RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 56/PUU-XV/2017 Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Aliran Kepercayaan Terlarang I. PEMOHON Anisa Dewi, Ary Wijanarko, Asep Saepudin S.Ag., Dedeh Kurniasih, Dikki Shadiq Anshari, Drs. Iyep Saprudin, Erna Rosalia, Faridz Mahmud Ahmad, Hapid, Haryono, Indra, Lidia Wati, Lika Vulki, Mubarik, Nanang Darojat, Nurhalim, Nurhidayati, Sayidul Mukhsin, Siti Khadijah, Siti Masitoh, Suardi, Sulaiman Ahmadi Damanik, Syahidin R., Tazis, dan Yayan Supriyati P.K. Kuasa Hukum Fitria Sumarni, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6, 13, 14, 15, 18, dan 24 Juli 2017 II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan
Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan
Agama
(UU
1/PNPS/1965) juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (UU 5/1969) III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
1
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Para Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) dari berbagai daerah, yang merupakan anggota komunitas Ahmadiyah. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Pasal 2 UU 1/PNPS/1965 (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi / aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri /Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
2
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akan menjadi sama sekali tidak bermakna, ketika menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dalam konteks tempat ibadah diartikan, bahwa tidak boleh ada tempat ibadah dan aktivitas ibadah yang dapat terlihat dan terdengar oleh WNI dari warga mayoritas. Dalam kasus Ahmadiyah, jelas Pemerintah Pusat mempergunakan UU 1/PNPS/1965 secara serampangan, sehingga bukan UU 1/PNPS/1965 yang dicabut keberlakuannya dari khasanah peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan perlu pemberlakukan konstitusionalitas bersyarat, yang membuatnya menjadi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, terhadap WNI di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya 3
secara internal, serta tidak melanggar pembatasan administratif dan pidana yang digariskan UU 1/PNPS/1965. Dengan demikian, memang jelas tercipta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena selama tidak melanggar dua rambu tersebut, ibadat tetap dapat berjalan secara khusyu dan khidmat; 2. Bahwa SKB 3 menteri sebagai suatu produk hukum, secara prosedural formal tidak salah, tetapi secara materiil jelas SKB 3 Menteri terhadap Ahmadiyah merupakan simbol abadi anti kebhinekaan yang dipopulerkan oleh Pemerintah. Ini karena SKB tersebut seperti surat penetapan tersangka tanpa
kepastian
proses
persidangan
dan
vonis
hakim.
Prosedur
mempersangkakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah melanggar UU 1/PNPS/1965, jelas sangat salah dan serampangan. Apakah benar Kejaksaan,
Kementerian
Agama,
Kementerian
Dalam
Negeri
telah
memastikan bahwa ribuan jiwa pada umumnya, dan para pemohon pada khususnya memang lah beriman pada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. VII. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 2. Menyatakan pada pokoknya memohon agar ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 2, Pasal 28G ayat 1, 29 ayat 2 1945 UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai
dipersangkakan
terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum : a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa; dan atau b. menceritakan
mengeluarkan
perasaan
atau melakukan
perbuatan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 4
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu; 3. Menyatakan bahwa materi muatan 1,
Pasal 2 dan Pasal 3 UU
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum : a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa; dan atau b. menceritakan
mengeluarkan
perasaan
atau melakukan
perbuatan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu; dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. 4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi: ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan
yang
menyerupai
kegiatan-kegiatan
keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai
dipersangkakan terhadap Warga Negara di 5
komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum : a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa; dan atau b. menceritakan
mengeluarkan
perasaan
atau melakukan
perbuatan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu; 5. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi: ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan
yang
menyerupai
kegiatan-kegiatan
keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, dimaknai dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum : a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa; dan atau b. menceritakan
mengeluarkan
perasaan
atau melakukan
perbuatan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan 6
penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu; 6. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi: (1)Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai
dipersangkakan terhadap Warga Negara di
komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum : a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa; dan atau b. menceritakan
mengeluarkan
perasaan
atau
melakukan
perbuatan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;
7
7. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi: (1)Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam
Berita
Negara
Republik
Indonesia,
sepanjang
dimaknai
dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di
muka
umum: a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa; dan atau b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu; 8. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi: 8
Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun. Dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai
dipersangkakan terhadap Warga Negara di
komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum : a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa; dan atau b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu; 9. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965 tentang PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Jo. UU No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang yang berbunyi: Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.
9
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam
Berita
Negara
Republik
Indonesia
sepanjang
dimaknai
dipersangkakan terhadap Warga Negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah ditempat ibadahnya secara internal dan tidak di
muka
umum : a. pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa; dan atau b. menceritakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dan atau menyimpang dari pokok-pokok ajaran kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana agama itu;
10
