GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 98 /KPTS/013/2016 TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka dalam rangka memfasilitasi penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 7. Peraturan
-2-
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14. 15. 16.
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
-3-
KEDUA
: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka : a. menyusun dan mengembangkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah daerah serta bagan akun standar ; b. menyelenggarakan penerapan akuntansi daerah berbasis akrual ; c. menyusun laporan keuangan daerah berbasis akrual sesuai dengan SAP dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; d. melakukan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan serta penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan SAP pada SKPKD dan SKPD ; e. melakukan pengkajian dan pemberian dukungan teknis terhadap pengembangan SDM, IT maupun perangkat regulasi lainnya yang terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual; f. memberikan support data secara kontinyu dan terupdate terhadap kebutuhan pengolahan dan penyajian data keuangan maupun non keuangan terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual ; g. memantau sistem pengendalian internal serta penyajian laporan keuangan SKPD ; h. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan ; f. membentuk Tim Teknis Restatement Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan ; i. melaporkan dan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Memberikan Honorarium pada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap bulan dengan rincian sebagai berikut: a. Pembina, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); b. Pengarah, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Ketua, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); d. Sekretaris, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); e. Anggota, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
KEEMPAT
: Membebankan Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (17) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan (003) Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
KELIMA
-4-
KELIMA
: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/719/KPTS/013/2015 tentang Tim Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2015 – 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Pebruari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 98 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 1 PEBRUARI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pembina
Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
Wakil Gubernur Jawa Timur
3.
Ketua
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4.
Sekretaris
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
5.
Bidang-bidang : a. Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah 1) Koordinator 2) Anggota :
b. Reviu LKPD dan Sistem Pengendalian Intern 1) Koordinator 2) Anggota :
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur d) Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur e) Kepala UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
Inspektur Provinsi Jawa Timur a) Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur b) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Inspektorat Provinsi Jawa Timur
c. Pengelolaan
-2-
1
2 c. Pengelolaan dan Pengembangan SDM 1) Koordinator 2) Anggota :
d. Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Daerah 1) Koordinator 2) Anggota :
e. Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) 1) Koordinator 2) Anggota :
f. Pengelolaan Investasi Daerah 1) Koordinator 2) Anggota :
3
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur a) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan SDM Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Pajak, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Akuntansi RSU Dr. Saiful Anwar Malang c) Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi RSU Dr. Soedono Madiun
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bagian Koperasi dan UMKM, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN
-3-
SALINAN Keputusan dimaksud disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
