PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 213 /674/ 2016 TENTANG PENETAPAN BIDAN KOORDINATOR KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang
Mengingatkan
: a. bahwa untuk melakukan kegiatan kesehatan keluarga di Kota Pariaman Tahun 2016 maka perlu dibentuk Bidan Koordinator Tingkat Kota Pariaman dan Bidan Koordinator Tingkat Puskesmas b. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c. bahwa untuk merealisasi maksud pada point a dan b diatas diatas dipandang perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman; :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011; 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
:
Membentuk Bidan Koordinator Tingkat Kota Pariaman dan Bidan Koordinator Tingkat Puskesmas Tahun 2016, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas dan fungsi bidan koordinator mengacu kepada Pedoman Bidan Koordinator Dinas Kesehatan profinsi Sumatera Barat disadur dari Kementerian Kesehatan R.I Tahun 2012, yaitu : A. Tugas Pokok Bikor antara lain: 1. melaksanakan penyeliaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja bidan di Wilayah kerjanya terhadap aspek klinis profesi dan manajemen program KIA; 2. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik secara horizontal dan vertikal ke dinas kesehatan kabupaten/kota maupun pihak lain yang terkait; dan 3. membina hubungan kerja bidan dalam tatanan organisasi puskesmas maupun hubungannya dengan organisasi dinas kesehatan kabupaten/kota, serta organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidan.
B. Fungsi Bidan Koordinator, untuk menjalankan tugas pokok diatas, maka Bikor diharapkan menjalankan fungsi : 1. membimbing pengetahuan, ketrampilan klinis profesi dan sikap bidan; 2. membina bidan dalam penggelolaan program KIA; 3. melakukan pemantauan, penyeliaan dan evaluasi program KIA termasuk penilaian terhadap prasarana dan logistik (fasilitas pendukung), kinerja klinis dan kinerja manajerial bidan diwilayah kerjanya; 4. membantu mengidentifikasi masalah, mencari dan menetapkan solusi serta melaksanakan tindakan koreksi yang mengarah pada peningkatan mutu pelayanan KIA; 5. memberi dorongan motivasi dan membangun kerjasama tim serta memberikan bimbingan teknis di tempat kerja kepada bidan di wilayah kerjanya; 6. melakukan kerjasama tim lintas program dan lintas sektor baik secara horizontal (pada tingkat puskesmas) dan vertikal (pada tingkat kabupaten); dan 7. bersama dengan pimpinan puskesmas mengusulkan pemberian penghargaan terhadap bidan berprestasi, kesempatan untuk peningkatan pendidikan dan pengembangan karir bidan. C. Kualifikasi, Bidan Koordinasi diharapkan memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1. bidan Koordinator puskesmas adalah bidan yang masih bertugas di puskesmas; 2. bidan Koordinator kabupaten adalah bidan yang masih bekerja di dinas kesehatan kabupaten/kota. Bagi dinas kesehatan kabupaten/kota yang tidak mempunyai bidan, dapat menunjuk salah satu bidan dari Puskesmas/ anggota IBI/bidan di RSUD sebagai bidan koordinator; 3. memiliki masa kerja klinis profesi minimal 5 tahun; 4. mampu dan terampil dalam pelaksanaan klinis profesi bidan dan manajemen program KIA (perencanaan, pelaksanaaan, pemantauan dan evaluasi); dan 5. dapat bekerja dalam tim. D. Kedudukan, kedudukan seorang Bikor sebagai berikut : 1. Bikor Puskesmas berkedudukan di Puskesmas 2. Bikor Kabupaten berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 3. Bikor puskesmas bertanggung jawab terhadap pengelola program KIA puskesmas dan Kepala
Puskesmas. Bikor Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengelola dan bertanggung jawab program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. KETIGA
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 1 April 2016 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R
`
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 213/674 /2016 TANGGAL : 1 APRIL 2016 TENTANG : PENETAPAN BIDAN KOORDINATOR KOTA PARIAMAN TAHUN 2016
NO
NAMA
JABATAN
INSTANSI
1.
EVA YULIA DELWITA, SST
BIKOR
DKK
2.
Hj. NELWATI, SST
BIKOR
PUSKESMAS PARIAMAN
3.
ERMITA DARWIS, AMd.Keb
BIKOR
PUSKESMAS NARAS
4.
ATMAWATI, AMd.Keb
BIKOR
PUSKESMAS KURAI TAJI
5.
ASMALENI, AMd.Keb
BIKOR
PUSKESMAS MARUNGGI
6.
YENITA, AMd.Keb
BIKOR
PUSKESMAS SANTOK
7.
ENTI ELITA, AMd.Keb
BIKOR
PUSKESMAS SIKAPAK
8.
ISNELI SKM
WARNI,
AMd.Keb, BIKOR
PUSKESMAS PADUSUNAN WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R
