2016 Tanggal : 4 Januari 2016

Nomor

: LHUM-1/PW12/6/2016

Tanggal

: 4 Januari 2016

B

DAFTAR ISI

A. KATA PENGANTAR................................................................................

1

B. DAFTAR ISI.............................................................................................

2

C. RINGKASAN EKSEKUTIF......................................................................

3

D. URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN........................................................

5

1. Pemantauan Berita Media Massa......................................................

5

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik..................................

17

3. Pengelolaan Website BPKP...............................................................

32

4. Peliputan Kegiatan Kantor/Kehumasan……………..……………….

37

5. Pembinaan Kehumasan …………………..…………………………...

39

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain……....

39

7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas………………………...

40

8. Studi Banding………………………………………………………….…

40

9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi…………………..

41

E. LAMPIRAN ……………………………………………………………………

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

45

2

C

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kehumasan Triwulan IV Tahun 2015, meliputi pemantauan berita media massa, penyampaian informasi kepada masyarakat/publik, pengelolaan website BPKP, pengelolaan kegiatan kantor/kehumasan, koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas, dan layanan informasi kepada publik yang merupakan tindak lanjut atas diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan dalam periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2015. Kegiatan pemantauan berita media massa dilaksanakan atas enam surat kabar yang terbit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu: Jawa Pos Radar Yogya, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Harian Jogja, Tribun Jogja, dan Harian Bernas (Bernas Jogja), serta media online. Secara umum kecenderungan opini publik terhadap Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bernilai baik dengan jumlah seluruh berita sebanyak 57 berita. 51 berita dikategorikan sebagai berita baik (89,47%) dan 6 berita dikategorikan sebagai berita sangat baik (10,53%) yaitu berita dengan judul “Mendikbud-BPKP MOU Pengawasan Anggaran - 14 Tahun Dana Pendidikan Tanpa Arah” (Jawa Pos - Radar Jogja, 15/11/2015), “Antisipasi Kebocoran Kemendikbud Awasi Pemanfaatan Anggaran” (Harian Bernas, 16/11/2015), “Gubernur Ajak Kejati dan BPKP Masuk Tim” (Jawa Pos - Radar Jogja, 20/11/2015), “Pembangunan Bandara Libatkan BPKP. Pengukuran Lahan Mulai Pekan Depan” (Kedaulatan Rakyat, 20/11/2015), “Sultan Ingin Gandeng Kejati dan BPKP” (Harian Bernas, 21/11/2015), dan “Hari ini Pengukuran Lahan” (Tribun Jogja, 23/11/2015). Kegiatan penyampaian informasi kepada publik dilaksanakan dalam rangka ikut mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah DIY dalam upaya mempercepat implementasi good governance dan akuntabilitas, seperti bimbingan teknis implementasi FCP, bimbingan teknis implementasi SIA BLUD, bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP, bimbingan teknis/penilaian

maturitas SPIP,

penyelengaraan diklat implementasi SAP berbasis akrual dengan Simda, bimbingan teknis penyusunan LKjIP, bimtek pengelolaan keuangan desa dengan SIMDA Desa, sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah, pembekalan bagi SATGAS SPIP SKPD, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

3

D

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa Rincian pemantauan atas berita media massa dapat dilihat dalam uraian di bawah ini : No

Nama Surat Kabar / Media

Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit

1.

Suara Merdeka

Senin, 28-12-2015

Pelimpahan Berkas Tunggu Hasil Audit  Korupsi Dana Merapi

Berkas perkara korupsi dana proyek rehabilitasi-rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010 belum dilimpahkan ke Pengadilan. Penyidik Kejari Sleman masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP. Berdasarkan hasil penghitungan ahli dari UNY, indikasi kerugian negara atas proyek ini diperkirakan sekitar Rp100 juta. Jika hasil audit BPKP turun,berkas akan langsung dilimpahkan ke jaksa peneliti dan setelah dinyatakan lengkap akan diserahkan ke jaksa penuntut.

2.

http://rinews.co/daer ah

Minggu, 2012-2015

Komisi A DPRD DIY: Gedung BPAD DIY Belum Siap di Launching, Karena Masih Banyak Kerusakan

Komisi A DPRD DIY melakukan kunjungan ke Gedung Perpustakaan Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY Jumat (18/12) menjelang peresmiannya 21 Desember 2015. Komisi A DPRD DIY kecewa melihat banyak plafon yang bolongbolong, air yang menetes di salah satu ruangan akibat kebocoran atap, serta jalan masuk sisi kanan tidak sempurna. Selain itu, ruang kendali CCTV tampak berantakan. Dengan anggaran yang sangat besar, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Dari kondisi fisiknya, sebetulnya BPAD belum siap


5

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit melaunching perpustakaan ini. “Komisi A DPRD DIY dalam waktu dekat ini akan segera memanggil BPAD untuk meminta penjelasan. Komisi A DPRD DIY minta inspektorat dan BPKP gerak cepat untuk menelusuri, meneliti dan melakukan investigasi tentang pendanaan dan pembangunan perpustakaan daerah DIY”

3.

Tribun Jogja

Jumat, 11-12-2015

Penyidik Tunggu Penghitungan BPKP Kasus Dugaan Korupsi Hunian Sementara Korban Erupsi Merapi

Kejari Sleman masih menunggu penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP atas perkara dugaan penyimpangan proyek pembangunan hunian sementara bagi korban erupsi Merapi di Tirtomartani tahun 2010. Setelah penghitungan kerugian negara selesai dan tidak ada koreksi dari jaksa peneliti, akan langsung diserahkan ke jaksa penuntut.

4.

Kedaulatan Rakyat

Jumat, 11-12-2015

PROYEK PEMBANGUNAN SHELTER MERAPI Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Atas perkara dugaan penyimpangan proyek pembangunan shelter bagi korban erupsi Merapi, penyidik Kejari Sleman masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP. Setelah penghitungan kerugian negara selesai, berkas akan dilimpahkan ke jaksa peneliti, dan bila dinyatakan lengkap akan langsung dilimpahkan ke jaksa penuntut.

5.

Jawa Pos – Radar Jogta

Jumat, 11-12-2015

Saatnya Audit Kinerja

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY mengkritik lembaga audit, seperti BPK, BPKP atau inspektorat, yang hanya melakukan audit serapan anggaran, namun tidak melakukan performance audit atau audit kinerja. Menurut Kepala DPPKA DIY, tidak masalah serapan anggaran kecil, namun target kegiatan tercapai.

6.

Harian Jogja

Kamis, 3-12-2015

Inspekda Rahasiakan

Inspektorat rekomendasi


sedang menindaklanjuti Perwakilan BPKP DIY

6

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit Proyek Bermasalah

terkait dengan beberapa proyek di Kabupaten Kulon Progo. Inspektur tidak menjelaskan secara rinci proyek-proyek yang bermasalah. Pemeriksaan sebenarnya merupakan program kerja rutin, bukan semata karena ada dorongan BPKP DIY. Menurut Inspektur Kabupaten Kulon Progo, BPKP belum memaparkan secara spesifik. Perwakilan BPKP DIY diantaranya menyoroti sejumlah proyek di bina marga, cipta karya, dan pengairan. Komisi III DPRD Kulon Progo belum menerima laporan maupun keluhan dari masyarakat mengenai proyek yang ditengarai ada penyimpangan tersebut. Meski demikian, setiap laporan akan dilakukan pengecekan ke lapangan dan dikonfirmasikan ke instansi.

7.

Tribun Jogja

Selasa, 1-12-2015

Disdik Kena Deadline Inventarisasi Aset

Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten memberi tenggat waktu hingga pertengahan Desember kepada UPTD di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menyelesaikan inventarisasi aset. Para pengguna aset kesulitan mendapatkan dokumen perolehan aset lama yang banyak jumlahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, DPPKAD telah berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP DIY.

8.

Tribun Jogja

Sabtu, 28-11-2015

Korupsi Penyewaan Ekskavator Satu Tahun Penjara untuk Mardi Mulyo

Mardi Mulyo, direktur PT. Kurnia Jaya divonis 1 tahun penjara tersangkut kasus korupsi penyewaan ekskavator. Penasehat hukum Mardi Mulyo mengatakan LHP BPKP seharusnya tidak dijadikan rujukan dalam penghitungan keuangan negara karena terdakwa sebagai pihak swasta.


7

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit

9.

Harian Jogja

Rabu, 25-11-2015

Dugaan Korupsi PT. AMI Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Polres Bantul bersama BPKP DIY telah menghitung nilai kerugian sementara yang timbul atas kasus dugaan korupsi PT. AMI yang ditemukan di sektor usaha pertambangan yang menjadi salah satu unit usaha PT. AMI

10.

Tribun Jogja

Rabu 25-11-2015

Polisi Temukan Titik Terang Kasus PT. AMI

Polres Bantul bersama BPKP DIY melakukan expose kasus dugaan korupsi mantan manager keuangan PT. AMI yang menggelapkan uang perusahaan, hasilnya ditemukan unsur kerugian negara.

11.

Tribun Jogja

Senin, 23-11-2015

Hari Ini Pengukuran Lahan BPN DIY Sosialisasikan di Tiga Dusun Calon okasi Bandara Internasional Kulon Progo

Kepala BPN memastikan akan melakukan sosialisasi dan pengukuran lahan calon bandara di Kulon Progo, Senin (23/11) bagi warga masyarakat yang sudah bersedia. Gubernur DIY berharap BPKP dan Kejati mengikuti proses pembebasan lahan hingga pembangunan bandara.

12.

Harian Jogja

Sabtu, 21-11-2015

Pengadaan Proyek Daerah Pejabat Disdikpora Teledor

BPKP DIY menuding PPHP Disdikpora Gunung Kidul teledor dalam menjalankan pengadaan barang. BPKP DIY berpesan agar PPHP mencermati hasil pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum. BPKP DIY juga mengusulkan pada SKPD agar membuat SOP pemeriksaan hasil pekerjaan.

13.

Jawa Pos Radar Jogja

Sabtu, 21-11-2015

Hukuman Koruptor Diukur dari Niat Pelaku Para Kades Diminta Kejar Serapan ADD

Aparat Penegak Hukum mensosialisasikan UU no. 30 Th 2014 tentang Adminstrasi Pemerintah kepada perangkat desa di Gunung Kidul. Dalam UU tersebut muncul kebijakan, jika ada temuan oleh BPKP diberi kesempatan selama 60 hari.

14.


Sabtu, 21-11-2015

Pengawas Keuangan Semprot Kinerja

BPKP DIY kecewa dengan kinerja SKPD Pemkab Gunungkidul, karena ditemukan sejumlah perencanaan proyek


8

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit SKPD

pembangunan merugikan masyarakat. SKPD harus meningkatkan pengawasan dan pengendalain, sehingga kualitas program pembangunan sesuai.

15.

Tribun Jogja

Sabtu, 21-11-2015

BPKP Soroti Sejumlah Proyek

BPKP DIY menyoroti perencanaan program pembangunan pada SKPD Gunungkidul, ditemukan sejumlah proyek yang perencanaannya tidak matang sehingga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

16.

Bernas Jogja

Sabtu, 21-11-2015

Sultan Ingin Gandeng Kejati dan BPKP DIY

Gubernur DIY meminta BPKP DIY dan Kejati masuk tim pembangunan bandara. Karena pelaksanaan mega proyek ini rawan menjadi temuan hukum jika proses pelaksanaannya tidak sesuai regulasi. Peran BPKP dan Kejati tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga pengawasan dalam pengukuran pembebasan lahan dan saat pembangunan.

17.

Radar Jogja

Jumat, 20-11-2015

Gubernur Ajak Kejati dan BPKP Masuk Tim

Gubernur DIY khawatir proses sosialisasi pengukuran lahan bandara baru bisa menjadi temuan hukum. Gubernur meminta Kejati dan BPKP DIY masuk dalam tim pembangunan bandara. Selain berperan melakukan pengawasan, juga pengawasan proses pengukuran, pembebasan lahan, dan pembangunan.

18.

Kedaulatan Rakyat

Jumat, 20-11-2015

Pembangunan Bandara Libatkan BPKP Pengukuran Lahan Mulai Pekan Depan

Untuk mengatasi adanya persoalan yang muncul saat dilakukan sosialisasi dan pengukuran lahan, Kejati dan BPKP DIY dilibatkan dalam upaya percepatan proses pembangunan bandara di Kulon Progo

19.

Bernas Jogja

Jumat, 20-11-2015

Perencanaan Pembangunan Masih Lemah

BPKP DIY menilai perencanaan pembangunan di beberapa SKPD Pemkab Gunung Kidul masih lemah. Ditemukan sejumlah proyek pembangunan yang perencanaannya


9

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit tidak matang, sehingga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

20.

Bernas Jogja

Jumat, 20-11-2015

KPK Soroti Lambatnya Juknis Diknas

Dalam semiloka di Kulon Progo, KPK dan BPKP menyoroti kegiatan di Kementerian Pendidikan, antara lain permasalahan barang yang belum digunakan sekolah karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sekolah.

21.

Harian Jogja

Jumat, 20-11-2015

Alat Peraga Pendidikan Disdik Tak Mau Disalahkan

BPKP DIY menyoroti pengadaan alat peraga di kementerian pendidikan yang tidak sesuai kebutuhan guru dan murid, sehingga alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut Kepala Disdik Kulon Progo, pengadaan alat peragasudah ditentukan Pemerintah Pusat.

22.

http://www.rri. co.id

Kamis, 19-11-2015

Pemkab Gunung Kidul Menggelar Semiloka Pencegahan Korupsi

Semiloka Korsupgah yang dilaksanakan di Gunung Kidul menghadirkan narasumber dari KPK, dan BPKP , diikuti oleh peserta yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemerintah Otonom dan Vertikal, serta unsur DPRD dan Muspida Gunung Kidul .

23.

http://www.so rotgunungkid ul.com

Kamis, 19-11-2015

KKN Lahirkan 3 Bayi Penyakitan

KPK bersama BPKP menyelenggarakan Korsupgah di Gunung Kidul. Pj. Bupati berharap Korsupgah mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bersih, dan berwibawa. Adanya KKN ibaratnya melahirkan bayi penyakitan, yakni kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran.

24.

http://jogja.tri bunnews.com

Kamis, 19-11-2015

Perencanaan Program Pemkab Gunung Kidul Dapat Sorotan

Perencanaan program pembangunan sejumlah SKPD di Gunung Kidul mendapat sorotan dari BPKP. Dilapangan banyak ditemukan proyek yang perencanaannya kurang matang.

25.

Kedaulatan

Semiloka Pencegahan

BPKP DIY menyoroti pekerjaan pembangunan trotoar di sepanjang ruas


Kamis,

10

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit

Rakyat

19-11-2015

Korupsi BPKP Soroti Pembangunan Trotoar di Wates

jalan kota Wates dan sekitarnya. BPKP DIY juga menyoroti penyaluran bansos, hadiah, sekolah yang tidak memanfaatkan bantuan peralatan sekolah.

26.

Harian Jogja

Rabu, 18-11-2015

Pembangunan Infrastruktur Proyek Pemkab Banyak Masalah

Pada acara semiloka Korsupgah yang digelar KPK dan BPKP di Kulon Progo, disampaikan bahwa sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang jasa banyak masalah. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kulon Progo.

27.

Suara Merdeka

Rabu, 18-11-2015

Pembangunan Trotoar Jadi Sorotan

Pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan di Kulon Progo menjadi sorotan dalam Semiloka Korsupgah yang digelar KPK dan BPKP di Komplek Pemkab.. Inspektorat Kulon Progo akan menindaklanjuti dan menyusun tindak lanjut.

28.

Bernas Jogja

Rabu, 18-11-2015

Perencanaan Dapat Picu Masalah

Semiloka Korsupgah yang digelar KPK dan BPKP di Kulon Progo menyoroti perencanaan kegiatan yang harus dilaksanakan secara benar dan tepat. Korsupgah diikuti unsur pemerintah, anggota dewan,, ormas, tokoh masyarakat, LSM, dan mahasiswa.

29.


Rabu, 18-11-2015

Titik Kritisnya di Perencanaan KPK-BPKP Gelar Semiloka Korsupgah

KPK bekerjasama dengan BPKP dan Pemkab Kulon Progo menggelar Semiloka Korsupgah di Pemkab Kulon Progo, dihadiri oleh Pejabat dilingkungan Kulon Progo, DPRD, SKPD, tokoh masyarakat, LSM, dan akademisi.

30.

Tribun Jogja

Rabu, 18-11-2015

Proyek Trotoar Menjadi Sorotan Tak Memberi Kenyamanan Pejalan Kaki.

Temuan proyek trotoar di Kota Wates menjadi sorotan dalam Semiloka Korsupgah yang digelar KPK di Pemkab Kulon Progo. Semiloka dihadiri Bupati Kulon Progo dan jajarannya, tokoh masyarakat, LSM.


11

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

31.

http://www.ko ransindo.com/ne ws

Selasa, 17-11-2015

Kejati Hitung Kerugian Negara Kasus PT. AMI

Kejati DIY menggandeng BPKP untuk menghitung nilai kerugian negara atas kasus korupsi penyertaan modal PT.AMI tahun 2010.

32.

http://jogja.ke menhumham. go.id

Selasa, 17-11-2015

Sejumlah Kasus Korupsi Tersendat di Meja Penyidik

Di Kejati DIY ada berkas yang sudah mengendap 5 tahun, yakni dugaan korupsi penyertan modal yang melibatkan tersangka mantan Direktur PT.AMI. Saat ini penyidik masih memeriksa ahli dari BPKP DIY, yang dulu melakukan audit untuk menjelaskan hasil rekomendasi yang telah dikeluarkannya.

33.

http://jogja.an taranews.co m/berita

Selasa, 17-11-2015

BPKP Uji Petik di Pemkab Kulon Progo

BPKP DIY menemukan hasil uji petik di pemkab Kulon Progo, yaitu pembangunan trotoar di Kota Wates yang membahayakan pengguna jalan, juga persoalan dalam pengadaan barang dan jasa.

34.

http://www.ku lonprogokab. go.id

Selasa, 17-11-2015

Cegah Korupsi KPK-BPKPPemkab Adakan Semiloka

Semiloka Korsupgah digelar di Pemkab Kulon Progo yang merupakan program kerja KPK-BPKP. Semiloka diikuti oleh Ketua DPRD, unsur forkominda, camat, akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, LSM, dan media massa.

35.

Tribun Jogja

Selasa, 17-11-2015

Sejumlah Kasus Korupsi Mentok di Meja Penyidik

Sejumlah kasus korupsi yang masuk kejaksaan, masih tersendat di meja penyidik. Saat ini penyidik masih memeriksa ahli dari BPKP yang dulu melakukan audit untuk menjelaskan hasil rekomendasi yang dikeluarkan.

36.

Bernas Jogja

Senin, 16-11-2015

Antisipasi Kebocoran. Kemendikbud Awasi Pemanfaatan Anggaran

Kemendikbud menggandeng BPKP untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan agar tepat sasaran, dan pengelolaan pendidikan berdampak lebih besar

37.

Harian Jogja

Senin,

Dugaan Korupsi. Berkas kasus

Berkas kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Direktur PT. AMI

Terbit


12

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit 16-11-2015

AMI Mandek Lagi

kembali mandek di penyidikan karena pendalaman hasil audit. Kejati masih memeriksa ahli dari BPKP yang dulu melakukan audit.

38.

http://www.ko ransindo.com

Minggu, 15-11-2015

Berkas PT.AMI Akan Dilimpahkan ke JPU

Kejati DIY telah melengkapi alat buki sesuai petunjuk Jaksa Peneliti yaitu meminta pendapat ahli dari BPKP DIY untuk memperkuat sangkaan adanya kerugian negara. BPKP diminta untuk mengaudit dan hasilnya dimasukkan dalam BAP.

39.


Minggu, 15-11-2015

Mendikbud-BPKP MOU Pengawasan Anggaran 14 Tahun dana Pendidikan Tanpa Arah

Mendikbud dan Kepala BPKP menandatangani MOU tentang pengawasan anggaran fungsi pendidikan, yang bertujuan agar besarnya anggaran bisa tepat sasaran dan membawa efek besar pada peningkatan kualitas manusia.

40.


Jumat, 13-11-2015

Pengelola PNPM Pengasih Ditahan Kejari Wates

Kejari Wates berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana PNPM di wilayah kecamatan Pengasih.Saat ini jumlah kerugian masih dilakukan perhitungan oleh BPKP.

41.

Bernas Jogja

Jumat, 13-11-2015

Kejari Tangani Korupsi PNPM Pengasih

Kejari Wates tengah menangani kasus penyalahgunaan program PNPM di kecamatan Pengasih. Negara mengalami kerugian ratusan juta, saat ini masih dilakukan audit oleh BPKP.

42.

http://www.ko ransindo.com

Jumat, 13-11-2015

Kejati Bidik PNPM Pengasih

Kejari tengah menyelediki kasus korupsi penyalahgunaan dana PNPM di wilayah kecamatan Pengasih. Negara dirugikan ratusan juta rupiah, saat ini masih dilakukan perhitungan dan audit oleh BPKP DIY.

43.

Tribun Jogja

Jumat, 13-11-2015

Penyidik Selesaikan Berkas Tuntutan Tersangka

Penyidik Kejari Wates telah menahan Ketua Unit Pengelola Keuangan PNPM di Kecamatan Pengasih atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana program


13

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit Dugaan Korupsi DItahan

PNPM. Kejari masih menunggu hasil perhitungan dan audit BPKP.

44.

http://kr.co.id/ read

Kamis, 12-11-2015

Tersangdung Korupsi, “BS” Ditahan Kejari

Pengelola PNPM Kecamatan Pengasih ditahan Kejari Wates. Untuk memastikan jumlah kerugian yang ditimbulkan, saat ini sedang dilakukan perhitungan dan audit oleh BPKP.

45.

Suara Merdeka

Senin, 9-11- 2015

Mardi Mulyo Dituntut 1,5 Tahun Korupsi Sewa Alat Berat KKP

Mardi Mulyo, salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi sewa alat berat bantuan Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPKP pada Desember 2014, kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp176,1 juta.

46.

http://www.ko ransindo.com/ne ws

Sabtu, 7-11-2015

Pengusaha Rental Alat Berat Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Pengusaha rental alat berat, Mardi Mulyo, dituntut 1,5 tahun penjara atas kasus korupsi sewa excavator di Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul pada 2012.Berdasarkan LHA BPKP Desember 2014, akibat sewa-menyewa ini, negara mengalami kerugian keuangan negara Rp176,1 juta

47.

http://krjogja. com/read

Jumat, 6-11-2015

Sewakan Excavator, Direktur Dituntut 1,5 Tahun

Terdakwa Direktur PT Kurnia Jaya Mardi Mulyo dituntut 1,5 tahun penjara potong masa tahanan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, setelah dinyatakan telah ikut melakukan korupsi hasil sewa excavator milik Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul. Sesuai audit BPKP, terdakwa menggunakan Rp74.165.000 dari hasil sewa excavator untuk kepentingan pribadi.

48.

Kedaulatan Rakyat

Minggu, 25-10-2015

2016, Puskesmas Purworejo Jadi BLUD

Untuk meningkatkan mutu layanan dan tersedianya sistem administrasi pelaporan Puskesmas yang baik, Dinkes Kabupaten Purworejo menggelar Bimtek penyusunan renstra bisnis dan pengelolaan keuangan bagi Puskesmas se kabupaten. Salah


14

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit satu narasumber BPKP DIY.

adalah

Perwakilan

49.

Kedaulatan Rakyat

Kamis, 15-10-2015

Vonis Dana Hibah Persiba Majelis Hakim Tipikor ‘Dissenting Opinion’

Vonis 1,5 tahun terhadap bendahara Persiba dan Direktur PT ATM dalam perkara korupsi dana hibah Persiba Bantul Tahun 2011 diwarnai perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim. Hakim anggota satu menilai perkara tersebut bukan pidana tetapi perdata, tetapi ketua majelis hakim menganggap perkara ini murni pidana korupsi. Untuk kerugian negara, dalam fakta persidangan BPKP telah melakukan audit atas permintaan dari jaksa penyidik dan sudah menyatakan tidak ada kerugian negara, Namun penyidik tetap melakukan penghitungan kerugian sendiri.

50.

Kedaulatan Rakyat

Kamis, 8-10-2015

Sidang Dana Hibah Persiba Terdakwa Tolak Tanggapan Jaksa

Terdakwa kasus dugaan kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul menolak semua tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU tidak bisa membuktikan adanya kerugian negara. Berdasarkan LHP BPKP telah dinyatakan bahwa biaya yang ditagih PT Aulia Tours and Mandiri sebagai EO bukan sebatas biaya kamar hotel tetapi juga biaya makan peserta. Sehingga perbedaan tagihan PT ATM tidak dapat disimpulkan sebagai kerugian negara.

51.

http://sorotba ntul.com

Sabtu, 3-10-2015

Tangani Kasus Korupsi, Polisi Minim SDM

Reksrim Polres Bantul tahun ini tengah tangani dua kasus dugaan korupsi yaitu kasus raskin di Dusun Kuden, Sitimulyo, Piyungan dan kasus PT Anindya Mitra Internasional (AMI) di Kecamatan Banguntapan. Sedikitnya kasus korupsi yang ditangani disebabkan minimnya jumlah SDM di jajaran penyidik, dan tidak ada unit khusus yang menangani tindak pidana korupsi. Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) mengatakan polisi yang


15

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit mengklaim sebagai penggerak revolusi mental harus menunjukkan prestasi dengan melakukan penuntasan kasus yang ditangani. Salah satunya menindaklanjuti banyaknya temuan BPK dan BPKP.

52.

http://sorotba ntul.com

Jumat, 2-10-2015

Polisi Dalami Dugaan Korupsi di PT Anindya Mitra Internasional

Polres Bantul menyidik kasus dugaan korupsi PT Anindya Mitra Internasional (AMI) yang berlokasi di Banguntapan, Bantul. Dana yang diselewengkan merupakan dana di unit usaha pertambangan yang diselewengkan oleh manager keuangan atas laporan pimpinan perusahaan itu sendiri. Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, namun belum ditetapkan tersangka karena masih menunggu audit BPKP.

53.

Harian Jogja

Kamis, 1-10-2015

Manajer PT AMI Terseret Dugaan Korupsi

Polres Bantul menyidik kasus dugaan korupsi PT Anindya Mitra Internasional (AMI) yang berlokasi di Banguntapan, Bantul. Dana yang diduga diselewengkan merupakan dana di unit usaha pertambangan. Polisi akan menggandeng BPKP untuk menghitung kerugian negara akibat perkara tersebut.

54.

Kedaulatan Rakyat

Kamis, 1-10-2015

Sidang Dana Hibah Persiba. Jaksa Tak dapat Buktikan Kerugian

Terdakwa perkara dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul Dahono, selaku bendahara Persiba dan Maryani selaku Direktur PT Aulia Trijaya Mandiri minta dibebaskan dari segala dakwaan jaksa karena jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya kerugian negara, karena berdasarkan hasil audit BPKP DIY dinyatakan tidak ada kerugian negara.

55.

Tribun Jogja

Kamis, 1-10-2015

Terdakwa Persiba Minta Dibebaskan

Terdakwa Korupsi Hibah Persiba Bantul minta kepada JPU agar membebaskannya dari segala dakwaan. Semua dakwaan melakukan mark up dan tagihan fiktif bisa dijelaskan di


16

No


Tanggal

Judul

Ringkasan Berita

Terbit persidangan. Dikuatkan dengan hasil audit BPKP yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

56.

Tribun Jogja

Kamis, 1-10-2015

Polisi Belum Bisa Selesaikan Berkas Dua Kasus Korupsi

Dua kasus dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Bantul terkatung-katung di unit Reskrim Polres Bantul. Yaitu kasus korupsi raskin di dusun piyungan dan dugaan korupsi di sebuah BUMD Provinsi DIY. Kedua kasus tersebut dikembalikan lagi ke Polisi karena dianggap tidak lengkap. Berkas yang harus dilengkapi dari kasus pertama adalah selisih nilai kerugian negara berdasarkan keterangan tersangka dan saksi dengan hasil audit BPKP DIY. Sedangkan kasus ke dua masih menunggu hasil audit BPKP DIY.

57.

Tribun Jogja

Rabu, 30-09-2015

Pemkab Klaten Lakukan Pelabelan Aset

Nilai merah dari BPK membuat Pemkab Klaten mendata aset yang dimilikinya. Proses pendataan aset yang dimiliki Pemkab didampingi oleh Perwakilan BPKP DIY. Diharapkan pelabelan akan selesai tahun ini dan opini WTP dari BPK diharapkan akan terwujud.

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dapat dilihat dalam rincian di bawah ini :

No A

Kategori

Kegiatan

Tanggal

-

-

Keterangan

Penanganan atas media massa 

Hak Jawab/klarifikasi/ pelurusan/ berita/koreksi


-

17

No

B

Kategori



Press Conference



Press Release

Kegiatan

Tanggal

Keterangan

Promosi 

Sosialisasi tugas, fungsi dan Produk BPKP

1.

Sosialisasi Fraud Plan (FCP) di Majenang

Control RSUD

23-12-2015

2.

Sosialisasi Peraturan Pemberian Bansos dan Hibah di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

10-12-2015

3.

Sosialisasi penyusunan RBA dan Laporan Keuangan BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

8-12-2015

4.

Sosialisasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Purworejo

7-12-2015

5.

Sosialisasi Hasil Pemantauan Ketersedian Obat Kabupaten / Kota di Dinas Kesehatan Yogyakarta

20-11-2015

6.

Sosialisasi bagi BUMD se Kabupaten Bantul dengan materi Sistem Manajemen Aset BUMD menuju Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko

19-11-2015

7.

Sosialisasi SIMDA BMD di Kota Magelang

18-11-2015

8.

Sosialisasi, hasil sementara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota

11/11/2015


18

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

Keterangan

Yogyakarta Tahun 2104 9.

Sosialisasi Rencana Tindak Pengendalian Penguatan SPIP Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bantul

11/11/2015

10.

Sosialisasi pengelolaan keuangan bagi ketua, sekretaris, bendahara PPK dan PPS Kabupaten Kebumen

21-10-2015

11.

Sosialisasi P4 ISDA-IK Tahun 2015 pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Yogyakarta

20-10-2015

12.

Sosialisasi anti korupsi dengan fokus group pengelola barang dan jasa pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.

19/10/2015

13.

Sosialisasi Program Anti Korupsi Focus Group Pengelolaan Barang dan Jasa

15-10-2015

14.

Sosialisasi Penyusunan RBA dan Neraca pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

9-10-2015

15.

Sosialisasi persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual kepada Kepala SKPD di Kabupaten Klaten

1-10-2015

C

Bimbingan Teknis, Pendampingan, Narasumber

1.


Narasumber revisi kebijakan 28-12-2015 akuntansi Kabupaten Purworejo

19

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

2.

Narasumber evaluasi 28-12-2015 pelaksanaan kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi jagung dan kedelai tahun 2015 pada Dinas Pertanian D.I.Yogyakarta

3.

Narasumber pada 28-12-2015 Rakerkesda Kabupaten Magelang Tahun 2015

4.

Pendampingan implementasi 22-12-2015 SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Magelang

5.

Pendampingan penyusunan 22-12-2015 laporan keuangan tahun 2015 pada KPU D.I.Yogyakarta

6.

Bimtek Implementasi SIMDA 18-12-2015 Keuangan Desa untuk Desadesa se-Kabupaten Gunungkidul

7.

Narasumber pengelolaan 18-12-2015 APBN yang baik, bersih dan transparan pada Satuan Kerja lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten

8.

Bimtek/Penilaian Maturitas 17-12-2015 SPIP Kabupaten Cilacap

9.

Narasumber Bimbingan 17-12-2015 Teknis Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Kebumen

10.

Narasumber penyusunan 17-12-2015 Laporan Kauangan Semester 2 T.A 2015 dengan SIA BLUD pada BLUD di Lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Sleman


Keterangan

20

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

11.

Pendampingan penilaian 17-12-2015 hasil inventarisasi aset Daerah untuk persiapan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Klaten

12.

Narasumber pendampingan 17-12-2015 penyusunan pedoman/ kerangka acuan Probity Audit Inspektorat Kabupaten Klaten

13.

Narasumber implementasi 16-12-2015 sistem informasi akuntansi keuangan (SIA BLUD) pada Dinas kesehatan Kabupaten Kulon Progo

14.

Narasumber persiapan 15-12-2015 penyusunan LKPD Tahun 2015 berbasis accrual menyangkut aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Purworejo

15.

Narasumber persiapan 15-12-2015 penyusunan LKPD Tahun 2015 berbasis accrual menyangkut aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Purworejo

16.

Narasumber FGD 15-12-2015 Penyusunan Juklak Evaluasi SAKIP SKPD pada Inspektorat Kota Yogyakarta

17.

Bimbingan teknis 15-12-2015 penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 pada RSUD Prambanan

18.

Pendampingan penyusunan 14-12-2015 Kebijakan Akuntansi pada RSUD Bagaswaras Kabupaten Klaten


Keterangan

21

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

19.

Narasumber reviu 14-12-2015 implementasi pengelolaan keuangan berbasis akrual pada Kota Magelang

20.

Bimtek Implementasi SIA 14-12-2015 BLUD di Puskesmas Kota Magelang

21.

Pendampingan implementasi 14-12-2015 Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

22.

Pendampingan penyusunan 11/12/2015 Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggran 2015 pada Satker di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

23.

Narasumber dalam 11/12/2015 penyusunan pelaporan kegiatan DIPA pada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

24.

Narasumber pelatihan 8/12/2015 pengawasan BLUD UPT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

25.

Pendampingan implementasi 8/12/2015 SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul

26.

Bimtek Audit PBJ pada 8/12/2015 Pemerintah Kota Magelang

27.

Pendampingan input saldo 8/12/2015 awal tahun 2015 hasil audit BPK ke aplikasi SIMDA Keuangan Kabupaten Magelang


Keterangan

22

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

28.

Bimtek / Penilaian Maturitas 7/12/2015 SPIP Kabupaten Kulon Progo

29.

Narasumber pembahasan 7/12/2015 draft keputusan Bupati tentang indikator penilaian pelaksanan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

30.

Pendampingan implementasi 4/12/2015 SIMDA Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Purworejo

31.

Narasumber Diklat 3/12/2015 Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan Kedua di Pemerintah Kabupaten Sleman

32.

Narasumber pada kegiatan 3/12/2015 pelatihan kantor sendiri di Inspektorat Kabupaten Purworejo dengan materi Survey Kepuasan Masyarakat

33.

Bimtek penyusunan laporan 3/12/2015 keuangan triwulan III berdasarkan SAK pada BLUD - Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

34.

Pendampingan monitoring 3/12/2015 dan evaluasi akselerasi swasembada pangan tahun 2015 untuk periode November 2015 pada Dinas Pertanian D.I.Yogyakarta

35.

Narasumber pendampingan 3/12/2015 penyusunan Laporan Keuangan BLUD menggunakan SIMDA


Keterangan

23

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

Keterangan

Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul 36.

Narasumber FGD Sistim 2/12/2015 Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU D.I.Yogyakarta

37.

Narasumber peningkatan 1/12/2015 profesi mandiri (PPM) Reviu LKD berbasis akrual, Reviu LKjIP, pengawasan pengelolaan Dana Desa dan RTP SPIP Kabupaten pada Inspektorat Kabupaten Klaten

38.

Narasumber Penyusunan Pemerintah Magelang

39.

Bimtek / Penilaian Maturitas 30-11-2015 SPIP Kabupaten Magelang

40.

Narasumber Diklat 25-11-2015 Pengelolaan Aset untuk pengurus barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

41.

Narasumber pendampingan 25-11-2015 aplikasi SIMDA pendapatan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Cilacap

42.

Pemberian konsultasi teknis 25-11-2015 migrasi data dan penerapan berbasis akrual DPPKAD Kabupaten Kebumen

43.

Narasumber bimtek 24-11-2015 pengelolaan keuangan desa akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual


workshop 30-11-2015 LKjIP pada Kabupaten

24

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

44.

Bimtek / Penilaian Maturitas 24-11-2015 SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul

45.

Narasumber Evaluasi 23-11-2015 penyusunan laporan keuangan SKPD per Oktober 2015 di Pemerintah Kota Yogyakarta

46.

Narasumber dalam Program 19-11-2015 Pelatihan Mandiri (PPM) Penatausahaan BLUD Puskesmas pada Inspektorat Kabupaten Magelang

47.

Pendampingan Implementasi 19-11-2015 Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

48.

Narasumber Diklat 19-11-2015 Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan I di Pemerintah Kabupaten Sleman

49.

Narasumber workshop 18-11-2015 peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

50.

Narasumber pengelolaan 18-11-2015 keuangan daerah berbasis Akrual kepada anggota DPRD Kabupaten Purworejo

51.

Bimtek penyusunan Laporan 17-11-2015 Keuangan berdasarkan SAK pada BLUD - Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang


Keterangan

25

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

52.

Narasumber dalam acara 17-11-2015 "Workshop Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi pada Era JKN : Pengelolaan Dana Kapitasi dan Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Kesehatan" di Kota Yogyakarta

53.

Pendampingan 17-11-2015 penatausahaan keuangan SKPD akhir Tahun 2015 dengan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Cilacap

54.

Pendampingan Percontohan 16-11-2015 Implementasi SIMDA Desa di Desa Sinduadi Kabupaten Sleman TA. 2015.

55.

Pendampingan penilaian 16-11-2015 hasil inventarisasi aset tetap untuk persiapan penyusutan pada Pemerintah Kabupaten Klaten.

56.

Narasumber Penyusunan 16-11-2015 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

57.

Narasumber diklat 16-11-2015 pengelolaan keuangan daerah berbasis aktual pada Badan Diklat DIY

58.

Pendampingan penyusunan 12-11-2015 Profil Risiko pada PDAM Kota Magelang

59.

Narasumber dalam 12-11-2015 "Lokakarya Nasional Strategi Pengembangan Maturitas


Keterangan

26

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

Keterangan

SPIP tahun 2015 yang dilaksanakan Inspektorat Kota Yogyakarta. 60.

Narasumber reviu laporan 12-11-2015 keuangan berbasis akrual pada Inspektorat kabupaten Kebumen

61.

Pendampingan penyusunan 12-11-2015 Laporan Operasional Semester I Tahun Anggaran 2015

62.

Narasumber dalam PPM 11-11-2015 Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Kabupaten Magelang

63.

Narasumber pendampingan 11-11-2015 Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kulon Progo

64.

Bimbingan teknis 10-11-2015 implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada RSUD Wates

65.

Bimtek penyusunan 10-11-2015 kebijakan akuntansi BLUD UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

66.

Narasumber dengan materi 10-11-2015 standar audit pada proses penghapusan / pengeluaran benda sitaan negara di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

67.

Narasumber dalam acara 9-11-2015 pelaksanaan In House Training mengenai Penghitungan Kerugian Negara/Daerah terhadap Tindak Pidana Korupsi di


27

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

Keterangan

Kejaksaan Negeri Bantul. 68.

Bimbingan Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kebumen

69.

Bimbingan teknis 9-11-2015 penyusunan Code of Corporate Governance pada PD. Jogjatama Vishesa

70.

Narasumber jambore 6-11-2015 pelayanan primer 2015 Tingkat Divisi Regional VI di The Alana Hotel Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 7 Sleman

71.

Narasumber Bimtek 6-11-2015 Pengelolaan Keuangan Desa dengan SIMDA Desa di Kabupaten Sleman

72.

Narasumber pembekalan 5-11-2015 SIMDA keuangan dan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Purworejo

73.

Bimtek penyusunan laporan 4-11-2015 keuangan pada BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

74.

Narasumber Pelatihan bagi 3-11-2015 Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo

75.

Narasumber/mengajar pada 30-10-2015 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo


Teknis 9-11-2015 Level APIP di Kabupaten

28

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

76.

Narasumber PKS Evaluasi 30-10-2015 LAKIP di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

77.

Bimbingan teknis 30-10-2015 implementasi SIA BLUD pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten

78.

Bimbingan teknis 30-10-2015 implementasi SIA BLUD pada RSUD Kota Yogyakarta

79.

Narasumber Raker 30-10-2015 Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sleman

80.

Pendampingan penyusunan 28-10-2015 Code of Corporate Governance pada PDAM Kabupaten Klaten

81.

Narasumbr Focus Group 27-10-2015 Discussion Perubahan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Bantul

82.

Narasumber pengelolaan 27-10-2015 keuangan desa berbasis IT dengan SIMDA DESA di Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yogyakarta.

83.

Bimbingan Teknis 26-10-2015 Penyusunan Fraud Control Plan (FCP) untuk unsurunsur yang terkait dengan penerapan kepedulian pelanggan dan masyarakat terhadap kejadian korupsi, prosedur investigasi dan pengungkapan kepada pihak eksternal pada RSUP


Keterangan

29

No

Kategori

Kegiatan dr.Soeradji Klaten

Tanggal

Tirtonegoro

84.

Menyelengarakan diklat 19Implementasi SAP Berbasis 23/10/2015 Akrual dengan Simda, diikuti oleh delapan pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY yang telah mengimplementasikan SIMDA BPKP

85.

Pendampingan Aplikasi 20-10-2015 SIMDA pendapatan pada SKPD DPKKAD Kabupaten Cilacap

86.

Narasumber Diklat 20-10-2015 Pengelolaan Aset Kabupaten Purworejo Tahun 2015

87.

Menyelengarakan diklat 19Implementasi SAP Berbasis 23/10/2015 Akrual dengan Simda, diikuti oleh delapan pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY yang telah mengimplementasikan SIMDA BPKP

88.

Narasumber workshop 16-10-2015 pendataan pendidikan kesetaraan, remaja orang dewasa pada Dispora D.I. Yogyakarta

89.

Pendampingan penyusunan 16-10-2015 Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2016 pada UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

90.

Pendampingan Aplikasi 16-10-2015 SIMDA pendapatan pada SKPD DPPKAD Kabupaten


Keterangan

30

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

Keterangan

Cilacap 91.

Pendampingan implementasi 16-10-2015 aplikasi SIA BLUD pada RSUD Wates

92.

Bimtek peningkatan level 13-10-2015 kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Magelang

93.

Narasumber dalam acara 12-10-2015 sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta

94.

Narasumber bimbingan 12-10-2015 teknis pembuatan perjanjian kinerja dan laporan kinerja

95.

Narasumber Pendampingan 9-10-2015 Penyusunan Laporan dengan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bantul

96.

Narasumber pendampingan 9-10-2015 Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang

97.

Pendampingan pengelolaan 6-10-2015 Dana Siap Pakai (DSP) relokasi rumah warga terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Cilacap

98.

Pendampingan pengelolaan 6-10-2015 Dana Siap pakai (DSP) pemasangan sistem peringatan bencana longsor pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2015


31

No

Kategori

Kegiatan

Tanggal

99.

Narasumber Pembekalan 5-10-2015 bagi SATGAS SPIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

100.

Bimtek penyusunan rencana 5-10-2015 bisnis dan anggaran badan layanan umum daerah (RBA BLUD) Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

101.

Pendampingan penyusunan 5-10-2015 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016 pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

102.

Narasumber Pelatihan 5-10-2015 Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Magelang.

Keterangan

3. Pengelolaan Website BPKP Rincian pengelolaan website BPKP adalah sebagai berikut : No

Kegiatan

Tanggal

Materi Upload

Keterangan

Publish A.

Upload Content 

Website Pusat

1.

2 Oktober 2015

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Studi Banding ke Perwakilan BPKP DIY

2.

20 Oktober 2015

Duta Akrual Pemda Belajar SIMDA di BPKP DIY

3.

21 Oktober

Pengelola Barang dan Jasa Siap


32

No

Kegiatan

Tanggal

Materi Upload

Keterangan

Publish 2015

Cegah Korupsi

4.

9 November 2015

Belajar Budaya Kerja BPKAD OKU Kunjungi BPKP DIY

5.

20 November 2015

Semiloka Akhiri Korsupgah Korupsi di Kulon Progo

6.

24 November 2015

Kabupaten Gunungkidul Perkuat Komitmen Berantas Korupsi

7.

24 November 2015

Naik Level, Inspektorat Klaten Mampu Deteksi Korupsi

8.

1 Desember 2015

Inspektorat Kabupaten Wonosobo Timba Ilmu ke BPKP DIY

9.

18 Desember 2015

BPKP Gelar Rapat Kerja



Website Perwakilan

1.

2 Oktober 2015

2.

20 Oktober 2015

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Studi Banding ke Perwakilan BPKP DIY Pengelola Barang dan Jasa Siap Cegah Korupsi

3.

20 Oktober 2015

Duta Akrual Pemda SIMDA di BPKP DIY

4.

23 Oktober 2015

BPKP DIY Sosialisasikan Jaminan Kecelakaan Kerja

5.

31 Oktober 2015

Jaga Kekompakan Jemuwah Guyub

6.

5 November 2015

Shalat Istisqo di BPKP DIY

7.

6 November 2015

Pangkat Melepas Pegawai Tugas Belajar

8.

6 November 2015

Belajar Budaya Kerja BPKAD OKU Kunjungi Perwakilan BPKP


Belajar

melalui

33

No

Kegiatan

Tanggal

Materi Upload

Keterangan

Publish DIY 9.

13 November 2015

Gelar Rakor, Itjen Kemendikbud Gandeng BPKP untuk Penguatan Sinergitas Pengawasan

10.

13 November 2015

Delegasi Humas BPKP Diskusikan Pengelolaan Komunikasi Publik

11.

18 November 2015

Kemendikbud Jalin Kerja Sama dengan BPKP

12.

18 November 2015

Semiloka Mengakhiri Rangkaian Kegiatan Korupsi di Kabupaten Kulon Progo

13.

20 November 2015

Inspektorat Klaten Mampu Deteksi Korupsi

14.

20 November 2015


15.

27 November 2015

Mapping Kebutuhan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Center of Excellence STAR BPKP

16.

29 November 2015


17.

14 Desember 2015

BPKP DIY Selenggarakan Outbond

18.

17 Desember 2015


19.

22 Desember 2015

Studi Banding Humas Perwakilan DKI Jakarta ke Perwakilan BPKP DIY

B

Updating Content 

Upload Content


34

No

Kegiatan

Tanggal

Materi Upload

Keterangan

Publish 1.

30 Oktober 2015

Editing konten sambutan

2.

30 Oktober 2015

Penambahan Bidang P3A

3.

11 Desember 2015

UploadLaporan Bulanan Realisasi Anggaran

4.

11 Desember 2015

UploadLaporan GDN

5.

11 Desember 2015

Upload Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

6.

11 Desember 2015

UploadLaporan Triwulanan Kegiatan Kehumasan

7.

11 Desember 2015

Upload Laporan Realisasi RKT

8.

11 Desember 2015

Upload Laporan Budaya Kerja

9.

11 Desember 2015

Update Agenda Kepala Perwakilan 2015

10.

11 Desember 2015

Update SDM



definisi

tugas

Semester

Upload Daily News Perwakilan

1.

2 Oktober 2015

2.

20 Oktober 2015


3.

20 Oktober 2015

Duta Akrual Pemda SIMDA di BPKP DIY

4.

23 Oktober 2015

BPKP DIY Sosialisasikan Jaminan Kecelakaan Kerja


Belajar

35

No

Kegiatan

Tanggal

Materi Upload

Keterangan

Publish 5.

31 Oktober 2015

Jaga Kekompakan Jemuwah Guyub

6.

5 November 2015


7.

6 November 2015


8.

6 November 2015

Belajar Budaya Kerja BPKAD OKU Kunjungi Perwakilan BPKP DIY

9.

13 November 2015


10.

13 November 2015


11.

18 November 2015


12.

18 November 2015


13.

20 November 2015


14.

20 November 2015


15.

27 November 2015


16.

29 November 2015


17.

14 Desember 2015



melalui

36

No

Kegiatan

Tanggal

Materi Upload

Keterangan

Publish 18.

17 Desember 2015


19.

22 Desember 2015

Studi Banding Humas Perwakilan BPKP DKI Jakarta ke Perwakilan BPKP DIY

C

Updating Tampilan 30 Oktober 2015

Page Profil BPKP DIY penggantian gambar sambutan

:

30 Oktober 2015

Struktur Organisasi : penggantian gambar pejabat struktural

30 Oktober 2015

Navigasi untuk melihat data SDM periode sebelumnya

4. Peliputan Kegiatan Kantor/ Kehumasan Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelolaHumas selama Triwulan III Tahun 2015 sebanyak24 kegiatan . Beberapa kegiatan peliputan dapat dirinci sebagai berikut : No

Tanggal

Kegiatan Bidang

Judul Kegiatan

1.

2 Oktober 2015

2.

20 Oktober 2015


3.

20 Oktober 2015

Duta Akrual Pemda Belajar SIMDA di BPKP DIY

4.

23 Oktober

BPKP DIY Sosialisasikan Jaminan


Keterangan

37

No

Tanggal

Kegiatan Bidang

2015

Judul Kegiatan Kecelakaan Kerja

5.

31 Oktober 2015

Jaga Kekompakan melalui Jemuwah Guyub

6.

5 November 2015


7.

6 November 2015


8.

6 November 2015

Belajar Budaya Kerja BPKAD OKU Kunjungi Perwakilan BPKP DIY

9.

13 November 2015


10.

13 November 2015


11.

18 November 2015


12.

18 November 2015


13.

20 November 2015


14.

20 November 2015


15.

27 November 2015


16.

29 November 2015


17.

14 Desember 2015


18.

17 Desember



Keterangan

38

No

Tanggal

Kegiatan Bidang

Keterangan

Judul Kegiatan

2015 19.

22 Desember 2015

Studi Banding Humas Perwakilan DKI Jakarta ke Perwakilan BPKP DIY

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan IV Tahun 2015, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan pembinaan Kehumasan dengan mengikuti kegiatan forum Komunikasi dan Layanan Informasi Publik BPKP Tahun 2015 di Kantor Pusat BPKP dan Rapat Kerja Perwakilan BPKP DIY tahun 2015 dengan materi Aspek Hukum dan Peran Humas dalam Kegiatan Pengawasan Intern BPKP. 6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain Selama Triwulan IV Tahun 2015, tidak ada kegiatan koordinasi dengan media massa untuk peliputan kegiatan. Hubungan dengan instansi lain yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kota/ kabupaten di wilayah Provinsi DIY, Jawa Tengah, dan instansi lainnya sebagai mitra kerja BPKP telah terjalin dengan baik. Kegiatan koordinasi dengan mitra kerja yang telah dilakukan diantaranya : 1) Koordinasi terkait pendampingan untuk PT. Angkasa Pura I (Persero) (27/10/2015) 2) Koordinasi dalam rangka melengkapi data pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) relokasi rumah warga terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Cilacap (12/11/2015) 3) Koordinasi persiapan semiloka Korsupgah di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul (12/11/2015) 4) Narasumber pada Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Kabupaten Kulon Progo (17/11/2015) 5) Narasumber pada Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Kabupaten Gunungkidul (19/11/2015)


39

6) Mendampingi Tim STAR- BPKP melaksanakan mapping kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan CoE (Center Of Excellence (24/11/2015) 7) Monitoring evaluasi tindak lanjut dan pemutahiran data hasil pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Magelang (07/12/2015) 8) Monitoring evaluasi tindak lanjut dan pemutahiran data hasil pengawasan pada Kabupaten Sleman (10/12/2015) 9) Narasumber Rapat Gelar Pengawasan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015 (14-12-2015) 10) Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan IV Tahun 2015 dengan aparat penyidik Kejaksaan dan Kepolisian (14-12-2015) 11) Monitoring evaluasi tindak lanjut dan pemutahiran data hasil pengawasan ada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Kulon Progo (16/12/2015) 12) Koordinasi dengan Inspektorat di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta (18/12/2015) Hubungan dengan instansi lain juga sudah terjalin dengan baik, dengan adanya kerjasama dalam pengembangan SDM melalui kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, sosialisasi, ujian sertifikasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya. 7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas Koordinasi dilaksanakan dalam pengiriman berita yang akan diupload di content BPKP Pusat dan pengiriman laporan triwulan kehumasan serta koordinasi narasumber Raker Perwakilan BPKP DIY dengan materi Aspek Hukum dan Peran Humas dalam Kegiatan Pengawasan Intern BPKP. 8. Studi Banding Selama periode Triwulan IV Tahun 2015 ini, Perwakilan BPKP DIY tidak melakukan kegiatan studi banding ke instansi/unit lain, tetapi menerima kunjungan BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, Kamis (5/11) untuk mendapatkan pemahaman mengenai penerapan budaya kerja; kunjungan Inspektorat

Kabupaten

Wonosobo,

Kamis-Jumat

(25-26/11)

dalam rangka

peningkatan kompetensi personil Inspektorat; serta kunjungan Perwakilan BPKP DKI Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015 dan Perwakilan BPKP Jawa Barat tanggal 1 Oktober 2015 untuk melakukan studi banding kehumasan.


40

9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI TRIWULAN IV TAHUN 2015

A. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi B. Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 1. Sarana dan Prasarana (yang dimiliki dan kondisinya) a. Kamera DSLR (kondisi baik) b. Kamera Pocket (Kondisi baik) c. Perekam (Kondisi baik) d. Handycam (Kondisi baik) e. PC dan Meja Informasi (Kondisi baik) f. PC Gudang Informasi (Kondisi baik) g. SMS Center (Kondisi baik) h. Server Paris Update (Kondisi Baik)

2. Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan kegiatan kehumasan, Perwakilan BPKP Provinsi DIY telah membentuk Sekretariat Kehumasan dan PPID melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta nomor KEP-215/PW12/2014 tanggal 31 Desember 2014

3. Anggaran dan Penggunaannya Tidak tersedia alokasi anggaran khusus untuk kegiatan kehumasan. Kecuali untuk kegiatan forum kehumasan dan website, serta honor update web.


41

C. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 1. Permintaan Informasi a) Jumlah Permintaan Informasi b) Waktu rata-rata yang diperlukan

31 1 jam

c) Jumlah pemberian informasi

31

d) Jumlah penolakan informasi

0

e) Alasan-alasan penolakan informasi

-

2. Sengketa Informasi a) Jumlah keberatan yang diterima

Tidak ada

b) Tanggapan-tanggapan atas keberatan

Tidak ada

c) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi

Tidak ada

Informasi d) Hasil mediasi atau keputusan adjudikasi

Tidak ada

- Menang - Kalah e) Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan

Tidak ada

f) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya

Tidak ada

- Menang - Kalah D. Kekurangan dan hambatan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi.

E. Rekomendasi Perbaikan -


42

DAFTAR ISIAN INFORMASI Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Per Tangg al 31 Desember 2015

No

Ringkasan Isi Informasi (Perihal)

Pejabat Yang Menguasai Informasi

Penanggung Jawab Pembuatan

Waktu Pembuatan

Format Inform asi yang tersedi a

Kabag TU

Prolap/P3A

Desember 2015

Audio visual

1 tahun

Desember 2015

Web BPKP DIY

5 tahun

Jangka Waktu Penyimpanan

Diumumkan dan Disediakan 1. Profil

2. Renstra

1) Pendahuluan

P3A

P3A

2) Visi, Misi, dan Tujuan 3) Arah Kebijakan dan Strategi

P3A

P3A

P3A

P3A

4) Penutup

P3A

P3A

Kabag TU

Subbag Keuangan

Januari 2015

Web BPKP DIY

6 bulan

P3A

Januari 2015

Web BPKP DIY

1 Tahun

3. Laporan Keuangan

4. LAKIP


P3A

43

5. RKT

6. Laporan Hasil Pengawasan


P3A

P3A

P3A

Desember 2015

Web BPKP DIY

1 Tahun

P3A

27 Juli 2015

Web BPKP DIY

6 bulan

44

E LAMPIRAN

Kliping Berita yang terkait dengan BPKP telah diupload dalam Aplikasi AKSI


45

2016 Tanggal : 4 Januari 2016

Recommend Documents