pantai di Lagoi wisata, tegasnya, ada tiga hal yang menjadi kunci utama. Pertama destinasi wisata, kedua infrastruktur, dan ketiga yaitu industri pariwisata itu sendiri yang dalam hal ini adalah sumber daya manusianya. “Sumber daya manusia ini, bagaimana kita harapakan adanya pemandu wisata yang ramah, pelayanan yang juga ramah dan mencerminkan etika wilayah setempat,” tukas politisi dari Partai Gerindra ini. Ketika ditanya mengenai regulasi kawasan wisata pantai yang diatur pemerintah pusat yaitu berjarak 100 meter dari bibir pantai, Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tentu saja memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menjaga keselamatan, dan tentu saja untuk menjaga ekosistem yang ada. Namun aturan ini dapat dikomunikasikan lagi. “Untuk itulah diperlukan input yang komprehensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk dapat dikaji kembali tergantung situasi dan kondisi masing-masing daerah. Bisa saja kalau di Bali 100 meter, tapi di Bintan cukup 75 meter misalnya. Ini bisa dikomunikasikan kembali,” paparnya. Komisi X Desak Kebutuhan Mendasar Daerah Wisata Sementara itu di Karimunjawa, Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto mendesak pemerintah

agar kebutuhan mendasar destinasi wisata dipenuhi lebih dulu sebelum dipasarkan. Khusus di Karimunjawa, kebutuhan mendasar itu adalah listrik, air dan BBM serta dermaga maupun bandar udara.Di kepulauan yang masuk wilayah Kabupaten Jepara ini, listrik baru 16 jam, air bersih sulit, pompa bensin belum ada serta dermaganya sangat kecil. “Kita mengalami dengan kapal besar, mau sandar saja susah. Air port run waynya pendek. Kalau Karimunjawa mau dijadikan salah satu centrum destinasi, maka kebutuhan dasarnya harus dipenuhi, “ tegasnya. Apa yang dipasarkan di Taman Wisata Karimunjawa belum jalan. Meski ada snorkeling, diving tetapi tidak cukup, harus ada penunjang kehidupan lain. Orang pergi wisata menginginkan dengan uang yang dikeluarkan benar-benar bisa rileks. Apalagi program Presiden Jokowi pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua bahkan setelah 2020 nanti sektor pariwisata bisa menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena itu sejak APBN-P 2015 dan 2016 DPR telah menyetujui peningkatan anggaran yang cukup besar baik di Kemenpar dan Badan Ekonomi Kreatif. Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan, perlunya kapal cepat untuk mengangkut wisatawan ke Karimunjawa. “ Kita sendiri mengalami, hampir 10 orang muntah-muntah


l

57

foto: mastur

KUNKER

Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Utut Adianto mengunjungi Kepulauan Karimunjawa. Kita butuh kapal cepat, tranpostasi juga harus siap. Ini kendala-kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh kementerian pariwisata saja,” jelasnya. Khusus Karimunjawa, Utut Adianto berharap perlunya masalah koodinasi. “ Menteri pernah ngomong belum dengan Gubernur Jateng dan Bupati Jepara, mau dikemanakan Karimunjawa. Kalau menteri mau bikin iklan tapi di Karimunjawa tetap begini, ya nggak jalan,” kata Utut menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Komisi X DPR Mujib Rohmat mengingatkan, jangan sampai ada pulau-pulau yang dijual atau dikuasai orang asing dengan bermacam-macam modus. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini sebab modus yang dilakukan diantaranya mengawini orang lokal kemudian membeli sebuah pulau. “Pemerintah dan masayarakat harus memberikan kontrolnya terhadap pulau-pulau potensial itu supaya jangan sampai beralih kepemilikan. Apalagi kita sedang meggenjot sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam APBN yang lebih memadai,” tegasnya. Politisi Partai Golkar dari Dapil Jateng ini juga menyoroti masih kecil-

58

nya anggaran sektor pariwisata di daerah. Anggaran yang dikucurkan mulai 2008 sampai 2016 itu jumlahnya hanya 0,010 dari APBD sehingga perlu mendapatkan perhatian apalagi ke depan sektor pariwisata menjadi andalan pemasukan devisa. Karena itu dia berharap, Gubernur yang mempunyai pulau-pulau potensial untuk wilayah destinasi, akan kelihatan dari sudut anggarannya. “Kita ingin menggunakan istilah money follow activity. Kalau aktivitasnya besar mestinya anggarannya juga besar. Karena Karimunjawa sudah masuk wilayah destinasi yang dikembangkan, maka partisipasi anggaran lokal harus mendapatkan perhatian. Apalagi Karimunjawa ada 27 pulau dan baru 5 pulau dihuni, “ ungkap Mujib. Puji Djuharnoto selaku Kepala Balai Pelayanan Informati Pariwisata Pemprov Jateng yang mendampingi Tim Kunspek Komisi X dalam pelayaran dari Semarang ke Karimunjawa mengakui, adanya pulau yang telah dibeli orang asing yaitu Pulau Menyawakan. Kepulauan Karimunjawa terdiri 27 pulau, baru 5 pulau yang berpenghuni. Karimunjawa merupakan wilayah Kecamatan terdiri lima yaitu desa


Karimunjawa, desa Kemujang, Parang, Nyamuk dan desa Genting. Masingmasing pulau berjauhan, seperti dari Karimun ke Parang perlu waktu dua jam dengan kapal cepat. Kendala daerah ini adanya dua musim yang sangat tidak bisa ditoleransi, pertama musim barat JanuariMaret biasanya muncul angin barat mengakibatkan Karimnjawa menjadi pulau yang padam. Lalu musim timur ketika itu angina kencang dari arah Timur sampai Juni- September gelombang besar. Dukung Percepatan Pengembangan Wisata Pulau Sabang Ketua Tim Komisi X DPR RI ke Sabang Teuku Riefky Harsya mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Pulau Sabang sebagai salah satu destinasi yang dipromosikan Kementerian pariwisata di dalam maupun di luar negeri. “Kami melihat Pulau Sabang memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata favorit bagi wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik. Seperti yang tadi kita lihat bersama, tugu Nol Kilometer yang merupakan salah satu tugu yang

baru-baru ini. “Sepuluh persen wisatawan di dunia itu merupakan umat muslim, baik wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara Asia. Kenyataan itu sejatinya sebuah peluang bagus bagi Indonesia membuat halal tourism atau wisata halal,” ungkap Dadang. Wisata halal yang dimaksud disini, lanjut Dadang, bukan berarti harus dengan mengenakan hijab dan berganti busana gamis. Namun lebih kepada memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim dalam berwisata, misalnya dengan menyediakan berbagai fasilitas umat muslim untuk beribadah seperti mushala dan masjid. Memastikan seluruh makanan yang disajikan di tempat wisata tersebut halal. “Selama ini Malaysia mengambil peluang itu dengan menerapkan wisata halal. Sementara di Indonesia yang mayoritasnya umat muslim malah belum menerapkannya,” ujarnya.

(sc, mp, ayu)

Pada kesempatan itu Tim Kunjungan Komisi X juga meninjau Pantai Iboih, Pulau Rubiah yang berjarak tidak jauh dari tugu Nol Kilometer. Melihat keindahan wisata alam di Pantai tersebut, Riefky yang menjadi Ketua Tim kunjungan kerja berharap Kemenpar, dan BPKS untuk lebih kreatif lagi dalam membuat wisata buatan di wilayah tersebut. Hal tersebut untuk menunjang wisata alam yang ada. “Pantai disini sangat indah, tidak kalah dengan daerah lain seperti Bali, namun tentunya disini dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam membuat wisata buatan seperti jet ski, banana boat, paraciling yang ikut mendukung wisata alam yang ada dan menjadi daya tarik bagi wisatawan,”pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Komisi X DPR RI, Dadang Rosdiana menilai Indonesia perlu menetapkan halal tourism atau wisata halal di Indonesia, termasuk di Aceh. Hal tersebut diungkapkanya saat mengunjungi Pulau Sabang, Aceh

foto: ayu

populer di Indonesia karena letaknya di paling barat Indonesia. Apalagi SHQJXQMXQJ MXJD PHQGDSDW VHUWLĂNDW setelah berkunjung ke tugu tersebut. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan,”ungkap Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya. Tidak hanya itu, politisi dari fraksi Partai Demokrat ini juga mendukung Kementerian pariwisata mengajak lintas kementerian untuk mendukung BPKS atau badan pengusahaan kawasan Sabang dalam percepatan pengembangan kawasan tersebut. “Percepatan pengembangan pariwisata Sabang tidak hanya mengandalkan BPKS saja, namun juga kementerian lainnya seperti Kementerian PU (pekerjaan umum) untuk pembangunan infrastruktur, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Olehkarena itu kami mendukung penuh Kementerian pariwisata untuk mengajak lintas kementerian dalam percepatan pengembangan pariwisata di sabang,” jelas Riefky, begitu ia biasa disapa.

Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi Teuku Riefky Harsya meninjau pengembangan wisata Nol Kilometer di Sabang.


l

59

foto: arief/iw

SOROTAN

BANGUN PERPUSTAKAAN, BANGUN INFRASTRUKTUR ILMU PENGETAHUAN

D

PR berniat membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara dengan berlokasi di Gedung DPR. Namun, gagasan tersebut masih terjadi pro dan kontra di internal DPR sendiri. Fraksi NasDem misalnya menolak gagasan dibangunnya perpusatakaan tersebut, karena eranya saat ini adalah e-Library. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga mendukung pembangunan perpustakaan tersebut, menegaskan perpustakaan baru yang dibutuhkan itu agar citra parlemen semakin terangkat. “Kita belum pernah membangun gedung parlemen dan

60

kelengkapannya, seperti perpustakaan dan museum, itu bisa menjadi tempat wisata, sehingga menjadi Anggota DPR RI itu akan menjadi cita-cita bagi rakyat. Jadi, kita harus perbaiki citra parlemen ini,” kata Fahri Hamzah pada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/3). DPR sebenarnya sudah memiliki perpustakaan di Gedung Nusantara II DPR, tapi perpustakaan itu tidak selevel dengan DPR saat ini. “Yang lama ada, tapi mirip perpustakaan Ketua RT (Rukun Tetangga). Padahal, saat ini kondisinya tidak layak. Bukunya diikat di bawah lantai, numpuk, dan buku yang diterbitkan anggota DPR tidak ada tempatnya,” ujar politisi PKS itu. Menurut Fahri, rencana


pembangunan perpustakaan ini masuk ke dalam tujuh proyek DPR dan mengemuka kembali saat Ketua DPR Ade Komarudin menerima para cendekiawan, maka Fahri tidak ambil pusing soal anggaran yang dianggap lebih dibutuhkan untuk kepentingan lain dimaksud. “Anggaran itu urusan Pemerintah dan Banggar. Jadi, sudah saatnya DPR RI mempunyai pendukung pemikiran berupa perpustakaan,” tambahnya. Untuk itu Fahri, ingin menggalang gerakan untuk kembali rajin ke perpustakaan. Anak-anak di era sekarang dianggap terlalu lekat dengan gadget, internet, untuk bermain game dibanding membaca buku. Padahal, gadget kalau dibiarkan justru bisa

foto: arief/iw

foto: jayadi/iw

Perpustakaan DPR RI berbahaya untuk anak-anak dan kesehatannya. Sementara perpustakaan digital dinilai Fahri Hamzah, bukan solusi. Di mana bentuk fisik dan diorama buku dan pustaka itu tetap diperlukan. “Ada dokumen yang perlu dilihat teksnya. Bagaimana suasana diorama, bagaimana dulu orang hadir di persidangan. Produknya bagaimana?” jelas Fahri. Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komaruddin menegaskan jika pembangunan perpustakaan itu sejalan dengan rencana pemerintah yang sedang gencar membangun infrastruktur, dan perpustakaan itu sebagai infrastruktur ilmu pengetahuan. “Saya yakin Jokowi setuju. Untuk memenuhi sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara, nanti kita tanya berapa lantai yang diperlukan,” katanya. Anggaran perpustakaan itu akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR di APBN 2016 senilai Rp 570 miliar. Perpustakaan itu nantinya akan menjadi satu gedung dengan gedung baru untuk ruang kerja anggota. Namun, usaha tersebut ditolak oleh anggota DPR sendiri, mengingat saat ini yang dibutuhkan adalah e-Library. “ S a at i n i m e n g i n g at ko n d i s i keuangan negara yang belum memadai di mana terdapat pontensi short fall penerimaan negara sekitar Rp 290 triliun, maka sebaiknya pembangunan perpustakaan itu ditunda,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate.

Menurut Johnny, dana yang ada bisa digunakan untuk keperluan negara yang lebih mendesak. Di antaranya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. “Apalagi saat ini trend perpustakaan dari buku fisik ke e-books dan e-library, maka sebaiknya keseluruhan konsep per pustakaan ditinjau kembali

agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi,” tegas anggota Komisi XI DPR itu. Bahkan menurut Johnny, Kompleks DPR saat ini lebih membutuhkan koneksi internet dan wifi yang kuat. Dengan demikian, akses data untuk riset pun lebih cepat, mudah, dan gampang. Sebelumnya DPR merespons usulan cendekiawan dan budayawan untuk membangun sebuah perpustakaan umum yang nantinya akan menjadi

yang terbesar di Asia Tenggara. Perpustakaan ini nantinya akan menggunakan dana yang sudah dianggarkan untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp570 miliar pada APBN 2016. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, dengan memiliki perpustakaan besar, parlemen Indonesia diyakini bisa lebih maju, baik dalam hal kinerja maupun kualitas hasil kerjanya, terutama dalam bidang legislasi. Perpustakaan modern dinilai penting agar bangsa ini bisa terdorong untuk semakin maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. “Bang sa ini sedang fokus membangun infrastruktur dan sekarang kita membangun infrastruktur sumber daya manusia yang lebih penting, yaitu perpustakaan,” ujar Ade Komarudin. Ketua DPR menyampaikan hal tersebut seusai melakukan pertemuan dengan sejumlah cendekiawan dan budayawan, di antaranya Ignas Kleden, Ulil Abshar Abdalla, Ayu Utami, Nong Darol Mahmada, Nirwan Arsuka, Rizal Mallarangeng, dan Luthfie Assyaukanie. Melalui pertemuan tersebut terlontar usulan agar DPR memiliki sebuah fasilitas perpustakaan yang kelak ketika ditinggalkan akan menjadi warisan berupa ilmu pengetahuan. Ade Komarudin mengatakan, s o a l a n g g a ra n p e m b a n g u n a n perpustakaan akan dibicarakan


l

61

Seperti Library of Congress (LOC) di Amerika yang memiliki koleksi 36 juta buku. Aspirasi kita ke sana tapi kita masih berpijak di bumi,” jelasnya. Budayawan Ignas Kleden mengatakan, perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini ada di Singapura yang memiliki koleksi 300.000 buku. Jika Indonesia bisa memiliki perpustakaan dengan koleksi 500.000-600.000 buku, itu nanti akan menjadi yang terbesar selanjutnya di ASEAN. DPR diharapkan berpikir bagaimana meningkatkan kinerja dan prestasi. “Kalau ada perpustakaan sebesar ini, nanti akan menjadi tempat pertukaran intelektual. Perpustakaan suatu sarana untuk membuka jalan pikiran,” ungkapnya.

foto: arief/iw

Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Setjen DPR. Menurutnya, dalam era kepemimpinan Setya Novanto sebagai ketua DPR, sudah muncul ide membangun gedung untuk lokalisasi staf ahli para anggota DPR. Proyek yang sudah direncanakan tersebut kini tinggal dilanjutkan. “Anggaran untuk membangun gedung kan sudah ada, kenapa tidak gagasan ini kita sambut dengan memasukkan ke sana (perpustakaan). Ide (proyek) ini menurut saya multiyears, tidak mungkin tidak terwujud,” ujarnya. Sementara itu, pendiri Freedom Institute, Rizal Mallarangeng mengatakan sudah sejak lama usulan mengenai pembangunan perpustakaan ingin dibicarakan, tetapi perlu menunggu momentum yang bagus yang disesuaikan dengan keadaan politik di Indonesia. “Perpustakaan yang lebih baru mencerminkan semangat zamannya. Membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan. Bagaimana arsitektur perpustakaan parlemen ini nanti, kami serahkan k e p a d a t e m a n - t e m a n D P R ,” ucapnya. Dia juga mengatakan sudah selayaknya Indonesia memiliki sebuah perpustakaan yang bisa dibanggakan, perpustakaan yang memiliki sumber informasi lengkap, dan adaptif terhadap perkembangan. “Ini modelnya bukan seperti perpustakaan umum biasa. Ini lembaga terhormat, jadi perpustakaan ini harus bisa dibanggakan dengan fasilitasnya.

foto: arief/iw

SOROTAN

62


Potret Perpustakaan DPR Ruang Perpustakaan DPR terletak di Gedung Nusantara II DPR. Posisinya tidak jauh dari ruang Komisi III DPR dan ruang Komisi VIII DPR. Perpustakaan lama setinggi dua lantai itu memiliki dua pintu masuk. Pertama, berada di area parkir dekat dengan Bank BNI dan kedua dekat dengan ruang rapat Komisi III DPR. Perpustakaan yang berada di bawah naungan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) ini terdiri dari dua lantai, yakni lantai bawah dikhususkan untuk pengunjung yang ingin membaca majalah dan koran serta lantai 2 untuk koleksi buku. Terlihat buku-buku tertata rapi dan didukung oleh kondisi ruangan sejuk dan wangi. Terdapat lebih dari 25.000 literatur dari pelbagai disiplin ilmu dalam perpustakaan tersebut. Rak-rak berisi ribuan buku tersebut dikelompokkan berdasarkan tema. Mulai dari tentang hukum, politik, komputer, manajemen, hingga fiksi, dilengkapi juga dengan 9 buah komputer untuk membantu pengunjung mencari katalog buku. Perpustakaan yang dibuka setiap hari kerja sejak pukul 09.00 hingga pukul 16.00 WIB ini terbuka untuk umum. Namun, pengunjung hanya bisa membaca di tempat dan tidak bisa meminjam buku. Yang bisa, meminjam buku hanya tenaga ahli dan anggota dewan. Tak banyak pengunjung yang

(ann, nt)

sudah maju. Dulu Amerika Serikat membuat perpustakaan terbesar di dunia saat perekonomiannya belum bagus. Kita sekarang sudah bagus tetapi belum mempunyai perpustakaan yang memadai,” kritisi politisi Golkar tersebut.

foto: www.loc.gov

perlu dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya. “Parlemen adalah sebuah lembaga yang menjadi simbol negara, kualitas Parlemen Indonesia dan rakyat Indonesia dapat dilihat dari situ. Belajarlah ke negara-negara yang

Library of Congress di Amerika Serikat

foto: ggsoku.com

datang ke perpustakaan ini, terlihat hanya beberapa staf ahli anggota DPR yang membuka lembaran demi lembaran buku yang sudah terlihat usang dan karyawan yang duduk dan berdiam dibalik meja komputer dan Berdasarkan data yang diterima, selama periode Januari hingga Desember 2015, tercatat 4.953 pengunjung telah hadir di perpustakaan ini. Lazimnya, perpustakaan untuk anggota dewan perwakilan ialah sejenis perpustakaan khusus (special library). Dikatakan “khusus” karena memang dibangun untuk keperluan spesifik, yakni melayani para anggota parlemen dalam kiprah mereka sebagai legislator dan wakil rakyat. Sejarah mencatat bahwa perpustakaan ‘khusus’ sudah hadir dalam tata-negara sejak sistem parlementer, khususnya di Eropa. Negara-negara Eropa Barat, misalnya, menjadikan perpustakaan parlemen mereka sebagai ikon demokrasi, baik dalam bentuk layanan informasi yang cerdas dan terbuka, maupun dalam bentuk gedung yang artistik dan megah, seperti , perpustakaan parlemen di Inggris atau Perancis, Parliamentary Library dan Bibliothèque du Parlement. Tak ketinggalan juga, salah satu perpustakaan parlemen paling megah di dunia, yaitu Library of Congress (LoC) di Amerika Serikat. LoC yang didirikan pada tanggal 24 April 1800 ini merupakan perpustakaan terbesar di dunia yang memuat koleksi jutaan buku, manuskrip, rekaman, foto dan peta. Selain itu, adapula perpustakaan parlemen yang menjadi perpustakaan nasional di negaranya, yaitu The National Diet Library (NDL) di Jepang. Keduanya, baik LoC maupun NDL memiliki sejarah panjang dan kontekstual dengan perkembangan demokrasi di negaranya masing-masing. Tak hanya ukuran fisiki jumlah koleksi tetapi juga keluasan fungsi layanan perpustakaan tersebut selalu berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Jika disandingkan dengan Perpustakaan Parlemen lainnya, sangat disayangkan perpustakaan Parlemen Indonesia jauh memenuhi standar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua DPR Ade Komarudin, parlemen merupakan simbol negara sehingga

The National Diet Library di Jepang


l

63

foto: dok BKSAP

LIPUTAN KHUSUS

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto beserta Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar foto bersama dengan seluruh kepala delegasi sejumlah negara saat meghadiri First Meeting of the Speakers of Eurasian Countries Parliaments di Moskow, Rusia

KERJA SAMA DENGAN PARLEMEN EURASIA PERLU DIPERKUAT

W

akil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendukung ide menjadikan The First Meeting of the Speakers of Eurasian Countries’ Parliament sebagai agenda tahunan. Hal itu dikemukakan ketika memimpin delegasi Parlemen Eropa Asia (Eurasia) di Moskow, Rusia. Agus yang didamping i Rof i Munawar, Wakil Ketua BKSAP (F-PKS) dan Yosef Umar Hadi, Anggota BKSAP (F-PDIP) juga mencetuskan ide penguatan kerja sama antara Parlemen Eurasia dan ASEAN. Ide ini lahir terlebih dengan adanya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Eurasian Economic Union (EEU). “Dengan adanya penguatan ini diharapkan Masyarakat Ekonomi yang membentang dari Jakarta hingga St Petersburg akan semakin

64

tidak tertandingi baik secara ukuran maupun potensi,” jelas Agus usai melakukan kunjungan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang ini juga menyampaikan pandangannya mengenai terorisme sebagai salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat Internasional abad ini. Adapun, opsi terbaik yang ditawarkan parlemen dalam upaya bersama penanggulangan terorisme adalah dengan pembentukan legislasi yang komprehensif, promosi multikulturalisme, dialog antar sivilisasi dan program deradikalisasi Pertemuan yang diprakarsai oleh Rusia dan Korea Selatan itu dihadiri sejumlah negara penting, termasuk Cina dan Iran. Pertemuan juga menghasilkan pernyataan bersama mengenai penguatan kerja sama di


berbagai bidang antara Eropa dan Asia (Eurasia). Di sela-sela acara, Agus mengadakan pertemuan dengan negara-negara yang hadir. Dengan delegasi Belarus, antara lain dibahas mengenai penguatan kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, terutama perdagangan dan alutsista. “Selain itu Belarus menyampaikan keinginan mereka untuk follow up perkembangan mengenai usulan Belarus agar Indonesia memiliki kantor perwakilan di Minsk dan peningkatan kerja sama sister cities dengan berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Politisi F-Demokrat ini akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak terkait (Pemerintah) di Tanah Air. “Dalam hal ini kedua negara merasakan optimisme yang sama akan masa depan hubungan kedua negara terutama dengan

Statement yang bersepakat untuk mening katkan kerja sama antar parlemen negara-negara di Eropa dan Asia. Oleh karena itu, MSEAP diharapkan akan menjadi per temuan tetap dan sarana efektif dialog tahunan yang menyatukan negara-negara di kawasan Eropa dan Asia dalam kerang ka diplomasi parlemen, “ tambah legislator PKS. D a l a m p e r t e m u a n i n i Ket u a Parlemen Rusia Sergey Naryshkin dan Ketua Parlemen Korea Selatan

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto berbincang dengan Ketua Parlemen Federasi Rusia Sergey Narsyshkin

Chung Ui Hwa sempat menghentikan jalannya persidangan seraya mengajak delegasi yang hadir untuk moment of silence (mengheningkan cipta) bagi para korban ledakan bom di dekat Kedutaan AS di Kabul, Afghanistan. Rof i yang menjadi salah satu delegasi DPR RI menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut, di tengah upaya menjaga stabilitas keamanan di kawasan Eurasia dan pemberantasan tindak terorisme sedang menjadi salah satu fokus pembahasan. “ Te r o r i s m e r u p a k a n m u s u h kita bersama, oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan upaya terpadu secara global, tidak hanya di kawasan Eurasia,” jelas Rofi di sela-sela pertemuan. Dalam beberapa tahun terakhir, integrasi kawasan telah mengalami perkembangan pesat antara lain ditandai dengan Eurasia Economic Union (EEU) maupun ASEAN Economic Community (AEC) yang diluncurkan pada tahun 2015. Sehingga, MSEAP diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama antar kawasan. “Tentunya kerja sama Pan Eurasia yang dibentuk melalui MSEAP tidak mengarah pada kerja sama eksklusif transkontinental dan ambisi geopolitics tertentu, namun untuk melengkapi kerja sama multilateral yang telah terbagun selama ini,” tutup Rofi.


l

(BKSAP/rnm)

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto beserta Rofi Munawar dan Yosef Umar Hadi mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi Belarus

foto: dok BKSAP

Wujudkan Integrasi Ekonomi Perkembangan integrasi kawasan sebaiknya tidak mengarah pada kompetisi, namun menjadi peluang untuk lingkup integrasi yang lebih luas. Hal tersebut dikemukakan para pemimpin parlemen negara-negara di kawasan Eurasia yang menghadiri the First Meeting of the Speakers of the European Countries’Parlianment (MSEAP). Pertemuan yang berlangsung 2 hari (19-20 April 2016) di Moskow, Rusia adalah inisiatif bersama antara the State Duma of the Russian Federation dan the Parliament of the Republic of Korea. “Pertemuan ini membahas mengenai peningkatan kerja sama antara Asia dan Eropa terutama dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan dan kemitraan strategis,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar. Rofi menambahkan, pertemuan ini juga membahas masalah Final

foto: dok BKSAP

disahkannya UU Hubungan Bilateral RI-Belarus,” kata Agus. Dalam pertemuan itu, Yosef Umar Hadi menyampaikan mengenai kerja sama pariwisata dan timbal balik visaon-arrival. Sampai saat ini Indoneia telah memberikan VOA kepada warga negara Belarus sejak September 2015.

65

foto: hamdis

LIPUTAN KHUSUS

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon foto bersama pada pelaksanaan Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting di Ulan Bator, Mongolia

MEMBANGUN KONEKTIFITAS HADAPI TANTANGAN GLOBAL

M

usim dingin yang sedang berlangsung di Ibu Kota Mongolia, Ulan Bator tidak menyurutkan semangat para delegasi Indonesia dalam pelaksanaan Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP), 22-24 April 2016. Forum yang strategis bagi para anggota parlemen dari Asia dan Eropa ini memberi kesempatan kepada perwakilan Indonesia, Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI untuk menyampaikan idenya. Tidak membuang kesempatan, Fadli yang didampingi oleh Tantowi Yahya dari Fraksi Partai Golkar, Sudin (F-PDIP), Abdul Kadir Karding (PKB), dan Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), menyampaikan idenya di depan jutaan mata yang memandang tentang ‘Membangun Konektivitas dan Efektivitas Multilateralisme untuk

66

Menghadapi Tantangan Global’. Ide ini lahir karena saat ini globalisasi tidak terdistribusi secara merata. Kesenjangan sosial-ekonomi masih melebar. Hal ini didukung oleh data dari lembaga internasional, termasuk Organizatio for Economic Co-Operation and Development (OECD) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan pendapat terus mengalami peningkatan. Di era globalisasi ini seharusnya, dapat memberikan kesempatan bagi semua elemen masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama. Karena tujuan dari perdaganagn internasional untuk mensejahterakan masyarakat miskin, bukan memperkaya korporasi. “Lebih banyak kesempatan bagi golongan mampu, dan lebih banyak t a nt a n g a n b a g i g o l o n g a n y a n g termarjinalisasi. Banyak negara dan


kelompok masyarakat yang masih belum dapat bersaing dalam iklim kompetisi yang demikian besar. Padahal idealnya, g lobalisasi diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi semua elemen masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama. Perdagangan bebas bukanlah kunci bagi pengentasan kemiskinan dan kelaparan,”ujar Fadli. Wakil Ketua DPR yang membidangi Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) ini menegaskan, kalau kebijakan perdagangan internasional tidak memberikan manfaat positif bagi negara berkembang, diperlukan perubahan secara menyeluruh. Karena dalam sistem perdagangan bebas yang berlaku saat ini, tidak ada kebebasan dan keadilan. “Apabila globalisasi tidak dapat dihentikan, maka kita perlu menciptakan globalisasi yang adil dan

Oil (ISPO) sebagai perwujudan dari komitmen terhadap praktek pertanian yang berkelanjutan. “Namun, kebijakan anti-dumping yang diberlakukan di pasar Eropa telah menghambat potensi pertumbuhan industri sawit di tanah air,”tegasnya. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, dalam menjawab tantangan globalisasi, konektivitas antar wilayah dan kerja sama m u l t i l at e ra l m e r u p a k a n f a k t o r

foto: hamdis

berimbang dari sudut pandang masyarakat global, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip kemakmuran bersama (shared prosperity), interkoneksi (interconnectedness), dan manfaat bersama (mutual benefit),”paparnya. Sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari globalisasi, terang Fadli, muncul berbagai gerakan, salah satunya kampanye fair trade. “Pada prinsipnya, fair trade mengacu pada kemitraan yang setara antara produsen dan pemasar atau pedagang untuk membuka kesempatan yang sama bagi semua pihak, menjamin keterbukaan terhadap publik, dan menciptakan praktek perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu praktek fair trade yang mulai dipromosikan adalah perdagangan biji kopi,” jelasnya. Namun, tambahnya, perlu diperhatikan pula, bahwa praktek sertifikasi fair trade belum dapat menjamin terselenggaranya praktek perdagangan yang adil. Dan menurut Fadli, dikhawatirkan bahwa fair trade di industri kopi telah berubah menjadi strategi marketing semata. Hal inilah yang perlu kita hindari. Contoh lainnya, kata Fadli, dari sektor pertanian adalah komoditas minyak sawit. Bahwa sejak tahun 2009, Indonesia sudah meluncurkan standar Indonesian Sustainable Palm

(BKSAP/rnm)

foto: hamdis

Fadli Zon memimpin perwakilan parlemen Indonesia melakukan pertemuan dengan Parlemen Mongolia.

penting. Konektivitas dalam hal i n i t i d a k h a ny a m e n g a c u p a d a pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat. Sementara itu, kerja sama multilateral haruslah bersifat efektif. Bukan hanya mengacu pada terciptanya kawasan yang tertib, adil, dan sejahtera, tetapi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pertemuan ke-9 ASEP dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 32 negara Asia-Eropa dengan tujuan untuk membangun kemitraan dan mendorong kemajuan kerja sama Asia-Eropa, memperkuat dialog dan saling pengertian antara kedua kawasan. Pada dasarnya, sifat kerja sama reg ional yang dirumuskan baik melalui ASEM dan ASEP adalah informal dan tidak mengikat. Kerja sama dalam ASEP difokuskan pada tiga pilar yaitu politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Keanggotaan ASEP merepresentasikan lebih dari separuh penduduk dunia, 57 persen GDP dunia dan 66 persen volume perdagangan dunia. Mempertimbangkan peran strategis kerja sama antar kawasan dalam menghadapi tantangan g l o b a l i s a s i , DPR R I s e n a nt i a s a berkomitmen untuk mendorong agar kerja sama Asia-Eropa dapat menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon didampingi Tantowi Yahya berbincang dengan perwakilan Parlemen Spanyol


l

67

foto: dok BKSAP

LIPUTAN KHUSUS

Ketua BKSAP Nurhayai Ali Assegaf berdiskusi dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Mr. Vidar Hegelsen.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PERLUKAN PERAN PARPOL

D

alam rangka penguatan peran parlemen dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Norwegia. Kunjungan ini secara khusus memiliki tujuan untuk memperdalam peran parlemen di dalam tahap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati pada bulan September 2015 yang lalu dan indikator tujuan disepakati pada bulan Maret 2016 yang baru lalu. Menurut Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf yang juga Ketua Panja SDGs, kunjungan kali ini juga memiliki fokus untuk memperdalam bagaimana parlemen dapat berkontribusi lebih banyak dalam tahap implementasi SDGs terutama di dalam dimensi pembangunan ekonomi hijau.

68


Selengkapnya Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Nurhayati Ali Assegaff (F-PD) dengan anggota delegasi, Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani dan Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Siti Hediati Soeharto (F-PG), Muhammad Syarifudin (F-PAN), Sofwatillah Mohzaib (P Demokrat), Siti Masrifah (F-PKB), Kartika Yudhisti (F-PPP), Andi Iwan Darmawan Aras (F-Gerindra, Hamdhani (F-Nasdem),dan Arief Suditomo (F-Hanura). Lebih lanjut Nurhayati menjelaskan, Norwegia merupakan salah satu negara terdepan di dalam memajukan isu-isu pembangunan berkelanjutan di dalam negaranya, terutama di dalam permasalahan lingkungan. Hubungan antara Indonesia dan Norwegia yang sudah terjalin sejak lama sudah berevolusi dari perdagangan menjadi partner yang membangun kerjasama yang mutual.

foto: dok BKSAP

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kerjasama di bidang lingkungan seperti REDD+ (Reducing Emission from Degradation and Deforestation) and juga kerjasama maritim di bidang IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing. Dalam pertemuan dengan parlemen Norweg ia (Stortinget), anggota Panja SDGs berkesempatan untuk berdiskusi mengenai keterlibatan parlemen di dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan Ketua Parlemen, Mr. Olemnic Thomessen. Perlu diketahui bahwa seluruh partai politik yang ada di Norwegia yang akan menghadapi pemilihan pada tahun .... sedang menyusun program kerja yang akan menarik minat konstituen yang dimana di dalam program kerja tersebut, isu-isu pembangunan berkelanjutan secara nasional dan daerah diangkat. Inisiasi Debat Partai-partai politik di Norwegia juga secara kolektif sering menginisiasi debat dan mengadakan workshop mengenai pembangunan berkelanjutan di daerah pilihan. “Proses untuk memperkenalkan SDGs dengan baik kepada publik seharusnya dimulai dari perubahan paradigma partai politik itu sendiri. Sudah selayaknya parlemen dan seluruh jajaran di partai politik mengerti tentang permasalahan pembangunan berkelanjutan”, ujar Mr. Olemnic Thomessen. Ketua parlemen Norwegia juga terkesan dengan

keberadaan Panja SDGs yang sudah berperan aktif di dalam mendorong pembentukan Komite Bersama dan memberikan rekomendasi tahunan kepada pemerintah dan DPR RI mengenai langkah-langkah yang dapat diambil bersama-sama untuk menyukseskan SDGs. Dalam kesempatan ini, Ketua Panja juga mengundang Ketua Parlemen, Mr.Olemic Thomessen untuk hadir ke World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diadakan pada bulan September 2016 mendatang di Nusa Dua, Bali. Terkait dengan Tujuan ke-13 dari TPB dan penandatangan perjanjian COP-21 yang dilakukan pada 22 April 2016, parlemen Norwegia juga menyampaikan bahwasanya mereka sedang mensosialisasikan ratifikasi Paris Agreement di tingkat nasional. “Ketika bayi lahir, mereka langsung mengerti apa itu terorisme sedangkan mereka belum tentu mengerti apa itu perubahan iklim. Padahal perubahan iklim memberikan dampak yang lebih besar kepada keberlanjutan generasi penerus manusia dari pada isu terorisme. Sebagai contoh lanjut Nurhayati, tsunami ataupun kekeringan di area-area yang merugikan masyarakat. Untuk itu ratifikasi perjanjian tersebut harus diiringi dengan pendalaman publik tentang permasalahan perubahan iklim.


l

(BKSAP, mp)

Pertemuan Panja SDGs BKSAP dengan H.E. Mr. Olemnic Thommessen, President of the Parliament of Norwegia.

69

SELEBRITI

Lula Kamal, artis, dokter sekaligus ibu rumah tangga ini berharap pemerintah dan DPR dapat segera menemukan formula terbaik terkait BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Hal tersebut diungkapkannya usai memoderatori seminar kesehatan Kanker Payudara yang diprakasai oleh ibu-ibu PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI beberapa waktu lalu di Senayan, Jakarta.

Lula Kamal

LLula Lu ula la K Kamal am a mal al

70


ffoto: fo o oto: rizka/iw iw

Berharap Formula Terbaik Dari BPJS

memberikan edukasi tentang kesehatan baik kepada masyarakat luas. Di dunia hiiburan karir isteri dari Andi Mulyadi Tirtasasmita ini berawal di tahun 1990 ketika dirinya terpilih menjadi None Jakarta. Namun, ketika itu ia bertekad untuk menyelesaikan pendidikan dokternya terlebih dahulu. Usai meraih gelar dokter, wanita blasteran Arab, Sunda dan Betawi ini mulai menerima tawaran menjadi presenter sebuah acara di RCTI. Ia pun pernah menjadi penyiar Radio Delta FM dan Trijaya. Lula pun pernah menjajal kemampuan aktingnya lewat film layar lebar bertajuk Berbagi Suami. Kini, wajahnya kerap menghiasi layar kaca menjadi model iklan berbagai produk, baik produk kesehatan maupun produk rumahtangga lainnya. Meski disibukkan dengan berbagai aktivitas ke artisannya, namun ia tetap concern terhadap profesinya di dunia kesehatan. Bahkan Lula pun kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di King’s College, London dengan mengambil bidang rehabilitas narkoba dan adiksi. Hari-hari Lula pun semakin disibukan dengan berbagai acara kampanye tentang bahaya narkoba ke berbagai daerah. Sejatinya, saat duduk di bangku kuliah di Fakultas Kedokteran UI pun ia sudah mulai terlibat dalam penanganan pecandu narkoba, namun sejak resmi menjadi dokter keterlibatannya dalam berbagai gerakan penanganan pecandu narkoba semakin bertambah. Karena aktivitas dan kepopulerannya itulah, ia pernah diajak bergabung dalam sebauh partai politik. Bahkan ia pun pernah di dapuk menjadi calon kepala daerah. Namun ia tolak semua tawaran itu. “Menjadi kepala daerah harus punya pengalaman terdahulu. Saya rasa belum saatnya saya kembali ke dunia politik. Selain itu suami juga belum mengijinkan, jadi ya nikmatin aja dulu yang sekarang ada ini, toh berbuat untuk orang banyak tidak harus menjadi politisi dulu,” pungkasnya.

PARLEMENTARIA z Edisi 136 TH. XLVI - 2016

l

(Ayu)

bagi penyelenggaraan BPJS. Baik bagi masyarakat, juga baik untuk tenaga medis dan instansi rumah sakit. “Saya sih berharap pemerintah dan DPR tentunya, dapat segera menemukan formula terbaik untuk penyelenggaraan BPJS, baik untuk masyarakat dan baik juga untuk tenaga medis,” aku putri pasangan Kamal Muhammad dan Alwiyah Bawazier ini. Berbicara tentang karir, Lula kamal menjadi sedikit dari dokter yang juga eksis di dunia hiburan. Dua profesi yang sejatinya sangat jauh berbeda arahnya, namun dengan kepiawaiannya kedua profesi yang dilakoninya itu bisa saling mendukung. Sebut saja karena profesinya sebagai tenaga medis memudahkan Lula untuk mendapatkan tawaran menjadi bintang iklan produk kesehatan, sekaligus presenter di beberapa acara on air maupun off air. Sementara itu lewat kepopulerannya di dunia hiburan, seperti model iklan yang notabene wajahnya selalu tampil di layar kaca, dirasakan Lula memudahkan dirinya untuk bisa

foto: ray foto: rizka/iw

K

enaikan iuran BPJS satu sisi menjadi hal yang cukup mengecewakan sebagian masyarakat peserta BPJS. Namun disisi lain, tenaga medis pun mulai berteriak atas “bayaran” yang diterimanya dari BPJS, yang dinilainya sangat tidak manusiawi. Saat ditanya terkait hal tersebut dokter yang juga berprofesi sebagai artis ini mengatakan kalau hal itu menjadi winwin solution tentu harus didukung. “Kalau dengan kenaikan BPJS itu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dapat lebih baik, kenapa tidak, dan jika kenaikan BPJS itu tenaga kesehatannya juga bisa dibayar dengan lebih baik, kenapa tidak,” ujar Lula. Wanita kelahiran Jakarta 10 April 1970 ini juga menyesalkan, banyaknya anggota masyarakat yang tergolong mampu namun enggan untuk membayar lebih BPJS. Padahal hal itu sangat berguna sebagai subsidi silang kepada anggota masyarakat lain yang kurang mampu. Meski demikian Lula berharap pemerintah dapat menemukan formulasi yang terbaik

71

foto: andri

PERNIK

Ketua DPR RI Ade Komarudin menggunting pita saat peresmian Media Center DPR RI

MEDIA CENTER DPR, DESAIN OPTIMAL UNTUK KARYA MAKSIMAL

S

uasana sejuk, nyaman dan tenang, terlihat saat berada di ruang Media Center DPR RI yang berlokasi di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Konsep cafetaria yang tertuang di dalamnya, semata bertujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi para wartawan yang sedang melakukan peliputan dan penulisan berita. Keberadaan ruang Media Center ini memang disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan para wartawan yang bertugas menyampaikan informasi dan berita yang terkait dengan aktifitas

72

anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya. Selain fasilitas CCTV yang dapat melihat siapa saja tamu yang datang ke Gedung Dewan, ruang Media Center juga dilengkapai dengan pendingin ruangan, ruang diskusi, loker-loker untuk menyimpan barang, serta ruang area untuk merokok. Setelah diresmikan penggunaannya oleh Ketua DPR Ade Komarudin pada tanggal 5 April 2016, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita serta pemotongan tiga buah tumpeng, kini ruang Media


Center tersebut kerap dipenuhi oleh para awak media yang bertugas. “ Dengan ruangan yang bersih dan nyaman, maka akan menghasilkan karya yang baik pula. Setelah diresmikannya Media Center ini diharapkan tidak ada lagi teman-teman wartawan yang nongkrong di luar,” kata Ade Komarudin. Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, juga mengatakan kalau dirinya kadang merasa tidak tega melihat para awak media yang terkadang sering terlihat duduk di lantai, saat sedang menunggu narasumber atau sedang mengerjakan

foto: andri

Peresmian Media Center DPR RI ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Sekjen DPR Winantuningtyas Titi Swasanany. semakin bertambah, maka keputusan merenovasi ruangan pada saat itu adalah jalan yang dianggap tepat, karena ruangan sebelumnya tidak terlalu besar. “ In i m e r u p a k a n b e nt u k d a r i perhatian Pimpinan DPR kepada teman-teman wartawan, agar punya ruang kerja yang lebih representatif, lebih sehat dan bersih, dan juga nyaman. Sehingga bisa lebih produktif dalam memberitakan proses kerja dan kinerja dari DPR,” ujar Sekjen DPR Winantuningtyas Titi Swasanany. Menurut Win, keberadaan Media Center tersebut tidak hanya menjadi ruang kerja bagi para jurnalis, tetapi sekaligus juga sebagai

ruangan khusus yang bisa digunakan untuk acara diskusi-diskusi, guna mensosialisasikan RUU yang sedang dibahas, menjaring masukan-masukan dari masyarakat terhadap RUU yang sedang dibahas di DPR, dan juga sekaligus mensosialisasikan hasil kerja dari DPR, dengan beberapa narasumber yaitu pimpinan, anggota dewan, maupun dari para pakar. “Semoga ke depan tugas-tugas liputan terhadap semua proses kerja di seluruh AKD bisa lebih maksimal, dan lebih bisa bersinergi, baik dengan Dewan, maupun dengan kami di Setjen. Karena ini fasilitas kita bersama, maka kita harus jaga bersama kebersihan dan kenyamanannya,” tuturnya.


l

(dep, mp)

berita. Belum lagi masalah sampah makanan dan botol air mineral yang tercecer di ruang lobi. “Mudah-mudahan keberadaan Media Center yang sekarang ini, dapat lebih memberikan kenyamanan untuk para wartawan di DPR, sebab kalau saya masuk ke dalam ruangan ini, saya secara pribadi merasa nyaman,” ujar Akom. Rasa terima kasih juga beliau ucapkan kepada Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan seluruh pejabat di lingkungan Kesetjenan, yang telah bekerja keras menuntaskan renovasi ruangan Media Center tersebut. “Dengan demikian tidak ada fasilitas lain di luar fasilitas ini, tempat ini disiapkan secara nyaman agar kita dapat bekerja dengan maksimal,” tambah Politisi F-Golkar itu. Wartawan diminta dapat menjaga citra lembaga secara objektif dalam mensosialisasikan kinerja dewan kepada khalayak umum. Meskipun ruangan tersebut bernama Media Center DPR RI, namun diharapkan para wartawan juga bisa mengcover pemberitaan MPR dan DPD. Pasalnya ketiga lembaga ini berada di bawah satu atap komplek parlemen. Ruang Media Center yang baru ini, telah direnovasi selama kurang lebih 6 bulan. Mengingat tugas para awak media membutuhkan tempat yang strategis, dan jumlah wartawannya juga

foto: odjie

foto: kresno

Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan sambutan pada peresmian Media Center

Ketua DPR RI Ade Komarudin menandatangani prasasti

73

foto: isurape.com

PARLEMEN DUNIA

Gedung Parlemen Rwanda

PARLEMEN RWANDA:

SEBUAH POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN Oleh Peneliti CEPP FISIP UI (Fikri Tamau, M.IP, Irhamna M.IP., dan Hasbi Rofiqi, M.Si)

S

ejak 1992, negara-negara demokrasi di Barat mendesak Rwanda untuk membentuk demokrasi parlementer dengan sistem politik multi partai. Rwanda menganut sistem parlemen bikameral yang terdiri dari dua kamar

74

yaitu Senate (Majelis Tinggi) dan Chamber of Deputies (Majelis Rendah). Chamber of Deputies di Rwanda, terdiri dari 80 anggota: 53 orang dipilih melalui sistem perwakilan secara proporsional dengan ambang batas 5%, 24 anggota perempuan dipilih


dewan provinsi, 2 orang dipilih Dewan Pemuda Nasional dan 1 anggota dipilih Federasi Asosiasi Difabel. Hal ini dimungkinkan terjadi karena di pasal 76 dalam konstitusi Rwanda terdapat ketentuan jaminan researved seat bagi perempuan yang disahkan tahun

foto: Flickr.com

Parlemen Rwanda yang beranggotakan mayoritas perempuan

2003. Selain itu, pada tahun 2007 telah disahkan UU Politik Rwanda, yang mewajibkan partai politik untuk mengikutsertakan setidaknya 30 persen kandidat perempuan. Majelis Rendah di Rwanda merupakan perwakilan rakyat dengan anggota perempuan terbanyak di dunia, yakni 51 kursi (64%) dari total 80 kursi di parlemen Rwanda hasil Pemilu 2013 (Quota Project, 2014). Karena menganut sistem multi partai, tercatat beberapa partai politik yang mengikuti pemilu di Rwanda, antara lain: Rwandan Patriotic Front (RPF), Rwandan Socialist Party (PSR), Centrist Democratic Party (PDC), Democratic Popular Union of Rwanda (UDPR), Islamic Democratic Party (PDI), Liberal Party (PL), Party for Progress and Concord (PPC), Social Democratic Party (PSD) dan Solidarity and Prosperity Party (PSP). Dalam pemilu 2013, komisi pemilu Rwanda mengumumkan bahwa partai RPF pimpinan Presiden Paul

Kagame meraih lebih 76% suara. Partai oposisi Demokrat Sosial (PSD) jauh tertinggal di peringkat kedua dengan 13%, disusul Partai Liberal (PL) dengan 9,4% suara. Pemilu 2013 ini diikuti oleh sekitar 75 persen pemilih. RPF menguasai 42 dari 53 kursi dalam parlemen. Masuknya perempuan sebagai mayoritas dalam Parlemen Rwanda memang tidak terlepas dari peran Rwandan Patriotic Front (RPF), yang menjadikan keikutsertaan perempuan menjadi hallmark program mereka sebagai upaya pemulihan dan rekonsiliasi paska genosida tahun 1994. Hal ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan perempuan dalam membantu RPF selama perang bersenjata. Dengan RPF sebagai partai berkuasa di Rwanda saat ini, dukungan penuh terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik menjadi hal yang sangat mungkin terjadi.

Parlemen Rwanda juga memegang peranan penting dalam pemberantasan kekerasan berbasis gender, data yang ada bahwa empat dari sepuluh perempuan Rwanda mengalami kekerasan sebelum usia 15 tahun. Melalui beberapa kebijakan yang ketat atas inisiatif parlemen, angka tersebut bisa ditekan


l

75

PARLEMEN DUNIA persen posisi pada lembaga-lembaga pembentuk kebijakan” Pada Pemilu 2003, perempuan Rwanda tidak hanya mendapatkan 30% keterwakilan perempuan di Parlemen, tetapi bergerak melebihi angka tersebut hingga 48,8%, hampir mencapai separuh dari total kursi dari Parlemen. Jumlah tersebut menjadikan Rwanda sebagai negara dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi di dunia, melewati negaranegara Skandinavia seperti Norwegia, dan Swedia. Selain dari faktor Konstitusi 2003, sistem pemilu yang dipakai oleh Rwanda turut mempengaruhi jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen. Rwanda menggunakan sistem pemilu proporsional, dengan mekanisme triple-ballot, satu surat suara untuk calon gabungan, satu untuk calon khusus perempuan, dan satu untuk perwakilan pemuda dan kelompok disabilitas (Powley, 2007).

Dampak dari Representasi Perempuan di Parlemen Sampai saat ini memang belum ada studi yang secara persis mengukur dampak jumlah anggota perempuan di parlemen dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Rwanda. Namun dalam konteks tersebut, para scholars berpendapat bahwa ada manfaat jumlah representasi yang besar dapat dilihat dari dua aspek yakni sebagai politik simbolis dan politik substantive. Secara formal Rwanda telah berhasil menempatkan perempuanperempuan mereka pada sektor publik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki, seperti tujuh dari 14 hakim di Mahkamah Agung Rwanda adalah perempuan, selain itu persebaran perempuan di sektor publik juga merata mulai dari level pemerintahan terkecil, kabupaten/kota sampai pada level provinsi, bahkan perempuan juga

foto: isurape.com

Perempuan Dalam Politik Rwanda Secara demografis, perempuan di Rwanda tetap menjadi mayoritas, lebih dari 50% total populasi. Dengan demikian, kontribusi perempuan secara ekonomi pun lebih signifikan dibanding penduduk laki-laki. Komposisi tersebut tidak lantas menjadi pembenaran untuk peningkatan keterwakilan perempuan di Rwanda. Pada tahun 2003, sembilan tahun setelah peristiwa genosida, Rwanda membentuk konstitusi baru. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa, keterwakilan perempuan adalah prinsip dasar dan komitmen negara. Powley (2007) menjelaskan dengan mengutip Konstitusi 2003 sebagai: “Rwanda adalah negara berdasar hukum, dengan pemerintahan demokratis yang pluralis, persamaan antara warga negara Rwanda laki-laki dan perempuan adalah dengan memastikan bahwa perempuan mendapatkan jaminan setidaknya tiga puluh

Anggota Parlemen Rwanda saat mengikuti rapat

76


foto: newtimes.co.rw

Anggota Parlemen Rwanda yang mayoritas perempuan tengah melakukan sumpah jabatan terlibat pada penanganan kriminalitas yang selama ini dianggap menjadi domain laki-laki (Jane: 2016). Secara substantif, dampak represen tasi perempuan di Parlemen Rwanda juga menunjukkan hasil yang cukup lumayan, mengutip studi yang dilakukan oleh Sarah Jane CooperKnock pada 2016 seorang akademisi dari Universitas Edinburgh mengatakan bahwa Parlemen Rwanda telah berhasil mengikis budaya patriarki di legislative, sehingga isu-isu tentang kebijakan kesejahteraan perempuan dan anak bisa diperdebatkan secara bebas di Parlemen, tidak ada lag i pe-nomordua-an perempuan dan anak. Parlemen Rwanda juga memegang peranan penting dalam pemberantasan kekerasan berbasis gender, data yang ada bahwa empat dari sepuluh perempuan Rwanda mengalami kekerasan sebelum usia 15 tahun. Melalui beberapa kebijakan yang ketat atas inisiatif parlemen, angka tersebut bisa ditekan.

P a d a t a h u n 2 0 0 9, p a r l e m e n mengesahkan undang-undang yang pro pada ibu-ibu menyusui yang bekerja pada sektor industri, kenaikan upah untuk pekerja yang melahirkan (maternity pay), perempuan yang cuti hamil mendapatkan gaji penuh selama 12 minggu, pada tahun 2012, Parlemen membuat aturan legalisasi aborsi bagi korban pelecehan seksual. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada permasalahan-permasalahan dalam parlemen Rwanda, kesenj angan representasi masih terjadi antara perempuan anggota parlemen dengan perempuan yang sangat membutuhkan (women in greatest need), dalam kata lain, representasi perempuan belum bisa merata, masih didominasi oleh daerah/suku tertentu. Bagi perempuan yang berseberangan dengan partai penguasa menjadi lebih berat dalam perjuangan politiknya karena sistem politik yang masih dikuasai oleh RFP, (Rwanda Patriotic

Front)–partai penguasa. Kritik dari para scholars adalah kuota perempuan di Parlemen hanya diisi oleh orangorang yang mau mewujudkan agenda RPF, inilah yang menjadi tantangan kedepan bahwa anggota parlemen perempuan dituntut untuk mewujudkan demokrasi yang substantive. Bagaimanapun proses politik yang terjadi di dalam parlemen, jumlah signifikan perempuan di Parlemen dan sektor publik lainnya telah mengambil peranan penting dalam membantu perempuan Rwanda untuk bertahan hidup, berkembang dan melangkah maju. Kebebasan, kesetaraan dan otonomi perempuan dijamin oleh konstitusi, perlindungan terhadap perempuan dan anak diatur dalam undang-undang, yang paling penting pada tahun 2003 perempuan Rwanda mendapatkan hak waris dan hak kepemilikan atas tanah dan properti (meskipun masih dibatasi).


l

77

foto: mhn

POJOK PARLE

Kunj Kunjungan KerjaKomisi KomisiX XDPR DPRRIRIdipimpin ke GresikFerdiansyah kunjungi SMP Negeri I Gresik Tim Kunspek

K

unjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Kabupaten Gresik awal April lalu disambut antusias para siswa-siswi dan guru-guru SMA Negeri I dan SMP Negeri I serta SMA Negeri IV Gresik, Jawa Timur. Betapa tidak, karena kunspek Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ferdiansyah ini bertepatan dengan pelaksanaan UN Tingkat SMA dan menjelang UN Tingkat SMP. Dua hal menjadi focus tim Komisi X DPR ini yakni masalah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Kurikulum 2013. Khusus terhadap UNBK ini sepanjang pengamatan Komisi X telah berjalan dengan baik tanpa kendala berarti, bahkan SMPN I telah bersiap menyewa genset untuk mengantisipasi pemadaman listrik. Kepada Tim Kunspek Komisi X, Kepala Sekolah SMP I menyatakan sudah siap. Diakui dalam pelaksanaan

78

UNBK, awalnya sengsara namun kemudian membawa nikmat. Sengsaranya, namanya awal pasti ada kesulitan, sarana prasarana kurang lengkap namun kemudian ada bantuan komputer dari SMA Muhamadijah. Sedang kan nikmatnya, kata Kepsek SMAN I ini, anak-anak bangga, orang tua juga bangga. Lebih nikmat lagi didatangi Komisi X DPR. “ Kami para guru dan siswa bangga bisa selfi buat dengan para anggota Dewan, khususnya Guruh Soekarnoputra yang saat itu menjadi “bintang” dengan ramah melayani foto bersama itu,” ungkapnya. Nikmatnya lagi, dengan UNBK kecurangan tidak ada. Lebih efisien, karena distribusi soal lebih mudah tanpa biaya transpor tasi dan keamanan. Lebih nikmat lagi , dengan UNBK SMPN I Gresik bisa mengikuti ujian dalam jaringan tingkat Asean, dari 3.709 siswa, dan mendapatkan


ranhking 122, Adapun ranking 122 ini nilainya sama 100 semua. “ Sangat menggembirakan, dengan UNBK bisa ikut tingkat Asean”. Kenikmatan lainnya, SMPN I lebih siap lagi menghadapi UNBK tahun 2016 ini karena pengalaman tahun lalu. Apalagi dapat bantuan dari Jakarta 33 komputer dan 1 server dari Kab Gresik 20 komputer termasuk 64 meja kursi. Menanggapi hal itu Komisi X sangat mengapresiasi namun tidak bisa memaksakan sekolah yang belum siap menggelar UNBK karena beberapa keterbatasan. “ Saya menyambut baik sikap pemerintah yang sudah siap akan difasilitasi. Kita NKRI sehingga yang belum siap tidak dipaksakan, apalagi menyangkut infrastruktur serta dana yang terbatas. Di luar Jawa permasalahan listrik menjadi kendala utama,” pungkas Ferdiansyah.

(mp)

UNBK=Sengsara Membawa Nikmat

foto : mastur

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh P. Daulay memberikan hadiah kepada penerima PKH Pontianak.

U

ntuk mencairkan suasana pertemuan agar tidak tidak tegang dan monoton antara Tim Kunker Komisi VIII DPR dengan ibu-ibu penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Pontianak, Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay melakukan cara simpatik. Dalam rangkaian kunker pada awal bulan Mei lalu, Komisi VIII ingin memastikan bahwa dana PKH yang disiapkan pemerintah dengan persetujuan DPR bagi masyarakat miskin tersebut betul-betul sampai ke masyarakat. Menurut Saleh, dana PKH sebesar Rp 12 triliun sebagian masuk ke Kalbar. Data dari Dinsos setempat tahun 2016 ini, penerima PKH di Kalbar sebanyak 46.506 keluarga sejumlah Rp 97,95 miliar, bantuan lanjut usia 1.100 jiwa sejumlah Rp 2,64 miliar, bantuan disabilitas 639 jiwa dengan dana Rp 2,3 miliar, bantuan

beras sejahtera bagi 233.922 keluarga sebesar Rp 305,899 miliar. Bantuan sosial lanjut usia di kota Pontianak untuk 150 orang x Rp.200.000,- x 12 bulan = Rp 360.000.000,- dan bantuan sosial disabilitas sebanyak 104 orang x Rp 300.000 x 12 bulan = Rp 374.400.000,Untuk memastikan dana sampai ke masyarakat, Ketua Komisi VIII memanggil ibu-ibu yang hadir dalam acara tersebut dan mengaku sudah menerima selama setahun, ada juga yang dua tahun dan menjawab serempak menyatakan puas. Dan untuk memastikan lagi, Ketua Tim Kunker memanggil tiga orang ibu-ibu yang anaknya paling banyak. Akhirnya dipanggillah seorang ibu yang anaknya 12, lalu ibu yang anaknya 9 orang dan ketiga ibu yang anaknya 8 orang. Ibu pertama ditanya nama anaknya satu persatu secara berurutan, kalau hapal akan diberi hadiah. “ Dulu sampai anaknya

12 bagaimana caranya, ini kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Susah nggak kalau punya anak banyak. Anak nomor lima siapa? Dijawab Ira. Padahal saat menyebut awal berurutan namanya Sari, salah kan,” kata Saleh disambut tawa ibu-ibu dan hadirin, sambil memberikan hadiah uang Rp 200.000,’. Begitu pula ibu yang berputra 9 dan 8 saat ditanya nama anak dan suka dukanya tidak hapal nama anaknya sendiri dan mengaku merasa susah mengasuh banyak anak. Meski jawabannya tidak sepenuhnya benar, namun Saleh Partaonan tetap memberikan hadiah dari koceknya masiing-masing Rp 200.000 sehingga total Rp 600 ribu. “ Ini dari kantong saya sendiri bukan dari PKH. Dana dari PKH dimanfaatkan betul-betul untuk pendidikan dan kesehatan. Jangan dikasih suaminya nanti untuk beli rokok,” pesan Saleh disambut tawa para hadirin.


l

(mp)

Kuis Berhadiah Ala Ketua Komisi VIII

79

MENIMBANG PENGAMPUNAN PAJAK

Recommend Documents