16/03/2017
by Nana Sudiana Raksadinata
1
DATA DIRI Nama NIP. Jabatan Alamat HP/E-mail Status Pengalaman
: Nana Sudiana Raksadinata : : Widyaiswara Luar Biasa : Komplek Mampang Indah Dua Blok O/3 Pancoran Mas – Depok 16435. : 08129945059
[email protected] : Menikah – anak 2 : 1. CPNS – Pinbagpro di Papua (3 thn) 2. Consultan di Pakanbaru (2 thn) 3. Eselon IV di Setditjen.Bina Marga 4. Eselon III di Balai Besar PJN V Surabaya 5. Widya Iswara 6. Widya Iswara Luar Biasa 7. International Individual Consultant 2
MODUL 2 : KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN Diklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEGIATAN BELAJAR I
FUNGSI JALAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN WILAYAH Uraian Materi Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah Asas-Asas Pengadaan Tanah Jalan Sebagai Prasarana Transportasi, Alat Pertumbuhan Ekonomi Dan Alat Pertahanan Dan Keamanan Kualitas Infrastruktur Jalan Kekuatan, Kekurangan, Peluang Dan Ancaman Pada Sektor Jalan
PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN TANAH • Terjaminnya hak-hak Masyarakat atas Tanah. • Terhindarnya Masyarakat dari Upaya Spekulasi Tanah. • Terjaminnya perolehan tanah untuk kepentingan umum.
ASAS PENGADAAN TANAH Asas Kemanusiaan
Memberikan perlindungan dan menghormati HAM, harkat dan maratabat setiap warga negara dengan proporsional
Asas Kesepakatan
Seluruh kegiatan pengadaan tanah didasari kesepakatan antara kedua belah pihak
Memberi ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi
Asas Keikutsertaan
Peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam tiap pengadaan tanah diperlukan agar meminimalkan penolakan masyarakat
Asas Kemanfaatan
Memberi dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah
Asas Kesejahteraan
Pengadaan tanah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat
Asas Kepastian
Hak dan Kewajiban setiap pihak dilakukan menurut tata cara yang diatur peraturan perundangan-undangan
Asas Keberlanjutan
Kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara tersu-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan
Asas Keadilan
Asas Keterbukaan
Masyarakat yang terkenada dampak pengadaan tanah berhak memperoleh informasi
Asas Keselarasan
Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan Masyarakat dan Negara
JALAN SEBAGAI PRASARANA TRANSPORTASI, ALAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN ALAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN Prasarana Transportasi
Alat Pertumbuhan Ekonomi Alat Pertahanan dan Keamanan
KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN
Daya saing kualitas jalan Indonesia rendah (GCI, 2013/2014) nilai 3,7 dari skala 7 Peringkat 78 dari 148 Negara
TAHAP PENGUATAN LOGISTIK NASIONAL Negara dengan kinerja Logistik lebih baik dapat berkembang dengan cepat, lebih kompetitif, dan menarik lebih banyak investasi
KEKUATAN, KEKURANGAN, PELUANG DAN ANCAMAN PADA SEKTOR JALAN WEAKNESS (KELEMAHAN)
STRENGTH (KEKUATAN) • Jalan berperan signifikan dalam penataan dan pembentukan ruang. • Jalan sebagai infrastruktur penting dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi • Kondisi kemantapan jalan nasional sudah sangat baik, target kemantapan jalan tahun 2014 sudah tercapai 94% • penyempurnaan konsep kerjasama pemerintah swasta sebagai alternatif pendanaan. • Kuantitas SDM Direktorat Jenderal Bina Marga yang relatif besar, dan peningkatan kualitas melalui pelatihan dan studi
•
Waktu tempuh rata-rata jalan di Indonesia relatif tinggi (2,6 jam /100 km).
•
Daya saing sektor jalan rendah (nilai 3,7 dari 7)
•
Kondisi kemantapan jalan daerah rendah (kurang dari 70% mantap)
•
Beban jalan di perkotaan sangat tinggi, rata-rata kecepatan 5-17 km/jam
•
Belum optimalnya dukungan jalan terhadap konektivitas nasional,
•
Tingginya tingkat kecelakaan di jalan
•
Design life jalan jangka pendek, sekitar 7-10 tahun sehingga jalan cepat rusak
•
penanganan jalan ramah lingkungan belum optimal dan belum terintegrasi dengan aspek Gender dan sosial inklusi.
•
Dominasi proyek berskala kecil (s/d Rp. 10 milyar).
•
SDM sektor jalan di Ditjen Bina Marga didominasi (>50%) lulusan non diploma/sarjana.
•
Kapasitas teknologi industri konstruksi sektor jalan masih belum memadai
•
Minimnya partisipasi Badan Usaha dalam penyelenggaraan jalan tol/jalan bebas
hambatan.
KEKUATAN, KEKURANGAN, PELUANG DAN ANCAMAN PADA SEKTOR JALAN OPPORTUNITY (KESEMPATAN)
THREAT (ANCAMAN)
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, (2nd fastest economy among G 20).
• Pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh pertumbuhan kendaraan bermotor
• Kerjasama internasional dalam pembangunan jalan • Reformasi birokrasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan infrastruktur tanah dalam rangka perwujudan good governance
• Perkembangan pesat inovasi dan teknologi jalan.
• Diterapkan skema dana preservasi jalan (UU No. 22 tahun 2009)
• Berbagai pendanaan inovatif untuk pembangunan jalan bebas hambatan/jalan tol (skema availability payment/PBAS dan penugasan BUMN).
• Dikembangkannya transportasi multimoda (PerMen Perhubungan No. 15 Tahun 2010)
• Kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi dan patahan, ancaman berupa bencana alam. • Kapasitas Industri Konstruksi masih terbatas • Percepatan pembangunan infrastruktur masih terkendala dengan adanya kebutuhan penyiapan proyek dan pengimplementasian proyek skala besar. • Keterlambatan penyusunan kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung skema pendanaan inovatif, dana preservasi jalan, percepatan penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan.
• Peran penting sektor jalan sebagai penghubung outlet utama • Komitmen pemerintah membangun/mengembangkan jalan strategis nasional (jalan lingkar di pulau terluar, jalan perbatasan dan jalan daerah termasuk jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan perkotaan)
KEGIATAN BELAJAR II
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN Uraian Materi Visi Dan Misi Ditjen Bina Marga Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Bina Marga Rencana Jangka Panjang Rencana Pembangunan 2015-2019 Tujuan Dan Sasaran Strategis Program Peningkatan Kapasitas Target Kinerja Ditjen Bina Marga 2015-2019 Tantangan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Jalan Implikasi Pertumbuhan Lalu Lintas Terhadap Penentuan Standar Lebar Jalan Indikasi Kebutuhan Tanah Untuk Jalan Pembinaan SDM Di Ditjen Bina Marga Perlunya Pembinaan Kompetensi Pengadaan Tanah Untuk Jalan
VISI DAN MISI DITJEN BINA MARGA Visi Program Penyelenggaraan Jalan adalah “Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial”
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional;
MISI
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan dikawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional;
Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai.
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.
• Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris • Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
• Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan • Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan • Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur
Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Bina Marga STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1. Pembangunan jalan untuk mendukung tol laut dimana akan dibangun 24 pelabuhan baru dan 60 pelabuhan penyeberangan.
2. Restrukturisasi jaringan jalan perkotaan.
3. Pembangunan jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan kota besar.
4. Dukungan jalan pada 15 kawasan industri prioritas.
5. Dukungan jalan terhadap pembangunan 15 bandara baru.
6. Dukungan jalan untuk intermoda dengan KA.
7. Dukungan jalan bagi pariwisata pada 25 KSPN prioritas.
1. 2. 3.
Pengembangan jaringan jalan (pengembangan/peningkatan kapasitas jalan nasional). Manajemen jaringan jalan. Mendukung manajemen jalan daerah.
Rencana Jangka Panjang Penyiapan Rancangan Awal RPJM Nasional; Penyiapan Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga; Penyusunan Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga;
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Repenas (Rencana Pembangunan Nasional) 6 tahapan (Pasal 9 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006)
Perencanaan pembangunan
• • • •
penyusunan rencana penetapan rencana pengendalian pelaksanaan rencana evaluasi pelaksanaan rencana.
Pada pasal 14 ayat (1) UU RI No 25 Tahun 2004, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional
Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional; dan Penetapan RPJM Nasional.
• Kepala Bappenas berpedoman pada RPJP Nasional dan rancangan Renstra K/L (Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga)(Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004). • Renstra K/L sendiri memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif (Pasal 6 ayat 1 UU 25/2004).
InPres RI No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2015 – 2019
RENCANA PEMBANGUNAN 2015-2019
Sumber: Renstra Kementerian PUPR dalam Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Februari 2016
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan : Meningkatkan daya saing logistik dan mobilitas antar moda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
Sasaran Strategis: Meningkatnya konektivitas nasional Meningkatnya dukungan terhadap pertahanan keamanan, daerah tertinggal dan kawasan strategis nasional Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang handal, berkeselamatan dan berwawasan lingkungan.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Perlu adanya peningkatan kapasitas jaringan jalan dari 71.000 km ke 160.000 km. Atau peningkatan sampai 125% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2030 jaringan jalan mencapai target proporsi: •Expressway 20% •4 lajur 22% •7 m 50% •6 m 8%.
Dengan target pembangunan seperti di atas maka implikasinya adalah: lebar standar untuk jalan arteri 7/11m.
Untuk mewujudkan sasaran di atas perlu program peningkatan jalan sepanjang 3000 km/tahun selama 15 tahun.
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019) Aspek anggaran dan tata : Proses pengadaan tanah yang cepat dan tuntas Proses administrasi pelelangan yang btransparan dan berkinerja tinggi Pengelolaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran Penerapan tata kelola secara optimal (good governance) Program penanganan jalan secara menyeluruh : Pembangunan jalan bebas hambatan Modernisasi jalan nasional
Preservasi jalan nasional Penanganan jalan sub-nasional
19
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019) Arah kebijakan • Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda • Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional • Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan • Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung koridor ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi.
Sasaran Konsep RPJMN 2015-2019 bidang jalan disiapkan berdasarkan Isu Strategis, yaitu : • 1) Ketimpangan yang cukup besar tersedianya Jalan Nasional dan Jalan Daerah • 2) Kurangnya kapasitas jalan dalam menampung beban volume lalu lintas yang ada
Sasaran Outcome nya adalah : • Indikator : Kondisi mantap Jalan Nasional 100%, Jalan Propinsi 75%, Jalan Kabupaten /Kota 60% • Waktu rata-rata : 1,5 jam/100km
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019) Pencapaian 2014 Program Preservasi Jalan Preservasi Jembatan Peningkatan kapasitas Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jembatan Baru Pembangunan FO/UP/ Terowongan Pembangunan Jalan Tol Pemb. Jln/Jemb. Di Kawasan Strategis/perbatasan
Satuan Km M Km Km M
M
Target 168.999,00 895.664,00 19.370.81 377.00 25.552,00
Proyeksi Capaian 171.714,58 1.294.885,75 19.551,61 1.276,94 43.117,18
15.979,00
27.099,63
Status Tercapai Sda Sda Sda Sda
Sda
Km
59,02
47,47 Tidak tercapai
Km
1.382,11
2.714,28 Tercapai Sumber: Renstra Bina Marga, 2015
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019) Permasalahan infrastruktur jalan di Indonesia
• Waktu tempuh rata-rata transportasi jalan di indonesia relatif lebih tinggi dari negara tetangga (2,7 jam/100 km) •
Kerapatan jalan bebas hambatan di Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga.
•
Lebih dari 80% lalu lintas angkutan barang menggunakan moda jalan, lebih dari 82 % lalu lintas angkutan penumpang menggunakan moda jalan
•
Jalan Daerah terdiri atas Jalan Provinsi (46.164 Km) dengan kondisi 68% mantap dan Jalan Kabupaten/Kota (376.102 Km) dengan kondisi 59% mantap. Total panjang daerah 422.266 Km dengan kondisi mantap 65%
• Umur rencana (design life) yang pendek (10 th) selama ini justru menyebabkan biaya umur rencana yang disetahunkan menjadi lebih tinggi dan pada waktu yang sama keberlanjutan kemantapan jalan menjadi lebih singkat • Pemaketan proyek yang relatif kecil telah menyebabkan jumlah paket/kontrak/PPK tidak mendorong peningkatan mutu, sehingga tidak tercapainya efisiensi secara nasional. Paket proyek yang begitu banyak yang ditenderkan pada waktu yang sama tidak mendorong persaingan yang sehat. Insinyur Bina Marga hanya lebih sibuk dengan urusan Administrasi Kontrak, tidak mengurus pengendalian mutu, proses dan produk. • Pilot proyek PBC belum memenuhi “international best practice “, sehingga kurang menstimulasi peran penyedia jasa dalam berinvestasi.
PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019) Delivery sistem yang mendukung strategi pencapaian kinerja jalan
Pendekatan desain dan penerapan teknologi menjamin minimum life cycle cost
FAKTOR KUNCI
Pelaksanaa tepat waktu, mutu dan target anggaran
Pemeliharan jalan bersifat responsif dan preventif
Penegakkan hukum dan peraturan penggunaan jalan Dengan berpegangan pada ke-tujuh faktor kunci tersebut diharapkan misi penyelenggaraan jalan yang handal, efektif dan efisien dapat tercapai.
TANTANGAN DALAM KONEKTIVITAS • Backlog dalam pengembangan jaringan jalan tol • Tingginya biaya transportasi darat dan rendahnya konektivitas antar pusat kegiatan ekonomi • Waktu tempuh yang tinggi di koridor utama (2,6 jam/100Km> target 1-1,5 jam/100 Km)
TARGET KINERJA DITJEN BINA MARGA 2015-2019 Penumpang
Ketersediaan Infrastruktur
7%
5%
2%
Barang 1%
1% 7% Jalan Kereta
Biaya Logistik Nasional • Biaya logistik Indonesia 25% dari GDP. Dibandingkan Malaysia 15%, AS dan Jepang 10% • Share biaya logistik nasional didominasi oleh biaya transportasi darat • Penggunaan moda transportasi didominasi oleh moda angkutan darat • Proporsi penggunaan moda transportasi: • Share biaya logistik nasional:
92%
85%
Proporsi penggunaan moda transportasi Darat
Air/laut
Udara
Rel
Angkutan Sungai Angkutan Laut
Jasa Penunjang
6% 1% 1%
20% 72%
Share biaya logistik nasional
TANTANGAN DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP SEKTOR JALAN • Dalam jangka waktu 15 Tahun (2025) target nasional adalah 5 x pertumbuhan ekonomi ≈ 11,5% per tahun • Pertumbuhan lalu lintas 8-11,5 % per tahun
• Saat ini infrastruktur tidak memadai untuk mendukung konektivitas, logistik dan daya saing global Jaringan Expressway untuk inter-regional, intermodal dan konektivitas internasional KEBUTUHAN SEKTOR LAIN
Renewal/modernisasi jalan nasional Peningkatan kapasitas Peningkatan dalam pelaksanaan, kualitas dan efisiensi proyek
IMPLIKASI PERTUMBUHAN LALU LINTAS TERHADAP STANDAR LEBAR JALAN Jika lalu lintas rendah (LT) maka diperlukan peningkatan jalan dari 6 m menjadi : •7 m untuk 20 tahun (low growth ) •4 LD setelah 15 tahun (high growth)
Jika lalu lintas medium (MT), maka diperlukan peningkatan kapasitas jalan dari 6m menjadi : •4 LD untuk 20 tahun (low growth) •6 LD+ untuk 20 tahun (high /low growth)
Catatan parameter : •LG – 8% pertumbuhan per tahun •HG – 11,5% pertumbuhan per tahun •LT- 3000 kendaraan/hari •MT- 8000 kendaraan /hari
26
INDIKASI KEBUTUHAN TANAH UNTUK JALAN Pembangunan jalan bebas hambatan Modernisasi Jalan program strategis
Preservasi Jalan Penanganan Jalan Sub Nasional Program Jalan Bebas Hambatan
PEMBINAAN SDM DI DITJEN BINA MARGA Melakukan penataan kelembagaan agar Pemerintah memiliki fungsi dan kewenangan yang tepat, aturan main dan hubungan kerja inter dan antar Lembaga yang sinergis, serta didukung oleh kualitas aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas Kelembagaan organisasi harus sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat melaksanakan kebijakan / rencana pembangunan dengan efektif dan efisien Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi , saat ini jumlah pegawai di lingkungan Ditjen. Bina Marga dan BPJT adalah 9.294 pegawai
Isu, Tantangan dan alternatif Solusi Kelembagaan Isu :
Perlunya organisasi yang efektif dan efisien untuk mengantisipasi beban kerja dan tugas fungsi organisasi yang tumpang tindih Tantangan : Perkuatan organisasi (termasuk SDM) dalam rangka meningkatkan keinerja organisasi untuk mendukung penyelenggaraan jalan yang lebih efektif dan effisien
Alternatif solusi : •Pembinaan SDM berdasarkan kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan/workshop •Restrukturisasi organisasi (termasuk mengintegrasikan Pusat dan Balai) berdasarkan kebutuhan di masa mendatang yang dapat merepresentasikan proses bisnis.
PERLUNYA PEMBINAAN KOMPETENSI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN Pembangunan Jalan di Indonesia
Program Pembangunan Signifikan
UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Diperlukan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Diperlukan Tenaga, Pejabat/petugas mampu memahami kebijakan dan Program DitJen Bina Marga
29
SASARAN STRATEGIS 1. 2.
Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Meningkatnya Kemantapan Jalan Nasional
SASARAN PROGRAM 1.
2. 3.
Menurunnya Waktu Tempuh pada koridor utama menjadi 2,2 jam/100 km. Meningkatnya Tingkat Penggunaan Jalan Nasional Menjadi 133 Milyar Kendaraan km. Meningkatnya Fasilitasi terhadap Jalan daerah untuk mendukung kawasan.
SASARAN KEGIATAN Kegiatan Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sasaran kegiatan: •Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. •Pengelolaan administrasi perkantoran. •Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional.
Kegiatan Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan, dengan sasaran kegiatan: •Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga •Pengelolaan administrasi perkantoran •Penanggulangan bencana alam
Sasaran kegiatan Kegiatan pengaturan dan pembinaan pengembangan jaringan jalan, dengan sasaran kegiatan: • Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman dan pembiayaan dan evaluasi kinerja • Pengelolaan administrasi perkantoran Kegiatan pengaturan dan pembinaan pembangunan jalan, dengan sasaran kegiatan: • Pengaturan, pembinaan manajemen konstruksi, teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemen lereng jalan • Pengelolaan administrasi perkantoran Kegiatan pengaturan dan pembinaan preservasi jalan, dengan sasaran kegiatan:
• Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan • Pengelolaan administrasi perkantoran. Kegiatan pengaturan dan pembinaan penanganan jembatan, dengan sasaran kegiatan: • Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan khusus • Pengelolaan administrasi perkantoran Kegiatan pengaturan dan pembinaan fasilitasi jalan daerah, metropolitan, kota besar dan bebas hambatan, dengan sasaran kegiatan: • Pembinaan teknik penyelenggaraan jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan serta melaksanakan pengadaan tanah • Pengelolaan administrasi perkantoran Kegiatan pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol, dengan sasaran kegiatan: • Pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol
RENCANA STRATEGIS Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
INDIKATOR KINERJA Tingkat Konektivitas Nasional 77% Pada Akhir 2019
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
Menurunkan waktu tempuh pada koridor utama (Sumatera & Jawa)
Waktu Tempuh pada koridor utama menjadi 2,2 jam/100 km
OUTPUT/ SUBOUTPUT Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Pembangunan Jembatan Pembangunan FO/UP Pelebaran
Meningkatnya Kemantapan Jalan Nasional
Meningkatnya Kemantapan Nasional Menjadi 98% pada Akhir 2019
Meningkatnya Penggunaan Jalan Nasional
Tingkat Penggunaan Jalan Nasional Menjadi 133 Milyar Kendaraan KM
Pemeliharaan Rutin Rutin Kondisi
Rutin Preventif Rehab Minor Rehab Major Rekonstruksi
Meningkatnya Fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan
Tingkat Fasilitasi terhadap Jalan daerah 100%
Penanganan Jalan Daerah
Sumber: Renstra Bina Marga 2015-2019, September 2015
Terima Kasih
