PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (B A P P E D A) Jl. H.A. Iskandar Unru No.2 Telp/Fax (0427) 21280 Barru 90711
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR : 298/SK/XII/2016 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan
Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 20162021,
perlu
menetapkan
Indikator
Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
Utama
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barru
tentang
Perencanaan,
Indikator
Penelitian
dan
Kinerja
Utama
Pengembangan
Daerah
Tahun
tentang
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor
29
1959
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Negara
Republik
Indonesia
Badan
Tahun
1959
(Lembaran
Nomor
74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/MENPAN/11/2008
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
tentang
Pedoman
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru
Tahun
2016
Nomor
6,
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
Tambahan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja
Badan
Perencanaan,
Penelitian
dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 67)
15. Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 75)
16. Keputusan Bupati Barru Nomor 340/Bappeda/IX/2016
tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021; MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERTAMA : Indikator
Kinerja
Utama
sebagaimana
tercantum
dalam
lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Barru untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas
kinerja
serta
melakukan
evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KEDUA
KETIGA
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.
: Penyusunan
laporan
akuntabilitas
kinerja
dan
evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Barru.
: lnspektorat Kabupaten wajib: a. melakukan
Perencanaan,
review
atas
Penelitian
capaian
dan
kinerja
Pengembangan
Badan
Daerah
Kabupaten Barru dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati Barru.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Barru pada tanggal, 30 Desember 2016
KEPALA BADAN,
Ir. H. NAHRUDDIN Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19580502 199003 1 006 Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru; 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru, di Barru; 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Barru, di Barru; 4. Pertinggal.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR : 298 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021 Visi
Misi
: Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan
: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
3. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional 4. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
5. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Tujunan : 1. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 2. Mengembangkan sistem inovasi daerah
3. Mengefektifkan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pembangunan SASARAN 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Terkoordinasikannya programprogram dan kegiatan-kegiatan kemiskinan
2. Berkembangnya inovasi bagi penciptaan nilai tambah produksi bidang ekonomi dan pemerintahan yang diterapkan
2. Jumlah inovasi produksi bidang ekonomi dan pemerintahan yang diterapkan
FORMULA Jumlah program dan kegiatan kemiskinan yang terkoordinasi ...................................... X 100 Jumlah program dan kegiatan kemiskinan
Jumlah inovasi produksi bidang ekonomi dan pemerintahan yang diterapkan
SATUAN Persen
Bidang
3. Meningkatnya kualitas 3. Jumlah dokumen perencanaan perencanaan dan evalusi hasilpembangunan daerah yang hasil pembangunan ditetapkan dengan Perda dan Perkada sesuai kalender perencanaan 4. Persentase rekomendasi hasil monev dan pengendalian yang ditindaklajuti oleh SKPD 5. Jumlah data / informasi pembangunan yang akurat dan up to date serta mudah diakses
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada sesuai kalender perencanaan
Jumlah rekomendasi hasil monev dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh SKPD ...................................... X 100 Jumlah rekomendasi hasil monev dan pengendalian Jumlah data / informasi pembangunan yang akurat dan up to date serta mudah diakses
Dokumen
Persen Dokumen
KEPALA BADAN, Ir. H. NAHRUDDIN Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19580502 199003 1 006
