RPOJK PERMINTAAN TANGGAPAN
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2016 TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang
: a.!
bahwa
dalam
rangka
meningkatkan
efisiensi
kegiatan di industri pengelolaan investasi serta untuk mendukung terintegrasinya transaksi dan pasca transaksi industri pengelolaan investasi dan terciptanya sentralisasi data nasabah di industri pengelolaan
investasi,
diperlukan
sistem
pengelolaan investasi yang terpadu; b.! bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu; Mengingat
: 1.!
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2.!
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa
Keuangan
Republik
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2011
Negara
Nomor
111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN:
-2Menetapkan
: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1! Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.! Sistem
Pengelolaan
Investasi
Terpadu
selanjutnya disebut S-INVEST adalah
yang
Formatted:!Indent:!Left:!!*0.02!cm,!Hanging:!!0.94!cm
sistem atau
sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh
proses
Transaksi
Produk
Investasi,
Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi. 2.! Transaksi Produk Investasi adalah kegiatan yang berkaitan pembelian
dengan
penjualan
(subscription),
kembali/pelunasan
(redemption),
dan/atau pengalihan investasi (switching) Produk Investasi. 3.! Transaksi berkaitan
Aset
Dasar
dengan
adalah
perolehan
kegiatan
yang
(investasi)
dan
pelepasan (divestasi) aset dasar Produk Investasi.
Deleted:,penjualan dan pembelian
4.! Produk Investasi adalah Reksa Dana, Dana Investasi Real
Estat,
Individual,
Pengelolaan dan
produk
Dana
Nasabah
investasi
lain
Secara yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 5.! Penyedia S-INVEST adalah Pihak yang menyediakan, mengelola, dan menatalaksanakan S-INVEST. 6.! Pengguna
S-INVEST
adalah
Pihak
Formatted:!Font!color:!Auto,!Not!Strikethrough
yang
menggunakan S-INVEST. 7.! Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan
-3Pihak lain. BAB II TUJUAN Pasal 2! S-INVEST diselenggarakan dalam rangka meningkatkan efisiensi Transaksi Produk Investasi dan Transaksi Aset Dasar
di
industri
pengelolaan
investasi
termasuk
penyediaan sentralisasi data nasabah, dan pelaporan. BAB III PENYEDIA DAN PENGGUNA S-INVEST Bagian Kesatu Penyedia S-INVEST Pasal 3! Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penyedia SINVEST adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4! Penyedia S-INVEST paling kurang wajib :
Deleted:,Jasa
a.! Menyediakan layanan penggunaan S-INVEST yang paling kurang meliputi: 1)! Layanan pendaftaran Produk Investasi; dan 2)! Cakupan layanan S-INVEST sebagaimana diatur dalam peraturan ini. b.! Memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan S-INVEST c.! Memiliki
rencana
kelangsungan
bisnis
terkait
data
terkait
penyelenggaraan S-INVEST; d.! Memiliki
fasilitas
penyelenggaraan
pengganti
pusat
S-INVEST di tempat yang aman
dan terpisah dari pusat data utama;
-4e.! Memastikan
terselenggaranya
kegiatan
dan
keberlangsungan kegiatan S-INVEST; f.!
Memastikan keamanan dan kehandalan S-INVEST;
g.! Memiliki mekanisme dan standar
penanganan
prosedur operasional pengaduan
Pengguna
S-INVEST; dan h.! Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan
atau
kelalaiannya
dalam
penyediaan S-INVEST. Pasal 5! (1)! Penyedia S-INVEST wajib menetapkan peraturan yang
mengatur
prosedur
dan
tata
cara
penyelenggaraan S-INVEST. (2)! Peraturan yang mengatur prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (3)! Peraturan yang mengatur prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a.! Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pengguna S-INVEST, termasuk pembatalan dan penolakan pendaftaran Pengguna S-INVEST; b.! Persyaratan dan tata cara pendaftaran Produk Investasi,
termasuk
pembatalan
pendaftaran
Produk Investasi; c.! Tata cara penggunaan S-INVEST; d.! Hak dan kewajiban Pengguna S-INVEST; e.! Batasan akses penggunaan S-INVEST; f.! Penatalaksanaan
data
Transaksi
Produk
Investasi dan Transaksi Aset Dasar di S-INVEST; g.! Mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan
-5Pengguna S-INVEST; dan h.! Penghentian
sementara
waktu
pemberian
Deleted:,Mekanisme Deleted:,p
layanan kepada Pengguna S-INVEST. Pasal 6! Penyedia
S-INVEST
dilarang
mengungkapkan
data
nasabah, data Transaksi Produk Investasi, dan/atau data Transaksi Aset Dasar kepada pihak ketiga, kecuali telah
memperoleh
Pengguna
persetujuan
S-INVEST
atau
sebelumnya
diwajibkan
Deleted:,pihak yang tidak berhak (unauthorized person)
dari
berdasarkan
Deleted:,dan nasabah
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7! Penyedia
S-INVEST
dapat
melakukan
penghentian
sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST, apabila diperintahkan oleh Otoritas Jasa
Formatted:!Font:Bookman!Old!Style,!12!pt,!Not!Highlight
Keuangan.
Formatted:!Font:Bookman!Old!Style,!12!pt,!Not!Highlight
Bagian Kedua Pengguna S-INVEST Pasal 8! (1)! Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Transaksi dan Pasca Transaksi di bidang pengelolaan investasi wajib terdaftar sebagai Pengguna S-INVEST.
Deleted:,Jasa
(2)! Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Formatted:!Indent:!Left:!!0.17!cm,!Hanging:!!0.75!cm
Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek anggota bursa,
Agen
Penjual
Efek
Reksa
Dana,
Bank
Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang
Deleted:,penerbit EBA-SP
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 9! (1)! Setiap
Pihak
yang
terdaftar
sebagai
Deleted:,Bank sebagai agen pembayar (paying agent),
Pengguna
S-INVEST wajib: a.! Mematuhi persyaratan, prosedur dan tata cara pendaftaran serta penggunaan S-INVEST; b.! Mematuhi peraturan yang ditetapkan Penyedia
-6S-INVEST; c.! Menandatangani
perjanjian
penggunaan
S-INVEST dengan Penyedia S-INVEST; d.! Menjaga
kerahasiaan
dan
keamanan
akses
penggunaan S-INVEST; e.! Menyediakan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST; f.! Memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar
berkaitan
dengan
penggunaan
S-
INVEST; g.! Memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penggunaan S-INVEST; h.! Memiliki fasilitas pengganti pusat data terkait penggunaan S-INVEST di tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; dan i.! Bertanggung
jawab
atas
kerugian
yang
ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penggunaan S-INVEST. (2)! Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi
yang
melakukan
penjualan
Produk
Investasi wajib: a.! Membuka rekening terpisah dalam S-INVEST untuk kepentingan setiap nasabah; b.! Memastikan
kepemilikan
nomor
identitas
tunggal pemodal dari setiap nasabah Produk Investasi; c.! Menyampaikan
nomor
identitas
tunggal
pemodal kepada nasabah; d.! Memastikan setiap nasabah menyampaikan data nasabah yang akurat, lengkap dan terkini; dan e.! Memasukkan data nasabah dan data Transaksi
Deleted:,Membuka rekening bagi nasabah dalam rangka segregation account dalam proses Transaksi SINVEST dan menyampaikan rekening nasabah tersebut kepada nasa
Formatted:!Strikethrough Formatted:!Strikethrough Formatted:!Strikethrough Deleted:,
-7Produk Investasi yang akurat, lengkap dan terkini ke S-INVEST. (3)! Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai
Bank
Kustodian
wajib
melakukan
pendaftaran dan pengkinian data Produk Investasi. Pasal 10! Pengguna
S-INVEST
dilarang
mengungkapkan
Data
Nasabah, dan/atau data Transaksi Produk Investasi, kepada
pihak
ketiga,
kecuali
telah
memperoleh
persetujuan sebelumnya dari nasabah atau diwajibkan berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
BAB IV SUMBER DATA, PRODUK INVESTASI, CAKUPAN LAYANAN DAN BATASAN AKSES PENGGUNAAN S-INVEST Bagian Kesatu Sumber Data S-INVEST Pasal 11! (1)! Data Nasabah, data Transaksi Produk Investasi dan data Transaksi Aset Dasar yang ada dalam SINVEST didasarkan pada data yang disampaikan oleh Pengguna S-INVEST. (2)! Pengguna S-INVEST wajib memastikan bahwa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benar dan akurat. Pasal 12! Informasi terkait data nasabah, Transaksi Produk Investasi, dan Transaksi Aset Dasar yang terdapat dalam S-INVEST, dapat diakses dan digunakan oleh Penyedia S-INVEST dan Pengguna S-INVEST sesuai dengan batasan akses yang telah ditetapkan dalam
Deleted:,pihak yang tidak berhak (unauthorized person)
-8S-INVEST. Pasal 13! Dalam hal terjadi sengketa terkait informasi data nasabah, Transaksi Produk Investasi dan Transaksi Aset
Dasar,
kebenarannya
data
yang
adalah
digunakan
data
yang
dan
diakui
terdapat
dalam
S-INVEST. Bagian Kedua Produk Investasi Pasal 14! (1)! Produk Investasi wajib terdaftar di S-INVEST. (2)! Kewajiban
pendaftaran
Produk
Investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian. (3)! Pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
wajib
dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diperolehnya
surat
pernyataan
efektif
atau
tercatat atas Produk Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagian Ketiga Cakupan Layanan S-INVEST Pasal 15! (1)! Cakupan layanan S-INVEST terdiri atas kegiatan Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, sentralisasi data, pelaporan dan layanan lain yang telah
memperoleh
persetujuan
Otoritas
Jasa
Keuangan. (2)! Cakupan
layanan
S-INVEST
terkait
kegiatan
Transaksi Produk Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling kurang pemrosesan pesanan dalam rangka penjualan (subscription),
-9pembelian
kembali/pelunasan
(redemption),
dan/atau pengalihan investasi (switching). (3)! Cakupan
layanan
S-INVEST
terkait
kegiatan
Transaksi Aset Dasar sebagaimana dimaksud pada
Deleted:,(post trade)
ayat (1) meliputi paling kurang: a.! Perolehan (investasi) dan pelepasan (divestasi) aset dasar Produk Investasi;
Formatted:!Indonesian,!Not!Highlight
b.! Alokasi; c.! Pairing & matching; d.! Konfirmasi transaksi; e.! Instruksi penyelesaian. (4)! Cakupan pelaporan
layanan
S-INVEST
terkait
kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi paling kurang: a.! Pelaporan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pelaporan Pengguna S-INVEST ke Otoritas Jasa Keuangan atau pun otoritas lain yang berwenang dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b.! Pelaporan
yang
terkait
dengan
laporan
Transaksi Produk Investasi kepada nasabah; c.! Pelaporan yang terkait dengan laporan berkala atas Produk Investasi kepada nasabah. Bagian Keempat Batasan Akses Penggunaan S-INVEST Pasal 16! Dalam rangka menunjang keamanan dan menjaga kerahasiaan
data
dalam
penggunaan
S-INVEST,
Penyedia S-INVEST wajib menetapkan batasan akses S-INVEST bagi setiap Pengguna S-INVEST. Pasal 17! Setiap Pengguna S-INVEST wajib mematuhi batasan
Formatted:!Indent:!Left:!!0.93!cm,!Hanging:!!0.75!cm
-10akses penggunaan S-INVEST yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST. BAB V PELAPORAN Pasal 18! (1)! Penyedia S-INVEST wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut: a.! Rencana perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna S-INVEST; b.! Kegagalan sistem seperti gangguan dan/atau kerusakan
pusat
data
yang
menyebabkan
Pengguna S-INVEST tidak dapat menggunakan
Deleted:,dan/atau jaringan Deleted:,sebagian besar
sistem; c.! Kegagalan keamanan sistem yang disebabkan karena peretasan sistem; dan/atau d.! Kegagalan sistem yang disebabkan oleh kondisi kahar (force majeur) seperti bencana alam. (2)! Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum implementasi
perubahan
atau
pengembangan
sistem dilaksanakan. (3)! Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan paling lambat 2
Deleted:,1
(dua) hari kerja sejak terjadinya hal tersebut.
Deleted:,satu
Formatted:!Indonesian
(4)! Dalam
hal
batas
waktu
penyampaian
laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jatuh pada hari libur,
laporan tersebut wajib
disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. (5)! Penyedia S-INVEST wajib memberitahukan segera pada hari yang sama kepada Pengguna S-INVEST
-11apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
Pasal 19! Pengguna
S-INVEST
yang
bertindak
sebagai
Bank
Kustodian Reksa Dana wajib menyampaikan:
Deleted:,terbuka
a.! laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan; b.! informasi keuangan Reksa Dana kepada Manajer Investasi pada setiap awal hari kerja sebagaimana
dimaksud
dalam
peraturan
Tentang
Laporan Reksa Dana melalui S-INVEST. Pasal 20! Pengguna
S-INVEST
Kustodian
Reksa
menyampaikan Terbatas Tentang
yang
Dana
Reksa
Penyertaan
laporan
sebagaimana Dana
bertindak Reksa
sebagai
Bank
Terbatas
wajib
Dana
Deleted:,terbuka
Penyertaan
dimaksud
dalam
Peraturan
Berbentuk
Kontrak
Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas melalui S-INVEST. Pasal 21! Laporan Produk Investasi selain Reksa dana, yang wajib disampaikan melalui S-INVEST ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 22! Kewajiban Bank Kustodian untuk menyampaikan: a.! Surat/bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan
(subscription),
pembelian
Formatted:!Font:Italic
dan/atau
Formatted:!Font:Italic
pengalihan (switching) saham atau Unit Penyertaan
Formatted:!Font:Italic
kembali/pelunasan
(redemption),
Reksa Dana kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana; b.! laporan berkala kepada setiap pemegang saham atau
-12Unit Penyertaan terkait mutasi kepemilikan
saham
atau Unit Penyertaan Reksa Dana serta posisi kepemilikan saham atau Unit Penyertaan; dan c.! laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, wajib dibuat berdasarkan data yang diunduh melalui S-INVEST. BAB VI SANKSI Pasal 23! (1)! Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
Pasar
berwenang
Modal,
Otoritas
mengenakan
Jasa
sanksi
Keuangan
administratif
terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk
pihak-pihak
yang
menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a.! Peringatan tertulis; b.! Denda,
yaitu
kewajiban
untuk
membayar
sejumlah uang tertentu; c.! Pembatasan kegiatan usaha; d.! Pembekuan kegiatan usaha; e.! Pencabutan izin usaha; f.! Pembatalan persetujuan; dan g.! Pembatalan pendaftaran. (2)! Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
-13(3)! Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. Pasal 24! Selain
sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang
melakukan
pelanggaran
ketentuan
Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 25! Otoritas
Jasa
Keuangan
dapat
mengumumkan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
sebagaimana
23
ayat
(1)
dimaksud
dan
dalam
tindakan Pasal
tertentu
24
kepada
menggunakan
dan
masyarakat. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26! (1)!
Kewajiban menyampaikan
untuk laporan
melalui
S-INVEST
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini secara penuh, mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016. (2)!
Formatted:!Indonesian
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan
kewajiban untuk
menggunakan dan menyampaikan laporan melalui S-INVEST berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna S-INVEST harus melakukan uji coba penggunaan sistem melalui sistem yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
-14BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27! Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR
PENJELASAN
2016
-15ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2016 TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU I.! UMUM Pengaturan pengelolaan investasi di bidang Pasar Modal tidak hanya meliputi produk pengelolaan investasi seperti Reksa Dana, Efek Beragun Aset, Dana Investasi Real Estat, Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan juga meliputi pengaturan mengenai pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi seperti Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau pun Bank sebagai dealer. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan pengelolaan investasi, perlu adanya Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang didukung dengan infrastruktur peraturan Otoritas Jasa Keuangan
yang memadai.
Dimana pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyediaan dan penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Indonesia. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu merupakan sarana elektronik terpadu
yang
yang
mengintegrasikan
seluruh
proses
Transaksi
Produk
Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi. Dalam peraturan ini, diatur mengenai Penyedia dan Pengguna Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu termasuk kewajiban dan larangannya, sumber data, batasan akses informasi, dan pelaporan. II.! PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
-16Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh
mekanisme
penyelenggaraan
atau
S-INVEST
prosedur dalam
operasional
ketentuan
ini
standar misalnya;
mekanisme penatalaksanaan Transaksi Aset Dasar dan Pasca Transaksi Produk Investasi. Huruf c Pada praktiknya “rencana kelangsungan bisnis” biasa disebut dengan business continuity plan. Huruf d Pada praktiknya “fasilitas pengganti pusat data” biasa disebut dengan disaster recovery center. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
-17Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek, dan Bank Kustodian adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. Yang dimaksud dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana. Yang dimaksud dengan Bank sebagai dealer adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, yang bertindak sebagai dealer dari surat utang atau obligasi. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e
-18Yang dimaksud dengan sistem yang terkoneksi adalah sistem yang memungkinkan pertukaran data antara Pengguna Jasa S-INVEST dan Penyedia Jasa S-INVEST. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan rekening terpisah adalah rekening milik nasabah yang ada di S-INVEST. Huruf b Yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal pemodal yang pada praktiknya sering disebut dengan single investor identification adalah nomor identitas tunggal pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10
-19Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Batasan akses yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya data nasabah Reksa Dana ABC hanya dapat diakses oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana ABC. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Sentralisasi data dalam ketentuan ini mencakup sentralisasi data nasabah, data Transaksi Produk Investasi dan data Transaksi Aset Dasar. Data yang tersentralisasi dimaksud, dapat dapat dipergunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan kegiatan pengelolaan investasi. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan alokasi adalah penentuan jumlah atau proporsi suatu Efek untuk suatu Produk Investasi. Huruf c Yang
dimaksud
dengan
Pairing
pemasangan/pencocokan Efek .
&
matching
adalah
proses
-20Huruf d Konfirmasi transaksi pada praktiknya biasa disebut dengan “trade confirmation”. Yang dimaksud dengan konfirmasi transaksi adalah konfirmasi transaksi Efek dari Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal. Huruf e Instruksi penyelesaian pada praktiknya biasa disebut dengan “settlement instruction”. Yang dimaksud dengan instruksi penyelesaian adalah instruksi atas penyelesaian transaksi Efek yang diberikan oleh Manajer Investasi kepada Perantara Pedagang Efek. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan laporan Transaksi Produk Investasi kepada nasabah adalah konfirmasi dan laporan kepada nasabah atas penjualan
(subscription),
pembelian
kembali/pelunasan
(redemption), dan/atau pengalihan investasi (switching) Produk Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yang informasinya dapat disampaikan melalui sistem AKSes. Huruf c Yang dimaksud dengan laporan berkala atas Produk Investasi kepada nasabah adalah laporan berkala kepada nasabah yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan Produk Investasi nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yang informasinya dapat disampaikan melalui sistem AKSes. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
-21Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…
-22-
