2016 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN Alamat : Jalan Magelang Km.10 Sleman 55511 Yogyakarta Telp. (0274) 868501, Fax. (0274) 869472

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 188/3567/Kep.Ka.DPUP/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TAHUN 2016-2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati Sleman Nomor 56/Kep.KDH/A/2016 tentang pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 menjadi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan ini ditetapkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2016-2021. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 56/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU

:

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2016-2021 disusun dengan bentuk buku sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2016-2021.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 20 Spetember 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang .................................................................................................. I-01 I.2 Landasan Hukum .............................................................................................. I-04 I.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... I-05 I.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................... I-06

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .......................................................... II-01 II.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... II-01 II.2.2 Struktur Organisasi ................................................................................ II-01 II.2 Sumber Daya .................................................................................................. II-05 II.2.1 Sumber Daya Manusia .......................................................................... II-05 II.2.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................... II-10 II.3 Kinerja Pelayanan ........................................................................................... II-14 II.3.1 Kondisi Umum Pelayanan ...................................................................... II-16 II.3.2 Jenis Pelayanan ..................................................................................... II-30 II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ...................................... II-31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi ........................... III-01 III.2 Telaah Visi, Misi, dan Program RPJMD ........................................................ III-17 III.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi ..................................................... III-26 III.3.1 Telaah Renstra pada Kementerian PUPERA ...................................... III-31 III.3.2 Telaah Renstra DPUP ESDM .............................................................. III-34 III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......................................................................................... III-38 III.5 Penentuan Isu-isu Strategis .......................................................................... III-51

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1 Visi dan Misi .................................................................................................. IV-01 IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ....................................................... IV-01 IV.3 Strategi dan Kebijakan .................................................................................. IV-05 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman 2005 - 2025. Kami sadar dalam penyusunan Renstra 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra pada periode berikutnya.

Sleman, 20 September 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing dinas pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi

mulai

dari

perencanaan

jangka

panjang

hingga

jangka

pendek.

Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang meilbatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan

dan

pengalokasian

sumber

daya

untuk

mencapai

peningkatan

kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat. Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2006-2025 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005. Dalam RPJPD tersebut, visi jangka panjang Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Sejahtera, Demokratis, dan Berdaya Saing”. Pada Tahap III dari RPJPD tersebut, yaitu periode 2016-2021 dan sehubungan dengan dilantiknya Drs H. Sri Purnomo, M.Si sebagai Bupati Sleman dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes sebagai Wakil Bupati Sleman untuk masa jabatan 2016-2020, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Visi jangka

RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

I-1

menengah Kabupaten Sleman sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency pada Tahun 2021”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yang di dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian. RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, disebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuapenyn Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Lebih lanjut, Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021, mengacu pada RPJP Kabupaten Sleman 2006-2025, terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses

penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dilakukan melalui pendekatan berikut: 1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD. 2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (logical framework analysis) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan. 3. Pendekatan

Partisipatif,

melalui

pelibatan

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders) pembangunan dengan focus group discussion untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan. 4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses top-down dan bottom-up tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

I-2

Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman diawali dengan pemahaman awal posisi Kabupaten Sleman, terutama pada bidang kePUan dan Perumahan. Kabupaten Sleman memiliki karakteristik geografi dan sejarah yang cukup unik sehingga perlu untuk diakomodasi dalam proses penyusunan (sebagai contoh adalah posisi Sleman sebagai wilayah hulu pada konstelasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga fungsi konservasi pada beberapa area menjadi lebih prioritas). Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan

aspirasi

stakeholder

(termasuk

masyarakat),

yang

secara

rinci

dideskripsikan pada skema berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut: 1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 20162021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih di bidang kePUan dan Perumahan yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat sekaligus instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah di bidang kePUan dan Perumahan selama 5 (lima) tahun. 2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 20162021 merupakan pedoman pembangunan di bidang kePUan dan Perumahan selama 5 (lima) tahun. RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

I-3

3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 20162021 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 4. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 20162021 merupakan instrumen pengendalian pembangunan di bidang kePUan dan Perumahan. I.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 digunakan landasan hukum penyusunan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);


I-4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 9); I.3 Maksud dan Tujuan I.3.1 Maksud Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang berkaitan dengan bidang kePUan dan perumahan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan citacita masyarakat Kabupaten Sleman sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. I.3.2 Tujuan Tujuan

penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang ke-PUan dan perumahan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

I-5

sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam menyusun program dan kegiatan periode 2016-2021; 2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 5 (lima) tahun ke depan; 3.

Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman ke dalam tujuan dan sararan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untum masingmasing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021;

4.

Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;

5.

Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman periode 2016-2021.

I.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan draft Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab I berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup baik spasial dan substansi, metodologi, dasar hukum, dan sistematika penulisan laporan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab II berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan perumahan, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan dinas pekerjaan umum dan perumahan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab III berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pekerjaan umum dan perumahan diikuti dengan telaah visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, telaah renstra K/L dan RPJMD Kabupaten Sleman, telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis. RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

I-6

Penentuan isu-isu strategis mencakup bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan yang merupakan hasil dari serial Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan baik oleh internal Dinas PU ataupun diskusi eksternal dengan SKPD terkait. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV berisi tentang visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, serta strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman pada periode 2016-2021. BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab V berisi tentang program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD Bab VI berisi tentang perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Sleman yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. BAB VII PENUTUP Bab VII memuat kaidah pelaksanaan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.


I-7

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bangunan serta perumahan. Fungsi DPUP adalah sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; b. pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; c. penyelenggaraan pelayanaan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan d. pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.2 Struktur Organisasi Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan a. Seksi Penataan Ruang Rinci b. Seksi Pengawasan Bangunan c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi


II-1

4. Bidang Cipta Karya a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b. Seksi Bangunan Gedung c. Seksi Drainase 5. Bidang Bina Marga a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan b. Seksi Pemeliharaan Jalan c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan 6. Bidang Perumahan a. Seksi Perumahan Formal b. Seksi Perumahan Swadaya 7. Unit Pelaksana Teknis, meliputi UPT Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium, UPT Pemakaman, dan UPT Rumah Susun 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman:

Sumber: http://dpup.slemankab.go.id, sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.1 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.


II-2

Secara lebih rinci, berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.1 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, masing-masing bidang kerja memiliki tugas dan fungsi seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tugas

Fungsi

Sekretariat Melaksanakan urusan

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat

umum, kepegawaian,

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan

keuangan, perencanaan,

c. Pelaksanaan urusan umum

evaluasi, dan

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian

mengoordinasikan

e. Pelaksanaan urusan keuangan

pelaksanaan tugas satuan

f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi

organisasi

g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan h. Evaluasi dan penyusunan laporan kerja Sekretariat

Bidang Bina Marga Merencanakan,

a. Perumusan rencana kerja Bidang Bina Marga

melaksanakan, membina,

b. Perumusan kebijakan teknis pembangunan,

dan mengendalikan pembangunan,

peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan c. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan

peningkatan, dan

pengendalian pembangunan, peningkatan, dan

pemeliharaan jalan dan

pemeliharaan jalan

jembatan

d. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, dan pemeliharaan jembatan e. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Marga


II-3

Tugas

Fungsi

Bidang Cipta Karya Merencanakan,

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya

melaksanakan, membina,

b. Perumusan kebijakan teknis pembangunan,

dan mengendalikan

pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana

pembangunan,

dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase

pemeliharaan, dan

kawasan

pengelolaan prasarana

c. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan

dasar permukiman,

pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan

bangunan gedung, dan

pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman

drainase kawasan

d. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah e. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan drainase kawasan f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Cipta Karya

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Melaksanakan, membina, dan mengendalikan perencanaan detail tata

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Ruang dan Bangunan b. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang,

ruang, tata bangunan dan

pengawasan bangunan, dan pembinaan jasa

lingkungan, serta usaha

konstruksi

jasa konstruksi

c. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan d. Pembinaan dan pengawasan bangunan e. Pembinaan, pengendalian, dan pelayanan Standar Laik Fungsi f. Pembinaan, pengendalian, dan pelayanan usaha jasa konstruksi g. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penataan Ruang dan Bangunan


II-4

Tugas

Fungsi

Bidang Perumahan Melaksanakan, membina,

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan

dan mengendalikan/

b. Perumusan kebijakan teknis pembangunan

mengawasi pembangunan perumahan formal dan

perumahan formal dan swadaya c. Perencanan, pelaksanaan, pembinaan, dan

swadaya

pengendalian/ pengawasan pembangunan perumahan formal d. Fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian/ pengawasan pembangunan perumahan swadaya e. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi perumahan f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perumahan

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Per bulan Desember 2015 sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 317orang terdiri dari PNS sejumlah 126 orang, pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 191 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 126 orang terdiri dari 112 laki-laki dan 14 perempuan. Jumlah pejabat struktural 25 orang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 7 perempuan, dan 1 orang pejabat fungsional. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.


II-5

Adapun komposisi pegawai berdasakan basis tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut : a. Bidang Sekretariat

Jumlah SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

1

I

1

2.

SMP

1

II

7

3.

SMA

12

III

17

4.

D.II

0

IV

4

5.

D.III

2

6.

D.IV

1

7.

S1

8

8.

S2

4

Jumlah

29

Jumlah

29

Sumber : Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2015

b. Bidang Bina Marga

Jumlah SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

1

2.

SMP

3

II

10

3.

SMA

10

III

10

4.

D.II

0

IV

2

5.

D.III

1

6.

D.IV

1

7.

S1

5

8.

S2

3

Jumlah

23

Jumlah

23



II-6

c. Bidang Cipta Karya

Jumlah SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

1

2.

SMP

1

II

4

3.

SMA

6

III

10

4.

D.II

0

IV

4

5.

D.III

0

6.

D.IV

0

7.

S1

8

8.

S2

4

Jumlah

19

Jumlah

19


d. Bidang Perumahan

Jumlah SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

0

2.

SMP

0

II

4

3.

SMA

8

III

12

4.

D.II

0

IV

2

5.

D.III

2

6.

D.IV

0

7.

S1

4

8.

S2

4

Jumlah

18

Jumlah

18



II-7

e. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

Jumlah SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

0

2.

SMP

0

II

3

3.

SMA

4

III

5

4.

D.II

0

IV

1

5.

D.III

1

6.

D.IV

0

7.

S1

3

8.

S2

1

Jumlah

9

Jumlah

9


f. UPTD Alkal dan Laboratorium

Jumlah SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

1

I

0

2.

SMP

0

II

7

3.

SMA

8

III

2

4.

D.II

0

IV

1

5.

D.III

0

6.

D.IV

0

7.

S1

0

8.

S2

1

Jumlah

10

Jumlah

10



II-8

g. UPTD Rusunawa

Jumlah SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

0

2.

SMP

0

II

10

3.

SMA

10

III

1

4.

D.II

0

IV

1

5.

D.III

0

6.

D.IV

0

7.

S1

1

8.

S2

1

Jumlah

12

Jumlah

12


h. UPTD Pemakaman

Jumlah SDM No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

Golongan

Jumlah

1.

SD

0

I

0

2.

SMP

2

II

3

3.

SMA

2

III

3

4.

D.II

0

IV

0

5.

D.III

0

6.

D.IV

0

7.

S1

2

8.

S2

0

Jumlah

6

Jumlah

6



II-9

2.2.2 Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Sleman sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Sleman sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Bidang

Sarana Prasarana

Jumlah

Kondisi

Sekretariat

Gedung Kantor

5 unit

Sedang

Kendaraan roda empat

3 unit

Baik

Kendaraan roda dua

4 unit

Baik dan sedang

Komputer, Laptop

8 unit, 4 unit

3 baik, 1 rusak

Printer

13 unit

Baik

Mesin ketik

3 unit

Rusak

Viewer

3 unit

1 baik, 2 rusak

Ampliefer Wireless

3 unit

Baik

Komputer

4 unit

Baik

Laptop

1 unit

Baik

Printer

2 unit

Baik

Mesin potong

4 unit

Baik


Pickup 2 unit, truck

Baik

Bina Marga

5 unit, flatbad truck 6 unit Kendaraan roda dua

3 unit

Baik

Komputer

8 unit

Baik

Printer

6 unit

Baik

Laptop

2 unit

Baik


1 unit

Baik

Kendaraan roda dua

3 unit

2 baik, 1 rusak berat

Kamera

2 unit

1 baik, 1 rusak

Penataan

Komputer

8 unit

Baik

Ruang dan

Printer

16 unit

Baik

Bangunan

Laptop

2 unit

Baik


2 unit

Baik

Kendaraan roda dua

3 unit


Cipta Karya


II-10

Bidang

Sarana Prasarana

Jumlah

Kondisi

Perumahan

Komputer

8 unit

Baik

Printer

16 unit

Baik

Laptop

2 unit

Baik


2 unit

Baik

Kendaraan roda dua

3 unit


Kamera

1 unit

Sedang

Mesin gilas ststik 6-10

9 unit

3 baik, 3 rusak rigan,

UPT Alkal

ton

3 rusak berat

Mesin gilas ststik 2,5 ton

3 unit

1 baik, 1 rusak ringan, 1 rusak berat

Mesin gilas bergetar 0,75

4 unit

Baik

Mesin pemadat 0,2 ton

1 unit

Rusak ringan

Pan mixer 300 kg

1 unit

Baik

Truck 3,5 ton

2 unit

Baik

Mobil pick up

2 unit

Baik

AMP mini

1 unit

Baik

Jaw crusher

1 unit

Baik

Mesin pemecah batu

1 unit

Baik

ton

Kondisi

sarana

prasarana

sebagai

infrastruktur

publik

yang

menjadi

tanggungjawab pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman meliputi prasarana jalan dan jembatan yang berada di bawah Bina Marga, prasarana TPU yang berada di bawah UPT Pemakaman, prasarana drainase, turap, dan air minum dibawah bidang Cipta Karya, serta sarana prasarana perumahan dan permukiman kumuh di bawah bidang Perumahan. Data prasarana yang menjadi tanggungjawab DPUP tersebut per 2015 adalah sebagai berikut:


II-11

a. Prasarana jalan dan jembatan wilayah Kabupaten Sleman Nama

Nilai

Satuan

1. Jalan Nasional

61,66

Km

2. Jalan Propinsi

138,43

Km

3. Jalan Kabupaten/Kota

699,50

Km

689.62

Km

- Kondisi baik

379.575

Km

- Kondisi sedang

215.51

Km

- Kondisi rusak

104,42

Km

1,550

Km

2,046.50

Km

I. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas

a. Jalan Beraspal

b. Jalan tanah 4. Jalan Desa/Lokal

b. Tempat Pemakaman Tempat Pemakaman

Luas (m2)

Tempat Pemakaman Umum

Daya Tampung (unit)

1,870,942

882.159

41,095

20.547

Tempat Pemakaman Bukan Umum Tempat Pemakaman Khusus Taman Makam Pahlawan

c. Prasarana Drainase, Turap, dan Air Minum Prasarana

Nilai

Satuan

1. Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air

2.75

Km

2. Panjang Drainase Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar 3. Jaringan sistem Drainase

0.370

Km

11

Unit

5,784

Km

I. Drainase

II. Turap 1. Jumlah Lokasi Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor 2. Jumlah Seluruh Wilayah Rawan Longsor

Km

III. Sumber Air Minum 1. Air Hujan

1,536

Unit

2. Mata Air

204

Unit

14,307

Unit

576

Unit

3. PAM/Air Dalam Kemasan 4. Pompa Listrik/Tangan RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

II-12

Prasarana 5. Sumur

Nilai

Satuan

204,214

Unit

6. Sungai/Danau

Unit

7. Lainnya

Unit

IV. Status Mutu Air 1. Pemukiman 1). Permukiman Yang Menggunakan Sumber Mata air 2). Permukiman Yang Sumber Mata Air nya Dipantau Mutunya 2. Industri

Unit 54

Unit

1). Industri Yang Menggunakan Sumber Mata Air

Unit

2). Industri Yang Sumber Mata Air nya Dipantau

Unit

Mutunya

d. Perumahan dan permukiman kumuh Prasarana

Nilai

Satuan

I. Perumahan 1. KPR/BTN

6,032 Unit

2. Rumah Susun

1,053 Unit

3. Perorangan

328,185 Unit

II. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi Fisik Bangunan 1). Jumlah Rumah Bangunan Permanen 2). Jumlah Rumah Semi Permanen 3). Jumlah Rumah Non Permanen III. Jumlah Rumah 1. Layak Huni

Unit 291,658 Unit 35,576 Unit 952 Unit Unit Unit

1). Pedesaan

321,491 Unit

2). Perkotaan

Unit

2. Tidak Layak Huni

Unit

1). Pedesaan

6,694 Unit

2). Perkotaan

Unit

IV. Luas Rumah per Kapita

m2

1. Layak Huni

m2

1). Pedesaan

12,888 m2

2). Perkotaan

m2


II-13

Prasarana

Nilai

2. Tidak Layak Huni

Satuan m2

1). Pedesaan

260,892 m2

2). Perkotaan

m2

V. Luas Areal Pemukiman

m2

1. Layak Huni

m2

1). Pedesaan

12,888 m2

2). Perkotaan

m2

2. Tidak Layak Huni

m2

1). Pedesaan

260,892 m2

2). Perkotaan

m2

VI. Jumlah Bangunan

Unit

1. Ber IMB

120,718

2. Non IMB

Unit

30,755 Unit

VII. Tingkat Kekumuhan Pemukiman 1. Luas Areal Pemukiman Kumuh

162.4 Ha

2. Jumlah Penduduk yang Tinggal di Pemukiman Kumuh

2,780 Jiwa

3. Jumlah Keluarga yang Tinggal di Pemukiman Kumuh

9,399 KK

VIII. Rumah Tinggal Berakses Sanitasi

Unit

1. Memiliki Fasilitas Air bersih

256,069 Unit

2. Memiliki Pembuangan Tinja

Unit

3. Memiliki Pembuangan air limbah (Air Bekas)

286,128 Unit

4. Memiliki Pembuangan sampah

168 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui review capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sleman pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara Penyusunan,


II-14

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : x > 90% 2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : 75% < x ≤ 90% 3. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja : 65% < x ≤ 75% 4. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : 50% < x ≤ 65% 5. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : x ≤ 50%

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tersebut, sebagian besar target indikator kinerja telah dapat dipenuhi. Pada realisasi capaian di tahun keempat (2014), indikator pengawasan dan pengendalian bangunan hanya memiliki rasio capaian 20% dengan angka realisasi 8.18% dari target 40%. Indikator berkurangnya luasan permukiman kumuh juga memiliki angka realisasi 0% di tahun 2014 sehingga terdapat indikasi bahwa penanganan permukiman kumuh tidak menjadi prioritas di tahun 2014. Sementara pada indikator kinerja ketersediaan pengelolaan air limbah secara terpusat dan indikator banyaknya kegiatan yang bertumpu pada kegiatan masyarakat, tidak didukung dengan data yang dapat merepresentasikan realisasi kinerja sehingga capaian kinerja tidak dapat diukur. Berdasarkan kondisi ini, penyusunan dan updating basis data ke-PU-an dan Perumahan perlu mendapat prioritas pada renstra periode berikutnya.


II-15

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan Sesuai dengan tugas dan fungsi, organisasi dan struktur Dinas PU dan Perumahan, kondisi umum capaian kinerja layanan yang dapat dicapai selama 5 tahun terakhir dijelaskan pada tabel berikut : Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Sleman Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK

Target Renstra SKPD Tahun ke (%)

Indikat

Realisasi Capaian Tahun ke

Rasio Capaian (%) pada Tahun ke

or 1

2

3

4

5

68

43

44

53

68

68.25

46.44

42

42

43

46.44

46.5

32

37

41.8

46.9

50.15

Lainny

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

54.98

56.92

60.83

67,68

112

125

107

89

99,16

41

29.6

40.14

38.37

49,83

98

70

93

83

107,16

n/a

n/a

40.14

38.37

49,83

n/a

n/a

96

82

99,36

a Jalan/jembatan yang 1

menghubungkan antar desa dalam

48.1 7

kondisi baik 2

Cakupan air bersih perpipaan Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air

3

Minum dengan jaringan perpipaan

46.44

dan bukan jaringan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

II-16

Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK


Indikat



or 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17,2

8.19

14.79

15.36

17.2

17.64

15

13.99

15.19

19.33

n/a

183

95

99

112

n/a

39,07

32.14

35.08

36.01

39.07

42.2

34.25

30.79

35.77

n/a

105

98

86

92

n/a

80

40

45

50

80

81

15

n/a

81.87

89.87

n/a

38

n/a

164

112

n/a

4,98

0.56

1.93

3.28

4.96

5.1

n/a

n/a

2.67

3.91

n/a

n/a

n/a

81

79

n/a

3

5

n/a

3

n/a

3

1.77

n/a

1.02

n/a

100

35

n/a

34

n/a

Lainny a

liter/hari/orang

Tersedianya fasilitas 4

pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem

5

pengelolaan sampah di perkotaan

33.6 4

Tersedianya sistem 6

air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem

7

air limbah skala komunitas/kawasan/ kota Tersedianya

8

pengelolaan air

3

limbah secara


II-17

Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK


Indikat



or 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

92,43

90.01

91.28

92.20

92.43

93.14

90.9

91

91.74

97.7

97,96

101

100

100

106

105,18

56,93

53.62

54.70

55.81

56.93

58.08

n/a

n/a

54.7

83.91

77,53

n/a

n/a

98

147

133.49

74,2

29.3

44.2

59.2

74.2

89.2

n/a

n/a

44.2

99.93

68,96

n/a

n/a

75

135

77.31

40

37

38

39

40

41

n/a

n/a

66.89

0

56,91

n/a

n/a

172

0

138.80

32

32.6

33

63

65

36.31

54.06

51.59

54,26

107

111

164

82

83.48

100

100

100

100

100

n/a

100

100

100

n/a

n/a

100

100

100

Lainny a

terpusat Cakupan 9

ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan

10

rumah layak huni yang terjangkau Cakupan lingkungan

11

yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Berkurangnya

12

luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

13

Jalan kabupaten

63

dalam kondisi baik

34.2 4

Tersedianya jalan 14

yang

100

n/a

menghubungkan


II-18

Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK


Indikat



or 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

191

330

335

192

191

170

n/a

n/a

203.91

202.67

200

n/a

n/a

106

106

117.65

61,47

50.42

50.50

54.54

61.47

62.54

n/a

n/a

66.42

62.14

69,67

n/a

n/a

122

101

111.40

61,47

50.42

50.50

54.54

61.47

62.54

n/a

n/a

66.42

62.14

69,67

n/a

n/a

122

101

111.40

61,47

50.42

50.50

54.54

61.47

62.54

n/a

n/a

66.42

62.14

69,67

n/a

n/a

122

101

111.40

Lainny a

pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jalan yang memudahkan 15

masyarakat perindividu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin

16

pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin

17

kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

18

Tersedianya jalan yang menjamin


II-19

Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK


Indikat



or 1

2

3

4

5

73,82

21.40

59.36

60.36

73.82

75.10

45,6

44.30

44.50

45.10

45.60

46.10

30

27

28

29

30

31

42

44

47

50

52

Lainny

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

59.46

75.84

76.36

76,10

265

100

126

103

101.33

43.42

64.19

65.14

54,62

97

98

142

143

118.48

40.88

42.54

44.94

48,76

150

146

147

150

157.29

n/a

44.65

48.11

49,50

n/a

n/a

95

96

95.19

a pejalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 19

Jembatan kabupaten dalam kondisi baik Gorong-gorong jalan

20

Kabupaten dalam kondisi baik

21

Drainase dalam kondisi baik

56.6 8 43.1 5 40.6 3

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga 22

tidak terjadi

50

n/a

genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun


II-20

Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK


Indikat



or 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

95

80

85

90

95

100

82

95.89

80

80.88

97,84

103

113

89

85

97.84

41

56

57

59

41

50

55

62.07

56.52

74.47

81,63

98

109

96

182

163.26

78

45

47

49

78

82.6

45

72.73

85.71

76.56

82,81

100

155

175

98

100.25

60,4

45

47

49

60.4

63

45

60.47

60.47

60.47

60,47

100

129

123

100

95.98

100

80

84

100

100

100

75

100

179.60

170.14

100

94

119

180

170

100

40

10

20

30

40

50

12

20

53.70

8.18

8,18

120

100

179

20

16.34

21,47

17.39

17.39

17.39

21.74

26.09

15

0

71

71

52,94

86

0

408

327

202.91

Lainny a

Peralatan dan perbekalan 23

laboratorium pekerjaan umum dalam kondisi baik

24

Gedung SKPD dalam kondisi baik Gedung non SKPD

25

milik Pem. Kab dalam kondisi baik

26 27

Gedung desa dalam kondisi baik Pelayanan perijinan pemanfaatan ruang Pengawasan dan

28

pengendalian bangunan

29

Perencanaan tata bangunan dan


II-21

Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK


Indikat



or 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

100

100

n/a

n/a

n/a

100

100

n/a

30,05

30.02

30.02

30.03

30.05

30.05

n/a

30.02

30.3

30.03

n/a

n/a

100

101

100

n/a

10

20

30

40

50

n/a

n/a

30

n/a

50

n/a

n/a

100

n/a

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

100

100

91,93

n/a

n/a

100

100

91.33

Lainny a

lingkungan Tersedianya pedoman Harga 30

Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota Tersedianya luasan RTH publik sebesar

31

20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Banyaknya kegiatan

32

yang bertumpu pada

40

pemberdayaan masyarakat Penerbitan IUJK dalam waktu 10

33

(sepuluh) hari kerja

100

setelah persyaratan lengkap RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

II-22

Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK


Indikat



or 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

50

100

100

100

50

52

n/a

n/a

71.43

71.43

57,14

n/a

n/a

71

143

109.88

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

n/a

n/a

n/a

n/a

100

Lainny a

Tersedianya sistem 34

informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata

35

Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rinciannya melalui peta analog Tersediannya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) beserta rinciannya melalui peta digital Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui


II-23

Target No

Indikator Kinerja

Target

Sesuai Tugas dan

SPM

Fungsi SKPD

(%)

Target IKK


Indikat



or Lainny

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

80

84

100

100

100

n/a

100

134.63

119.23

n/a

n/a

119

135

119

n/a

a konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan dua kali setiap disusunnya RTR Tersedianya 35

masyarakat dalam pengurusan IMB di

100

kabupaten/kota

Sumber: LAKIP DPUP Kab. Sleman 2011-2014


II-24

Selain review terhadap kinerja layanan, dilakukan review terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk melengkapi evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya. Analisis pengelolaan pendanaan dapat digunakan untuk menilai realisasi penyerapan anggaran pada DPUP Kabupaten Sleman periode 2011-2015. Berdasarkan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD pada DPUP Kabupaten Sleman tahun anggaran 2011 hingga 2015 (Oktober 2015), rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2014 mencapai 62% sementara hingga Oktober 2015 baru mencapai 62%. Angka ini diperkirakan dipengaruhi oleh proses penurunan anggaran yang agak terlambat di tahun 2015 seiring dengan baru dilantiknya pemerintahan baru dan adanya perubahan SOTK pada tingkat kementrian/lembaga. Program yang memiliki rasio realisasi dan anggaran 0% di tahun 2015 antara lain: (1) program penataan peraturan perundang-undangan, (2) program pembangunan kinerja pengelolaan sampah, (3) program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, (4) program pemanfaatan ruang, (5) program pengelolaan ruang terbuka hijau, (6) program pengembangan sistem informasi pertanahan, (7) program pengembangan destinasi pariwisata. Sementara program yang memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi negatif antara lain: (1) program rehabilitasi pemeliharaan jalan/jembatan, (2) program penanggulangan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan adanya pengurangan anggaran untuk program-program tersebut. Secara lebih detail, data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPUP Kabupaten Sleman pada periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:


II-25

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPUP Kab. Sleman Periode 2011-2015 Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah) No

1

Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)

Administrasi

pertumbuhan

Anggaran pada Tahun ke

Uraian

Program Pelayanan

Rata-rata

Rasio antara Realisasi dan

(%) Angg

Realisa

aran

si

88

11

11

92

82

64

57

100

97

97

4

3

97

164

98

1

8

88

29

27

69

83

62

51

82

67

90

105

71

96

653

90

-29

-5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

500,55

451,80

532,74

542,86

720,81

443,72

392,98

491,43

498,56

635,49

89

87

92

92

1.720,76

2.167,31

532,74

542,86

2.190,05

1.192,61

1.618,78

491,43

498,56

1.804,89

69

75

92

67,00

100,00

52,47

69,99

56,66

65,72

95,52

52,31

68,01

54,79

98

96

185,58

281,13

307,03

183,28

155,87

153,77

236,53

298,76

300,25

153,22

83

84

15.110,02

8.306,32

17.260,09

21.650,23

28.032,33

14.508,37

7.954,55

16.617,84

20.155,21

24.771,05

96

96

96

93

3,781,80

2.149,90

7.277,04

7.277,04

11.161,81

3.660,19

2.114,37

5.889,10

5.052,85

9.281,47

97

98

77

-

-

1.407,31

4.163,10

4.934,6

-

-

1.160,30

2.773,63

4.457,44

0

0

16.339,92

15.996,79

23.881,97

4.503,60

889,41

15.491,79

15.532,25

22.949,58

29.426,82

801,02

95

97

Program Peningkatan 2

Sarana dan Prasarana Kantor Program peningkatan

3

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan

4

pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja

5

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan

6

Saluran Drainase GorongGorong Jembatan

7

Program pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program

8

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan RENCANA STRATEGIS

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

II-26

Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah) No


2

3

4

5

1

2

3

4

pertumbuhan


Uraian 1

Rata-rata


5

1

2

3

4

(%) 5

Angg

Realisa

aran

si

67

Program Pembangunan 9

Sistem Informasi/Data Base

116,63

120,22

112,52

399,93

342,43

60,98

96,94

95,47

297,09

290,53

52

81

85

74

85

59

505,12

3.007,17

1.403,43

1.538,55

4.024,84

465,32

2.841,88

983,98

1.476,66

938,65

92

95

70

96

23

153

115

-

30,00

-

-

27,05

-

26,85

-

-

21,16

0

90

0

0

78

0

0

3.401,99

3.693,67

5.928,89

6.220,39

9.152,74

3.214,45

3.297,53

5.125,87

5.440,98

5.361,74

94

89

86

87

59

30

16

-

-

-

-

104,64

-

-

-

-

96,55

0

0

0

0

92

0

0

4.664,79

10.990,40

7.279,65

28.477,35

41.739,82

4.579,79

10.430,39

54.790,54

27.422,96

39.619,03

98

95

96

96

95

110

137

2.101,70

7.420,12

10.151,48

15.131,72

14.147,67

2.057,06

6.755,40

9.277,43

10.925,74

12,227,52

98

91

91

0

0

83

74

4.258,30

2.572,36

16.926,63

8.123,08

7.883,73

4.045,74

2.238,71

13.508,84

7.291,59

6.856,2

95

87

80

90

87

116

102

-

284,00

271,43

-

-

-

201,35

203,60

-

-

0

71

75

0

0

-4

1.1

Jalan dan Jembatan Program Peningkatan 10

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Penataan

11

Peraturan PerundangUndangan Program Pembangunan

12

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Program Pengembangan

13

wilayah strategis dan cepat tumbuh

14

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan dan

15

Rehabilitasi Gedung Pemerintahan

16 17

Program Pengembangan Perumahan Program Perbaikan RENCANA STRATEGIS

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

II-27



2

3

4

5

1

2

pertumbuhan


Uraian 1

Rata-rata


3

4

5

1

2

3

4

(%) 5

Angg

Realisa

aran

si

Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 18 19 20 21 22

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program perencanaan tata ruang Program Pemanfaatan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang Program Perencanaan Pembangunan Daerah

874,40

312,99

2.869,43

3.223,01

3.711,29

854,30

310,41

2.201,44

2.663,86

3.260,84

98

99

77

83

88

195

147.2

89,60

-

-

93,12

1.093,11

82,91

-

-

93,12

917,91

93

0

0

100

84

487

393

75,00

-

-

88,5

-

71,65

-

-

-

-

96

0

0

0

0

0

0

1.395,14

906,75

1.096,52

967,67

406,44

999,27

825,39

994,11

1.034,69

246,61

72

91

91

107

61

-21

17

-

-

-

-

76,27

-

-

-

-

74,60

0

0

0

0

98

0

0

3.086,21

2.641,29

2.819,58

3.863,1

-

2.459,19

2.284,72

2.496,34

3.273,20

-

80

87

89

85

0

10

8

-

-

99,97

-

169,69

-

-

92,26

-

123,91

0

0

92

0

73

0

0

1.720,75

1.743,36

1.892,75

1.439,55

-

1.593,41

1.681,62

1.795,19

2.775,07

-

93

96

95

0

0

-5

22

49,600

-

-

-

-

48,45

-

-

-

-

98

0

0

0

0

0

0

2.028,57

2.002,26

1.421,61

875,31

831,26

1.880,24

1.673,15

1.215,77

787,83

256,6

93

84

86

90

31

-18

-25

Program Pengembangan 23

Kinerja Pengelolaan Sampah Program pengendalian

24

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

25 26 27

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Sistem Informasi pertanahan Program Penanggulangan Kemiskinan


II-28


28


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2

3

4

5

1

2

3

4

pertumbuhan


Uraian 1

Rata-rata


5

1

2

3

4

(%) 5

Angg

Realisa

aran

si

175,00

74.403,87

-

-

-

172,75

69.335,27

-

-

-

99

93

0

0

0

21158

40036,2

1.287,20

-

11.595,00

36.665,18

47.939,94

1.227,59

-

9.895,00

27.105,41

45.208,73

95

0

85

74

94

62

120

-

8.506,00

-

150,00

1.980

-

8.098,71

-

147,23

1.697,60

0

95

0

98

86

330

1053

-

-

23,16

30,00

27,05

-

-

22,29

23,20

21,16

0

0

96

77

78

62

-2

-

-

-

-

84,58

-

-

-

-

80,75

0

0

0

0

95

0

0

-

-

16,79

35,00

82,35

-

-

16,79

34,79

81,70

0

0

100

99

99

115

121

-

20,00

-

-

111,24

-

19,90

-

-

86,61

0

99

0

0

78

0

0

Program Pembangunan 29

Sarana dan Prasarana Ekonomi

30

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Program peningkatan sistem

31

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH Program penyelamatan dan

32

pelestarian dokumen/arsip daerah Program Pengembangan

33

Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program peningkatan

34

Kualitas layanan publik

Sumber: Realisasi Fisik dan Keuangan DPUP Kab. Sleman 2011-2015


II-29

2.3.2 Jenis Pelayanan Gambaran pelayanan SKPD secara jelas dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok yang dibebankan pada suatu SKPD. Dari tugas dan fungsi serta organisasi dan bagan struktur organisasi tersebut, tersirat bahwa secara garis besar dinas ini harus dapat memberikan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan (termasuk di dalamnya adalah pelayanan perjanjian), sesuai dengan kebijakan teknis yang telah dirumuskan. Pelayanan rehabilitasi

jalan,

umum di bidang pekerjaan umum meliputi pembangunan dan jembatan,

drainase/gorong-gorong,

sarana

dan

prasarana

kebinamargaan, sarana dan prasarana gedung pemerintahan, sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana olahraga, infrastruktur pedesaan, jaringan air bersih, dan prasarana dasar permukiman (termasuk rusunawa/rusunami), penataan kawasan

kumuh,

penyusunan

rencana

tata

ruang

berikut

pengendalian

pemanfaatannya, pelayanan jasa konstruksi, dan pemakaman. Umumnya pelayanan ini bersifat sebagai pendukung kegiatan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga agar sarana prasarana yang menjadi kewenangan dinas dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjalankan pelayanan tersebut, terdapat 5 bidang atau unit kerja, yaitu (1) Sekretariat yang bertugas mengelola layanan administrasi perkantoran, (2) Bina Marga dengan fokus layanan berkaitan dengan jalan dan jembatan, (3) Cipta Karya dengan fokus layanan berkaitan dengan infrastruktur pedesaan, jaringan air bersih, drainase/gorong-gorong, serta sarana dan prasarana gedung meliputi gedung pemerintah, pasar, dan gedung olahraga, (4) Penataan Ruang dan Bangunan dengan fokus layanan berkaitan dengan penyusunan rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pembinaan jasa konstruksi, dan (5) Perumahan dengan fokus layanan berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni dan lingkungan hunian yang sehat. Selain 5 bidang kerja terdapat 3 UPT atau Unit Pelaksana Teknis, yaitu (1) UPT Alkal dengan fokus layanan pada peralatan dan perbekalan, serta sarana dan prasarana kebinamargaan, (2) UPT Rumah susun dengan fokus layanan pada penyediaan dan pengelolaan rusunawa maupun rusunami, dan (3) UPT Pemakaman dengan fokus layanan pada penyediaan dan pengelolaan TPU atau tempat pemakaman umum.


II-30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang telah dideskripsikan pada subbab sebelumnya merupakan bagian dari analisis internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di sisi lain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan analisis eksternal, yaitu identifikasi tantangan dan peluang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Tantangan yang utama adalah adanya trend pembangunan yang tidak ramah lingkungan, yang diindikasikan dengan adanya alih fungsi lahan (tantangan bagi bidang Tata Ruang), kemacetan (tantangan bagi bidang Bina Marga), genangan pada beberapa area di Kabupaten Sleman (tantangan bagi bidang Cipta Karya), dan permukiman padat serta kumuh (tantangan bagi bidang Perumahan). Selama 5 tahun ke depan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman harus dapat mengintegrasikan penanganan trend tersebut ke dalam program dan kegiatan bidang kePUan dan Perumahan. Selain trend pembangunan yang tidak ramah lingkungan, terdapat tantangan lan dari segi ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan fungsi antar instansi, sehingga terdapat permasalahan riil di lapangan yang tidak ditangani oleh instansi manapun dan sebaliknya, terdapat overlap kewenangan di beberapa instansi. Sebagai contoh, jalan desa masih menjadi perbincangan apakah kewenangannya berada sepenuhnya di desa atau ada supervisi dari DPUP. Di sisi lain, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan overlap kewenangan antara DPUP, Bappeda, Badan Pengendalian Pertanahan Daerah, dan Dinas Perizinan. Dalam konteks ini, diperlukan kejelasan kewenangan dan perbaikan tata organisasi pada level Kabupaten. Di samping kewenangan dan tupoksi, tantangan eksternal lain berupa upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman umumnya berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, seperti aksesibilitas jalan, perumahan, drainase, maupun alokasi tata ruang, sehingga keterlibatan masyarakat diharapkan dapat makin meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program dan kegiatan tersebut.


II-31

Menyikapi tantangan internal dan eksternal tersebut, terdapat peluang pengembangan layanan di bidang kePUan dan perumahan, terutama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai bagian dari e-government dan smart regency. Terlebih, didukung dengan keberadaan berbagai institusi pendidikan dan penelitian di Kabupaten Sleman sehingga peluang pemanfaatan inovasi terknologi untuk mendukung layanan bidang kePUan dan Perumahan menjadi semakin besar. Di sisi lain, Kabupaten Sleman masih merupakan daerah yang menarik sebagai tempat investasi, terutama investasi swasta di bidang properti. Hal ini memberi peluang pada pelaksanaan pengerjaan program dan kegiatan bidang kePUan dan Perumahan dengan menggunakan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) sehingga alokasi dana pembangunan dari pemerintah dapat lebih fleksibel.


II-32

Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Sleman), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) baik internal Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Sleman maupun dengan SKPD terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (output) dari program dan kegiatan Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Sleman. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (outcome) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara SKPD dalam konsep pembangunan wilayah menuju smart regency, sesuai dengan visi Kabupaten Sleman 20162021.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaanpermasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja: a. Bidang Bina Marga Identifikasi isu strategis di bidang Bina Marga berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan, yaitu meliputi jalan, terminal, hingga struktur ruang.


III - 1

Dalam konteks tersebut, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) Bidang Bina Marga mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mewujudkan smart and sustainable transport untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Sleman sebagai smart regency. Salah satu kata kunci dalam konsep smart regency adalah “integrasi” sehingga pembahasan isu strategis bidang Bina Marga tidak bisa dibatasi pada tupoksi Bina Marga, tetapi juga mencakup isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi. Dengan demikian, pada penyusunan renstra DPUP, isu yang berada di luar kewenangan bidang Bina Marga akan direkomendasikan pada instansi terkait. Konsep sustainable transport (transportasi yang berkelanjutan) didefinisikan sebagai sistem transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat atau ekosistem dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang ada secara konsisten dengan memperhatikan (a) penggunaan sumber daya terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat regenerasinya dan (b) penggunaan sumber daya tidak terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengembangan sumber daya alternatif yang terbarukan (OECD, 1994). World Bank (1999) mendefinisikan sustainable transportation sebagai suatu sistem transportasi yang dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi wilayah perkotaan dan perkembangan sosial. Sementara Brundtland Commission dalam CAI-Asia (2005), mendefinisikan sustainable transportation sebagai kumpulan kegiatan transportasi dengan infrastruktur yang tidak meninggalkan masalah atau biaya-biaya untuk generasi mendatang. Dari tiga pengertian

tersebut

dapat

diambil

kesimpulan

bahwa

dengan sustainable

transportation diharapkan penggunaan moda dan infrastruktur transportasi dapat menggerakkan perekonomian wilayah namun tidak meninggalkan masalah di masa mendatang. Berikut merupakan komponen yang perlu menjadi fokus perhatian dalam implementasi konsep Sustainable Transportation: 1. Aksesibilitas diupayakan dengan perencanaan jaringan transportasi dan keragaman alat angkutan dengan tingkat integrasi yang tinggi antara satu sama lain. 2. Kesetaraan diupayakan melalui penyelenggaraan transportasi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, menjunjung tinggi persaingan bisnis yang sehat, dan pembagian penggunaan ruang dan pemanfaatan infrastruktur secara adil serta transparan dalam setiap pengambilan kebijakan. 3. Pengurangan dampak negatif diupayakan melalui penggunaan energi ramah lingkungan, alat angkut yang paling sedikit menimbulkan polusi dan perencanaan yang memprioritaskan keselamatan.


III - 2

Terkait dengan tiga komponen tersebut, adanya titik-titik kemacetan di Kabupaten Sleman dapat menghambat aksesibilitas dan memicu peningkatan dampak negatif lingkungan dari sektor transportasi. Penyelesaian titik-titik kemacetan tersebut dapat dilakukan dari beberapa aspek. Pertama, dari konteks makro berupa penyusunan rencana sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan dengan memperhatikan rencana struktur ruang pada RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031. Pada RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031, disebutkan rencana pembangunan terminal pada beberapa titik seperti pada gambar berikut:

Peta Rencana Pembangunan Terminal

Peta Rencana Simpul TOD

Sumber: RTRW Kab. Sleman 2011-2031

Sumber: Analisis

Terminal-terminal eksisting dan terminal rencana dapat dioptimalkan menjadi park and ride untuk kemudian terintegrasi dengan transportasi publik pada skala regional (contoh TransJogja) dan menjadi simpul-simpul TOD. Hal ini akan mendorong terwujudnya konsep transit oriented development (TOD) dan juga sebagai bagian dari smart regency. TOD merupakan peruntukan lahan campuran berupa perumahan atau perdagangan yang direncanakan untuk memaksimalkan akses angkutan umum.Dengan demikian perjalanan akan didominasi dengan angkutan umum yang terkoneksi langsung dengan lokasi-lokasi tujuan perjalanan. Tempat perhentian angkutan umum mempunyai kepadatan yang relatif tinggi dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas parkir. Penyelesaian dari konteks makro ini memang tidak termasuk dalam tupoksi bidang Bina Marga, akan tetapi, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perlu diarahkan untuk mendukung konteks makro tersebut. Diperlukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait penyelesaian skala makro tersebut.


III - 3

Pada konteks yang lebih mikro, titik kemacetan terjadi karena kapasitas maupun kualitas ruang jalan yang tidak mendukung, baik dari segi dimensi fisik, kualitas perkerasan, ataupun tingkat keselamatan. Standar pelayanan minimum (SPM) menyatakan bahwa salah satu indikator di bidang Bina Marga adalah terhubungnya pusat-pusat kegiatan, sehingga titik kemacetan menjadi penghambat dalam pencapaian standar tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kawasan yang memiliki bangkitan ataupun tarikan pergerakan cukup tinggi (seperti kawasan Condongcatur) membutuhkan peningkatan kapasitas jalan. Pembukaan jalan pada beberapa koridor juga diperlukan, mengingat potensi mobilitas yang cukup tinggi, seperti sepanjang selokan Mataram (terutama ke arah barat). Selain peningkatan kapasitas serta pemeliharaan jalan, ruas-ruas jalan tersebut (lihat: Peta Rencana Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Sleman) memerlukan pengaturan kegiatan dan street furniture di rumija-ruwasja yang diatur dengan payung hukum paling tidak pada level Peraturan Bupati (perbup).

Peta Rencana Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Sleman Sumber: Analisis, 2015


III - 4

Di samping ruas-ruas jalan tersebut, pemeliharaan jalan desa di Kabupaten Sleman juga diperlukan untuk mewujudkan konsep sustainable transport, terutama pada pemenuhan pemerataan akses transportasi. Akan tetapi, terkait dengan UU Desa 6/2014, kewenangan “jalan desa” yang beralih dari DPUP ke pemerintah Desa menjadi polemik

tersendiri.

Pengalihan

kewenangan

jalan

desa ke

pemerintah

desa

dikhawatirkan dapat memicu ketidakmerataan kualitas dan kondisi jalan di samping kekhawatiran mengenai kapasitas pemerintah desa dalam mengelola jalan desa. Pembagian kewenangan terkait dengan pemeliharaan jalan desa perlu diperjelas setidaknya melalui peraturan Bupati (perbup).

Peta Rencana Pemeliharaan Jalan Desa di Kabupaten Sleman Sumber: Analisis, 2015 b. Bidang Cipta Karya Identifikasi isu strategis di bidang Cipta Karya berangkat dari pemahaman mengenai konsep penciptaan lingkungan yang sehat dan aman (health and safety environment) serta sustainable development goals (SDGs). Kedua konsep tersebut merupakan faktor penting untuk mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai smart regency. Dalam konteks tersebut, tupoksi bidang Cipta Karya yang terfokus pada pembangunan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung dan drainase kawasan memegang peranan penting dalam pencapaian konsep health and safety environment serta SDGs. Konsep health and safety environment merupakan penjabaran dari konsep Livable City, yaitu mewujudkan kondisi lingkungan kota yang RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 5

sehat dan aman melalui prinsip penyediaan infrastruktur perkotaan sebagai berikut (Lennard, 1997): 1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik). 2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah). 3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi. 4. Keamanan, bebas dari rasa takut. 5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya. 6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Konsep health and safety environment secara eksplisit tersirat dalam SDGs (menggantikan program MDGs atau Millennium Development Goals). SDGs dibahas secara formal pada United Nations Conference on Sustainable Development yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Brazil pada bulan Juni 2012. Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman. Secara lebih spesifik, tujuan (goal) yang berkaitan langsung dengan pemenuhan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung health and safety environment adalah sebagai berikut: 1. Goal No. 3 : Good Health and Well Being Dalam tujuan ini dijabarkan salah satu cara untuk menciptakan kesehatan masyarakat yakni dengan memperbaiki dan menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik dan terjangkau secara finansial oleh masyarakat. 2. Goal No. 6 : Clean Water and Sanitation Merupakan tujuan yang fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, guna mengatasi masalah kekeringan, dan kekurangan pangan karena minimnya infrastruktur di bidang air bersih dan sanitasi 3. Goal No. 9 : Industry, Inovation, and Infrastructure Merupakan tujuan yang memiliki bahasan tentang urgensi pembangunan infrastruktur dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

meningkatkan

perekonomian dan kualitas kesehatan tempat tinggal.


III - 6

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Walaupun ketiga aspek tersebut bukan merupakan kewenangan dari bidang Cipta Karya (terkait adanya perubahan SOTK di tahun 2015), pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan konsep health and safety environment dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-100 tersebut. Jaringan air bersih dan sanitasi dulunya merupakan bagian kewenangan dari bidang Cipta Karya sebelum terjadinya reorganisasi baik pada level Kementrian maupun pada level daerah. Saat ini, kewenangan terhadap air bersih di Kabupaten Sleman berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta PDAM sementara air baku berada di bawah kewenangan Dinas SDAEM. Hingga tahun 2014, cakupan air bersih perpipaan di Kabupaten Sleman hanya mencapai 38,37%, masih di bawah target kinerja DPUP yaitu 46,44%. Rendahnya angka cakupan tersebut disebabkan pemenuhan akses air bersih yang sebagian besar melalui sumur pribadi sehingga sulit untuk dipantau. Pada pemenuhan air bersih non perpipaan, kualitas air bersih perlu diperhatikan. Akses dan kualitas air bersih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan permukiman padat (terutama pada rumah tangga yang tidak mampu). Di sisi lain, jaringan sanitasi di Kabupaten Sleman berada di bawah kewenangan BLH (Badan Lingkungan Hidup), termasuk untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH). Perpindahan kewenangan tersebut merupakan satu isu tersendiri yang memerlukan penanganan khusus pada level kelembagaan, terutama terkait dengan kejelasan kewenangan dan bentuk kerjasama antar institusi. Di sisi lain, pengelolaan drainase yang menjadi tupoksi bidang Cipta Karya perlu menginduk pada konsep health and safety environment. Berdasarkan observasi lapangan, saluran drainase kerap tercampur dengan buangan limbah rumah tangga sehingga pada musim kemarau menjadi bau dan pada musim penghujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, kapasitas saluran drainase menjadi tidak mencukupi. Diperlukan monitoring untuk mencegah masuknya limbah rumah tangga ke dalam saluran drainase.


III - 7

Selain itu, berdasarkan observasi lapangan terdapat titik-titik genangan pada musim penghujan. Capaian kinerja renstra di tahun 2014 menyatakan bahwa 44,94% drainase berada dalam kondisi baik dan 48,11% saluran drainase memenuhi standar pelayanan minimum yang mensyaratkan bebas genangan (> 30 cm selama 2 jam). Walau demikian, genangan masih terjadi pada intensitas yang lebih kecil. Lokasi dan intensitas terjadinya genangan tersebut masih belum dapat dipetakan secara akurat karena analisis potensi genangan/banjir belum pernah dilakukan, termasuk masterplan jaringan drainase yang belum disusun. Berdasarkan observasi lapangan, genangan terjadi pada mayoritas jalan kampung, jalan-jalan yang memiliki divider baru, sekitar kawasan Denggung, sekitar kawasan MM UGM. Selain itu, walau tidak terjadi genangan yang cukup signifikan, Jalan Kabupaten ditengarai memiliki limpasan yang cukup besar.

Peta Potensi Genangan Kabupaten Sleman Sumber: Analisis, 2015

c. Bidang Tata Ruang Identifikasi isu-isu strategis di bidang tata ruang berangkat dari pemahaman mengenai konsep efffective spatial planning yang merupakan bagian penting dari perwujudan Kabupaten Sleman sebagai smart regency. Konsepeffective spatial planning memfokuskan pada sistem manajemen pembangunan yang baik dengan “rencana tata ruang” sebagai instrumennya.


III - 8

Manajemen pembangunan sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengimplementasikan dan, mengendalikan tindakan-tindakan berbagai unsur publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Manajemen pembangunan yang baik dapat mengarahkan penggunaan sumber daya daerah supaya menghasilkan output dan outcome yang paling optimal. Dalam konteks tersebut, rencana tata ruang yang merupakan kewenangan dari bidang Tata Ruang berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian tata ruang. Penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi Perda merupakan payung hukum pengawasan terhadap: 1.

Implementasi dari setiap kebijakan spasial/bidang yang dihasilkan dari dokumen tata ruang.

2.

Penerapan berbagai kesepakatan anggaran tiap dinas yang terkait dengan upaya realisasi rencana tata ruang.

Di samping fungsi pengawasan, penetapan Perda rencana tata ruang juga merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud meliputi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi: 1.

Sebagai alat pengendali pengembangan kota;

2.

Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

3.

Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;

4.

Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

5.

Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan

6.

Melindungi kepentingan umum.

Fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perizinan untuk proses pengajuan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, saat inibelum seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman memiliki RDTR (rencana detil tata ruang) maupun PZ (peraturan zonasi). Ketiadaan RDTR dan PZ dapat menghambat pelaksanaan pengendalian tata ruang karena dokumen acuan untuk pengendalian secara detil masih belum ada.


III - 9

Mengingat trend perkembangan perkotaan di Kabupaten Sleman yang cukup pesat, rencana tata ruang sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian berperan sangat penting untuk mewujudkan tata ruang yang efektif. Terlebih, penyusunan rencana tata ruang perlu diprioritaskan pada simpul-simpul PKN, kawasan tumbuh cepat, simpul kegiatan padat (contoh kawasan UII, Maguwo, Jl. Jambon, Sinduadi, Seyuran, UGM), dan kawasan wisata. Rencana tata ruang untuk kawasan tersebut perlu disusun hingga pada level RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan). Selain penyusunan RTBL,

penyusunan masterplan RTH juga diperlukan,

mengingat

perkembangan area terbangun di kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang semakin bertambah tiap tahunnya.

Peta Simpul-Simpul PKN dan Kegiatan Padat di Kabupaten Sleman Sumber: RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031 d. Bidang Perumahan Identifikasi isu-isu strategis di bidang Perumahan berangkat dari pemahaman mengenai konsep housing for all dan pentingnya integrasi pembangunan di bidang perumahan terhadap tata ruang. Konsep housing for all berfokus pada penyediaan rumah layak huni yang terjangkau (affordable housing), yang telah dilengkapi dengan prasarana & sarana dasar (PSD) pendukung yang lengkap.


III - 10

Pada konteks nasional, kementrian PU dan Perumahan Rakyat menargetkan 0% permukiman kumuh yang didukung dengan program pembangunan rusun bagi MBR. Capaian kinerja terkait dengan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Sleman hingga tahun 2014 tergolong cukup baik, yaitu dengan telah tertanganinya 8 dari 45 lokasi permukiman kumuh. Selain itu, dari 7.000 rumah tidak layak huni (RTLH), hingga tahun 2015 telah tertangani 2.000 unit. Dengan laju kinerja tersebut, diharapkan dalam 5 tahun ke depan, jumlah RTLH di Kabupaten Sleman makin berkurang dan mampu memenuhi target nasional 0% permukiman kumuh. Akan tetapi, sebagai catatan, terdapat beberapa rumah yang tergolong RTLH namun berada di kawasan rawan bencana sehingga tidak bisa ditangani.

Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh Sumber: SK Bupati Sleman no. 83 tahun 2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Di sisi lain, pembangunan rusun di Kabupaten Sleman terhambat oleh penyediaan lahan ditambah lagi dengan adanya moratorium pembangunan hotel dan apartemen. Dengan kondisi tersebut, optimalisasi rusun yang ada melalui rehabilitasi dan penyediaan fasilitas umum dapat menjadi solusi, mengingat beberapa rusun memerlukan perbaikan fasilitas umum.


III - 11

Pengelolaan sarana prasarana umum (PSU) di lingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa perumahan di Kabupaten Sleman yang belum menyerahkan atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU (contoh: pengambilan sampah, drainase, limbah). Dengan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan PSU, setidaknya pada level peraturan Bupati sebagai payung hukum yang juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang. Pada lingkup yang lebih luas, pembangunan perumahan (baik formal maupun swadaya) harus terintegrasi dengan tata ruang. Terlebih dengan posisi Kabupaten Sleman sebagai area resapan air dan area pertanian, maka dibutuhkan kontrol terhadap pembangunan perumahan agar tercipta kondisi tata ruang wilayah yang seimbang. Salah satu instrumen yang bisa digunakan yaitu regulasi IMB. Identifikasi permasalahan dari tiap-tiap bidang tersebut dapat ditabulasikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Faktor yang Mempengaruhi Aspek

Capaian/Kondisi

Standar yang

Internal

Kajian

Saat Ini

Digunakan

(Kewenangan SKPD)

Eksternal

Permasalahan

(Di Luar

Pelayanan

Kewenangan

SKPD

SKPD)

Gambaran

86,29% jalan

SPM Permen

Kapasitas untuk

Database

pelayanan

dalam kondisi

PU 1/2014 yaitu

melakukan

kondisi jalan

SKPD

mantap (2015)

60% jalan

pendataan kondisi

tidak lengkap

dalam kondisi

jalan per ruas

dan tidak up to

mantap

jalan (40 km per

date sehingga

tahun)

mempersulit fungsi pemeliharaan


III - 12

Faktor yang Mempengaruhi Aspek

Capaian/Kondisi

Standar yang

Internal

Kajian

Saat Ini

Digunakan

(Kewenangan SKPD)

Permasalahan

(Di Luar

Pelayanan

Kewenangan

SKPD

SKPD)

44,64% drainase

SPM Permen

dalam kondisi

PU 1/2014 yaitu

jaringan

yang

optimalnya

baik

50% bebas

drainase

membuang

sosialisasi

sampah dan

pemeliharaan

genangan (>30

1. Pemeliharaan

Eksternal

2. Penyusunan

Masyarakat

1. Belum

cm selama 2

indikator yang

limbah rumah

jaringan

jam)

lebih

tangga

drainase

representatif

sehingga

Permen PU

untuk mengukur

mengurangi

untuk

12/2014

kualitas

kapasitas

mengukur

tentang

drainase

jaringan

kualitas

drainase

drainase

Drainase Perkotaan

2. Indikator

kurang representatif

Cakupan air

Target nasional

Data spasial

Koordinasi

Belum

bersih 98,4%

100% akses air

cakupan layanan

dengan SKPD

optimalnya kerja

(perpipaan

bersih

air bersih

terkait (PDAM

sama dengan

dan Dinas

PDAM untuk

SDAEM)

penambahan

38,37%)

jaringan air bersih (sambungan RT)


III - 13


Capaian/Kondisi

Standar yang

Internal

Kajian

Saat Ini

Digunakan

(Kewenangan SKPD)

Eksternal

Permasalahan

(Di Luar

Pelayanan

Kewenangan

SKPD

SKPD)

94,42% rumah

Target nasional

1. Rumah tidak

layak huni

0%

layak huni

kajian

permukiman

terletak di

kebutuhan

kumuh

kawasan

rusun untuk

rawan

memenuhi

bencana

kebutuhan

UU 20/2011 tentang Rumah

2. Moratorium

Susun

pembangun

Belum adanya

rumah layak huni bagi MBR

an hotel dan apartemen (termasuk rusun) hingga 2021. Belum

Permen PU

Kapasitas untuk

Proses

1. Belum adanya

tersusunnya

20/2011

melakukan

penyusunan

instrumen

RTBL pada

tentang

penyusunan dan

Perda RDTR

rencana tata

kawasan prioritas

Pedoman

review RDTR dan

dan peraturan

ruang

Penyusunan

peraturan zonasi

zonasi

sehingga

RDTR dan

serta RTBL pada

cenderung lama

alokasi

Peraturan

kawasan prioritas

di DPRD

penggunaan

Zonasi

ruang pada

Kabupaten/Kota

kawasan prioritas tidak

Belum tersusunnya

jelas 2. Belum

RDTR dan PZ di

jelasnya

seluruh

kewenangan

kecamatan di

dan

Kabupaten

mekanisme

Sleman

pengendalian ketika ada pelanggaran tata ruang


III - 14


Capaian/Kondisi

Standar yang

Internal

Kajian

Saat Ini

Digunakan

(Kewenangan SKPD)

Eksternal

Permasalahan

(Di Luar

Pelayanan

Kewenangan

SKPD

SKPD)

Kajian

Terhubungnya

Penyediaan

Pengelolaan

Ketidakjelasan

terhadap

pusat-pusat

sarana dan

jalan desa

kewenangan

Renstra

kegiatan

prasarana

terkait dengan

pengelolaan

DPUP-

kabupaten:

untuk

UU Desa

jalan desa

ESDM

100% untuk

mendukung

6/2014

Prov. DIY

daerah

aksesibilitas:

perkotaan

61% perkotaan

60,83% untuk

47% perdesaan

daerah perdesaan Cakupan air

77,36%

Data spasial

Koordinasi

Belum

bersih 98,4%

cakupan bersih

cakupan layanan

dengan SKPD

optimalnya kerja

(perpipaan

(perpipaan +

air bersih

terkait (PDAM

sama dengan

38,37%)

non perpipaan)

dan Dinas

PDAM untuk

SDAEM)

penambahan jaringan air bersih (sambungan RT)

94,42% rumah

92,5%

1. Rumah tidak

layak huni

ketersediaan

layak huni

kajian

rumah layak

terletak di

kebutuhan

huni

kawasan

rusun untuk

rawan

memenuhi

bencana

kebutuhan

2. Moratorium pembanguna

Belum adanya

rumah layak huni bagi MBR

n hotel dan apartemen (termasuk rusun) hingga 2021.


III - 15


Capaian/Kondisi

Standar yang

Internal

Kajian

Saat Ini

Digunakan

(Kewenangan SKPD)

Eksternal

Permasalahan

(Di Luar

Pelayanan

Kewenangan

SKPD

SKPD)

Terjadi alih

60%

Kapasitas SDM

Koordinasi

Belum adanya

fungsi lahan

kesesuaian

untuk melakukan

dengan Dinas

basis data untuk

produktif

pemanfaatan

monitoring

Perizinan dan

mengukur

ruang

kesesuaian

BPPD jika

kesesuaian

pemanfaatan

terjadi

pemanfaatan

ruang

ketidaksesuaian

ruang

pemanfaatan ruang Kajian

Telah memenuhi

60% jalan

terhadap

target nasional

dalam kondisi

Renstra

(86,29% jalan

mantap

Kementrian

kabupaten dalam

PUPERA

kondisi mantap) Belum memenuhi

100% akses air

Laju

Kurang

target nasional

bersih

pertambahan

fleksibelnya

(8 dari 45 area

0%

permukiman

mekanisme

permukiman

permukiman

kumuh

penyediaan

kumuh tertangani

kumuh

perumahan bagi

di tahun 2014)

100% akses

MBR

sanitasi Kajian

Adanya

Rencana Pola

Kapasitas SDM

Koordinasi

Belum adanya

terhadap

pemanfaatan

Ruang RTRW

untuk melakukan

dengan Dinas

basis data untuk

RTRW

budidaya pada

Kab. Sleman

monitoring

Perizinan dan

mengukur

Kab.

alokasi kawasan

2011-2031

kesesuaian

BPPD jika

kesesuaian

Sleman

lindung

pemanfaatan

terjadi

pemanfaatan

ruang

ketidaksesuaian

ruang

2011-2031

pemanfaatan ruang Sistem pusat

Rencana

Kapasitas untuk

Belum adanya

kegiatan sesuai

Struktur Ruang

melakukan

RTBL pada

dengan rencana

RTRW Kab.

penyusunan RTBL

kawasan yang

Sleman 2011-

pada kawasan

ditetapkan

2031

prioritas

sebagai PKN


III - 16


Capaian/Kondisi

Standar yang

Internal

Kajian

Saat Ini

Digunakan

(Kewenangan SKPD)

Kajian

1. Indikasi alih

Eksternal

Permasalahan

(Di Luar

Pelayanan

Kewenangan

SKPD

SKPD)

KLHS

Kapasitas untuk

Koordinasi

Belum

terhadap

fungsi lahan

Kabupaten

melakukan kajian

dengan SKPD

terintegrasinya

KLHS

produktif

Sleman

KLHS

terkait kajian

program dan

lingkungan dan

kegiatan

perizinan

pembangunan

pemanfaatan

untuk menjaga

ruang

kelestarian

2. Adanya titik-titik kemacetan 3. Indikasi penurunan muka air tanah

lingkungan

akibat ekspansi kegiatan budidaya di kawasan lindung

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program RPJMD Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021, terutama di bidang kePUan dan Perumahan, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 mengacu pada visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peratiran Daerah Nomor 9 Tahun 2016, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya, dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada Tahun 2021” Pada visi tersebut, terdapat 4 kata kunci, yaitu, (1) sejahtera; (2) mandiri; dan (3) berbudaya ; (4) Sistem e-governance menuju smart Regency. Berikut penjabaran mengenai 4 kata kunci : 1. Sejahtera : Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah IPM, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 17

angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi. 2. Mandiri : Suatu keadaan dimana pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada serta memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kontribusi PAD terhadap APBD, nilai ekspor, tingkat pengangguran terbuka, kondisi infrastruktur meningkatnya kontribusi sektoral lokal ekonomi daerah. 3. Berbudaya : Suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilainilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap masyarakat berbudaya adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta semakin terlindunginya perempuan dan anak. 4. Sistem e-governance menuju smart regency : Terintegrasinya sistem e-governance menuju smart regency, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Visi pembangunan Kabupaten Sleman dalam RPJMD 2016-2021 diterjemahkan ke dalam 5 misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis, misi, tujuan, dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 No 1.

Misi Meningkatnya

tata

pemerintahan

yang

Tujuan kelola baik

melalui peningkatan kualitas

Menguatkan kelola

e-gov

tata

1. Meningkatnya akuntabilitas

pemerintahan

kinerja

daerah

birokrasi yang responsif dan penerapan

Sasaran keuangan

daerah 2. Meningkatnya kemandirian

yang

terintegrasi dalam memberikan

dan

keuangan daerah 3. Meningkatnya

pelayanan bagi masyarakat

kualitas

pelayanan public 4.


III - 18

No 2.

Misi

Tujuan

Meningkatnya

pelayanan

Meningkatkan

pendidikan

kesehatan

pembangunan

yang

dan

berkualitas

menjangkau

bagi

dan

Sasaran 1. Meningkatnya

kesehatan masyarakat

manusia

2. Meningkatnya

semua

pendidikan

Meningkatkan sistem

penguatan

Meningkatkan

ekonomi kerakyatan,

pemerataan

aksesibilitas dan kemampuan

masyarakat

ekonomi

kualitas

pendidikan dan aksebilitas

lapisan masyarakat 3.

kualitas

rakyat,

1. Meningkatnya ekonomi

pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatya

dan

daya saing

sector

penanggulangan kemiskinan

pariwisata,

perindustrian, perdagangan

dan

pertanian 3. Meningkatnya kesempatan kerja 4. Meningkatnya

prasarana

dan sarana perekonomian 5. Menurunnya kemiskinan 4.

Memantapkan

dan

Meningkatkan kualitas

1. Meningkatnya

meningkatkan

kualitas

lingkungan hidup dan

masyarakat

dalam

kenyamanan

pengurangan

resiko

masyarakat

bencana

pengelolaan alam,

sumberdaya

penataan

lingkungan

ruang

hidup

dan

2. Meningkatnya

kenyamanan 5.

kapasitas

kualitas

lingkungan hidup

Meningkatkan kualitas budaya

Mewujudkan

masyarakat

pelestarian

dan

kesetaraan

gender yang proporsional

yang

1. Meningkatnya budaya

ada

masyarakat

di dan

perlindungan perempuan dan anak

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak 2. Meningkatnya

kerukunan

masyarakat 3. Meningkatnya dan

apresiasi

peran

masyarakat pengembangan

serta dalam dan

pelestarian budaya

Sumber : RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021

Dari rangkaian misi-tujuan-sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah pada pencapaian misi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada tataran visi dan misi, ukuran keberhasilan RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 19

pencapaian dilakukan pada level outcome dan impact (bukan pada level output, yang hanya berbasis pada pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dengan baik atau tidak), sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi dengan instansi yang lain. Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan pembangunan/ perbaikan pasar, akan tetapi, untuk dapat mengukur apakah pasar tersebut mampu meningkatkan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan pada misi ketiga, diperlukan kerjasama dengan Dinas Pasar dan stakeholder terkait lainnya, termasuk masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan hingga level outcome dan impact. Telaah terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya, dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada Tahun 2021 No

Permasalahan

Bupati dan Wakil Bupati

Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan tata kelola

Kapasitas SDM belum

pemerintahan yang baik

optimal

melalui

melaksanakan e-govt

(1) 1

Faktor

Misi dan Program

Misi 1:

kualitas

peningkatan birokrasi

Kapasitas SDM

untuk

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

yang

responsif dan penerapan RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 20


Faktor

Misi dan Program

Permasalahan


Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) e-gov

yang

terintegrasi

dalam

memberikan

pelayanan

bagi

masyarakat Program

Pelayanan

Kapasitas SDM belum

Administrasi Perkantoran

optimal

Program

Kapasitas SDM belum

Sarana

Peningkatan dan

Prasarana

Kapasitas SDM

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM Kapasitas SDM

optimal

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

Aparatur Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Kapasitas SDM belum

Kapasitas SDM

optimal

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

Aparatur Program

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Kapasitas SDM belum

Kapasitas SDM

optimal

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

Dokumen/Arsip Daerah Program

Pembangunan

dan Rehabilitasi Gedung

Kapasitas SDM belum

Kapasitas SDM

optimal

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

Pemerintah Program Pengembangan

Kapasitas SDM belum

Komunikasi,

optimal

Informasi

Kapasitas SDM

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

dan Media Massa Program

Peningkatan

Kapasitas SDM belum

Kualitas Pelayanan Publik

optimal

Program

Kapasitas SDM belum

Peningkatan

Pengembangan Pelaporan

Sistem

Kapasitas SDM

Adanya

pelatihan


optimal

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

Capaian

Kinerja dan Keuangan Program

Peningkatan

Kapasitas SDM belum

sistem

Pengawasan

optimal

Kapasitas SDM

Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

Internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan

KDH


III - 21


Faktor

Misi dan Program

Permasalahan


Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Program

Perencanaan

Kapasitas SDM belum

Daerah

optimal

Program Peningkatan dan

Kapasitas SDM belum

Pengembangan

optimal

Pengelolaan

Kapasitas SDM

Adanya

pelatihan


Adanya

pelatihan

dan pembinaan SDM

Keuangan

dan Kekayaan Daerah 2

Misi 2: Meningkatkan pelayanan

Koordinasi

pendidikan dan kesehatan

instansi

yang

optimal

berkualitas

terkait

belum

Mekanisme pengawasan

Adanya dan

evaluasi

program

menjangkau bagi semua

harus

berbasis

lapisan masyarakat

outcome

Program

wajib

dan

dengan

belajar

pendidikan

dasar

sembilan tahun

Koordinasi

dengan

Dinas Pendidikan belum

program

dan

kegiatan di RPJMD

Mekanisme monev

Adanya

berbasis outcome

program

optimal

integrasi

integrasi dan

kegiatan di RPJMD

Program pendidikan anak usia dini Program sarana

peningkatan dan

prasarana

olah raga

3

Koordinasi

dengan

Dinas Pemuda dan Olah

Mekanisme monev

Adanya

berbasis outcome

program

Raga belum optimal

integrasi dan

kegiatan di RPJMD

Misi 3: Meningkatkan penguatan

Koordinasi

sistem

ekonomi

instansi

aksesibilitas

optimal

kerakyatan,

dengan

terkait

belum

Mekanisme pengawasan

Adanya dan

evaluasi

program

dan kemampuan ekonomi

harus

berbasis

rakyat,

outcome

dan

program

integrasi dan

kegiatan di RPJMD

penanggulangan kemiskinan Program

pembangunan

jalan dan jembatan

Kondisi

jalan

seluruhnya kondisi baik

belum

Penggunaan

Partisipasi

dalam

sarana transportasi

masyarakat

jalan

dalam pemeliharaan

meningkat

yang

desa

jalan


III - 22


Faktor

Misi dan Program

Permasalahan


Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Program

Kondisi

jalan

rehabilitasi/pemeliharaan

seluruhnya

jalan dan jembatan

kondisi baik

belum

Penggunaan

Partisipasi

dalam

sarana transportasi

masyarakat

jalan

dalam pemeliharaan

yang

meningkat Program

pembangunan

Database kondisi jalan

informasi/

tidak lengkap dan tidak

sistem database

jalan

dan

jembatan

up

to

date

sehingga

mempersulit

fungsi

pemeliharaan

Program sarana

peningkatan dan

prasarana

kebinamargaan

Kapasitas

jalan

Kapasitas

untuk

melakukan pendataan

kondisi

jalan per ruas jalan (40 km per tahun)

SDM

dan

Dukungan pemanfaatan teknologi

informasi

sebagai bagian dari e-govt

dan

smart

regency

Kapasitas SDM dan

infrastruktur yang belum

pendanaan

update

melakukan update

dengan

desa

untuk

perkembangan

dengan

tekonologi terkini

perkembangan teknologi

Program pembinaan jasa

Kapasitas SDM belum

Kapasitas

SDM

dan konstruksi

optimal

belum optimal

Kebijakan sertifikasi jasa konstruksi pada level

nasional

dan

internasional Program pengembangan

Belum

wilayah

pada

strategis

dan

cepat tumbuh

adanya

RTBL

kawasan

yang

ditetapkan sebagai PKN

Belum

semua

Investasi

swasta

kecamatan memiliki

yang

RDTR

pada kawasan yang

menjadi

yang acuan

penyusunan RTBL

cukup

tinggi

ditetapkan

sebagai

kawasan

strategis

dan tumbuh cepat Program

pembangunan

1. Belum

optimalnya

Trend

kegiatan

aktif

saluran drainase/gorong-

sosialisasi

pembangunan

gorong

pemeliharaan

Kabupaten Sleman

pemeliharaan

jaringan drainase

yang

saluran drainase

2. Indikator mengukur drainase

untuk kualitas

di

Partisipasi

cenderung

masyarakat

dalam

meningkatkan runoff

kurang

representatif RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 23


Faktor

Misi dan Program

Permasalahan


Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Program sarana

pembangunan dan

prasarana

Koordinasi

dengan

Dinas Pasar

Mekanisme monev

Adanya

berbasis outcome

program

ekonomi

dan

kegiatan di RPJMD

Program

pembangunan

infrastruktur perdesaan

4

integrasi

Belum

optimalnya

Tidak

adanya

Cadangan

air

di

Sleman

pembanguan jaringan air

pemantauan

Kabupaten

bersih

kualitas air

yang cukup tinggi

Moratorium

Investasi di bidang properti yang tinggi

Program pengembangan

Belum

adanya

kajian

perumahan

kebutuhan rusun untuk

pembangunan hotel

memenuhi

dan

kebutuhan

apartemen

rumah layak huni bagi

(termasuk

rusun)

MBR

hingga 2021

Misi 4: Memantapkan

dan

meningkatkan

kualitas

instansi

pengelolaan sumberdaya

optimal

alam,

penataan

lingkungan

Koordinasi

dengan

terkait

belum

ruang

hidup

Mekanisme

Adanya

pengawasan

dan

evaluasi

program

harus

berbasis

integrasi

program

dan

kegiatan di RPJMD

outcome

dan

kenyamanan Program pengembangan

Belum optimalnya kerja

Tidak

kinerja

sama

pengelolaan

air

minum dan air limbah

dengan

PDAM

adanya

Cadangan

air

pemantauan

Kabupaten

Sleman

yang cukup tinggi

untuk

penambahan

kualitas air sumur

jaringan

air

warga

bersih

di

(sambungan RT) Program

perencanaan

tata ruang

Belum RTBL

tersusunnya pada

kawasan

prioritas

Belum

tersusunnya

Proses penyusunan

Investasi

Perda RDTR dan

yang

peraturan

pada kawasan yang

zonasi

swasta

cukup

tinggi

cenderung lama di

ditetapkan

sebagai

DPRD

kawasan

strategis

RDTR dan PZ di seluruh

dan tumbuh cepat

kecamatan di Kabupaten Sleman


III - 24


Faktor

Misi dan Program

Permasalahan


Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Program

pengendalian

pemanfaatan ruang

Belum

jelasnya

kewenangan

1. Kapasitas SDM

dan

belum

optimal

1. Investasi

swasta

yang cukup tinggi

mekanisme

untuk

pada

kawasan

pengendalian ketika ada

melakukan

yang

ditetapkan

pelanggaran tata ruang

monitoring

sebagai kawasan

kesesuaian

strategis

pemanfaatan

tumbuh cepat

ruang

dan

2. Partisipasi

2. Belum mantapnya

koordinasi

dengan

aktif

masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian

BPPMPPT

dan

pemanfaatan

KPPD

jika

ruang

terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang Program

Pengendalian

Pencemaran Perusakan

dan Lingkungan

Belum

tercukupinya

Kapasitas

SDM

kajian daya tamping dan

belum

optimal

daya dukung lingkungan

untuk

melakukan

Hidup

kajian

Program lingkungan sehat

Belum lengkapnya SOP

Pembangunan

perumahan

pengelolaan PSU

perumahan

Tingginya pada

lahan produktif

laju

pertumbuhan perumahan

di

Kabupaten Sleman Program

pengelolaan

areal pemakaman

Kurang

efektifnya

pemanfaatan TPU

Belum

optimalnya

Tingginya

laju

sosialisasi tentang

pertumbuhan

TPU

perumahan

di

Kabupaten Sleman Program perumahan

perbaikan akibat

bencana alam/sosial

Belum

adanya

kajian

Rumah tidak layak

Telah ditetapkannya

kebutuhan rusun untuk

huni

di

zona rawan bencana

memenuhi

kebutuhan

kawasan

rawan

pada rencana tata

rumah layak huni bagi

bencana

terletak

ruang

MBR RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 25


Permasalahan


Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

5

Faktor

Misi dan Program

Misi 5: Meningkatkan

kualitas

budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional Program

Penataan

Penguasaan,

Terciptanya

lingkungan

yang kumuh

Pemilikan,penggunaan

Kepadatan penduduk

Land akibat

Consolidation

(LC)

urbanisasi

dan Pemanfaatan Tanah

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi Analisis

renstra

Kementrian/Lembaga

(K/L)

dan

DPUP-ESDM

Propinsi

D.I.Yogyakarta bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari DPUP Kabupaten Sleman terhadap capaian kinerja pada bidang yang sama di level Propinsi dan nasional. Di samping itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi DPUP Kabupaten Sleman terhadap pencapaian target kinerja di level Propinsi dan nasional. Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi antara capaian sasaran renstra DPUP Kabupaten Sleman terhadap sasaran renstra DPUP-ESDM Propinsi D.I.Yoyakarta dan renstra Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.5. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi bahan untuk memperkuat sinkronisasi program di bidang pekerjaan umum dan perumahan pada level kabupaten – propinsi – nasional serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan pada level kabupaten – propinsi – nasional.


III - 26

Tabel 3.4. Komparasi Capaian Sasaran Renstra DPUP Kab. Sleman terhadap Sasaran Renstra DPUP-ESDM Prop. DIY dan Renstra Kementrian PUPERA Capaian

No

Indikator Kinerja

Sasaran

Sasaran pada

Sasaran pada

Renstra

Renstra DPUP-

Renstra Kementrian

DPUP Kab.

ESDM Prop. DIY

PUPERA

60.83

Aksesibilitas 47%

60%

77.36%

 100% akses air

Sleman 1

Jalan/

jembatan

menghubungkan

yang

antar

desa

dalam kondisi baik 2

Cakupan air bersih perpipaan

38.37

3

Tersedianya akses air minum

38.37

yang

aman

melalui

minum  8.179 liter/detik

Sistem

Penyediaan Air Minum dengan

 308 IKK

jaringan perpipaan dan bukan

 pembinaan 120

jaringan

terlindung

dengan

PDAM

kebutuhan pokok minimal 60 liter/hari/orang 4

Tersedianya

fasilitas

pengurangan

sampah

19.33

di

perkotaan 5

Tersedianya

sistem

pengelolaan

sampah

35.77

55%

89.87

15,800 SR

di

perkotaan 6

Tersedianya sistem air limbah

 Peningkatan

setempat yang memadai 7

Tersedianya sistem air limbah

3.91

pelayanan sanitasi di

skala komunitas/kawasan/kota 8

Tersedianya

 100% akses sanitasi

pengelolaan

712 kawasan

air

1.02

Cakupan ketersediaan rumah

97.7

limbah secara terpusat 9

92.5%

layak huni 10

kumuh

Cakupan layanan rumah layak

 25 twinblock

83.91

huni yang terjangkau 11

Cakupan

lingkungan

rusunawa yang

99.93

92.5%

sehat dan aman yang didukung

Berkurangnya

 Penataan bangunan dan revitalisasi di 55

dengan PSU 12

 0% permukiman

kawasan luasan

0

34%

permukiman kumuh di kawasan RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 27

Capaian

No

Indikator Kinerja

Sasaran

Sasaran pada

Sasaran pada

Renstra

Renstra DPUP-

Renstra Kementrian

DPUP Kab.

ESDM Prop. DIY

PUPERA

Sleman perkotaan 13

Jalan kabupaten dalam kondisi

51.59

Jalan dalam kondisi

baik 14

baik 60%

Tersedianya

jalan

menghubungkan kegiatan

yang

100

Aksesibilitas 61%

pusat-pusat

dalam

wilayah

kabupaten/kota 15

Tersedianya

jalan

memudahkan

yang

202.67

masyarakat

perindividu

melakukan

perjalanan 16

Tersedianya menjamin

jalan

yang

pengguna

62.14

jalan

berkendara dengan selamat 17

Tersedianya menjamin

jalan

yang

kendaraan

62.14

dapat

berjalan dengan selamat dan nyaman 18

Tersedianya

jalan

menjamin

pejalanan

dilakukan

sesuai

yang

62.14

dapat dengan

kecepatan rencana 19

Jembatan

kabupaten

dalam

76.36

jalan

65.14

kondisi baik 20

Gorong-gorong

Kabupaten dalam kondisi baik 21

Drainase dalam kondisi baik

44.94

22

Tersedianya

48.11

sistem

jaringan

drainase skala kawasan dan skala

kota

sehingga

Pengurangan

Luas kawasan yang

genangan 39,9%

terlindung dari bahaya

tidak

banjir 31.704,43 ha

terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun


III - 28

Capaian

No

Indikator Kinerja

Sasaran

Sasaran pada

Sasaran pada

Renstra

Renstra DPUP-

Renstra Kementrian

DPUP Kab.

ESDM Prop. DIY

PUPERA

Sleman 23

Peralatan

dan

perbekalan

80.88

laboratorium pekerjaan umum dalam kondisi baik 24

Gedung SKPD dalam kondisi

74.47

baik 25

Gedung non SKPD milik Pem.

76.56

Kab dalam kondisi baik 26

Gedung desa dalam kondisi

60.47

baik 27

170.14 Pelayanan

36 RPI2JM

perijinan

12 RR RTRW

pemanfaatan ruang

Kabupaten

28

8.18 Pengawasan dan pengendalian

Kesesuaian pemanfaatan ruang

bangunan 29

60%

Perencanaan tata

bangunan

71

dan lingkungan

Peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan 82%

30

Tersedianya pedoman Harga Standar

Bangunan

100

Gedung

Negara di kabupaten/kota 31

Tersedianya luasan RTH publik

30.03

30%

sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 32

Banyaknya

kegiatan

yang

n/a

49%

bertumpu pada pemberdayaan masyarakat 33

Penerbitan IUJK dalam waktu

 Pembinaan

100

10 (sepuluh) hari kerja setelah

konstruksi di 56

persyaratan lengkap 34

Tersedianya sistem informasi

kab/kota 71.43

Jasa Konstruksi setiap tahun

77.5%

 Pelayanan teknis yang diterima


III - 29

Capaian

No

Indikator Kinerja

Sasaran

Sasaran pada

Sasaran pada

Renstra

Renstra DPUP-

Renstra Kementrian

DPUP Kab.

ESDM Prop. DIY

PUPERA

Sleman stakeholder 50,85% 35

Tersedianya masyarakat dalam pengurusan

IMB

119.23

di

kabupaten/kota

Sumber: LAKIP DPUP Kab. Sleman 2014, Renstra DPUP-ESDM Pemda DIY 2012-2017, LAKIP Kementrian PU 2014

Komparasi antara capaian renstra DPUP Kabupaten dan sasaran renstra DPUPESDM Propinsi DIY dan Renstra Kementrian PUPERA hanya dapat dilakukan secara garis besar, karena beberapa indikator kinerja DPUP kabupaten Sleman mengatur halhal yang kewenangannya berada pada tingkat kabupaten sehingga tidak muncul pada target sasaran di level propinsi ataupun nasional. Secara garis besar, di bidang Bina Marga pada level nasional memiliki target 60% jalan berada dalam kondisi mantap (baik). Pada tahun 2014, target nasional tersebut belum tercapai dengan realisasi 51,59% jalan kabupaten dalam kondisi baik. Dari segi aksesibilitas, Propinsi menetapkan target penyediaan sarana prasarana untuk mendukung aksesibilitas perkotaan sebesar 61% dan aksesibilitas perdesaan sebesar 47%. Target ini untuk kawasan perkotaan telah terpenuhi dengan 100% terhubungnya pusat-pusat kegiatan di dalam kabupaten, sementara untuk kawasan perdesaan, 60,83% jalan/jembatan yang menghubungkan antar desa dalam kondisi baik. Di bidang Cipta Karya dan Perumahan, pada level nasional Kementrian PU dan Perumahan Rakyat memiliki target 100-0-100, yaitu 100% akses masyarakat terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses masyarakat terhadap sanitasi. Hingga 2014, target tersebut belum dapat dipenuhi oleh DPUP Kabupaten Sleman. Dari segi penyediaan air bersih, DPUP-ESDM Propinsi DIY menetapkan target 77,36% tersedianya akses air minum, sementara penyediaan air bersih di Kabupaten Sleman telah mencakup 98,33% masyarakat pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 98,40% pada tahun 2015. Dari segi permukiman indikator yang tersedia adalah pemenuhan rumah layak huni. DPUP-ESDM Propinsi DIY menetapkan target 92,5% ketersediaan rumah layak huni sementara angka rumah layak huni di Kabupaten Sleman telah mencapai 93.64% pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan menjadi 94,42% di RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 30

tahun 2015. Dari segi sanitasi, DPUP Kabupaten Sleman belum mampu memenuhi target nasional 100% akses terhadap sanitasi tetapi mampu merealisasikan 90,33%. Di bidang Tata Ruang, Kementrian PUPERA memiliki sasaran “terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan standardisasi teknis bidang penataan ruang” yang diukur melalui 2 indikator, yaitu (1) jumlah RTR dan RPI2JM pulau/kepulauan dan KSN

dan

(2)

jumlah

provinsi/kabupaten/kota

yang

mendapat

pembinaan

penyelenggaraan penataan ruang. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Sleman masuk dalam RTR TN Gunung Merapi dan RPI2JM kawasan Candi Prambanan. Dari segi pengendalian pemanfaatan ruang, DPUP-ESDM Propinsi DIY menetapkan

60%

kesesuaian pemanfaatan ruang. Sayangnya, belum tersedia data di level kabupaten tentang prosentase kesesuaian pemanfataan ruang sehingga tidak dapat dilakukan komparasi.

3.3.1 Telaah Renstra pada Kementerian PUPERA Telaah renstra pada Kementrian PUPERA dilakukan dengan melakukan review terhadap

sasaran

jangka

menengah

Kementrian

PUPERA

dan

identifikasi

permasalahan yang dihadapi DPUP Sleman untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi

permasalahan

juga

mencakup

identifikasi

faktor

penghambat

dan

pendorong. Secara lebih detail, komparasi terhadap sasaran renstra Kementrian PUPERA dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 3.5. Komparasi terhadap Sasaran Renstra Kementrian PUPERA Sasaran Jangka No

Menengah Kementrian PUPERA

1.

Meningkatnya

Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan DPUP Kab. Sleman

Penghambat

layanan

Pendorong Kerjasama

jaringan irigasi dan rawa

baik

yang dengan

ESDM,

Dinas

Pertanian,

dan

Pemerintahan Desa 2.

 Dengan

Meningkatnya keberlanjutan ketersediaan memenuhi

dan air

untuk

berbagai

kebutuhan

trend

Perlu

area

dukung air terutama

baik

terbangun yang semakin

jika

trend

PDAM dan ESDM

pesat,

pertumbuhan

area

pertumbuhan

tanah

ketersediaan

air

diperkirakan

berkurang (bahkan defisit)  Belum terpenuhinya target

kajian

terbangun

daya

Kerjasama

yang dengan

semakin

pesat di Kabupaten Sleman

akses air bersih 100% RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 31

Sasaran Jangka No


3.

Berkurangnya kawasan

luas

yang

terkena

dampak banjir

Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan DPUP Kab. Sleman Belum

ada

sistem

pengelolaan terpadu

Penghambat

drainase

sehingga

banyak

terjadi genangan, terutama di kawasan

perkotaan

dan

permukiman padat

Pendorong

 Belum ada analisis potensi

genangan

ataupun masterplan drainase  Kurangnya kesadaran masyarakat

(cth:

membuang

limbah

rumah

tangga

ke

saluran drainase) 4.

kualitas

Belum terpenuhinya standar

 Database

sistem

nasional

nasional 60% jalan dalam

informasi

jalan

kondisi mantap.

belum update

Meningkatnya layanan dan

jalan

pengelolaan

jalan

 Kewenangan

daerah

pengelolaan

jalan

desa tidak jelas 5.

Meningkatnya

kapasitas

Pendanaan

jalan nasional 6.

dari

pusat

Meningkatnya

kualitas

Belum terpenuhinya target

Belum ada pemetaan

Partisipasi

layanan air minum dan

100% akses terhadap air

prioritas area (atau

kesadaran

sanitasi

bersih

masyarakat)

masyarakat

permukiman

perkotaan

dan

100%

akses

terhadap sanitasi

yang

dan

membutuhkan akses air bersih dan sanitasi

7.

Meningkatnya

kualitas

kawasan permukiman dan penataan ruang

 Belum terpenuhinya target 0% permukiman kumuh  Pengembangan perumahan terhambat

layak

huni dengan

 Moratorium

 Permukiman

pembangunan hotel

kumuh

dan

perlu mendapat

apartemen

(termasuk rusun)  Belum

terdapat

permasalahan pengadaan

peraturan

tanah

pengelolaan PSU

yang

penanganan telah terpetakan (SK Bupati)  Adanya partisipasi dukungan masyarakat terhadap revitalisasi kawasan


III - 32

dan

Sasaran Jangka No


8.

Meningkatnya infrastruktur

kualitas permukiman

DPUP Kab. Sleman

Penghambat

Belum terpenuhinya target 0% permukiman kumuh

perdesaan/kumuh/nelayan dengan

Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan

 Belum

Pendorong

terdapat

 Adanya

peraturan

partisipasi

pengelolaan PSU

dukungan

pola

dan

masyarakat

pemberdayaan

terhadap

masyarakat

peningkatan infrastruktur permukiman

9.

Terwujudnya dan

perumusan pelaksanaan

kebijakan

dan

standardisasi

teknis

 Kegiatan

pembangunan

belum

sepenuhnya

 Sebagian

besar  RTRW

kecamatan

belum

Kabupaten

menngacu pada rencana

memiliki RDTR dan

Sleman

tata ruang

PZ

ditetapkan

bidang penataan ruang

yang

sudah

dalam bentuk Perda

telah

dengan Perda  Penyusunan RTR

pada

beberapa KSN 10.

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas,

 Pengelolaan

administrasi  Terbatasnya

masih belum optimal

kapasitas SDM  Adanya

perencanaan, pengaturan, pengelolaan

 Adanya

keuangan

overlap

kewenangan

dan barang milik negara

dukungan

antar

sarana

dan

prasarana serta iklim kerjasama

Dinas

yang baik 11.

kualitas

 Pengelolaan kelembagaan

kelembagaan dan SDM

dan SDM masih belum

aparatur

optimal

Meningkatnya

 Keterbatasan

 Adanya

jumlah SDM

dukungan sarana

dan

prasarana 12.

Meningkatnya prasarana, data,

kualitas pengelolaan

informasi,

 Pengelolaan

data

dan

informasi belum optimal

dan

 Keterbatasan jumlah

dan

kapasitas

komunikasi publik

 Tingginya

SDM

Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Akuntabilitas

dan Kinerja

Penyelenggaraan

 Pengelolaan kinerja

akuntabilitas

penyelenggaraan

infrastruktur masih belum optimal

terhadap

untuk

melakukan

keterbukaan

update

data

data

dan

informasi 13.

apresiasi publik

informasi

 Keterbatasan jumlah kapasitas SDM

dan

 Adanya dan

iklim

tertib administrasi yang

makin


III - 33

Sasaran Jangka No

Menengah Kementrian

Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan DPUP Kab. Sleman

PUPERA

Penghambat

Pendorong

Infrastruktur yang Bebas

meningkat

Korupsi,

tahunnya

Kolusi

dan

tiap

Nepotisme (KKN) 14.

Meningkatnya

Kapasitas

 Belum

optimalnya

 Lemahnya



dan Kinerja Pembina Jasa

pembinaan jasa konstruksi

penguasaan

Konstruksi

di daerah

teknologi dan akses

Pusat

dan

Daerah

permodalan pelaku jasa

konstruksi

di

daerah 15.

Meningkatnya IPTEK dan

 Perlu sosialisasi tentang

NSPM (K) Siap Pakai



 Kesiapan SDM

penggunaan NSPM hingga ke

tingkat

pemerintahan

daerah

3.3.2 Telaah Renstra DPUP ESDM Telaah renstra pada DPUP ESDM Propinsi D.I.Yogyakarta dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah renstra DPUP ESDM dan identifikasi permasalahan yang dihadapi DPUP Sleman untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong. Secara lebih detail, komparasi terhadap sasaran renstra DPUP ESDM dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Komparasi terhadap Sasaran Renstra DPUP-ESDM Prop. DIY No

1.

Sasaran Jangka Menengah

Permasalahan

Renstra DPUP-ESDM

Pelayanan DPUP

Prop. DIY

Kab. Sleman

Meningkatnya

Sebagai Faktor Penghambat

Integrasi RTR KSP

Adanya

Pendorong

overlap

Perlu

kerjasama

kualitas

pengaturan

dengan

RTRW

kewenangan

yang

pembangunan

infrastruktur

Kabupaten Sleman

pengelolaan

Pemerintah

dasar

dan

program daerah

implementasi

infrastruktur

pembangunan pada

antara

propinsi dan kabupaten

kawasan

baik

Propinsi

antara

dengan

Pemerintah Kabupaten

Strategis Provinsi 2.

Meningkatnya

kualitas

Monitoring

 Keterbatasan

SDM

Perlu

kerjasama


III - 34

No


Permasalahan

Renstra DPUP-ESDM

Pelayanan DPUP

Prop. DIY

Kab. Sleman

pemanfaatan

ruang

pengendalian

pemanfaatan

ruang,

melalui

SIPR

dan

dukungan

dan


pemanfaatan ruang

untuk

masih

belum

optimal

Pendorong

melakukan

dengan

instansi

monitoring

terkait,

seperti

pemanfaatan ruang

BAPPEDA,

 Instrumen

monitoring

penataan ruang di daerah

Dinas

Perizinan

pengendalian pemanfaatan

ruang

masih belum jelas 3.

Meningkatnya

efektifitas

pengendalian

pemanfaatan

ruang

melalui

penetapan

Belum

seluruh

insentif

substansi

RDTR dan PZ

lama

dan

 Keterbatasan

serta

untuk

SDM

PZ

Kementrian

penyusunan

 Adanya

Integrasi RTR KSP

pemanfaatan ruang melalui

dengan

RTRW

kewenangan

yang

penetapan peraturan tentang

Kabupaten Sleman

pengelolaan

Pemerintah

strategis

yang

overlap

infrastruktur

antara

propinsi

dan

ketersediaan

 Data hanya tersedia

Belum

Perlu

kerjasama baik

antara

Propinsi

dengan

Pemerintah Kabupaten

kabupaten Meningkatnya

dari

RDTR dan PZ

mempunyai nilai budaya

6.

RDTR

Meningkatnya pengendalian

kawasan

5.

Adanya pembinaan

RDTR dan PZ cukup

pengenaan sanksi 4.

legalisasi

kecamatan memiliki

Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian

 Proses

Perlu

kerjasama

infrastruktur air minum, yang

terpenuhinya target

pada akses air minum

yang baik dengan

memadai baik kuan-titas dan

propinsi

perpipaan

PDAM

kualitas

akses air bersih

Meningkatnya

77,36%

ketersediaan

Perlunya pelayanan

infrastruktur air limbah, yang

 Masih

rendahnya

Prioritas pelayanan

SR limbah terpusat

kesadaran masyarakat

SR limbah terpusat

memadai baik kuantitas dan

pada

area

tentang

telah tersedia (SK

kualitas

perkotaan

yang

limbah rumah tangga

pembuangan

padat

Bupati

tentang

permukiman kumuh)

7.

Meningkatnya infrastruktur

ketersediaan persampahan,

 Jumlah TPS kurang

Belum

Terdapat kelompok-

terpenuhinya target

kelompok

yang memadai baik kuantitas

propinsi

55%

masyarakat

dan kualitas

cakupan

layanan

pengelola sampah

persampahan 8.

ketersediaan

Aksesibilitas cukup

 Belum

sarana dan prasarana dasar

baik, tetapi terdapat

sistem

Meningkatnya

ada

rencana

transportasi

Pusat-pusat kegiatan

di


III - 35

No


Permasalahan

Renstra DPUP-ESDM

Pelayanan DPUP

Prop. DIY

Kab. Sleman

pendukung

aksesibilitas

kawasan perkotaan

beberapa

Sebagai Faktor

titik

kemacetan

di

Penghambat

Pendorong

(pergerakan)

kawasan perkotaan

perkotaan

telah

kawasan perkotaan

100%

terhubung

dengan

baik 9.

Meningkatnya

ketersediaan

Aksesibilitas cukup


baik,

pendukung

pada

aksesibilitas

kawasan perdesaan

akan

tetapi

beberapa

segmen

 Overlap

kewenangan

pengelolaan

jalan

Fokus pembangunan yang mengarah

desa

masih

ke

kawasan perdesaan

perlu dioptimalkan 10.

Meningkatnya

ketersediaan

Aksesibilitas cukup


baik,

pendukung

aksesibilitas

pada

Kawasan

Agropolitan,

segmen

Minapolitan

dan

Desa

akan

tetapi

beberapa

 Overlap

kewenangan

pengelolaan

jalan

Fokus pembangunan yang mengarah

desa

masih

ke

kawasan perdesaan

perlu dioptimalkan

Potensi 11.

Berkurangnya

jumlah

titik

genangan air akibat kurang

genangan,

optimalnya

di

terutama

perkotaan

kawasan

pemetaan

permukiman

genangan

drainase

wilayah Yogyakarta 12.

titik-titik  Belum

Terdapat

Meningkatnya

fungsi

Fungsi

masterplan drainase pada

 Belum

monitoring  Overlap

pengelolaan Bangunan

dan evaluasi belum

dengan

Gedung

dan

optimal

Perizinan

sesuai

peraturan

Lingkungan

terdapat

terdapat potensi

kewenangan Dinas

berlaku

jaringan

drainase

perlu

menjadi

program prioritas

 Adanya dukungan perundangundangan

 Keterbatasan

yang

Pengelolaan

jumlah

 Perlu

kerjasama

SDM untuk melakukan

yang baik dengan

monitoring

Dinas Perizinan

evaluasi gedung

dan bangunan dan

lingkungan 13.

Meningkatnya penyelenggaraan provinsi

dalam

 Database jalan belum

Belum jalan kondisi

mantap

terpenuhinya target propinsi

update

72,64%

Dukungan

dan

kerjasama

dari

Pemerintah

jalan dalam kondisi

Propinsi

mantap 14.

Meningkatnya

kualitas

lingkungan permukiman yang

Belum terpenuhinya target

 Adanya penerima

persyaratan bantuan

Prioritas penanganan


III - 36

No


Permasalahan

Renstra DPUP-ESDM

Pelayanan DPUP

Prop. DIY

Kab. Sleman

padat dan kumuh


propinsi yaitu 34%

harus

peningkatan

hukum

Pendorong

berbadan

kawasan

kumuh

telah teridentifikasi

kualitas lingkungan

melalui SK Bupati

permukiman

tentang permukiman kumuh perkotaan

15

Meningkatnya pemberdayaan pada

 Tidak tersedianya data

Belum masyarakat lingkungan

permukiman

bagi

terwujudnya komunitas yang

terpenuhinya target

dan

propinsi

mengenai

49%

partisipasi

informasi partisipasi

Fokus pembangunan pada partisipasi masyarakat

masyarakat

masyarakat

sehat 16.

Meningkatnya

kualitas

Belum

adanya

 Keterbatasan data dan

Adanya

kelompok

perumahan dan lingkungan

peraturan

SDM terkait dengan

masyarakat

permukiman yang layak huni

pengelolaan PSU

manajemen

perhatian

dan produktif

pengelolaan

PSU

di

yang dengan

komplain mengenai pengelolaan PSU

lingkungan permukiman 17.

Terwujudnya

optimalisasi

pengelolaan air tanah

Belum

adanya

 Keterbatasan data dan

daya

kapasitas SDM untuk

pembangunan hotel

melakukan

dan

analisis dukung ketersediaan tanah

air

(terutama

dengan

terkait

analisis optimalisasi

pengelolaan air tanah

trend

Moratorium

apartemen

karena

indikasi

pengambilan tanah

peningkatan lahan

air secara

berlebihan

terbangun) 18.

Meningkatnya

pencapaian

Belum

optimalnya

pelaku, proses, dan produk

pembinaan

konstruksi yang berkualitas

konstruksi

 Lemahnya

-

jasa

penguasaan teknologi

di

dan akses permodalan

daerah

pelaku jasa konstruksi di daerah

19.

Meningkatnya arus informasi

Pengelolaan

dan rujukan teknis teknologi

dan

pembangunan

belum optimal

bidang

PUPESDM

data

informasi

 Keterbatasan dan

kapasitas

untuk update

jumlah SDM

melakukan data

dan

Tingginya apresiasi publik

terhadap

keterbukaan

data

dan informasi

informasi RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 37

No

20.


Permasalahan

Renstra DPUP-ESDM

Pelayanan DPUP

Prop. DIY

Kab. Sleman

Meningkatnya

pencapaian

Penggunaan

perolehan hasil uji/ Sertifikat

uji/sertifikat

hasil

optimal

uji

dalam

rangka

hasil

Sebagai Faktor Penghambat -

Pendorong Perlu

belum

sosialisasi

tentang penggunaan

pelayanan yang memenuhi

hasil

uji/sertifikat

standar 21.

Meningkatnya

pelayanan

administrasi perkantoran

22.

Meningkatnya dan

administrasi

penyediaan

pemeliharaan

 Keterbatasan

Pengelolaan

sarana

dan prasarana aparatur

jumlah

dan kapasitas SDM

Adanya iklim tertib administrasi

perkantoran masih

makin

belum optimal

tiap tahunnya  Keterbatasan

Pengelolaan kelembagaan

dan

jumlah

dan kapasitas SDM

SDM masih belum

yang

meningkat

Adanya

dukungan

sarana

dan

prasarana

optimal 23.

Meningkatnya pelaporan

capaian

hasil kinerja

dan keuangan

 Keterbatasan

Pengelolaan pelaporan capaian kinerja keuangan

jumlah

dan kapasitas SDM

dan masih

Adanya iklim tertib administrasi makin

yang

meningkat

tiap tahunnya

belum optimal

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, sinkronisasi tersebu bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang ke-PU-an dan perumahan. RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031 memiliki tujuan penataan ruang sebagai berikut : “Mewujudkan Ruang Kabupaten yang Tanggap terhadap Bencana dan Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Menciptakan Masyarakat yang Sejahtera, Demokratis, dan Berdaya Saing” Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyediaan ruang yang tanggap terhadap bencana (resilient) dan berwawasan lingkungan. RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 38

Lebih lanjut, tujuan penataan ruang Kabupaten Sleman dalam RTRW 2011-2031 diterjemahkan dalam 10 poin kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu: 1. kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi 2. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan 4. Pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi 5. Pengembangan kawasan pendidikan 6. Pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan 7. Pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan 8. Pemantapan prasarana wilayah 10.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara Dari 10 kebijakan penataan ruang tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman memiliki peran dan fungsi yang cukup besar terhadap keberhasilan pencapaian seluruh kebijakan penataan ruang. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mencakup bidang bina marga, cipta karya, tata ruang, dan perumahan yang terkait secara langsung dengan 10 (sepuluh) kebijakan penataan ruang di dalam RTRW Kabupaten Sleman. Secara khusus, berkaitan dengan perwujudan poin kebijakan kesembilan, “pemantapan prasarana wilayah”, terdapat 2 (dua) strategi yaitu: 1. Memelihara dan mempertahankan fungsi jaringan prasarana wilayah 2. Mengembangkan prasarana transportasi masal Selanjutnya, penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Rencana struktur ruang sesuai dalam RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031 adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan sistem pusat kegiatan a. PKN kawasan perkotaan : Kecamatan Gamping (Ds Ambarketawang, Ds Banyuraden, Ds Nogotirto, Ds Trihanggo), Kecamatan Godean (Ds Sidoarum), Kecamatan Mlati (Ds Sendangadi dan, Ds Sinduadi), Kecamatan Depok (Ds Caturtunggal, Ds Maguwoharjo dan, DsCondongcatur), Kecamatan Ngemplak (Ds Wedomartani), Kecamatan Ngaglik (Ds Sariharjo, Ds Sinduharjo dan, Ds Minomartani)


III - 39

b. PKW berada di Kecamatan Sleman c. PKL meliputi kawasan perkotaan kecamatan Godean, Prambanan, Tempel dan, Pakem) d. PPK meliputi kawasan perkotaan Moyudan, Minggir, Seyegan, Mlati, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Turi dan, Cangkringan) 2. Pengembangan sistem jaringan prasarana a. Jaringan Jalan 1) Jalan bebas hambatan Yogyakarta - Bawen (Melewati Tempel, Turi, Pakem, Ngaglik, Ngemplak) dan Yogyakarta - Surakarta (Melewati Ngemplak, Kalasan) 2) Jalan Arteri Primer Yogyakarta - Semarang, Yogyakarta - Surakarta, Yogyakarta - Cilacap, Jalan lingkar perbatasan kabupaten (simpang tiga Maguwoharjo dan simpang tiga Janti) - Kabupaten Bantul 3) Jalan Kolektor Primer Jalan Yogyakarta (simpang empat Kentungan) – Kaliurang, Jalan Yogyakarta – Wonosari, Jalan Yogyakarta – Nanggulan (simpang empat Demak Ijo) – Kabupaten Kulonprogo, Jalan Prambanan – Piyungan (simpang tiga Prambanan) – Kabupaten Bantul, Jalan Tempel – Pakem – Prambanan, Jalan Tempel – Klangon (simpang empat Tempel) – Kabupaten Bantul, Jalan Yogyakarta – Pulowatu, Jalan Balangan – Kalibawang. 4) Jalan Lokal Jalan Yogyakarta – Kaliurang – Kota Yogyakarta (simpang empat Kentungan), Jalan Yogyakarta – Nanggulan-Kabupaten Bantul (simpang empat Demakijo, Jalan Yogyakarta – Pulowatu – Kota Yogyakarta (simpang empat Nandan), seluruh jalan kabupaten di wilayah kabupaten b. Jaringan Jalan Kereta Api 1) Jaringan jalan kereta api Jakarta – Yogyakarta – Surabaya meliputi Stasiun Patukan di Kecamatan Gamping 2) Jaringan jalan kereta api Parangtritis – Yogyakarta – Borobudur meliputi Stasiun Sendang di Kecamatan Mlati, Stasiun Tridadi di Kecamatan Sleman, dan Stasiun Margorejo di Kecamatan Tempel c. Sistem Jaringan Irigasi, yaitu meliputi 2.082 Ha daerah irigasi di wilayah kabupaten Sleman.


III - 40

d. Sistem Pengendali Banjir 1) Peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir di Sungai Krasak sebanyak 23 sabo dam. 2) Peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir di Sungai Boyong sebanyak 56 sabo dam. 3) Peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir di Sungai Kuning sebanyak 16 sabo dam. 4) Peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir di Sungai Opak sebanyak 5 sabo dam. 5) Peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir di Sungai Gendol sebanyak 22 sabo dam. e. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan 1) Sistem pelayanan air minum Berupa pengembangan jaringan air minum di kawasan koridor jalan arteri Yogyakarta – Surakarta - Kota Yogyakarta 2) Sistem jaringan air bersih - Sistem air bersih perpipaan 85% melayani kawasan perkotaan dan 15% melayani kawasan pedesaan. - Sistem air bersih non perpipaan melayani kawasan di luar pelayanan sistem air bersih perpipaan. 3) Sistem pengelolaan prasarana drainase - Sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan - Sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan, dengan drainase induk aliran : sungai Kuning, Sungai Tambakbayan, Sungai Gajahwong, Sungai Code, Sungai Winongo dan, Sungai Bedog. 4) Sistem pengelolaan prasarana air limbah - Pengembangan sistem pengelolaan prasaran air limbah secara terpadu kawasan perkotaan - Pengebangan

sambungan

rumah

yang

terintegrasi

dengan

sistem

pengelolaan prasarana pengolah air limbah - Pengembangan instalasi pengolah air limbah domestik dengan sistem komunal dalam kawasn permukiman dan perumahan - Sistem pengelolaan air limbah setempat terdapat pada setiap rumah tangga dengan satu unit pengolah sebelum dibuang ke badan air dan/atau diresapkan ke dalam tanah -


III - 41

5) Sistem pengelolaan prasarana persampahan - Pengembangan tempat penampungan sampah sementara paling sedikit 40 buah di desa-desa di wilayah perkotaan - Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu meliputi: Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan, Kecamatan Sleman - Pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Gamping untuk wilayah kabupaten bagian barat dan di Kecamatan Prambanan untuk wilayah kabupaten bagian timur 6) Sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah B3 Penanganan limbah B3 baik setempat (on-site) atau terpusat (off-site)

Hasil telaahan struktur ruang wilayah RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031 terhadap pelayanan dan arahan lokasi pengembangan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.7. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031 Rencana No.

Struktur Ruang

1.

2.

Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pengaruh

Pemanfaatan

Rencana Struktur

Arahan Lokasi

Ruang pada

Ruang terhadap

Pengembangan

Periode

Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Perencanaan

Pelayanan SKPD

Sistem pusat

Sistem

pusat

Harus

dapat

kegiatan:

kegiatan sesuai

menjamin

- PKN

dengan

pusat-pusat

- PKW

rencana

kegiatan terhubung

bahwa

- PKL

melalui

sistem

- PPK

jaringan mobilitas

Sistem Jaringan Prasarana: Jaringan jalan

- Jalan

arteri

primer - Jalan

Pembangunan

Pembangunan dan

dan pemeliharaan

pemeliharaan jalan

jalan

sesuai

sesuai

dengan

kelas

arahan

rencana

kolektor

dengan

primer

jalannya

struktur ruang

- Jalan lokal Sistem

Peningkatan

pengendali

pengembangan

banjir

bangunan

dan

1. Sungai

Krasak:

23 sabo dam 2. Sungai

Boyong:


III - 42

Rencana No.

Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pengaruh

Pemanfaatan

Rencana Struktur

Arahan Lokasi

Ruang pada

Ruang terhadap

Pengembangan

Periode

Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Perencanaan

Pelayanan SKPD pengendali

banjir

sesuai

dengan

arahan

rencana

struktur ruang

56 sabo dam 3. Sungai

Kuning:

16 sabo dam 4. Sungai Opak: 5 sabo dam 5. Sungai

Gendol:

22 sabo dam Sistem

44,64%

Pembangunan

Pembangunan dan

Drainase induk aliran

pengelolaan

jaringan

dan pemeliharaan

pemeliharaan

sungai

prasarana

drainase dalam

jaringan drainase

jaringan

Sungai

drainase

kondisi baik

sesuai

dengan

sesuai

dengan

Tambakbayan,

arahan

rencana

arahan

rencana

Sungai

struktur ruang

drainase

struktur ruang

Kuning,

Gajahwong,

Sungai Code, Sungai Winongo dan, Sungai Bedog

Sistem

Pembangunan

Pembangunan dan

pengelolaan

dan pemeliharaan

pemeliharaan IPAL

prasarana air

IPAL komunal

komunal

Pembangunan

Pembangunan

TPS

limbah Sistem

- 30,78%

terpadu:

Kec.

pengelolaan

sampah

tempat

tempat pengolahan

Gamping,

prasarana

terlayani

pengolahan

sampah

Ngaglik, Kec. Sleman

persampahan

- Rasio per

TPS satuan

penduduk

sampah pelayanan

dan

dan

Kec.

pelayanan

TPA: Kec. Gampng

persampahan

dan Kec. Prambanan

persampahan

6,39


III - 43

Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031 adalah sebagai berikut: 1. Kawasan lindung Kawasan perlindungan setempat yaitu Ruang Terbuka Hijau Perkotaan ditetapkan seluas kurang lebih 6,422 Ha meliputi : a. Kawasan perkotaan PKN (Kec. Godean 163 Ha, Kec. Gamping 582 Ha, Kec. Mlati 382 Ha, Kec. Depok 1067 Ha, Kec. Ngemplak 373 Ha dan, Kec. Ngaglik) b. Kawasan perkotaan PKW di Kecamatan Sleman 1.253 Ha c. Kawasan perkotaan PKL (Kec. Godean 252 Ha, Kec.Prambanan 79 Ha, Kec. Tempel 192 Ha dan, Kec. Pakem 127 Ha) d. Kawasan perkotaan PKN (Kec. Moyudan 235 Ha, Kec. Minggir 128 Ha, Kec. Sayegan 165 Ha, Kec. Mlati 182 Ha, Kec. Berbah 122 Ha, Kec. Kalasan 97 Ha, Kec. Ngemplak 182 Ha, Kec. Ngaglik 144 Ha, Kec. Turi 179 Ha dan, Kec. Cangkringan 87 Ha) 2. Kawasan budidaya Di samping itu, terdapat rencana kawasan strategis wilayah yang mencakup: 1. Kawasan strategis wilayah pertumbuhan ekonomi 2. Kawasan strategis sosial dan budaya 3. Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi 4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Hasil telaahan pola ruang wilayah RTRW Kabupaten Sleman 2011-2031 terhadap pelayanan dan arahan lokasi pengembangan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.8. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031 Indikasi Program

Rencana No.

Pola

Pola Ruang Saat Ini

Ruang

Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan

1.

Pengaruh Rencana Pola Ruang

Arahan Lokasi

terhadap

Pengembangan

Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Pelayanan SKPD

Kawasan

Ditemukan beberapa

Kawasan

Pengendalian

lindung

ketidaksesuaian

lindung

ruang

pemanfaatan

setempat

diperjelas

ruang

budidaya

pada

kawasan

lindung

setempat

tata

Kawasan

yang

lebih

termasuk

dalam

dan

kawasan

lindung

diperketat

setempat

sesuai

mekanisme

dengan arahan pola

pengendaliannya

ruang

perlu


III - 44

Indikasi Program

Rencana No.

Pola

Pola Ruang Saat Ini

Ruang

Pemanfaatan

Periode

Kawasan

Sesuai

budidaya

Pola Ruang

Arahan Lokasi

terhadap

Pengembangan

Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Ruang pada

Perencanaan 2.

Pengaruh Rencana

Pelayanan SKPD

Kawasan

Penyusunan

budidaya

dan

RDTR

peraturan

zonasi

pada

17

kecamatan

di

Kabupaten Sleman

17

kecamatan

di

Kabupaten Sleman

Setelah

menelaah

struktur

ruang

dan

pola

ruang,

berikut

dentifikasi

permasalahan berdasarkan telaah RT/RW Kabupaten Sleman 2011-2031: Tabel 3.9. Komparasi terhadap Telaah RT/RW Kab. Sleman 2011-2031 Rencana Tata

Sebagai Faktor

Ruang Wilayah No


terkait Tugas dan

DPUP Kab. Sleman

Fungsi DPUP

Penghambat

Pendorong

Kab. Sleman 1.

Rencana

Struktur

Ruang

Belum disusunnya RTBL

Terdapat

pada

kawasan-

yang belum memiliki

pada

kawasan yang ditetapkan

RDTR dan PZ sebagai

aglomerasi

sebagai PKN

basis

perkotaan

seluruh

kecamatan

penyusunan

RTBL

Tingginya investasi

juga

kawasan

yang berfungsi

sebagai PKN 2.

Rencana

jaringan  Jalan

transportasi

dan

kabupaten

jembatan belum

 Belum

tersusunnya  Perlu

rencana

sistem

kerjasama

yang baik dengan

seluruhnya dalam kondisi

transportasi

mantap sesuai dengan

perkotaan

terpadu

Perhubungan dan

target nasional

ataupun

rencana

BAPPEDA untuk

transportasi

menyusun sistem

 Adanya

titik-titik

kemacetan akibat tidak ada integrasi transportasi publik yang baik

sistem

Dinas

regional  Database ruas jalan

transportasi perkotaan

masih belum update  Perlu

kerjasama

karena keterbatasan

yang baik dengan

SDM

Pemerintah Kota Jogja

dan


III - 45

Rencana Tata

Sebagai Faktor

Ruang Wilayah No


terkait Tugas dan

DPUP Kab. Sleman

Fungsi DPUP

Penghambat

Pendorong

Kab. Sleman Provinsi

DIY

untuk penyusunan rencana

sistem

transportasi regional 3.

sistem  Belum

Rencana prasarana

akses air bersih 100%  Belum

pengelolaan lingkungan bersih,

terpenuhinya

(air

drainase,

kerjasama

potensi

genangan

yang baik dengan

sistem

ataupun

masterplan

PDAM dan Dinas

drainase

drainase

ESDM

layanan

 Kurangnya

 Terdapat

masih

kesadaran

ada

pengelolaan

 Belum ada analisis  Perlu

terpadu sehingga banyak

persampahan)

terjadi

genangan,

terutama

di

kawasan

perkotaan

dan

permukiman padat  Cakupan persampahan belum optimal

kelompok-

masyarakat

(cth:

membuang

limbah

rumah

tangga

ke

saluran drainase)

kelompok masyarakat yang berfokus

pada

pengelolaan sampah mandiri

4.

Rencana

Pola  Belum

Ruang

RTH

ada

masterplan

perkotaan

(RTH

target

0%

kumuh

lahan  Terdapat

SK

untuk RTH perkotaan

Bupati

maupun

permukiman

terpenuhinya

pengembangan

kumuh

permukiman

perumahan

publik)  Belum

 Penyediaan

sehingga

diperlukan

upaya

perbaikan

lingkungan

cukup sulit

permukiman

baru

tentang

sebagai

prioritas penanganan perbaikan lingkungan permukiman


III - 46

Rencana Tata

Sebagai Faktor

Ruang Wilayah No


terkait Tugas dan

DPUP Kab. Sleman

Fungsi DPUP

Penghambat

Pendorong

Kab. Sleman 5.

 Belum

Arahan

optimalnya

 Keterbatasan

data  Terdapat

pengendalian

monitoring dan evaluasi

dan

pemanfaatan

pemanfaatan ruang

pengendalian

pedoman

pemanfaatan ruang

pengendalian

ruang

isntrumen

pembinaan

dan

pemanfaatan ruang

dari

Kementrian

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,

dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Peninjauan KLHS dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman bertujuan agar program/kegiatan yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. Peninjauan KLHS dalam penyusunan Renstra berupa kajian pengaruh rencana program dan langkah-langkah mitigasi/adaptasi sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan. Pada tinjauan KLHS dalam RPJMD Kabupaten Sleman, disebutkan program prioritas pada bidang sosial, fisik prasarana, dan ekonomi beserta pengaruh negatif program berikut rekomendasi mitigasi/adaptasi. Terdapat 6 kajian dalam KLHS, yaitu (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (2) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, (3) kinerja layanan/jasa ekosistem, (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.


III - 47

Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Aspek Kajian

Kapasitas

Sleman

Catatan bagi Perumusan

Pelayanan Dinas

Program dan Kegiatan

Perkerjaan Umum

Dinas Perkerjaan Umum

dan Perumahan

dan Perumahan Kab.

Kab. Sleman

Sleman

Alih

dukung dan daya

ruang

tidak

tampung

pengaruh negatif (contoh

mengurangi

kerusakan lingkungan) jika

kapasitas

untuk

alokasi

dukung

pembangunan

disesuaikan dengan daya

tampung lingkungan

green

dukung dan daya tampung.

hidup

pada

hidup

dapat

membawa

ruang

tidak

fungsi

lahan

 Alokasi

Program perencanaan tata

lingkungan

daya

Ringkasan KLHS Kab.

Implikasi terhadap

boleh

ruang

disesuaikan

dengan

daya dukung dan daya

dan

daya

tampung

daya

 Penerapan

konsep

environmental program

lingkungan

sehat

perumahan  Penerapan

konsep

green settlement pada pembangunan perumahan Perkiraan

Dampak

dan

resiko

Kajian dampak dan

Kontrol dan pengawasan

mengenai dampak

lingkungan

hidup

akibat

resiko

lingkungan

terhadap

dan

pembangunan antara lain

hidup

diperlukan

perizinan lingkungan untuk

peningkatan

sebagai bagian dari

setiap

pengurangan area resapan

perizinan

sarana dan prasarana

(termasuk

program

resiko

lingkungan hidup

runoff,

RTH),

peningkatan

limbah,

sebelum

persyaratan

pembangunan

pembangunan

pencemaran, kemacetan

dilaksanakan

Kinerja

Program

Alokasi

layanan/jasa

sarana

prasarana

dalam rencana tata

dan

ekosistem

berpotensi alih fungsi lahan

ruang perlu dipenuhi

sepanjang jalan

dan mengurangi RTH yang

dan dijaga agar tidak

berfungsi

terjadi

pembangunan dan

menjaga

keseimbangan ekosistem

RTH

alih

30%

fungsi

 Pembangunan

RTH

penghijauan

 Penegakan

di

peraturan

penataan ruang

lahan


III - 48

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS Kab. Sleman

Implikasi terhadap


Pelayanan Dinas


Perkerjaan Umum


dan Perumahan

dan Perumahan Kab.

Kab. Sleman

Sleman  Pembangunan

Efisiensi

Pembangunan sarana dan

Program

pemanfaatan

prasarana

pembangunan

dan

sumber daya alam

infrastruktur

dan/atau

(olahraga,

berpotensi

serta pedesaan memicu

alih

perbaikan

sarana

dan

sarana

prasarana ekonomi,

pendidikan,

fungsi lahan dan urbanisasi

prasarana

perkantoran)

sehingga terjadi inefisiensi

menggunakan

konsep green building

pemanfaatan

konsep hemat energi

SDA

diindikasikan

yang

dengan

sehingga

tercapai

dengan

 Penerapan green

konsep infrastructure

adanya penurunan muka

efisiensi

pada

air

pemanfaatan sumber

pembangunan

lingkungan, dan kemacetan

daya alam

infrastruktur pedesaan

Pembangunan perumahan

Perbaikan

drainase

serta sarana dan prasarana

ataupun

kegiatan

kapasitas adaptasi

berpotensi

pembangunan

terhadap

runoff

perubahan iklim

RTH sehingga menjadikan

prasarana

Kabupaten Sleman rentan

perlu

jalan

terhadap perubahan iklim

nenpertimbangkan

lingkungan

(indikasi adanya genangan

kapasitas

di beberapa lokasi)

terhadap perubahan

pelarangan

iklim

pembuangan air limbah

Tingkat kerentanan

dan

tanah,

dan

pencemaran

meningkatkan mengurangi

sarana

program

 Sistem drainase yang dibangun/diperbaiki harus harmonis dengan

dan lainnya

adaptasi

lingkungan perkotaan  Pembangunan drainase yang

 Perlunya

ramah

sosialisasi

maupun sampah padat di

saluran

beserta

drainase penegakan

aturan Adanya potensi alih fungsi

Perlunya

dan

lahan

dan kegiatan yang

konversi pertanian

potensi

jika

pemanfaatan

program

 Minimalisasi

Tingkat ketahanan

lahan

keanekaragaman

ruang tidak terkendali yang

fokus

hayati

dapat

menggangu

pengawasan

lingkungan

pengendalian

melalui

rencana tata ruang

dan pengendalian tata

kelestarian (kurangnya

ketahanan/resilience

dan

keanekaragaman hayati)

pada

laju

dan

produktif

dapat

diantisipasi pengawasan

ruang  Mekanisme disinsentif

insentifuntuk


III - 49

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS Kab. Sleman

Implikasi terhadap


Pelayanan Dinas


Perkerjaan Umum


dan Perumahan

dan Perumahan Kab.

Kab. Sleman

Sleman pengendalian

tata

ruang  Menegakkan peraturan penataan ruang

Berdasarkan bidang kajian KLHS, terdapat beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap bidang kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Aspek tersebut di antaranya adalah (1) pentingnya analisis daya dukung dan daya tampung dalam alokasi tata ruang Kabupaten Sleman, (2) tingginya laju konversi lahan pertanian ke lahan terbangun, serta (3) kurang optimalnya pengendalian tata ruang. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan yang berpusat pada aspek pengendalian tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal ini dengan memberi prioritas pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Di sisi lain, rencana program dan kegiatan yang bertumpu pada alih fungsi lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun (contoh: pembangunan sarana ekonomi, pembangunan jalan dan jembatan, serta pengembangan perumahan) perlu dilakukan dengan konsep yang menekankan pada harmonisasi dengan alam dan diperketat pada proses perizinan kajian dampak lingkungan sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan.


III - 50

Berikut tabel yang menunjukkan identifikasi permasalahan berdasarkan analisis KLHS: Tabel 3.11. Komparasi terhadap Telaah KLHS Hasil KLHS No

Sebagai Faktor

terkait Tugas dan

Permasalahan Pelayanan DPUP

Fungsi DPUP

Kab. Sleman

Penghambat

Pendorong

Kab. Sleman 1.

Analisis

daya

Instrumen

pengendalian

 Proses

 Perda

RTRW

dukung (terutama

pemanfaatan ruang (RDTR dan PZ

legalisasi

ketersediaan

belum ada dan belum diPerdakan)

RDTR

sehingga

PZ

pengendalian

cenderung

pemanfaatan ruang

lama

walaupun

tanah)

air tidak

mencukupi

sulit

untuk

mengontrol

pemanfaatan ruang

(cenderung defisit)

sebagai dan

payung

hukum

belum

 Keterbatsan

terlalu rinci

pertumbuhan

kapasitas

 Moratorium

lahan terbangun

SDM

dengan

trend

untuk

pembangunan

melakukan

hotel

dan

analisis daya

apartemen sebagai

dukung

bagian

dari

instrumen pengendalian 2.

 Jaringan drainase di Kabupaten

Tingkat

Analisis

tingkat

Analisis

tingkat

kerentanan

Sleman belum dirancang untuk

kerentanan

kerawanan bencana

terhadap

menghadapi kerentanan terhadap

terhadap

telah mulai dilakukan

perubahan iklim

perubahan iklim

perubahan

iklim

(peningkatan suhu di

daerah

perkotaan

dan

 Sistem pengendalian pemanfaatan

belum dilakukan

ruang belum memasukkan unsur

karena

adaptifitas

keterbatasan

terhadap

perubahan

peningkatan

iklim

intensitas hujan)

island dan perlunya masterplan

(kemungkinan urban heat

SDM, data, dan teknologi

sistem drainase)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati; telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi; serta telaah RTRW dan KLHS, dapat dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD darifaktor-faktor eksternal lainnya. Secara lebih spesifik, isu-isu strategis tersebut dapat diidentifikasi berdasar isu strategis pada lingkup internasional, nasional, ataupun regional/lokal pada tabel berikut: RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

III - 51

Tabel 3.12. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No

Dinamika Internasional

1.

2.

3.

4.

5.

Dinamika Nasional

Perumahan

Kewenangan jalan desa

vertikal

masih belum jelas

Daya dukung

Target 100% akses air bersih

Perlunya regional transport plan Database kondisi jalan per 25 meter ruas jalan tidak lengkap dan tidak up to

Kualitas

pemanfaatan ruang Ketersediaan RTH publik di kawasan kumuh MBR

perumahan layak

6.

Lain-lain

date

Pengendalian

Akses

Dinamika Regional/Lokal

terhadap

rencana

detil

(RDTR

dan

Peraturan Zonasi belum ada atau masih dalam tahap penyusunan) Drainase (genangan) Buangan

limbah

rumah

tangga

ke

drainase jalan Pengelolaan PSU Pemanfaatan

7.

implementasi

ruang RTH

dan

(terutama penataan

kawasan sempadan sungai)

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) melalui pembahasan focus group discussion (FGD) yang melibatkan pakar dan stakeholder atau (2) menggunakan metode pembobotan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, penetuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu melalui serangkaian FGD yng melibatkan pakar yang telah berpengalaman dalam merumuskan isu-isu strategis serta dihadiri oleh stakeholder terkait. Isu-isu strategis dalam konteks ini merupakan isu yang perlu mendapat prioritas penanganan melalui program dan kegiatan dari DPUP Kabupaten Sleman. Identifikasi prioritas tersebut ditandai dengan isu yang kerap disebut (ditemui) dalam telaah-telaah sebelumnya. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dari masing-masing bidang kerja DPUP Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:


III - 52

Tabel 3.13. Isu-Isu Strategis yang Menjadi Prioritas DPUP Kab. Sleman Unit Kerja

Aspek

Permasalahan

Bina

Pembukaan

Terdapat

Marga

jalan

kemacetan

titik-titik

Rekomendasi

Lokasi

Prioritas Kegiatan

Selokan

Keterangan

Penyusunan

Mataram

ke

rencana

arah

barat

transportasi

(setelah

Jalan

perkotaan

sistem

Magelang) Peningkatan

Terdapat

jalan

kemacetan

titik-titik

Kawasan padat

Penyusunan

(Condongcatur)

rencana

sistem

transportasi perkotaan Pemeliharaa

Adanya

overlap

n jalan

kewenangan

kewenangan

pengelolaan jalan desa

melalui Perbup

Tidak

adanya

pengaturan

kegiatan

Jalan Desa

Pembagian

Seluruh

ruas

jalan

Pengaturan rumijaruwasja

dan street furniture di

melalui

Perbup

rumija-ruwasja Cipta

Drainase

Karya

Belum

terdapat

masterplan drainase

Seluruh

Penyusunan

kabupaten

masterplan drainase

Belum

terdapat

analisis/peta

potensi

genangan/banjir

Terutama pada:  Sepanjang

1. Pemetaan genangan 2. Pembuatan

jalan

sumur resapan

kampung  Jalan dengan divider baru  Sekitar

(konsep kombinasi)

MM

UGM  Sekitar kawasan Denggung Limpasan pada kanan-

Jalan

Pemeliharaan

kiri

Kabupaten

drainase jalan

Jalan

Kabupaten

cukup besar Air bersih

1. Cakupan air bersih belum 100% 2. Kualitas

air

Prioritas

pada

kawasan bersih

permukiman

Penambahan

Kerjasama

jaringan air bersih

dengan PDAM


III - 53

Unit Kerja

Aspek

Permasalahan tidak

terpantau,

Rekomendasi

Lokasi

Prioritas Kegiatan

Keterangan

padat

terutama pada rumah tangga MBR Limbah

Bercampurnya pembuangan

limbah

Kawasan

Sosialisasi

dan

Diperlukan

permukiman

monitoring

untuk

koordinasi

rumah tangga di saluran

mencegah

drainase

masuknya

dengan BLH limbah

ke saluran drainase Tata

Penyusunan

Belum

Ruang

RTR

detail,

ada

rencana

terutama

pada

Prioritas pada:

Penyusunan RTBL

 Simpul-

pada

kawasan-kawasan yang

simpul PKN  Kawasan

membutuhkan penanganan khusus

kawasan-

kawasan

yang

membutuhkan

tumbuh cepat  Simpul

penanganan khusus

kegiatan padat

(UII,

UGM, Maguwo,

Jl.

Jambon, Sinduadi, Seturan) Kawasan wisata Belum ada masterplan

Penyusunan

RTH masih lemah

masterplan berikut

RTH

instrumen

implementasinya Pemanfaatan

Implementasi

45

lokasi

Pengadaan RTH di

Adanya

ruang

masterplan RTH masih

kawasan kumuh

45 kawasan kumuh

Bupati

lemah

Permukiman Kumuh

Belum target

SK

terpenuhinya 0%

kawasan

kumuh (terutama pada

Kawasan

Penataan kawasan

sempadan

sempadan sungai

sungai

bantaran sungai)


III - 54

Unit

Aspek

Kerja

Permasalahan Tidak

Lokasi

optimalnya

14 kecamatan

pengendalian

Rekomendasi Prioritas Kegiatan Legalisasi

Keterangan

dan

implementasi

pemanfaatan

ruang

karena

RDTR

Perda

RDTR dan PZ

dan PZ sebagai instrumen pengendalian belum tersusun Belum ada mekanisme

Monitoring

Diperlukan

yang

pelanggaran

kerjasama

pemanfaatan ruang

dengan

jelas

tindakan

mengenai penanganan

pelanggaran

BAPPEDA

pemanfaatan ruang

dan

Dinas

Perizinan Perum

Prasarana

Belum

ada

peraturan

ahan

Sarana

pengelolaan PSU

Lingkungan

Pengaturan

dan

permukiman

pengelolaan

aset

Umum (PSU)

PSU

Masyarakat

Pemenuhan

Berpenghasil

ketersediaan

an

kayak huni bagi MBR

Rendah

Optimalisasi rusun rumah

eksisting

(MBR) UPT

TPU

Belum

Pemak

pemanfaatan

aman

eksisting

optimalnya

2 TPU eksisting

TPU

Sosialisasi

untuk

optimalisasi pemanfaatan

TPU

eksisting


III - 55

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sleman yang tertuang dalam RPJMD 20162021. Visi Kabupaten Sleman seperti tertuang dalam RPJMD 2016-2021 adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem e-governance menuju smart regency pada tahun 2021”. Visi ini selaras dan merupakan bagian dari visi Kabupaten Sleman yang tertuang dalam RPJP 2006-2025, yaitu “Terwujudnya masayarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing”. Visi di RPJMD Kabupaten Sleman ke dalam misi 20162021 tersebut diterjemahkan ke dalam 5 misi, yaitu (1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, (2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat, (3) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan, (4) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan, dan (5) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional. Dari 5 (lima) misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021, misi pertama hingga misi keempat merupakan misi yang didukung oleh tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasar hasil review terhadap visi dan misi RPJMD Kabupaten Sleman, review terhadap tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021, serta review terhadap perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan atau guideline dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang.


IV - 1

Perumusan

tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam

sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 5 tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, meliputi indikator kinerja utama (IKU) bidang Pekerjaan Umum maupun standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPUP Kabupaten Sleman No

TUJUAN

1 1

INDIKATOR TUJUAN

2

SASARAN

3

SASARAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

80

-

-

-

-

65,25

65,45

65,65

65,85

66,05

66,25

4

Menguatkan

Predikat

Meningkatnya

Indeks

Tata

LAKIP

Kelola

kualitas

kepuasan

Pemerintahan

pelayanan

masyarakat

Daerah

publik Meningkatnya

Predikat

akuntabilitas

LAKIP

kinerja

TARGET

INDIKATOR

dan

keuangan daerah Persentase hasil

temuan

pemeriksaan yang ditindak lanjuti 2

3

Meningkatkan

Gedung

Meningkatnya

Gedung

Kualitas

Sekolah

kualitas

sekolah dalam

Pendidikan

Dalam

prasarana

kondisi baik

Kondisi Baik

pendidikan

Meningkatkan

Persentase

Meningkatnya

Persentase

Infrastruktur

Panjang

infrastruktur

panjang jalan

Perekonomian

Jalan

jalan

dan jembatan

dan

Jembatan Dalam

jembatan

dan

dalam kondisi mantap

Kondisi Mantap


IV - 2

No

INDIKATOR

TUJUAN

1

TUJUAN

2

SASARAN

TARGET

INDIKATOR SASARAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

11

Meningkatnya

Jumlah pasar

20,00

65,00

-

-

-

-

kualitas

dan

obyek

prasarana dan

wisata

dalam

sarana

kondisi

perekonomian

yang

98,00

98,25

98,50

98,75

99,00

99,25

98,00

98,25

98,50

98,75

99,00

99,25

95,00

95,50

96,00

96,50

97,00

98,00

19,50

20,00

20,10

20,50

21,00

21,00

57,00

65,00

73,00

81,77

88,00

97,00

7

7

10

1 Perda

1 Perda

1 Perda

Raperda

Raperda

Raperda

3

baik dimiliki

kabupaten Meningkatnya

Infrastruktur

infrastruktur

perdesaan

air bersih

dalam kondisi baik

(air

bersih) 4

Meningkatkan

Cakupan

Tersedianya

Cakupan

Ketersediaan

Ketersediaa

rumah

ketersediaan

Rumah Layak

n

huni

Huni

Layak Huni

Rumah

layak

rumah

layak

huni Tersedianya

Cakupan

rumah

layak

layanan rumah

huni

yang

layak

terjangkau

huni

yang terjangkau

5

Meningkatkan

Cakupan

Meningkatnya

Cakupan

Cakupan

ketersediaan

kualitas

ketersediaan

Layanan Air

layanan

Bersih/

Layanan Minum

Air Dan

Air

air

layanan

air air

minum

bersih/

Pengelolaan

Minum

permukiman

minum

Tata Ruang

Masyarakat

perkotaan

masyarakat Persentase penduduk yang mendapatkan akses minum

air yang

aman Jumlah

Meningkatnya

Jumlah

rencana

pengelolaan

rencana detail

detail

tata ruang

yang

yang

telah

telah

ditetapkan

ditetapkan

menjadi

menjadi

rancangan

rancangan

peraturan

peraturan

daerah/

daeran/

peraturan

peraturan

daerah

13

15

16

Raperda

Raperda

Raperda

daerah


IV - 3

No 1

6

7

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

TUJUAN

2

3

SASARAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11

60,80

71,50

98,00

10,00

100,00

100,00

50,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

86,50

87,00

87,50

88,00

88,50

89,00

4 Penanganan

Persentase

permukiman

kawasan

kumuh

kumuh

perkotaan

tertangani

yang

Meningkatkan

Persentase

Terpeliharany

Persentase

Pengelolaan

Perbaikan

a

perbaikan

Infrastruktur

Rumah

bangunan

rumah

Pasca

Akibat

pasca

bencana

Bencana

Bencana

bencana

Meningkatkan

Cakupan

Terwujudnya

Cakupan

Penataan PSU

Lingkungan

lingkungan

Lingkungan

yang

sehat

yang

sehat

yang

sehat

dan

aman

dan

aman

dan

aman

kondisi

akibat

yang

yang didukung

yang didukung

didukung

dengan

dengan

dengan

prasarana,

prasarana,

sarana

sarana dan

utilitas umum

utilitas

TARGET

INDIKATOR

prasarana, dan

sarana

dan

utilitas

umum

(PSU)

umum (PSU)


IV - 4

4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Sleman. Perumusan strategi dibahas melalui serial FGD (focus group discussion) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebijakan Pelayanan DPUP Kabupaten Sleman Visi. Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2011 Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-government dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Tujuan

Sasaran

Menguatkan tata

Meningkatkan

kelola

kualitas pelayanan

pemerintahan

publik

daerah

Strategi 1. Pelayanan administrasi perkantoran. 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 5. Pembangunan dan

Kebijakan 1. Bimtek, workshop, seminar, lokakarya 2. Pengelolaan dokumen SKPD 3. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan gedung pemerintah 4. Pembinaan teknis pembangunan

rehabilitasi gedung

5. Pengelolaan website

pemerintah

6. Pelayanan IUJK

6. Pengembangan komunikasi dan media massa 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

IV - 5

Meningkatkan

1. Peningkatan

1. Penyusunan laporan

akuntabilitas

Pengembangan system

capaian kinerja dan

kinerja dan

pelaporan capaian kinerja

ikhtisar realisasi kinerja

keuangan daerah

dan keuangan

SKPD

2. Peningkatan system

2. Penyusunan laporan

pengawasan internal dan

keuangan dan realisasi

pengendalian kebijakan

keuangan

KDH

3. Penyusunan

3. Perencanaan pembangunan daerah 4. Peningkatan dan pengembangan

perencanaan kerja 4. Penusunan profil data SKPD 5. Penyusunan

pengelolaan keuangan

pengendalian dan

dan kekayaan daerah

evaluasi perencanaan SKPD 6. Penguatan reformasi birokrasi 7. Penyusunan Renstra SKPD 8. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

Visi. Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2011 Misi 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatkan

Meningkatnya

1. Wajib belajar

kualitas

kualitas prasarana

pendidikan dasar

pendidikan

pendidikan

Sembilan tahun 2. Pendidikan anak usia dini

Kebijakan 1. Pembangunan gedung dan ruang sekolah

2. Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah

3. Peningkatan sarana prasarana Olah Raga

3. Peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga


IV - 6

Visi. Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2011 Misi 3. Penguatan system ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan Tujuan

Sasaran

Meningkatkan

Meningkatnya

infrastruktur

infrastruktur

perekonomian

jalan dan jembatan

Strategi 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Pembangunan database jalan dan jembatan 4. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5. Pembinaan jasa konstruksi 6. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7. Pembangunan saluran

Kebijakan 1. Perumusan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan 2. Peningkatan jalan dan jembatan yang kualitas dan kapasitasnya sudah tidak memadai 3. Pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menjaga kondisi dan

drainase dan gorong-

kualitas jalan dan

gorong

jembatan baik 4. Penyediaan database jalan dan jembatan sesuai dengan standar yang berlaku 5. Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan 6. Pemeliharaan alat-alat ukur penunjang perbaikan jalan 7. Pembinaan kualitas penyedia jasa maupun masyarakat 8. Informasi jasa konstruksi 9. Pembangunan infrastruktur di kawasan cepat tumbuh


IV - 7

10. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan drainase/ gorong-gorong Meningkatnya

Pembangunan sarana dan

kualitas

prasarana ekonomi

prasarana dan

1. Pembangunan

sarana

dan prasarana ekonomi 2. Pemeliharaan

sarana

sarana

dan prasarana ekonomi

perekonomian Meningkatnya

Pembangunan infrastruktur

infrastruktur air

perdesaan

bersih

1. Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan 2. Rehabilitasi/pemelihara an sarana prasarana air bersih perdesaan

Meningkatkan

Tersedianya

ketersediaan

rumah layak huni

Pengembangan Perumahan

1. Penetapan kebijakan strategi dan program

rumah layak huni

perumahan 2. Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/ rusunami Tersedianya

Pengembangan Perumahan

1. Penyelenggaraan dan

rumah layak huni

stimulasi

terjangkau

pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 2. Penyiapan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)


IV - 8

Visi. Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2011 Misi 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatkan

Meningkatnya

Pengembangan kinerja

cakupan layanan

kualitas layanan air

pengelolaan air minum

air minum dan

minum permukiman

pengelolaan tata

perkotaan

ruang

Kebijakan 1. Pengembangan distribusi air minum

2. Pembinaan teknik pengelolaan air minum Meningkatnya pengelolaan tata

1. Perencanaan tata ruang

ruang

1. Penyusunan RTBL 2. Revisi Rencana Tata Ruang 3. Survey dan pemetaan 4. Informasi Tata Ruang

2. Pengendalian pemanfaatan ruang

1. Pengawasan pemanfaatan ruang 2. Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang

3. Pengendalian

1. Penyusunan KLHS

pencemaran dan perusakan lingkungan Penanganan permukiman kumuh

1. Lingkungan sehat perumahan

1. Penataan kawasan kumuh

perkotaan 2. Pengelolaan areal pemakaman

1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 2. Kerjasama pengelolaan areal pemakaman


IV - 9

Meningkatkan

Terpeliharanya

1. Perbaikan perumahan

1. Pembangunan rumah

pengelolaan

kondisi bangunan

akibat bencana alam/

akibat bencana alam/

infrastruktur pasca

pasca bencana

sosial

sosial

bencana

Visi. Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2011 Misi 5. Meningkatkan Kualitas Budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional Tujuan

Sasaran

Meningkatkan

Terwujudnya

penataan PSU

Strategi

Kebijakan

1. Penataan,

penguasaan,

1. Penataan kawasan

lingkungan yang

pemilikan,

penggunaan

Land Consolidation

sehat dan aman

dan pemanfaatan tanah

(LC)

yang didukung oleh prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)


IV - 10

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Pada bidang umum dan kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan, termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Bina Marga, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui program pembangunan maupun rehabilitasi jalan dan jembatan serta pembangunan basis data jalan dan jembatan di Kabupaten Sleman. Pada bidang Cipta Karya, prioritas program dan kegiatan berfokus pada pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, karena hasil observasi lapangan masih menunjukkan adanya genangan di beberapa titik walaupun kinerja saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten Sleman telah melampaui SPM bidang Pekerjaan Umum. Pada bidang Perumahan prioritas program dan kegiatan berfokus pada penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan, serta pengendalian perumahan. Pada bidang Tata Ruang, prioritas program dan kegiatan berfokus pada penyusunan rencana detil tata ruang dan proses penetapan rencana tata ruang (legal drafting) menjadi Rancangan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Daerah dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan tata ruang. Pada UPT Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium, program dan kegiatan prioritas lebih difokuskan pada operasional pengelolaan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pada UPT Pemakaman, program dan kegiatan lebih difokuskan pada pengelolaan 2 TPU eksisting agar lebih efektif dan efisien. Sementara pada UPT Rusunawa, program dan kegiatan prioritas terfokus pada pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana Rusunawai dan Rusunami. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis (renstra). Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :


V-1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN

TARGET (%)

NO

1 1

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

2 Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

3 Lakip

2016

2021 SASARAN

4

5

A

A

6

INDIKATOR SASARAN

7

Meningkatnya Indeks Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat Publik

KODE

8

PROGRAM/ KEGIATAN

9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Tahun-1 (2016) PADA PROGRAM AWAL (OUTCOME) DAN TAHUN KEGIATAN PERENCAN Target Rp (OUTPUT) (%) AAN 10 Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

11

12

100

100

Tahun-2 (2017)

Target (%) 14 100

Tahun-3 (2018)

Target (%)

Rp

15

16

803.900.000

100

Tahun-4 (2019)

Target (%)

Rp

17

18

806.300.000

100

Tahun-5 (2020)

Target (%)

Rp

19

20

886.930.000

100

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-6 (2021)

Target (%)

Rp

21

22

975.623.000

100

Target (%)

Rp

23

24

1.073.185.300

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

75.900.000

75.900.000

-

-

-

-

- Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

33.654.000

35.000.000

38.500.000

42.350.000

46.585.000

51.243.500

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran

94.673.000

88.000.000

96.800.000

106.480.000

117.128.000

128.840.800

326.622.800

350.000.000

374.000.000

411.400.000

452.540.000

497.794.000

- Penyediaan Jasa Langganan - Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

75

75

- Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

87

90

90.000.000

90.000.000

99.000.000

108.900.000

119.790.000

131.769.000

211.274.825

165.000.000

198.000.000

217.800.000

239.580.000

263.538.000

2.341.430.000

75

2.526.000.000

75

2.778.600.000

75

3.056.460.000

75

3.362.106.000

75

3.698.316.600

74.000.000

81.000.000

89.100.000

98.010.000

107.811.000

118.592.100

2.226.430.000

2.400.000.000

2.640.000.000

2.904.000.000

3.194.400.000

3.513.840.000

41.000.000

45.000.000

49.500.000

54.450.000

59.895.000

65.884.500

43.168.000

93

66.000.000

96

72.600.000

98

79.860.000

100

87.846.000

100

96.630.600

- Bimbingan Teknis Workshop, Seminar, Lokakarya

25.760.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

43.923.000

48.315.300

- Pengelolaan Kepegawaian

17.408.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

43.923.000

48.315.300

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan

20

20

- Pengelolaan Dokumen SKPD Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Perencanaan Gedung

102.518.000

20

102.518.000 Kondisi gedung pemerintahan baik

81,63

83,33

26.862.708.700 84,34

104.000.000

20

104.000.000 47.158.930.000

114.400.000

20

114.400.000 84,87

61.951.800.000

125.840.000

20

125.840.000 85,71

68.965.600.000

138.424.000

20

138.424.000 86,55

88.727.340.000

152.266.400

LOKASI

Rp

UNIT KERJA PENANGG UNG JAWAB SKPD

25

26

27

100

5.378.062.925

75

17.762.912.600

100

446.104.600

20

737.448.400

152.266.400 87,39

106.036.074.000 87,39

879.559.000

3.092.000.000

3.341.800.000

3.645.600.000

4.344.340.000

4.778.774.000

- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

24.892.423.600

43.991.930.000

58.500.000.000

65.200.000.000

84.240.000.000

101.100.000.000

- Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum

997.684.000

-

-

-

-

93.042.100

75.000.000

110.000.000

120.000.000

143.000.000

- Pembinaan Teknis Pembangunan

RENCANA STRATEGISDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016 - 2021

13 832.124.625

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

157.300.000

399.702.452.700

TARGET (%)

NO

1

TUJUAN

2

INDIKATOR TUJUAN

3

2016

2021 SASARAN

4

5

6

INDIKATOR SASARAN

7

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

9

8

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

10 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan data dan informasi

11 100

12 100

Predikat Lakip

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target (%) 14 100

Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah persyaratan lengkap

100

50.658.000

100

100

223.992.500

Tahun-3 (2018)

Target (%) 16 100

100

150.000.000

319.456.500

Tahun-4 (2019)

Target (%) 18 100

22.786.500 100

165.000.000

150.000.000 100

Rp

17

20.715.000

50.658.000 Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu

Rp

15

15.762.000

- Pelayanan IUJK Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Tahun-2 (2017)

13

- Pengelolaan Website Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Tahun-1 (2016) PADA PROGRAM AWAL (OUTCOME) DAN TAHUN KEGIATAN PERENCAN Target Rp (OUTPUT) (%) AAN

351.402.150

100

181.500.000

386.542.365

22 100

27.571.665 100

181.500.000 100

21

Target (%)

199.650.000

425.196.602

23

100

219.615.000

100

467.716.262

75.413.800

82.955.180

91.250.698

100.375.768

- Penyusunan Laporan keuangan dan Realisasi Keuangan

46.158.500

91.435.500

100.579.050

110.636.955

121.700.651

133.870.716

- Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD - Penyusunan Profil Data SKPD

56.855.000

59.321.000

65.253.100

71.778.410

78.956.251

86.851.876

21.158.000

62.502.000

68.752.200

75.627.420

83.190.162

91.509.178

- Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

35.128.000

37.640.000

41.404.000

45.544.400

50.098.840

55.108.724

50

50

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.310.000

60

22.690.000

21.310.000

Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah

99,4

70

24.959.000

22.690.000

-

80

27.454.900

24.959.000

-

-

- Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD

30.200.390

27.454.900

95

- Penyusunan Renstra SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

90

80.000.000

80.000.000 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

100

100

-

-

100

75.900.000

75.900.000

100

83.490.000

83.490.000

100

91.839.000

91.839.000

100

30.200.390

95

90.000.000

101.022.900

101.022.900

24 100

LOKASI

Rp

25

26

27

142.229.147 100

966.423.000

100

2.174.306.378

33.220.429

100

159.834.719

95

270.000.000

100

463.377.090

33.220.429

95

90.000.000 100

Target (%)


219.615.000

68.558.000

Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A


30.328.832

199.650.000 100

Rp

64.693.000

- Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


20 100

Rp

Tahun-6 (2021)

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti

19

Target (%)

25.065.150

165.000.000 100

Rp

Tahun-5 (2020)

100.000.000

100.000.000 100

111.125.190

111.125.190

TARGET (%)

NO

1 2

TUJUAN

2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

INDIKATOR TUJUAN

3 Gedung Sekolah dalam kondisi baik

2016

2021 SASARAN

4 80

5 80

INDIKATOR SASARAN

6 7 Meningkatnya Gedung Sekolah Kualitas Prasarana dalam kondisi baik Pendidikan

KODE

8

PROGRAM/ KEGIATAN

9 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

10 Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik

11 n/a

12

Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap

15 4.427.871.000

- Rehabilitasi Gedung dan Ruang Sekolah SD

-

968.760.000

- Pembangunan Gedung dan Ruang Sekolah SMP

-

890.826.000

n/a

-

Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak

83

83

213.900.000

209.622.000

Tahun-3 (2018)

Target (%) 16 -

Tahun-4 (2019)

Target (%)

Rp

17

-

-

18 -

-

-

Tahun-5 (2020)

Target (%)

Rp

19 -

20 -

-

-


Tahun-6 (2021)

Target (%)

Rp

21 -

22 -

-

-

Target (%)

Rp

23 -

24 -

-

-


65,18

65,25

- Perencanaan Pembangunan Jalan

Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap

54,26

54,3

25 4.427.871.000

209.622.000

209.622.000

83

47.833.752.500 65,45

394.558.500

54,5

37.813.343.000 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota Persentase Jembatan dalam kondisi mantap

100

76,1

76,2

- Peningkatan Jembatan dan Goronggorong

Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap

78.633.000.000

660.000.000

242.436.000

65,65

54,7

60.795.000.000 100

76,4

9.383.415.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Persentase Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap

94.720.000.000

726.000.000

54,9

72.954.000.000 100

400.000.000

65,85

76,6

16.778.000.000

98.243.400.000

762.300.000

107.873.160.000

66,25

55,1

840.000.000

55,3

83.897.100.000 100

440.000.000

66,05

76,8

20.600.000.000

96.500.760.000 100

484.000.000

77

13.100.000.000

65,18

65,25

50.420.405.932 65,45

101.603.734.230 65,65

66.436.957.653 65,85

54,26

54,3

54,5

54,7

54,9

73.080.653.418

890.000.000

532.400.000

80.345.461.260

55,1

77,2

585.640.000

66,25

88.334.587.136 66,25

55.3

55,3

1.100.000.000

1.210.000.000

1.331.000.000

1.464.100.000

- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

494.669.900

715.000.000

786.500.000

865.150.000

908.407.500

953.828.000

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

43.308.640.762

86.962.234.230

56.740.457.653

62.414.503.418

68.655.953.760

75.521.549.136

5.150.728.600

6.000.000.000

6.600.000.000

7.260.000.000

7.986.000.000

76,1

76,2

1.006.970.000

76,4

1.100.000.000

76,6

1.210.000.000

76,8

1.331.000.000

77

1.464.100.000

77,2

11.000.000.000

6.826.500.000

Persentase Jembatan dalam kondisi mantap

55,3

100

459.396.670

- Pemeliharaan Rutin Jalan

550.743.952.500

110.965.000.000 100

10.000.000.000

66,05

123.440.640.000 66,25

- Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

- Pemeliharaan Rutin Jembatan

Rp

213.900.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Perencanaan Pembangunan Jembatan

80

-

- Peningkatan Jalan


14 80

2.568.285.000

- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Olahraga

65,25 66,25 Meningkatnya infrastuktur jalan dan jembatan

-

Rp

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga


Target (%)

13 -

- Pembangunan Gedung dan Ruang Sekolah

Meningkatkan Infrastruktur Perekonomian

Tahun-2 (2017)

- Pembangunan Gedung dan Ruang Sekolah SD

Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik

3



8.784.600.000 77,2

1.610.510.000

77,2

460.221.799.629


LOKASI

26

27

TARGET (%)

NO

1

TUJUAN

2

INDIKATOR TUJUAN

3

2016

2021 SASARAN

4

5

6

INDIKATOR SASARAN

7

KODE

8

PROGRAM/ KEGIATAN

9 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan

10

11

12

Ketersediaan data base jalan dan jembatan

1 dok

1 dok

- Penyusunan Sistem Informasi/Data base Jalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Proporsi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik

97,84

93

- Operasional/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

Target (%)

Rp

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

443.040.000

1 dok

Persentase peserta pembinaan

50

20

5.957.475.000

630.000.000

Tahun-3 (2018)

1 dok

630.000.000

95

4.703.402.420

693.000.000

Tahun-4 (2019)

1 dok

693.000.000

96

5.173.742.662

762.300.000

Tahun-5 (2020)

1 dok

762.300.000

98

5.691.116.928

838.530.000

Tahun-6 (2021)

1 dok

838.530.000

98

6.260.228.621

922.383.000 1 dok

98

6.886.251.483

5.864.070.000

4.578.266.420

5.036.093.062

5.539.702.368

6.093.672.605

6.703.039.866

93.405.000

125.136.000

137.649.600

151.414.560

166.556.016

183.211.618

463.382.600

40

970.000.000

60

999.500.000

80

1.091.950.000

100

1.193.145.000

100

1.303.959.500

288.533.000

755.000.000

770.000.000

847.000.000

931.700.000

1.024.870.000

- Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

117.200.600

120.000.000

125.000.000

130.000.000

135.000.000

140.000.000

Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/ kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

57,14

- Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

57.649.000

Persentase rencana infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh

5,88

11,11

- Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

57.649.000 62,14

-

48,76

48,8

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong

67,14

95.000.000

44,44

-

Persentase drainase dan gorong-gorong kabupaten dalam kondisi baik

95.000.000

15.680.104.500 48,85

104.500.000

60

104.500.000

114.950.000

77,14

114.950.000

126.445.000

6.500.000.000 66,67

5.500.000.000 88,89

9.500.000.000

5.250.000.000

6.500.000.000

5.500.000.000

9.500.000.000

14.854.894.940

48,9

16.340.384.434

49

17.974.422.877

82,14

126.445.000

5.250.000.000 55,56

50

19.771.865.165

4.289.253.000

922.383.000

- Pelatihan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi

Program Pembinaan Jasa konstruksi


13



Tahun-2 (2017)

443.040.000

- Operasional/Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program Pembinaan Jasa konstruksi



98

34.672.217.114

100

6.021.937.100

139.089.500 82,14

637.633.500

139.089.500

100

10.550.000.000

100

37.300.000.000

21.749.051.682

52

106.370.723.598

52

10.550.000.000

52

597.782.000

1.000.000.000

1.100.000.000

1.210.000.000

1.331.000.000

1.464.100.000

13.985.174.000

12.854.894.940

14.140.384.434

15.554.422.877

17.109.865.165

18.820.851.682

1.097.148.500

1.000.000.000

1.100.000.000

1.210.000.000

1.331.000.000

1.464.100.000

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota

49,5

49,7

49,9

50

50,5

51,5

51,5

Persentase berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) yang tertangani

49,5

49,7

49,9

50

50,5

51,5

51,5

LOKASI

27

TARGET (%)

NO

1

TUJUAN

2

INDIKATOR TUJUAN

3

2016

2021 SASARAN

4

5

6 Meningkatnya kualitas Prasarana dan Sarana Perekonomian

INDIKATOR SASARAN

7 Jumlah Pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten

KODE

8

PROGRAM/ KEGIATAN

9 10 Program Pembangunan Sarana dan Sarana dan Prasarana Ekonomi Prasarana ekonomi terpelihara dengan baik

11 20

12 20

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Infrastuktur perdesaan dalam kondisi baik (air bersih)

Program Pembangunan Infrastruktur Infrastuktur Perdesaan perdesaan dalam kondisi baik (air bersih)

49,83

52,99

- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

98

99,25 Tersedianya Cakupan Rumah Layak Huni Ketersediaan Rumah Layak Huni

Program Pengembangan Perumahan

Tersedianya Cakupan layanan Rumah Layak Huni rumah layak huni Terjangkau yang terjangkau

13 60.321.758.200

14 65

7.709.447.150 56,15

Tahun-3 (2018)

Target (%)

Rp

15 29.000.000.000

16 -

Tahun-4 (2019)

Target (%)

Rp

17

18 -

-

Tahun-5 (2020)

Target (%)

Rp

19

20 -

-


Tahun-6 (2021)

Target (%)

Rp

21

22 -

-

Target (%)

Rp

23 -

24.000.000.000

-

-

-

-

5.000.000.000

-

-

-

-

9.200.000.000

59,31

10.120.000.000

62,41

11.132.000.000

65,62

12.245.200.000

66

13.469.720.000

7.460.870.175

8.700.000.000

9.570.000.000

10.527.000.000

11.579.700.000

12.737.670.000

248.576.975

500.000.000

550.000.000

605.000.000

665.500.000

732.050.000


98

15.841.929.100 98,25

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

95

95,5

4.600.000.000

98,5

5.280.000.000

98,75

96

6.072.000.000

99

96,5

6.996.400.000

97

99,25

98

-

-

-

-

-

- Penyelenggaraan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu

1.269.061.600

2.200.000.000

2.640.000.000

3.168.000.000

3.802.000.000

4.561.920.000

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami

974.000.000

400.000.000

440.000.000

484.000.000

532.400.000

585.640.000

- Pengelolaan Rusunawa/ Rusunami

1.941.531.000

1.950.000.000

2.145.000.000

2.359.500.000

2.595.450.000

2.854.995.000

- Penataan Kawasan Land Consolidation

9.546.970.000

-

-

-

-

-

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

-

25 89.321.758.200

66

63.876.367.150

98

2.110.366.500

Rp

24 -

8.075.760.000 99,25

- Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

- Penyiapan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkingan Siap Bangun (Lisiba) Perumahan MBR


Target (%)

-

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

4

Tahun-2 (2017)

60.321.758.200

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Meningkatnya infrastruktur air bersih



46.866.089.100


LOKASI

26

27

TARGET (%)

NO

1 5

TUJUAN

2 Meningkatkan cakupan layanan air minum dan Pengelolaan Tata Ruang

INDIKATOR TUJUAN

3 Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat

2016

2021 SASARAN

4 19,5

5 21

6 Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan

INDIKATOR SASARAN

7 Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

KODE

8

PROGRAM/ KEGIATAN

9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

DATA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Tahun-1 (2016) PADA PROGRAM AWAL (OUTCOME) DAN TAHUN KEGIATAN PERENCAN Target Rp (OUTPUT) (%) AAN 10 Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat

11 11

- Pengembangan distribusi air minum Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

Target (%)

13 5.016.178.200

14 20

57

3.884.721.200

65

1.131.457.000

Rp

15 11.900.000.000

10.000.000.000

Tahun-3 (2018)

Target (%) 16 20,1

73

1.900.000.000

Rp

17 13.590.000.000

Tahun-4 (2019)

Target (%) 18 20,5

11.500.000.000 81,77

2.090.000.000

Rp

19 14.524.000.000

12.225.000.000

Tahun-5 (2020)

Target (%)

Rp

Tahun-6 (2021)

Target (%)

Rp


Target (%)

20 21

21 16.443.900.000

22 21

23 18.088.290.000

24 21

88

13.915.000.000

97

15.306.500.000

97

2.299.000.000

2.528.900.000

7 Raperd a

10 Raperd a

1 Perda 13 Raperd a

1 Perda 15 Raperd a

1 Perda 16 Raperd a

1 Perda 16 Raperd a


0 Perda

0 Perda

1 Perda

1 Perda

1 Perda

1 Perda

0 Perda

0 Perda

100

100

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan - Revisi Rencana Tata Ruang - Survey dan Pemetaan - Pelayanan informasi Tata Ruang - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatn ruang yang dilakukan 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR

100

100

941.258.500

100

2.125.000.000

100

2.337.500.000

100

2.571.250.000

100

2.828.375.000

100

3.111.212.500

397.204.500

225.000.000

247.500.000

272.250.000

299.475.000

329.422.500

424.285.000 100.000.000 19.769.000 576.627.000

270.000.000 300.000.000 115.500.000 225.000.000

300.000.000 330.000.000 160.050.000 247.500.000

325.000.000 363.000.000 176.055.000 272.250.000

350.000.000 399.300.000 193.660.500 299.475.000

380.000.000 439.230.000 213.026.550 329.422.500

100

100

100

100

Rp

25 79.562.368.200

2.781.790.000

Jumlah Rencana 4 Raperda 7 Detail yang telah Raperd ditetapkan menjadi a Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah

Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital


Tahun-2 (2017)

12 19,5

- Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum Jumlah 7 1 Meningkatnya Rencana Detail Raper Perda Pengelolaan Tata yang telah da 16 Ruang ditetapkan Raper menjadi da Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah


100

100

13.914.596.000

1.950.274.500

100


LOKASI

26

27

TARGET (%)

NO

1

TUJUAN

2

INDIKATOR TUJUAN

3

2016

2021 SASARAN

4

5

6

INDIKATOR SASARAN

7

KODE

8

PROGRAM/ KEGIATAN



9 10 Program Pengendalian Pemanfaatan Jumlah desa Ruang target pengawasan

11 40 desa

12 40 desa

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Tahun-2 (2017)

Target (%)

13

14 42 desa

211.562.500

- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Tingkat partisipasi Pemanfaatan Ruang masyarakat dalam sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

47,83

100

2 dok

100

2 dok

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penanganan Persentase Permukiman kawasan kumuh Kumuh Perkotaan yang tertangani

Program Lingkungan Sehat Perumahan

56,91

60,8

- Penataan Kawasan kumuh Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase Ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

16

16

- Kerjasama Pengelolaan Areal Pemakaman - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 6

7

Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur Pasca Bencana

Persentase perbaikan rumah akibat bencana

Meningkatkan Penataan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

50

70

Terpeliharanya Persentase kondisi bangunan perbaikan rumah pasca bencana akibat bencana

Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial


n/a

50

- Pembangunan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial 86,4

89

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)


Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- Penataan Kawasan LC


3.002.828.000

86,4

86,5

30

20 50 desa

21

10

18.953.662.640

7.166.500.000

38

7.883.150.000

22 52 desa

20.849.028.904

8.671.465.000

22.933.931.794

46

9.538.611.500

986.150.000

1.084.765.000

1.193.241.500

2.291.900.000

5.700.000.000

6.270.000.000

6.897.000.000

7.586.700.000

8.345.370.000

-

-

7.000.000.000

55

7.000.000.000

87

9.546.970.000

9.546.970.000

1.783.200.000

60

1.783.200.000

87,5

10.501.667.000

10.501.667.000

1.779.840.000

65

1.779.840.000

88

11.551.833.700

11.551.833.700

2.135.808.000

70

2.135.808.000

88,5

12.707.017.070

12.707.017.070

27

542.274.500

1.491.172.500

100

95.631.409.738

46

42.777.554.500

70

16.341.817.600

22.933.931.794

896.500.000

50

26

2.043.092.500

307.461.000

100

25

2 dok

815.000.000

1.080.000.000

24 52 desa

LOKASI

Rp


100

2 dok

20.849.028.904 46

23

Target (%)

124.448.500

279.510.000

100

Rp


439.230.000

113.135.000

254.100.000

17.230.602.400

Target (%)

100

2 dok

18.953.662.640

Tahun-6 (2021)

399.300.000

102.850.000

100

Rp

100

2 dok

17.230.602.400

Target (%)

363.000.000

231.000.000

98

19

Tahun-5 (2020)

710.928.000

1.080.000.000


6.515.000.000

18 48 desa

Rp

100

2 dok

15.664.184.000

Target (%)

93.500.000

15.664.184.000 23

17

Tahun-4 (2019)

330.000.000

210.000.000

71,5

Rp

100

2 dok

-

16 45 desa

85.000.000

209.101.500

Persentase kawasan kumuh yang tertangani

15

Target (%)

300.000.000

23.341.000 Program Pengendalian Pencemaran Jumlah dokumen dan Perusakan Lingkungan KLHS Tata Ruang

Rp

Tahun-3 (2018)

2.562.969.600

16.341.817.600

2.562.969.600

89

585.640.000

585.640.000

89

44.893.127.770

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Sleman yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021, telah dirumuskan 7 tujuan dan 13 sasaran, di mana 7 tujuan dan 13 sasaran memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 melalui program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dapat diukur melalui indikator dan target kinerja DPUP. Seperti yang telah dijabarkan pada bab V, terdapat 15 indikator kinerja DPUP yang akan dilaksanakan melalui 31 program. Indikator kinerja DPUP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:


VI - 1

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

1

Indikator Sasaran DPUP Kab. Sleman

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

3

4

5

6

7

8

9

9

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

2

1

Indeks Kepuasan Masyarakat

2

Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

3

Predikat LAKIP

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

n/a

0

80

0

0

0

0

0

6

Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap

65,18

65,25

65,45

65,65

65,85

66,05

66,25

66,25

7

Jumlah Pasar Dan Obyek Wisata Dalam Kondisi Baik Yang Dimiliki Kabupaten

20

20

65

0

0

0

0

0


VI - 2

No





Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

2

3

4

5

6

7

8

9

9

8

Infrastruktur Perdesaan Dalam Kondisi Baik ( Air Bersih)

49,83

56,15

59,31

62,41

65,62

66

66

9


0

98

98,25

98,5

98,75

99

99,25

99,25

10


0

95

95,5

96

96,5

97

98

98

11

Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat

11

19,5

20

20,1

20,5

21

21

21

12

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

0

57

65

73

81,77

88

97

97

13


4 Raperda

7 Raper da

7 Raper da

10 Raper da

1 Perda 13 Raper da

1 Perda 15 Raper da

1 Perda 16 Raper da

1 Perda 16 Raperda

1

52,99


VI - 3

No





Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

3

4

5

6

7

8

9

9

14


56,91

60,8

71,5

98

100

100

100

100

15


n/a

50

50

55

60

65

70

70

16


86,4

86,5

87

87,5

88

88,5

89

89

1

2


VI - 4

Tabel 6.2. MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PENGHITUNGAN

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatkan kualitas pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah permohonan IUJK yang terlayani paling lama 10 hari kerja dibagi jumlah seluruh permohonan IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap

Kepala Dinas

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

2

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Predikat Lakip

Nilai Lakip

Kepala Dinas

Sekretariat

Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti

Jumlah hasil temuan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah hasil temuan seluruhnya dikalikan 100%

Kepala Dinas

Sekretariat

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

3

Meningkatkan kualitas prasarana pendidikan

Gedung sekolah dalam kondisi baik

Jumlah gedung sekolah laik fungsi dibagi jumlah gedung sekolah dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Cipta Karya

4

Meningkatkan infrastuktur jalan dan jembatan


Jumlah jalan jembatan kabupaten baik dan sedang dibagi jumlah total dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Bina Marga

5

Meningkatkan kualitas Prasarana dan Sarana Perekonomian

Jumlah Pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten

Jumlah sarana dan prasarana ekonomi dalam kondisi baik pada tahun bersangkutan

Kepala Dinas

Bidang Cipta Karya


VI - 5

NO

KINERJA UTAMA



1

2

3

4

5

6

6

Meningkatnya infrastruktur air bersih

Infrastuktur perdesaan dalam kondisi baik (air bersih)

Jumlah KK dikawasan rawan kekurangan air yang terlayani air bersih dibagi jumlah KK kawasan rawan kekurangan air dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Cipta Karya

7

Tersedianya Rumah Layak Huni


Jumlah rumah layak huni KK miskin dibagi jumlah KK miskin dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Perumahan

8

Tersedianya Rumah Layak Huni Terjangkau


Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Perumahan

9

Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan

Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih perpipaan PDAM dibagi jumlah rumah tangga dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Cipta Karya

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

Jumlah masyarakat terlayani dibagi jumlah proyeksi total masyarakat dikali 100%

Kepala Dinas

Bidang Cipta Karya


Jumlah Perda RDTR sesuai PermenPU (akumulasi)

Kepala Dinas

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

10

Meningkatnya Pengelolaan Tata Ruang

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA


VI - 6

NO

KINERJA UTAMA



1

2

3

4

5

6

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

11

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan


Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luasan kawasan kumuh yang ada dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Perumahan

12

Terpeliharanya kondisi bangunan pasca bencana


Jumlah rumah yang ditangani dibagi jumlah rumah yang rusak akibat bencana dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Perumahan

13

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)


Jumlah lingkungan yang didukung oleh PSU pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah lingkungan perumajan pada kirun waktu tertentu dikalikan 100%

Kepala Dinas

Bidang Perumahan


VI - 7

BAB VII PENUTUP Untuk dapat mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, diperlukan kaidah implementasi baik dari segi kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta alokasi pendanaan. Visi Kabupaten Sleman 2016-2021 mengandung kata kunci e-government dan smart regency yang menekankan pada pentingnya

transfer

informasi

antar

instansi,

kerjasama,

dan

integrasi.

Satyanarayana (2006) melalui World Bank menyebutkan bahwa e-government merupakan transformasi kelembagaan pemerintah menjadi: 1. Berorientasi pada klien (publik pada umumnya, tetapi juga mencakup pihak swasta, investor, ataupun LSM) 2. Berorientasi pada servis, yaitu memberikan layanan terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dari masing-masing instansi 3. Outcome based assessment, yaitu penilaian kinerja tidak berhenti pada level keluaran (output), tetapi hingga level dampak (outcome) 4. Integrasi, tidak lagi “terkotak-kotak” pada kepentingan masing-masing institusi

Di sisi lain, saat ini terdapat isu-isu teknis dan kelembagaan yang berkaitan dengan implementasi program dan kegiatan. Berdasarkan hasil FGD (focus group discussion), diperlukan dukungan, baik pada aspek administrasi dan kelembagaan, seperti yang telah dituangkan dalam kolom “asumsi” pada kerangka kerja logis pada Bab V mengenai rencana program dan kegiatan. Secara lebih detil, mekanisme kaidah pelaksanaan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif terkait dengan kerjasama dan kooperasi dengan instansi lain. Sebagai contoh, pengajuan naskah perda tentang RTR yang harus melalui DPRD terkadang berlangsung cukup lama sehingga menghambat implementasi kegiatan penyusunan RTR. Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program tersebut, mekanisme insentif dapat diterapkan jika proses pengesahan di DPRD berlangsung pada kurun waktu yang telah ditetapkan sementara mekanisme disinsentif diterapkan jika proses pengesahan berlangsung melewati tenggat waktu yang telah disepakati bersama. 2. Dengan merujuk pada visi Kabupaten Sleman, maka tujuan ataupun sasaran (outcome) yang harus dicapai merupakan outcome bersama sehingga diperlukan koordinasi dan integrasi dengan instansi lain yang memiliki program dan kegiatan yang saling terkait. Sebagai contoh, pada konteks mobilitas wilayah, Dinas Pekerjaan RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

VII - 1

Umum dan Perumahan memiliki kewenangan terhadap kualitas jalan dan jembatan sementara Dinas Perhubungan berwenang untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Pada konteks ini dibutuhkan integrasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Dinas Perhubungan. Contoh lainnya adalah perlunya koordinasi dengan PDAM terkait dengan indikator cakupan layanan air bersih. Pada konteks yang lain, diperlukan koordinasi dengan instansi yang memiliki wewenang (interest) yang sama. Misal, pada konteks penataan ruang, diperlukan integrasi dengan Bappeda, BLH, BPMPPT, ATR, dan BPPD. 3. Integrasi dengan program nasional sehingga memungkinkan penyerapan dana bantuan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan ketercapaian program atau kegiatan. Sebagai contoh, Pemerintah memiliki target nasional 0% permukiman kumuh pada tahun 2019. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah berkontribusi terhadap penanganan 2000 dari 7000 rumah tidak layak huni (RTLH). Jika menggunakan asumsi bahwa tidak ada penambahan RTLH di tahun-tahun berikutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman akan dapat memenuhi target nasional 0% permukiman kumuh pada 2019, terlebih jika mendapat tambahan pembiayaan dari Pemerintah pusat. 4. Diperlukan payung hukum yang jelas untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai

contoh,

adanya

polemik

tentang

“jalan

desa”

terkait

tanggungjawab pengelolaan jalan desa. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mampu memenuhi target nasional (minimal) 60% kualitas jalan mantap. Angka tersebut dapat berubah jika status “jalan” berubah, sehingga diperlukan dasar hukum yang jelas sebagai landasan penetapan baseline data dan penyusunan kegiatan.

Selain kaidah pelaksanaan tersebut, terdapat beberapa hambatan untuk dapat mewujudkan

visi

Kabupaten

Slemane-government

menuju

smart

regency.

Menggunakan keempat aspek e-government tersebut sebagai tolok ukur, hambatan tersebut antara lain: 1. Belum adanya basis data status capaian secara real Implementasi

e-government

dan

smart

regency

sangat

bergantung

pada

ketersediaan basis data. Pada evaluasi capaian kinerja yang dilakukan di bab sebelumnya (lihat bab III), basis data yang terkait dengan bidang kerja ke-PU-an dan perumahan masih sangat lemah. Untuk beberapa indikator, data masih belum tersedia. Sementara untuk beberapa indikator lainnya, data tersedia tetapi berada pada instansi lain dan memiliki format yang berbeda sehingga transfer data tidak RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

VII - 2

dapat dilakukan dengan mudah. Ketiadaan atau inkompatibilitas basis data menyebabkan pengukuran capaian kinerja menjadi sulit dilakukan untuk beberapa indikator. Sebagai contoh, di bidang Cipta Karya, belum tersedia pemetaan analisis genangan sehingga sulit untuk melakukan pengukuran kinerja saluran drainase. Di bidang Perumahan, program pengembangan pengembangan perumahan memiliki indikator presentase ketersediaan rumah layak huni yang dihitung melalui Jumlah rumah layak huni KK miskin dibagi jumlah rumah KK miskin dikalikan 100%. Untuk melakukan penghitungan tersebut, dibutuhkan data KK miskin yang bersumber dari Dinas Sosial dan Transmigrasi. Akan tetapi, kriteria KK miskin bisa jadi berbeda antara DPUP, Dinas Sosial, maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan kriteria tersebut dapat menyebabkan inkompatibilitas data sehingga data sulit untuk ditransfer ataupun digunakan untuk kegiatan yang lain. 2. Kapasitas sumber daya manusia Belum adanya basis data status capaian secara real antara lain disebabkan oleh terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Di bidang Bina Marga, sesuai dengan UU 38/2004 tentang Jalan dan PP 34/2006 tentang Jalan, database kondisi jalan harus dilakukan pada ruas jalan per 25 meter. Dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki bidang Bina Marga saat ini, penyusunan database tersebut mencakup 40 km jalan setiap tahunnya. Dibandingkan dengan total panjang jalan kabupaten 699,5 km, dibutuhkan waktu yang cukup lama (17 tahun) untuk dapat menyelesaikan database kondisi jalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang (belum termasuk penambahan panjang jalan melalui pembangunan jalan baru). Pada kasus ini, diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk dapat menyusun dan mengupdate database jalan. Di bidang Cipta Karya, kapasitas sumber daya manusia yang ada saat ini belum mampu untuk melakukan pemetaan genangan ataupun analisis potensi genangan. Analisis dan pemetaan tersebut merupakan basis bagi penyusunan masterplan drainase, hingga saat ini masterplan drainase di Kabupaten Sleman masih belum disusun. 3. Perubahan sumber daya dan kebijakan anggaran Perubahan sumber daya dan kebijakan anggaran berkaitan erat dengan dinamika politik, baik politik lokal maupun nasional. Pemilihan Presiden, Bupati, ataupun Kepala Dinas akan menentukan prioritas program yang akan dijalankan. Pergantian kepala daerah tentu saja akan merubah prioritas program. Bisa jadi program yang merupakan prioritas pada periode sebelumnya menjadi tidak mendapatkan prioritas pada periode sekarang. Kondisi ini dapat berpengaruh pada inkonsistensi dan tidak selesainya program jangka panjang. RENCANA STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman 2016-2021

VII - 3

Di sisi lain, perubahan politik juga menyebabkan perubahan SOTK (pada level nasional ataupun lokal) yang kemudian berpengaruh pada kewenangan yang diampu oleh institusi. DPUP sebelumnya memiliki kewenangan terhadap air bersih, air limbah, sampah, dan pengelolaan RTH, sementara kewenangan terhadap tata ruang tidak berada di DPUP. Perubahan kewenangan tersebut berpengaruh pada keberlangsungan program sehingga komunikasi dan kerjasama antar institusi menjadi sangat penting.

Berdasarkan isu dan hambatan tersebut, kaidah kelembagaan dalam mewujudkan visi Kabupaten Sleman seperti yang tertuang dalam RPJMD bertumpu pada kerjasama antar instansi terkait. Dengan kerja sama antar instansi terkait, penilaian capaian kinerja program dan kegiatan dapat berorientasi pada dampak (outcome) dan tidak terbatas hanya pada keluaran (output). Hal ini akan memastikan bahwa program dan kegiatan tidak bersifat parsial tetapi saling terintegrasi satu sama lain. Contoh integrasi antar program dan kegiatan dengan fokus pada bidang kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dapat disajikan dalam skema berikut:

Gambar 7.1 Contoh Skema Integrasi Program dan Kegiatan Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010


VII - 4

Sebagai upaya integrasi kegiatan pembangunan antar instansi terkait sekaligus sebagai bentuk evaluasi outcome, diperlukan pengawasan (monitoring) dan koordinasi secara periodik. Kegiatan koordinasi dan monitoring tersebut dapat diinisiasi setiap 1 hingga 2 bulan (bergantung pada jenis program dan kegiatan yang dijalankan), untuk memastikan bahwa implementasi program dan kegiatan tidak melenceng dari tujuan awal dan dapat mengatasi hambatan implementasi sedini mungkin. Pelaporan kegiatan koordinasi dan monitoring sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel capaian kinerja disertai dengan narasi deskriptif pendek. Pelaporan tersebut dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari tertib administrasi sekaligus penyusunan database dan transparansi informasi sebagai bagian dari e-government. Dari segi partisipasi publik, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman bertumpu pada transparansi serta kemudahan informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mendoring partisipasi publik. Sebagai contoh, di bidang Penataan Ruang dan Bangunan, masyarakat seharusnya dapat dengan mudah mengakses rencana tata ruang maupun prosedur pengurusan perizinan pemanfaatan ruang. Dari segi pendanaan, partisipasi swasta ataupun swadaya masyarakat dalam program dan kegiatan di bidang ke-PU-an dan perumahan perlu lebih didorong. Hal ini selain untuk mengatasi keterbatasan dana dari pusat maupun daerah, sekaligus dapat meningkatkan partisipasi publik dan “rasa kepemilikan” program, sehingga tingkat kesuksesan program dan kegiatan menjadi semakin tinggi.


VII - 5

2016 TENTANG

Recommend Documents