NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT. BANK BRI CABANG SUMBAWA (PERSERO) DENGAN KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA Nomor : MoU/
/ II /2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DILINGKUNGAN PT BANK BRI CABANG SUMBAWA (PERSERO)
Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu , bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. PT. BANK BRI CABANG SUMBAWA (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas berbentuk Persero yang dalam hal ini diwakili oleh ANIS ABDUL HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRI CABANG SUMBAWA (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA dalam hal ini diwakili oleh AKBP MUHAMMAD, SIK., NRP 75070836, bertindak selaku Kepala Kepolisian Resort Sumbawa yang berkedudukan di Jalan Hasanuddin No 105 Sumbawa, Sumbawa Besar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. PIHAK PERTAMA, adalah Perusahaan Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pelayanan perbangkan di seluruh wilayah Indonesia guna menigkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkaterpeliharanya keamanan dalam negri; c. Bahwa kesinambungan pengelolaan dan penyelengaran sumber pendapatan Negara kiranya perlu dilakukan upaya pengamanan secara terpadu dan sinergi antara PARA PIHAK guna mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata di bidang Kamtibmas dilingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beserta perubahannya; 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden No. 52 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia; 5. Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional; 6. Peraturan kapolri nomor 10 tahun 2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman; 7. Peraturan kapolri nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 desember 2007 tentang system manajemen pengamanan organisasi/perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah; 8. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman System Pengamanan Obyek Vital Nasional; 9. Nota Kesepahaman antara kementerian BUMN dengan Polri Nomor : MOU-06/MBU/2011, Nomor : B/18/VII/2011 tentang sosialisasi kebijakan, pengamanan Instalasi, asset dan penegakan hukum dilingkungan BUMN.
Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengamanan dan pengawalan kas PT. BANK BRI CABANG SUMBAWA (persero), melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut: BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Maksud Nota Kesepahaman ini memberikan gambaran dan referensi legal bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan pengamanan kantor dan pengawalan Kas PIHAK PERTAMA. (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan koordinasi, pengamanan kantor dan pengawalan Kas PIHAK PERTAMA baik dalam pembangunan dan/atau pengoperasiannya.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : (1) Sosialisasi kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengamanan Kantor dan Pengawalan Kas PT. BANK BRI CABANG SUMBAWA (persero); (2) Peningkatan koordinasi, tukar menukar informasi, penyusunan penetapan konfigurasi standar pengamanan dan kualitas kemampuan pelaksanaan pengamanan kantor dan pengawalan kas (3) Melaksanakan audit sistempengamanan Kantor dan Pengawalan Kas; (4) Penyelenggaraan pengamanan kantor dan pengawal kas milik PIHAK PERTAMA (5) Pencegahan dan penindakan segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan Kantor Cabang BRI serta Pengawalan Kas PIHAK PERTAMA.
BAB III PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Sosialisasi Pasal 3 (1) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan sosialisasi kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengmanan asset keseluruhan unit dan anak perusahaan di lingkungan PIHAK PERTAMA; (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan dari PIHAK PERTAMA. Bagian Kedua Koordinasi, Tukar Menukar Informasi, Penyusunan Konfigurasi Standar Pengamanan Pasal 4 Dalam rangka koordinasi, tukar menukar informasi, penyusunan penetapan konfigurasi standar pengamanan dan kualitas kemampuan pelaksanaan pengamanan kantor dan pengawalan kas PIHAK PERTAMA; (1) PARA PIHAK melakukan koordinasi, tukar menukar informasi, untuk kepentingan pengamanan kantor dan pengawalan kas PIHAK PERTAMA; (2) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menentukan konfigurasi standar kualitas atau kemampuan di lingkungan PIHAK PERTAMA; dan
(3) PARA PIHAK melakukan koordinasi guna kepentingan pengamanan kantor dan pengawalan kas
Bagian Ketiga Pembinaan Sumber Daya Manusia Pasal 5 Dalam rangka pembinaan sumberdaya manusia dan satuan pengamanan di lingkungan PIHAK PERTAMA : (1) PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan bantuan pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK KEDUA dengan mencantumkan pihak standar kemapuan yang diinginkan, jumlah kekuatan yang dilatih, waktu dan tempat latihan; dan (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangkapembinaan sumber daya manusia dan satuan pengamanan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Keempat Audit Sistem Pengamanan Pasal 6 (1) Untuk kepentingan evaluasi dan kepentingan pengamanan serta meyakinkan tingkat kesesuaian system penyelenggaraan pengamanan kantor dan pengawalan kas, dilakukan Audit Sistem Pengamanan secara periodik; (2) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan Audit Sistem Pengamanan kantor dan pengawalan kas di PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kelima Penyelenggaraan Pengamanan Pasal 7 Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan kantor dan pengawalan kas milik PIHAK PERTAMA baik dalam preoses pembangunan dan/atau pengoperasiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dilaksanakan dengan cara : (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengmanan kantor dan pengawalan kas, masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal; (2) PIHAK KEDUA memberi bantuan pengamanan berdasarkan kebutuhan, perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul di lingkungan PIHAK PERTAMA; (3) PARA PIHAK menunjuk anggota yang akan melaksanakan tugas pengamanan dengan memperhatikan tingkat kemampuan/kompetensi yang dimiliki sesuai bobot ancaman yang dihadapi;
(4) PIHAK PERTAMA setiap saat dapat mengajukan permintaan tenaga bantuan pengamanan kantor dan pengawalan kas kepada PIHAK KEDUA; dan (5) PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan bantuan pengamanan kantor dan pengawalan kas sesuai kebutuhan yang diperlukan, dan atas pertimbangan resiko keamanan PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Penegakan Hukum Pasal 8 Dalam rangka penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana yang terjadi dikantor serta pada saat pengawalan kas PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (6) dilaksanakan dengan cara : (1) PIHAK KEDUA didukung oleh PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terjadi di kantor PIHAK PERTAMA serta pada saat pengawalan kas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pengawalan kas / pengisian ATM dapat didampingi PIHAK KEDUA; dan (3) PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA melaksanakan operasi Kepolisian terhadap gangguan keamanan, pada saat pengawalan kas / pengisian ATM PIHAK PERTAMA. BAB IV KOORDINASI DAN PENANGGUNG JAWAB Pasal 9 (1) Dalam rangka koordinasi penentuan kerja sama penanganan terhadap tindak pidana yang terjadi di kantor serta pada saat pengawalan kas PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK menunjuk koordinator tingkat kewilayahan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsinya, yaitu : a. PIHAK PERTAMA menunjuk Pinca PT. BANK BRI CABANG SUMBAWA (persero) dan; b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Kepolisian Resort (KAPOLRES)
Pasal 10 Tindak Lanjut (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK dengan membuat pedoman kerja, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK membentuk kelompok kerja yang beranggotakan wakil dari PARA PIHAK dengan tugas menyusun Pedoman Kerja yang waktu penyelesaiannya paling lambat 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11 Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara Proporsional, dan sesuai prosedur penganggaran yang berlaku. Pembiayaannya akan dilakukan perbulan yang berupa HIBAH dari PIHAK I ( Pertama ) kepada PIHAK II ( kedua ) serta pelaksanaan penagihannya dilakukan di akhir periode berjalan. BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 12 (1) Nota Kesepahaman (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu dimulai tanggal 01 Maret 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2(dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini berakhir. (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang mengakhiri kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
BAB VII PENUTUP Pasal 13 (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai Rp. 6.000,- cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap; (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak di tanda tangani oleh PARA PIHAK.
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA SELAKU PIHAK KEDUA
MUHAMMAD, SIK. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070836
PINCA BRI SUMBAWA SELAKU PIHAK PERTAMA
ANIS ABDUL HAKIM
LAMPIRAN KESEPAKATAN BIAYA PENGAMANAN PERIODE
NO 1
KEGIATAN Uang Saku
NOMINAL 9 X 95.000/ Hari
KETERANGAN Bri Cabang 3 Pers Teras Brang Biji 1 Pers Teras Sumer Payung 1 Pers Teras Empang 1 Pers Teras Plampang 1 Pers Teras Alas 1 Pers Teras Lape 1 Pers 9 Pers / Hari
Terbilang :
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA SELAKU PIHAK KEDUA
MUHAMMAD, SIK. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070836
PINCA BRI SUMBAWA SELAKU PIHAK PERTAMA
ANIS ABDUL HAKIM
